2010 TENTANG:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR: 151 /M-IND/PER/12/2010 TENTANG:

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 151/M-IND/PER/12/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 10/M-IND/PER/1/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2010 – 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap organisasi Kementerian Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu mengubah Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010 – 2014 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/1/2010; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

: 1.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010 2014;

4.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 151/M-IND/PER/12/2010

-2-

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 10/M-IND/PER/1/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2010 – 2014. Pasal I Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/MIND/PER/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2010 – 2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; 2. Pertinggal.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 151/M-IND/PER/12/2010 TANGGAL : 28 Desember 2010 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2010-2014 I

PENDAHULUAN A. Kondisi Umum B. Potensi dan Permasalahan 1. Perkembangan Industri Indonesia 2. Kontribusi Industri Terhadap Ekonomi 3. Struktur Industri 4. Persebaran Lokasi dan Konsentrasi Pertumbuhan Industri 5. Perkembangan Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan 6. Penyerapan Tenaga Kerja C. Maksud dan Tujuan 1. Tugas Pokok dan Fungsi 2. Ruang Lingkup

II

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN A. Visi B. Misi C. Pendekatan D. Kondisi yang Diharapkan Tahun 2020 – 2025 E. Kondisi yang Diharapkan Tahun 2010 – 2014 F. Tujuan G. Sasaran

III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

IV

PENUTUP

LAMPIRAN 1. Matriks Target Pembanguna Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014 2. Matriks Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kementerian Perindustrian 2010-2014

MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd MOHAMAD S. HIDAYAT

-1-

I

PENDAHULUAN

A.

KONDISI UMUM

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010

Situasi dunia saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan ekonomi, energi minyak bumi, dan teknologi yang menjadikan pendekatan masa kini lebih cepat usang. Bahkan issue lingkungan dan perubahan iklim seperti menipisnya ozon yang berakibat pada pemanasan global

turut menjadi

pendorong gerakan masyarakat dunia untuk mencegah pengelolaan lingkungan yang merusak kualitas kehidupan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi dunia selama periode 2005-2007 mencapai 4,8 persen dimana dalam periode tersebut dunia menghadapi beberapa permasalahan yang dampaknya berlanjut hingga tahun 2009. Salah satunya adalah peningkatan harga minyak, dimana sejak tahun 2005 telah mendorong laju inflasi dunia. Harga rata-rata minyak dunia telah meningkat dua kali lipat, dimana pada tahun 1996 hanya pada kisaran US$ 20 per barrel meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi US$ 53,3 per barrel pada tahun 2005, bahkan harga minyak melonjak sangat tajam pada pertengahan tahun 2008 hingga mencapai US$ 146 per barrel, walaupun kemudian menurun hingga memasuki tahun 2009. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai 5,69 persen sedikit menguat dibandingkan tahun 2004 yang sebesar 5,03 persen. Kemudian, pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi melemah mencapai 5,50 persen. Memasuki pertengahan tahun 2007, muncul tekanan baru yang berawal dari gejolak di pasar keuangan Amerika Serikat. Masalah pemberian kredit yang tidak prudent dan regulasi yang kurang memadai, terutama berkaitan dengan pemberian kredit sektor perumahan (subprime mortgage) berdampak luas ke Eropa, kemudian meluas ke segala penjuru dunia, mengingat besarnya peran ekonomi Amerika Serikat. Krisis ini mengakibatkan memburuknya kinerja sektor riil yang mulai menunjukkan dampaknya pada tahun 2008. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 tetap tumbuh sebesar 6,35 persen, namun pada tahun 2008 mengalami perlambatan dimana ekonomi hanya tumbuh

-2-

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010 /M-IND/PER/1/2010

sebesar 6,01 persen. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup besar dibanding dengan tahun 2008, yaitu tumbuh sebesar 4,55 persen. Sementara Bank Dunia lebih pesimis menyatakan perdagangan merosot ke tingkat paling rendah dalam 80 tahun terakhir dan perekonomian global kemungkinan menciut untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, tanpa menyebutkan angka estimasinya. Menurut laporan Bank Dunia, Asia Timur akan menghadapi masalah paling berat akibat menurunnya perdagangan dunia tahun 2009, juga dilaporkan antara lain mengenai: 1.

Produksi industri dunia menurun 15 persen dibandingkan tahun 2008, dan akan lebih banyak negara emerging markets, baik pemerintah maupun swastanya mengambil hutang beresiko tinggi dari pasar modal dengan bunga sangat tinggi,

2.

Dalam tahun 2009 hutang swasta

yang jatuh tempo sebesar

US$ 1 triliun, dan hutang pemerintah mencapai US$ 3 triliun. 3.

Sekitar 94 negara akan mengalami perlambatan ekonomi diikuti melonjaknya tingkat kemiskinan hingga mencapai 43 persen dan krisis ekonomi tersebut akan menambah jumlah penduduk miskin hingga 46 juta, maka akibatnya ketergantungan pada bantuan luar negeri semakin lebih besar. Dampak krisis keuangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu terjadinya

capital outflow dari SBI, SUN dan pasar modal sehingga likuiditas US$ di pasar modal mulai mengering, rupiah terdepresiasi dan ekspor mulai menampakkan tanda-tanda terancam menurun. Walaupun perkembangan perekonomian pada tahun 2008 ternyata aman, namun keadaan makro pada tahun 2009 lebih berat, karena dampak krisis terasa signifikan oleh Indonesia pada awal tahun. Untuk itu perekonomian Indonesia hanya tumbuh sekitar 4,55 persen dan ekspor tumbuh di bawah posisi tahun 2008. Terdapat perubahan tiga indikator yang berpengaruh terhadap perekonomian dunia selama periode lima tahun, yaitu kebijakan dan pertumbuhan PDB dunia, perkembangan ekonomi dan harga minyak dunia, serta pengaruh krisis global.

-3-


Selain tinjauan global, maka kondisi domestik dapat dijelaskan berikut ini. Selama tahun 2005-2009, tiga sektor utama yaitu sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan bersama-sama memberikan kontribusi sekitar 56 persen terhadap PDB total, sementara pada tahun 2004 ketiga sektor utama tersebut menyumbang sedikit lebih besar yaitu sebesar 58,45 persen. Masingmasing ketiga sektor utama tersebut memberi sumbangan dengan rincian: sektor Industri Pengolahan memberi sumbangan sebesar 28,07 persen pada tahun 2004 dan 26,38 persen pada tahun 2009; sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 16,05 persen pada tahun 2004 dan 13,37 persen pada tahun 2009; dan sektor Pertanian sebesar 14,34 persen pada tahun 2004 dan 15,29 persen pada tahun 2009. Dari ketiga sektor utama di atas yang merupakan penyumbang utama bagi perekonomian nasional adalah sektor Industri Pengolahan karena merupakan penyumbang tertinggi. Rata-rata kontribusi sektor Industri Pengolahan (tahun 2005-2009) yaitu sebesar 27,47 persen terhadap PDB nasional. Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tertinggi dari tahun ke tahun adalah dari sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Pertumbuhan dari sektor ini dari tahun 2004 sampai tahun 2009 berturut-turut adalah 13,38 persen; 12,76 persen; 14,23 persen; 14,04 persen; 16,57 persen dan 15,53 persen. Sementara untuk pertumbuhan sektor Industri Pengolahan selama periode 2004-2009 relatif mengalami penurunan pertumbuhan yaitu: 6,38 persen; 4,60 persen; 4,59 persen; 4,67 persen; 3,66 persen dan 2.11 persen. Menurut hasil pemeringkat World Economic Forum (WEF), pada tahun 2010 posisi daya saing Indonesia berada pada urutan ke-54 dari 133 negara. Rendahnya daya saing tersebut merupakan akibat dari berbagai faktor. Menurut tolok ukur WEF, diidentifikasi 15 faktor penting yang menjadi masalah utama yang menghambat dunia usaha yaitu : 1.

Birokrasi Pemerintah yang tidak efisien;

2.

Kurangnya infrastruktur yang memadai;

3.

Tidak konsistennya kebijakan pemerintah;

-4-


4.

Tingginya tingkat korupsi;

5.

Sulitnya akses pembiayaan ;

6.

Peraturan ketenagakerjaan yang kurang akomodatif;

7.

Regulasi pajak yang memberatkan dunia usaha;

8.

Tingginya inflasi ;

9.

Tidak stabilnya regulasi mata uang asing;

10. Rendahnya tenaga kerja berpendidikan; 11. Rendahnya etos kerja tenaga kerja; 12. Ketidakstabilan pemerintahan ; 13. Tingginya tingkat pajak; 14. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat; 15. Tingginya tingkat kriminal dan kejahatan. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dalam laporannya (Industrial Development Report 2004) menyatakan bahwa dalam periode 1980-2005, kinerja Industri Manufaktur Indonesia dikategorikan sebagai salah satu pemenang utama (main winners) bersama beberapa negara berkembang lain yang kebanyakan berasal dari kawasan Asia Timur. Di antara kinerja negara-negara tersebut, China berada pada posisi tertinggi. Sedangkan peringkat kinerja Industri Manufaktur Indonesia meningkat dari urutan ke-75 pada tahun 1980 menjadi urutan ke-54 pada tahun 1990 dan menjadi urutan ke-42 pada tahun 2005. Namun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara pesaing utama di Asia Timur (termasuk ASEAN), peningkatan posisi Indonesia memang relatif rendah. Beberapa faktor penting di luar ekonomi juga belum menunjukkan perbaikan kinerja secara nyata. Sebagai contoh, pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) terutama untuk kepentingan produksi masih sangat terbatas. Dengan urutan Indonesia di posisi ke-60 dari 72 negara dalam Indeks Pencapaian Teknologi (IPT), mengindikasikan bahwa integrasi peningkatan IPTEK untuk produksi masih banyak mengalami hambatan. Pengembangan kelembagaan dan kemampuan untuk peningkatan kapasitas SDM pada tingkat perusahaan tidak berjalan sesuai harapan. Sementara itu, standardisasi nasional produk industri, pengembangan

-5-


infrastruktur yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan sektor industri, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya. Meskipun permasalahan penurunan daya saing berawal dari krisis tahun 1997, perkembangan industri ternyata memburuk setelah krisis dimaksud. Banyak pengamat mengindikasikan terjadinya “deindustrialisasi”, yang ditunjukkan dengan penurunan kapasitas terpasang Industri Manufaktur dari 80 persen pada periode sebelum krisis menjadi hanya berkisar 60 persen. Penurunan jumlah unit usaha perusahaan industri berskala sedang dan besar, dan juga penurunan signifikan dari indeks produksi industri pengolahan berskala sedang dan besar. Penyebab utama kondisi ini adalah daya saing produk-produk manufaktur yang terus melemah. Di dalam negeri, produk manufaktur seperti elektronika rumah tangga kalah bersaing dengan produk impor, apalagi diperburuk dengan banyaknya produk impor ilegal. Di pasar internasional, produk TPT dan produk kayu kalah bersaing dengan produk dari China dan negara ASEAN lainnya. Di bidang Pengembangan Industri, dalam rangka menentukan arah, sasaran dan kebijakan Pengembangan Industri Nasional ke depan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang di dalamnya diatur mengenai pemberian fasilitas berupa Insentif Fiskal, Insentif Non-Fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pengusaha industri tertentu, seperti industri prioritas tinggi, industri pionir, industri yang dibangun di daerah terpencil dan sebagainya. Hasil-hasil yang dicapai oleh Kementerian Perindustrian dalam mengembangkan sektor industri, tergambar pada uraian berikut ini. Selama lima tahun terakhir, telah dilaksanakan berbagai langkah-langkah pengembangan industri. Hasil yang diperoleh dari langkah tersebut diantaranya dalam hal penguatan dan pengembangan 10 klaster Industri Inti yaitu Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), Alas Kaki, Makanan, Pengolahan Sawit, Pengolahan Kayu/Rotan, Pengolahan Karet, Pulp & Kertas, Pengolahan Hasil Laut, Mesin & Peralatan Listrik dan Petrokimia serta beberapa klaster industri

-6-


penunjang dan industri terkait. Pengembangan klaster industri telah dilaksanakan melalui : 1.

Sosialisasi pembangunan Klaster Industri.

2.

Diagnosis dan penyusunan Peta Jalan Pengembangan Klaster-klaster yang ditargetkan.

3.

Pembentukan working group serta forum komunikasi kerjasama industri pada masing-masing klaster industri.

4.

Perbaikan iklim usaha dan dukungan program kelembagaan.

5.

Pengembangan kerjasama antara industri inti, industri terkait dan industri penunjang.

Pada bidang Pengembangan Iklim Industri telah dilaksanakan berbagai langkah untuk mendukung peningkatan usaha, investasi dan produksi. Beberapa langkah penting antara lain : 1.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dalam rangka lebih menertibkan dan mengatur sebaran industri sesuai kaidah efisiensi dan pengelolaan lingkungan yang baik.

2.

Penyusunan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM Kementerian Perindustrian tentang Peningkatan Efektivitas Pengembangan IKM melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (One Village One Product - OVOP) dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian No. 78/M.IND/PER/9/2007.

3.

Pengakomodasian

usulan

beberapa

sektor

industri

(Perkapalan,

Komponen Otomotif, Elektronika) untuk mendapatkan fasilitas PPh (PP No 1 Tahun 2007 dan PP No. 62 Tahun 2008). 4.

Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian penting lainnya dalam upaya memfasilitasi iklim usaha yang lebih baik yang dapat memberikan kepastian

berusaha,

khususnya

yang

terkait

dengan

perbaikan

infrastruktur, teknologi, permodalan dan penanganan lingkungan. Pada bidang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 dan Peraturan

-7-


Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/4/2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang telah disosialisasikan untuk diterapkan di Instansi Pemerintah Pusat maupun di Daerah. Pada sektor-sektor penting tertentu tengah dilaksanakan usaha-usaha untuk: 1) Memaksimalkan pemanfaatan kemampuan industri strategis dalam pengadaan Alutsista sektor Pertahanan; 2) Memberdayakan industri Perkapalan Nasional sesuai Inpres No 5 Tahun 2005; 3) Mendorong BUMN-BUMN memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam rangka Program Percepatan Pembangunan PLTU Batubara dan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG; 4) Memprakarsai penyusunan RUU Peningkatan Penggunaan produksi Dalam Negeri. Pada Perindustrian

bidang telah

Peningkatan melaksanakan

Kemampuan beberapa

Teknologi, langkah

Kementerian

penting

seperti:

1) Penetapan hasil-hasil riset unggulan untuk IKM yang diseleksi dari hasilhasil Litbang pada 11 Balai Besar dan 11 Balai Riset dan Standardisasi Industri; 2) Proyek Percontohan Coco-diesel; 3) Program Restrukturisasi Industri TPT; 4) Bantuan Mesin/Peralatan (untuk pengelasan, alsintan, fasilitas Pusat Desain Optik, fasilitas UPT Kulit Magetan, pembuatan bahan bakar nabati dari biji jarak, pabrik Biodiesel; 5) Bimbingan Teknis untuk pengelolaan limbah; 6) Penghargaan Rintisan Teknologi; 7) Penghargaan Indonesia Good Design Selection dan 8) Pembangunan Pusat Desain Industri Perkapalan. Pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk Peningkatan Kemampuan SDM Industri antara lain: 1) Dalam rangka peningkatan daya saing (HACCP, CEFE, Marketing, Manajemen Lingkungan, TQM) dsb; 2) Pengelasan Sertifikasi Internasional; 3) Konvervasi dan Audit Energi; 4) Teknologi Produksi & Design; 5) Penanganan Zat-zat Kimia Berbahaya; dan 6) Pelatihan Asesor terintegrasi ISO 9001. Sedangkan pada Bidang Peningkatan Kemampuan SDM Aparatur, pemerintah telah melaksanakan kegiatan antara lain: 1) Diklat Sistem Industri (I, II, III, dan IV) untuk

meningkatkan

kapasitas

aparatur

Dinas

Perindustrian

di

Propinsi/Kabupaten/Kota; 2) Diklat-diklat Struktural; 3) Diklat Teknis, Diklat Jabatan Fungsional; 4 ) Program beasiswa S2 dan S3; 5) Program Bea Siswa D3 Tenaga Penyuluh Lapangan Industri dengan ikatan dinas di Unit

-8-


Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perindustrian dan 6) Pelatihan Petugas Pengawas Standar Barang dan Jasa di pabrik ( PPSP) sebanyak 8 angkatan . Industri Kecil Menengah (IKM) yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama perekonomian nasional pada akhir RPJMN (2005-2009) telah memberikan kontribusi PDB Sektor Industri sebesar 24,95 persen. Program Pengembangan IKM dalam pelaksanaan program utama dan pelaksanaan program pendukung meliputi: Pengembangan 6 Klaster IKM; Pengembangan IKM penunjang klaster industri; Pengembangan IKM Unggulan Daerah; Pengembangan IKM di daerah tertinggal, perbatasan, pasca konflik & pasca bencana; Pengembangan Promosi dan Informasi; Peningkatan SDM IKM; Peningkatan Kerjasama Industri dan Peningkatan Standardisasi dan Teknologi. Dari sisi penyerapan tenaga kerja di sektor Industri Pengolahan, secara kumulatif dari tahun 2005-2009 mengalami peningkatan sebesar 2.551.507 orang atau rata-rata per tahun sekitar 519.137 orang (5,28 persen), yang berarti di atas yang ditargetkan pada RPJMN (2005-2009) sebesar 500 ribu per tahun. Pada periode yang sama pula penanaman modal di sektor Industri Pengolahan terealisasi rata-rata per tahun senilai 15,97 triliun rupiah untuk Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri dan US $ 3,69 miliar untuk Proyek Penanaman Modal Asing. Dengan asumsi kurs rata-rata US $ 10.000 rupiah, maka PMA yang diserap sektor Industri Pengolahan sekitar 36,91 triliun rupiah per tahun. Bila dijumlahkan, total investasi PMA dan PMDN yang tertanam di sektor Industri Pengolahan rata-rata sebesar 52,88 triliun rupiah per tahun. Angka tersebut melebih sasaran investasi sektor Industri Pengolahan pada RPJMN (2005-2009) yaitu antara 40-50 triliun rupiah. Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan Non Migas selama 5 tahun terakhir boleh dikatakan berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2005, laju pertumbuhan sektor industri sebesar 5,86 persen sedikit diatas pertumbuhan ekonomi yang besarnya 5,69 persen. Pada tahun 2006, 2007 dan 2008 laju pertumbuhan sektor industri selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2009

ekonomi tumbuh sebesar 4,93 persen sedangkan

-9-


pertumbuhan sektor industri non migas pada tahun 2009 tumbuh sebesar 2,52 persen. Penurunan yang cukup besar pada tahun-tahun terakhir disebabkan terjadinya pertumbuhan negatif pada beberapa cabang industri, seperti Tekstil, Kertas, Semen dan Barang Galian Logam. Walau demikian, terdapat kelompok utama industri yang pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatan, yang memberikan sumbangan pertumbuhan besar, walau pada tahun 2009 sumbangan tersebut menjadi melemah. Menurun serta negatifnya pertumbuhan sektor-sektor industri tersebut disebabkan berbagai permasalahan yang dihadapi, seperti: keterbatasan infrastruktur dan listrik, kurangnya pasokan bahan baku untuk Industri Pengolahan Kayu dan Hasil Hutan lainnya, serta maraknya illegal loging dan illegal trade, kurangnya pasokan gas bumi sebagai bahan baku dan energi untuk industri pupuk, serta beredarnya isu penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak diperbolehkan untuk industri makanan dan minuman yang sempat meresahkan masyarakat. Dari semua cabang industri, terdapat dua cabang industri yang mendominasi, yaitu Industri Makanan, Minuman dan Tembakau dan Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatan. Peran Industri Makanan, Minuman dan Tembakau relatif konstan sekitar 28-33 persen, tetapi Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatan pada periode tahun 2000-2005 perannya masih sekitar 20-26 persen, pada periode 2005-2009 meningkat menjadi sekitar 27-29 persen. Hal ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pendalaman dan penguatan struktur industri ke arah produksi produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan memiliki kandungan teknologi yang lebih tinggi . Utilisasi industri juga menjadi isu penting karena baru sekitar 47 sub sektor industri di Indonesia yang utilisasinya di atas 80 persen, sementara 96 sub sektor dan 83 sub sektor industri utilisasinya masing-masing baru mencapai antara 61 dan 79 persen dan bahkan di bawah 60 persen. Sub sektor yang memiliki utilitas di atas 80 persen didominasi oleh sub sektor Industri Kimia Hulu, dimana sektor hilir industri yang nilai tambahnya lebih tinggi,

- 10 - Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010 /M-IND/PER/1/2010

utilisasi kapasitas terpasangnya lebih rendah. Kelompok industri yang memiliki nilai tambah yang tinggi dibandingkan dengan Industri Kimia seperti Industri Permesinan dan Elektronika, ternyata utilitasnya berkisar antara 61 sampai dengan 79 persen, bahkan beberapa diantaranya di bawah 60 persen seperti Industri Radio/Radio Cassette, Industri Mesin Proses Minyak Kelapa Sawit, Industri Mesin Proses Pengolahan Gula dan Mesin Proses Pengerjaan Logam. Penguatan struktur industri selama kurun waktu 2005-2009 telah terjadi pada Industri Turunan Minyak Sawit, Industri Petrokimia (aromatik, C1, Olefin), Industri Pasir Kuarsa, Industri Keramik, Industri Air Laut, Industri Mesin Proses Tekstil, Industri Mesin Proses Pabrik Gula, Industri Mesin Proses Pabik Minyak Kelapa Sawit, Industri Logam, Industri Aluminium, Industri Tembaga, Industri Perkapalan, Industri Bangunan Lepas Pantai, Industri Telematika, Industri TV, Industri Video Cassette/disc player dan Industri Lampu Listrik. Namun perkembangan tersebut dirasakan masih belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Dari sisi pandang lain struktur yang belum lengkap yang diperlihatkan dengan banyak industri yang belum ada di tanah air, menunjukkan masih besarnya peluang investasi pada sektor industri tertentu, baik berupa pendirian perusahaan baru pada industri yang sudah ada maupun membuka perusahaan pada industri yang belum ada. Struktur industri pada pohon industri masih kurang lengkap dipandang dari dua sisi dimensi yang berbeda. Sisi pertama kurang lengkapnya struktur industri memperlihatkan masih besarnya peluang investasi pada sektor industri yang masih terbuka lebar, baik pendirian perusahaan baru pada industri yang sudah eksis (perluasan struktur) maupun membuka perusahaan pada industri yang belum eksis (pendalaman struktur). Sisi lain, kurang lengkapnya struktur industri pada pohon industri mencerminkan belum kokohnya kemampuan industri dan strategi yang diterapkan dalam pengembangannya. Sebaran industri di Indonesia masih terkonsentrasi secara geografis di Pulau Jawa dan Sumatera. Pada tahun 2008 persebaran Industri Manufaktur masih terfokus di Pulau Jawa dan Sumatera menyerap 79,83 persen. Adapun tahun 2006 kedua pulau tersebut menyerap 79,5 persen unit usaha yang ada di Indonesia, sementara pada tahun 2004 serapannya 77,5 persen.

- 11 - Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010

Realisasi Investasi PMDN menunjukkan perkembangan yang makin membaik walau masih tetap di bawah periode sebelum krisis tahun 1998. Sektor industri merupakan sektor utama yang paling banyak diminati oleh perusahaan-perusahaan PMDN. Realisasi Investasi PMDN di sektor industri dari 2005-2009 mencapai Rp. 95,64 triliun dari Rp. 144,42 triliun PMDN secara keseluruhan. Investasi sektor industri paling besar terdapat pada industri Kertas dan Percetakan yaitu Rp. 28,95 triliun dengan 52 proyek. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan telah meningkat rata-rata 6,38 persen pada periode tahun 2005-2009. Dibandingkan tahun 2005, penyerapan tenaga kerja pada tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 masing-masing meningkat sebesar 14,82 persen; 20,527 persen, 22,36 persen, dan 27,49 persen. Dari sisi ekspor, nilai ekspor produk hasil Industri Manufaktur pada tahun 2005 sebesar US$ 55.566,99 juta dengan kontribusi 64,87 persen terhadap total nilai ekspor Indonesia dan 83,65 persen terhadap produk non migas. Pada tahun 2009, nilai ekspor produk hasil Industri Manufaktur meningkat menjadi sebesar US$ 73.435,84 juta serta mempunyai kontribusi 63,03 persen terhadap total nilai ekspor Indonesia dan 75,33 persen terhadap produk non migas dengan pertumbuhan dari tahun 2005-2009 sebesar 46,76 persen. B.

POTENSI DAN PERMASALAHAN Potensi Sumber daya alam Indonesia (cadangan hutan, kelautan dan perikanan, migas, mineral dan batubara, dsb) sangat potensial untuk menumbuh-kembangkan industri berbasis sumber daya alam. Letak Indonesia yang sangat strategis dapat mengakomodasi kepentingan berbagai negara serta kerjasama yang saling menguntungkan dengan negara-negara di sekelilingnya. Indonesia yang terdiri dari atas ribuan pulau dan penduduknya yang besar merupakan “captive market” bagi berbagai industri. Penduduk Indonesia yang besar tersebut tidak saja dapat merupakan modal bagi tumbuhnya industri (khususnya IKM) yang berbasis tenaga kerja, tetapi juga peluang bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis padat iptek dan daya kreatif.


Dengan Sumber Daya Industri yang begitu besar yang dimiliki baik itu Sumber Daya Alamnya maupun Sumber Daya Manusianya, dimana masingmasing memiliki kekuatan dan kelemahan antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Sumber Daya Alam Kekuatan

Kelemahan 1. Rendahnya produktivitas pertanian & agrobisnis

1. Lahan Luas dan Subur 2. Penanaman sepanjang tahun 3. Cadangan hutan produksi cukup luas 4. Pembukaan lahan baru sektor pertanian 5. Ketersediaan sumber daya laut & potensi penangkapan ikan 6,7 juta ton per-tahun 6. Ketersediaan sumber mineral cukup besar.

daya

sektor

2. Melambatnya pertumbuhan sektor pertanian 3. Meningkatnya ketergantungan terhadap impor makanan 4. Bahaya kerusakan ekologi 5. Terjadinya berlebihan

penebangan

hutan

6. Bahaya atas terjadinya penangkapan ikan berlebihan di beberapa wilayah

2. Faktor Sumber Daya Manusia Kekuatan

Kelemahan 1. Tidak meratanya penyebaran penduduk dan pendapatan

1. Jumlah Penduduk Besar 2. Tingkat upah kompetitif 3. Keterampilan Seni (craftmanship) tinggi

2. Tingkat pendidikan, keterampilan dan produktifitas tenaga kerja relatif rendah

4. Tekun dan pelatihan

3. Disiplin rendah

mudah

menerima

5. Kemampuan bidang operasional 6. Kemampuan bidang rancang bangun dan perekayasaan sudah berkembang 3. Faktor Geografi Kekuatan 1. Terdiri dari ribuan pulau 2. Terletak di geo stasioner 3. Posisi strategis

Kelemahan 1. Belum bisa didayagunakan sebagai penggerak pertumbuhan industri 2. Peluang baru akan diambil oleh perusahaan-perusahaan asing 3. Infrastruktur telekomunikasi relatif belum memadai


4. Faktor Permodalan Kekuatan

Kelemahan

1. Telah adanya investasi ekstensi selama dua dekade lalu dalam bentuk aset tetap (bangunan, mesin, & peralatan)

1. Rendahnya pemanfaatan kapasitas terpasang pada beberapa sub-sektor industri 2. Terdapat mesin-mesin sudah tua di beberapa sektor industri. 3. Cadangan devisa, perbankan, pasar Modal belum cukup menunjang.

5. Faktor Prasarana (Fisik) Kekuatan

Kelemahan

1. Pernah melakukan investasi secara berarti dan adanya pertumbuhan selama dua dekade lalu sebelum krisis

1. Beberapa prasarana (jalan raya, pelabuhan, dll) & sarana kurang memadai. 2. Ketergantungan tinggi terhadap bantuan asing dan swasta dalam pengembangan prasarana 3. Angkutan Laut dikuasai asing dan belum memadai

6. Faktor Teknologi Kekuatan

Kelemahan

1. Investasi mendorong terjadinya impor teknologi

1. Kegiatan R&D industri dilakukan oleh pemiliknya di luar negeri

2. Jumlah SDM relatif besar pada lembaga-lembaga R&D Pemerintah

2. Relatif rendahnya pengembangan teknologi

3. Penyebaran Teknologi secara nyata lebih efektif melalui impor dan pengenalan mesin

tingkat

3. Rendahnya respon lembaga-lembaga R&D terhadap permintaan pasar 4. Rendahnya manufaktur

produktivitas

sektor

5. Relatif rendahnya biaya R&D per orang 6. Lemahnya keterkaitan antara lembaga-lembaga R&D pemerintah dengan swasta 7. Lemahnya koordinasi & pengembangan lembaga riset

arah


Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan industri, namun dirasakan industri belum tumbuh seperti yang diharapkan, khususnya bila dibandingkan dengan kinerja industri pada masa sebelum krisis multi dimensi pada tahun 1998. Berbagai masalah baik yang secara umum menghambat pertumbuhan industri, maupun yang secara khusus dihadapi oleh beberapa industri (penting) tertentu dipaparkan pada uraian di bawah ini. Masalah Umum a. Masalah Internal Industri 1. Struktur industri masih belum kuat. 2. Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri jumlah dan kemampuannya masih terbatas, dan sama halnya dengan kemampuan produksi barang setengah jadi dan komponen, sehingga ketergantungan impor masih tetap tinggi. 3. Masih terbatasnya populasi industri berteknologi tinggi. 4. Kapasitas produksi masih belum optimal. 5. Penurunan kinerja di beberapa cabang industri akibat terpaan krisis global. 6. Terganggunya

penguasaan

pasar

domestik

(khususnya

akibat

penyelundupan). 7. Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa negara

tujuan. 8. Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan industri. 9. Tidak tersedianya dana penelitian dan pengembangan produk industri untuk produk buatan lokal yang cukup di perusahaan industri. 10. Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia di pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan,

sehingga

menyulitkan

dalam

proses

manufacturing. 11. Belum kuatnya peranan industri kecil dan menengah.

fabrikasi

dan


b. Masalah Eksternal Industri 1. Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, kereta api, listrik, pasokan gas). 2. Birokrasi yang belum pro-bisnis. 3. Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan), walau pada satu tahun terakhir ini sudah menunjukkan perbaikan yang berarti. 4. Masalah perburuhan (pesangon, premi jamsostek, UMR dan lain–lain). 5. Masalah kepastian hukum. 6. Insentif fiskal yang belum bersaing dibanding dengan yang ditawarkan oleh negara tetangga. 7. Suku bunga perbankan yang masih tinggi. 8. Ketentuan limbah B3 (limbah batu bara, baja, dan lain–lain) yang sering kali menyulitkan dunia usaha. 9. Kurangnya

keberpihakan

serta

kesadaran

masyarakat

untuk

menggunakan produk dalam negeri. 10. Belum tersedianya perbankan yang khusus ditunjuk pemerintah untuk pembangunan industri per sektor (misalnya: bank khusus untuk agro, untuk industri, untuk migas, untuk IKM, dan lain sebagainya), dengan tingkat bunga kompetitif. 11. Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dari balai riset industri dalam negeri dengan perusahaan industri lokal. 1. Perkembangan Industri Indonesia Secara kumulatif petumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2008 berada pada angka 6,01 persen (Tabel 1.1), lebih rendah dari target APBN sebesar 6,4 persen. Pencapaian pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2009 jauh lebih rendah yakni sebesar 4,55 persen. Kondisi ini terjadi akibat tekanan global karena kasus di Amerika Serikat dan akumulasi permasalahannya. Pertumbuhan sektor ekonomi tertinggi tahun 2009 disumbang oleh sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 15,53 persen yang berarti menurun dibandingkan tahun 2008 sebesar 16,57 persen, diikuti Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 13,78 persen yang meningkat dari tahun


2008 sebesar 10,92 persen. Namun, terjadi penurunan pertumbuhan pada Industri Pengolahan sebesar 1,55 persen dibandingkan tahun 2008 yakni semula tercatat 3,66 persen, menjadi hanya 2,11 persen pada tahun 2009. Secara keseluruhan terjadi penurunan pertumbuhan terkecuali sektor Pertambangan, Listrik dan Gas, dan sektor Jasa-Jasa. Kondisi ini menunjukkan imbas krisis finansial global di tengah berbagai permasalahan yang masih dihadapi pada lapangan usaha sektor dimaksud. Tabel 1.1. Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi (tahun dasar 2000, persen) LAPANGAN USAHA

2004

2005

2006

2007

2008*

2009**

1. PERTANIAN, PETERNAKAN, 2.82

2.72

3.36

3.47

4.83

4.13

-4.48

3.20

1.70

1.93

0.68

4.37

6.38

4.60

4.59

4.67

3.66

2.11

-1.95

-5.67

-1.66

-0.06

-0.34

-2,21

7.51

5.86

5.27

5.15

4.05

2.52

4. LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH

5.30

6.30

5.76

10.33

10.92

13.78

5. B A N G U N A N

7.49

7.54

8.34

8.53

7.51

7.05

6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

5.70

8.30

6.42

8.91

6.87

1.14

KEHUTANAN DAN PERIKANAN 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas b. Industri Non Migas

13.38

12.76

14.23

14.04

16.57

15.53

8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.

7.66

6.70

5.47

7.99

8.24

5.05

9. JASA - JASA

5.38

5.16

6.16

6.44

6.23

6.40

PRODUK DOMESTIK BRUTO

5.03

5.69

5.50

6.35

6.01

4.55

PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS

5.97

6.57

6.11

6.95

4.46

4.93

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

Sumber : BPS diolah Kemenperin * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

2. Kontribusi Industri Terhadap Ekonomi Sampai dengan tahun 2009, sektor Industri Pengolahan masih menjadi penyumbang tertinggi terhadap perekonomian nasional (Produk Domestik Bruto-PDB). Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2009 menyumbang sekitar 26,38 persen, diikuti oleh sektor Pertanian 15,29 persen dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 13,37 persen. Dari tahun 2005 sampai dengan 2009, kontribusi sektor Industri Pengolahan memberikan sumbangan rata-rata 27 persen, tetapi pada tahun 2009 turun mencapai 26,38 persen. Yang tampak memberikan kontribusi agak baik pada tahun 2009 adalah


sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan , Konstruksi serta Jasa-jasa, sebagaimana terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2. Nilai PDB Sektoral dan kontribusinya terhadap PDB Nasional No

1

2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

LAPANGAN USAHA

2005

2006

2007

2008*

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

364.169,3

13,13

433.223,4

12,97

541.931,5

13,72

716.065,3

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN

309.014,1

11,14

366.520,8

10,98

440.609,6

11,15

760.361,3

27,41

919.539,3

27,54

1.068.653,9

a. Migas

138.440,9

5,63

172.094,9

5,15

b. Non Migas

621.920,4

21,78

747.444,4

26.693,8

0,96

PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH KONSTRUKSI

%

Jumlah

2009** %

Jumlah

%

14,46

858.252,0

15,29

540.605,3

10,92

591.531,7

10,54

27,05

1.380.713,1

27,89

1.480.905,4

26,38

182.324,3

4,61

242.043,0

4,89

213.706,5

3,81

22,38

886.329,6

22,43

1.138.670,1

23,00

1.267.198,9

22,57

30.354,8

0,91

34.723,8

0,88

40.846,7

0,82

46.823,1

0,83

195.110,6

7,03

251.132,3

7,52

304.996,8

7,72

419.642,4

8,48

554.982,2

9,89

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH.

431.620,2

15,56

501.542,4

15,02

592.304,1

14,99

691.494,7

13,97

750.605,0

13,37

180.584,9

6,51

231.523,5

6,93

264.263,3

6,69

312.190,2

6,31

352.407,2

6,28

230.522,7

8,31

269.121,4

8,06

305.213,5

7,73

368.129,7

7,43

404.116,4

7,20

JASA - JASA

276.204,2

9,96

336.258,9

10,07

398.196,7

10,08

481.669,9

9,73

573.818,7

10,22


2.774.281,1

100,00

3.339.216,8

100,00

3.950.893,2

100,00

4.951.356,7

100,00

5.613.441,7

100,00


2.458.234,3

88,61

2.967.040,3

88,85

3.534.406,5

89,46

4.427.193,3

89,,41

5.146.512,1

91,68

Sumber : BPS diolah Kemenperin *Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara

Dampak krisis finansial global sangat dirasakan oleh beberapa industri terutama yang melakukan ekspor dengan tujuan pasar Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang akibat melemahnya pasar di negara tersebut. Produk yang terkena dampak cukup berarti antara lain : TPT, Produk Karet, Produk Kayu, serta Pulp dan Kertas, Minyak Sawit dan produk-produk Logam. Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan, mengalami pertumbuhan negatif karena sulitnya pasokan bahan baku dan menurunnya pasar ekspor. Kondisi yang sama juga terjadi pada Industri Kertas & Barang Cetakan. Industri Makanan, Minuman & Tembakau mengalami penurunan permintaan akibat penurunan daya beli masyarakat. Kondisi melemahnya pasar global tersebut, berakibat terganggunya rencana perluasan investasi. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3, semua

cabang industri

Pengolahan Non Migas mendapat tekanan hebat. Dari sembilan cabang industri yang mengalami pertumbuhan positif sampai tahun 2009 adalah Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami pertumbuhan


sebesar 11,29 persen, Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet sebesar 1,51 persen, Industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki sebesar 0,53 persen, Industri Kertas dan barang cetakan sebesar 6,27 persen dan Barang Lainnya 3,13 persen. Sedangkan beberapa cabang industri yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2009 adalah industri Barang Kayu dan Hasil Hutan lainnya yang mencapai -1,46 persen, Industri Semen dan Barang Galian bukan logam sebesar -0,63 persen dan Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya sebesar -2,94 persen. Sedangkan cabang industri Logam Dasar Besi dan Baja mengalami penurunan terbesar dibanding cabang industri yang lain mencapai -4,53 persen.

Tabel 1.3. Pertumbuhan PDB: tradables (persen) No 1

LAPANGAN USAHA

2006

2007

2008*

2009**

2.82

2.72

3.36

3.47

4.83

4.13

a. Tanaman Bahan Makanan

2.89

2.60

2.98

3.35

6.06

4.71

b. Tanaman Perkebunan

0.40

2.48

3.79

4.55

3.67

2.46

c. Peternakan dan Hasil-hasilnya

3.35

2.13

3.35

2.36

3.52

3.72

d. K e h u t a n a n

1.28

-1.47

-2.85

-0.83

-0.03

1.51

e. P e r i k a n a n

5.56

5.87

6.90

5.39

5.07

5.20

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

-4.48

3.20

1.70

1.93

0.68

4.37

a. Minyak dan gas bumi

-4.32

-1.77

-1.07

-1.15

0.45

0.07

b. Pertambangan Bukan Migas.

-7.96

12.24

4.84

5.27

-1.10

10.56

7.46

7.69

8.33

8.53

7.51

7.04

c. Penggalian. 3

2005

PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

2

2004

6.38

4.60

4.59

4.67

3.66

2.11

a. Industri M i g a s

-1.95

-5.67

-1.66

-0.06

-0.34

-2.21

1). Pengilangan Minyak Bumi

-0.23

-5.00

-1.89

-0.13

0.92

0.48

2). Gas Alam Cair

-3.22

-6.19

-1.48

-0.01

-1.30

-4.32

b. Industri bukan Migas

7.51

5.86

5.27

5.15

4.05

2.52

1). Makanan. Minuman dan Tembakau

1.39

2.75

7.21

5.05

2.34

11.29

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

4.06

1.31

1.23

-3.68

-3.64

0.53

-2.07

-0.92

-0.66

-1.74

3.45

-1.46

4). Kertas dan Barang cetakan

7.61

2.39

2.09

5.79

-1.48

6.27

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet

9.01

8.77

4.48

5.69

4.46

1.51

6). Semen & Brg. Galian bukan logam

9.53

3.81

0.53

3.40

-1.49

-0.63

7). Logam Dasar Besi & Baja

-2.61

-3.70

4.73

1.69

-2.05

-4.53

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya

17.67

12.38

7.55

9.73

9.79

-2.94

9). Barang lainnya

12.77

2.61

3.62

-2.82

-0.96

3.13

INDUSTRI PENGOLAHAN

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.


No 4

LAPANGAN USAHA

2004

2005

2006

2007

2008*

2009**

LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH

5.30

6.30

5.76

10.33

10.92

13.78

a. L i s t r i k

5.13

6.68

6.36

7.64

6.65

6.96

b. Gas Kota

9.40

6.48

5.33

30.16

33.21

41.03

c. Air bersih

2.47

4.53

3.57

3.28

3.74

3.91

5

KONSTRUKSI

7.49

7.54

8.34

8.53

7.51

7.05

6

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN

5.70

8.30

6.42

8.93

6.87

1.14

a. Perdagangan Besar dan Eceran

5.52

8.82

6.60

9.41

7.03

0.02

b. H o t e l

7.93

6.23

5.18

5.37

4.51

3.60

c. R e s t o r a n

6.08

5.88

5.75

7.08

6.58

7.53

13.38

12.76

14.23

14.04

16.57

15.53

8.76

6.25

6.61

2.82

2.74

5.46

-0.92

-2.98

6.44

1.28

14.31

-6.83

2). Angkutan Jalan raya

4.99

4.84

4.93

3.71

4.93

5.67

3). Angkutan laut

3.63

8.75

7.24

-2.30

-5.05

-2.50

4). Angk. Sungai, Danau & Penyebrangan

4.11

3.94

3.81

3.31

4.75

5.02

30.07

10.42

10.65

8.02

5.32

11.65

8.73

5.56

7.06

0.60

0.43

5.05

22.88

24.58

26.03

28.74

31.04

23.80

KEUANGAN, REAL ESTAT & JASA PERSH.

7.66

6.70

5.47

7.99

8.24

5.05

a. B a n k

6.02

4.50

1.55

7.96

7.41

2.40

b. Lembaga Keuangan Bukan Bank

9.24

8.35

7.15

8.14

9.03

7.61

c. Jasa Penunjang Keuangan

9.18

6.66

7.55

9.68

3.40

7.00

d. Real Estate

8.89

8.17

8.47

7.85

8.88

5.24

e. Jasa Perusahaan

9.23

9.28

9.49

8.15

8.97

9.64

JASA – JASA

5.38

5.16

6.16

6.44

6.23

6.40

a. Pemerintahan Umum

1.65

1.90

3.96

5.43

4.46

5.10

1). Adm. Pemerintahan & Pertahanan

1.46

1.81

3.74

5.15

4.07

4.91

2). Jasa Pemerintahan lainnya

2.00

2.06

4.34

5.92

5.12

5.43

b. S w a s t a

8.96

8.09

8.02

7.27

7.65

7.40

1). Sosial Kemasyarakatan

7.78

7.22

6.96

6.62

7.07

7.32

2). Hiburan dan Rekreasi

8.34

6.52

7.95

6.97

8.08

8.20

3). Perorangan dan Rumah tangga

9.51

8.62

8.45

7.56

7.82

7.34


5.03

5.69

5.50

6.35

6.01

4.55


5.97

6.57

6.11

6.95

6.46

4.93

7

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. P e n g a n g k u t a n 1). Angkutan Rel

5). Angkutan Udara 6). Jasa Penunjang Angkutan b. K o m u n i k a s i 8

9

Sumber : BPS, diolah *

Angka sementara, ** Angka sangat sementara

Industri Non Migas terus mengalami penurunan sejak tahun 2005 sebagaimana dilihat pada Tabel 1.4. Dari tabel tersebut terdapat lima industri yang mengalami pertumbuhan negatif sampai dengan tahun 2009 yakni : Barang kayu & Hasil Hutan Lainnya sebesar -1,46 persen; Semen & Barang


Galian bukan logam -0,63 persen; Logam Dasar Besi dan Baja sebesar -4,53 persen; serta Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya sebesar -2,94 persen. Sedangkan cabang industri yang menunjukkan pertumbuhan positif ada empat yakni Makanan, Minuman dan Tembakau 11,29 persen; Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki sebesar 0,53 persen; Kertas dan Barang Cetakan sebesar 6,27 persen; Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet sebesar 1,51 persen serta Barang Lainnya sebesar 3,13 persen. Tabel 1.4. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cabang Industri 2004 Makanan, Minuman dan Tembakau Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. Kertas dan Barang cetakan Pupuk, Kimia & Barang dari karet Semen & Brg. Galian bukan logam Logam Dasar Besi & Baja Alat Angk., Mesin & Peralatannya Barang lainnya Total Industri Pengolahan Non Migas

2005

Pertumbuhan (%) 2006 2007 2008*

2009 **

1.39

2.75

7.21

5.05

2.34

11.29

4.06

1.31

1.23

-3.68

-3.64

0.53

-2.07

-0.92

-0.66

-1.74

3.45

-1.46

7.61

2.39

2.09

5.79

-1.48

6.27

9.01

8.77

4.48

5.69

4.46

1.51

9.53

3.81

0.53

3.40

-1.49

-0.63

-2.61

-3.70

4.73

1.69

-2.05

-4.53

17.67

12.38

7.55

9.73

9.79

-2.94

12.77

2.61

3.62

-2.82

-0.96

3.13

7.51

5.86

5.27

5.15

4.05

2.52

Sumber: BPS, diolah * Angka sementara, ** Angka sangat sementara.

Kondisi cabang-cabang industri masih menunjukkan kondisi tidak stabil pada tahun 2009, dimana ada lima cabang industri yang mengalami pertumbuhan negatif dan empat cabang industri yang positif. Terdapat dua industri yang mengalami penurunan dan kenaikan yang cukup tinggi, untuk kenaikan terjadi pada Industri Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 11,29 persen dan penurunan terjadi pada Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya sebesar

-2,94 persen. Alat Angkut,

Mesin dan Peralatan yang semula membukukan pertumbuhan positif 9,79 persen pada tahun 2008, turun drastis menjadi -2,94 persen kemudian Industri Makanan, Minuman dan Tembakau pada tahun 2008 sebesar 2,34 persen menjadi 11,29 persen pada tahun 2009. Perkembangan Pertumbuhan Industri Pengolahan Migas Tahun Tahun 2004-2009 dapat dilihat pada Gambar 1.1 .


Gambar 1.1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 2004-2009 Ditinjau dari realisasi investasi dalam negeri (PMDN), sebagian besar Industri Manufaktur mengalami peningkatan realisasi investasi pada tahun 2009 dibanding tahun 2008, dengan nilai realisasi tertinggi pada cabang Industri Kimia dan Farmasi sebesar 5.850,1 miliar rupiah diikuti dengan Industri Makanan sebesar 5.768,5 miliar rupiah. Nilai realisasi Industri Makanan mengalami penurunan sangat besar pada tahun 2009 sebesar 29,6 persen dibanding tahun sebelumnya (Tabel 1.5) dari 8.192,9 miliar rupiah pada tahun 2008 hanya dibukukan senilai 5.768,5 miliar rupiah di tahun 2009. Apabila ditinjau dari jumlah izin usaha tetap yang dikeluarkan, maka industri yang mencapai perkembangan significan dibanding tahun 2008 adalah cabang Industri Tekstil, diikuti cabang Industri Karet dan plastik dan industri lainnya. Tabel 1.5 Perkembangan Realisasi Investasi (PMDN) Industri NO.

2004

SEKTOR

2005

2006

2008

2007

2009

P 28,0

I 3.507,9

P 35,0

I 4.490,8

P 19,0

I 3.175,3

P 27

I 5.371,7

P 49

I 8.192,9

P 34

I 5.768,5

Industri Tekstil

7,0

70,0

22,0

1.640,7

7,0

81,7

8

228,2

20

719,6

23

2.645,7

3

Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki

2,0

24,5

1,0

14,6

1,0

4,0

2

58,5

2

10,1

1

4,0

4

Industri Kayu

4,0

888,9

9,0

198,8

9,0

709,0

3

38,8

4

306,6

2

33,5

5

Ind. Kertas dan Percetakan

4,0

205,7

13,0

9.732,6

9,0

1.871,2

8

14.548,2

14

1.797,7

8

1.000,8

6

Ind. Kimia dan Farmasi

10,0

4.284,8

17,0

1.945,2

10,0

3.248,9

14

1.168,2

23

503,7

15

5.850,1

7

Ind. Karet dan Plastik

11,0

445,4

18,0

678,4

11,0

253,6

10

564,5

27

797,8

31

1.532,8

8

Ind. Mineral Non Logam

10,0

524,5

4,0

774,6

4,0

218,2

2

124,2

7

845,3

4

786,1

1

Industri Makanan

2


NO. 9 10 11 12

2004

SEKTOR Ind. Logam, Mesin & Elektronik Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain Industri Lainnya Jumlah

2005

2006

2008

2007

2009

P 19,0

I 546,6

P 16,0

I 1.151,5

P 22,0

I 3.334,2

P 17

I 3.541,6

P 31

I 2.381,1

P 31

I 1.466,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

2

7,0

-

-

1,0

19,6

6,0

284,6

4,0

116,6

8

609,4

6

314,7

3

66,5

0,0

0,0

8,0

79,4

0,0

0,0

2

36,5

4

38,4

6

279,5

96,0

10.517,9

149,0

20.991,2

96

13,012.7

101

26,289.8

189

15,914.8

158

19,434.4

Sumber : BKPM (2009) CATATAN : 1. Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya, Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, Investasi Porto folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga. 2. P : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan 3. I : Nilai Realisasi Investasi dalam Rp. Milyar 4. Data sementara, termasuk izin usaha tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 31 Desember 2009

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN per tahun dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Realisasi PMDN Industri (milyar Rp) Ditinjau dari realisasi Nilai investasi PMA pada tahun 2009 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2008 yakni dari sebesar US$ 4.515,2 menjadi US$ 3.831,1 Juta. Dari sejumlah tersebut, kontribusi investasi 3 besar pada tahun 2009 berada pada sub sektor Industri Kimia dan Farmasi dengan nilai US$ 1.183,1 juta, kemudian diikuti industri Logam, Mesin & Elektronika

sebesar US$ 654,9 juta dan industri Kendaraan

Bermotor & Alat Transportasi Lain sebesar US$ 583,4 juta (Tabel 1.6). Jumlah izin usaha tetap yang dikeluarkan untuk investasi PMA rata-rata meningkat pada tahun 2009 terkecuali Industri Makanan yang mengalami


penurunan sejumlah 7 izin usaha. Total izin yang dikeluarkan adalah sejumlah 474 izin pada tahun 2009 dibandingkan 495 izin pada tahun 2008 atau terjadi penurunan realisasi pemberian izin usaha sebesar 4,24 persen dan secara nilai investasi terjadi penurunan sebesar 15,15 persen. Tabel 1.6. Perkembangan Realisasi Investasi (PMA) NO.

2004

SEKTOR

2005

2006

2008

2007

2009

P 29,0

I 574,3

P 46

I 603.2

P 45

I 354.4

P 53

I 704.1

P 42

I 491.4

P 49

I 552.1

24,0

165,5

31

71.1

61

424.0

63

131.7

67

210.2

66

251.4

6,0

13,2

6

47.8

11

51.8

10

95.9

20

145.8

21

122.6

4

Industri Tekstil Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki Industri Kayu

6,0

4,1

18

75.5

18

58.9

17

127.9

19

119.5

18

62.1

5

Ind. Kertas dan Percetakan

16,0

414,5

6

9.9

16

747.0

11

672.5

15

294.7

18

68.7

6

Ind. Kimia dan Farmasi

39,0

614,1

41

1,152.9

32

264.6

32

1,611.7

42

627.8

41

1,183.1

7

Ind. Karet dan Plastik

16,0

81,0

27

392.6

33

112.7

36

157.9

50

271.6

42

208.1

8

Ind. Mineral Non Logam

10,0

108,1

11

66.2

7

94.8

6

27.8

11

266.4

8

19.5

9

Ind. Logam, Mesin & Elektronik Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik dan Jam Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain Industri Lainnya

51,0

312,8

87

521.8

86

955.7

99

714.1

141

1,281.4

121

654.9

4,0

13,0

2

3.1

1

0.2

1

10.9

7

15.7

5

5.1

22,0

402,6

31

360.6

28

438.5

38

412.3

47

756.2

52

583.4

1

Industri Makanan

2 3

10 11 12

Jumlah Sumber : BKPM (2009)

25,0

101,4

29

195.9

25

117.1

24

30.2

34

34.7

33

120.1

248,0

2.804,6

335

3,500.6

363

3,619.7

390

4,697.0

495

4,515.2

474

3,831.1

CATATAN : 1. Diluar Investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya, Pengusahaan Pertambangan Batubara, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, Investasi Porto folio (Pasar Modal) dan Investasi Rumah Tangga. 2. P : Jumlah Izin Usaha Tetap yang dikeluarkan 3. I : Nilai Realisasi Investasi dalam US$ Juta 4. Data sementara, termasuk izin usaha tetap yang dikeluarkan oleh daerah yang diterima BKPM sampai dengan tanggal 31 Desember 2009

Perkembangan Realisasi Investasi PMA per tahun dapat dilihat pada Gambar 1.3.

1.2.3 Struktur Industri

Gambar 1.3. Realisasi PMA Industri (US$ Juta)


Sektor industri masih didominasi oleh industri padat tenaga kerja yang memiliki rantai pendek sehingga penciptaan nilai tambah juga relatif kecil. Industri dimaksud lebih menekankan penggunaan tenaga manusia untuk melakukan pemrosesan tahap awal yang berupa sedikit peningkatan mutu komoditas tanpa mengubah menjadi produk olahan. Pasar tujuan masih tertuju pasar-pasar tradisional (existing market) seperti ke Singapura, Amerika Serikat yang hanya menyerap komoditas dengan nilai tambah kecil yang kurang menguntungkan bagi Indonesia. Berbagai permasalahan dihadapi atas kondisi ini baik dari sisi eksternal dan internal. Permasalahan eksternal dihasilkan dari taktik perdagangan negara pembeli yang memiliki posisi rebut tawar (bargaining power) lebih tinggi sehingga memiliki kekuatan penekan untuk mengatur, kampanye negatif yang menunjukkan seakan Indonesia tidak mampu menjadi negara industri pengolah, dan penerapan hambatan perdagangan. Perlakuan tidak berkeadilan atas praktek hambatan perdagangan yang memaksa secara sepihak negara berkembang membuka pasar domestik atas pasar produk negara maju terutama Amerika Serikat, membuat industri negara berkembang yang baru tumbuh menjadi kalah bersaing ketika berhadapan dengan produk industi maju. Semua hambatan tarif di negara berkembang dipaksa dihapuskan hingga membuka luas pasar produk Pertanian tetapi sebaliknya Amerika Serikat dan Eropa melakukan subsidi sektor Pertanian di negara mereka. Bahkan industri maju meminta liberalisasi industri Kimia, Elektronik, maupun Keuangan. Inilah distrosi perdagangan global yang masih menjadi tantangan negara berkembang termasuk Indonesia. Walaupun sekarang negara

yang tergabung pada BRICS (Brazil, Rusia, India, China) telah

memiliki kekuatan dan menuntut World Trade Organization lebih berlaku adil dan memberlakukan akses pada produk-produk negara berkembang namun realisasinya belum secara nyata terwujud. Memang terdapat beberapa permasalahan dari kemampuan Sumber Daya Manusia terutama dalam pengolahan produk atau penanganan lepas


panen, hambatan teknologi pengolahan (processing), permodalan untuk industri padat modal, integrasi hulu dan hilir. Permasalahan generik yang ditemukan hampir di semua lokasi terdiri empat hal pokok yakni: rantai pasokan, sarana dan prasarana, permodalan dan kemampuan sumber daya manusia. Beberapa kondisi khusus diantaranya pemasaran, hubungan industri kecil menengah dan industri besar dan kebijakan pemerintah. 3. Struktur Industri Terdapat tiga unsur pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan sektor industri, yaitu Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Pengusaha Kecil/Menengah, serta Koperasi (Tabel 1.7). Jumlah Industri Kecil/Menengah sebesar 3.755.238 juta unit usaha sedangkan industri besar berkisar 2.867 unit usaha. Bangun industri di Indonesia terdiri dari 45 persen merupakan industri berbasis sumberdaya alam (resources based industries), 17 persen merupakan industri padat orang (labour intensives industries), sedangkan sisanya tersebar antara capital based industries, sciences based industries dan differentiated based industries.

Pembangunan

Industri

diharapkan

mampu

mewujudkan

perimbangan antara industri kecil-menengah dan industri besar. Industri berbasis padat modal dan teknologi difokuskan untuk menyeimbangkan industri yang berbasis Tenaga Kerja dan Sumber daya alam.

Tabel 1.7. Struktur industri Indonesia, 2005 - 2009 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3

Uraian

Satuan

2005

2006

2007

Unit Usaha/Unit Industri Kecil Industri Menengah Industri Besar Tenaga Kerja Industri Kecil Industri Menengah Industri Besar

Unit Unit Unit Unit Orang Orang Orang Orang

2.811.468,0 2.795.237,0 13.712,0 2.519,0 10.971.630,0 6.745.086,0 140.992,0 4.085.552,0

3.220.061,0 3.200.620,0 16.886,0 2.555,0 12.597.214,0 7.195.356,0 175.901,0 5.011.535,0

3.442.306,0 3.422.672,0 15.782,0 3.852,0 13.223.776,0 7.441.995,0 190.936,0 5.590.844,0

2008* 3.545.100 3.526.420 15.709 2.971 13.424.341 7.800.576 190.696 5.433.069

2009** 3.758.105 3.739.507 15.731 2.867 13.987.659 7.871.888 201.966 5.913.805


Uraian

Satuan

2005

2006

3 PDB (adhk2000) Mil Rp 491.422,0 514.192,0 Industri Kecil 64.073,1 66.271,5 3.1 Mil Rp Industri Menengah 59.726,0 62.034,7 3.2 Mil Rp Industri Besar 367.622,8 385.886,0 3.3 Mil Rp Sumber: BPS diolah Kemenperin * ) Angka Sementara, ** ) Perkiraan Kriteria:  Industri Kecil: penjualan / tahun < 1 Milyar Rupiah  Industri Menengah: penjualan / tahun 1 – 10 Milyar Rupiah  Industri Besar: penjualan / tahun > 10 Milyar Rupiah

2007

2009**

2008*

538.078,0 69.350,0 64.916,4 403.811,5

557.766 71.887 67.292 418.587

570.629 73.545 68.843 428.241

Ditinjau dari peranan cabang industri, cabang-cabang Industri Pengolahan Non Migas yang memberikan kontribusi tinggi terhadap PDB, adalah cabang Industri Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 33,19 persen. Cabang Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya 27,32 persen, Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet 12,84 persen, serta cabang industri lainnya memiliki peran di bawah 10 persen. Sebagaimana tersaji pada tabel 1.8. Tabel 1.8. Peranan Cabang Industri terhadap Total Sektor Industri CABANG INDUSTRI

1). Makanan, Minuman dan Tembakau 2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki 3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. 4). Kertas dan Barang cetakan 5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet 6). Semen & Brg. Galian bukan logam 7). Logam Dasar Besi & Baja 8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya 9). Barang lainnya Industri tanpa Migas

2004

2005

2006

2007

2008*

2009**

29,73

28,58

28,46

29,80

30,40

33,19

12,99

12,40

12,06

10,56

9,21

9,19

5,68

5,67

5,97

6,19

6,43

6,32

5,64

5,45

5,30

5,12

4,56

4,82

11,64

12,25

12,59

12,50

13,53

12,84

3,92

3,95

3,88

3,70

3,53

3,43

2,94

2,96

2,77

2,58

2,57

2,11

26,54

27,81

28,02

28,69

28,97

27,32

0,92

0,93

0,95

0,85

0,80

0,77

100,00

100,00

100.0

100.0

100.0

100.0

Sumber: BPS diolah Kemenperin * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

4. Persebaran Lokasi dan Konsentrasi Pertumbuhan Industri Kontribusi industri selama ini masih disumbang sebesar 75 persen dari industri-industri yang berada di Pulau Jawa dan sisanya di luar Pulau Jawa dan Bali. Hal ini dapat dimengerti karena pesebaran masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Lokasi industri untuk Pulau Jawa, berada di Jawa Tengah sebesar 38.71 persen, diikuti Jawa Timur 31,05 persen dan Jawa Barat sebesar 21,29 persen (Tabel 1.9). Sedangkan di luar Pulau Jawa, terkonsentrasi di Sumatera. Selain


kedua daerah tersebut juga terdapat kawasan-kawasan lainnya, antara lain : Kawasan Timur Indonesia, Maluku dan Papua. Industri yang berada di Maluku dan Papua memiliki tingkat pertumbuhan industri terkecil kedua, dimana pertumbuhan industri terkecil terletak di kawasan pulau Bali, NTB, NTT. Share wilayah terhadap PDB Industri dan persebarannya dapat dilihat pada Gambar 1.4 dan 1.5. Secara lebih lengkap, persebaran industri di Luar Pulau Jawa dapat dilihat pada Tabel 1.10 .

Gambar 1.4. Share Wilayah terhadap PDB Industri Indonesia

Tabel 1.9. Persebaran Industri di Pulau Jawa. Jawa Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Total

PDRB IND (T Rp) 92,52 345,6 158,1 91,99 7,4 246,1 941,71

Sumber: BPS (Hasil sensus ekonomi 2006)

Unit Usaha 78.959 460.341 37.749 837.114 76.616 671.490 2.162.269

Persen 3.65 21.29 1.75 38.71 3.54 31.05 100

Share thd PDB Ind (%) 7,37 27,52 12,59 7,33 0,59 19,6 75


Tabel 1.10. Persebaran Industri di Luar Pulau Jawa

2,67

PDB Ind (%) 0,21

62.157

5.82

NTB

2,85

Share thd PDB Ind(%) 0,23

124.935

11.71

Sumatera Utara

75,67

6,03

78.449

7.35

NTT

0,57

0,05

70.081

6.57

Sumatera Barat

12,04

0,96

57.640

5.40

Sulawesi Utara

3,87

0,31

30.917

2.90

Riau

44,15

3,52

22.095

2.07

Gorontalo

0,4

0,03

14.996

1.41

Riau Kepulauan

49,4

3,93

7.958

0.75

Sulawesi Tengah

2,99

0,24

23.960

2.25

Jambi

4,66

0,37

17.423

1.63

Sulawesi Selatan

16,65

1,33

108.551

10.17

Bengkulu

0,85

0,07

12.092

1.13

Sulawesi Barat

0,84

0,07

13.584

1.27

Sumatera Selatan

20,98

1,67

5.2499

4.92

Sulawesi Tenggara

2,25

0,18

39.553

3.71

Bangka Belitung Lampung

6,49 13,66

0,52 1,09

6.119 88.395

0.57 8.28

Maluku Maluku Utara

0,52 1,02

0,04 0,08

14.826 7.654

1.39 0.72 0.24

Non Jawa

PDRB IND (T Rp)

NAD

Non Jawa

Persen

PDRB IND (T Rp)

Unit Usaha

6,43

0,51

83.831

7.85

Irian Jaya Barat

1,3

0,1

2.525

1,16

39.944

3.74

Papua

0,95

0,08

5.976

0.56

3,99

0,32

18.334

1.72

Total

313,9

25

1.067.233

100.00

Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan

9,74

0,7

48.392

4.53

Kalimantan Timur

15,45

1,23

14.347

1.34

Sumber: BPS (Hasil sensus ekonomi 2006)

Tabel 1.11. Persebaran Industri di Indonesia No I

WILAYAH/PROPINSI

1998 Unit persen Usaha*)

2003 Unit persen Usaha

2006 Unit persen Usaha

1.418.895

61,95

1.893.768

62,50

2.162.269

66,95

22.436

1,01

23/733

0,78

37.749

1,17

2. Jawa Barat dan Banten

314.014

13,71

387.983

12,80

539.300

16,70

3. Jaw tengah

556.748

24,31

798.814

26,36

837.114

25,92

75.131

3,28

133.613

4,41

76.616

2,37

5. Jawa Timur

450.566

19,67

549.625

18,14

671.490

20,79

Luar Jawa

871.394

38,05

1.136.342

37,50

1.067.234

33,05

1. Sumatera

288.829

12,61

381.611

12,60

404.827

12,54

Jawa 1. DKI Jakarta

4. DIY

II

Persen

14,54

Bali Kalimantan Barat

Unit Usaha

Share thd

97.738

4,27

694.844

4,83

121.018

3,75

3. Bali/NTB/NTT

212.680

9,29

333.989

11,02

278.847

8,63

4. Sulawesi

173.543

7,58

246.614

8,14

231.561

7,17

19.604

4,31

27.684

0,91

30.981

0,96

2.290.298

100,00

3.030.116

100,00

3.229.503

100,00

2. Kalimantan

5. Maluku / Papua INDONESIA

Sumber: BPS (Hasil sensus ekonomi 2006) Catatan : - Unit Usaha meliputi : Industri Mikro, Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar - Status Badan Hukum : BUMN, BUMD, PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, Lainnya, Tidak berbadan Hukum, Tidak ditanyakan.


Gambar 1.5. Persebaran Industri Indonesia (%) 5. Perkembangan Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Perkembangan ekspor total industri nasional selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 32,16 persen. Pertumbuhan ini disumbang oleh 12 industri yang tumbuh selama lima tahun terakhir sebesar 31,39 persen. Total nilai sumbangan nilai ekspor sebesar

US $

65.376,57 juta dibandingkan tahun 2004 sebesar US $ 43.455,17 juta. Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit masih menjadi penyumbang paling tinggi dengan nilai US $ 12.924,89 juta diikuti Tekstil sebesar US $ 9.245,13 juta dan Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif sebesar US $ 8.701,12 juta. Adapun penyumbang terkecil adalah industri Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki sebesar US $ 1.888,08 juta. Secara rinci Perkembangan Ekspor Non Migas tahun 2004-2009 dapat dilihat pada Tabel 1.12. dan Gambar 1.6.


Tabel 1.12. Perkembangan Ekspor Non Migas Tahun 2004 s/d 2009 (juta US $) No

URAIAN

2004

2005

1

Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit

4.840,30

2

Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif

3

2007

5.419,19

6.407,27

10.476,83

16.168,07

12.924,89

138,50

4.581,84

5.949,69

7.712,68

9.606,92

11.814,98

8.701,12

46,24

Tekstil

7.626,15

8.584,85

9.422,75

9.790,09

10.116,35

9.245,13

7,69

4

Pengolahan Karet

2.954,10

3.545,82

5.465,16

6.179,87

7.579,66

5020,19

41,58

5

Elektronika

7.142,50

7.853,03

7.200,19

6.359,73

6.806,70

7.899,59

0,59

6

Pengolahan Tembaga, Timah dll.

2.165,08

3.133,52

4.133,97

6.156,04

5.660,67

4.241,50

35,36

7

Pulp dan Kertas

2.817,61

3.257,48

3.983,27

4.440,49

5.219,62

4.272,38

31,16

8

Pengolahan Kayu

4.461,62

4.476,25

4.757,59

4.485,14

4.206,12

3.441,45

-23,12

9

Kimia Dasar

2.640,07

2.750,22

3.521,44

4.492,50

3.738,35

3.161,16

14,94

10

Makanan dan Minuman

1.440,12

1.647,92

1.866,00

2.374,83

3.104,85

2.576,44

56,34

11

Alat-alat Listrik

1.232,73

1.456,03

1.770,93

2.148,88

2.390,24

2.004,60

37,68

12

2008

2009*

Pertumbuhan (%) 2005-2009

2006

Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki Total 12 Besar Industri

1.553,04

1.683,69

1.913,17

2.006,60

2.260,46

1.888,08

12,14

43.455,17

49.757,71

58.154,42

68.517,92

79.066,08

65.376,57

31,39

Total Industri

48.660,11

55.566,99

64.990,33

76.429,60

88.351,70

73.435,84

32,16

Non migas

55.939,28

66.428,36

79.589,15

92.012,32

107.894,15

97.491,73

46,76

Migas

15.645,33

19.231,60

21.209,48

22.088,57

29.126,27

19.018,30

-1,11

Sumber : BPS, diolah * Agka Sementara

Gambar 1.6. Total Ekspor Non Migas Tahun 2004 s/d 2009 (juta US $)


Total nilai impor nasional pada akhir tahun 2008 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2007. Nilai total impor Non Migas tahun 2008 sebesar US $ 98.644,41 juta dan total industri sebesar US $ 91.800,67 juta. Dari total nilai impor tersebut terserap pada 9 industri sebesar US $ 80.372,42 juta. Industri yang menyerap impor paling tinggi adalah Industri Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif sebesar US $ 31.683,82 juta pada tahun 2009. Nilai ini naik sebesar 80,73 persen dibandingkan tahun 2005. Industri Elektronika menyerap nilai impor sebesar US $ 10.496,71 juta dan Industri Kimia sebesar US $ 8.095,12 juta. Secara rinci perkembangan Impor Non Migas tahun 2004-2009 dapat dilihat pada Tabel. 1.13.

Tabel 1.13. Perkembangan Impor Non Migas Tahun 2004 s/d 2009 (US $ Juta) No

URAIAN

Pertumbuhan (%) 2005-2009

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

13.620,20

17.531,04

17.031,41

20.539,04

39.978,69

31.683,82

80,73 334,92

1

Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif

2

Elektronika

2.048,47

2.413,48

2.488,31

4.035,98

13.444,71

10.496,71

3

Kimia Dasar

5.690,64

5.935,32

6.315,39

7.115,75

10.716,70

8.095,12

36,39

4

Tekstil

1.036,36

1.026,87

1.085,68

1.192,00

3.901,78

3.396,92

230,80

5

Makanan dan Minuman

1.390,67

1.914,52

2.178,23

3.616,14

3.157,97

2.810,63

46,81

6

Pulp dan Kertas

1.299,76

1.298,95

1.392,04

1.692,60

2.518,49

1.883,21

44,98

7

Alat-alat Listrik

724,42

877,79

852,98

1.118,31

2.470,79

2.105,82

139,90

8

Pupuk

431,99

518,87

624,65

761,78

2.337,64

929,14

79,07

9

Barang-barang Kimia lainnya

1.078,06

1.167,23

1.170,03

1.293,82

1.845,64

1.661,88

42,38

Total 9 Besar Industri

27.320,57

32.684,07

33.138,71

41.365,42

80.372,42

63.063,25

92,95

Total Industri

31.550,79

37.300,34

38.624,63

48.084,08

91.800,67

72.398,09

94,09

Non Migas

34.792,48

40.243,21

42.102,59

52.540,61

98.644,41

77.848,50

93,45

Gas

11.732,05

17.457,68

18.962,87

21.932,82

30.552,90

18.980,75

8,72

Sumber : BPS, diolah *angka sementara


Total Impor Industri Non Migas 2004-2009 dapat dilihat pada Gambar 1.7.

Gambar 1.7. Total Impor Non Migas Tahun 2004 s/d 2009 (US $ Juta) Berdasarkan penggunaan, impor barang dibagi menurut barang konsumsi, bahan baku dan barang modal. Impor barang konsumsi, impor bahan baku/penolong dan impor barang modal pada periode yang sama di tahun 2009 terhadap 2008 mengalami penurunan. Peran impor bahan baku mengambil persentase paling besar yakni 71,36 persen diikuti barang modal 21,11 persen dan barang konsumsi 7,53 persen. Pada tahun 2008,

impor

barang

konsumsi

mengalami

penurunan

sebesar

24,37 persen dibanding tahun 2009, bahan baku menurun 29,70 persen dan barang modal sebesar 3,86 persen. Tahun 2007 impor barang konsumsi naik 33,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya, impor bahan baku sebesar 19,95 persen dan barang modal sebesar 25,20 persen. Tabel 1.14. Perkembangan Impor Menurut Golongan Penggunaan Golongan Barang Barang Konsumsi Bahan Baku Barang Modal Total Impor

Persen Perub.

Persen Perub.

2007

Persen Perub.

2008

Persen Perub.

2004

2005

3.849,96

4.752,32

23,44

5.314,84

11,84

7.121,56

33,99

9.647,11

-24,37

7.296,08

7,53

36.138,52

44.658,23

23,58

46.592,24

4,33

55.885,14

19,95

98.291,74

-29,70

69.094,67

71,36

6.536,05

8.290,33

26,84

9.158,39

10,47

11.466,72

25,20

21.258,46

-3,86

20.438,50

21,11

46.524,53

57.700,88

24,02

61.065,47

5,83

74.473,43

21,96

129.197,31

-25,05

96.829,24

100,00

Sumber : BPS, diolah

2006

2009*

Peran (%) terhadap total impor


6. Penyerapan Tenaga Kerja Dari sisi penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas secara kumulatif dari tahun 2005-2009 (prognosa) mengalami peningkatan sebesar 2.551.507 orang dari 10.971.630 orang pada tahun 2005 meningkat menjadi 13.987.659 orang pada tahun 2009 (prognosa). Penyerapan tenaga kerja terbanyak pada sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau sebesar 1.559.117 orang dari 3.513.958 orang pada tahun 2005 meningkat menjadi 5.073.075 orang pada tahun 2009 (prognosa). Secara rinci perkembangan penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan non migas tersaji pada Tabel 1.15 dan perkembangan jumlah tenaga kerja dari tahun 2004-2009 dapat dilihat pada gambar 1.8. Tabel 1.15. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2004– 2009** INDUSTRI

2004

2005

2006

2007

2008*

2009**

Makanan, Minuman dan Tembakau

3.605.304

3.513.958

4.696.783

4.649.786

4.820.563

5.073.075

Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki

2.182.795

2.212.119

2.241.723

2.337.045

2.350.885

2.404.431

Barang dari kayu dan Hasil Hutan Lainnya

1.661.799

1.701.000

1.706.074

1.823.827

1.814.020

1.834.805

Kertas dan Barang Cetakan

251.228

254.641

305.651

324.868

345.017

371.033

Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet

611.545

603.804

750.104

756.908

791.638

839.805

Semen dan Barang galian bukan logam

946.584

966.480

995.671

1.061.571

1.077.890

1.112.437

Logam Dasar, Besi dan Baja

372.615

386.128

405.086

448.500

466.984

493.390

Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya

473.377

510.995

517.482

625.855

417.245

346.656

Barang Lainnya

767.587

822.505

978.640

1.195.776

1.340.100

1.512.027

10.872.834

10.971.630

12.597.214

13.223.776

13.424.341

13.987.659

Jumlah Sumber: BPS, diolah *) angka sementara **) prognosa

Gambar 1.8. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2004– 2009**


Kesimpulan dari berbagai permasalahan tersebut, melahirkan beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis tahun 2010-2014 terbagi menjadi Isu Nasional dan Isu Global dengan perincian sebagai berikut : Isu Nasional 1.

Peningkatan kesejahteraan rakyat.

2.

Perluasan pasar domestik.

3.

Perbaikan infrastruktur.

4.

Peningkatan kemampuan teknologi.

5.

Penyebaran industri di luar Pulau Jawa.

6.

Pemerataan kemampuan industri.

7.

Nilai tambah produk industri.

8.

Pemastian penerapan industri berwawasan lingkungan.

9.

Pemanfaatan energi terbarukan.

10. Penciptaan Lapangan Kerja Isu Global yang menjadi perhatian dalam penyusunan program-program Renstra adalah : 1.

Pemulihan ekonomi negara-negara maju.

2.

Perluasan pasar non tradisional.

3.

Diversifikasi produk ekspor.

4.

Perubahan Iklim

5.

Free Trade Area Terkait dengan Pembangunan Nasional secara terencana, diharapkan

mampu mewujudkan Visi Indonesia menjadi Negara Mandiri, Maju, Adil dan Makmur pada tahun 2025 dengan pengertian mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Kata maju mempunyai pemaknaan kualitas Sumber Daya Manusia, tingkat kemakmuran, kemantapan sistem dan kelembagaan politik serta hukum dalam situasi tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk menjawab dan mengantisipasi

berbagai

masalah

dan

tantangan

di

atas,

Kebijakan


Pembangunan Industri Nasional disusun menggunakan pendekatan klaster guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Sesuai kriteria daya saing yang telah ditetapkan, untuk kurun waktu jangka menengah 2010 - 2014, pemerintah telah menetapkan pengembangan 35 klaster industri prioritas. Pembangunan industri dengan pendekatan klaster merupakan upaya pengelompokkan industri inti yang saling berhubungan dan mendukung baik dengan industri terkait maupun dengan industri penunjang, infrastruktur ekonomi, dan berbagai lembaga yang relevan dalam rangka meningkatkan efisiensi, menciptakan aset kolektif, serta mendorong terjadinya inovasi. Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang RPJM Nasional, serta dalam menjabarkan Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, Kementerian

Perindustrian melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-

kegiatan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/instansi terkait. Untuk itu, Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Strategis dalam mewujudkan visi/misi serta mencapai tujuan kementerian. Rencana Strategis (RENSTRA) kemudian dijabarkan dalam bentuk program kerja serta indikator kinerja untuk kurun waktu 2010-2014. RENSTRA dimaksud, selanjutnya diterjemahkan dalam rencana pelaksanaan kegiatan tahunan berupa Rencana Kerja (RENJA) Kementerian masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis (RENSTRA) disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional,

yaitu:

“Pimpinan

Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJMN”. Penentuan arah kebijakan Industri Nasional Jangka Panjang mengacu pada Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

tahun

2005-2025


sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dan Perturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Fokus Pembangunan Industri Nasional dengan memperhatikan pemerataan, persebaran dan pertumbuhan atau “pro job, pro poor dan pro growth”. Rencana

Strategis

Kementerian

Perindustrian

memberikan

arah

kebijakan dan strategi pembangunan industri dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program, serta pengendaliannya untuk kurun waktu 2010-2014, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian. Renstra merupakan acuan bagi seluruh unit kerja Eselon I di Kementerian Perindustrian dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan industri sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing unit selama kurun waktu 2010-2014.

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Sesuai Peraturan Presiden RI No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka Kementerian Perindustrian mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Kementerian

Perindustrian

menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan,

penetapan

dan

pelaksanaan

kebijakan

di

bidang

perindustrian; 2. Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; 3. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian; 4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; 5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.


Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas, sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Perindustrian dibagi menjadi Wakil Menteri Perindustrian, Sembilan (9) unit Eselon I dan 3 Staf Ahli Menteri yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Wakil Menteri Perindustrian mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian; 2. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di linkungan Kementerian Perindustrian; 3. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur; 4. Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang industri agro; 5. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi; 6. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah; 7. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri; 8. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional

mempunyai

tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional; 9. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;


10. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri; 11. Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah penguatan struktur industri; 12. Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian

mengenai

masalah

pemasaran

dan

peningkatan

penggunaan produksi dalam negeri; 13. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah sumber daya industri dan teknologi.

2. RUANG LINGKUP Rencana Strategis Kementerian Perindustrian yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang industri dan ekonomi yang bersifat rolling plan

dengan

ruang

lingkupnya

mencakup:

Visi,

Misi,

Analisis

Perkembangan Strategik, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam rangka Pembangunan Industri Nasional, Pembangunan Industri Andalan Masa Depan, Pengembangan Industri Kecil Menengah tertentu, serta penanganan masalah-masalah aktual sektor industri. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian memiliki ruang waktu dari tahun 2010-2014.

- 39 - Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010 ND/PER/12/2010

II VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Sesuai dengan hasil analisis lingkungan strategis yang telah diidentifikasi dan dengan memperhatikan visi dan misi Industri Nasional Indonesia, maka dapat dirumuskan kondisi mendatang yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Industri Nasional. Kondisi mendatang ini dibagi ke dalam tiga tahapan waktu, yaitu 2020-2025 sebagai kurun waktu untuk mewujudkan visi pembangunan industri nasional jangka panjang menjadikan Indonesia Negara Industri Tangguh Dunia, 2015-2019 sebagai kurun waktu mewujudkan visi pembangunan industri nasional menjadikan Indonesia Negara Industri Maju Baru, dan 2010-2014 sebagai titiktolak untuk mewujudkan kedua visi tersebut, arah Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan daya saing bangsa dengan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terwujudnya perekonomian domestik berorientasi dan berdaya saing global, penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan IPTEK, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan maju serta reformasi hukum dan birokrasi. Penjabaran

Renstra

merupakan

kerangka

berpikir

menyeluruh

yang

mengkaitkan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), penetapan Kebijakan Pembangunan Industri dan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Integrasi Renstra diperlukan dengan terjabarnya Rencana Strategis Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Keberhasilan membaca fenomena masalah dan pemetaan keunggulan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota dipadu dengan pemetaan tantangan tingkat nasional dan makro akan menjadikan RENSTRA berpeluang terwujud dalam implementasi program-program yang dapat dipertanggungjawabkan. Lima garis besar pengembangan yang dijabarkan pada RPJPN adalah pengembangan industri yang mengolah Sumber Daya Alam, pengembangan industri yang memperkuat kemampuan dan pembangunan jaringan interaksi, komunikasi dan informasi, pengembangan industri yang mampu merespon dinamika pasar dalam negeri maupun pasar global dan pengembangan industri yang memperkuat integrasi ekonomi nasional, kemandirian bangsa, dan keterkaitan antar industri ke depan.


A.

VISI Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025) adalah Membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang bercirikan : 1.

Industri kelas dunia;

2.

PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar Jawa;

3.

Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar.

Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni Tercapainya Negara Industri Maju Baru sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar antara lain: 1.

Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri lainnya;

2.

Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi perekonomian nasional;

3.

Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan Industri Besar;

4.

Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha industri kuat);

5.

Jasa industri yang tangguh.

Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian strategis (Strategic Outcomes) yaitu : 1.

Meningkatnya nilai tambah industri;

2.

Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;

3.

Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan kewirausahaan;


4.

Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan;

5.

Lengkap dan menguatnya struktur industri;

6.

Tersebarnya pembangunan industri;

7.

Meningkatnya peran IKM terhadap PDB. Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun sampai

dengan 2014 yakni Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.

B.

MISI Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut: 1.

Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;

2.

Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;

3.

Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat;

4.

Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional;

5.

Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat;

6.

Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;

7.

Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan dalam

misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut: 1.

Mendorong peningkatan nilai tambah industri;

2.

Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;


C.

3.

Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;

4.

Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;

5.

Memfasilitasi penguatan struktur industri;

6.

Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;

7.

Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.

PENDEKATAN Implementasi Kebijakan Industri Nasional (Perpres 28 Tahun 2008) dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh daerah, dimana sinergi dengan daerah dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yaitu : 1.

Atas - bawah (top-down) Dalam pendekatan top down, pemerintah menetapkan Klaster Industri Prioritas dari hasil pemetaan yang terdiri dari 35 industri prioritas dari 563 industri, dengan total output 78 persen dan total ekspor 83 persen,yang dipilih berdasarkan kemampuan nasional untuk bersaing di pasar domestik dan internasional. Dari 35 klaster industri prioritas tersebut, difokuskan pada enam kelompok yakni: 1. Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur, 2. Kelompok Klaster Industri Agro, 3. Kelompok Klaster Industri Alat Angkut, 4. Kelompok Klaster Industri Elektronika & Telematika, 5. Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu, dan 6. Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu. Kelompok Klaster Industri Agro diarahkan pada pemantapan dan pengembangan 12 cabang industri yakni: Kelapa Sawit, Karet dan Barang Karet, Kakao, Pengolahan Kelapa, Pengolahan Kopi, Gula, Hasil Tembakau, Pengolahan Buah, Furnitur, Pengolahan Ikan, Kertas, serta Pengolahan Susu. Adapun Kelompok Klaster Industri Alat Angkut difokuskan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Industri Kendaraan Bermotor, Perkapalan, Kedirgantaraan dan Perkeretaapian. Kelompok Klaster Industri Elektronika & Telematika ditujukan untuk


mendukung pengembangan Industri Elektronika, Telekomunikasi, serta Komputer & Peralatannya. Beberapa tahun belakangan ini, Industri Kreatif yang umumnya Industri Kecil Menengah menunjukkan peningkatan inovasi karena meningkatnya koordinasi dari desainer, pengrajin, dan pemroses. Keunikan budaya dalam menghasilkan desain-desain unik bercirikan kedaerahan yang setelah dibina dengan bantuan teknologi pewarnaan dan kombinasi pemenuhan tren menghasilkan produk fashion yang berkarya tinggi. Kelompok ini terdiri dari Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia, Fashion, dan Kerajinan & Barang Seni. Sebagai contoh untuk produk fashion Desain yang terpaku pada motif tradisional diperbarui tanpa menghilangkan pola bakunya yang dianut, walau kelemahan dalam pemasaran masih terjadi dengan dibantunya melalui keikutsertaan pada berbagai ekshibisi/pameran oleh pemerintah. Selain itu, pengembangan juga ditujukan terhadap industri berbasis Manufaktur untuk

memantapkan antara lain: Industri Baja, Semen, Petrokimia,

Keramik, Industri Permesinan (Mesin Listrik & Peralatan Listrik, Mesin Peralatan Umum), serta Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja (Tekstil & Produk Tekstil, Alas Kaki). Kelompok klaster industri kecil dan menengah tertentu difokuskan pada 5 klaster

yaitu 1. Klaster Industri batu Mulia dan Perhiasan,

2. Klaster Industri garam, 3. Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias, 4. Klaster Industri Minyak Atsiri, 5. Klaster Industri Makanan Ringan. Pada tahun 2025 mendatang akan dikembangkan pula knowledge based industry yang merujuk kepada industri yang relatif intensif dalam memperlakukan teknologi dan/atau sumber daya manusia sebagai input dari keberlangsungan suatu industri, diantaranya industri bio-teknologi, nano-teknologi, perangkat lunak, perkapalan dan kedirgantaraan, elektronika dan peralatan listrik, teknologi informasi dan peralatan komunikasi, serta peralatan energi dan lingkungan.


2.

Bawah - atas (bottom up) Keberagaman daerah di Indonesia dengan kekayaan alam sebagai keunggulan komparatif menghadirkan potensi daerah yang layak dikembangkan. Pembangunan daerah harus berdasarkan keunikan daerah tersebut dan mendorong kemandirian daerah yang tidak dapat ditiru daerah lain atau dikenal dengan basis Kompetensi Inti Industri Daerah. Kompetensi Inti Industri Daerah adalah sekumpulan keunggulan atau keunikan sumber daya termasuk sumber daya alam dan kemampuan suatu

daerah

untuk

membangun

daya

saing

dalam

rangka

mengembangkan perekonomian Provinsi dan Kabupaten/Kota menuju kemandirian. Karakteristiknya yakni merupakan produk unggulan di daerah atau yang memiliki potensi sebagai unggulan, memiliki keterkaitan yang kuat (baik keterkaitan horizontal maupun keterkaitan vertikal), produk memiliki keunikan lokal, tersedianya sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai. Kompetensi Inti yang dipilih haruslah memenuhi kriteria yaitu: bernilai tambah tinggi, memiliki keunikan daerah, keterkaitan kuat dengan sumber daya yang dimiliki daerah, serta berpeluang menembus pasar internasional. Dengan kata lain, penentuan Kompetensi Inti suatu daerah haruslah memberikan dampak yang besar dalam merangsang pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan mengambil pemikiran mengenai konsep One Village One Product (OVOP) yang dikembangkan di Oita-Jepang dan konsep SAKASAKTI (Satu Kabupaten/Kota Satu Kompetensi Inti) yang berkembang ditanah air, maka untuk membangun daya saing daerah diperlukan penciptaan Kompetensi Inti bagi daerah tersebut. Karenanya, pendekatan dari bawah - ke atas menjadi satu upaya untuk memperoleh masukan dari daerah yang lebih lanjut akan diselaraskan dengan program-program pemerintah yang dari atas – ke bawah. Sesuai

dengan

analisis

lingkungan

strategis

dan

dengan

memperhatikan Visi dan Misi Industri Nasional Indonesia, maka dapat


dirumuskan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan oleh Industri Nasional. Kondisi mendatang dibagi ke dalam tiga tahapan waktu, yaitu: a.

Tahap 2020-2025 sebagai kurun waktu untuk mewujudkan Visi pembangunan industri nasional jangka panjang menjadikan Indonesia negara industri tangguh di dunia;

b.

Tahap 2015-2019 sebagai kurun waktu untuk mewujudkan Visi pembangunan industri nasional menjadikan Indonesia negara industri maju baru; dan

c.

Tahap 2010-2014 sebagai perbaikan fundamental industri untuk mencapai

visi

pemantapan

daya

saing

basis

industri

manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan.

Operasionalisasi Perpres 28 Tahun 2008 tersebut perlu dilakukan secara terstruktur

dan

terukur

melalui

suatu

Peta

Panduan

(Roadmap)

Pengembangan Industri berdasarkan dua pendekatan tersebut (top-down) dengan pengembangan 35 klaster industri prioritas dan bottom-up dengan pengembangan industri unggulan provinsi serta kompetensi inti industri kabupaten/kota). Untuk maksud tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 103/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Baja; 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 104/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Semen; 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 105/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Petrokimia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 14/M-IND/PER/1/2010; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 106/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Keramik;


5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 107/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Mesin Listrik dan Peralatan Listrik; 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 108/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Mesin Peralatan Umum; 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 109/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil; 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki; 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 13/M-IND/PER/1/2010; 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 112/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Karet dan Barang Karet; 11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 113/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Kakao; 12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 114/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa; 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 115/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kopi; 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 116/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta

Panduan

(Roadmap)

Pengembangan

Klaster

Industri

Gula

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 11/M-IND/PER/1/2010;


15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 117/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta

Panduan

(Roadmap)

Pengembangan

Klaster

Industri

Hasil

Tembakau; 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 118/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Buah; 17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 119/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Furnitur; 18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 120/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan; 19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 121/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Kertas; 20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 122/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Susu; 21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 123/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor; 22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 124/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Perkapalan; 23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 125/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Kedirgantaraan; 24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 126/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Perkeretaapian; 25. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 127/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Elektronika; 26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 128/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Telekomunikasi; 27. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 129/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Komputer dan Peralatannya;


28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 130/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia; 29. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 131/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Fashion; 30. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 132/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni; 31. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 133/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan; 32. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 134/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Garam; 33. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 135/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias; 34. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 136/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Minyak Atsiri; 35. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 137/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Makanan Ringan; 36. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 138/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 37. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah; 38. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 140/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Papua.


Sementara itu penetapan peraturan Menteri Perindustrian tentang peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi lainnya dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota dalam proses penyelesaian.

D.

KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2020-2025 Penentuan arah Kebijakan Industri Nasional Jangka Panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 - 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dalam jangka panjang, pembangunan industri diarahkan untuk: 1.

Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2.

Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa;

3.

Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan

daya

saing

industri

nasional

menghadapi

era

globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia; 4.

Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat. Arah kebijakan industri 2005-2025 seperti dinyatakan dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN adalah sebagai berikut : 1.

Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan, serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktek terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh;


2.

Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional;

3.

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa;

4.

Struktur dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar;

5.

Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan Industri Kecil dan Menengah sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar;

6.

Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui : a.

Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir);

b.

Penguatan hubungan antarindustri yang terkait secara horisontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, termasuk dengan jaringan perusahaan multinasional terkait, serta penguatan hubungan

dengan

kegiatan

sektor

primer

dan

jasa

yang

mendukungnya dan; c.

Penyediaan berbagai infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif, yang, antara lain, sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi),

sarana dan prasarana teknologi, prasarana


pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas, serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri. Sesuai dengan visi 2025, menjadikan Indonesia Negara Industri Tangguh di dunia, dan arah kebijakan 2005-2025 di atas, serta dengan asumsi bahwa pencapaian industri di tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dirumuskan kondisi yang diharapkan untuk kurun waktu tahun 2020-2025 sebagai berikut: 1.

Peran Industri Kecil dan Menengah telah mencapai keseimbangan dengan Industri Besar dalam hal kontribusi terhadap PDB Industri;

2.

Industri berbasis Agro, Industri Telematika, dan Industri Alat-Angkut telah menjadi tulang-punggung Industri Nasional, khususnya dalam kontribusi industri-industri tersebut dalam PDB Industri, sehingga bersama-sama dengan industri lainnya yang telah tumbuh telah merupakan basis industri dengan daya saing kelas dunia;

3.

Persebaran industri ke luar Pulau Jawa telah terwujud dengan baik, sehingga peran Pulau Jawa sebagai lokasi industri telah berkurang sampai di bawah 50 persen, sedangkan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa;

4.

Terjadi pergeseran pertumbuhan industri dari industri berbasis tenaga kerja dan industri berbasis sumber daya alam ke industri padat modal dan industri berbasis teknologi yang didukung oleh kemampuan teknologi dan R&D sebagai ujung tombak daya saing industri;

5.

Sumbangan industri pengolahan non-migas terhadap PDB nasional telah mencapai sekitar 30 persen pada tahun 2025 yang dihitung dari harga konstan berdasarkan total sumbangan industri terhadap PDB nasional. Angka PDB nasional pada tahun 2025 dihitung menurut harga berlaku adalah sebesar Rp.16.269,84 triliun, atau menurut harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp. 6.309,5 triliun, sehingga sumbangan industri non-migas bagi PDB nasional pada tahun 2025 menurut harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp. 1.868,42 triliun;


6.

Berbagai infrastruktur untuk peningkatan kapasitas kolektif, antara lain, sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi), sarana dan prasarana teknologi, prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri telah tersedia secara memadai;

7.

Regulasi yang meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar serta mendorong persaingan usaha yang sehat dan ditegakkannya prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar telah tersedia dan ditegakkan secara memadai.

E.

KONDISI YANG DIHARAPKAN TAHUN 2010-2014 Kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014 sebagai berikut: 1.

Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis;

2.

Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar;

3.

Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk-produk olahan;

4.

Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi ekspor;

5.

Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan;

6.

Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat daripada industri kecil.

Keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah : 1.

Besarnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan kerja baru,

2.

Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis,

3.

Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan,


4.

Menguatnya struktur industri, seiring dengan tumbuhnya industri penunjang, komponen dan bahan baku industri,

5.

Meningkatnya ekspor secara signifikan,

6.

Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan,

7.

Semakin kuatnya keterkaitan antar skala-industri, dan seimbangnya sumbangan nilai tambah antara industri besar dan IKM.

F.

TUJUAN Pembangunan industri merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh sebab itu pembangunan industri harus diarahkan untuk menjadikan industri mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Pembangunan sektor industri, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional, serta meletakkan dasar-dasar membangun industri andalan masa depan. Secara kuantitatif peran industri ini harus tampak pada kontribusi sektor industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB), baik kontribusi sektor industri secara keseluruhan maupun kontribusi setiap cabang industri. Dengan memperhatikan keenam kondisi yang diharapkan sebagaimana diuraikan pada Bagian E, maka dijabarkan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Sasaran Kuantitatif, Arah kebijakan dan Program. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut: Tujuan Kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.


Sasaran Strategis I : Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama terdiri dari: 1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah; 2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional. Sasaran Strategis II: Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional. 2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri. Sasaran Strategis III: Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri; 2. Indeks iklim industri Nasional. Sasaran Strategis IV: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif; 2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri. Sasaran Strategis V: Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan indikator Kinerja Utama: 1. Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia); 2. Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan; 3. Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.


Sasaran Strategis VI : Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama : 1. Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional; 2. Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Sasaran Strategis VII : Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama : 1. Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan eknomi nasional; 2. Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil; 3. Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri Besar.

G.

SASARAN Untuk mewujudkan pencapaian kondisi yang diinginkan dan tujuan di atas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Kondisi sektor industri pada lima tahun yang akan datang tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan, ada keinginan kuat untuk lebih meningkatkan peran Industri Kecil dan Industri Menengah di semua cabang industri. Untuk itu diharapkan terjadi peningkatan peran Industri Kecil dan Menengah mulai dari tahun 2009 sampai ke tahun 2014 dan selanjutnya tahun 2025. Peningkatan peran yang diharapkan dari Industri Kecil dan Menengah untuk setiap cabang industri secara kuantitatif dapat dilihat pada Tabel 2.1.


Tabel 2.1. Perkiraan Pertumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2009 – 2015, 2020, 2025 Keterangan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

Penduduk (juta orang)

230.85

233.85

236.90

239.99

243.11

246.28

249.49

266.17

283.93

Prosentase pertumbuhan PDB

4.50%

5.50%

6.15%

6.65%

7.05%

7.70%

7.00%

7.00%

7.00%

PDB dalam trilyun (Rp) Harga Berlaku

5,613.4

5,922.14

6,286.35

6,704.39

7,177.05

7,729.68

8,270.76

11,600.17

16,269.84

PDB dalam trilyun (Rp) Harga Konstan 2000

2,176.9

2,296.6

2,437.9

2,600.0

2,783.3

2,997.6

3,207.4

4,498.6

6,309.5

PDB/capita dalam rupiah (Rp)

24,316,568

25,324,096

26,535,860

27,936,580

29,521,822

31,385,860

33,151,030

43,581,721

57,302,825

PDB/capita dalam US $ (US $)

2,431.66

2,532.41

2,653.59

2,793.66

2,952.18

3,138.59

3,315.10

4,358.17

5,730.28

Industri Pengolahan Non Migas (% Ptbhn)

2.52%

4.65%

6.10%

6.75%

7.47%

8.95%

8.95%

8.98%

9.00%

Kontribusi Ind.Pengolahan non-migas (%) harga berlaku

22.57

22.98

23.39

23.81

24.24

24.67

25.11

27.45

30.00

1,267.19

1,360.86

1,470.46

1,596.37

1,739.55

1,907.10

2,077.19

3,184.13

4,880.95

24.02

23.83

23.82

23.84

23.93

24.21

24.65

27.01

29.61

522,939.60

547,256.29

580,645.46

619,842.85

666,166.25

725,780.17

790,762.51

1,214,867. 22

1,868,424. 15

1267.19

1360.86

1470.46

1596.37

1739.55

1907.10

2077.19

3184.13

4880.95

Industri Pengolahan Non Mgs (Rp. Triliun) Harga Berlaku Kontribusi Ind. Pengolahan Non Migas (% ) Harga konstan Industri Pengolahan Non Mgs (Rp. Miliar) Harga Konstan Nilai Kontribusi IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp.) IK

198.02

207.45

217.60

228.54

240.36

253.17

267.06

358.57

517.38

IM

212.25

240.16

272.21

309.09

351.60

400.71

457.53

914.30

1,923.09

IB

858.84

913.25

973.53

1,044.33

1,125.77

1,223.86

1,316.09

1,853.67

2,440.48

Nilai Kontribusi IKM-IB (Rp. Triliun) Harga Konstan 2000

522.94

547.26

580.65

619.84

666.17

725.78

790.76

1,214.87

1,868.42

IK

79.64

83.38

87.41

91.74

96.41

101.45

106.89

141.53

190.57

IM

88.25

100.19

113.86

129.52

147.48

168.10

191.77

375.48

745.05

IB

355.04

364.98

380.72

399.97

423.73

457.77

493.73

699.97

935.62

30.83

32.25

31.24

30.26

29.31

28.39

27.50

23.45

20.00

Nilai IKM-IB (Harga Berlaku) (Triliun Rp)

390.73

438.85

459.33

483.03

509.85

541.44

571.24

746.75

976.19

1). % Kontribusi Makanan, Minuman dan Tembakau

IK

67.86

69.42

71.02

72.65

74.32

76.03

77.77

87.13

97.62

IM

69.35

77.26

86.07

95.89

106.83

119.01

132.59

227.54

390.48

IB

253.52

292.17

302.24

314.49

328.71

346.40

360.88

432.08

488.10

155.72

166.06

179.21

193.81

211.14

233.10

257.11

415.09

658.84

26.35

27.91

29.55

31.29

33.14

35.09

37.16

49.48

65.88

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp) IK IM

28.62

32.88

37.77

43.40

49.86

57.28

65.80

131.69

263.54

IB

100.74

105.27

111.88

119.12

128.15

140.73

154.15

233.93

329.42

Pertumbuhan Mamintem

11.29%

6.64%

7.92%

8.15%

8.94%

10.40%

10.30%

9.90%

9.54%

- 57 - Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010 ND/PER/12/2010 Keterangan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2). % Kontribusi Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

9.60

9.22

8.96

8.70

8.46

8.22

7.99

6.92

6.00


121.66

125.42

131.70

138.94

147.13

156.76

165.92

220.43

292.86

IK

23.10

23.44

23.79

24.15

24.51

24.88

25.25

27.19

29.29

IM

33.36

36.08

39.03

42.21

45.66

49.39

53.43

79.11

117.14

IB

65.21

65.90

68.88

72.58

76.96

82.49

87.25

114.13

146.43

Nilai IKM-IB (Harga Konstan) (Triliun Rp)

52.54

53.67

55.50

57.58

60.05

63.42

67.00

88.02

115.59

IK

9.98

10.07

10.17

10.26

10.36

10.45

10.55

11.04

11.56

IM

14.21

15.29

16.46

17.72

19.08

20.54

22.11

31.98

46.24

IB

27.08

28.30

28.86

29.59

30.62

32.42

34.34

45.01

57.79

Pertumbuhan brg kulit

0.53%

2.15%

3.40%

3.75%

4.30%

5.60%

5.65%

5.60%

5.60%

3). % Kontribusi Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

3.91

3.86

3.80

3.73

3.67

3.61

3.55

3.26

3.00


49.54

52.57

55.85

59.62

63.88

68.87

73.76

103.92

146.43

IK

17.31

17.88

18.48

19.10

19.74

20.40

21.08

24.85

29.29

IM

17.97

19.01

20.10

21.25

22.47

23.76

25.13

33.22

43.93

IB

14.26

15.68

17.27

19.27

21.67

24.70

27.55

45.85

73.21


20.04

20.39

20.95

21.56

22.29

23.16

23.99

28.65

34.19

IK

4.61

4.53

4.44

4.36

4.28

4.20

4.12

3.75

3.42

IM

4.72

5.04

5.39

5.76

6.15

6.58

7.03

9.80

13.68

IB

10.71

10.82

11.12

11.44

11.86

12.38

12.84

15.09

17.10

Pertumbuhan kayu

-1.46%

1.75%

2.75%

2.90%

3.40%

3.90%

3.60%

3.60%

3.60%

4). % Kontribusi Kertas dan Barang cetakan

4.68

4.50

4.53

4.56

4.59

4.62

4.66

4.83

5.00


61.28

61.18

66.57

72.79

79.88

88.20

96.75

153.66

244.05

IK

7.40

7.97

8.59

9.26

9.97

10.74

11.58

16.81

24.40

IM

7.89

9.23

10.80

12.64

14.79

17.31

20.26

44.47

97.62

IB

45.99

43.97

47.18

50.89

55.12

60.14

64.91

92.38

122.02


27.07

28.32

29.68

31.13

32.78

34.61

36.52

47.50

61.49

IK

3.18

3.31

3.45

3.60

3.75

3.90

4.07

5.00

6.15 24.60

IM

3.51

3.96

4.48

5.06

5.71

6.45

7.28

13.39

IB

20.39

21.05

21.75

22.48

23.33

24.26

25.16

29.11

30.75

Pertumbuhan Kertas

6.27%

4.60%

4.80%

4.90%

5.30%

5.58%

5.50%

5.30%

5.30%


Keterangan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025

5). % Kontribusi Pupuk, Kimia & Barang dari karet

12.53

12.15

12.47

12.80

13.14

13.49

13.8

15.8

18.00


158.84

165.32

183.38

204.37

228.61

257.29

287.68

502.74

878.57

IK IM

31.55 11.24

33.63 13.94

35.86 17.28

38.23 21.43

40.75 26.58

43.45 32.96

46.32 40.87

63.79 119.85

87.86 351.43

IB

116.05

117.75

130.24

144.71

161.28

180.88

200.49

319.10

439.29


69.42

72.89

76.87

81.29

86.98

94.20

102.07

152.14

226.66

IK

13.70

14.14

14.59

15.06

15.54

16.03

16.55

19.37

22.67

IM

4.66

5.61

6.75

8.12

9.78

11.77

14.18

35.85

90.66

IB

51.06

53.15

55.53

58.11

61.66

66.39

71.35

96.92

113.33

Pertumbuhan pupuk

1.51%

5.00%

5.46%

5.75%

7.00%

8.30%

8.35%

8.30%

8.30%

6). % Kontribusi Semen & Brg. Galian bukan logam

2.99

2.91

2.91

2.92

2.93

2.93

2.94

2.97

3.00


37.92

39.58

42.85

46.62

50.90

55.92

61.04

94.54

146.43

IK IM

17.97 6.10

18.53 6.90

19.11 7.80

19.70 8.83

20.31 9.99

20.94 11.30

21.58 12.78

25.14 23.70

29.29 43.93

IB

13.85

14.15

15.94

18.09

20.61

23.69

26.67

45.70

73.21


15.89

16.41

17.02

17.71

18.52

19.50

20.54

26.60

34.44

IK

6.37

6.57

6.77

6.98

7.20

7.42

7.65

8.91

6.89

IM

2.10

2.37

2.68

3.04

3.44

3.89

4.40

8.15

10.33

IB

7.42

7.47

7.56

7.69

7.89

8.20

8.50

9.54

17.22

Pertumbuhan Brg Galian

-0.63%

3.25%

3.74%

4.05%

4.60%

5.30%

5.33%

5.30%

5.30%

7). % Kontribusi Logam Dasar Besi & Baja

1.47

1.41

1.54

1.67

1.82

1.98

2.15

3.28

5.00


18.67

19.25

22.62

26.72

31.67

37.77

44.75

104.51

244.05

IK

0.04

0.06

0.09

0.13

0.20

0.29

0.44

3.28

24.40

IM

1.84

2.36

3.03

3.88

4.97

6.37

8.16

28.23

97.62

IB

16.79

16.83

19.51

22.71

26.50

31.11

36.15

73.00

122.02


7.68

7.89

8.16

8.49

8.87

9.36

9.87

12.90

16.86

IK

0.01

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.07

0.34

1.69

IM

0.40

0.48

0.57

0.68

0.81

0.97

1.15

2.79

6.74

IB

7.27

7.40

7.57

7.78

8.02

8.34

8.65

9.77

8.43

Pertumbuhan Besi

-4.53%

2.75%

3.40%

4.00%

4.50%

5.50%

5.50%

5.50%

5.50%

8). % Kontribusi Alat Angkut, Mesin & Peralatannya

33.22

32.94

33.25

33.57

33.89

34.22

34.54

36.23

38.00


420.91

448.21

488.95

535.90

589.57

652.54

717.55

1,153.64

1,854.76

IK

27.74

31.24

35.18

39.61

44.61

50.23

56.57

102.43

185.48

IM

60.67

70.95

82.97

97.02

113.46

132.68

155.15

339.27

741.90

IB

332.49

346.03

370.81

399.27

431.50

469.63

505.83

711.94

927.38

- 59 - Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010 ND/PER/12/2010 Keterangan

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2020

2025


171.96

178.84

190.29

205.09

222.11

244.77

269.73

438.37

712.44

IK

13.48

14.96

16.60

18.42

20.44

22.68

25.17

42.34

71.24

IM

28.43

32.84

37.93

43.80

50.59

58.43

67.48

138.68

284.98

IB

130.05

131.04

135.76

142.87

151.08

163.66

177.08

257.35

356.22

Pertumbuhan Alat Angkut

-2.94%

4.00%

6.40%

7.78%

8.30%

10.20%

10.20%

10.20%

10.20%

9). % Kontribusi Barang lainnya

0.75

0.77

0.82

0.88

0.93

0.99

1.06

1.46

2.00


9.56

10.49

12.08

13.97

16.22

18.95

22.00

46.34

97.62

IK

5.05

5.27

5.49

5.72

5.96

6.21

6.47

7.95

9.76

IM

3.84

4.44

5.13

5.93

6.85

7.92

9.16

18.91

39.05

IB

0.67

0.78

1.46

2.32

3.41

4.82

6.37

19.48

48.81


3.89

4.09

4.32

4.58

4.87

5.20

5.55

7.72

10.72

IK

1.96

1.89

1.82

1.75

1.69

1.62

1.56

1.30

1.07

IM

1.61

1.72

1.82

1.94

2.06

2.19

2.33

3.16

4.29

IB

0.31

0.48

0.67

0.89

1.12

1.39

1.66

3.26

5.36

Pertumbuhan Barang Lainnya

3.13%

5.18%

5.60%

6.00%

6.40%

6.80%

6.80%

6.80%

6.80%

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi pada 2014 diharapkan dapat tercapai sebesar 7,70 persen dengan PDB untuk harga berlaku sebesar Rp 7.729 triliun. PDB per kapita pada tahun 2009 sebesar Rp 24.316.568,diharapkan dapat meningkat pada tahun 2014 sebesar Rp 31.385.860,- atau meningkat sebesar Rp. 7.069.292,- dibandingkan tahun 2009. Kondisi ini tercapai dengan asumsi penduduk pada tahun 2014 sebesar 246,28 juta atau dijaga dengan pertambahan 1,3 persen per tahun. Industri Pengolahan Non Migas diharapkan tumbuh 8,95 persen pada tahun 2014 dengan kontribusi Industri Pengolahan Non Migas sebesar 22,57 persen (harga berlaku) pada tahun 2009 meningkat menjadi 24,67 persen pada tahun 2014. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan non migas diharapkan meningkat dari Rp. 522.940 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp. 725.780 miliar pada tahun 2014. Dari kontribusi tersebut diturunkan menjadi Kontribusi Industri Kecil, Menengah dan Industri Besar (harga berlaku) untuk tahun 2009 sebesar


Rp. 1.267,19 triliun; tahun 2014 Rp. 1.907,10 triliun; tahun 2015 Rp 2.077,19 triliun; tahun 2020 Rp. 3.184,13 triliun; dan tahun 2025 Rp.4.880,95 triliun. 1.

Cabang Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau: Sasaran untuk cabang industri ini pada tahun 2014 adalah memberikan kontribusi sebesar 28,39 persen dari kontribusi total Industri Pengolahan Non Migas atau sebesar Rp. 541,44 triliun (harga berlaku), yang dirinci ke dalam kelompok IK sebesar Rp. 76,03 triliun, kelompok IM sebesar Rp. 119,01 triliun, dan kelompok IB sebesar Rp. 346,40 triliun. Sampai dengan tahun 2025, kontribusi diperkirakan turun hingga menjadi 20,00 persen.

2.

Cabang Industri Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki: Sasaran untuk cabang industri ini pada tahun 2014 adalah memberikan kontribusi sebesar 8,22 persen dari kontribusi total Industri Pengolahan Non Migas atau sebesar Rp. 156,76 triliun (harga berlaku), yang dirinci ke dalam kelompok IK sebesar Rp. 24,88 triliun, kelompok IM sebesar Rp. 49,39 triliun, dan kelompok IB sebesar Rp. 82,49 triliun. Sampai dengan tahun 2025, kontribusi

diperkirakan turun hingga

menjadi 6,00 persen. 3.

Cabang Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan lainnya: Sasaran untuk cabang industri ini pada tahun 2014 adalah memberikan kontribusi sebesar 3,61 persen dari kontribusi total Industri Pengolahan Non Migas atau sebesar Rp. 68,87 triliun (harga berlaku), yang dirinci ke dalam kelompok IK sebesar Rp. 20,40 triliun, kelompok IM sebesar Rp. 23,76 triliun, dan kelompok IB sebesar Rp. 24,70 triliun. Sampai dengan tahun 2025, kontribusi

diperkirakan turun hingga

menjadi 3,00 persen. 4.

Cabang Industri Kertas dan Barang Cetakan: Sasaran untuk cabang industri ini pada tahun 2014 adalah memberikan kontribusi sebesar 4,62 persen dari kontribusi total Industri Pengolahan Non Migas atau sebesar Rp. 88,20 triliun (harga berlaku), yang dirinci ke dalam kelompok IK sebesar Rp. 10,74 triliun, kelompok


IM sebesar Rp. 17,31 triliun, dan kelompok IB sebesar Rp. 60,14 triliun. Sampai dengan tahun 2025, kontribusi diperkirakan naik hingga menjadi 5,00 persen. 5.

Cabang Industri Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet: Sasaran untuk cabang industri ini pada tahun 2014 adalah memberikan kontribusi sebesar 13,49 persen dari kontribusi total Industri Pengolahan Non Migas atau sebesar Rp. 257,29 triliun (harga berlaku), yang dirinci ke dalam kelompok IK sebesar Rp. 43,45 triliun, kelompok IM sebesar Rp. 32,96 triliun, dan kelompok IB sebesar Rp. 180,88 triliun. Sampai dengan tahun 2025, kontribusi diperkirakan naik hingga menjadi 18,00 persen.

6.

Cabang Industri Semen dan Barang Galian bukan Logam: Sasaran untuk cabang industri ini pada tahun 2014 adalah memberikan kontribusi sebesar 2,93 persen dari kontribusi total Industri Pengolahan Non Migas atau sebesar Rp. 55,92 triliun (harga berlaku), yang dirinci ke dalam kelompok IK sebesar Rp. 20,94 triliun, kelompok IM sebesar Rp. 11,30 triliun, dan kelompok IB sebesar Rp. 23,69 triliun. Sampai dengan tahun 2025, kontribusi diperkirakan naik hingga menjadi 3,00 persen.

7.

Cabang Industri Logam Dasar, Besi dan Baja: Sasaran untuk cabang industri ini pada tahun 2014 adalah memberikan kontribusi sebesar 1,98 persen dari kontribusi total Industri Pengolahan Non Migas atau sebesar Rp. 37,77 triliun (harga berlaku), yang dirinci ke dalam kelompok IK sebesar Rp. 0,29 triliun, kelompok IM sebesar Rp. 6,37 triliun, dan kelompok IB sebesar Rp. 31,11 triliun. Sampai dengan tahun 2025, kontribusi diperkirakan naik hingga menjadi 5,00 persen.

8.

Cabang Industri Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya: Sasaran untuk cabang industri ini pada tahun 2014 adalah memberikan kontribusi sebesar 34,22 persen dari kontribusi total Industri Pengolahan Non Migas atau sebesar Rp. 652,54 triliun (harga berlaku),


yang dirinci ke dalam kelompok IK sebesar Rp. 50,23 triliun, kelompok IM sebesar Rp. 132,68 triliun, dan kelompok IB sebesar Rp. 469,63 triliun. Sampai dengan tahun 2025, kontribusi diperkirakan naik hingga menjadi 38,00 persen. 9.

Cabang Industri Barang Lainnya: Sasaran untuk cabang industri ini pada tahun 2014 adalah memberikan kontribusi sebesar 0,99 persen dari kontribusi total Industri Pengolahan Non Migas atau sebesar Rp. 18,95 triliun (harga berlaku), yang dirinci ke dalam kelompok IK sebesar Rp. 6,21 triliun, kelompok IM sebesar Rp. 7,92 triliun, dan kelompok IB sebesar Rp. 4,82 triliun. Sampai dengan tahun 2025, kontribusi diperkirakan naik hingga menjadi 2,00 persen. Selanjutnya secara rinci sasaran pertumbuhan setiap cabang industri

tahun 2010-2014 setiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Target Pertumbuhan setiap Cabang Industri tahun 2010 – 2014 (%) Makanan, Minuman dan Tembakau Tekstil, barang Kulit & Alas kaki Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya Kertas & barang Cetakan Pupuk, Kimia & barang dari Karet Semen & Barang Galian bukan Logam Logam Dasar, Besi & Baja Alat Angkut, Mesin & Peralatannya Barang lainnya

11,29 0,53 -1,46 6,27 1,51 -0,63 -4,53 -2,94

6,64 2,15 1,75 4,60 5,00 3,25 2,75 4,00

7,92 3,40 2,75 4,80 5,46 3,74 3,40 6,40

8,15 3,75 2,90 4,90 5,75 4,05 4,00 7,78

8,94 4,30 3,40 5,30 7,00 4,60 4,50 8,30

10,40 5,60 3,90 5,58 8,30 5,30 5,50 10,20

Rata-rata 2010-2014 8,41 3,84 2,94 5,04 6,30 4,19 4,03 7,34

3,13

5,18

5,60

6,00

6,40

6,80

6,00

Total Industri

2,52

4,65

6,10

6,75

7,47

8,95

6,78

Cabang Industri

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Gambar 2.1. Target Pertumbuhan Industri tahun 2010 – 2014 (%) Seperti telah dikemukakan di atas, diharapkan dalam kurun waktu 20102014 telah terjadi pergeseran penyebaran industri ke luar Pulau Jawa. Share Pulau Jawa diharapkan menurun dari angka tahun 2009 sebesar 75,00 persen menjadi 64,79 persen pada tahun 2014. Penurunan share ini diharapkan akan berlanjut terus sehingga mencapai 47,65 persen pada tahun 2025. Sebaliknya, peran industri di luar Pulau Jawa diharapkan mengalami peningkatan. Peran Sumatera secara keseluruhan diharapkan meningkat dari 18,37 persen pada tahun 2009 menjadi 22,24 persen pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi 34,70 persen pada tahun 2025. Pulau Sulawesi yang share-nya hanya 2,16 persen pada tahun 2009 diharapkan akan mengalami peningkatan menjadi 2,89 persen pada tahun 2014 dan 5,65 persen pada tahun 2025. Peran Maluku dan Papua yang pada tahun 2009 hanya sebesar 0,30 persen diharapkan akan meningkat menjadi 0,47 persen pada tahun 2014 dan 1,25 persen pada tahun 2025. Kalimantan yang pada tahun 2009 memberikan share sebesar 3,41 persen, diharapkan akan meningkat share-nya menjadi 4,61 persen pada tahun 2014 dan 9,00 persen pada tahun 2025. Terakhir, Bali dan Nusa Tenggara yang pada tahun 2009 memberikan share sebesar 0,79 persen, diharapkan akan meningkat menjadi 0,99 persen pada tahun 2014, dan 1,75 persen pada tahun 2025.


Meskipun dari angka absolut peran industri di pulau-pulau luar Jawa terlihat kecil, pertumbuhan (growth) yang terjadi adalah sangat signifikan. Pertumbuhan rata-rata peran industri pulau Sumatera selama kurun waktu 2010-2014 sebesar 4,16 persen per tahun. Untuk kurun waktu 2014-2025, Sumatera tumbuh rata-rata sebesar sekitar 5,09 persen per tahun. Peran Sulawesi tumbuh lebih cepat lagi, yaitu sebesar 6,69 persen per tahun selama kurun waktu 2010-2014. Untuk kurun waktu 2014-2025, Sulawesi tumbuh sebesar 8,68 persen per tahun. Peran Maluku dan Papua terlihat meningkat secara drastis. Untuk kurun waktu 2010-2014 peran Maluku dan Papua tumbuh rata-rata sebesar 10,61 persen per tahun, sementara untuk kurun waktu 2014-2025 peran Maluku dan Papua tumbuh rata-rata sekitar 15,09 persen per tahun. Pulau Kalimantan yang pada tahun 2009 memberikan share sebesar 3,41 persen meningkat menjadi 4,61 persen pada tahun 2014, atau tumbuh rata-rata sebesar 6,93 persen per tahun. Untuk tahun 2014-2025 Kalimantan harus mencapai 8,66 persen per tahun. Terakhir untuk Bali dan Nusa Tenggara, pertumbuhan yang diharapkan untuk kurun waktu 2010-2014 rata-rata sekitar 5,18 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata Bali dan Nusa Tenggara untuk tahun 2014-2025 adalah sebesar 6,98 persen per tahun. Sasaran kuantitatif share industri sampai tahun 2020 secara rinci untuk setiap provinsi di Pulau Jawa dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan luar Pulau Jawa dapat dilihat pada Tabel 2.4, Tabel 2.5, Tabel 2.6, Tabel 2.7, dan Tabel 2.8 di bawah ini. Tabel 2.3 Sasaran Kuantitatif Industri di Jawa (%) PROVINSI 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Banten Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Total

2009 7.37 27.52 12.59 7.33 0.59 19.6 75

2010 7.19 26.80 11.89 7.24 0.59 19.10 72.81

2014 6.53 24.1 9.43 6.88 0.61 17.24 64.79

2020 5.64 20.55 6.67 6.39 0.63 14.78 54.66

2025 5.00 18.00 5.00 6.00 0.65 13.00 47.65

Growth PDRB Industri 2010-2025

5.70 5.46 2.22 6.95 8.95 5.55


Tabel 2.4 Sasaran Kuantitatif Industri di Sumatera (%) PROVINSI

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

2009

Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Riau Kepulauan Jambi Bengkulu Sumatera Selatan Bangka Belitung Lampung Total

2010

2014

2020


2025

0.21

0.23

0.32

0.51

0.75

17.26

6.03 0.96 3.52 3.93 0.37 0.07 1.67 0.52 1.09 18.37

6.18 1.02 3.67 4.08 0.39 0.07 1.71 0.56 1.16 19.07

6.83 1.29 4.36 4.71 0.49 0.1 1.89 0.76 1.49 22.24

7.94 1.85 5.64 5.85 0.68 0.17 2.2 1.22 2.19 28.25

9.00 2.50 7.00 7.00 0.90 0.25 2.50 1.80 3.00 34.70

11.04 14.97 13.05 12.27 14.48 17.30 11.06 17.03 15.37

Tabel 2.5. Sasaran Kuantitatif Peran Industri di Sulawesi dan Gorontalo (%) PROVINSI

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Total

2009

2010

0.31 0.03 0.24 1.33 0.07 0.18 2.16

2014

0.33 0.03 0.26 1.40 0.07 0.19 2.28

2020

0.43 0.05 0.34 1.71 0.1 0.26 2.89

0.64 0.09 0.52 2.32 0.17 0.41 4.15

2025

0.90 0.15 0.75 3.00 0.25 0.60 5.65


15.75 19.82 16.28 13.94 17.30 16.76

Tabel 2.6. Sasaran Kuantitatif Peran Industri di Maluku dan Papua (%) PROVINSI

1) 2) 3) 4)

Maluku Maluku Utara Irian Jaya Barat Papua Total

2009

0.04 0.08 0.1 0.08 0.3

2010

0.05 0.09 0.11 0.08 0.33

2014

0.07 0.12 0.16 0.12 0.47

2020

0.14 0.2 0.26 0.19 0.79

2025

0.25 0.30 0.40 0.30 1.25


21.47 17.62 18.09 17.66


Tabel 2.7. Sasaran Kuantitatif Peran Industri di Kalimantan (%) PROVINSI

1) 2) 3) 4)

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Total

2009

2010

2014

2020

2025


1.16

1.23

1.56

2.23

3.00

14.92

0.32

0.34

0.45

0.7

1.00

16.29

0.7

0.74

0.97

1.44

2.00

15.64

1.23 3.41

1.30 3.61

1.63 4.61

2.27 6.64

3.00 9.00

14.50

Tabel 2.8. Sasaran Kuantitatif Peran Industri di Bali, NTB dan NTT PROVINSI

1) 2) 3)

Bali NTB NTT Total

2009

0.51 0.23 0.05 0.79

2010

0.52 0.25 0.05 0.82

2014

0.58 0.34 0.07 0.99

2020

0.67 0.54 0.13 1.34

2025

0.75 0.80 0.20 1.75


10.93 17.07 18.15

Gambar 2. 2. Sasaran Kuantitatif Pertumbuhan Industri 2010-2025 per propinsi (%)


Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran di atas, dibutuhkan investasi selama tahun 2010-2014 sekitar Rp.735.956,48 Milyar atau rata-rata Rp.147.191,30 Milyar per tahun. Kebutuhan investasi per cabang industri setiap tahun tersaji pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Perkiraan Kebutuhan Investasi Industri Pengolahan Non-Migas (dalam Milyar rupiah) CABANG INDUSTRI Industri Pengolahan Non Migas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total 2010 2014

77,327.97 106,144.09 124,608.40 147,261.99 168,429.50 189,512.50 735,956.48

1 Makanan, Minuman, dan Tembakau

23,817.01

34,178.40

38,877.82

44,473.12

47,665.55

55,527.16 220,722.05

2 Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki

7,423.49

9,765.26

11,090.15

12,811.79

13,811.22

15,919.05

63,397.47

3,015.79

4,139.62

4,735.12

5,448.69

6,063.46

6,822.45

27,209.34

4 Kertas dan Barang Cetakan

3,634.41

4,776.48

5,607.38

6,626.79

7,747.76

8,528.06

33,286.47

5 Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet

9,666.00

12,843.43

15,451.44

18,849.53

22,569.55

24,826.14

94,540.10

6 Semen & Brg. Galian bukan logam

2,319.84

3,078.18

3,613.64

4,270.60

4,884.46

5,495.86

21,342.74

7 Logam Dasar Besi & Baja

1,159.92

1,486.02

1,869.13

2,356.19

3,200.16

3,411.23

12,322.72

25,672.89

34,921.41

41,369.99

49,332.77

57,602.89

618.62

849.15

996.87

1,178.10

1,515.87

3

Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya

8 Alat Angkut, Mesin & Peralatannya 9 Barang Lainnya

64,055.23 247,282.27 1,705.61

6,245.59

Sumber: BKPM, diolah Kemenperin Catatan: Perkiraan berdasarkan perhitungan ICOR, belum termasuk kebutuhan investasi untuk revitalisasi industri Pupuk dan Gula.

Dengan sasaran pertumbuhan yang telah ditetapkan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 3.224.275 orang atau rata-rata 644.855 orang per tahun. Penyerapan tenaga kerja per cabang industri setiap tahun tersaji pada Tabel 2.10.


Tabel 2.10. Perkiraan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Non Migas CABANG INDUSTRI Industri Pengolahan Non Migas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rata-rata Penyerapan 2010-2014

13,987,659

14,374,299

14,905,019

15,528,061

16,264,371

17,211,934

1 Makanan, Minuman, dan Tembakau

5,073,075

5,244,260

5,471,939

5,730,657

6,027,298

6,396,018

264,589

2 Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki

2,404,431

2,453,341

2,518,288

2,592,819

2,677,863

2,784,701

76,054

3 Barang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya

1,834,805

1,855,539

1,883,269

1,914,966

1,951,413

1,998,318

32,703

4 Kertas dan Barang Cetakan

371,033

394,956

427,795

466,345

511,905

571,838

40,161

5 Pupuk, Kimia, dan Barang dari Karet

839,805

904,132

994,620

1,104,275

1,236,903

1,411,492

114,337

1,112,437

1,127,854

1,149,017

1,173,861

1,203,221

1,241,005

25,714

7 Logam Dasar Besi & Baja

493,390

500,833

511,779

525,486

543,710

568,465

15,015

8 Alat Angkut, Mesin & Peralatannya

346,656

521,562

763,836

1,050,825

1,393,025

1,838,616

298,392

1,512,027

1,516,280

1,522,118

1,528,971

1,538,083

1,549,809

7,556

6 Semen & Brg. Galian bukan logam

9 Barang Lainnya

644,855

Sumber: BKPM, diolah Kemenperin Catatan: Perkiraan berdasarkan perhitungan ILOR, jumlah penyerapan tenaga kerja adalah akumulatif.


III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Seperti telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, pembangunan nasional secara terencana harus terus terjaga dengan seksama agar pemerintah mampu mewujudkan Visi Indonesia menjadi negara mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Visi pembangunan ini menjadi pertimbangan

dalam

menghasilkan

kebijakan-kebijakan

yang

menjamin

keberlanjutan pembangunan industri. Kebijakan

Pembangunan

Industri

Nasional

disusun

agar

dapat

merealisasikan cita-cita luhur bangsa Indonesia dan sekaligus menjawab tantangan perubahan lingkungan yang terjadi dengan cepat, serta mampu mengatasi dampak krisis finansial global yang terjadi saat ini. Kebijakan Industri Nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008) disusun dengan menggunakan pendekatan klaster industri dan kompetensi inti industri daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Visi pembangunan industri nasional jangka panjang tahun 2025 adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 menjadi negara industri tangguh yang bercirikan: 1. Industri Kelas Dunia; 2. PDB Sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan di Luar Jawa; 3. Teknologi telah menjadi ujung tombak pengembangan produk dan penciptaan pasar; Arah pembangunan nasional jangka panjang ini menjadi acuan bagi arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian dalam kurun waktu yang sama. Dalam dokumen RPJMN 2010-2014, telah ditetapkan visi Indonesia pada tahun 2014 yakni Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan misi sebagai berikut:


1.

Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera

2.

Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi

3.

Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Adapun agenda yang akan dilaksanakan selama periode 2010-2014

antara lain: 1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 3. Penegakan Pilar Demokrasi 4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi 5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan Pada RPJMN II 2010-2014 kerangka ekonomi makro adalah sebagai berikut: rata-rata pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 6,3-6,8 persen, dimana pada tahun 2013 mencapai 7 persen dan pada tahun 2014 minimal tumbuh sebesar 7 persen. Hasil Retreat Kabinet Paripurna tanggal 19-21 April 2010 di Istana Tampak Siring, Bali tingkat pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 7,7 persen pada tahun 2014. Sedangkan inflasi berdasarkan RPJMN II 2010-2014 diperkirakan rata-rata sebesar 4-6 persen, pengangguran dari tahun 2009 sebesar 8,1 persen menjadi 5-6 persen pada tahun 2014 sedangkan kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 14,1 persen menjadi 8-10 persen pada tahun 2014. Oleh karena itu pembangunan ekonomi pada RPJMN II 2010-2014 diprioritaskan pada: 1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 2. Penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh 3. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan

Disamping itu, arah kebijakan dan strategi nasional juga mengacu kepada Program 100 hari, 1 tahun, dan 5 tahun Kabinet Indonesia Bersatu II, 15 Program Pilihan Presiden periode 2010-2014, program prioritas nasional lainnya di bidang perekonomian, Isu-isu strategis lima tahun yang akan datang hasil temu nasional di bidang perekonomian, dan Kontrak Kinerja Menteri Perindustrian RI 2010-2014.


Program 100 hari Bidang Perekonomian: 1. Ketersediaan lahan dan keterpaduan tata ruang 2. Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur 3. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Strategis 4. Pengadaan lahan bagi pertanian, perkebunan dan perikanan 5. Iklim investasi pertanian dan perikanan 6. Kesinambungan swasembada pangan 7. Jaminan pasokan energi 8. Sistem harga energi yang kompetitif 9. Ketahanan energi 10. Pengalihan sistem subsidi: BBM, pupuk, dan listrik 11. Pengembangan energi terba rukan nasional 12. Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) 13. Pengembangan UKM 14. Ketenagakerjaan 15. Kelancaran arus barang dan daya saing 16. Revitalisasi Industri pupuk dan gula 17. Pengembangan Klaster Industri berbasis sumber daya alam fosil terbarukan 18. Aksesibilitas dan keterhubungan (connectivity) Antar Wilayah 19. Keselamatan Transportasi

Program 5 tahun Kabinet Indonesia Bersatu II: Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan “Good Governance” Prioritas 2

: Pendidikan

Prioritas 3

: Kesehatan

Prioritas 4

: Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas 5 : Ketahanan Pangan Prioritas 6

: Infrastruktur

Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Bisnis Prioritas 8

: Energi

Prioritas 9

: Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana


Prioritas 10 : Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Pascakonflik Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi Dari kegiatan prioritas nasional diatas, Kementerian Perindustrian secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas khususnya

terkait pada

prioritas 1, prioritas 5, dan prioritas 7 dengan penjelasan sebagai berikut : Prioritas 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Tema Prioritas Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik Substansi Inti 1.

Struktur

2.

Otonomi

daerah:

Penataan

otonomi

daerah

melalui:

1) penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) peningkatan efisiensi dan

efektivitas

penggunaan

dana

perimbangan

daerah;

dan

3) penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 3.

Sumber daya manusia

4.

Regulasi: Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, diantaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011

5.

Sinergi antara pusat dan daerah

6.

Penegakan hukum

7.

Data kependudukan


Prioritas 5 : KETAHANAN PANGAN Tema Prioritas Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7 persen per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014. Substansi Inti 1. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian 2. Infrastruktur 3. Penelitian dan Pengembangan:

Peningkatan

upaya penelitian dan

pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi 4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau 5. Pangan dan Gizi 6. Adaptasi Perubahan Iklim Prioritas 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Tema Prioritas Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)


Substansi Inti 1. Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang

tidak

menimbulkan

ketidakjelasan

dan

inkonsistensi

dalam

implementasinya 2. Penyederhanaan prosedur:

Penerapan sistem pelayanan informasi dan

perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Logistik nasional: Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang

menjamin

kelancaran

arus

barang

dan

mengurangi

biaya

transaksi/ekonomi biaya tinggi 4. Sistem informasi: Beroperasinya secara penuh National Single Window (NSW)

untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan

realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama Custom Advanced Trade System (CATS) di dry port Cikarang 5. KEK: Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012 6. Kebijakan ketenagakerjaan: Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja Penjelasan 15 program pilihan presiden untuk tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : 1.

Pemberantasan Mafia Hukum

2.

Revitalisasi Industri Pertahanan

3.

Penanggulangan Terorisme

4.

Peningkatan Daya Listrik di seluruh Indonesia

5.

Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

6.

Revitalisasi Pabrik Pupuk dan Gula


7.

Penyempurnaan Peraturan Agraria dan Tata Ruang

8.

Pembangunan Infrastruktur

9.

Penyediaan dana penjaminan Rp 2 triliyun per tahun untuk Kredit Usaha Kecil Mengenah

10. Penetapan Skema Pembiayaan dan Investasi 11. Perumusan Kontribusi Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim dan Lingkungan 12. Reformasi Kesehatan Masyarakat 13. Penyelarasan antara Pendidikan dan Dunia Kerja 14. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 15. Sinergi antara Pusat dan Daerah Program prioritas nasional lainnya di bidang perekonomian: 1. Melaksanakan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional 2. Meningkatkan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional 3. Memastikan dukungan atas program pengembangan energi terbarukan antara lain energi-bio melalui penyediaan bahan baku 4. Meningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan 5. Meningkatkan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri 6. Mengembangkan model link and match dengan sektor pendidikan dalam upaya mencetak wiraswasta baru 7. Peningkatan penciptaan lapangan kerja melalui sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha 8. Merencanakan

dengan

seksama

tercapainya sasaran-sasaran nasional

program

pembangunan

menuju


Isu-isu strategis lima tahun yang akan datang hasil temu nasional di bidang perekonomian sebagai prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Infrastruktur, dengan isu strategis antara lain: a) Skema Public Private Partnership (PPP) b) Pembangunan Infrastruktur yang belum merata di berbagai daerah c) Penggunaan lahan yang berada di hutan lindung untuk pembangunan infrastruktur/ perkebunan d) Pengadaan Tanah e) Alternatif Pembiayaan Infrastruktur f) Revitalisasi Peran Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur g) Ketidaksinkronan

Peraturan

Perundang-Undangan

di

bidang

Infrastruktur 2. Ketahanan Pangan, dengan isu strategis antara lain: a) Ketersediaan Lahan dan Tata Ruang b) Pembiayaan dan iklim investasi c) Pengembangan dan Penerapan Teknologi serta Diversifikasi Pangan 3. Ketahanan Energi, dengan isu strategis antara lain: a) Jaminan pasokan energi b) Sistem harga yang kompetitif c) Investasi dan kemandirian pengelolaan energi d) Renewable energy e) Sistem harga yang kompetitif 4. Pengembangan UMKM, dengan isu strategis antara lain: a) Revitalisasi KUR b) Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan LKM c) Pengembangan kapasitas UKM d) PengembanganIndustri kreatif/UKM


5. Revitalisasi Industri dan Jasa, dengan isu strategis antara lain: a) Ketenagakerjaan b) Infrastruktur Transport  Arus barang dan bahan baku tersendat  High cost economy  Biaya tidak bersaing  Pemberdayaan armada angkutan laut domestik c) Bank & Pendanaan (Akses ke permodalan terbatas, bunga 14%-20% tidak bersaing, perbankan tidak paham karakter industri) d) Investasi (Pengurusan ijin lama, tarif bea masuk tidak harmonis, tidak mendorong investasi baru) e) Perpajakan (Sistim perpajakan kurang fair dan tidak business friendly) f) Kepabenan

(Sistim

kepabeanan

rumit

dan

kurang transparan

menghambat kelancaran arus barang) g) Pasar (Penetrasi pasar lemah akibat unfair trade) h) Bahan Baku/Struktur Industri (Industri hulu lemah, bahan baku dan bahan penolong terbatas, kurang terintegrasi, Tarif kurang harmonis) i) Teknologi (Inovasi dan pengembangan produk) j) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus 6. Pembangunan Transportasi, dengan isu strategis antara lain: a) Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke “seamless” transport b) Transportasi laut yang diharapkan mampu menjadi penggerak Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. c) Transportasi laut yang belum mampu menjalankan perannya dalam pembangunan wilayah d) Transportasi perkotaan yang belum efisien dan belum ramah lingkungan. e) Angka kecelakaan lalulintas yang relatif tinggi. f) Masih minimnya investasi swasta di sektor transportasi laut dan udara g) Masih

adanya

inefisiensi

karena

praktek

monopoli

penyelenggaraan transportasi (misalnya dalam hal TKBM)

dalam


h) Masih rendahnya aksesibilitas daerah perbatasan, kawasan terdepan dan terisolasi Kontrak Kinerja Menteri Perindustrian RI 2010-2014 antara lain adalah sebagai berikut: 1.

Melaksanakan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

2.

Revitalisasi industri Pupuk

3.

Revitalisasi industri Gula

4.

Peningkatan iklim usaha

5.

Pengamanan pasar dalam negeri

6.

Revitalisasi sektor industri

7.

Peningkatan investasi

8.

Pengembangan industri kecil dan menengah

9.

Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri

10. Peningkatan pasar 11. Reformasi birokrasi di bidang pelayanan umum Arah kebijakan tersebut diatas yang akan merupakan bagian utama dari RPJMN 2010-2014 telah dibahas lebih dalam pada forum trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian dengan hasil sebagai berikut: 1. Disepakati 5 kegiatan prioritas nasional terdiri dari : a) Revitalisasi Industri Pupuk b) Revitalisasi industri Gula c) Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Riau d) Pengembangan Klaster Industri berbasis migas , kondensat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur e) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 2.

Disepakati beberapa kegiatan prioritas bidang perekonomian terdiri dari : a)

Pengembangan Klaster Industri Petrokimia

b)

Pengembangan Klaster Industri Baja


c)

Pengembangan Klaster Industri Mesin dan Peralatan Listrik

d)

Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil

e)

Pengembangan Klaster Industri Mesin dan Peralatan Umum

f)

Restrukturisasi Permesinan Industri

g)

Pengembangan Klaster Industri Semen

h)

Pengembangan Klaster Industri Keramik

i)

Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki

j)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa

k)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kakao

l)

Pengembangan Klaster Industri Gula

m)

Pengembangan Klaster Industri Karet

n)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit

o)

Pengembangan Klaster Industri Furniture

p)

Pengembangan Klaster Industri Kertas

q)

Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati

r)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan

s)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Tembakau

t)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Buah

u)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kopi

v)

Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Susu

w)

Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor

x)

Pengembangan Klaster Industri Perkapalan

y)

Pengembangan Klaster Industri Kedirgantaraan

z)

Pengembangan Klaster Industri Perkeretaapian

aa)

Pengembangan Klaster Industri Elektronika

bb)

Pengembangan Klaster Industri Telekomunikasi

cc)

Pengembangan Klaster Industri Komputer dan Peralatannya

dd)

Pengembangan Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia

ee)

Pengembangan Klaster Industri Kerajinan dan Barang Seni

ff)

Pengembangan Klaster Industri Garam

gg)

Pengembangan Klaster Industri Fashion dan Batik

hh)

Pengembangan Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan


ii)

Pengembangan Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias

jj)

Pengembangan Klaster Industri Minyak Atsiri

kk)

Pengembangan Klaster Industri Makanan Ringan

ll)

Pengembangan Industri Unggulan Propinsi di Kawasan Barat Indonesia

mm) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota di Kawasan Barat Indonesia nn)

Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di Kawasan Barat Indonesia

oo)

Pengembangan Industri Unggulan Propinsi di Kawasan Tengah Indonesia

pp)

Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota di Kawasan Tengah Indonesia

qq)

Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di Kawasan Tengah Indonesia

rr)

Pengembangan Industri Unggulan Propinsi di Kawasan Timur Indonesia

ss)

Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia

tt)

Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di Kawasan Timur Indonesia

B.

uu)

Pengembangan SDM Industri

vv)

Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri

ARAH

KEBIJAKAN

DAN

STRATEGI

KEMENTERIAN

PERINDUSTRIAN Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran industri tahun 2010-2014 telah dibangun Peta Strategi Kementerian Perindustrian yang mengacu pada Visi 2025, yaitu: Indonesia mampu menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam Misi membangun

industri

manufaktur

untuk

menjadi

perekonomian, yang secara detil dapat dirinci menjadi :

tulang

punggung


1. Wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; 2. Dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; 3. Pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; 4. Wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; 5. Wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; 6. Salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; 7. Andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Selanjutnya dalam Peta Strategi diuraikan peta-jalan yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi 2025 tersebut. Peta Strategi Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Perspektif Pemangku Kepentingan

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Kementerian

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Tingginya Nilai tambah industri

Membangun sistem inf ormasi industri yang terintegrasi & handal

Membangun organisasi yang Prof esional dan Probisnis

Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten

Dana Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang prof esional Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan ef ektif itas pencapaian kinerja industri

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi

Tersebarnya pembangunan industri

Perencanaan

Gambar 3.1 Peta Strategi Kementerian Perindustrian

Inf ormasi

Organisasi & Ketatalaksanaan

6

Meningkatnya peran industri kecil dan 7 menengah terhadap PDB

Kuat, lengkap dan 5 dalamnya Struktur industri

Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Memf asilitasi penerapan standardisasi

Memf asilitasi promosi industri

Memf asilitasi pengembangan industri

Memf asilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual

SDM

Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri

Menetapkan peta panduan pengembangan industri

Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan

Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan dan produk hukum Industri

Pelayanan & Fasilitasi

Tingginya kemampuan 4 inovasi dan penguasaan teknologi industri

Mengembangkan R&D di instansi dan industri

Kokohnya faktor-faktor 3 penunjang pengembangan industri

Perumusan Kebijakan

2

1

Kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional

Visi : Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 Misi : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian



Berdasarkan Visi dan Misi tersebut disusun rencana strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014, yakni kokohnya basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Untuk mewujudkan rencana strategis ini, telah ditetapkan proses yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dan yang dikelompokkan ke dalam : (1) perumusan kebijakan; (2) pelayanan dan fasilitasi; serta (3) pengawasan, pengendalian, dan evaluasi yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, disamping dukungan kapasitas kelembagaan guna mendukung semua proses yang akan dilaksanakan. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, dijabarkan arah kebijakan yang menjadi pedoman untuk mencapai sasaran dimaksud. Kebijakan

ini

tertuang

dalam

Rencana

Strategis

Kementerian

Perindustrian 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan sektor industri diserahkan kepada peran aktif sektor swasta, sementara pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang mendorong dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas-aktivitas sektor swasta. Intervensi langsung Pemerintah dalam bentuk investasi dan layanan publik hanya dilakukan bila mekanisme pasar tidak dapat berlangsung secara sempurna. Arah kebijakan dalam Rencana Strategis mencakup beberapa hal pokok sebagai berikut: 1. Merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian nasional. 2. Membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah. 3. Meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar terkait dan lebih seimbang dengan kemampuan industri skala besar. 4. Mendorong pertumbuhan industri di luar pulau Jawa. 5. Mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional.


Seperti telah dikemukakan dalam Bab 2, secara umum dikehendaki bahwa Visi Pembangunan Industri Indonesia pada tahun 2025 adalah menjadi Negara Industri Tangguh dengan ciri-ciri seperti yang telah disampaikan di atas. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan visi antara untuk tahun 2020 yaitu Indonesia menjadi negara industri maju baru, dan visi sampai dengan 2014 yaitu Memantapkan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan (Suistainable) serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1.

Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi

2.

Terselesaikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah

3.

Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah, dan industri besar

4.

Tercapai peningkatan industri penunjang komponen

5.

Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi) Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, maka misi lima tahun sampai

dengan 2014 dijabarkan sebagai berikut: 1.

Mendorong peningkatan nilai tambah industri;

2.

Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan internasional;

3.

Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;

4.

Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;

5.

Memfasilitasi penguatan struktur industri;

6.

Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;

7.

Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB. Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka telah ditetapkan 7 (tujuh)

sasaran strategis 2014 yang dapat dirinci sebagai berikut: Sasaran Strategis I : Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama : 1. Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah; 2. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.


Sasaran Strategis II: Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional. 2. Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.

Sasaran Strategis III: Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri; 2. Indeks iklim industri Nasional.

Sasaran Strategis IV: Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja Utama: 1. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif; 2. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri. Sasaran Strategis V: Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan indikator Kinerja Utama: 1. Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia); 2. Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan; 3. Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.

Sasaran Strategis VI : Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama : 1. Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional; 2. Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja.


Sasaran Strategis VII : Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama : 1. Tumbuhnya industri kecil diatas pertumbuhan eknomi nasional; 2. Tumbuhnya industri menengah dua kali diatas industri kecil; 3. Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri Besar.

Untuk merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien. Organisasi Kementerian Perindustrian yang ada selama lebih dari 30 tahun terakhir relatif tidak berubah sehingga diperkirakan sulit untuk mewujudkan pencapaian sasaran tersebut di atas. Oleh karenanya diperlukan kaji ulang terhadap organisasi yang ada disesuaikan terutama dengan pelaksanaan kebijakan industri nasional (Peraturan Presiden Nomor: 28 tahun 2008) dan dinamika lingkungan strategis. Berdasarkan hal tersebut melalui kajian akademis dan serangkaian Focused Group Discussion (FGD) serta dibahas dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah dirumuskan organisasi Kementerian Perindustrian seperti tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara tersaji pada Gambar 3.2.

BIRO UMUM

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BIRO KEUANGAN

BIRO KEPEGAWAIAN

BIRO PERENCANAAN

SEKRETARIAT JENDERAL

DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA HILIR

DIREKTORAT INDUSTRI KIMIA DASAR

DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL DAN ANEKA

DIREKTORAT INDUSTRI MATERIAL DASAR LOGAM

TEMBAKAU

DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, DAN

DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN

DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

DIREKTORAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH III

DIREKTORAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH II

DIREKTORAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH WILAYAH I

DIREKTORAT KETAHANAN INDUSTRI

DIREKTORAT KERJA SAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WILAYAH II DAN REGIONAL

DIREKTORAT KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL WILAYAH I DAN MULTILATERAL

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH III

DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH II

DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI INDUSTRI WILAYAH I

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian

PUSAT DATA DAN INFORMASI

DIREKTORAT INDUSTRI PERMESINAN, DAN ALAT MESIN PERTANIAN

DIREKTORAT INDUSTRI MARITIM, KEDIRGANTARAAN DAN ALAT PERTAHANAN

DIREKTORAT INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

DIREKTORAT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT

PUSAT PENGKAJIAN TEKNOLOGI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PUSAT PENGKAJIAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP

PUSAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAN IKLIM USAHA INDUSTRI

PUSAT STANDARDISASI

SEKRETARIAT BADAN

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM, DAN MUTU INDUSTRI

SEKRETARIAT DITJEN

DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

SEKRETARIAT DITJEN

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

WAKIL MENTERI PERINDUSTRIAN

MENTERI PERINDUSTRIAN

SEKRETARIAT DITJEN

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

SEKRETARIAT DITJEN

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

SEKRETARIAT DITJEN

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

SEKRETARIAT DITJEN

DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

STAF STAF STAF AHLI AHLI AHLI

INSPEKTORAT IV

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT I

SEKRETARIAT ITJEN

INSPEKTORAT JENDERAL



Disamping itu, program-program yang ada di Kementerian Perindustrian selama ini antara lain: 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; 3) Program Penataan Struktur Industri; 4) Program Pembentukan Hukum; 5) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara; 7) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara; 8) Program Pendidikan Tinggi; 9) Program Pendidikan Menengah; sudah tidak sesuai, sehingga diperlukan restrukturisasi program dan kegiatan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor: 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra-KL 2010-2014, maka restrukturisasi program dan kegiatan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

Program I : Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Manufaktur Program ini bertujuan untuk memulihkan kinerja industri yang terdampak krisis finansial global, khususnya industri yang melakukan ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat. Program ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan aktual industri, melainkan juga untuk meghasilkan rumusan dalam pelaksanaan kebijakan dan

standarisasi

teknis

menumbuhkembangkan

di

klaster

bidang termasuk

basis

industri

dalam

manufaktur

penyusunan

peta

serta

panduan

pengembangan klaster basis industri manufaktur melalui pelaksanaan rencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang peta panduan klaster industri prioritas. Keberhasilan program ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: IKU pertama:

Persentase industri yang berhasil pulih; dengan target 100 persen

industri yang terkena dampak krisis pulih ke kondisi sebelum terkena krisis. Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2012. IKU kedua : Persentase utilisasi kapasitas produksi pada industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen. Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2014.


Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kegiatan 1

: Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menguatkan struktur industri material dasar dengan indikator pencapaian meningkatnya jumlah populasi industri material dasar. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan Klaster Industri Baja; 2) Penumbuhan industri baja hulu, baja khusus dan stainless steel; 3) Percepatan penerapan standar dan menekan impor baja kualitas rendah; 4) Peningkatan daya saing, efisiensi energi dan penurunan emisi CO2; 5) Penumbuhan industri alumina, Copper cathode baru, dan industri hilir aluminium; 6) Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam ; 7) Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri Material Dasar Logam; 8) Pengembangan SDM Industri Material Dasar Logam.

Kegiatan 2

: Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menguatkan struktur industri kimia dasar dengan indikator pencapaian meningkatnya nilai tambah produk kimia dasar. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Revitalisasi Industri Pupuk; 2) Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat di Jawa Timur dan Kalimantan Timur; 3) Penyusunan Revisi dan Monitoring SNI Wajib Produk Industri Kimia dasar serta Peraturan Menteri tentang SNI wajib Kimia Dasar; 4) Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar; 5) Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan iklim usaha untuk industri kimia dasar; 6) Program Pelaksanaan Otoritas Nasional Senjata Kimia; 7) Finalisasi Penyempurnaan RUU Bahan Kimia; 8) Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan Direktorat Industri Kimia Dasar; 9) Partisipasi Direktorat Industri Kimia Dasar dalam rangka fora Kerjasama


Internasional dan organisasi lainnya; 10) Peningkatan Kerjasama industri Kimia Dasar dalam Rangka Peningkatan Daya Saing; 11) Penyusunan Kinerja Industri Kimia Dasar dalam Rangka Peningkatan Daya Saing; 12) Pengkajian Tindak Penanganan Issue-issue Aktual Industri Kimia Dasar; 13) Penyusunan Konsep Dasar Rule Of Origin (ROO) Produk Industri Kimia Dasar; 14) Pengembangan Bioteknologi Pada Industri Kimia Dasar; 15) Pengembangan Industri Pestisida Nasional Pemanfaatan Bahan Baku Nabati; 16) Kajian Pemanfaatan Bahan Baku Nabati untuk Industri Farmasi; 17) Monitoring dan evaluasi pemberian rekomendasi IP Limbah Non B3 (sisa, reja, skrap plastik); 18) Kaji tindak dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap industri kimia Dasar; 19) Pengembangan Pembangunan industri propelan; 20) Pengembangan industri pestisida berbahan baku nabati; 21) Pembuatan Profil Investasi dan Produk Industri Kimia Dasar; 22)

Penyusunan

Data/Statistik

Industri

Kimia

Dasar;

23) Pengelolaan tertib administrasi rekomendasi industri kimia Dasar; 24) Pengembangan Industri Bahan kimia Khusus Berbasis Hasil Samping dan/atau limbah Industri CPO dan turunannya. Kegiatan 3

: Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menguatkan struktur industri kimia hilir dengan indikator pencapaian meningkatnya jumlah populasi industri kimia hilir. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan Klaster Industri Semen; 2) Pengembangan Klaster Industri Keramik; 3) Pengembangan Klaster Industri Garam; 4) Penyusunan dan Penerapan Standar Industri; 5) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif; 6) Penyebaran dan Pengembangan Industri tertentu; 7) Fasilitasi Promosi Industri; 8) Peningkatan Kompetensi SDM Industri/Aparatur; 9) Peningkatan Kerjasama Industri.


Kegiatan 4

: Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menguatkan struktur industri tekstil dan aneka dengan indikator pencapaian meningkatnya nilai tambah produk industri tekstil dan aneka. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Restrukturisasi Permesinan Industri tekstil, alas kaki dan penyamakan kulit; 2) Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil; 3) Pengembangan Klaster Industri Alas Kaki; 4) Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri tekstil dan aneka; 5) Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri tekstil dan aneka; 6) Penyebaran dan Pengembangan Industri Tertentu; 7) Pengembangan SDM Industri; 8) Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri; 9) Peningkatan desain produk industri tekstil dan aneka;

Kegiatan 5

: Penyusunan Penumbuhan

dan Basis

Evaluasi Industri

Program

Revitalisasi

Manufaktur,

kegiatan

dan ini

diharapkan dapat mewujudkan kualitas program yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya termasuk dalam implementasinya dengan indikator pencapaian meningkatnya utilisasi kapasitas produksi industri manufaktur dalam negeri. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi:

1)

Sosialisasi

Kemampuan

Industri

Dalam

Negeri;

2) Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standard Industri; 3) Fasilitasi Dukungan Kebijakan Pengembangan Basis Industri Manufaktur;

4)

Fasilitasi

Promosi

Industri;

5)

Fasilitasi

Peningkatan Kerjasama Industri; 6) Pengelolaan Gaji dan Operasional Ditjen BIM; 7) Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan; 8) Pengembangan Administrasi dan Kepegawaian Ditjen BIM; 9) Fasilitasi reformasi birokrasi Ditjen BIM; 10) Pemutakhiran Sistem Informasi dan Database Ditjen BIM; 11) Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN Yang


Profesional; 12) Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Ditjen BIM.

Program II

: Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Program ini bertujuan untuk memulihkan kinerja industri-industri yang terkena dampak krisis finansial global yang mengimbas pada industri-industri yang melakukan ekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat. Program ini tidak saja dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan aktual industri melainkan juga untuk menumbuh-kembangkan klaster industri Agro melalui pelaksanaan rencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang peta panduan klaster industri prioritas khususnya. Keberhasilan program ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: IKU pertama: Jumlah persentase industri yang berhasil pulih; dengan target 100 persen industri yang terkena dampak krisis pulih ke kondisi sebelum terkena krisis. Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2012. IKU kedua: Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen. Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2014. Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kegiatan 1

: Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan,

kegiatan

ini

diharapkan

dapat

memperbaiki/

memulihkan pertumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan dengan indikator pencapaian

pada akhir tahun 2014, utilisasi

kapasitas produksi pulih mencapai 77% sebagaimana sebelum krisis. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical di Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau; 2) Pengembangan Klaster Industri Furnitur dan Kertas; 3) Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati; 4) Peningkatan Kerjasama, promosi dan investasi industri;


5) Peningkatan iklim usaha dan jasa industri; 6) Peningkatan standarisasi dan teknologi industri; Kegiatan 2

: Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut, dan

Perikanan,

kegiatan

ini

diharapkan

dapat

memperbaiki/memulihkan pertumbuhan industri Makanan, Hasil Laut dan peningkatan nilai tambah industri berbasis hasil perikanan dengan indikator pencapaian pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Revitalisasi Industri Gula; 2) Pengembangan klaster industri pengolahan kakao, kelapa, hasil laut dan perikanan, serta gula; 3) Standarisasi Industri Makanan, hasil laut dan perikanan;

4) Ketahanan pangan; 5)

Kegiatan penunjang; Kegiatan 3

: Revitalisasi Tembakau,

dan

Penumbuhan kegiatan

ini

Industri

Minuman

diharapkan

dan dapat

memperbaiki/memulihkan pertumbuhan industri minuman dengan indikator pencapaian pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan klaster industri pengolahan buah, kopi, susu dan tembakau; 2) Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri; 3) Peningkatan Iklim Usaha Industri; 4) Pengembangan SDM industri; 5) Peningkatan standarisasi dan teknologi industri; 6) Peningkatan perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; Kegiatan 4

: Penyusunan

dan

Evaluasi

Program

Revitalisasi

dan

Penumbuhan Industri Agro, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Peningkatan penggunaan produk industri agro dalam negeri; 2) Peningkatan koordinasi perumusan perencanan, evaluasi dan laporan; 3) Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan, iklim usaha, standarisasi, teknologi dan


kerjasama; 4) Peningkatan layanan perkantoran dan umum; 5) Peningkatan layanan administrasi keuangan.

Program III

: Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Program ini bertujuan untuk menumbuhkan industri yang utamanya diarahkan pada penguasaan pasar ekspor. Program ini tidak saja dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan aktual industri melainkan juga untuk menumbuh-kembangkan klaster industri unggulan berbasis teknologi tinggi melalui pelaksanaan rencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustrian tentang peta panduan klaster industri prioritas. Keberhasilan program ini diukur melalui dua indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: IKU pertama:

Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri;

dengan target pencapaian sebesar 80 persen yang diharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2014. Program ini dilaksanakan melalui fokus kegiatan berikut: Kegiatan 1

: Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan industri alat transportasi darat kedirgantaraan dengan indikator pencapaian: 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar,

pemberian

bimbingan

teknis,

serta

evaluasi

pengembangan Industri Alat Transportasi Darat; 2) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat; dan 3) Peningkatan nilai tambah produk Industri Alat Transportasi Darat. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan

Klaster

Industri

Kendaraan

Bermotor;

2) Pengembangan Klaster Industri Perkeretaapian; 3) Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri; 4) Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri; 5) Pengembangan SDM Industri; 6) Peningkatan

Standardisasi

dan

Teknologi

Industri;

7) Peningkatan perumusan perencanaan, evaluasi dan laporan.


Kegiatan 2

: Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan Industri Elektronika dan Telematika dengan indikator pencapaian: 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Elektronika dan Telematika; 2) Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika; 3) Peningkatan nilai tambah produk Industri Elektronika dan Telematika. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan Klaster Industri Elektronika; 2) Pengembangan Klaster Industri Telekomunikasi; 3) Pengembangan Klaster Industri Komputer dan Peralatannya; 4) Pengembangan Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia; 5) Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri; 6) Peningkatan Iklim Usaha Industri; 7) Pengembangan SDM Industri; 8) Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri; 9) Peningkatan Perumusan perencanaan, evaluasi dn laporan.

Kegiatan 3

: Penumbuhan Industri berbasis Maritim, Kedirgantaraan dan Alat

Pertahanan.

Kegiatan

ini

menumbuhkan dan mengembangkan

dimaksudkan

agar

dapat

Industri berbasis Maritim,

Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan dengan indikator pencapaian: 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan; 2) Penumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan ; 3) Peningkatan nilai tambah produk Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini

akan

didukung

antara

lain

oleh

rencana

aksi:

1)

Pengembangan Klaster Industri Perkapalan; 2) Pengembangan Klaster Industri Kedirgantaraan; 3) Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi industri; 4) Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri; 5) Pengembangan SDM Industri; 6) Peningkatan


Standardisasi dan Teknologi Industri; 7) Peningkatan perumusan perencanaan, evaluasi dan laporan. Kegiatan 4

: Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menguatkan struktur industri permesinan dan alat mesin pertanian dengan indikator pencapaian: 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Permesinan, Alat Mesin Pertanian, Mesin Peralatan Listrik, Alat Kesehatan, Mesin Perkakas, Mesin Pelestari Lingkungan, Peralatan Pabrik dan Alat Berat; 2) Penumbuhan Industri Permesinan, Alat Mesin Pertanian, Mesin Peralatan Listrik, Alat Kesehatan, Mesin Perkakas, Mesin Pelestari Lingkungan, Peralatan Pabrik dan Alat Berat; 3) Peningkatan nilai tambah produk Industri Permesinan, Alat Mesin Pertanian, Mesin Peralatan Listrik, Alat Kesehatan, Mesin Perkakas, Mesin Pelestari Lingkungan, Peralatan Pabrik dan Alat Berat. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan Klaster Industri Mesin dan Peralatan Listrik; 2) Pengembangan Klaster Industri Mesin dan Peralatan Umum; 3) Restrukturisasi Permesinan Industri; 4) Penumbuhan Industri Alat Pertanian; 5) Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi

Industri;

6)

Peningkatan

Iklim

Usaha

Industri;

7) Pengembangan SDM Industri; 8) Peningkatan Standarisasi dan Teknologi Industri; 9) Peningkatan perumusan perencanaan, evaluasi dan laporan Kegiatan 5

: Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan

Berbasis

Teknologi

Tinggi,

dengan

indikator

pencapaian: 1) Perumusan hasil koordinasi dibidang pelaksanaan kebijakan industri, administrasi, perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Industri Unggulan Berbasis

Teknologi;

2)

Tercapainya

peningkatan

kualitas


perencanaan dan pelaporan. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Meningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (Prioritas K/L); 2) Peningkatan Layanan Administrasi Keuangan; 3) Peningkatan koordinasi perumusan perencanaan, evaluasi dan laporan; 4) Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Iklim Usaha, Standarisasi, Teknologi dan Kerjasama.

Program IV : Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah.

Program ini bertujuan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan IKM, meningkatkan nilai tambah produk, menumbuhkan populasi IKM, memanfaatkan sumber daya termasuk SDA daerah secara optimal, mengembangkan OVOP, menyebarkan industri ke berbagai daerah, meningkatkan daya saing industri di daerah, meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi, prioritas, membangun keunikan yang dimiliki daerah, melakukan kerjasama antar daerah, serta membangun kerjasama yang harmonis antar daerah dan pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah. Keberhasilan program ini diukur melalui dua indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: IKU pertama: Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasio industri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40. IKU Kedua: Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014. Program ini dilaksanakan melalui fokus kegiatan sebagai berikut: Kegiatan 1

: Penyebaran dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah I, dengan indikator pencapaian tersusunnya kebijakan dan program, pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri kecil dan menengah


Kawasan

Barat

Indonesia

yang

mencakup

Sumatera

dan

Kalimantan. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu; 2) Pengembangan Industri Kreatif; 3) Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP; 4) Pengembangan Kewirausahaan; Kegiatan 2

: Penyebaran dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah II, dengan indikator pencapaian tersusunnya kebijakan dan program, pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri kecil dan menengah Kawasan Tengah Indonesia yang mencakup Jawa dan Bali, Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu; 2) Pengembangan Industri Kreatif; 3) Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP; 4) Pengembangan Kewirausahaan;

Kegiatan 3

: Penyebaran dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah III, dengan indikator pencapaian tersusunnya kebijakan dan program, pelaksanaan kebijakan dan program, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri kecil dan menengah Kawasan Timur Indonesia mencakup Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu; 2) Pengembangan Industri Kreatif; 3) Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP; 4) Pengembangan Kewirausahaan; Kegiatan 4

: Penyusunan

dan

Evaluasi

Program

Revitalisasi

dan

Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah, dengan indikator pencapaian: 1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan pelaporan di bidang Industri Kecil dan Menengah; 2) Koordinasi


dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang Industri Kecil dan Menengah; 3) Koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan

teknologi

di

bidang

Industri

Kecil

dan

Menengah;

4) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerjasama di bidang industri

kecil

masyarakat;

5)

dan

menengah

Pelaksanaan

dan

pelaksanaan

hubungan

urusan

administrasi

keuangan

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah; 6) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi tenaga penyuluh, rumah tangga, perlengkapan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah; Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Peningkatan layanan perkantoran dan umum 2) Peningkatan koordinasi, perumusan dan perencanaan, evaluasi dan laporan; 3) Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama; 4) Peningkatan layanan administrasi keuangan; 5) Peningkatan kegiatan lintas sektor. Kegiatan 5

: Pengembangan

Industri

Persepatuan

Indonesia,

dengan

indikator pencapaian adalah meningkatnya SDM dan mutu produk persepatuan Indonesia. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh: 1) Pengembangan desain produk sepatu dan promosi; 2) Pengembangan Kerjasama dengan dunia

usaha;

3)

Peningkatan

SDM

IKM

Persepatuan;

4) Penyusunan modul pelatihan; 5) Peningkatan mutu produk persepatuan; 6) Peningkatan teknologi produk sepatu;


Program V

: Program Pengembangan Perwilayahan Industri.

Program ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan public-private partnership dan pengembangan kawasan industri serta mempersiapkan peta panduan industri unggulan provinsi dan kompetensi inti industri kabupaten/kota. Program ini juga bertujuan untuk menangani segala permasalahan aktual dalam pengembangan publicprivate partnership dan penyiapan penetapan peta panduan pengembangan industri unggulan

provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri

kabupaten/kota serta pengembangan kawasan industri. Selain hal tersebut juga melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan peta panduan pengembangan industri unggulan dan kompetensi inti industri kabupaten/kota. Keberhasilan program ini diukur melalui dua indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut: IKU pertama: Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dengan target pertumbuhan sebesar 10 % pertahun. IKU kedua: tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industri didaerah melalui pendekatan pengembangan kompetensi inti industri daerah Program ini dilaksanakan melalui fokus kegiatan berikut: Kegiatan 1

: Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I, dengan indikator pencapaian: 1) Tersusunnya kebijakan dan program, penyusunan standar

serta

pengembangan

pemberian industri

bimbingan

mencakup

teknis

Wilayah

dan

evaluasi

Sumatera

dan

Kalimantan , 2) Meningkatnya rasio industri di luar Pulau Jawa terhadap Pulau Jawa, 3) Tersusunnya Roadmap pengembangan kompetensi inti industri, dan 4) Terwujudnya pemerataan pembangunan industri Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1)

Fasilitasi

pengembangan

Kawasan

Ekonomi

Khusus;

2) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Inti; 3) Penyusunan Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Sumatera dan Kalimantan; 4) Koordinasi pelaksanaan Publik Private Partnership wilayah Sumatera dan Kalimantan .


Kegiatan 2

: Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II, dengan indikator pencapaian: 1) Tersusunnya kebijakan dan program, penyusunan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan industri yang mencakup Wilayah Jawa dan Bali, 2) Meningkatnya rasio industri di luar Pulau Jawa terhadap Pulau Jawa, 3) Tersusunnya Roadmap pengembangan kompetensi inti industri, dan 4) Terwujudnya pemerataan

pembangunan

industri

Kabupaten/Kota.

Untuk

mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; 2) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Inti; 3) Pengembangan Kawasan garam Bahan Baku dan garam Beryodium di Madura; 4) Penyusunan Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah yang mencakup Wilayah Jawa dan Bali; 5) Koordinasi pelaksanaan Publik Private Partnership Wilayah Jawa dan Bali. Kegiatan 3

: Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III, dengan indikator pencapaian: 1) Tersusunnya kebijakan dan program, penyusunan standar,

serta

pemberian

bimbingan

teknis

dan

evaluasi

pengembangan industri mencakup Wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; 2) Meningkatnya rasio industri di luar Pulau Jawa terhadap Pulau Jawa; 3) Tersusunnya Roadmap pengembangan kompetensi inti industri. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; 2) Kajian pengembangan industri pengolahan kakao di Wilayah Luwuk Raya Sulawesi Selatan; 3) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Berbasis

Kompetensi

Inti;

4)

Penyusunan

Peta

Panduan

Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah yang mencakup; Wilayah

Nusa

Tenggara,

Sulawesi,

Maluku

dan

Papua;

5) Koordinasi pelaksanaan Public Private Partnership yang mencakup wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.


Kegiatan 4

: Penyusunan Perwilayahan

dan

Evaluasi

Industri,

Program

dengan

Pengembangan

indikator

pencapaian:

1) Tersusunnya kebijakan pelaksanaan program pengembangan Industri di Indonesia serta koordinasi yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri; 2) Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan; 3) Terselesaikannya pelaporan tepat waktu.

Program VI : Program Kerjasama Industri Internasional Program ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan kerjasama industri internasional secara optimal, sehingga diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri, menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama industri internasional, melaksanakan peningkatan kerjasama akses industri, kerjasama teknik serta promosi industri internasional baik secara bilateral, regional maupun multilateral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan penanganan hambatan kerjasama industri internasional, melaksanakan pengamanan industri dalam negeri sebagai dampak pemberlakukan perjanjian perdagangan bebas, melaksanakan pedoman, kriteria dan prosedur bantuan luar negeri serta melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerjasama industri internasional. Program ini akan diukur dengan indikator pencapaian yaitu meningkatnya ekspor produk dan jasa industri ke manca negara dengan konstribusi sektor industri melalui peningkatan akses pasar, teknologi dan kerjasama internasional. Dalam pelaksanaannya program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan sebagai berikut: Kegiatan 1 : Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral, dengan indikator Terwujudnya Kerjasama Industri Internasional yang mengadopsi kepentingan sektor industri secara bilateral antara Indonesia dengan negara – negara di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta berbagai fora Multilateral yaitu peran dan posisi Indonesia dalam berbagai fora Kerjasama Multilateral.


Untuk mewujudkan keberhasilan kinerja, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Penyusunan rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayh I dan Multilateral; 2) Partisipasi aktif dalam Forum kerjasama Internasional; 3) Monitoring dan evaluasi kerjasama industri Internasional wilayah I dan Multilateral; 4) Identifikasi dan analisa kerjasama industri Internasional Wilayah I dan Multilateral; 5) Peningkatan SDM dalam penanganan kerjasama Industri internasional; 6) Partisipasi aktif dalam promosi investasi dan pemasaran produk;

7) Dukungan operasional kerja Ditjen KII

Wilayah I dan Multilateral. Kegiatan 2 : Pengembangan Kerjasama Industri internasional Wilayah II dan Regional,

dengan

indikator

Terwujudnya

Kerjasama

Industri

Internasional yang mengadopsi kepentingan sektor industri secara bilateral antara Indonesia dengan negara – negara di wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasific, Australia dan Afrika serta secara Regional yaitu peran dan posisi Indonesia di berbagai fora kerjasama Regional. Untuk mewujudkan keberhasilan kinerja, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Penyusunan rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional; 2) Partisipasi aktif dalam Forum kerjasama Internasional; 3) Monitoring dan evaluasi kerjasama industri Internasional wilayah II dan Regional; 4) Identifikasi dan analisa kerjasama industri Internasional wilayah II dan Regional; 5) Peningkatan

SDM

internasional;

dalam

penanganan

kerjasama

Industri

6) Partisipasi aktif dalam promosi investasi dan

pemasaran produk; 7) Dukungan operasional kerja Ditjen KII wilayah II dan Regional. Kegiatan 3 : Peningkatan Ketahanan Industri, dengan indikator terwujudnya Kerjasama Industri Internasional yang mengadopsi kepentingan sektor industri

melalui

penanganan

hambatan

Kerjasama

Industri

Internasional serta peningkatan pengamanan industri dalam negeri sebagai

dampak

pemberlakukan

perdagangan

bebas.

Untuk


mewujudkan keberhasilan kinerja, kegiatan ini akan didukung antarai lain oleh rencana aksi: 1) Penyusunan kebijakan ketahanan industri dari pengaruh globalisasi; 2) Identifikasi dan analisa hambatan Industri dalam negeri di pasar internasional; 3)

Identifikasi

analisa penanganan hambatan kerjasama industri internasional;

dan 4)

Analisis kinerja dan pengamanan industri dalam negeri; 5) Monitoring dan evaluasi Peningkatan

penangana ketahanan industri SDM

dalam

penanganan

internasional;

kerjasama

6)

Industri

internasional; 7) Dukungan operasional kerja Ditjen KII wilayah II dan Regional. Kegiatan 4 : Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional, dengan indikator Terwujudnya Kerjasama Industri Internasional yang mengadopsi kepentingan sektor industri melalui dukungan fasilitasi dan koordinasi administratif pelaksanaan program Kerjasama Industri Internasional. Untuk mewujudkan keberhasilan kinerja, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi : 1) Operasional Layanan perkantoran; 2) Penyusunan program dan anggaran Ditjen Kerjasama Industri Internasional; 3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Kerjasama Internasional; 4) Penyusunan Kebijakan teknis Kerja Sama Industri internasional. Program VII :

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan pengembangan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk meningkatkan kemampuan industri dalam menciptakan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam uji komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan, rancangan produk baru, proses produksi, energi terbarukan, lingkungan hidup, dan tenaga kerja serta sarana dan prasarana industri sebagai faktor pendukung berhasilnya pembangunan industri.


Pelaksanaan kegiatan di bidang standardisasi sektor industri, perumusan kebijakan dan iklim serta analisa, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penelitian dan pengembangan industri, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penelitian dan pengembangan industri. Pada dasarnya program ini memanfaatkan hasil litbang yang telah dilakukan oleh Balai-balai Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mendukung daya saing maupun melindungi konsumen, seperti menetapkan standardisasi bagi produk hasil industri. Dengan indikator pencapaian tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut: Kegiatan 1 :

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri, dengan indikator pencapaian tersusunnya kebijakan, serta pengembangannya dan terlaksananya

penyiapan

perumusan

kebijakan

standardisasi,

Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), kaji ulang dan revisi Standar Nasional Indonesia (SNI), penyiapan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Peningkatan Standardisasi Industri; 2) Penerapan standardisasi, akreditasi dan peningkatan mutu industri unggulan berbasis IPTEK; Kegiatan 2 :

Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri, dengan indikator pencapaian tersusunnya konsepsi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka menciptakan iklim perlindungan industri yang wajar, iklim pengembangan usaha industri yang sehat serta iklim untuk mendorong ekspor hasil industri. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Peningkatan Iklim Usaha Industri;

2) Peningkatan Investasi

Industri; 3) Pemodelan dan analisis industri; 4) Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal.


Kegiatan 3 :

Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup, dengan indikator pencapaian: 1) perumusan kebijakan, serta penelitian dan pengembangan lingkungan industri, energi dan diversifikasi hasil riset; 2) Terdapatnya peta sumber daya lingkungan hidup energi baru dan yang terbarukan pada sektor industri; 3) Terlaksananya penelitian dan pengembangan lingkungan industri hijau. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pengembangan Lingkungan Industri; 2) Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi industri.

Kegiatan 4:

Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual, dengan indikator pencapaian tersusunnya kajian teknologi industri dan pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) 2)

Kajian dan pendirian pusat industri teknologi baru;

Peningkatan

kerjasama

dan

promosi

industri

baru;

3) Menyebarluaskan hasil litbang di bidang industri dan HKI; 4) Mendorong pengembangan dan peningkatan inovasi industri. Kegiatan 5 :

Penyusunan dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim, dan Mutu Industri, dengan indikator pencapaian: 1) Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan; 2) tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan; 3) terselesaikannya pelaporan tepat waktu. Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan didukung antara lain oleh rencana aksi: 1) Pembayaran Gaji Pegawai; 2) Layanan Perkantoran; 3) Perencanaan, pelaksanaan, dan Evaluasi Kegiatan; 4) Dukungan manajemen dan teknis lainnya. Agar hasil yang diharapkan dari program ini dapat terwujud, maka disamping 5 (lima) kegiatan termasuk rencana aksinya sebagaimana telah diuraikan di atas masih juga diperlukan dukungan kegiatan unit pelayanan teknis sertifikasi

industri dan kegiatan penelitian dan

pengembangan teknologi untuk mendukung pengembangan industri sebagai berikut:


Kegiatan 6 :

Pelayanan

Teknis

Sertifikasi

Industri,

dengan

indikator

pencapaian: 1) Jumlah pelayanan teknis yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan. Kegiatan 7 :

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi kulit, karet dan plastik.

Kegiatan 8 :

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil,

dengan

indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi tekstil. Kegiatan 9 :

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi kimia dan kemasan.

Kegiatan 10:

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi industri agro.

Kegiatan 11:

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi hasil perkebunan.

Kegiatan 12:

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi pulp dan kertas.


Kegiatan 13:

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi logam dan mesin.

Kegiatan 14:

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi keramik.

Kegiatan 15:

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi bahan dan barang teknik.

Kegiatan 16:

Penelitian

dan

Pengembangan

Teknologi

Pencegahan

Pencemaran Industri, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi pencegahan pencemaran industri. Kegiatan 17:

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah hasil litbang semakin meningkat dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di bidang teknologi Kerajinan dan Batik.

Kegiatan 18:

Riset dan Standardisasi Wilayah Surabaya, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Surabaya.

Kegiatan 19:

Riset dan Standardisasi Wilayah Aceh, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah


kerjasama dengan dunia industri, 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Aceh. Kegiatan 20:

Riset dan Standardisasi Wilayah Medan, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Medan.

Kegiatan 21:

Riset dan Standardisasi Wilayah Padang, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Padang.

Kegiatan 22:

Riset dan Standardisasi Wilayah Palembang, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Palembang.

Kegiatan 23:

Riset dan Standardisasi Wilayah Tanjung Karang, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri, 3) jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Tanjung Karang.

Kegiatan 24:

Riset dan Standardisasi Wilayah Banjarbaru, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Banjar Baru.

Kegiatan 25:

Riset dan Standardisasi Wilayah Pontianak, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Pontianak.

Kegiatan 26:

Riset dan Standardisasi Wilayah Samarinda, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Samarinda.


Kegiatan 27:

Riset dan Standardisasi Wilayah Manado, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Manado.

Kegiatan 28:

Riset dan Standardisasi Wilayah Ambon, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah riset dan standard yang dihasilkan; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan di wilayah Ambon.

Program VIII: Program

Pengawasan

dan

Peningkatan

Akuntabilitas

Aparatur Negara Kementerian Perindustrian. Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, trasnparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta mewujudkan Good Governance

dan

Clean

Government.

Sebagai

alat

ukur

atau

indikator

keberhasilannya telah ditetapkan, yaitu: (a) tersusunnya norma, standar, kriteria dan prosedur

pengawasan yang efektif, (b) tersedianya hasil pengawasan yang

berkualitas, (c) tercapainya peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Kegiatan 1 :

Peningkatan Pengawasan

dan

Akuntabilitas Pelaksanaan

Program Pengembangan Industri Inspektorat I, Indikator pencapaian: 1) tercapainya efektifitas pengawasan dan akuntabilitas pengawasan terhadap kinerja pada unit yaitu Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri, Pusat Komunikasi Publik, Balai Besar, Baristand, Balai Diklat Industri dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian, serta Dekonsentrasi

dan

tugas pembantuan, 2) terlaksananya reviu laporan keuangan/ BMN


unit vertikal, 3) terlaksananya pengawasan/pemeriksaan untuk tujuan tertentu, 4) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di pusat dan prov/kab/kota, 5) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas/ aktual bidang industri, meliputi ; pelaksanan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), program P3DN, pencapaian KPI (Key Performance Indicators) program dan kegiatan,

pemberian fasilitas pemerintah bagi pengembangan

industri, dukungan mempertahankan opini WTP laporan keuangan Kementerian Perindustrian, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta konsultasi dan advokasi pengawasan. Kegiatan 2:

Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Program Pengembangan Industri

Pelaksanaan

Inspektorat II, dengan

indikator pencapaian: 1) tercapainya efektifitas pengawasan

dan

akuntabilitas pengawasan terhadap kinerja pada unit vertikal yaitu Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, Inspektorat Jenderal, Balai Besar, Baristand, Balai Diklat Industri dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian

Perindustrian,

serta

dekonsentrasi

dan

tugas

pembantuan, 2) terlaksananya reviu laporan keuangan/BMN unit vertikal, 3) terlaksananya pengawasan/pemeriksaan untuk tujuan tertentu, 4) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di pusat dan prov/kab/kota, 5) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas/ aktual bidang industri, meliputi ; pelaksanan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), program P3DN, pencapaian KPI (Key Performance Indicators) program dan kegiatan, pemberian fasilitas pemerintah bagi pengembangan industri, dukungan mempertahankan opini WTP laporan keuangan Kementerian Perindustrian, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta konsultasi dan advokasi pengawasan.


Kegiatan 3 :

Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Pelaksanaan

Program Pengembangan Industri Inspektorat III, dengan indikator pencapaian: 1) tercapainya efektifitas pengawasan

dan

akuntabilitas pengawasan terhadap kinerja pada unit vertikal yaitu Direktorat Jenderal Industri Agro, Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Informasi, Balai Besar, Baristand, Balai Diklat Industri dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian, Dekonsentrasi laporan

serta

dan tugas pembantuan, 2) terlaksananya reviu

keuangan/BMN

unit

vertikal,

3)

terlaksananya

pengawasan/pemeriksaan untuk tujuan tertentu, 4) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di pusat dan prov/kab/kota, 5) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas/ aktual bidang industri, meliputi ; pelaksanan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP),

program

P3DN,

pencapaian

KPI

(Key

Performance Indicators) program dan kegiatan, pemberian fasilitas pemerintah bagi pengembangan industri, dukungan mempertahankan opini

WTP

laporan

keuangan

Kementerian

Perindustrian,

pelaksanaan reformasi birokrasi, serta konsultasi dan advokasi pengawasan. Kegiatan 4 :

Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Pelaksanaan

Program Pengembangan Industri Inspektorat IV, dengan indikator pencapaian: 1) tercapainya efektifitas pengawasan

dan

akuntabilitas pengawasan terhadap kinerja pada unit vertikal yaitu Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Besar, Baristand, Balai Diklat Industri dan Unit Pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian, serta Dekonsentrasi laporan

dan tugas pembantuan, 2) terlaksananya reviu

keuangan/BMN

unit

vertikal,

3)

terlaksananya

pengawasan/pemeriksaan untuk tujuan tertentu, 4) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan


industri di pusat dan prov/kab/kota, 5) terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas/ aktual bidang industri, meliputi ; pelaksanan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP),

program

P3DN,

pencapaian

KPI

(Key

Performance Indicators) Program dan Kegiatan, pemberian fasilitas pemerintah bagi pengembangan industri, dukungan mempertahankan opini

WTP

laporan

keuangan

Kementerian

Perindustrian,

pelaksanaan reformasi birokrasi, serta konsultasi dan advokasi pengawasan. Kegiatan 5 :

Dukungan

Manajemen,

Pembinaan

dan

Tindak

Lanjut

Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal, dengan indikator pencapaian: 1) fasilitasi kegiatan pengawasan

dan

dukungan

teknis

Inspektorat

Jenderal,

pembayaran gaji/ tunjangan/uang makan/ lembur Itjen,

2) 3)

peningkatan sistem dan penyempurnaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan, penyediaan data dan informasi serta pembinaan dan pengembangan SDM pengawasan (Capacity Building & Character Building), 4) koordinasi penyusunan rencana dan program pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, 5) pembinaan dan tindaklanjut hasil pengawasan, 6) koordinasi/konsultasi pengawasan dan pelaksanaan/tindak lanjut hasil pengawasan, 7) sosialisasi peraturan perundangan.

Program IX

: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian.

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam hal persiapan internal, dengan indikator pencapaian: (a) terkoordinasinya pelaksanaan tugas unitunit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, (b) terbinanya pelaksanaan tugas

Kementerian

yang

meliputi

perencanaan,

pengorganisasian

dan

ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan


masyarakat, (c) terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan melalui berbagai kegiatan berikut: Kegiatan 1 :

Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan, dengan indikator

pencapaian

1)

Tercapainya

peningkatan

kualitas

perencanaan program sektoral dan regional, rencana dukungan sumber daya dan fasilitasi industri, rencana investasi dan kerja sama investasi industri; 2)

Terlaksananya penyiapan koordinasi dan

penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran; 3) Terlaksananya penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri; 4) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana investasi dan kerja sama investasi industri; 5)

Terlaksananya penyiapan

koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan; 6) Tercapainya peningkatan kualitas evaluasi pelaporan; Kegiatan 2 :

Pengembangan SDM Industri, dengan indikator pencapaian: 1) Tersusunnya dokumen pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Perindustrian; 2) Terlaksananya layanan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Perindustrian;

Kegiatan 3 :

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional, dengan indikator pencapaian: 1) predikat WTP

bagi

Kementerian

Perindustrian

terus

bertahan;

2) Terlaksananya penyiapan pedoman teknis pengelolaan anggaran dan barang milik negara; 3) Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran; 4) Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara; 5) Terlaksananya pelaksanaan akuntansi dan administrasi pengelolaan barang milik negara; 6) Terlaksananya penyediaan data dan informasi keuangan serta

koordinasi

Kementerian;

dan

pelaksanaan

verifikasi

penganggaran


Kegiatan 4 :

Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan, Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumahtanggan dengan indikator pencapaian: 1) Terlaksananya pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian; 2) Terlaksananya pelayanan administrasi pimpinan, urusan keprotokolan, urusan rumah tangga Kementerian, urusan perlengkapan di lingkungan Kementerian;

Kegiatan 5 :

Pelayanan Hukum dan Organisasi, dengan outcome/output pencapaian: 1) Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan Bidang; 2) Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi Peraturan Perundangundangan; 3) Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum; 4) Peningkatan Koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Kegiatan 6 :

Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal, dengan indikator pencapaian: 1) Terlaksananya penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengelolaan data dan informasi; 2) Terlaksananya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data; 3) Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan; 4) Terlaksananya pelayanan informasi industri; 5) Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi ; 6) Terlaksananya pembinaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, sistim jaringan informasi dan pelayanan data/informasi industri;

Kegiatan 7:

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik, dengan indikator pencapaian: 1) Terlaksananya fungsi pelayanan informasi kebijakan pembangunan industri, peraturan perundang-undangan di bidang industri dan perkembangan terkini sektor industri ke Masyarakat; 2) Terlaksananya hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik,

promosi,

publikasi,

pameran,

dan

pencitraan;

3) Terlaksananya hubungan dengan lembaga negara, lembaga


pemerintah, dunia usaha dan

lembaga pendidikan, riset dan

teknologi; Kegiatan 8 :

Peningkatan Kemampuan Intelijen Industri dan Teknologi di Lingkup Internasional dengan indikator pencapaian terlaksananya peran intelijen Industri dan Teknologi di Lingkup Internasional, sebagai bahan masukan dalam peningkatan daya saing industri nasional;

Kegiatan 9:

Peningkatan Kualitas SDM Industri, Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian SDM aparatur dan industrial,

dengan

indikator

pencapaian:

1)

Terlaksananya

penyusunan kebijakan teknis rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; 2) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; 3) Terlaksananya kegiatan di bidang standardisasi SDM sektor industri,

4)

Terlaksananya

koordinasi

dan

pelaksanaan

pengembangan sumber daya manusia industri; 5) Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri 6) Terlaksananya rumusan peningkatan mutu SDM industri serta analisa, standar, norma, kegiatan ini dilakukan dengan sub kegiatan sebagai berikut: a) Pengembangan SDM Industri,

dengan

indikator

pencapaian:

1)

Meningkatnya

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku SDM industri; 2) Terwujudnya pendidikan untuk mendukung pengembangan kompetensi inti daerah; 3) Penguatan kelembagaan pelatihan dan pendidikan;

b) Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri,

dengan indikator pencapaian: 1) Terciptanyan SDM industri terampil siap kerja, dan 2) Terciptanya SDM industri terampil dan ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri; c) Pengembangan SDM Aparatur,

dengan

indikator

pencapaian:

1)

Meningkatnya

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku SDM aparatur, dan


2) Meningkatnya pelayanan Diklat SDM Industri; d) Assesment SDM, dengan indikator pencapaian: 1) Meningkatnya produktivitas SDM aparatur dan Industri;

e)

Pendidikan Tinggi, dengan

indikator pencapaian: 1) Meningkatnya produktivitas SDM aparatur dan Industri; f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengembangan SDM Industri, dengan indikator pencapaian: 1) Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada

seluruh

satuan

organisasi

di

lingkungan

Badan;

2) Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan SDM; 3) Tersedianya dukungan sarana prasarana penyelenggaraan diklat.

Agar hasil yang diharapkan dari program ini dapat terwujud, maka disamping kegiatan termasuk rencana aksinya sebagaimana telah diuraikan di atas masih juga diperlukan dukungan kegiatan pengembangan diklat

industri, sebagai berikut:

Pengembangan Diklat Industri, Pendidikan Kejuruan Tinggi Industri, Pendidikan Kejuruan Menengah Industri, Balai Diklat Industri. Adapun kegiatan yang dimaksud adalah: Kegiatan 10:

Pendidikan dan pelatihan Balai Diklat Industri Regional I Medan, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah aparat yang kompeten dan berkualitas;

2) Jumlah kerjasama dengan dunia

industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan; Kegiatan 11:

Pendidikan dan pelatihan Balai Diklat Industri Regional II Padang, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah aparat yang kompeten dan berkualitas;


industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan; Kegiatan 12:

Pendidikan dan pelatihan Balai Diklat Industri Regional III Jakarta, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah aparat yang kompeten dan berkualitas;


industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan;


Kegiatan 13:

Pendidikan dan pelatihan Balai Diklat Industri Regional IV Yogyakarta, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah aparat yang kompeten dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan;

Kegiatan 14:

Pendidikan dan pelatihan Balai Diklat Industri Regional V Surabaya, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah aparat yang kompeten dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan;

Kegiatan 15:

Pendidikan dan pelatihan Balai Diklat Industri Regional VI Denpasar, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah aparat yang kompeten dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan;

Kegiatan 16:

Pendidikan dan pelatihan Balai Diklat Industri Regional VII Makassar, dengan indikator pencapaian: 1) Jumlah aparat yang kompeten dan berkualitas; 2) Jumlah kerjasama dengan dunia industri; 3) Jumlah PNBP yang dihasilkan.

Program X

: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian.

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang penyediaan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang diperlukan Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan nyaman bagi para pemangku kepentingan. Sebagai indikator pencapaiannya tersedianya sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan. Untuk mencapai tujuan program ini, akan dilakukan kegiatan berikut: Kegiatan 1 :

Pembangunan, Pengadaan, perbaikan, dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja, dengan indikator pencapaian: 1) Terkelolanya sarana prasarana kerja; 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.


IV PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian 2010-2014 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005-2025, RPJMN II (2010-2014), dan Perpres 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Renstra

Kementerian

Perindustrian

2010-2014

merupakan

landasan

untuk

mewujudkan Visi Indonesia 2025, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi Negara Mandiri, Maju, Adil dan Makmur pada tahun 2025. Visi Indonesia 2025 ini telah

diterjemahkan ke dalam Visi Pembangunan

Nasional Jangka Panjang 2025, yaitu Membawa Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh Dunia. Untuk mencapai Visi tersebut maka telah ditetapkan tujuan Tahun 2020, yaitu Menjadikan Indonesia Negara Industri Maju. Berdasarkan Visi Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2025 dan Tujuan 2020, telah disusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2008 yang pada dasarnya menggunakan pendekatan Klaster Industri Prioritas dan Kompetensi Inti Industri Daerah guna membangun daya saing industri yang berkelanjutan. Misi yang diemban oleh Kementerian Perindustrian sesuai dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2008 adalah: 1) menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; 2) menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; 3) menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; 4) menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; 5) menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; 6) menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; 7) menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung-jawab sosial yang tinggi.


Misi tersebut dijabarkan ke dalam misi lima tahun (2010-2014), yaitu: 1) mendorong peningkatan nilai tambah industri; 2) mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan mancanegara; 3) mendorong peningkatan industri jasa pendukung; 4) memfasilitasi penguasaan teknologi industri; 5) memfasilitasi penguatan struktur industri; 6) mendorong penyebaran industri ke luar Pulau Jawa; 7) mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB. Untuk mewujudkan misi lima tahun 2010-2014, telah dirumuskan sasaran strategis yang terdiri atas: 1) tingginya nilai tambah industri; 2) Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri; 3) Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri; 4) Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri; 5) Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri; 6) Tersebarnya pembangunan industri; 7) Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB. Akhirnya, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran strategis di atas telah ditetapkan arah kebijakan, target kuantitatif, penyempurnaan organisasi Kementerian Perindustrian, restrukturisasi program dan kegiatan, serta indikatif pendanaannya. Sukses pelaksanaannya menjadi tanggung-jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha industri, dan masyarakat luas.

MENTERI PERINDUSTRIAN,

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian R.I. Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010 88

-121-

1. TARGET PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2010-2014 NO (1) I.

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

INDIKATOR (4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

- Jumlah persentase industri yang berhasil pulih

100%

- Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri 1 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam

80%

-

Tumbuh dan kuatnya struktur industri material dasar Logam

- Pada tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi dapat mencapai pulih 100%

55%

60%

65%

70%

75%

-

Berkembangnya klaster industri baja

- Tumbuhnya industri pengolahan bijih besi dengan kapasitas 4 juta ton per tahun (laporan fasilitasi pengembangan industri pengolahan bijih besi)

1

1

3

4

4

- Tumbuhnya industri alumina dengan kapasitas 1 juta ton per tahun dan meningkatnya kapasitas industri peleburan menjadi 500 ribu ton pertahun serta industri alloy ingot dengan kapsitas 200 ribu ton pertahun (laporan fasilitasi pengembangan industri alumina

2

3

4

4

- Tumbuhnya industri pengolahan nikel (feronikel) dengan kapasitas 1 juta ton pertahun (laporan fasilitasi pengembangan industri nikel dan dokumentasi rekomendasi kebijakan pengembangan)

1

3

4

4

- Meningkatnya daya saing industri material dasar logam (laporan penguatan struktur industri melalui klaster dalam rangka peningkatan daya saing)

1

2

3

3

1

1

1

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15)

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur Direktorat Industri Material Dasar Logam

Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan Klaster Industri Baja

- Tersebarnya pertumbuhan industri material dasar logam ke seluruh wilayah indonesia (rekomendasi lokasi khusus pengembangan industri material dasar logam)

L1-1


-122NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

25%

40%

50%

60%

70%


Prioritas Kementerian/Lembaga a. Menumbuhkan industri baja hulu, baja khusus dan stainless steel

b. Mempercepat penerapan standar dan menekan impor baja kualitas rendah

c.

Mendorong peningkatan daya saing, efisiensi energi dan penurunan emisi CO2

Tumbuhnya industri baja hulu, baja khusus dan stainless steel, melalui : 1. Pembentukan Pusat Pengembangan Teknologi Besi Baja

- Terbentuknya Pusat Pengembangan Teknologi Besi Baja (Persentase Kemajuan Pembentukan Unit Pustek Baja)

2. Peningkatan kapasitas produksi bahan baku industri logam hulu dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berbasis klaster Industri

- Meningkatnya kapasitas produksi industri logam hulu berbasis bahan baku lokal berdasarkan system klaster (perusahaan industri logam hulu terfasilitasi)

1

2

2

2

3. Fasilitasi kemitraan antara industri hulu dan hilir untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri baja hilir

- Terbentuknya embrio klaster baja baru (rekomendasi terbentuknya klaster industri baja)

1

1

1

1

4. Peningkatan investasi pada industri material dasar logam melalui penyusunan profil investasi

- Meningkatnya jumlah investasi pada industri logam (laporan data/pemetaan potensi investasi)

1

2

2

2

5. Pengembangan industri baja khusus, stainless steel dan baja hilir

- Berkembangnya industri baja khusus, stainless steel dan baja hilir (rekomendasi kebijakan pengembangan industri)

2

2

2

Terwujudnya percepatan penerapan standar dan menekan impor baja kualitas rendah

1

- Pengembangan dan pembinaan SNI produk logam

1. Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk Material Dasar Logam

Terlaksananya Implementasi SNI Wajib Produk Material Dasar Logam (Regulasi Teknis SNI Wajib)

5

8

10

10

2. Penyusunan RSNI Produk Industri Material Dasar Logam

RSNI Produk Industri Material Dasar Logam (RSNI)

16

18

20

20

3. Pembinaan Teknis Dalam Rangka Sertifikasi SNI Wajib Produk Material Dasar Logam

Perusahaan yang mendapatkan Pembinaan Teknis dalam rangka Sertifikasi SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam (Bintek Perusahaan)

10

12

15

12

Meningkatnya daya saing, efisiensi energi dan penurunan emisi CO2 1. Pengembangan Kawasan Industri

- Berkembangnya kawasan industri yang terintegrasi (persentase kemajuan fasilitasi pembentukan kawasan industri yang terintegrasi)

30%

40%

60%

70%

80%

2. Pengembangan Iklim Usaha

- Berkembangnya iklim usaha industri material dasar yang kondusif (laporan rekomendasi kebijakan pengembangan iklim usaha)

2

2

3

3

3

L1-2


-123NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

d. Menumbuhkan industri alumina, Copper cathode baru, dan industri hilir aluminium

(3)

INDIKATOR (4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

2

2

2

2

3. Pengembangan Kerjasama Industri

- Meningkatnya kerjasama dalam rangka pengembangan industri (dokumentasi optimalisasi kerjasama industri)

4. Konversi Energi

- Terciptanya optimalisasi penggunaan energi (laporan fasilitasi konversi energi)

1

2

2

5. Efesiensi Energi dan Pengurangan Emisi CO2

- Terciptanya efesiensi dengan pedoman teknis mengenai efesiensi energi dan pengurangan CO2 (laporan/dokumentasi efesiensi energi dan pengurangan emisi CO2)

1

2

2


Tumbuhnya industri alumina, Industri Aluminium Intermediate dan Ekstrusi serta industri hilir aluminium 1. Pengembangan industri aluminium terpadu (pembangunan industri alumina berbahan baku lokal (Smelter Grade Alumina) dan Industri Aluminium Smelter (Aluminium Ingot Primer dan Molten Aluminium), industri aluminium antara industri aluminium die casting)

- Bertumbuhnya industri aluminium terpadu (pembangunan industri alumina berbahan baku lokal (Smelter Grade Alumina) dan Industri Aluminium Smelter (Aluminium Ingot Primer dan Molten Aluminium), industri aluminium antara industri aluminium die casting) (lap

1

2

4

4

2. Pengembangan Industri Aluminium Intermediate dan Ekstrusi

- Bertumbuhnya Industri Aluminium Intermediate dan Ekstrusi (dokumentasi kebijakan pengembangan industri aluminium intermediate dan ekstrusi)

1

1

1

1

3. Fasilitasi Pengembangan Institusi/ lembaga Pendukung Klaster Industri Aluminium

- Terbentuknya Pusat Design dan Rekayasa Teknologi Aluminium (Persentase Kemajuan Pembentukan Unit Pusat Design dan Rekayasa Teknologi Aluminium)

25%

35%

50%

L1-3


-124NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3)

(4)

(2) e

Menumbuhkan Klaster industri Nikel (Ferronikel)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


Tumbuhnya Klaster Industri Nikel (Ferronikel)

1. Pengembangan kawasan klaster industri Nikel terpadu (Ferronikel)

- Tersedianya database tentang potensi industri inti, industri pendukung dan terkait serta Potensi SDA, SDM, Infrastruktur dan kelembagaan Daerah. (laporan database tentang potensi pengembangan klaster nikel)

1

1

1

2. Pengembangan lembaga klaster industri Nikel terpadu (Ferronikel)

- Terbentuknya POKJA dan Tim Klaster industri Nikel terpadu (Ferronikel ) (persentase kemajuan pembentukan)

50%

75%

100%

a. Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar

-

Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri

2

2

4

4

4

b. Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri Material Dasar

-

Iklim usaha kondusif

- Laporan dalam rangka peningkatan daya saing industri material dasar logam - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Iklim Usaha

2

2

3

3

4

c. Peningkatan Kompetensi SDM Industri Material Dasar Logam d. Penyusunan Program dan Evaluasi Program Direktorat Industri Material Dasar Logam

-

Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Material Dasar Logam Mengembangkan industri logam dengan program yang terarah dan terstruktur.

- Peserta Pelatihan Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi SDM - Program & Evaluasi

80

150

150

180

210

1

1

1

1

1

Kegiatan Pendukung

-

2 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar

Direktorat Industri Kimia Dasar

Prioritas Nasional a. Revitalisasi Industri Pupuk (Prioritas Nasional 5)

-

Fasilitasi pembangunan revitalisasi 6 pabrik pupuk

- Jumlah pabrik urea yang terfasilitasi pembangunan revitalisasinya

6

6

6

6

6

-

Subsidi bunga untuk pinjaman (10%)

- Jumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjaman

-

Penambahan penyertaan modal negara (PMN) Koordinasi pengamanan pasokan bahan baku gas bumi

-

6

6

6

6

6

-

Koordinasi pengamanan produksi pupuk dalam rangka ketahanan pangan nasional

- Terpenuhinya target produksi pupuk

-

Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 pabrik pupuk NPK

- Jumlah pabrik NPK yang terfasilitasi restrukturisasinya

5

5

5

5

5

-

Fasilitasi koordinasi pengamanan pasokan bahan baku revitalisasi industri pupuk

- Kesepakatan ketersediaan bahan baku industri pupuk (Fosfat dan Kalium) dari 5 negara

5

5

5

5

5

-

Penyusunan master plan pengembangan industri pupuk NPK

- Dokumen master plan

1

-

Pembangunan 1 pabrik pupuk NPK

- Jumlah pabrik pupuk NPK

-

Pembangunan pabrik pupuk organik

- Jumlah pabrik pupuk organik

4

5

7

7

7

-

Penyusunan pemetaan potensi bahan baku industri pupuk organik di daerah

- Jumlah Kabupaten yang terpetakan potensi bahan baku pupuk organiknya

41

67

-

Jumlah pabrik urea yang diberikan PMN

- Jumlah pabrik urea yang di koordinasikan pengamanan pasokan gasnya

1

L1-4


-125NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

INDIKATOR

(3)

b. Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat (Prioritas Nasional 8 : Energi)

(4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2

2

2

2

2

1

1

1

Berkembangnya klaster industri berbasis migas

Klaster Jawa Timur dan Klaster Kalimantan Timur, Banten

Fasilitasi pembangunan rafinery, olefin dan aromatik Tersusunnya model dan kebijakan (usulan) pemberian insentif (termasuk studi banding ke negara lain) Subsidi bunga untuk pinjaman pembangunan rafinery (5%) Subsidi bunga untuk pinjaman pembangunan pabrik olefin (5%) Subsidi bunga untuk pinjaman pembangunan pabrik aromatik (5%) Roadshow pengadaan bahan baku (termasuk pemenuhan kebutuhan kondensat untuk TPPI, crude untuk 3 refinery, dll

Jumlah rafinery

1

Model dan kebijakan pemberian insentif untuk pengembangan industri petrokimia Jumlah refinery

1

Jumlah pabrik Olefin diberikan subsidi bunga pinjaman Jumlah pabrik Aromatik diberikan subsidi bunga pinjaman Kesepakatan ketersediaan bahan baku

1

1

1

1

Kajian Pembangunan Refinery di Jatim Rancangan Pembangunan Refinery di Jatim, Banten,dan Kaltim

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dokumen Kajian Tersusunnya Feasibillity Study pembangunan kilang minyak (refinery) di Jawa Timur Kebijakan alokasi bahan baku

1 1

1

1

1

1

1

1

Kajian Bahan Baku Alternatif Petrokimia

Dokumen Kajian

1

Penyusunan kebijakan dan sosialisasi Business Plan Industri Petrokimia

Tersusunnya Business Plan pengembangan industri petrokimia Nasional dan Tersosialisasinya Business Plan Pengembangan Industri Petrokimia Nasional Program kerja

1

Koordinasi Pengalokasian Bahan Baku Migas dan Kondensat di Jatim dan Kaltim

Tersusunnya program kerja pengembangan Litbang dan SDM industri petrokimia


1

Promosi investasi pengembangan industri petrokimia

Jumlah komoditi

1

Terbangunnya Center of exellence Industri Petrokimia di Banten

DED Centre of Exellence

1

-

Tersusunnya SNI Baru , Revisi SNI

Jumlah SNI Baru, Revisi

-

Tersusunnya 1 konsep Peraturan Menteri

Konsep Peraturan SNI Industri Kimia Dasar

Teknologi yang sudah dan akan

Jumlah teknologi baru yang diterapkan

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Penyusunan Revisi dan Monitoring SNI Wajib Produk Industri Kimia Dasar serta Peraturan Menteri tentang SNI Wajib Kimia Dasar b. Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan iklim

1

6

16

16

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

diterapkan pada industri kimia Dasar Usulan kebijakan harmonisasi tarif bea

Kebijakan iklim usaha untuk

masuk ik Dasar.

industri kimia dasar

d. Program Pelaksanaan Otoritas Nasional

Pelaksanaan Otoritas Nasional

Otoritas Nasional

Senjata Kimia e. Finalisasi Penyempurnaan RUU Bahan Kimia

Tersusunnya draft RUU

Tersusunnya Draft Final RUU tentang Bahan Kimia

1

1

1

1

1

f. Penyusunan Program, Rencana Kerja dan

Tersusunnya program kegiatan tahun

Tersusun dan terlaksananya

1

1

1

1

1

akan datang serta tercapainya program di tahun berjalan Laporan hasil

program kegiatan Industri Kimia Dasar 1

1

1

1

1

Pertemuan Internasional

dalam fora kerjasama internasional

usaha untuk industri kimia Dasar

Pelaporan Direktorat Industri Kimia Dasar g. Partisipasi industri kimia Dasar dalam rangka fora kerjasama internasional dan organisasi lainnya

Tersusunnya laporan partisipasi

L1-5


-126NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

OUTCOME/OUTPUT

(2) h. Peningkatan Kerjasama industri Kimia Dasar

(3) Laporan kerjasama industri

Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing j. Kaji Tindak Penanganan Issue-issue Aktual

(4) Tersusunnya laporan

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


kerjasama industri

Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing i. Penyusunan Kinerja Industri Kimia Dasar

INDIKATOR

Tersusunnya laporan kinerja Industri

Tersusunnya laporan kinerja

Kimia Dasar

Industri Kimia Dasar

Solusi penanganan issue-issue

Laporan solusi

1

Konsep dasar ROO

Konsep dasar

1

Informasi Bioteknologi di industri kimia Dasar

Laporan

1

Rekomendasi kebijakan pengembangan

Rekomendasi

1

Laporan

1

Jumlah verifikasi

1

1

1

1

Industri

1

1

1

1

Tersusunnya Detail Engineering

1

Industri Kimia Dasar k. Penyusunan Konsep Dasar Rule Of Origin (ROO) Produk Industri Kimia Dasar l. Pengembangan Bioteknologi Pada Industri Kimia Dasar m. Pengembangan Industri Pestisida Nasional Pemanfaatan Bahan Baku Nabati n. Kajian Pemanfaatan Bahan Baku Nabati untuk Industri Farmasi o. Monitoring dan evaluasi pemberian rekomendasi IP Limbah Non B3 (sisa,reja, skrap plastik) p. Kaji tindak dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap industri kimia Dasar q. Pengembangan Pembangunan industri

industri pestisida berbahan baku nabati. Informasi nabati yang bisa dimanfaatkan untuk industri farmasi Peta pemanfaatan limbah non B3 (sisa, reja, skrap plastik) Jumlah industri yang telah melaksanakan perjanjian perdagangan DED pembangunan industri propelan

Design (DED) pabrik propellant

propelan r. Pembangunan Pabrik Propelan

Terpenuhinya bahan baku untuk

Jumlah pabrik propelan

1

industri alutsista nasional s. Pengembangan industri pestisida

Termanfaatkannya bahan baku nabati

Studi

1

Data Investasi

Laporan

1

Tersusunnya data/statistik industri

Laporan Data/statistik

1

1

1

1

Tertibnya administrasi rekomendasi industri kimia Dasar

Tata tertib

1

1

1

1

Data perkembangan industri kimia

Data

berbahan baku nabati t. Pembuatan Profil Investasi dan Produk Industri Kimia Dasar u. Penyusunan Data/Statistik Industri Kimia Dasar v. Pengelolaan tertib administrasi

kimia Dasar

rekomendasi industri kimia Dasar w. Pengembangan Industri Bahan kimia Khusus Berbasis Hasil Samping dan/atau limbah

1

khusus

Industri CPO dan turunannya x. Fasilitasi Pengembangan Garam Bahan Baku

Terfasilitasinya Bantuan Peralatan

Bantuan peralatan garam

dan Garam Beryodium y. Forum Komunikasi Pengembangan Industri Garam z. Business Plan Pengembangan Industri Garam zz. Publikasi Kinerja Industri Kimia Dasar

L1-6


-127NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

INDIKATOR

(3)

(4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tumbuh dan kuatnya struktur Industri Kimia Hilir

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir

-

Berkembangnya klaster industri semen

Entitas Kolaborasi Klaster

- Fasilitasi sarana distribusi Semen (packing plant di kawasan timur Indonesia)

-

Terjaminnya pasokan Semen di kawasan timur Indonesia

Jumlah packing plant

- Forum komunikasi pengembangan industri semen

-

Tersusunnya program masing-masing stakeholder dalam pengembangan industri Semen

Jumlah program

1

1

-

Berkembangnya klaster industri keramik


20

- Pengembangan bahan baku dan produk Keramik

-

Meningkatnya jenis dan kualitas bahan baku dan produk Keramik

Lokasi pengolahan bahan baku Keramik

1

- Bantuan peralatan bahan baku Keramik

-

Tersedianya sarana peningkatan kualitas dan teknologi bahan baku Keramik

Unit fasilitas pengolahan bahan baku

- Forum komunikasi pengembangan industri Keramik

-

Tersusunnya program masing-masing stakeholder dalam pengembangan industri Keramik

Jumlah program

-

Berkembangnya klaster industri Barang Karet

- Bantuan peralatan barang karet

-

- Forum komunikasi industri barang karet

3 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Direktorat Industri Kimia Hilir

Prioritas Bidang Perekonomian a Pengembangan Klaster Industri Semen

20

20

1

1

1

20

20

20

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1


60

60

60

60

60

Tersedianya peralatan dan mesin

Jumlah unit

2

1

1

1

1

-

Tersusunnya program masing-masing stakeholder dalam pengembangan industri barang karet

Jumlah program

1

1

1

1

1

d Penyusunan, penerapan dan monitoring SNI

-

Meningkatnya SNI produk Kimia Hilir

Jumlah SNI

8

10

12

14

e Peningkatan teknologi Industri Kimia Hilir

-

Meningkatnya teknologi Industri Kimia Hilir

Jumlah penerapan

1

1

1

1

f Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

-

Berkembangnya iklim usaha industri kimia hilir yang kondusif

Jumlah kebijakan

3

3

3

3

a Penyebaran dan Pengembangan Industri Kimia Hilir Lainnya

Berkembangnya penyebaran industri kimia hilir tertentu

Jumlah lokus

3

3

3

3

b Fasilitasi Promosi Investasi

Tersebarnya promosi investasi industri kimia hilir

Jumlah komoditi

4

5

6

7

c Peningkatan Kompetensi SDM Industri/Aparatur

Meningkatnya kompetensi SDM Industri Kimia Hilir

Jumlah standar

1

2

3

4

d Fasilitasi Kerjasama Industri

Meningkatnya kerjasama Industri Kimia Hilir

Jumlah kerjasama

11

12

13

14

b Pengembangan Klaster Industri Keramik

c Pengembangan Klaster Industri Barang Karet

20

20

20 1

1

Prioritas Kementerian/Lembaga 3

10

L1-7


-128NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Pendukung a Pelaporan dan database

Tersedianya database

Jumlah data

b c

Tersedianya layanan publik Terlaksananya koordinassi pusat dan daerah

Jumlah bulan layanan Jumlah koordinasi

Tumbuh dan Kuatnya Industri Tekstil dan Aneka

Pelayanan publik Optimalisasi dan koordinasi

4 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka

Prioritas Bidang Perekonomian a Restrukturisasi Permesinan Industri tekstil, alas kaki dan penyamakan kulit b

Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

3

4

5

6

7

4

11 5

12 6

12 7

12 8

Pada akhir 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 72%

69%

69.5%

70%

71%

72%

Meningkatnya utilisasi, effisiensi, produktifitas, kualitas, dan penyerapan tenaga kerja industri Berkembangnya Klaster Industri Tekstil

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi

140

165

165

165

165

Entitas kolaborasi klaster

100

125

150

175

200


Direktorat Industri Tekstil dan Aneka

Prioritas Kementerian/Lembaga a

Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri tekstil dan aneka

Meningkatnya penerapan standar produk dan kompetensi SDM industri tekstil dan aneka

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI

27

25

25

25

25

b

Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri tekstil dan aneka


Jumlah usulan kebijakan

2

2

2

2

2

c

Penyebaran dan Pengembangan Industri Tertentu

Jumlah daerah yang difasilitasi

4

4

4

4

4

d e

Pengembangan SDM Industri Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri

600 200

650 200

650 200

650 200

650 200

f

Peningkatan desain produk industri tekstil dan aneka

3

3

3

3

g Memfasilitasi pengolahan limbah di sentra industri pengolahan kulit

Tersebar dan berkembangnya industri tertentu Meningkatnya kompetensi SDM Industri Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri Meningkatnya kualitas desain produk industri tekstil dan aneka Meningkatnya sentra industri pengolahan kulit yang ramah lingkungan

Jumlah sentra industri yang terfasilitasi

2

2

2

2

2

h Meningkatkan P3DN bagi alat musik, alat pendidikan dan TPT

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri

% peningkatan per tahun

5

5

5

5

5

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah laporan

2

2

2

2

2

Terwujudnya Kualitas Program yang Lebih Baik dari Tahun-Tahun Sebelumnya Termasuk dalam Implementasinya

Perumusan hasil koordinasi dibidang pelaksanaan kebijakan industri, administrasi, perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ditjen BIM

75%

80%

85%

87%

90%

Terwujudnya Belanja Pemerintah/BUMN Sebagai Basis Pasar Pengembangan Industri

Meningkatnya Jumlah Pemakai yang Menggunakan Produk Hasil Industri Dalam Negeri (Persentase)

15

25

35

45

50

Meningkatnya Pembelanjaan Produk Hasil Industri Dalam Negeri Oleh Pemerintah dan BUMN (Persentase)

30

45

60

75

90

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam penerapan konservasi energi

25

25

25

25

25

Jumlah SDM Industri yang terlatih Jumlah perusahaan yang terfasilitasi Jumlah pusat desain yang terfasilitasi

Kegiatan Dasar dan Pendukung a

Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

5 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Prioritas Bidang Perekonomian a. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Basis Industri Manufaktur

Prioritas Kementerian / Lembaga a. Fasilitasi Dukungan Kebijakan Pengembangan Basis Industri Manufaktur

Fasilitasi peningkatan penerapan konservasi energi pada basis indutri manufaktur

Sekretariat Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

L1-8


-129NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

OUTCOME/OUTPUT (3) Fasilitasi perlindungan HAKI pada sub sektor basis industri manufaktur

INDIKATOR (4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkait dengan bidang HAKI Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi

25

25

25

25

25

60

60

60

60

60

b. Fasilitasi Promosi Industri

Terpromosikannya kemampuan industri manufaktur dalam negeri

c.

Terfasilitasikannya persiapan, implementasi dan evaluasi peningkatan kerjasama industri

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri

25

25

25

25

25

Terfasilitasikannya peningkatan mutu dan standard produk pada industri basis manufaktur


3

3

3

3

3

Terbayarkan gaji pegawaiDitjen BIM

Jumlah Layanan Bulan Pembayaran Gaji dan Penyediaan Operasional Sarana dan Prasarana Kerja

12

12

12

12

12

Fasilitasi peningkatan kerjasama industri

d. Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standar Industri


Kegiatan Dasar dan Pendukung a. Pengelolaan Gaji dan Operasional Ditjen BIM

Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Ditjen BIM b. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Meningkatnya kesesuaian perencanaan kegiatan dengan Kebijakan Industri Nasional

Persentase keseuaian program kegiatan Dittjen BIM dengan Kebijakan Industri Nasional

75

80

85

87

90

c.

Tersedianya database struktur kepegawaian Ditjen BIM

Jumlah Dokumen databese kepegawaian Ditjen BIM

2

2

2

2

2

d. Fasilitasi reformasi birokrasi Ditjen BIM

Meningkatnya busines proses Ditjen BIM yang efisien, efektif dan akuntabel

Presentase efisiensi dan efektifitas business proses Ditjen BIM

85

90

95

100

100

e. Pemutakhiran Sistem Informasi dan Database Ditjen BIM

Tersedianya dan termutakhirkannya sistem informasi dan database perkembangan BIM

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembangan basis industri manufaktur

5

5

5

5

5

f.

Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen BIN yang akuntabel

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkat WTP

100

100

100

100

100

Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Ditjen BIM

Jumlah aparatur yang terlatih

280

280

280

280

280

Pengembangan Administrasi dan Kepegawaian Ditjen BIM

Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN Yang Profesional

g. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Ditjen BIM

L1-9


-130NO

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

(1) II

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

1 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Prioritas Nasional a. Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical (Prioritas Nasional Lainnya 2: Perekonomian) Prioritas Bidang Perekonomian

Pulihnya pertumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan

INDIKATOR (4)

2010 (6)

Jumlah persentase industri yang berhasil pulih Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas pulih mencapai 77 % sebagaimana sebelum krisis

2011

TARGET 2012

2013

2014

(7)

(8)

(9)

(10)

80%

Direktorat Jenderal Industri Agro 100% 77%

Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM di 3 propinsi

Lokus pengembangan

3

3

3

3

3

a. Pengembangan Klaster Industri Furniture

Berkembangnya klaster industri furniture

Lokus pengembangan

1

1

1

1

1

b. Pengembangan Klaster Industri Kertas

Berkembangnya klaster industri kertas

Lokus pengembangan

1

1

1

1

1

c. Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati

Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati

Jumlah mesin dan peralatan

2

1

2

2

2


Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri

8

10

10

10

10

10

10

10

Non Prioritas a Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri

Jumlah Dokumen kajian

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

2

Partisipasi dalam pameran

4

10

b Peningkatan iklim usaha dan jasa industri

Iklim usaha yang kondusif

Jumlah kajian/studi/dokumen

1

1

c Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri

Meningkatnya penerapan standar produk

Jumlah standar dan RSNI

13

20

20

20

20

d Peningkatan perumusan perencanaan, evaluasi dan laporan

Tersediannya dokumen perencanaan dan pengganggaran

Jumlah laporan

3

3

3

3

3

Pulihnya pertumbuhan industri makanan, hasil laut dan meningkatnya nilai tambah industri berbasis hasil perikanan

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis

Terlaksananya kegiatan rencana aksi revitalisasi industri gula untuk mencapai swasembada gula

Jumlah kegiatan pelaksanaan rencana aksi mendukung revitalisasi industri gula

2

5

6

6

6

Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan klaster

Lokus pengembangan klaster

4

4

4

4

4

2 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan


75%

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Prioritas Nasional a. Revitalisasi Industri Gula (Prioritas Nasional/ P5)

Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan klaster industri kelapa, kakao, gula, rumput laut dan perikanan

L1-10


-131NO

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

(1)

Non Prioritas a. Standarisasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Terwujudnya standarisasi produk industri makanan, hasil laut dan perikanan

Rumusan SNI dan Revisi SNI Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

4

4

4

4

4

b. Ketahanan Pangan

Ketersediaan dan diversifikasi produk pangan yang mendukung ketahanan pangan

2

2

2

2

2

c. Kegiatan Penunjang

Terlaksananya sinkronisasi pameran, kerjasama internasional, penyususnan database, penyususnan kinerja, pelatihan ISO 22000, Partisipasi Sidang ACCSQ pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Unit Mesin dan Peralatan, Pengolahan Makanan Hasil Laut dan Perikanan yang mendukung ketahanan Pangan Frekuensi Pameran, Jumlah Pelatihan, Jumlah Rapat dan Sidang Kerjasama Internasional dan Jumlah Rapat dan Sosialisasi

10

15

20

20

20

3 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau

Pulihnya pertumbuhan industri minuman, tembakau, dan rempah

Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis

87,5%

Jumlah instansi dan perusahaan terkait Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan klaster industri pengolahan buah, kopi, susu dan tembakau

185

188

191

195



4

6

6

6

6

a. Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri


Frekuensi kepesertaan dalam pameran dan promosi Usulan posisi runding

6

8

8

8

8

7

7

7

7

7

b. Peningkatan Iklim Usaha Industri

Iklim usaha Kondusif


2

4

5

5

5

Jumlah kajian/studi

1

3

3

3

3

Jumlah bantuan mesin dan/atau peralatan

2

3

3

3

3

200

280

320

370

425


Direktorat Industri Minuman dan Tembakau

Non Prioritas

c. Pengembangan SDM Industri

Meningkatnya kompetensi SDM industri

Jumlah SDM industri yang terlatih

d. Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri

Meningkatnya penerapan standard produk

Jumlah standard dan RSNI

3

4

5

5

5

Jumlah penerapan standard

1

1

1

1

2

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

Jumlah laporan

2

2

2

2

2

Terfasilitasinya pelaksanaan revitalisasi dan penumbuhan industri agro

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dibidang pelaksanaan kebijakan industri agro

e. Peningkatan Perumusan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan 4 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro

Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan Prioritas Kementerian/Lembaga a. Meningkatkan Penggunaan Produk Industri Agro Dalam Negeri (Prioritas K/L)

Terwujudnya penggunaan produk unggulan di pasar dalam negeri

Jumlah perusahaan

8

9

10

12

13

b. Peningkatan koordinasi perumusan perencanaan, evaluasi dan laporan


Jumlah laporan

3

3

3

3

3

Tersedianya data Industri Agro

Jumlah laporan

1

1

1

1

1

Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan industri agro

Jumlah laporan

1

1

1

1

1

c. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan iklim usaha, standarisasi, teknologi dan kerjasama

Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standardisasi, teknologi dan kerjasama

Jumlah Laporan

4

4

4

4

4

d Peningkatan layanan perkantoran dan umum

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan

Jenis sarana dan prasarana Jumlah SOP Jumlah Laporan

10 5 5

10 5 5

10 5 5

10 5 5

10 5 5

e Peningkatan layanan administrasi keuangan

L1-11


-132NO (1) III

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

INDIKATOR (4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0.8

Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Alat Transportasi Darat 2) Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat; 3) Peningkatan nilai tambah produk Industri Alat Transportasi Darat

a. Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri kendaraan bermotor

Jumlah Klaster

1

1

1

1

1

b. Pengembangan Klaster Industri Perkeretaapian (Prioritas Bidang Perekonomian) Non Prioritas

Berkembangnya klaster industri perkeretaapiaan

Jumlah Klaster

1

1

1

1

1

a Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri



10

10

10

10

10

b Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri



c Pengembangan SDM Industri

Meningkatnya kompetensi SDM Industri

Jumlah SDM Industri yang terlatih

d Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri


e Peningkatan perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan


Tumbuhnya Industri Elektronika dan Telematika

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Elektronika dan Telematika 2) Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika; 3) Peningkatan nilai tambah produk Elektronika dan Telematika.

a. Pengembangan Klaster Industri Elektronika (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri elektronika

Jumlah klaster

1

1

1

1

1

b Pengembangan Klaster Industri Telekomunikasi (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri telekomunikasi

Jumlah klaster

1

1

1

1

1

c Pengembangan Klaster Industri Komputer dan Peralatannya (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri komputer dan peralatannya

Jumlah klaster

1

1

1

1

1

d Pengembangan Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri perangkat lunak dan konten multimedia

Jumlah klaster

1

1

1

1

1



15

20

25

30

35

-

7

7

7

7

1. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat


Direktorat Industri Alat Angkut

Prioritas Bidang Perekonomian

2 Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika

1

1

1

1

1

200

200

200

200

200

Jumlah Standar dan RSNI

8

8

8

8

8

Jumlah Laporan

2

2

2

2

2

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika


Non Prioritas a. Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri

Usulan posisi runding dalam kerjasama internasional

L1-12


-133NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

INDIKATOR

(3)

(4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-

4

5

6

7

b Peningkatan Iklim Usaha Industri



c Pengembangan SDM Industri



40

100

130

150

200

d Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri



6

16

16

16

16

Tersusunnya panduan TKDN

Jumlah panduan

-

2

2

2

2

Tersedianya prototipe produk elektronika dan telematika

Jumlah prototipe

-

5

5

6

7


Jumlah Laporan

2

2

2

2

2

Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 2) Penumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 3) Peningkatan nilai tambah produk Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan.

Berkembangnya klaster industri perkapalan

Jumlah klaster

1

1

1

1

1

Berkembangnya klaster industri kedirgantaraan

Jumlah klaster

1

1

1

1

1



-

10

10

10

10

Usulan posisi runding dalam kerjasama internasional Jumlah usulan kebijakan Jumlah Kajian Jumlah SDM Industri yang terlatih Jumlah Rancangan Standar Jumlah penerapan standar Jumlah Panduan Jumlah prototipe Jumlah Laporan

7

7

7

7

7

2 2 335 2 1 2

2 2 180 6 1 1 2 2

2 2 180 6 1 1 2 2

2 2 180 6 1 1 2 2

2 2 180 6 1 1 2 2

1

1

1

1

1

e Peningkatan perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan 3 Penumbuhan Industri berbasis Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

a Pengembangan Klaster Industri Perkapalan (Prioritas Bidang Perekonomian)) b Pengembangan Klaster Industri Kedirgantaraan (Prioritas Bidang Perekonomian) Non Prioritas a Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri

b Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri


c Pengembangan SDM Industri d Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri

Meningkatnya kompetensi SDM Industri Meningkatnya kualitas produk

e Peningkatan perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan

Tersusunnya panduan TKDN Tersedianya prototipe produk Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Tersedianya bank data industri

Jumlah direktori/profile


Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

L1-13


-134NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

OUTCOME/OUTPUT

(2)

INDIKATOR

(3)

(4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Berkembangnya Industri Permesinan, dan Alat Mesin Pertanian

1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Permesinan, Alat Mesin Pertanian, Mesin Peralatan Listrik, Alat Kesehatan, Mesin Perkakas, Mesin Pelestari Lingkungan, Peralatan Pabrik dan Alat Berat 2) Penumbuhan Industri Permesinan, Alat Mesin Pertanian, Mesin Peralatan Listrik, Alat Kesehatan, Mesin Perkakas, Mesin Pelestari Lingkungan, Peralatan Pabrik dan Alat Berat; 3) Peningkatan nilai tambah produk Industri Permesinan, Alat Mesin Pertanian, Mesin Peralatan Listrik, Alat Kesehatan, Mesin Perkakas, Mesin Pelestari Lingkungan, Peralatan Pabrik dan Alat Berat.

Berkembangnya mesin dan peralatan listrik

Jumlah klaster

1

1

1

1

1

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri produk ketenagalistrikan melalui prototipe mesin dan peralatan listrik

Jumlah prototipe

1

-

1

1

1

Berkembangnya klaster industri mesin dan peralatan umum

Jumlah klaster

1

1

1

1

1

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri produk permesinan melalui prototipe mesin dan peralatan umum

Jumlah prototipe

2

-

3

3

3

Berkembangnya industri alsintan sesuai dengan kontur budaya lokal

Jumlah daerah/lokasi

3

3

3

3

3

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri produk permesinan melalui prototipe Alat Mesin pertanian

Jumlah prototipe

2

3

3

3

3


Jumlah promosi/pameran

5

7

7

7

7


1

1

1

1

1




1

1

1

1

1


Berkembangnya SdM dan teknologi industri permesinan Berkembangnya SdM dan teknologi industri alsintan

Jumlah orang

220

220

220

220

220

Jumlah orang

80

80

80

80

80

Berkembangnya Institusi/Lembaga yang mendukung pengembangan Industri Permesinan dan alat mesin pertanian melalui bantuan mesin/peralatan

Lembaga/institusi

-

1

1

1

1

Meningkatnya jumlah SNI permesinan

RSNI

9

6

10

10

10

Terjaminnya kualitas produk permesinan

SNI

3

4

5

5

5

Terjadinya peningkatan kompetensi

SKKNI

1

1

1

1

1

4 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.

Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan Klaster mesin dan peralatan listrik

b. Pengembangan Klaster Industri mesin dan peralatan umum (Prioritas Bidang Perekonomian)

c. Penumbuhan Industri Alat Pertanian

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian



L1-14


-135NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN (2)

e Peningkatan perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan 5. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3)

(4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Berkembangnya lembaga penilaian kesesuaian

Jumlah lembaga uji

-

1

1

1

1


Jumlah Dokumen

2

3

3

3

3

Terwujudnya kualitas program yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya termasuk dalam implementasi

1) Perumusan hasil koordinasi dibidang pelaksanaan kebijakan industri, administrasi, perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Industri Unggulan Berbasis Teknologi


Jumlah Perusahaan

8

9

10

12

13

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan

Jenis sarana dan prasarana

15

15

15

15

15


Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Unggulan Berbasis Teknoloi Tinggi (Prioritas K/L)

Non Prioritas a Peningkatan Layanan Perkantoran dan Umum

Jumlah SOP

15

15

15

15

15

b Peningkatan Layanan Administrasi Keuangan

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan

Jumlah laporan

5

5

5

5

5

c Peningkatan koordinasi perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan


Jumlah laporan

3

3

3

3

3

d Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Iklim Usaha, Standarisasi, Teknologi dan Kerjasama

Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi dan kerjasama

Jumlah laporan

4

4

4

4

4

L1-15


-136-

NO (1) IV

PROGRAM/KEGIATAN (2) PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

1 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah I Indonesia ( Sumatera dan Kalimantan )

OUTCOME/OUTPUT (3) Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan IKM

INDIKATOR (4) 1. Rasio industri di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa mencapai 60:40

2010 (6) 72.81:27.19

32%

2011 (7) 70.81:29.19

33%

TARGET 2012 (8) 68.8:31.2

33%

2013 (9) 66.79:33.21

34%

UNIT ORGANISASI PELAKSANA 2014 (15) (10) 64.79:35.21 Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

2.

Kontribusi PDB IKM sebesar 34% terhadap PDB sektor industri pada tahun 2014

34%

Tumbuh dan berkembangnya sentra IKM melalui pendekatan OVOP

-

Meningkatnya jumlah sentra IKM yang dibina melalui OVOP

- Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni - Pengembangan Klaster IKM Makanan Ringan - Pengembangan Klaster IKM Minyak Atsiri - Pengembangan Klaster IKM Fashion

-

Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster yang semakin kuat. Diketahuinya efektifitas dan rekomendasi program selanjutnya. Terlaksananya kegiatan pengembangan Industri Kreatif Terselenggarakannya pelatihan peningkatan mutu dan desain serta pengembangan promosi industri kreatif

4 Klaster

4 Klaster

4 Klaster

4 Klaster

4 Klaster

Jumlah Sentra

24 sentra

27 sentra

30 sentra

33 sentra

36 sentra

Direktorat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I

Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan Klaster IKM

-

2

b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di Wilayah I Indonesia


Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah II Indonesia ( Jawa dan Bali )


-


- Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni - Pengembangan Klaster IKM Batu Mulia dan Perhiasan - Pengembangan Klaster IKM Gerabah/Keramik Hias - Pengembangan Klaster IKM Garam rakyat/konsumsi - Pengembangan Klaster IKM makanan ringan Pengembangan Klaster IKM Minyak Atsiri - Pengembangan Klaster IKM Fashion -

-

Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster yang semakin kuat. Diketahuinya efektifitas dan rekomendasi program selanjutnya. Terlaksananya kegiatan pengembangan Industri Kreatif Terselenggaranya pelatihan peningkatan mutu dan desain serta pengembangan promosi industri kreatif

7 Klaster

7 Klaster

7 Klaster

7 Klaster

7 Klaster

Jumlah Sentra

17 sentra

20 sentra

23sentra

26 sentra

29 sentra

Direktorat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II


b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di Wilayah II Indonesia

3 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah III ( Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua) Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan Klaster IKM

b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di Wilayah III Indonesia

-



-


- Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni - Pengembangan Klaster IKM Gerabah/Keramik Hias - Pengembangan Klaster IKM garam rakyat/konsumsi - Pengembangan Klaster IKM makanan ringan Pengembangan Klaster IKM minyak atsiri - Pengembangan Klaster IKM fashion -

-

Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster yang semakin kuat. Diketahuinya efektifitas dan rekomendasi program selanjutnya Terlaksananya kegiatan pengembangan Industri Kreatif Terselenggaranya pelatihan peningkatan mutu dan desain serta pengembangan promosi industri kreatif

6 Klaster

6 Klaster

6 Klaster

6 Klaster

6 Klaster

Jumlah Sentra

23 sentra

26 sentra

29 sentra

32 sentra

35 sentra


-

Direktorat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III

L1-16

NO

Lampiran TARGET

-137-

(1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3) Terwujudnya kualitas program yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya termasuk dalam implementasinya

(4) Tersusunnya kebijakan pelaksanaan program pengembangan IKM Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan Terselesaikannya pelaporan tepat waktu

4 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

-

-

2010

2011

2012

(6)

(7)

(8)

UNIT ORGANISASI Peraturan Menteri Perindustrian R.I. PELAKSANA Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010 88 2013

2014

(9)

(10)

(15) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah


Peningkatan layanan perkantoran umum

b. Peningkatan koordinasi dan perumusan dan perencanaan, evaluasi dan laporan


- Tersedianya dokumen perencanaan dan


3

3

3

3

3

Jumlah Dokumen

35

35

35

35

35

Jumlah Laporan

5

5

5

5

5

Jumlah laporan

3

3

3

3

3

Jumlah SNI

14

14

14

14

14

penganggaran

- Tersedianya data IKM - Tersusunnya laporan pelaksanaan Terlaksananya perumusan kebijakan dan kerjasam Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan e Peningkatan kegiatan lintas sektor - Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan - Terlaksanany kegiatan promosi dan pemasaran * Alokasi per kegiatan dapat diusulkan untuk berubah sepanjang tidak melebihi alokasi per program 1) Termasuk dana Wakil Menteri c Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama d Peningkatan layanan Administrai Keuangan

Jumlah laporan

L1-17


-138NO (1) V

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

INDIKATOR

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

1 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I (Sumatera dan Kalimantan)

Efektifnya percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah melalui Fasilitasi Keindustrian Wilayah I

-

-

-

Prioritas Nasional a. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Prioritas Nasional 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha)

Meningkatnya fasilitasi pengembangan zona industri di KEK

b. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri c.

Fasilitasi Penetapan Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Wilayah I

d. Fasilitasi Penetapan, Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Wilayah I e. Koordinasi pelaksanaan Publik Private Partnership Wilayah I

2011

TARGET 2012

2013

2014

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri dan pengembangan kompetensi inti industri daerah dan industri unggulan provinsi

10%

10%

10%

10%

10%

Tersusunnya kebijakan dan program, penyusunan standar, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan industri di Wilayah I Indonesia Meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan industri di daerah melalui pengembangan kawasan industri Meningkatnya rasio industri di luar Pulau Jawa terhadap Pulau Jawa Tersusunnya roadmap pengembangan produk unggulan provinsi dan kompetensi inti industri Kab/Kota

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

Direktorat Pengembangan Fasilitasi Keindustrian Wilayah I

Dokumen Fasilitasi (AMDAL, master plan, detailed engineering disign/DED, Renstra, studi kelayakan ekonomis dan finasial dan kelembagaan) Sarana dan prasrana yang terbangun (jalan, gedung pengelolah kawasan, IPAL, dan pusat inovasi)

3 dokumen

Tersedianya rencana model pengembangan industri terpadu yang implementatif

Tersusunnya dokumen model pengembangan industri terpadu

Meningkatnya fasilitasi pengembangan kawasan industri Meningkatnya pengembangan kompetensi inti industri daerah Wilayah I

Tersusunnya Dokumen Fasilitasi (dokumen perencanaan) Tersusunnya Peta Panduan

Meningkatnya pengembangan kompetensi inti industri daerah Wilayah I

Tersusunnya Dokumen Peta Panduan

Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership Wilayah I

Tersusunnya Pedoman pelaksanaan P3

Terdukungnya lokasi yang layak untuk dikembangkan sebagai KEK

Prioritas Bidang Perekonomian a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan industri terpadu

2010

6 dokumen

6 dokumen

7 dokumen

1 sarana dan prasarana



2 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

75 peta panduan

70 peta panduan

25 peta panduan

25 peta panduan

5 peta panduan 5 peta panduan 5 peta panduan 5 peta panduan 1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

L1-18


-139NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2) 2 Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II (Jawa dan Bali )

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3) Efektifnya percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah melalui Fasilitasi Keindustrian Wilayah II

(4) -

-

-



2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tersusunnya kebijakan dan program, penyusunan standar, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan industri di Wilayah II Indonesia Meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan industri di daerah melaluli pengembangan kawasan industri Meningkatnya rasio industri di luar Pulau Jawa terhadap Pulau Jawa Tersusunnya roadmap pengembangan produk unggulan provinsi dan kompetensi inti industri Kab/Kota

Direktorat Pengembangan Fasilitasi Keindustrian Wilayah II


3 dokumen



1 dokumen

Meningkatnya fasilitasi pengembangan kawasan industri

Tersusunnya Dokumen Fasilitasi (dokumen perencanaan)

Meningkatnya pengembangan kompetensi inti industri daerah Wilayah II

Tersusunnya Peta Panduan

d. Fasilitasi Penetapan, Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Wilayah II



e. Koordinasi pelaksanaan Publik Private Partnership Wilayah II

Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership Wilayah II



b. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri

c.

Fasilitasi Penetapan Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Wilayah II

3 Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III ( Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)


5 dokumen

6 dokumen

6 dokumen



1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

63 peta panduan

70 peta panduan

25 peta panduan

25 peta panduan

6 peta panduan 4 peta panduan 4 peta panduan 4 peta panduan

Efektifnya percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah melalui Fasilitasi Keindustrian Wilayah III


-

-

-

Tersusunnya kebijakan dan program, penyusunan standar, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan industri di Wilayah III Indonesia Meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan industri di daerah melaluli pengembangan kawasan industri Meningkatnya rasio industri di luar Pulau Jawa terhadap Pulau Jawa Tersusunnya roadmap pengembangan produk unggulan provinsi dan kompetensi inti industri Kab/Kota

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

Direktorat Pengembangan Fasilitasi Keindustrian Wilayah III

L1-19


-140NO (1)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


3 dokumen

5 dokumen

6 dokumen

7 dokumen






1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Meningkatnya fasilitasi pengembangan kawasan industri Meningkatnya pengembangan kompetensi inti industri daerah Wilayah III


3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

55 peta panduan

60 peta panduan

25 peta panduan

25 peta panduan

Meningkatnya pengembangan kompetensi inti industri daerah Wilayah III


Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership Wilayah III Adanya Dukungan Manajemen, Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Tersusunnya Pedoman pelaksanaan P3 - Tersusunnya kebijakan pelaksanaan program pengembangan industri di kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia - Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan - Terselesaikannya pelaporan tepat waktu

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)




Prioritas Bidang Perekonomian a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan industri terpadu b. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri c.

Fasilitasi Penetapan Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Wilayah III

d. Fasilitasi Penetapan, Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Wilayah III e. Koordinasi pelaksanaan Publik Private Partnership Wilayah III 4 Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri


5 peta panduan 3 peta panduan 4 peta panduan 4 peta panduan

1 paket laporan

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

1 Pedoman

1 paket laporan

1 paket laporan

1 paket laporan

1 paket laporan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

L1-20


-141NO (1) VI

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

(4)

2010

2011

(6)

(7)

meningkatnya ekspor produk dan jasa industri ke manca negara

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

1 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral

INDIKATOR

TARGET 2012

2013

2014

(8)

(9)

(10)

100%

Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral

Terjalinnya kerjasama industri internasional wilayah I dan multilateral

Terwujudnya kerjasama internasional yang mengadopsi kepentingan sektor industri

Dokumen Rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral

paket kebijakan

0

4

4

4

4

b Partisipasi aktif dalam Forum kerjasama Internasional

Laporan Perkembangan kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral

jumlah laporan perkembangan kerjasama

1

5

5

5

5

c Monitoring dan evaluasi kerjasama industri Internasional wilayah I dan Multilateral

Laporan Kegiatan/monev perkembangan kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral Laporan analisa kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral Orang peserta peningkatan kemampuan SDM penangana Kerja Sama Industri Internasional Promosi Investasi industri internasional

Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan kerjasama industri internasional jumlah laporan analisa kerjasama industri internasional Jumlah orang

1

7

7

7

7

0

4

4

4

4

40

150

150

150

150

paket program promosi industri

0

5

5

6

7

Layanan manajemen Kinerja Direktorat Kerja Sama industri wilayah I dan Multilateral

Bulan layanan

0

12

12

12

12

Terjalinnya kerjasama industri internasional Wilayah II dan Regional


Dokumen Rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional

paket kebijakan

0

4

4

4

4


Laporan Perkembangan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional


1

4

4

4

4

c Monitoring dan evaluasi kerjasama industri Internasional wilayah II dan Regional

Laporan Kegiatan/monev perkembangan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional Laporan analisa kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional Orang peserta peningkatan kemampuan SDM penangana Kerja Sama Industri Internasional Promosi Investasi industri internasional


1

4

4

4

4

Prioritas Kementerian/Lembaga a Penyusunan rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayh I dan Multilateral

d Identifikasi dan analisa kerjasama industri Internasional Wilayah I dan Multilateral e Peningkatan SDM dalam penanganan kerjasama Industri internasional f Partisipasi aktif dalam promosi investasi dan pemasaran produk g Dukungan operasional kerja Ditjen KII Wilayah I dan Multilateral

2 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional Prioritas Kementerian/Lembaga a Penyusunan rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional

d Identifikasi dan analisa kerjasama industri Internasional wilayah II dan Regional e Peningkatan SDM dalam penanganan kerjasama Industri internasional f Partisipasi aktif dalam promosi investasi dan pemasaran produk g Dukungan operasional kerja Ditjen KII wilayah II dan Regional

3 Peningkatan Ketahanan Industri


Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral

0

4

4

4

4

0

180

180

180

180


0

3

3

4

5

Layanan manajemen Kinerja Direktorat Kerja Sama industri wilayah II dan Regional

Bulan layanan

0

12

12

12

12

Terlaksananya penanganan hambatan kerjasama Industri Internasional dan pengamanan industri di dalam negeri

Terwujudnya kerjasama industri internasional yang mengadopsi kepentingan sektor industri

Direktorat Ketahanan Industri

L1-21


-142NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Prioritas Kementerian/Lembaga a Penyusunan kebijakan ketahanan industri dari pengaruh globalisasi b Identifikasi dan analisa hambatan Industri dalam negeri di pasar internasional c Identifikasi dan analisa penanganan hambatan kerjasama industri internasional d Analisis kinerja dan pengamanan industri dalam negeri e Monitoring dan evaluasi penangana ketahanan industri internasional f Peningkatan SDM dalam penanganan kerjasama Industri internasional g Dukungan operasional kerja Ditjen KII wilayah II dan Regional 4 Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerjasama internasional Laporan identifikasi hambatan kerja sama den industri dalam negeri

paket kebijakan

0

4

4

4

4

Jumlah Lapora identifikasi hambata kerjasama industri internasional

0

2

2

2

2

Laporan analisa penanganan hambatan kerja sama industri internasional laporan analisa kinerja dan pengamanan industri dalam negeri Laporan kegiatan/monev bidang ketahanan industri internasional Orang Peserta Peningkatan kemampuan SDM penanganan ketahanan industri Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Ketahanan Industri

Jumlah paket kajian

0

2

2

2

2

Jumlah paket kajian

0

1

1

1

2

Jumlah laporan evaluasi

1

2

2

2

2

Jumlah orang

0

100

120

120

125

Bulan layanan

0

12

12

12

12

Tersedianya dukungan fasilitasi dan koordinasi kerjasama industri internasional

Terwujudnya kerjasama industri internasional yang mengadopsi kepentingan sektor industri Bulan penyelenggaraan pelayanan perkantoran Dokumen Perencanaan Pelayanan perkantoran

12

12

12

12

12

2

2

2

2

2


Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

a

Operasional Layanan perkantoran

Layanan Perkantoran

b

Penyusunan program dan anggaran Ditjen Kerjasama Industri Internasional

Dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Kerja Sama Industri Internasional

c

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Kerjasama Internasional

Laporan kegiatan/koordinasi/pembinaan dan tindak lanjut/monev bidang kerja sama industri internasional

Jumlah Laporan kegiatan

8

15

18

19

20

d

Penyusunan Kebijakan teknis Kerja Sama Industri internasional

Rekomendasi dukungan kebijakan teknis Kerja Sama Industri Internasional

Jumlah rekomendasi

0

1

1

1

1

L1-22


-143NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

INDIKATOR (4)

Tersusunnya Kebijakan Standardisasi Industri

Tersusunnya Kebijakan serta pengembangannya dan terlaksananya penyiapan perumusan kebijakan standardisasi, Rancangan SNI, kaji ulang dan revisi SNI, penyiapan pemberlakuan SNI secara wajib

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Peningkatan Standardisasi Industri

Meningkatnya RSNI

Jumlah RSNI

b.

Meningkatnya pemberlakuan SNI wajib

Permen SNI wajib

Terwujudnya pengkajian kebijakan dan iklim usaha industri

Tersusunnya konsepsi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka menciptakan iklim perlindungan industri yang wajar, iklim pengembangan usaha industri yang sehat, iklim untuk mendorong ekspor hasil industri

Penerapan standardisasi, akreditasi dan peningkatan mutu industri unggulan berbasis Iptek

2 Pengkajian Kebijakan, dan Iklim Usaha Industri

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik.

VII PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM, DAN MUTU INDUSTRI

1 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

2010

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

100%

Pusat Standardisasi

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

Pusat Pengkajian Kebijakan, dan Iklim Usaha Industri

Prioritas Kementerian/Lembaga a.

Peningkatan Iklim Usaha Industri

Membaiknya iklim usaha di sektor industri

Kelompok/bidang Industri

30

30

30

30

30

b.

Peningkatan Investasi Industri

Meningkatnya investasi di sektor industri

Paket rumusan kebijakan

10

10

10

10

10

c.

Pemodelan dan analisis industri

Efektifitas dan efisiensi produksi cabang industri tertentu untuk meningkatkan daya saing

Model sistem pasok, produksi dan pemasaran

3

3

3

3

3

d.

Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal

Meningkatnya pembangunan sistem informasi yang terintegrasi

Unit Pengguna

150

150

150

150

150

3 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

-

-

-

Perumusan kebijakan, serta penelitian dan pengembangan lingkungan industri, energi dan diversifikasi hasil riset Terdapatnya peta sumber daya lingkungan hidup energi baru dan yang terbarukan pada sektor industri Terlaksananya penelitian dan pengembangan lingkungan industri hijau

Pusat Pengkajian Lingkungan Hidup dan Industri Hijau

L1-23


-144NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Khusus

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tersedianya konsep kelayakan pengembangan kawasan ekonomi khusus

Rekomendasi usulan penetapan

1

2

3

1

2

b.

Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Inti

Meningkatnya pengembangan kawasan industri berbasis kompetensi inti

Kebijakan-kebijakan teknis

5

5

7

7

7

c.

Pengembangan Lingkungan Industri

Meningkatnya industri berwawasan lingkungan

Dokumen konsep Green Industry

1

1

1

1

1

d.

Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi industri

Meningkatnya efisiensi energi di industri

Penyusunan road map konservasi dan diversifikasi energi

2

2

2

2

2

e.



Dokumen Kebijakan/Peraturan

1

1

1

1

1

2%/tahun

2%/tahun

2%/tahun

3%/tahun

3%/tahun

Tingkat pengurangan emisi CO2 4 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Kajian dan pendirian pusat industri teknologi Baru

Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan Jasa Industri

Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak kekayaan Intelektual dan Jasa Industri

Tersedianya kajian dan berdirinya pusat industri

Jumlah kajian dan Jumlah pusat industri teknologi tinggi

Pusat Pengkajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan Jasa Industri 1

1

1

1

1

200

225

250

275

300

b.

Peningkatan kerjasama dan promosi industri teknologi Baru

Memberdayakan potensi industri nano teknologi

Jumlah SDM

c.

Menyebarluaskan hasil litbang di bidang industri dan HKI

Meningkatnya hasil litbang yang dipatenkan

Hasil litbang yang dipatenkan

5

5

5

5

5

d.

Mendorong pengembangan dan peningkatan inovasi industri

Terwujudnya pilot project, pusat inkubator nano teknologi dan aliansi strategis serta terpilihnya hasil litbang teknologi industri bagi dunia usaha

Teknologi

9

9

9

9

9

5 Penyusunan dan Evaluasi Program Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Terwujudnya kualitas program yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya termasuk dalam implementasinya

-

-

-

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Penyusunan Program Kegiatan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri b.

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan Badan Pengkajian Kebijakan iklim dan Mutu Industri

6 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan JPT

Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Tersusunnya Program Kegiatan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Tersusunnya Evaluasi Program Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

Sekretariat Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Terwujudnya kebijakan dan program BPKIMI yang berkelanjutan

KPJM dan Rencana Kerja BPKIMI

2

2

2

2

2

Teridentifikasinya permasalahan iklim dan mutu industri sebagai masukan penyusunan kebijakan dan program BPKIMI

Jumlah dokumen monev

13

13

13

13

13

Terwujudnya litbang teknologi baru, dan terlaksananya pelayanan teknis sertifikasi industri

-

Jumlah pelayanan teknis yang dihasilkan Jumlah kerjasama dengan dunia industri Jumlah hasil litbang baru


Balai Besar dan Baristand

L1-24


-145NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Penelitian dan pengembangan teknologi industri

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Terwujudnya hasil litbang industri baru sebagai upaya peningkatan daya industri

Jumlah hasil litbang teknologi baru

200

228

241

250

256

Terwujudnya kerjasama litbang dengan antar Badan Penelitian, PT, Dunia Usaha

Jumlah kerjasama itbang dan rancangbangun

100

129

154

178

210

b.

Pelayanan Teknis pengujian industri

Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah JPT

58.630

63.264

67.969

73.383

79.654

c.

Peningkatan Standardisasi Industri Daerah

Meningkatnya RSNI

Jumlah RSNI

86

120

139

143

155


L1-25


-146NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

VIII PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014


(3)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Terlaksananya program dan kegiatan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku, terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, trnasparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta terwujudnya Good Governance dan Clean Government, melalui Pelaksanaan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Program/kegiatan, Reviu LK/BMN, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Dukungan Manajemen/Teknis Lainnya

Tersusunnya norma, standar, kriteria dan prosedur pengawasan yang efektif, tersedianya hasil pengawasan yang berkualitas, serta tercapainya peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian.

498 Unit/lap

576 Unit/lap

582 Unit/lap

600 Unit/lap

618 Unit/lap

Inspektorat Jenderal

Terlaksananya Pengawasan Kinerja, Monev Pengembangan Industri, reviu Lap Keuangan/BMN, Pemeriksaan Khusus dan Monev Program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri oleh Inspektorat I

70 Unit/lap

84 Unit/lap

85 Unit/lap

89 Unit/lap

93 Unit/lap

Inspektorat I

Terlaksananya Pengawasan Kinerja, Monev Pengembangan Industri, reviu Lap Keuangan/BMN, Pemeriksaan Khusus dan Monev Program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri oleh Inspektorat II

70 Unit/lap

84 Unit/lap

85 Unit/lap

89 Unit/lap

93 Unit/lap

Inspektorat II

Terlaksananya Pengawasan Kinerja, Monev Pengembangan Industri, reviu Lap Keuangan/BMN, Pemeriksaan Khusus dan Monev Program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri oleh Inspektorat III

70 Unit/lap

84 Unit/lap

85 Unit/lap

89 Unit/lap

93 Unit/lap

Inspektorat III

- Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Industri di Pusat dan Prov/Kab/Kota - Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal - Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri - Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

2.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II


3.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III

- Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Industri di Pusat dan Prov/Kab/Kota - Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal

L1-26


-147NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Terlaksananya Pengawasan Kinerja, Monev Pengembangan Industri, reviu Lap Keuangan/BMN, Pemeriksaan Khusus dan Monev Program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri oleh Inspektorat IV

70 Unit/lap

84 Unit/lap

85 Unit/lap

89 Unit/lap

93 Unit/lap

Inspektorat IV

- Layanan fasilitasi perkantoran dan dukungan manajemen /teknis Inspektorat

Terselenggaranya Pengelolaan dan fasilitasi serta dukunganPelaksanaan Program Pengawasan Inspektorat Jenderal

218 Unit/lap

240 Unit/lap

242Unit/lap

244 Unit/lap

246 Unit/lap

Sekretariat Inspektorat Jenderal

- Pembayaran Gaji/Tunjangan/Uang makan, Lembur Inspektorat Jenderal

Terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan lembur pegawai Inspektorat Jenderal

- Operasional perkantoran ketatalaksanaan dan layanman birokrasi

Terpeliharanya sarana kerja/ kantor, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran, tertib ketatalaksanaan dan layanan birokrasi

- Pembinaan dan Pengembangan SDM Pengawasan serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- Peningkatan sistim informasi pengawasan, penyusunan kebijakan/Pedoman Pengawasan, Sarana Kerja/Kantor dan Pendataan Bahan Pengawasan serta Pembinaan/Konsultasi Pengawasan Internal Kementerian

Meningkatnya kemampuan aparat pengawasan dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut Tersedianya sistem informasi pengawasan dan sarana kerja, penyempurnaan kebijakan/pedoman pengawasan, updating data bahan pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan

- Koordinasi pelaksanaan pengawasan / Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan aparat pengawasan internal Pemerintah (APIP) serta Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Kementerian.

Terkoordinasinya Kegiatan Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan kementerian

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3)


- Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri - Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 4.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV


5.

Dukungan Manajemen, Pembinaan dan Tindak Lanjut Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

L1-27


-148NO (1) IX

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

2 Pengembangan SDM Industri

3 Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional

4 Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumahtanggaan

5 Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Hukum dan Organisasi

INDIKATOR (4)

2010

2011

(6)

(7)

terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unitunit organisasi di lingkungan Kementerian

TARGET 2012

2013

2014

(8)

(9)

(10)

100%

Sekretariat Jenderal

Peningkatan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran sektoral, program investasi, kerjasama lintas sektoral dan regional serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian

tercapainya peningkatan kualitas perencanaan

5

5

5

5

5

tercapainya peningkatan kualitas pelaporan

5

5

5

5

5

Peningkatan koordinasi, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian, sistem informasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian

Dokumen pengelolaan urusan kepegawaian

34

34

34

35

36

Layanan Manajemen Kinerja

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

7 laporan

Peningkatan pengelolaan keuangan dan inventarisasi kekayaan milik negara Kementerian,serta predikat WTP bagi Kementerian Perindustrian terus bertahan Terbayarkannya Gaji, Honorarium dan vakasi Pegawai

status WTP (unit)

57

57

57

57

57

Persentase pembayaran gaji tepat waktu (3 hari kerja)

100

100

100

100

100

Pemutakhiran data barang milik negara yang paling mutakhir

jumlah daerah

9

9

9

9

9

Peningkatan Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumahtanggaan

Terselenggaranya layanan administrasi dan Ketatausahaan pimpinan dan Kementerian

80

85

90

95

100

Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

7 Jenis

Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

420 orang petugas keamanan





Jumlah Peraturan Perundangundangan Bidang Industri

50 Peraturan Perundangundangan




Jumlah Kajian Hukum Bidang Industri

2 Kajian

2 Kajian

2 Kajian

2 Kajian

1 Aplikasi

1 Aplikasi

1 Aplikasi

1 Aplikasi

1 Aplikasi

550 Instansi

550 Instansi

550 Instansi

550 Instansi

550 Instansi

Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan Bidang

Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi Peraturan Perundangundangan

Database Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yang Up to Date Jumlah Peraturan Perundangundangan Bidang Industri yang Dipublikasi


50 Peraturan Perundangundangan 2 Kajian

Biro Perencanaan

Biro Kepegawaian

Biro Keuangan

Biro Umum

Biro Hukum dan Organisasi

L1-28


-149NO (1)


OUTCOME/OUTPUT (3) Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum

Peningkatan Koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana

INDIKATOR (4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Jumlah Perkara Hukum yang Diadvokasi

6 Perkara

6 Perkara

6 Perkara

6 Perkara

6 Perkara

Jumlah Masalah Hukum yang disuluh

1 Masalah Hukum

1 Masalah Hukum

1 Masalah Hukum

1 Masalah Hukum

1 Masalah Hukum

1 Peraturan Ortaker Unit Organik

1 Peraturan Ortaker Unit Pelaksana Teknis

1 Peraturan Pedoman Penataan Kelembagaan dan ketatalaksanaa n

1 Peraturan Ortaker Unit Pendidikan

Jumlah Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang Efektif dan Efisien

Jumlah Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian


1 Kajian Kinerja 1 Kajian Kinerja 1 Kajian Kinerja 1 Kajian Kinerja Unit Organik Unit Organik Unit Organik Unit Organik 1 Kajian Kinerja 2 Kajian Kinerja 3 Kajian Kinerja Unit Pelaksana Unit Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Teknis Teknis 1 Kajian Kinerja 2 Kajian Kinerja 3 Kajian Kinerja Unit Pendidikan Unit Pendidikan Unit Pendidikan

6 Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal

7 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

Prosentase Unit Organisasi yang Menerapkan Budaya Kerja 5K

80%

85%

90%

95%

100%

Prosentase Unit Organisasi yang Menerapakan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001 - 2008

5%

25%

50%

75%

100%

Terlaksananya pembinaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, sistim jaringan informasi dan pelayanan data/informasi industri

jumlah data perusahaan

4000

4000

4000

4000

4000

jumlah produk yang telah terverifikasi (perusahaan)

390

390

390

390

360

Terlaksananya pencitraan, pengelolaan layan publik, hubungan antar lembaga, publikasi dan penyebarluasan informasi kebijakan industri, ketatausahaan dan manajemen kinerja

Jumlah pelayanan publik 23.500 orang

-

4500 orang

6000 orang

6500 orang

6500 orang

Jumlah penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral, lembaga tinggi negara dan sosialisasi kebijakan informasi sektor industri sebanyak 130 kali

-

25 kali

30 kali

35 kali

40 kali

Jumah informasi industri yang dipublikasikan 129500 Jumlah pelayanan ketatausahaan dan manajemen kinerja 250 orang

-

22,000.0

32,500.0

35,000.0

40,000.0

-

55

60

65

70

Pusat Data dan Informasi

Pusat Komunikasi Publik

L1-29


-150NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

8 Peningkatan Kualitas SDM Industri a. Peningkatan Kompetensi SDM Industri

b. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri

c.

Peningkatan Layanan Manajemen Kinerja Pendidikan dan Pelatihan

d. Peningkatan Administrasi Kegiatan dan Pembinaan SDM Industri

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional I Medan

(7)

(8)

(9)

(10)

1930 orang

2700 orang

3000 orang

3200 orang

3500 orang

4 Koordinasi dan Fasilitasi




Penguatan kelembagaan pelatihan dan pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana lembaga diklat dan tata kelola manajemen yang baik

8 unit layanan

8 unit layanan

8 unit layanan

8 unit layanan

8 unit layanan

Terciptanya SDM industri ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri Terciptanya SDM industri ahli siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri

Jumlah lulusan SDM ahli madya sebanyak 7670 orang Jumlah lulusan SDM terampil sebanyak 7150 orang

1360 orang

1450 orang

1540 orang

1620 orang

1700 orang

1100 orang

1250 orang

1400 orang

1600 orang

1800 orang

Meningkatnya kinerja pendidikan dan pelatihan SDM Industri


Meningkatnya pelayanan Diklat SDM Industri

Indek kepuasan pelanggan meningkat (skala 1 - 5) Tersedianya Laporan Tugas Pokok dan Fungsi Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan

12 Bulan Layanan - 25 Unit 3

12 Bulan Layanan - 25 Unit 3.5

12 Bulan Layanan - 25 Unit 4



250 Laporan

250 Laporan

250 Laporan

250 Laporan

250 Laporan

100 Dokumen

100 Dokumen

100 Dokumen

100 Dokumen

100 Dokumen

Mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja pendidikan dan pelatihan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional I Medan

-

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional II Padang

-

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional III Jakarta

-

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional IV Yogyakarta

-

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional V Surabaya

-

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional VI Denpasar

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional VII Makassar

(6)


-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional VI Denpasar

2014

15 Koordinasi dan fasilitasi

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional V Surabaya

2013

Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDM Industri

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional IV Yogyakarta

TARGET 2012

Jumlah SDM Aparatur dan SDM Indutri telah mengikuti diklat sebanyak 14330 orang

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional III Jakarta

2011

Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur dan SDM Industri

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional II Padang

2010

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional VII Makassar

-

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri

Jumlah aparat yang kompeten dan berkualitas Jumlah kerjasama dengan dunia industri Jumlah PNBP yang dihasilkan

Balai Diklat Industri Regional I Medan


Balai Diklat Industri Regional II Padang


Balai Diklat Industri Regional III Jakarta


Balai Diklat Industri Regional IV Yogyakarta


Balai Diklat Industri Regional V Surabaya


Balai Diklat Industri Regional VI Denpasar

umlah aparat yang kompeten dan berkualitas Jumlah kerjasama dengan dunia industri Jumlah PNBP yang dihasilkan

Balai Diklat Industri Regional VII Makassar

L1-30


-151NO (1) X

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pembangunan, pengadaan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja

- Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Sekretariat Jenderal

Terkelolanya sarana prasarana kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai (%)

100

100

100

100

100

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja

Peningkatan sarana dan prasarana kerja

80

85

90

95

100

terlaksananya perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, pengawasan serta evaluasi penggunaan kebutuhan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian

- Pelaksanaan Lelang sesuai dengan waktu yang direncanakan (%)

100

100

100

100

100

Biro Umum

Unit Layanan Pengadaan

L1-31


-152-

2. KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2010-2014 NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

TOTAL PAGU I.

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

- Jumlah persentase industri yang berhasil pulih

2010

PROYEKSI ANGGARAN 2011 2012

(Rp. 000,-) 2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1,564,455,743

2,240,113,178

2,581,264,699

2,986,213,649

3,471,245,697

387,500,000

445,625,000

512,468,750

589,339,063

15,348,500

19,159,670

142,500,000

159,500,000

164,000,000 Direktorat Industri Material Dasar Logam

900,000

5,936,670

22,000,000

29,500,000

36,000,000

900,000

671,360

4,500,000

6,000,000

7,500,000

- Tumbuhnya industri alumina dengan kapasitas 1 juta ton per tahun dan meningkatnya kapasitas industri peleburan menjadi 500 ribu ton pertahun serta industri alloy ingot dengan kapsitas 200 ribu ton pertahun (laporan fasilitasi pengembangan industri alumin - Tumbuhnya industri pengolahan nikel (feronikel) dengan kapasitas 1 juta ton pertahun (laporan fasilitasi pengembangan industri nikel dan dokumentasi rekomendasi kebijakan pengembangan)

4,571,600

9,000,000

12,000,000

15,000,000

405,400

4,500,000

6,000,000

7,500,000

- Meningkatnya daya saing industri material dasar logam (laporan penguatan struktur industri melalui klaster dalam rangka peningkatan daya saing)

288,310

3,000,000

4,500,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

Tumbuh dan kuatnya struktur industri material dasar Logam

- Pada tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi dapat mencapai pulih 100%

-

Berkembangnya klaster industri baja

- Tumbuhnya industri pengolahan bijih besi dengan kapasitas 4 juta ton per tahun (laporan fasilitasi pengembangan industri pengolahan bijih besi)

Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan Klaster Industri Baja

Kementerian Perindustrian

345,276,777

- Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri 1 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam


- Tersebarnya pertumbuhan industri material dasar logam ke seluruh wilayah indonesia (rekomendasi lokasi khusus pengembangan industri material dasar logam)

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

L2-1


-153NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Menumbuhkan industri baja hulu, baja khusus dan stainless steel

Tumbuhnya industri baja hulu, baja khusus dan stainless steel, melalui : 1 Pembentukan Pusat Pengembangan Teknologi Besi Baja

- Terbentuknya Pusat Pengembangan Teknologi Besi Baja (Persentase Kemajuan Pembentukan Unit Pustek Baja)

2 Peningkatan kapasitas produksi bahan baku industri logam hulu dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang berbasis klaster Industri

- Meningkatnya kapasitas produksi industri logam hulu berbasis bahan baku lokal berdasarkan system klaster (perusahaan industri logam hulu terfasilitasi)

3 Fasilitasi kemitraan antara industri hulu dan hilir untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri baja hilir

- Terbentuknya embrio klaster baja baru (rekomendasi terbentuknya klaster industri baja)

2010 (6)

PROYEKSI ANGGARAN 2011 2012 (7)

(8)

(Rp. 000,-) 2013 (9)

2014 (10)

11,214,000

7,724,300

110,000,000

118,000,000

114,500,000

1,200,000

2,281,420

37,500,000

38,000,000

40,000,000

4,000,000

2,700,000

10,000,000

15,000,000

5,000,000

6,014,000

2,289,700

20,500,000

21,000,000

22,000,000


4 Peningkatan investasi pada industri - Meningkatnya jumlah investasi pada material dasar logam melalui penyusunan industri logam (laporan profil investasi data/pemetaan potensi investasi) 5 Pengembangan industri baja khusus, stainless steel dan baja hilir

b. Mempercepat penerapan standar dan menekan impor baja kualitas rendah

c.

Mendorong peningkatan daya saing, efisiensi energi dan penurunan emisi CO2

Terwujudnya percepatan penerapan standar dan menekan impor baja kualitas rendah

- Berkembangnya industri baja khusus, stainless steel dan baja hilir (rekomendasi kebijakan pengembangan industri) - Pengembangan dan pembinaan SNI produk logam

1 Penyusunan dan Penerapan SNI Wajib Produk Material Dasar Logam

Terlaksananya Implementasi SNI Wajib Produk Material Dasar Logam (Regulasi Teknis SNI Wajib)

2 Penyusunan RSNI Produk Industri Material Dasar Logam

RSNI Produk Industri Material Dasar Logam (RSNI)

3 Pembinaan Teknis Dalam Rangka Sertifikasi SNI Wajib Produk Material Dasar Logam

Perusahaan yang mendapatkan Pembinaan Teknis dalam rangka Sertifikasi SNI Wajib Produk Industri Material Dasar Logam (Bintek Perusahaan)

Meningkatnya daya saing, efisiensi energi dan penurunan emisi CO2 1 Pengembangan Kawasan Industri

2 Pengembangan Iklim Usaha

- Berkembangnya kawasan industri yang terintegrasi (persentase kemajuan fasilitasi pembentukan kawasan industri yang terintegrasi) - Berkembangnya iklim usaha industri material dasar yang kondusif (laporan rekomendasi kebijakan pengembangan iklim usaha)

L2-2


-154NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

(4)

3 Pengembangan Kerjasama Industri

- Meningkatnya kerjasama dalam rangka pengembangan industri (dokumentasi optimalisasi kerjasama industri)

4 Konversi Energi

- Terciptanya optimalisasi penggunaan energi (laporan fasilitasi konversi energi)

5 Efesiensi Energi dan Pengurangan Emisi CO2

d. Menumbuhkan industri alumina, Copper cathode baru, dan industri hilir aluminium

INDIKATOR

2010 (6)


(8)

(Rp. 000,-) 2013 (9)

2014 (10)


- Terciptanya efesiensi dengan pedoman teknis mengenai efesiensi energi dan pengurangan CO2 (laporan/dokumentasi efesiensi energi dan pengurangan emisi CO2)

Tumbuhnya industri alumina, Industri Aluminium Intermediate dan Ekstrusi serta industri hilir aluminium

453,180

1 Pengembangan industri aluminium terpadu (pembangunan industri alumina berbahan baku lokal (Smelter Grade Alumina) dan Industri Aluminium Smelter (Aluminium Ingot Primer dan Molten Aluminium), industri aluminium antara industri aluminium die casting)

- Bertumbuhnya industri aluminium terpadu (pembangunan industri alumina berbahan baku lokal (Smelter Grade Alumina) dan Industri Aluminium Smelter (Aluminium Ingot Primer dan Molten Aluminium), industri aluminium antara industri aluminium die casting) (lap

2 Pengembangan Industri Aluminium Intermediate dan Ekstrusi

- Bertumbuhnya Industri Aluminium Intermediate dan Ekstrusi (dokumentasi kebijakan pengembangan industri aluminium intermediate dan ekstrusi)

3 Fasilitasi Pengembangan Institusi/ lembaga Pendukung Klaster Industri Aluminium

- Terbentuknya Pusat Design dan Rekayasa Teknologi Aluminium (Persentase Kemajuan Pembentukan Unit Pusat Design dan Rekayasa Teknologi Aluminium)

37,500,000

38,000,000

40,000,000

L2-3


-155NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2) e

Menumbuhkan Klaster industri Nikel (Ferronikel)

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3)

(4)

2010 (6)


Tumbuhnya Klaster Industri Nikel (Ferronikel) 1 Pengembangan kawasan klaster industri Nikel terpadu (Ferronikel)

Tersedianya database tentang potensi industri inti, industri pendukung dan terkait serta Potensi SDA, SDM, Infrastruktur dan kelembagaan Daerah. (laporan database tentang potensi pengembangan klaster nikel)

2 Pengembangan lembaga klaster industri Nikel terpadu (Ferronikel)

Terbentuknya POKJA dan Tim Klaster industri Nikel terpadu (Ferronikel ) (persentase kemajuan pembentukan)

a. Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar


b. Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri Material Dasar


Laporan dalam rangka peningkatan daya saing industri material dasar logam Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Iklim Usaha

c.

Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Material Dasar Logam Mengembangkan industri logam dengan program yang terarah dan terstruktur.

Kegiatan Pendukung

Peningkatan Kompetensi SDM Industri Material Dasar Logam d. Penyusunan Program dan Evaluasi Program Direktorat Industri Material Dasar Logam

(9)

2014 (10)

4,500,000

6,000,000

7,500,000

3,234,500

5,498,700

10,500,000

12,000,000

13,500,000

1,120,000

1,240,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

900,000

1,958,700

2,500,000

3,000,000

3,500,000

514,500

1,300,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

700,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Peserta Pelatihan Dalam Rangka Pengembangan Kompetensi SDM Program & Evaluasi

23,850,000

2 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia

(8)

(Rp. 000,-) 2013

56,200,000

67,450,000

65,250,000

69,750,000

Dasar Prioritas Nasional a. Revitalisasi Industri Pupuk (Prioritas Nasional 5)

16,950,000 -

Fasilitasi pembangunan revitalisasi 6 pabrik pupuk

- Jumlah pabrik urea yang terfasilitasi pembangunan revitalisasinya

-

Subsidi bunga untuk pinjaman (10%)

- Jumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjaman

-

Penambahan penyertaan modal negara (PMN) Koordinasi pengamanan pasokan bahan baku gas bumi

- Jumlah pabrik urea yang diberikan PMN - Jumlah pabrik urea yang di koordinasikan pengamanan pasokan gasnya

-

32,800,000

27,500,000

27,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

800,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

800,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

Koordinasi pengamanan produksi pupuk - Terpenuhinya target produksi pupuk dalam rangka ketahanan pangan nasional

-

Fasilitasi pembangunan restrukturisasi 5 - Jumlah pabrik NPK yang terfasilitasi pabrik pupuk NPK restrukturisasinya

-

Fasilitasi koordinasi pengamanan pasokan bahan baku revitalisasi industri pupuk

- Kesepakatan ketersediaan bahan baku industri pupuk (Fosfat dan Kalium) dari 5 negara

1,200,000

-

Penyusunan master plan pengembangan industri pupuk NPK

- Dokumen master plan

2,000,000

-

Pembangunan 1 pabrik pupuk NPK

- Jumlah pabrik pupuk NPK

-

Pembangunan pabrik pupuk organik

- Jumlah pabrik pupuk organik

5,400,000

12,300,000

-

Penyusunan pemetaan potensi bahan baku industri pupuk organik di daerah

- Jumlah Kabupaten yang terpetakan potensi bahan baku pupuk organiknya

3,500,000

5,000,000

Direktorat Industri Kimia Dasar

27,500,000

1,300,000

-


L2-4


-156NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

OUTCOME/OUTPUT

(2)

INDIKATOR

(3)

b. Pengembangan klaster industri berbasis migas, kondesat (Prioritas Nasional 8 : Energi)

(4)

Berkembangnya klaster industri berbasis migas

Klaster Jawa Timur dan Klaster Kalimantan Timur, Banten

Fasilitasi pembangunan rafinery, olefin dan aromatik Tersusunnya model dan kebijakan (usulan) pemberian insentif (termasuk studi banding ke negara lain) Subsidi bunga untuk pinjaman pembangunan rafinery (5%)

Jumlah rafinery

Subsidi bunga untuk pinjaman pembangunan pabrik olefin (5%)

Jumlah pabrik Olefin diberikan subsidi bunga pinjaman

Subsidi bunga untuk pinjaman pembangunan pabrik aromatik (5%)

Jumlah pabrik Aromatik diberikan subsidi bunga pinjaman

Roadshow pengadaan bahan baku (termasuk pemenuhan kebutuhan kondensat untuk TPPI, crude untuk 3 refinery, dll Kajian Pembangunan Refinery di Jatim Rancangan Pembangunan Refinery di Jatim, Banten,dan Kaltim

Kesepakatan ketersediaan bahan baku

Menteri tentang SNI Wajib Kimia Dasar b. Koordinasi Penerapan dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan iklim

(8)

(9)

(10)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

800,000

800,000

800,000

500,000

500,000

500,000

1,000,000

Penyusunan kebijakan dan sosialisasi Business Plan Industri Petrokimia

Tersusunnya Business Plan pengembangan industri petrokimia Nasional dan Tersosialisasinya Business Plan Pengembangan Industri Petrokimia Nasional Program kerja

Terbangunnya Center of exellence Industri Petrokimia di Banten

DED Centre of Exellence

-

Tersusunnya SNI Baru , Revisi SNI

Jumlah SNI Baru, Revisi

-

Tersusunnya 1 konsep Peraturan Menteri

Konsep Peraturan SNI Industri Kimia Dasar

Teknologi yang sudah dan akan

Jumlah teknologi baru yang diterapkan

4,000,000

350,000

800,000

3,000,000 6,900,000 500,000

640,000

23,400,000 2,900,000

39,950,000 3,200,000

37,750,000 3,000,000

42,250,000 3,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

diterapkan pada industri kimia Dasar Usulan kebijakan harmonisasi tarif bea

Kebijakan iklim usaha untuk

masuk ik Dasar.

industri kimia dasar

d. Program Pelaksanaan Otoritas Nasional Senjata Kimia

Pelaksanaan Otoritas Nasional

Otoritas Nasional

500,000

1,500,000

2,000,000

e.

Tersusunnya draft RUU

800,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1500000

Tersusunnya program kegiatan tahun

Tersusunnya Draft Final RUU tentang Bahan Kimia Tersusun dan terlaksananya

500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

akan datang serta tercapainya

program kegiatan Industri Kimia

program di tahun berjalan

Dasar

usaha untuk industri kimia Dasar

Finalisasi Penyempurnaan RUU Bahan Kimia

f. Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan Direktorat Industri Kimia Dasar


1,300,000

Dokumen Kajian

Prioritas Kementerian/Lembaga

Produk Industri Kimia Dasar serta Peraturan

(7)

Kajian Bahan Baku Alternatif Petrokimia

Jumlah komoditi

2014

900,000

Model dan kebijakan pemberian insentif untuk pengembangan industri petrokimia Jumlah refinery

Promosi investasi pengembangan industri petrokimia

(Rp. 000,-) 2013

(6)

1,500,000

Tersusunnya program kerja pengembangan Litbang dan SDM industri petrokimia


400,000

Dokumen Kajian Tersusunnya Feasibillity Study pembangunan kilang minyak (refinery) di Jawa Timur Kebijakan alokasi bahan baku

Koordinasi Pengalokasian Bahan Baku Migas dan Kondensat di Jatim dan Kaltim

a. Penyusunan Revisi dan Monitoring SNI Wajib

2010

L2-5


-157NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

OUTCOME/OUTPUT

(2) g. Partisipasi industri kimia Dasar dalam rangka fora kerjasama internasional dan

(3)

(4)

2010

2014

(7)

(8)

(9)

(10)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,500,000

1,500,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Rekomendasi

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Laporan

1,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

Jumlah pabrik propelan

2,000,000

2,000,000

3,000,000

Termanfaatkannya bahan baku nabati

Studi

2,000,000

2,000,000

3,000,000

Data Investasi

Laporan

2,000,000

3,000,000

5,000,000

Tersusunnya data/statistik industri

Laporan Data/statistik

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,250,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

750,000

750,000

750,000

750,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

Pertemuan Internasional

dalam fora kerjasama


internasional Tersusunnya laporan

Tersusunnya laporan kinerja Industri

Tersusunnya laporan kinerja

Kimia Dasar

Industri Kimia Dasar

j. Kaji Tindak Penanganan Issue-issue Aktual

Solusi penanganan issue-issue

Laporan solusi

800,000

Industri Kimia Dasar k. Penyusunan Konsep Dasar Rule Of Origin

Konsep dasar ROO

Konsep dasar

600,000

Informasi Bioteknologi di industri

Laporan

500,000

kerjasama industri

Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing

Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing

(Rp. 000,-) 2013

(6)

Tersusunnya laporan partisipasi

Laporan kerjasama industri

i. Penyusunan Kinerja Industri Kimia Dasar


800,000

Laporan hasil

organisasi lainnya h. Peningkatan Kerjasama industri Kimia Dasar

INDIKATOR

760,000

(ROO) Produk Industri Kimia Dasar l. Pengembangan Bioteknologi Pada Industri Kimia Dasar m. Pengembangan Industri Pestisida Nasional Pemanfaatan Bahan Baku Nabati

kimia Dasar Rekomendasi kebijakan pengembangan industri pestisida berbahan baku nabati.

n. Kajian Pemanfaatan Bahan Baku Nabati untuk Industri Farmasi o. Monitoring dan evaluasi pemberian rekomendasi IP Limbah Non B3 (sisa,

Informasi nabati yang bisa dimanfaatkan untuk industri farmasi Peta pemanfaatan limbah non B3

Jumlah verifikasi

(sisa, reja, skrap plastik)

reja, skrap plastik) p. Kaji tindak dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap industri kimia Dasar q. Pengembangan Pembangunan industri

Jumlah industri yang telah

DED pembangunan industri propelan

propelan r. Pembangunan Pabrik Propelan

Industri

melaksanakan perjanjian perdagangan 1,500,000

Tersusunnya Detail Engineering Design (DED) pabrik propellant

Terpenuhinya bahan baku untuk industri alutsista nasional

s. Pengembangan industri pestisida berbahan baku nabati t. Pembuatan Profil Investasi dan Produk Industri Kimia Dasar u. Penyusunan Data/Statistik Industri Kimia Dasar

kimia Dasar

v. Pengelolaan tertib administrasi rekomendasi industri kimia Dasar w. Pengembangan Industri Bahan kimia Khusus Berbasis Hasil Samping dan/atau limbah Industri CPO dan turunannya

Tertibnya administrasi rekomendasi industri kimia Dasar Data perkembangan industri kimia khusus

Tata tertib

Fasilitasi Pengembangan Garam Bahan Baku x. dan Garam Beryodium

Terfasilitasinya Bantuan Peralatan

Bantuan peralatan garam

y. Forum Komunikasi Pengembangan Industri Garam

Data

500,000

z. Business Plan Pengembangan Industri Garam

2,000,000

zz. Publikasi Kinerja Industri Kimia Dasar

1,000,000

L2-6


-158NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

INDIKATOR

(3)

(4)

Tumbuh dan kuatnya struktur Industri Kimia Hilir

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir

-

Berkembangnya klaster industri semen


- Fasilitasi sarana distribusi Semen (packing plant di kawasan timur Indonesia

-

Terjaminnya pasokan Semen di kawasan timur Indonesia

Jumlah packing plant

- Forum komunikasi pengembangan industri Semen

-

Tersusunnya program masing-masing stakeholder dalam pengembangan industri Semen

Jumlah program

3 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan Klaster Industri Semen

b. Pengembangan Klaster Industri Keramik

2010


(6)

(7)

19,850,000

27,750,000

15,600,000 500,000

17,750,000 1,750,000

1,500,000

(8) 145,625,000 127,325,000 500,000

(Rp. 000,-) 2013 (9) 42,250,000 18,150,000

2014 (10) 50,375,000

500,000

110,000,000

650,000

750,000

825,000

900,000

975,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

1,500,000

1,575,000

1,650,000

1,725,000

500,000

750,000

825,000

900,000

975,000

-

Berkembangnya klaster industri keramik


-

Meningkatnya jenis dan kualitas bahan baku dan produk Keramik

Lokasi pengolahan bahan baku Keramik

- Bantuan peralatan bahan baku Keramik

-

Tersedianya sarana peningkatan kualitas dan teknologi bahan baku Keramik

Unit fasilitas pengolahan bahan baku

- Forum komunikasi pengembangan industri Keramik

-

Tersusunnya program masing-masing stakeholder dalam pengembangan industri Keramik

Jumlah program

-

Berkembangnya klaster industri Barang Karet


1,200,000

2,250,000

2,350,000

2,450,000

2,550,000

- Bantuan peralatan barang karet

-

Tersedianya peralatan dan mesin

Jumlah unit

3,500,000

1,500,000

1,600,000

1,700,000

1,800,000

- Forum komunikasi industri barang karet

-

Tersusunnya program masing-masing stakeholder dalam pengembangan industri barang karet

Jumlah program

850,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

d. Penyusunan, penerapan dan monitoring SNI

-

Meningkatnya SNI produk Kimia Hilir

Jumlah SNI

1,650,000

4,500,000

4,600,000

4,700,000

4,800,000

e. Peningkatan teknologi Industri Kimia Hilir

-

Jumlah penerapan

1,750,000

1,000,000

1,100,000

1,200,000

1,300,000

f. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif

-

Meningkatnya teknologi Industri Kimia Hilir Berkembangnya iklim usaha industri kimia hilir yang kondusif

Jumlah kebijakan

1,500,000

2,250,000

2,350,000

2,450,000

2,550,000

a. Penyebaran dan Pengembangan Industri Kimia Hilir Lainnya

Berkembangnya penyebaran industri kimia hilir tertentu

Jumlah lokus

2,500,000 1,750,000

7,750,000 3,250,000

15,850,000 3,350,000

21,450,000 3,450,000

28,550,000 3,550,000

b. Fasilitasi Promosi Investasi

Tersebarnya promosi investasi industri kimia hilir

Jumlah komoditi

1,000,000

3,000,000

5,000,000

7,000,000

c. Peningkatan Kompetensi SDM Industri/Aparatur

Meningkatnya kompetensi SDM Industri Kimia Hilir

Jumlah standar

2,500,000

5,000,000

7,000,000

10,000,000

d. Fasilitasi Kerjasama Industri

Meningkatnya kerjasama Industri Kimia Hilir

Jumlah kerjasama

1,000,000

4,500,000

6,000,000

8,000,000

Prioritas Kementerian/Lembaga

Direktorat Industri Kimia Hilir

18,975,000

500,000

- pengembangan bahan baku dan produk Keramik

c. Pengembangan Klaster Industri Barang Karet


1,500,000

750,000

L2-7


-159NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Pendukung a. Pelaporan dan database b. Pelayanan publik c. Optimalisasi dan koordinasi

4 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka Prioritas Bidang Perekonomian a. Restrukturisasi Permesinan Industri tekstil, alas kaki dan penyamakan kulit b. Pengembangan Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Tersedianya database Tersedianya layanan publik Terlaksananya koordinassi pusat dan daerah

Jumlah data Jumlah bulan layanan Jumlah koordinasi

Tumbuh dan Kuatnya Industri Tekstil dan Aneka

Pada akhir 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 72%

Meningkatnya utilisasi, effisiensi, produktifitas, kualitas, dan penyerapan tenaga kerja industri Berkembangnya Klaster Industri Tekstil


b. Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri tekstil dan aneka c. Penyebaran dan Pengembangan Industri Tertentu d. Pengembangan SDM Industri e. Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri f. Peningkatan desain produk industri tekstil dan aneka g. Memfasilitasi pengolahan limbah di sentra industri pengolahan kulit h. Meningkatkan P3DN bagi alat musik, alat pendidikan dan TPT

5 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Prioritas Bidang Perekonomian a. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Basis Industri Manufaktur

1,750,000 1,000,000

(7) 2,250,000

(8) 2,450,000

(Rp. 000,-) 2013 (9) 2,650,000

2014 (10)

1,350,000 1,100,000

1,450,000 1,200,000

1,550,000 1,300,000

235,349,331.00

217,000,000.00

241,100,000.00

263,120,000.00

289,432,000.00

204,891,800 200,000,000

192,504,822 188,961,450

213,655,304 207,857,595

232,930,835 228,643,355

256,223,918 251,507,690

Entitas kolaborasi klaster

2,500,000

1,740,000

3,814,000

2,105,400

2,315,940

Meningkatnya penerapan standar produk dan kompetensi SDM industri tekstil dan aneka Iklim usaha kondusif

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI

29,057,531 5,200,000

23,358,448 4,835,306

26,194,293 5,318,837

28,813,722 5,850,720

31,695,094 6,435,792

269,954

2,169,816

2,386,798

2,625,477

2,888,025

Tersebar dan berkembangnya industri tertentu Meningkatnya kompetensi SDM Industri Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri Meningkatnya kualitas desain produk industri tekstil dan aneka Meningkatnya sentra industri pengolahan kulit yang ramah lingkungan

Jumlah daerah yang difasilitasi

6,273,341

3,067,140

3,373,854

3,711,239

4,082,363

Jumlah SDM Industri yang terlatih Jumlah perusahaan yang terfasilitasi

4,000,000 13,314,236

4,211,500 7,329,036

4,632,650 8,061,940

5,095,915 8,868,134

5,605,507 9,754,947

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi

-

1,745,650

2,420,215

2,662,237

2,928,460

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri

% peningkatan per tahun 1,400,000

1,136,730

1,250,403

1,375,443

1,512,988

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Jumlah laporan

1,400,000

1,136,730

1,250,403

1,375,443

1,512,988

Terwujudnya Kualitas Program yang Lebih Baik dari Tahun-Tahun Sebelumnya Termasuk dalam Implementasinya

Perumusan hasil koordinasi dibidang pelaksanaan kebijakan industri, administrasi, perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Ditjen BIM

55,175,782

68,100,000

74,886,460

82,375,106

90,612,617

Terwujudnya Belanja Pemerintah/BUMN Sebagai Basis Pasar Pengembangan Industri

Meningkatnya Jumlah Pemakai yang Menggunakan Produk Hasil Industri Dalam Negeri (Persentase)

20,000,000 20,000,000

30,566,000 30,566,000

33,622,600 33,622,600

36,984,860 36,984,860

40,683,346 40,683,346

11,732,566 3,253,654

8,172,941 3,135,830

8,990,235 3,449,413

9,889,259 3,794,354

10,878,184 4,173,790

780,304

870,500

957,550

1,053,305

1,158,636



2,850,000

1,250,000 1,000,000

Direktorat Industri Tekstil dan Aneka

Jumlah sentra industri yang terfasilitasi

Kegiatan Dasar dan Pendukung a. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

(6)


750,000

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri tekstil dan aneka

2010

Sekretariat Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

Meningkatnya Pembelanjaan Produk Hasil Industri Dalam Negeri Oleh Pemerintah dan BUMN (Persentase) Prioritas Kementerian / Lembaga a. Fasilitasi Dukungan Kebijakan Pengembangan Basis Industri Manufaktur

Fasilitasi peningkatan penerapan konservasi energi pada basis indutri manufaktur Fasilitasi perlindungan HAKI pada sub sektor basis industri manufaktur

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam penerapan konservasi energi Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkait dengan bidang HAKI

L2-8


-160NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

OUTCOME/OUTPUT


(Rp. 000,-) 2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Terpromosikannya kemampuan industri manufaktur dalam negeri

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi

1,749,405

1,486,512

1,635,163

1,798,680

1,978,547

c.

Terfasilitasikannya persiapan, implementasi dan evaluasi peningkatan kerjasama industri

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri

4,949,203

2,680,099

2,948,109

3,242,920

3,567,212

Terfasilitasikannya peningkatan mutu dan standard produk pada industri basis manufaktur


1,000,000

-

-

-

-

Terbayarkan gaji pegawaiDitjen BIM

Jumlah Layanan Bulan Pembayaran Gaji dan Penyediaan Operasional Sarana dan Prasarana Kerja

23,443,216 10,922,988

29,361,059 12,560,897

32,273,625 13,816,987

35,500,987 15,198,685

39,051,086 16,718,554

3,947,747

6,147,201

6,761,921

7,438,113

8,181,925

2,873,649

4,275,973

4,703,570

5,173,927

5,691,320

625,335

1,248,600

1,373,460

1,510,806

1,661,887

d. Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Standar Industri

(4)

2010

b. Fasilitasi Promosi Industri Fasilitasi peningkatan kerjasama industri

(3)

INDIKATOR

Kegiatan Dasar dan Pendukung a. Pengelolaan Gaji dan Operasional Ditjen BIM

Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja Ditjen BIM b. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Meningkatnya kesesuaian perencanaan kegiatan dengan Kebijakan Industri Nasional

Persentase keseuaian program kegiatan Dittjen BIM dengan Kebijakan Industri Nasional

c.

Tersedianya database struktur kepegawaian Ditjen BIM

Jumlah Dokumen databese kepegawaian Ditjen BIM

Meningkatnya busines proses Ditjen BIM yang efisien, efektif dan akuntabel Tersedianya dan termutakhirkannya sistem informasi dan database perkembangan BIM

Presentase efisiensi dan efektifitas business proses Ditjen BIM Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembangan basis industri manufaktur

1,093,530

-

-

-

-

758,099

1,270,000

1,373,460

1,510,806

1,661,887

Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen BIN yang akuntabel

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkat WTP

1,906,501

1,989,588

2,188,547

2,407,401

2,648,142

Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Ditjen BIM

Jumlah aparatur yang terlatih

1,315,367

1,868,800

2,055,680.00

2,261,248.00

2,487,372.80

Pengembangan Administrasi dan Kepegawaian Ditjen BIM

d. Fasilitasi reformasi birokrasi Ditjen BIM e. Pemutakhiran Sistem Informasi dan Database Ditjen BIM

f.

Meningkatnya Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN Yang Profesional

g. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Ditjen BIM


L2-9


-161NO

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

(1)

II.

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

1 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Prioritas Nasional a. Pengembangan klaster industri berbasis pertanian, oleochemical (Prioritas Nasional Lainnya 2: Perekonomian)

Pulihnya pertumbuhan industri hasil hutan dan perkebunan

INDIKATOR (4) Jumlah persentase industri yang berhasil pulih Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas pulih mencapai 77 % sebagaimana sebelum krisis

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

130,151,137

428,575,867

492,862,247

566,791,584

651,810,322

53,500,000

61,574,831

70,811,056

81,427,406

Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM di 3 propinsi

Lokus pengembangan

1,400,000

13,500,000

3,500,000

6,000,000

6,000,000

a. Pengembangan Klaster Industri Furniture

Berkembangnya klaster industri furniture

Lokus pengembangan

400,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

b. Pengembangan Klaster Industri Kertas

Berkembangnya klaster industri kertas

Lokus pengembangan

400,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

c.

Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati

Jumlah mesin dan peralatan

16,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

a. Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri


Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri Partisipasi dalam pameran

b. Peningkatan iklim usaha dan jasa industri

Iklim usaha yang kondusif

Jumlah kajian/studi/dokumen

c.


Jumlah standar dan RSNI

d. Peningkatan perumusan perencanaan, evaluasi dan laporan

Tersediannya dokumen perencanaan dan penganggaran

Jumlah laporan

2 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Pulihnya pertumbuhan industri makanan, hasil laut dan meningkatnya nilai tambah industri berbasis hasil perikanan

Pada akhir tahun 2014, utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 75% sebagaimana sebelum krisis

53,000,000

60,999,366

70,149,270

80,666,402

Terlaksananya kegiatan rencana aksi revitalisasi industri gula untuk mencapai swasembada gula

Jumlah kegiatan pelaksanaan rencana aksi mendukung revitalisasi industri gula

3,400,000

9,500,000

10,450,000

11,495,000

12,644,500



2,000

23,250

25,575

28,133

30,946

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Direktorat Jenderal Industri Agro

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan


Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati

Jumlah Dokumen kajian

Non Prioritas

Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Prioritas Nasional a. Revitalisasi Industri Gula (Prioritas Nasional/ P5)

Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan klaster industri kelapa, kakao, gula, rumput laut dan perikanan

L2-10


-162NO

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

(1)

Non Prioritas a. Standarisasi Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Terwujudnya standarisasi produk industri makanan, hasil laut dan perikanan

Rumusan SNI dan Revisi SNI Industri Maknana, Hasil Laut dan Perikanan

b. Ketahanan Pangan

Ketersediaan dan diversifikasi produk pangan yang mendukung ketahanan pangan

c.

Terlaksananya sinkronisasi pameran, kerjasama internasional, penyususnan database, penyususnan kinerja, pelatihan ISO 22000, Partisipasi Sidang ACCSQ pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Unit Mesin dan Peralatan, Pengolahan Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang mendukung ketahanan Pangan Frekuensi Pameran, Jumlah Pelatihan, Jumlah Rapat dan Sidang Kerjasama Internasional dan Jumlah Rapat dan Sosialisasi

Kegiatan Penunjang

3 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau

Pulihnya pertumbuhan industri minuman, tembakau, dan rempah

Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi pulih mencapai 87,5% sebagaimana sebelum krisis

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

2,500

1,800

1,980

2,178

2,396

717

10,000

11,000

12,100

13,310

11,620

6,450

7,095

7,805

8,585

17,913,000

50,000,000

55,050,000

57,200,000


64,400,000 Direktorat Industri Minuman

dan Tembakau

Jumlah instansi dan perusahaan terkait Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan Klaster Industri Pengolahan buah, kopi, susu dan tembakau Non Prioritas a. Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri



Lokus Pengembangan Klaster

1,700,000

4,950,000

6,400,000

7,400,000

8,500,000


Frekuensi kepesertaan dalam pameran dan promosi Usulan posisi runding

2,250,000

3,650,000

4,400,000

5,100,000

5,900,000

Iklim usaha Kondusif


2,500,000

15,450,000

9,000,000

10,300,000

11,800,000

1,200,000

1,550,000

1,350,000

1,550,000

1,800,000

700,000

1,650,000

2,100,000

2,400,000

2,800,000

1,300,000

2,750,000

3,200,000

3,700,000

4,300,000

45,075,867

51,879,232

59,661,117

68,605,812

Jumlah kajian/studi

c.



Meningkatnya kompetensi SDM industri

Jumlah bantuan mesin dan/atau peralatan Jumlah SDM industri yang terlatih

Meningkatnya penerapan standard produk

Jumlah standard dan RSNI Jumlah penerapan standard

e. Peningkatan Perumusan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan 4 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro


Jumlah laporan

Terfasilitasinya pelaksanaan revitalisasi dan penumbuhan industri agro

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi dibidang pelaksanaan kebijakan industri agro

Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Agro

Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan Prioritas Kementerian/Lembaga a. Meningkatkan Penggunaan Produk Industri Agro Dalam Negeri (Prioritas K/L)


Jumlah perusahaan

b. Peningkatan koordinasi perumusan perencanaan, evaluasi dan laporan


Jumlah laporan

Tersedianya data Industri Agro

Jumlah laporan

Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan industri agro

Jumlah laporan

c.

Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan iklim usaha, standarisasi, teknologi dan kerjasama

Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standardisasi, teknologi dan kerjasama

Jumlah Laporan

d

Peningkatan layanan perkantoran dan umum



e

Peningkatan layanan administrasi keuangan

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan

Jumlah Laporan

L2-11


-163NO (1)

III

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

1 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat

Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat

INDIKATOR (4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalam industri

65,254,250

102,449,186

117,816,564

135,489,048

155,812,406

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Alat Transportasi Darat 2. Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat; 3. Peningkatan nilai tambah produk Industri Alat Transportasi Darat

17,480,206

18,249,186

20,986,564

24,134,548

27,754,731

5,214,293

5,996,437

6,895,902

7,930,288

a. Pengembangan Klaster Industri Kendaraan Bermotor (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri kendaraan bermotor

Jumlah Klaster

5,214,293

5,996,437

6,895,902

7,930,288

b. Pengembangan Klaster Industri Perkeretaapian (Prioritas Bidang Perekonomian) Non Prioritas

Berkembangnya klaster industri perkeretaapiaan

Jumlah Klaster

585,707

673,563

774,598

890,787




1,500,000

1,725,000

1,983,750

2,281,313

b. Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri



1,800,000

2,070,000

2,380,500

2,737,575

c.



1,749,186

2,011,564

2,313,298

2,660,293




4,900,000

5,635,000

6,480,250

7,452,288

e. Peningkatan perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan


Jumlah Laporan

2,500,000

2,875,000

3,306,250

3,802,188

2 Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika

Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika



1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Elektronika dan Telematika 2. Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika; 3. Peningkatan nilai tambah produk Elektronika dan Telematika.

21,233,701

18,700,000

21,505,000

24,730,750

28,440,363

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Direktorat Industri Alat Angkut

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika

Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan Klaster Industri Elektronika (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri elektronika

Jumlah klaster

1,400,000

1,610,000

1,851,500

2,129,225

b. Pengembangan Klaster Industri Telekomunikasi (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri telekomunikasi

Jumlah klaster

500,000

575,000

661,250

760,438

c. Pengembangan Klaster Industri Komputer dan Peralatannya (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri komputer dan peralatannya

Jumlah klaster

350,000

402,500

462,875

532,306

d. Pengembangan Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia (Prioritas Bidang Perekonomian)

Berkembangnya klaster industri perangkat lunak dan konten multimedia

Jumlah klaster

350,000

402,500

462,875

532,306

-

-

-




1,700,000

1,955,000

2,248,250

2,585,488




6,300,000

7,245,000

8,331,750

9,581,513

Non Prioritas

-

L2-12


-164NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

INDIKATOR

(3)

(4)







Tersusunnya panduan TKDN

Jumlah panduan

Tersedianya prototipe produk elektronika dan telematika Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

Jumlah prototipe

e. Peningkatan perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan 3 Penumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

a. Pengembangan Klaster Industri Perkapalan (Prioritas Bidang Perekonomian)) b. Pengembangan Klaster Industri Kedirgantaraan (Prioritas Bidang Perekonomian) Non Prioritas a. Peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri

Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

Berkembangnya klaster industri perkapalan

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 2. Penumbuhan Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan ; 3. Peningkatan nilai tambah produk Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan. Jumlah klaster Jumlah klaster




c. Pengembangan SDM Industri d. Peningkatan Standardisasi dan Teknologi Industri

Meningkatnya kompetensi SDM Industri Meningkatnya kualitas produk

e. Peningkatan perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan

Tersusunnya panduan TKDN Tersedianya prototipe produk Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Tersedianya bank data industri

(6)

Usulan posisi runding dalam kerjasama internasional Jumlah usulan kebijakan Jumlah Kajian Jumlah SDM Industri yang terlatih Jumlah Rancangan Standar Jumlah penerapan standar Jumlah Panduan Jumlah prototipe Jumlah Laporan

2011

TARGET 2012

2013

2014

(7)

(8)

(9)

(10)

600,000

690,000

793,500

912,525

5,850,000

6,727,500

7,736,625

8,897,119

-

-

-

-

-

-

-

-

1,650,000

1,897,500

2,182,125

2,509,444

18,700,000

21,505,000

24,730,750

28,440,363

3,200,000

3,680,000

4,232,000

4,866,800

436,976

502,522

577,901

664,586

1,300,000

1,495,000

1,719,250

1,977,138

-

-

-

4,438,937 3,164,082 3,536,234 828,000 1,971,277 1,888,947

5,104,777 3,638,695 4,066,669 952,200 2,266,969 2,172,290

5,870,494 4,184,499 4,676,669 1,095,030 2,607,014 2,498,133

Jumlah Laporan

Berkembangnya klaster industri kedirgantaraan

b. Peningkatan Iklim Usaha dan Jasa Industri

2010

13,968,193

-

3,859,945 2,751,376 3,074,986 720,000 1,714,154 1,642,563


Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan

Jumlah direktori/profile

L2-13


-165NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

OUTCOME/OUTPUT

(2) 4 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.

Prioritas Bidang Perekonomian a. Pengembangan Klaster mesin dan peralatan listrik

INDIKATOR

(3) Berkembangnya Industri Permesinan, dan Alat Mesin Pertanian

(4) 1 Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan standar, pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi pengembangan Industri Permesinan, Alat Mesin Pertanian, Mesin Peralatan Listrik, Alat Kesehatan, Mesin Perkakas, Mesin Pelestari Lingkungan, Peralatan Pabrik dan Alat Berat Penumbuhan Industri Permesinan, 2 Alat Mesin Pertanian, Mesin Peralatan Listrik, Alat Kesehatan, Mesin Perkakas, Mesin Pelestari Lingkungan, Peralatan Pabrik dan Alat Berat; Peningkatan nilai tambah produk Industri Permesinan, Alat Mesin 3 Pertanian, Mesin Peralatan Listrik, Alat Kesehatan, Mesin Perkakas, Mesin Pelestari Lingkungan, Peralatan Pabrik dan Alat Berat.

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

39,150,995

21,800,000

27,325,000

31,520,000

36,258,000

930,000

1,069,500

1,300,000

1,495,000

-

800,000

920,000

1,058,000

1,200,000

1,380,000

1,600,000

1,840,000

-

1,400,000

1,600,000

1,840,000

Berkembangnya mesin dan peralatan listrik

Jumlah klaster

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri produk ketenagalistrikan melalui prototipe mesin dan peralatan listrik

Jumlah prototipe

Berkembangnya klaster industri mesin dan peralatan umum

Jumlah klaster

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri produk permesinan melalui prototipe mesin dan peralatan umum

Jumlah prototipe

Berkembangnya industri alsintan sesuai dengan kontur budaya lokal

Jumlah daerah/lokasi

1,500,000

1,725,000

2,000,000

2,300,000

Meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri produk permesinan melalui prototipe Alat Mesin pertanian

Jumlah prototipe

1,450,000

1,667,500

2,000,000

2,300,000

-

-

-


Jumlah promosi/pameran

2,300,000

2,645,000

3,050,000

3,507,500


1,000,000

1,150,000

1,350,000

1,552,500




4,700,000

5,405,000

6,250,000

7,187,500


Berkembangnya SdM dan teknologi industri permesinan Berkembangnya SDM dan teknologi industri alsintan

Jumlah orang

1,825,000

2,098,750

2,400,000

2,760,000

Jumlah orang

825,000

948,750

1,100,000

1,265,000

Berkembangnya Institusi/Lembaga yang mendukung pengembangan Industri Permesinan dan alat mesin pertanian melalui bantuan mesin/peralatan

Lembaga/institusi

2,000,000

2,300,000

2,600,000

3,000,000

Meningkatnya jumlah SNI permesinan

RSNI

Terjaminnya kualitas produk permesinan

SNI

Terjadinya peningkatan kompetensi

SKKNI

b. Pengembangan Klaster Industri mesin dan peralatan umum (Prioritas Bidang Perekonomian)

c. Penumbuhan Industri Alat Pertanian



770,000

885,500

1,000,000

1,150,000

1,400,000

1,610,000

1,800,000

2,070,000

600,000

690,000

800,000

920,000

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

L2-14


-166NO (1)


e. Peningkatan perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan 5 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3)

(4)

2010

TARGET 2012

2013

2014

(7)

(8)

(9)

(10)

Berkembangnya lembaga penilaian kesesuaian

Jumlah lembaga uji

450,000

550,000

600,000

690,000


Jumlah Laporan

850,000

1,000,000

1,150,000

1,322,500

31,000,000

35,650,000

40,997,500

47,147,125

911,061

1,047,720

1,204,878

1,385,610

5,117,915

5,885,602

6,768,443

7,783,709

Terwujudnya kualitas program yang lebih baik 1. Perumusan hasil koordinasi dibidang dari tahun-tahun sebelumnya termasuk dalam pelaksanaan kebijakan industri, implementasi administrasi, perencanaan, pelaporan dan evaluasi yang diperlukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tercapainya peningkatan kualitas 2. perencanaan dan pelaporan.

(6)

2011

28,885,713


Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri Industri Unggulan Berbasis Teknoloi Tinggi (Prioritas K/L)


Jumlah Perusahaan


Jenis sarana dan prasarana Jumlah SOP Jumlah laporan

14,344,630

16,496,325

18,970,773

21,816,389

c. Peningkatan koordinasi perumusan Perencanaan, evaluasi dan laporan

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran

Jumlah laporan

7,220,643

8,303,739

9,549,300

10,981,695

d. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Iklim Usaha, Standarisasi, Teknologi dan Kerjasama

Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi dan kerjasama

Jumlah laporan

3,407,751

3,916,614

4,504,106

5,179,722

Non Prioritas a. Peningkatan Layanan Perkantoran dan Umum

b. Peningkatan Layanan Administrasi Keuangan

L2-15


-167-

NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2) IV PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

OUTCOME/OUTPUT (3) Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan IKM

INDIKATOR (4) Rasio industri di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa mencapai 60:40

1

2

1 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah I Indonesia ( Sumatera dan Kalimantan )


2010 (6)

2011 (7)

TARGET 2012 (8)

2013 (9)

2014 (10)

313,451,921

371,000,000

426,650,000

490,647,500

564,244,625

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

Kontribusi PDB IKM sebesar 34% terhadap PDB sektor industri pada tahun 2014 Meningkatnya jumlah sentra IKM yang dibina melalui OVOP

Direktorat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I


- Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni - Pengembangan Klaster IKM Makanan Ringan Pengembangan Klaster IKM Minyak Atsiri - Pengembangan Klaster IKM Fashion -

-

-

Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster yang semakin kuat. Diketahuinya efektifitas dan rekomendasi program selanjutnya. Terlaksananya kegiatan pengembangan Industri Kreatif Terselenggarakannya pelatihan peningkatan mutu dan desain serta pengembangan promosi industri kreatif

b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di Wilayah I Indonesia


Jumlah Sentra

2 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah II Indonesia ( Jawa dan Bali )



Direktorat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II


- Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni - Pengembangan Klaster IKM Batu Mulia dan Perhiasan - Pengembangan Klaster IKM Gerabah/Keramik Hias - Pengembangan Klaster IKM Garam rakyat/konsumsi - Pengembangan Klaster IKM makanan ringan Pengembangan Klaster IKM Minyak Atsiri - Pengembangan Klaster IKM Fashion -

-

-

Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster yang semakin kuat. Diketahuinya efektifitas dan rekomendasi program selanjutnya. Terlaksananya kegiatan pengembangan Industri Kreatif Terselenggaranya pelatihan peningkatan mutu dan desain serta pengembangan promosi industri kreatif

b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di Wilayah II Indonesia


Jumlah Sentra

3 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Wilayah III ( Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)




b. Pengembangan IKM melalui pendekatan OVOP di Wilayah III Indonesia

- Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni - Pengembangan Klaster IKM Gerabah/Keramik Hias - Pengembangan Klaster IKM garam rakyat/konsumsi - Pengembangan Klaster IKM makanan ringan Pengembangan Klaster IKM minyak atsiri - Pengembangan Klaster IKM fashion Tumbuh dan berkembangnya sentra IKM melalui pendekatan OVOP

-

-

Direktorat Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III

Terlaksananya implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster yang semakin kuat. Diketahuinya efektifitas dan rekomendasi program selanjutnya Terlaksananya kegiatan pengembangan Industri Kreatif Terselenggaranya pelatihan peningkatan mutu dan desain serta pengembangan promosi industri kreatif Jumlah Sentra

L2-16

NO

Lampiran TARGET

-168PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2) 4 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah

OUTCOME/OUTPUT (3) Terwujudnya kualitas program yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya termasuk dalam implementasinya

INDIKATOR

-

-

(4) Tersusunnya kebijakan pelaksanaan program pengembangan IKM Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan Terselesaikannya pelaporan tepat waktu

UNIT ORGANISASI Peraturan Menteri Perindustrian R.I. PELAKSANA Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010 88

2010

2011

2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(15) Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah


Peningkatan layanan perkantoran umum


b. Peningkatan koordinasi dan perumusan dan perencanaan, - Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran evaluasi dan laporan - Tersedianya data IKM - Tersusunnya laporan pelaksanaan Terlaksananya perumusan kebijakan dan kerjasam Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan e Peningkatan kegiatan lintas sektor - Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan Terlaksanany kegiatan promosi dan pemasaran * Alokasi per kegiatan dapat diusulkan untuk berubah sepanjang tidak melebihi alokasi per program 1) Termasuk dana Wakil Menteri c Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan dan kerjasama d Peningkatan layanan Administrai Keuangan

Jenis sarana dan prasarana Jumlah Dokumen

Jumlah Laporan Jumlah laporan Jumlah SNI Jumlah laporan

L2-17


-169NO (1) V

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

INDIKATOR (4)

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

1 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I (Sumatera dan Kalimantan)

Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melalui pembangunan kawasan industri Efektifnya percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah melalui Fasilitasi Keindustrian Wilayah I

-

-

-





Prioritas Bidang Perekonomian a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan industri terpadu b. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri c.

Fasilitasi Penetapan Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Wilayah I d. Fasilitasi Penetapan, Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Wilayah I e. Koordinasi pelaksanaan Publik Private Partnership Wilayah I 2 Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II (Jawa dan Bali )

Tersusunnya kebijakan dan program, penyusunan standar, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan industri di Wilayah I Indonesia Meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan industri di daerah melalui pengembangan kawasan industri Meningkatnya rasio industri di luar Pulau Jawa terhadap Pulau Jawa Tersusunnya roadmap pengembangan produk unggulan provinsi dan kompetensi inti industri Kab/Kota



Meningkatnya fasilitasi pengembangan kawasan industri Meningkatnya pengembangan kompetensi inti industri daerah Wilayah I


Meningkatnya pengembangan kompetensi inti industri daerah Wilayah I


Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership Wilayah I


Efektifnya percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah melalui Fasilitasi Keindustrian Wilayah II

-

-

-

-

Tersusunnya kebijakan dan program, penyusunan standar, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan industri di Wilayah II Indonesia Meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan industri di daerah melaluli pengembangan kawasan industri Meningkatnya rasio industri di luar Pulau Jawa terhadap Pulau Jawa Tersusunnya roadmap pengembangan produk unggulan provinsi dan kompetensi inti industri Kab/Kota

2010 (6)

-

2011 (7)

TARGET 2012 (8)

2013 (9)

2014 (10)


55,000,000

74,350,000

107,000,000

160,150,000

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

8,911,220

18,100,000

36,150,000

50,700,000 Direktorat Pengembangan Fasilitasi Keindustrian Wilayah I

3,000,000

6,000,000

6,000,000

7,000,000

5,000,000

22,000,000

35,000,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

2,411,220

2,500,000

2,750,000

3,000,000

2,656,250

2,500,000

3,000,000

3,000,000

93,750

100,000

150,000

200,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

11,600,000

19,150,000

7,720,203

36,700,000 Direktorat Pengembangan Fasilitasi Keindustrian Wilayah II

L2-18


-170NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)






b. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri

c.

Fasilitasi Penetapan Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Wilayah II

d. Fasilitasi Penetapan, Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Wilayah II e. Koordinasi pelaksanaan Publik Private Partnership Wilayah II

3 Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua)

(









Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership Wilayah II


Efektifnya percepatan pembangunan industri di daerah yang berlandaskan keunggulan komparatif yang dimiliki daerah melalui Fasilitasi Keindustrian Wilayah III

-

-

-

-




Prioritas Bidang Perekonomian a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan industri terpadu b. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri

Tersusunnya kebijakan dan program, penyusunan standar, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan industri di Wilayah III Indonesia Meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan industri di daerah melaluli pengembangan kawasan industri Meningkatnya rasio industri di luar Pulau Jawa terhadap Pulau Jawa Tersusunnya roadmap pengembangan produk unggulan provinsi dan kompetensi inti industri Kab/Kota Dokumen Fasilitasi (AMDAL, master plan, detailed engineering disign/DED, Renstra, studi kelayakan ekonomis dan finasial dan kelembagaan) Sarana dan prasrana yang terbangun (jalan, gedung pengelolah kawasan, IPAL, dan pusat inovasi)





2010

2011

(6)

(7)

2,500,000

TARGET 2012 (8)

5,000,000

2013

2014

(9)

(10)

6,000,000

6,000,000

5,000,000

22,000,000

750,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

1,611,220

2,500,000

2,750,000

3,000,000

2,750,983

2,000,000

3,000,000

3,000,000

108,000

100,000

150,000

200,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

14,650,000

19,200,000

8,961,220


37,750,000 Direktorat Pengembangan Fasilitasi Keindustrian Wilayah III

3,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2,000,000

5,000,000

22,000,000

500,000

1,000,000

1,250,000

1,500,000

2,361,220

2,500,000

2,750,000

3,000,000

L2-19


-171NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2) c.

Fasilitasi Penetapan Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah Wilayah III

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3)

(4)



d. Fasilitasi Penetapan, Perumusan dan Evaluasi Peta Panduan Pengembangan Produk Unggulan Provinsi Wilayah III



e. Koordinasi pelaksanaan Publik Private Partnership Wilayah III

Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership Wilayah III


4 Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Adanya Dukungan Manajemen, Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

-

-

Tersusunnya kebijakan pelaksanaan program pengembangan industri di kawasan barat, tengah, dan timur Indonesia Tercapainya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan Terselesaikannya pelaporan tepat waktu

2010

2011

(6)

(7)

TARGET 2012

2013

2014

(8)

(9)

(10)

2,975,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

125,000

150,000

200,000

250,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000


Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

29,407,357

30,000,000

32,500,000

35,000,000

L2-20


-172NO (1) VI

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

(4) meningkatnya ekspor produk dan jasa industri ke manca negara

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

1 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I ( Amerika, Eropa dan Timur Tengah ) dan Multilateral

INDIKATOR

2010 (6) -

2011 (7) 48,557,397

Terjalinnya kerjasama industri internasional wilayah I dan multilateral


Dokumen Rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral

paket kebijakan


Laporan Perkembangan kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral


3,661,901

c Monitoring dan evaluasi kerjasama industri Internasional wilayah I dan Multilateral

Laporan Kegiatan/monev perkembangan kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral Laporan analisa kerja sama industri internasional wilayah I dan Multilateral Orang peserta peningkatan kemampuan SDM penangana Kerja Sama Industri Internasional Promosi Investasi industri internasional


1,654,200


2,697,982

Layanan manajemen Kinerja Direktorat Kerja Sama industri wilayah I dan Multilateral

Bulan layanan

Terjalinnya kerjasama industri internasional Wilayah II dan Regional


Dokumen Rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional

paket kebijakan


Laporan Perkembangan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional


4,796,257

c Monitoring dan evaluasi kerjasama industri Internasional wilayah II dan Regional

Laporan Kegiatan/monev perkembangan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional Laporan analisa kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional Orang peserta peningkatan kemampuan SDM penangana Kerja Sama Industri Internasional Promosi Investasi industri internasional


1,382,460


1,602,310

Tersedianya SDM yang berkualitas di bidang kerjasama industri Wilayah II dan Regional

Jumlah orang

Terlaksananya penanganan hambatan kerjasama Industri Internasional dan pengamanan industri di dalam negeri

Terwujudnya kerjasama industri internasional yang mengadopsi kepentingan sektor industri

Prioritas Kementerian/Lembaga a Penyusunan rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayh I dan Multilateral

d Identifikasi dan analisa kerjasama industri Internasional Wilayah I dan Multilateral e Peningkatan SDM dalam penanganan kerjasama Industri internasional f Partisipasi aktif dalam promosi investasi dan pemasaran produk g Dukungan operasional kerja Ditjen KII Wilayah I dan Multilateral

2 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional Prioritas Kementerian/Lembaga a Penyusunan rumusan kebijakan kerja sama industri internasional wilayah II dan Regional

d Identifikasi dan analisa kerjasama industri Internasional wilayah II dan Regional e Peningkatan SDM dalam penanganan kerjasama Industri internasional f Partisipasi aktif dalam promosi investasi dan pemasaran produk g Peningkatan bimbingan teknis dibidang kerjasama Industri internasional Wilayah II dan Regional

3 Peningkatan Ketahanan Industri

TARGET 2012 (8) 49,875,551

2013 (9) 53,618,629

2014 (10) 61,661,423

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral

250,000

710,850 583,380

591,545

Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral 250,000

815,360 515,300

250,000

250,000

300,000

300,000

Direktorat Ketahanan Industri

L2-21


-173NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Prioritas Kementerian/Lembaga a Penyusunan kebijakan ketahanan industri dari pengaruh globalisasi b Identifikasi dan analisa hambatan Industri dalam negeri di pasar internasional c Identifikasi dan analisa penanganan hambatan kerjasama industri internasional d Analisis kinerja dan pengamanan industri dalam negeri e Monitoring dan evaluasi penangana ketahanan industri internasional f Peningkatan SDM dalam penanganan kerjasama Industri internasional g Dukungan operasional kerja Ditjen KII wilayah II dan Regional 4 Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Industri Internasional

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerjasama internasional Laporan identifikasi hambatan kerja sama den industri dalam negeri

paket kebijakan

1,982,900

Jumlah Lapora identifikasi hambata kerjasama industri internasional

2,311,997

Laporan analisa penanganan hambatan kerja sama industri internasional laporan analisa kinerja dan pengamanan industri dalam negeri Laporan kegiatan/monev bidang ketahanan industri internasional Orang Peserta Peningkatan kemampuan SDM penanganan ketahanan industri Layanan Manajemen Kinerja Direktorat Ketahanan Industri

Jumlah paket kajian

662,612

Jumlah paket kajian

294,527

Jumlah laporan evaluasi

685,289

Jumlah orang

358,540

Bulan layanan

467,484

Tersedianya dukungan fasilitasi dan koordinasi kerjasama industri internasional

Terwujudnya kerjasama industri internasional yang mengadopsi kepentingan sektor industri Bulan penyelenggaraan pelayanan perkantoran Dokumen Perencanaan Pelayanan perkantoran

a

Operasional Layanan perkantoran

Layanan Perkantoran

b

Penyusunan program dan anggaran Ditjen Kerjasama Industri Internasional

Dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Kerja Sama Industri Internasional

c

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Kerjasama Internasional

Laporan kegiatan/koordinasi/pembinaan dan tindak lanjut/monev bidang kerja sama industri internasional

Jumlah Laporan kegiatan

d

Penyusunan Kebijakan teknis Kerja Sama Industri internasional

Rekomendasi dukungan kebijakan teknis Kerja Sama Industri Internasional

Jumlah rekomendasi


Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama Industri Internasional

L2-22


-174NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

INDIKATOR

VII PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM, DAN MUTU INDUSTRI

2013

(6)

(7)

(8)

(9)

340,664,373

360,600,000

414,690,000

476,893,500

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Peningkatan Standardisasi Industri

Meningkatnya RSNI

Jumlah RSNI

b.

Meningkatnya pemberlakuan SNI wajib

Permen SNI wajib

Terwujudnya pengkajian kebijakan dan iklim usaha industri

Tersusunnya konsepsi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka menciptakan iklim perlindungan industri yang wajar, iklim pengembangan usaha industri yang sehat, iklim untuk mendorong ekspor hasil industri

2 Pengkajian Kebijakan, dan Iklim Usaha Industri

TARGET 2012

(4)

Tersusunnya Kebijakan serta pengembangannya dan terlaksananya penyiapan perumusan kebijakan standardisasi, Rancangan SNI, kaji ulang dan revisi SNI, penyiapan pemberlakuan SNI secara wajib

Penerapan standardisasi, akreditasi dan peningkatan mutu industri unggulan berbasis Iptek

2011

Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik. Tersusunnya Kebijakan Standardisasi Industri

1 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

2010

2014 (10)


548,427,525 Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Pusat Standardisasi

Pusat Pengkajian Kebijakan, dan Iklim Usaha Industri

Prioritas Kementerian/Lembaga a.

Peningkatan Iklim Usaha Industri

Membaiknya iklim usaha di sektor industri

Kelompok/bidang Industri

b.

Peningkatan Investasi Industri

Meningkatnya investasi di sektor industri

Paket rumusan kebijakan

c.

Pemodelan dan analisis industri

Efektifitas dan efisiensi produksi cabang industri tertentu untuk meningkatkan daya saing

Model sistem pasok, produksi dan pemasaran

d.

Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi dan handal

Meningkatnya pembangunan sistem informasi yang terintegrasi

Unit Pengguna informasi

3 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

-

-

-

Perumusan kebijakan, serta penelitian dan pengembangan lingkungan industri, energi dan diversifikasi hasil riset Terdapatnya peta sumber daya lingkungan hidup energi baru dan yang terbarukan pada sektor industri Terlaksananya penelitian dan pengembangan lingkungan industri hijau

Pusat Pengkajian Lingkungan Hidup dan Industri Hijau

L2-23


-175NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Khusus

Tersedianya konsep kelayakan pengembangan kawasan ekonomi khusus

Rekomendasi usulan penetapan

b.

Pengembangan Kawasan Industri Berbasis Kompetensi Inti

Meningkatnya pengembangan kawasan industri berbasis kompetensi inti

Kebijakan-kebijakan teknis

c.



Dokumen konsep Green Industry

d.

Pengembangan diversifikasi dan konservasi energi industri

Meningkatnya efisiensi energi di industri

Penyusunan road map konservasi dan diversifikasi energi

e.



Dokumen Kebijakan/Peraturan

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


Tingkat pengurangan emisi CO2 4 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Kajian dan pendirian pusat industri teknologi Baru

Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan Jasa Industri

Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak kekayaan Intelektual dan Jasa Industri

Tersedianya kajian dan berdirinya pusat industri

Jumlah kajian dan Jumlah pusat industri teknologi tinggi

b.

Peningkatan kerjasama dan promosi industri teknologi Baru

Memberdayakan potensi industri nano teknologi

Jumlah SDM

c.

Menyebarluaskan hasil litbang di bidang industri dan HKI

Meningkatnya hasil litbang yang dipatenkan

Hasil litbang yang dipatenkan

d.

Mendorong pengembangan dan peningkatan inovasi industri

Terwujudnya pilot project, pusat inkubator nano teknologi dan aliansi strategis serta terpilihnya hasil litbang teknologi industri bagi dunia usaha

Teknologi

5 Penyusunan dan Evaluasi Program Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Terwujudnya kualitas program yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya termasuk dalam implementasinya

-

-

-

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Penyusunan Program Kegiatan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri b.

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Program / Kegiatan Badan Pengkajian Kebijakan iklim dan Mutu Industri

6 Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Peningkatan JPT

Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Tersusunnya Program Kegiatan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Tersusunnya Evaluasi Program Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri

Terwujudnya kebijakan dan program BPKIMI yang berkelanjutan

KPJM dan Rencana Kerja BPKIMI

Teridentifikasinya permasalahan iklim dan mutu industri sebagai masukan penyusunan kebijakan dan program BPKIMI

Jumlah dokumen monev

Terwujudnya litbang teknologi baru, dan terlaksananya pelayanan teknis sertifikasi industri

-

Pusat Pengkajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan Jasa Industri

Sekretariat Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri

Jumlah pelayanan teknis yang dihasilkan Jumlah kerjasama dengan dunia industri Jumlah hasil litbang baru

L2-24


-176NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

Prioritas Kementerian/Lembaga a. Penelitian dan pengembangan teknologi industri

Terwujudnya hasil litbang industri baru sebagai upaya peningkatan daya industri

Jumlah hasil litbang teknologi baru

Terwujudnya kerjasama litbang dengan antar Badan Penelitian, PT, Dunia Usaha

Jumlah kerjasama itbang dan rancangbangun

b.

Pelayanan Teknis pengujian industri

Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Jumlah JPT

c.

Peningkatan Standardisasi Industri Daerah

Meningkatnya RSNI

Jumlah RSNI

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


L2-25


-177NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

VIII PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3)

(4)

Terlaksananya program dan kegiatan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku, terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, trnasparan, akuntabel, bersih dan bebas dari KKN, serta terwujudnya Good Governance dan Clean Government, melalui Pelaksanaan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Program/kegiatan, Reviu LK/BMN, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Dukungan Manajemen/Teknis Lainnya

Tersusunnya norma, standar, kriteria dan prosedur pengawasan yang efektif, tersedianya hasil pengawasan yang berkualitas, serta tercapainya peningkatan akuntabilitas, transparansi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Perindustrian.

- Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Industri di Pusat dan Prov/Kab/Kota

2010 (6) 19,908,000

2011 (7) 45,500,000

TARGET 2012 (8) 52,325,000

2013 (9) 60,173,750

2014 (10) 69,199,813

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Inspektorat Jenderal

Terlaksananya Pengawasan Kinerja, Monev Pengembangan Industri, reviu Lap Keuangan/BMN, Pemeriksaan Khusus dan Monev Program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri oleh Inspektorat I

Inspektorat I

Terlaksananya Pengawasan Kinerja, Monev Pengembangan Industri, reviu Lap Keuangan/BMN, Pemeriksaan Khusus dan Monev Program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri oleh Inspektorat II

Inspektorat II

Terlaksananya Pengawasan Kinerja, Monev Pengembangan Industri, reviu Lap Keuangan/BMN, Pemeriksaan Khusus dan Monev Program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri oleh Inspektorat III

Inspektorat III

- Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal - Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri - Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 2.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II


3.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III

- Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Industri di Pusat dan Prov/Kab/Kota - Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal

L2-26


-178NO

PROGRAM/KEGIATAN

(1)

(2)

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3)

(4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


- Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri - Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 4.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

- Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Terlaksananya Pengawasan Kinerja, Monev Pengembangan Industri, reviu Lap Keuangan/BMN, Pemeriksaan Khusus dan Monev Program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri oleh Inspektorat IV

Inspektorat IV

- Layanan fasilitasi perkantoran dan dukungan manajemen /teknis Inspektorat

Terselenggaranya Pengelolaan dan fasilitasi serta dukunganPelaksanaan Program Pengawasan Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal

- Pembayaran Gaji/Tunjangan/Uang makan, Lembur Inspektorat Jenderal

Terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan lembur pegawai Inspektorat Jenderal

- Operasional perkantoran ketatalaksanaan dan layanman birokrasi

Terpeliharanya sarana kerja/ kantor, terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran, tertib ketatalaksanaan dan layanan birokrasi

- Pembinaan dan Pengembangan SDM Pengawasan serta Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

- Peningkatan sistim informasi pengawasan, penyusunan kebijakan/Pedoman Pengawasan, Sarana Kerja/Kantor dan Pendataan Bahan Pengawasan serta Pembinaan/Konsultasi Pengawasan Internal Kementerian

Meningkatnya kemampuan aparat pengawasan dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut Tersedianya sistem informasi pengawasan dan sarana kerja, penyempurnaan kebijakan/pedoman pengawasan, updating data bahan pengawasan dan pembinaan yang berkesinambungan

- Koordinasi pelaksanaan pengawasan / Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan aparat pengawasan internal Pemerintah (APIP) serta Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Program Kementerian.

Terkoordinasinya Kegiatan Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan kementerian

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Industri di Pusat dan Prov/Kab/Kota - Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal - Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan prioritas dan aktual bidang industri - Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

5.

Dukungan Manajemen, Pembinaan dan Tindak Lanjut Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

L2-27

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian R.I.0 Nomor: 151/M-IND/PER/12/2010181

-179NO (1) IX

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

2 Pengembangan SDM Industri

3 Peningkatan Sistem Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Negara yang Profesional

4 Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumahtanggaan

INDIKATOR (4) a.

Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

b.

Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya serta penghubung antar lembaga dan masyarakat.

c.

Terlaksananya pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada unitunit organisasi di lingkungan Kementerian.

2010 (6) 341,586,685

2011 (7) 420,928,893

TARGET 2012 (8) 484,068,227

2013 (9) 556,678,461

2014 (10) 640,180,230

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Sekretariat Jenderal

Peningkatan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran sektoral, program investasi, kerjasama lintas sektoral dan regional serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian

tercapainya peningkatan kualitas perencanaan tercapainya peningkatan kualitas pelaporan

Biro Perencanaan

Peningkatan koordinasi, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian, sistem informasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian

Dokumen pengelolaan urusan kepegawaian

Biro Kepegawaian

Peningkatan pengelolaan keuangan dan inventarisasi kekayaan milik negara Kementerian,serta predikat WTP bagi Kementerian Perindustrian terus bertahan

status WTP (unit)

Terbayarkannya Gaji, Honorarium dan vakasi Pegawai

Persentase pembayaran gaji tepat waktu (3 hari kerja)

Pemutakhiran data barang milik negara yang paling mutakhir

jumlah daerah

Peningkatan Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Pelaksanaan Urusan Keprotokolan dan Keamanan Dalam, Tata Persuratan dan Kearsipan, dan Kerumahtanggaan

Terselenggaranya layanan administrasi dan Ketatausahaan pimpinan dan Kementerian


Biro Keuangan

Biro Umum

Terpeliharanya sarana dan prasarana kerja Terciptanya keamanan dan ketertiban lingkungan kantor 5 Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Hukum dan Organisasi

Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang- undangan Bidang

Jumlah Peraturan Perundangundangan Bidang Industri

Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi Peraturan Perundangundangan

Database Informasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yang Up to Date

Biro Hukum dan Organisasi

Jumlah Kajian Hukum Bidang Industri

L2-28


-180NO (1)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(2)

(3)

INDIKATOR (4)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)


Jumlah Peraturan Perundangundangan Bidang Industri yang Dipublikasi Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum

Jumlah Perkara Hukum yang Diadvokasi Jumlah Masalah Hukum yang disuluh

Peningkatan Koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana

Jumlah Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yang Efektif dan Efisien Jumlah Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian Prosentase Unit Organisasi yang Menerapkan Budaya Kerja 5K Prosentase Unit Organisasi yang Menerapakan Sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001 - 2008

6 Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal

Terlaksananya pembinaan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, sistim jaringan informasi dan pelayanan data/informasi industri

jumlah data perusahaan

7 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik

Terlaksananya pencitraan, pengelolaan layan publik, hubungan antar lembaga, publikasi dan penyebarluasan informasi kebijakan industri, ketatausahaan dan manajemen kinerja

Jumlah pelayanan publik 23.500 orang

Pusat Data dan Informasi

jumlah produk yang telah terverifikasi (perusahaan) Pusat Komunikasi Publik

Jumlah penyelenggaraan koordinasi lintas sektoral, lembaga tinggi negara dan sosialisasi kebijakan informasi sektor industri sebanyak 130 kali Jumah informasi industri yang dipublikasikan 129500 Jumlah pelayanan ketatausahaan dan manajemen kinerja 250 orang

8 Peningkatan Kualitas SDM Industri a. Peningkatan Kompetensi SDM Industri

b. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Industri

c. Peningkatan Layanan Manajemen Kinerja Pendidikan dan Pelatihan

Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur dan SDM Industri

Jumlah SDM Aparatur dan SDM Indutri telah mengikuti diklat sebanyak 14330 orang

Meningkatnya Koordinasi dan fasilitasi pengembangan SDM Industri

15 Koordinasi dan fasilitasi

Penguatan kelembagaan pelatihan dan pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana lembaga diklat dan tata kelola manajemen yang baik

Terciptanya SDM industri ahli madya sesuai dengan kebutuhan industri

Jumlah lulusan SDM ahli madya sebanyak 7670 orang

Terciptanya SDM industri ahli siap kerja sesuai dengan kebutuhan industri

Jumlah lulusan SDM terampil sebanyak 7150 orang

Meningkatnya kinerja pendidikan dan pelatihan SDM Industri Meningkatnya pelayanan Diklat SDM Industri


Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri

Indek kepuasan pelanggan meningkat (skala 1 - 5)

L2-29


-181NO (1)


OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(3)

(4)

d. Peningkatan Administrasi Kegiatan dan Pembinaan SDM Industri

Mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas kinerja pendidikan dan pelatihan

Tersedianya Laporan Tugas Pokok dan Fungsi Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional I Medan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional I Medan

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional II Padang

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional II Padang

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional III Jakarta

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional III Jakarta

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional IV Yogyakarta

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional IV Yogyakarta

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional V Surabaya

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional V Surabaya

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional VI Denpasar

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional VI Denpasar

-

- Pendidikan dan Pelatihan Industri Regional VII Makassar

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan industri di regional VII Makassar

-

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)



Balai Diklat Industri Regional I Medan


Balai Diklat Industri Regional II Padang


Balai Diklat Industri Regional III Jakarta


Balai Diklat Industri Regional IV Yogyakarta


Balai Diklat Industri Regional V Surabaya


Balai Diklat Industri Regional VI Denpasar


Balai Diklat Industri Regional VII Makassar

L2-30


-182NO (1) X

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

1. Pembangunan, pengadaan, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana kerja

- Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

2010 (6) 8,162,600

Terkelolanya sarana prasarana kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai (%)

Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja

Peningkatan sarana dan prasarana kerja

terlaksananya perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, pengawasan serta evaluasi penggunaan kebutuhan tata kelola administrasi pengadaan barang dan jasa seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian

Pelaksanaan Lelang sesuai dengan waktu yang direncanakan (%)

2011 (7) 20,001,835

TARGET 2012 (8) 23,002,110

2013 (9) 26,452,427

2014 (10) 30,420,291

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (15) Unit Layanan Pengadaan

Biro Umum

Unit Layanan Pengadaan

L2-31

2010 TENTANG:

Recommend Documents