KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 366 /K/X-XIII.2/9/2010 TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NON STRUKTURAL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka membentuk pegawai negeri sipil yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab, diperlukan manajemen pengelolaan pegawai; b. bahwa salah satu bidang pengelolaan dalam manajemen pengelolaan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pengelolaan karir; c. bahwa dalam pengelolaan karir sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan sistem pemindahan pegawai yang dapat dijadikan pedoman/acuan serta dapat menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemindahan pegawai; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pemindahan Pegawai Non Struktural Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 4. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/08/2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/IVIII.3/07/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NON STRUKTURAL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemindahan adalah pemindahan tempat tugas dan/atau domisili bagi pegawai Non Struktural pada Pelaksana BPK. 2. Pegawai Non Struktural, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah pegawai negeri sipil pada Pelaksana BPK yang telah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, selain pegawai dalam jabatan struktural.
3. Masa Kerja adalah kurun waktu tertentu selama menjadi pegawai negeri pada unit kerja terakhir, kecuali bagi pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. 4. Unit Kerja Terakhir adalah: a. untuk pemindahan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, unit kerja terakhir berada pada tingkat Eselon I pada Kantor Pusat dan/atau di tingkat Eselon II pada Biro atau Perwakilan; b. untuk pemindahan yang dilakukan oleh Auditor Utama, Inspektur Utama dan Kepala Direktorat Utama, unit kerja terakhir berada pada tingkat Eselon II di lingkungannya; dan c. untuk pemindahan yang dilakukan oleh Kepala Biro dan Kepala Perwakilan, unit kerja terakhir berada pada tingkat Eselon III di lingkungannya. 5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. 6. Keluarga Jabatan adalah keluarga jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 380/K/XXIII.2/10/2009 tentang Standar Kompetensi Perilaku Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan. 7. Peringkat Jabatan adalah salah satu output dari proses analisis jabatan yang meliputi penyusunan uraian jabatan, evaluasi jabatan, spesifikasi jabatan, dan peta jabatan. 8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Maksud penetapan Keputusan ini adalah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan pemindahan pegawai dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pegawai yang dipindahkan. (2) Tujuan penetapan Keputusan ini adalah: a. menjamin objektivitas dan transparansi dalam pelaksanaan pemindahan pegawai; b. melakukan pengelolaan dan pengembangan karier pegawai;
c. menjaga independensi pegawai dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara; d. mengurangi kejenuhan kerja dan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif; e. menjaga keselarasan f.
antara
kepentingan
pegawai
dan
kebutuhan
organisasi; dan meningkatkan kinerja pegawai baik secara individu maupun pada tingkat satuan kerja. BAB II WEWENANG DAN SYARAT PELAKSANAAN PEMINDAHAN Bagian Kesatu Wewenang
Pasal 3 (1) Pelaksanaan pemindahan pegawai merupakan wewenang Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pelaksana BPK. (2) Wewenang pelaksanaan pemindahan pegawai antar unit kerja Eselon II ke bawah dilimpahkan kepada Auditor Utama, Inspektur Utama, dan Kepala Direktorat Utama dengan pembagian sebagai berikut: a. Auditor Utama untuk pemindahan pegawai antar unit kerja Eselon II ke bawah di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara I sampai dengan Auditorat Utama Keuangan Negara VII, kecuali pemindahan pegawai antar Perwakilan tetap menjadi wewenang Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Utama untuk pemindahan pegawai antar unit kerja Eselon II ke bawah di lingkungan Inspektorat Utama; c. Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara untuk pemindahan pegawai antar unit kerja Eselon II ke bawah di lingkungan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara; d. Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan untuk pemindahan pegawai antar unit kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, kecuali pemindahan pegawai dari dan/atau ke Pusdiklat dan Balai Diklat tetap menjadi wewenang Sekretaris Jenderal; (3) Wewenang pelaksanaan pemindahan pegawai antar unit kerja Eselon III ke bawah di lingkungan Perwakilan BPK dilimpahkan kepada Kepala Perwakilan BPK.
(4) Wewenang pelaksanaan pemindahan pegawai antar unit kerja Eselon III ke bawah di lingkungan Biro pada Sekretariat Jenderal dilimpahkan kepada Kepala Biro. (5) Pelaksanaan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku pada keluarga jabatan yang sama. Bagian Kedua Wilayah Kerja Pegawai Pasal 4 Wilayah kerja pegawai terdiri dari 3 (tiga) wilayah, yaitu : 1. wilayah 1 (satu) meliputi wilayah kerja di Kantor Pusat; 2. wilayah 2 (dua) meliputi wilayah kerja di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi; dan 3. wilayah 3 (tiga) meliputi wilayah kerja di Maluku, Papua, Daerah Tertinggal, Daerah Konflik, dan Daerah Rawan Bencana. Bagian Ketiga Syarat Umum Pemindahan Pasal 5 Dalam melaksanakan pemindahan, harus dipenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut: 1. pegawai dipindahkan sesuai dengan kebutuhan organisasi; 2. pegawai yang akan dipindahkan tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin sedang dan/atau berat; 3. pegawai yang akan dipindahkan telah memenuhi kompetensi dipersyaratkan dan formasi pada unit kerja yang akan dituju; dan
yang
4. pegawai dipindahkan dengan memperhatikan masa kerja pada unit kerja terakhir sebagai berikut: a. wilayah 1 (satu) dan 2 (dua) diberlakukan masa kerja 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun; dan b. wilayah 3 (tiga) diberlakukan masa kerja 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun.
Bagian Keempat Syarat Khusus Pemindahan Pasal 6 Pemindahan atas permohonan pegawai dapat dilakukan selama memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 1. Pegawai wanita yang suaminya merupakan pegawai BPK dapat mengajukan permohonan pindah untuk mengikuti suami, selama tempat tugas suami terletak di wilayah provinsi yang berbeda. 2. Pegawai wanita yang suaminya bukan merupakan pegawai BPK dapat mengajukan permohonan pindah untuk mengikuti suami, selama memenuhi persyaratan berikut: a. memiliki masa kerja di unit kerja terakhir paling sedikit 2 (dua) tahun; b. melampirkan dengan bukti dokumen berupa salinan surat nikah dan surat keterangan kerja suami; dan c. selama bekerja di lingkungan pelaksana BPK belum pernah dipindahkan atas permohonan sendiri sebanyak 2 (dua) kali. 3. Pegawai yang sakit dapat mengajukan permohonan pindah selama didukung oleh dokumen medis yang menyatakan: a. penyakit yang diderita; b. tidak tersedianya fasilitas kesehatan di daerah asal yang menunjang proses kesembuhan penyakit yang diderita; dan c. pegawai membutuhkan bantuan dari orang lain selama proses penyembuhan. 4. Apabila dokumen medis sebagaimana tersebut pada angka 3 dianggap tidak cukup, maka Kepala Biro SDM dapat menunjuk Tim Penguji Kesehatan untuk melakukan verifikasi secara medis. 5. Pegawai yang memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun sebelum pensiun tidak dipindahkan kecuali atas permohonan sendiri. 6. Pegawai yang mengajukan permohonan pindah harus mendapat persetujuan pejabat sebagaimana kewenangannya.
yang
dimaksud
dalam
Pasal
3
sesuai
dengan
BAB III PELAKSANAAN PEMINDAHAN Bagian Kesatu Pelaksanaan Pemindahan Pegawai yang Merupakan Wewenang Sekretaris Jenderal Pasal 7 (1) Sekretaris Jenderal melaksanakan pemindahan pegawai secara reguler dan/atau atas permohonan pegawai. (2) Pelaksanaan pemindahan atas permohonan pegawai dilakukan dengan memperhatikan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Pasal 8 (1) Pelaksanaan pemindahan secara reguler dilakukan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Mei dan November, dengan memperhatikan dasar perencanaan pemindahan yang disusun oleh Kepala Biro SDM setiap awal tahun. (2) Pelaksanaan pemindahan atas permohonan pegawai dilaksanakan pada jadwal yang sama dengan pemindahan reguler. (3) Dasar perencanaan pemindahan tersebut pada ayat (1) harus memperhatikan: a. keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai; b. masa kerja pada suatu wilayah dan pada unit kerja terakhir; c. komposisi dan formasi pegawai pada suatu unit kerja berdasarkan bezetting pegawai; dan d. riwayat kerja seseorang dengan mempertimbangkan keluarga jabatan dan peringkat jabatan. Bagian Kedua Pelaksanaan Pemindahan Pegawai yang Dilakukan oleh Auditor Utama, Inspektur Utama, dan Kepala Direktorat Utama Pasal 9 (1) Pelaksanaan pemindahan ditetapkan dengan Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Kepala Biro SDM. (2) Auditor Utama, Inspektur Utama, dan Kepala Direktorat Utama dalam melaksanakan pemindahan antar keluarga jabatan harus mengajukan Nota Dinas usulan pemindahan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Kepala Biro SDM untuk mendapat persetujuan.
(3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan pelaksanaan pemindahan oleh Sekretaris Jenderal. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemindahan Pegawai yang Dilakukan oleh Kepala Perwakilan Pasal 10 (1) Pelaksanaan pemindahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan dan ditembuskan ke Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro SDM. (2) Kepala Perwakilan dalam melaksanakan pemindahan antar keluarga jabatan harus mengajukan Nota Dinas usulan pemindahan yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Kepala Biro SDM untuk mendapat persetujuan. (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan pelaksanaan pemindahan oleh Sekretaris Jenderal. Bagian Keempat Pelaksanaan Pemindahan Pegawai yang Dilakukan oleh Kepala Biro Pasal 11 (1) Pelaksanaan pemindahan ditetapkan dengan Nota Dinas yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal dan ditembuskan kepada Kepala Biro SDM. (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan pelaksanaan pemindahan oleh Sekretaris Jenderal. Bagian Kelima Penundaan Pemindahan
(1) Pegawai
harus
Pasal 12 melaksanakan Keputusan
Sekretaris
Jenderal
tentang
Pemindahan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan ditetapkan. (2) Pegawai yang tidak mengindahkan Keputusan Sekretaris Jenderal lebih daripada jangka waktu penundaan yang ditentukan pada ayat (1) dinyatakan tidak hadir dan tidak melaksanakan tugas dan akan diproses sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. Pasal 13 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal BPK.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pemindahan pegawai di lingkungan BPK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 15 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pada tanggal :
Jakarta September 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd DHARMA BHAKTI NIP. 195010021978021002
