2010 TENTANG

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 98/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI GORONTALO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyusun Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2014; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 98/M-IND/PER/8/2010

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2


10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014; 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/MIND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/MIND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan; 17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 137/MIND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Makanan Ringan; 18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/MIND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi; Memperhatikan

: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI GORONTALO.

3


Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Provinsi Gorontalo yang memuat sasaran, strategi dan rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Gorontalo untuk periode 5 (lima) tahun. 2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi usaha. 3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga kemasyarakatan lain. 4. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2 (1) Industri Unggulan Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: a. Industri Pengolahan Jagung yang meliputi: 1. Industri Pangan berupa kue basah, emping jagung, popcorn, marning (KBLI 10794 dan KBLI 10792); 2. Industri Ransum 10801); dan

Makanan

3. Industri Penggilingan Jagung (KBLI 10632).

dan

Hewan

(KBLI

Pembersihan

b. Industri Pengolahan Hasil Laut, yang meliputi : 1. Industri pengalengan ikan dan biota air (KBLI 10221);

4


2. Industri pengalengan udang (KBLI 10222); 3. Industri penggaraman/pengeringan ikan (KBLI 10211); 4. Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya (KBLI 10291); 5. Industri pengasapan ikan (KBLI 10212); 6. Industri pengasapan 10292);

biota air lainnya (KBLI

7. Industri pembekuan ikan (KBLI 10213); 8. Industri pembekuan 10293);

biota air lainnya (KBLI

9. Industri pemindangan ikan (KBLI 10214); 10. Industri pemindangan biota air lainnya (KBLI 10294); 11. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan (KBLI 10219); dan 12. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya (KBLI 10299). (2) Peta Panduan Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan: a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan industri unggulan provinsi secara komplementer dan sinergik; b. pedoman pengembangan industri unggulan provinsi bagi pelaku industri pengolahan jagung, dan hasil laut oleh pengusaha dan atau institusi terkait;

5


c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pengembangan industri unggulan provinsi, antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota); d. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Provinsi dalam periode 2010-2014; dan e. informasi dalam menggalang dukungan sosial – politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan industri unggulan provinsi.

Pasal 3 (1) Rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan.

Pasal 4 Pemerintah Provinsi Gorontalo harus membuat laporan kinerja semesteran kepada Menteri atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri terkait.

6


Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT TEMBUSAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo; 4. Gubernur Provinsi Gorontalo; 5. Bupati/Walikota Di Wilayah Provinsi Gorontalo; 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian; 7. Pertinggal.

7

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 98/M-IND/PER/8/2010 TANGGAL : 30 Agustus 2010

PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI GORONTALO

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

INDUSTRI PENGOLAHAN JAGUNG

BAB III

1.

Sasaran Pengembangan

2.

Strategi Pengembangan

3.

Kerangka Pengembangan

4.

Rencana Aksi

INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL LAUT 1.

Sasaran Pengembangan

2.

Strategi Pengembangan

3.

Kerangka Pengembangan

4.

Rencana Aksi

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI GORONTALO I. PENDAHULUAN Provinsi Gorontalo menentukan produk pengolahan jagung dan hasil laut sebagai industri unggulannya didasarkan atas pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi pengembangan lima tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di provinsi lain. Dalam rangka mengembangkan industri unggulan tersebut,

disusun

Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tahun 2010-2014, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi pengembangan serta rencana aksinya.

II. INDUSTRI PENGOLAHAN JAGUNG 1. Sasaran Pengembangan Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014 ) a. Meningkatnya produktivitas, dan kualitas komoditi jagung; b. Berkembangnya diversifikasi produk industri berbasis jagung yang didukung oleh Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) sebagai pilot project pengolahan industri agro; c. Meningkatnya industri pakan ternak dan industri pangan berbasis jagung; dan d. Penerapan standar mutu produk jagung olahan (SNI).

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 98/M-IND/PER/8/2010

Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025) a. Tersedianya pasokan bahan baku industri pengolahan jagung secara berkelanjutan; b. Meningkatnya jumlah industri dan keanekaragaman produk hasil pengolahan jagung seperti pakan ternak, makanan, minuman, tepung jagung, gula jagung, minyak jagung, dan lain-lain; c. Berkembangnya industri berbasis jagung non pangan (ethanol); dan d. Tumbuhnya industri pendukung produksi dan pengolahan jagung seperti industri benih, pupuk, alsintan, dan mesin industri.

2. Strategi Pengembangan a. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk jagung; b. Pengembangan teknik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan jagung yang efisien dan ramah lingkungan; dan c. Pengembangan manajemen usaha dan akses permodalan IKM pengolahan Jagung.

2


3. Kerangka Pengembangan KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI JAGUNG Industri Inti Pengolahan Jagung

a. b.

c. d.

Industri Penunjang Industri Agro, Industri Budidaya Jagung, Industri Mesin & Peralatan, Industri Kemasan

Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2010-2014 ) Meningkatnya produktivitas dan kualitas komoditi jagung; Berkembangnya diversifikasi produk industri berbasis jagung yang didukung oleh Kawasan Industri Agro Terpadu (KIAT) sebagai pilot project pengolahan industri agro; Meningkatnya industri pakan ternak dan industri pangan berbasis jagung, dan Penerapan standar mutu produk olahan jagung (SNI).

a. b.

c. d.

Industri Terkait Makanan dan Minuman Ringan, Pakan Ternak

Sasaran Jangka Panjang ( 2015 - 2025 ) Tersedianya pasokan bahan baku industri pengolahan jagung secara berkelanjutan; Meningkatnya jumlah industri dan keanekaragaman produk hasil pengolahan jagung (pakan ternak, makanan, minuman, tepung jagung, gula jagung, minyak jagung, dan lain-lain); Berkembangnya industri berbasis jagung non pangan (ethanol), dan Tumbuhnya industri pendukung produksi dan pengolahan jagung (industri benih, pupuk, alsintan, dan industri mesin pengolahan jagung).

Strategi a. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk Jagung; b. Pengembangan teknik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan jagung, dan c. Pengembangan manajemen usaha dan akses permodalan IKM pengolahan jagung. Pokok Pokok Rencana Tindak Jangka Menengah ( 2010 – 2014)

Pokok-Pokok Rencana Tindak Jangka Panjang ( 2015 - 2025 )

a. Peningkatan SDM petani jagung; b. Perluasan areal tanam yang didukung oleh revitalisasi pertanahan; c. Peningkatan produktivitas jagung melalui penyediaan peralatan dan mesin pertanian (alsintan), lahan, bibit unggul, pupuk serta permodalan; d. Optimalisasi peran Badan Pusat Informasi Jagung (BPIJ) Provinsi Gorontalo sebagai pusat riset dan pengembangan varietas Jagung; e. Pengkajian teknis dan ekonomis pengembangan kluster industri pengolahan jagung; f. Peningkatan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM pengolahan jagung; g. Fasilitasi permodalan bagi IKM pengolahan jagung; h. Pengembangan KIAT sebagai pilot project industri pengolahan jagung; 3

a. Pengembangan pertanian Jagung berbasis teknologi modern; b. Pengembangan kluster industri pengolahan jagung; c. Diversifikasi produk industri pengolahan Jagung (tepung maizena, gula jagung, minyak jagung, bioethanol, dan lain-lain), dan d. Perluasan pasar komoditi hasil pengolahan jagung melalui promosi dan misi dagang internasional.


i. Pembangunan sarana prasarana penunjang produksi, distribusi/ transportasi, dan pemasaran komoditi jagung serta produk olahan jagung, termasuk supplai listrik dan jaringan telekomunikasi, dan j. Peningkatan promosi dan perluasan pasar produk olahan jagung. Unsur Penunjang Periodisasi Peningkatan Teknologi a. Tahun 2010 – 2014 : Penerapan teknologi proses industri pengolahan jagung; b. Tahun 2015 – 2020 : Diversifikasi produk pengolahan industri pengolahan jagung dengan teknologi proses, dan c. Tahun 2021 – 2025 : Penguasaan teknologi proses, pra dan pasca dengan mengadopsi Good Agriculture Practices (GAP), dan Pengembangan Biogenetika.

SDM a. Diklat teknis bagi petani dan penerapan teknologi budidaya jagung; b. Pelatihan manajemen mutu, Good Agriculture Practices (GAP) dan ISO 9001 : 2000 bagi IKM pengolahan jagung; dan c. Magang dan bantuan tenaga ahli.

Pasar a. Peningkatan pasar lokal tradisional; b. Peningkatan pasar konvensional (semi permanen); c. Peningkatan pasar dalam negeri dengan akses pasar modern; dan d. Peningkatan pasar luar negeri dengan penerapan ISO 9000 : 2000.

Infrastruktur a. Peningkatan jalan akses agropolitan ke sentra produksi jagung serta pelabuhan laut dan udara; b. Peningkatan sarana irigasi, Pompa Air Tanpa Mesin (PATM), gudang penampung, lantai jemur, serta prasarana dan sarana Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB); c. Prasarana dan sarana Gedung Promosi Industri Agro; dan d. Peningkatan peranan Penelitian dan Pengembangan (Litbang).

Lokasi : Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo, Kab. Bone Bolango, Kab. Gorontalo Utara

4


4. Rencana Aksi RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN JAGUNG 2010 – 2014

NO

PEMANGKU KEPENTINGAN

RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

1.

Peningkatan SDM petani jagung

• Kementan

Dinas Pertanian, Dinas Koperindag

2.

Perluasan areal tanam yang didukung oleh revitalisasi pertanahan.

• Kementan • BPN • Kemen KUKM

• Dinas Pertanian • Dinas Koperindag

3.

Peningkatan produktivitas jagung melalui penyediaan peralatan dan mesin pertanian (alsintan), lahan, bibit unggul, pupuk serta permodalan.

• Kementan • Kemenperin • BPPT

• Dinas Pertanian • Dinas Koperindag • Balihristi

LAIN-LAIN

• BUMD • Asosiasi (HKTI)

Perguruan Tinggi

• • • •

• Perguruan Tinggi • Lembaga Penelitian • GAPOKTAN

KADIN MAJ BUMD Pupuk Kaltim • UPJA

5

TAHUN 2010 2011

2012

2013

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

4

Optimalisasi peran Badan Pusat Informasi Jagung (BPIJ) Provinsi Gorontalo sebagai pusat riset dan pengembangan varietas jagung.

• Kementan • BPPT • LIPI

• Dinas Pertanian • BAPPEDA

• KADIN • Industri Benih

Perguruan Tinggi

5.

Pengkajian teknis dan ekonomis pengembangan kluster industri pengolahan jagung.

• Kemenperin

• Dinas Koperindag • Balihristi

Konsultan

• Perguruan Tinggi

6.

Peningkatan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM pengolahan jagung.

• Kemenperin • Kementan • BPPT

• Dinas Koperindag • Dinas Pertanian • Balihristi • Dinas Naker

• Industri Permesinan


7

Fasilitasi permodalan bagi IKM pengolahan jagung

• Kemenperin • Kemen KUKM

Dinas Koperindag, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja

• Perbankan • Askrindo • Lembaga Keuangan Lainnya

6

• Lembaga Donor

2010 2011

2012

2013

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

8

DAERAH

TAHUN

SWASTA

LAIN-LAIN

• Dinas Koperindag • Dinas Pertanian • BPIJ • Balihristi

• Swalayan/ Supermarke t lokal • UMKM

• Canada Indonesia Private Sector Enterprises Development (CIPSED) • Perguruan Tinggi

Pengembangan KIAT sebagai pilot project industri pengolahan jagung.

• Kemenperin • Kement KUKM • BPPT • LIPI

9

Pembangunan sarana prasarana penunjang produksi, distribusi/ transportasi, dan pemasaran komoditi jagung serta produk olahan jagung, termasuk supplai listrik dan jaringan telekomunikasi.

• • • • • •

Kemenperin Kementan Kemendag Kemen PU Kemenhub Kemenkom Info • PLN • TELKOM

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • BID • Dinas Pertanian • Dinas PU • Dinas Perhubungan

• KADIN • Konsultan perencana • Kontraktor • Jasa Angkutan • Jasa Pengiriman • Warnet

• Industri Seluler • WARMIK • Komisi Informasi Daerah • RRI / TVRI

10

Peningkatan promosi dan perluasan pasar produk olahan jagung.

• Kemenperin • Kemendag • Kemen KUKM • BPEN

• Dinas Koperindag • Dinas Pertanian

• KADIN • Eksportir

• RRI / Radio Swasta • TVRI / TV Swasta

7

2010 2011

2012

2013

2014


III. INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL LAUT 1. Sasaran Pengembangan Sasaran Jangka Menengah (2010-2014) a. Meningkatnya produktifitas dan kualitas komoditi hasil laut seperti ikan tangkap dan budidaya serta rumput laut; b. Meningkatnya: 1) Usaha pengolahan perikanan menjadi 232 unit usaha yang meliputi 229 unit usaha pengolahan ikan dan 3 unit usaha pengolahan rumput laut; 2) industri

pengolahan

rumput

laut

(CHIP,

Semi

Refined

Carrageenan/SRC & Alginat); serta c. Meningkatnya produksi dan diversifikasi produk industri hasil laut berbasis ekspor, khususnya Rumput Laut (CHIP, SRC dan Alginat). Sasaran Jangka Panjang (2015-2025) a. Berkembangnya klaster industri dan keterkaitan industri hulu dan hilir dalam rantai nilai produk olahan hasil laut; b. Meningkatnya ekspor hasil laut olahan ke berbagai negara; dan c. Meningkatnya keterkaitan industri hulu dan hilir dalam rangka penciptaan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi hasil laut. 2. Strategi Pengembangan a. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan kemitraan petani/ nelayan dengan berbagai pihak dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk hasil laut; b. Pengembangan teknik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan hasil laut yang efisien dan ramah lingkungan; dan c. Pengembangan manajemen usaha dan akses permodalan IKM pengolahan hasil laut.

8


3. Kerangka Pengembangan KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL LAUT Industri Inti Pengolahan Hasil Laut

Industri Penunjang Ind. Mesin Peralatan, Ind. Kemasan dan Jasa Transportasi

Sasaran Jangka Menengah (Tahun 2010-2014) : a. Meningkatnya produktifitas dan kualitas komoditi hasil laut (ikan tangkap dan budidaya serta rumput laut); b. Meningkatnya usaha perikanan menjadi 232 unit usaha meliputi 229 unit usaha pengolahan Perikanan dan 3 unit usaha pengolahan rumput laut serta industri pengolahan Rumput Laut (CHIP, SRC & Alginat) dan c. Meningkatnya produksi dan diversifikasi produk industri hasil laut berbasis ekspor, khususnya rumput laut (CHIP, SRC dan Alginat).

Industri Terkait Makanan dan Minuman; Farmasi

Sasaran Jangka Panjang (2015 - 2025) : a. Berkembangnya klaster industri dan keterkaitan industri hulu dan hilir dalam rantai nilai produk olahan hasil laut; b. Meningkatnya ekspor hasil laut olahan ke berbagai negara; dan c. Meningkatnya keterkaitan industri hulu dan hilir dalam rangka penciptaan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi hasil laut.

Strategi a. Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan dan kemitraan petani/ nelayan dengan berbagai pihak dalam mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk hasil laut; b. Pengembangan teknik produksi serta penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan hasil laut yang efisien dan ramah lingkungan; dan c. Pengembangan manajemen usaha dan akses permodalan IKM pengolahan hasil laut Pokok Pokok Rencana Tindak Jangka Menengah (2010 – 2014) a. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil laut dan hasil laut olahan melalui:  Diklat, bimtek dan magang bagi petani/nelayan dan pelaku IKM pengolahan hasil laut;  Penyediaan dan penerapan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan;  Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen rumput laut (gudang, para-para, mesin press, lantai jemur dan sebagainya);  Optimalisasi peran Taksi Mina Bahari (TMB) dalam mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap; dan  Penerapan SNI pada seluruh produk olahan hasil laut;

9

Pokok-Pokok Rencana Tindak Jangka Panjang (2015 - 2025 ) a. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan produksi, produktivitas dan kualitas hasil laut; b. Mendorong pertumbuhan industri dan investasi pengolahan hasil laut; dan c. Mengembangkan riset dan teknologi industri hasil laut.


b. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara petani/nelayan dengan pengusaha industri dan perbankan serta kemitraan dengan wilayah penghasil rumput laut dan perikanan di Sulawesi dan Maluku. c. Mendorong investasi Industri Pengolahan Hasil Laut melalui :  Promosi investasi;  Menumbuh-kembangkan Unit Usaha Karagenan dan Rumput Laut Olahan;dan  Menciptakan iklim usaha yang kondusif (insentif, perizinan dan fiskal). d. Peningkatan kapasitas sarana pendukung berupa pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, bandara, listrik dan jaringan telekomunikasi. Unsur Penunjang Periodisasi Peningkatan Teknologi a. Tahap Inisiasi ( 2010 – 2014 ), Adopsi Good Agriculture Practices (GAP), dan Pengembangan Biogenetika; b. Tahap Pengembangan cepat ( 2015 – 2025 ) Modifikasi & Pengembangan teknologi pengolahan hasil laut; dan c. Tahap Matang ( 2025 – 2030 ) industry up grading.

SDM

a. Pelatihan Manajemen Mutu, GMP dan ISO 9000; b. Peningkatan pengetahuan teknologi; c. Peningkatan keahlian dan kemampuan SDM di bidang pengolahan hasil laut; d. Pendampingan melalui UPL (Unit Pendampingan Langsung); e. Bantuan tenaga Ahli & Quality Assesment; dan f. Magang ke daerah yang lebih maju

Pasar Infrastruktur a. Mengembangkan merek dan meningkatkan kualitas rumput laut; b. Meningkatkan kemampuan pemasaran dan market intelligence; c. Meningkatkan akses dan kemampuan penetrasi pasar ekspor; dan d. Promosi dan fasilitasi perdagangan.

a. Meningkatkan peran Litbang dan akademisi; b. Membangun fasilitas pengering rumput laut di tingkat petani; c. Membangun industri pengolahan rumput laut (percontohan); dan d. Pembangunan infrastruktur lainnya.

Lokasi: Kab. Gorontalo Utara, Kab. Bone Bolango, Kab. Pohuwato, Kab. Boalemo

10


4. Rencana Aksi RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL LAUT 2010 – 2014

NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA Assosiasi Pengusaha Rumput Laut

TAHUN LAIN-LAIN

1.

Diklat, bimtek dan magang bagi petani/nelayan dan pelaku IKM pengolahan hasil laut

• Kemen KP • Kemenperin

• Dinas Perikanan dan Kelautan • Dinas Koperindag

2.

Penyediaan dan penerapan teknologi produksi hasil laut yang efisien dan ramah lingkungan

• • • •

Kemenperin Kemen KP BPPT Balai Besar Industri

•Industri • Dinas Permesinan Koperindag •Industri • Dinas Perik dan Kelautan Perkapalan • Balihristi

Perguruan Tinggi

3.

Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen rumput laut (gudang, para-para, mesin press, lantai jemur dan sebagainya)

• • • • •

Kemenperin Kemen KP Kemendag BPPT BPPI

• Dinas •Assosiasi Koperindag Pengusaha • Dinas Perik Rumput Laut dan Kelautan •Industri Permesinan • Balihristi

• Perguruan Tinggi • Lembaga Penelitian

4.

Optimalisasi peran Taksi Mina Bahari (TMB) dalam mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap

• Kemen KP • Kemenperin • Kemen KUKM

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Dinas Perik. dan Kelautan

Lembaga penelitian / Perguruan Tinggi

11

Perguruan Tinggi

2010

2011

2012

2013

2014


PEMANGKU KEPENTINGAN NO

TAHUN

RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

LAIN-LAIN

5.

Penerapan SNI pada seluruh produk olahan hasil laut

• Kemenperin • Kemen KP • Kemendag

• Dinas Koperindag • Dinas Perik dan Kelautan

Assosiasi Pengusaha Rumput Laut

Perguruan Tinggi

6.

Pilot project Ind. pengolahan rumput laut dan perikanan

• Depperin • Dep. KP

• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan • BAPPEDA

Assosiasi Pengusaha Rumput Laut

Perguruan Tinggi

7.

Bantuan mesin/peralatan pengolahan rumput laut dan hasil perikanan

• Depperin • Dep. KP • Kement Kop dan KUKM • LIPI

• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan

Ind. Permesinan

• Perguruan Tinggi • Balai Industri

8.

Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara petani/nelayan dengan pengusaha industri dan perbankan serta kemitraan dengan wilayah penghasil rumput laut dan perikanan di Sulawesi dan Maluku.

• Kemenperin • Kemen KP • Kemendag

• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan • BAPPEDA

• • • •

• Pemda Se Sulawesi & Maluku

9.

Menumbuh-kembangkan unit usaha karagenan dan rumput laut olahan di sentra produksi hasil laut

• Kemenperin • Kemen KUKM • Kemen KP • BPPT

• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan • Balihristi

• Industri Rumput Laut • Industri Perikanan

12

KADIN Perbankan Askrindo Lembaga Keuangan Lainnya


2010

2011

2012

2013

2014


PEMANGKU KEPENTINGAN NO

TAHUN

RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

LAIN-LAIN

10

Promosi investasi dan misi dagang produk olahan hasil laut

• • • •

Kemenperin Kemendag Kemen KP BPEN


• RRI / Radio •Assosiasi swasta Pengusaha Rumput Laut • TVRI/TV Swasta •Eksportir

11

Menciptakan iklim usaha yang kondusif (insentif, perizinan dan fiskal)

• Kemenperin • Kemendag • Kemen KUKM • Kemen KP • Kemenkeu


•Assosiasi Pengusaha Rumput Laut •KADIN

12

Peningkatan kapasitas sarana pendukung berupa pelabuhan laut, pelabuhan perikanan, bandara, listrik dan jaringan telekomunikasi

• Kemenhub • Kemenkom Info • PLN • TELKOM

• Dinas Koperindag • Dinas Perhubungan

• Industri Seluler

13

2010

2011

2012

2013

2014

2010 TENTANG

Recommend Documents