2010 TENTANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 201/PMK.06/2010 TENTANG KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 201/PMK.06/2010 TENTANG KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset; b. bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value); c. bahwa untuk menyajikan piutang kementerian negara/lembaga dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang; d. bahwa ketentuan mengenai kualitas piutang kementerian negara/lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih selama ini belum diatur dalam peraturan perundangundangan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada kementerian negara/lembaga dan/atau hak kementerian negara/lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 2. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

3. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara, termasuk instansi vertikalnya. 4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. 5. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. 6. Debitor adalah badan atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun. 7. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Menteri/Pimpinan Lembaga terhadap Debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran. BAB II KUALITAS PIUTANG Pasal 2 1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehatihatian. 2. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga wajib: a. menilai Kualitas Piutang; b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. 3. Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan sekurangkurangnya: a. jatuh tempo Piutang; dan b. upaya penagihan. 4. Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2)

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan. Pasal 3 (1) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. (2) Penilaian Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan. Pasal 4 Piutang diklasifikasikan menjadi: a. Piutang penerimaan negara bukan pajak. b. Piutang pajak yang meliputi piutang di bidang: 1) perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak; 2)

kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Piutang lainnya. Pasal 5 (1) Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan: a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan; c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan d. kualitas macet apabila: 1) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Kualitas Piutang: a.

pajak di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak;

b. pajak di bidang kepabeanan dan cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai; c. lainnya diatur dengan peraturan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. BAB III PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Pasal 6 (1) Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum dan yang khusus. (2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar. (3)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar: a. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; b. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan c. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

(4) Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas Piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa Piutang. (5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang dibentuk berdasarkan Piutang yang kualitasnya menurun, dilakukan dengan mengabaikan persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kualitas Piutang sebelumnya.

(6) Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan. Pasal 7 (1) Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar: a. 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia; b. 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya; c. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan; d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; e. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal laut dengan isi kotor paling sedikit 20 (dua puluh) meter kubik; f. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor; dan g. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan. (2) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 8 (1) Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar: a. 100% (seratus perseratus) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia; b. 60% (enam puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya; c. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan d. 50% (lima puluh perseratus) dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan. (2) Barang sitaan selain yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Pasal 9 (1) Nilai agunan atau barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g dan Pasal 8 ayat (1) huruf d bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal sumber nilai agunan atau barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Pasal 10 (1) Menteri Keuangan berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih apabila Kementerian Negara/Lembaga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

(2) Kewenangan Menteri Keuangan melakukan penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. BAB IV RESTRUKTURISASI Pasal 11 Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan Restrukturisasi terhadap Debitor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal: a. Debitor mengalami kesulitan pembayaran; dan/atau b. Debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan Restrukturisasi. Pasal 12 (1) Kualitas Piutang setelah persetujuan Restrukturisasi dapat diubah oleh Kementerian Negara/Lembaga: a. setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan b. tidak berubah, apabila Piutang yang sebelum Restrukturisasi memiliki kualitas kurang lancar. (2) Dalam hal kewajiban yang ditentukan dalam Restrukturisasi tidak dipenuhi oleh Debitor, Kualitas Piutang yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat Restrukturisasi. BAB V PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG Pasal 13 Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau pengurangan jumlah Piutang sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang. Pasal 14

(1) Penghapusan Piutang oleh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan terhadap seluruh sisa Piutang per Debitor yang memiliki kualitas macet. (2) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perlakuan akuntansi penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan. Pasal 15 (1) Dalam hal terdapat penambahan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara menambah akun Piutang sebesar selisihnya. (2) Pencatatan penambahan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah penerbitan surat tagihan/persetujuan/keputusan. Pasal 16 (1) Dalam hal terdapat pengurangan jumlah Piutang, pencatatan perubahan jumlah Piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang sebesar selisihnya. (2) Pencatatan pengurangan jumlah Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. surat tagihan/persetujuan/keputusan telah terbit; atau b. Restrukturisasi telah selesai dilaksanakan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Ketentuan mengenai penilaian agunan atau barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku. Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2010 MENTERI KEUANGAN

AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 November 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 565

PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER 85/PB/2011 TENTANG PENATAUSAHAAN PIUTANG NEGARA BUKAN PAJAK PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER 82/PB/2011 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 82/PB/2011 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyajian piutang di neraca terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih; b. bahwa sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan bagi entitas pelaporan dan pos-pos tertentu yang memerlukan perlakuan khusus; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat

:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang tak tertagih; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau hak Kementerian Negara/Lembaga yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

2. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. 3. Penyisihan Piutang Tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. 4. Piutang Jangka Pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 5. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 6. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai 8. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja, termasuk satuan kerja perangkat daerah yang menerima alokasi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. 9. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjutnya disebut UAPPA-W, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. 10. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 11. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAPA, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Pedoman akuntansi penyisihan piutang tak tertagih yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi: a. Piutang PNBP di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan pungutan pendapatan negara, tidak termasuk di lingkungan Bendahara Umum Negara;

b. Piutang PNBP di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan perikatan, tidak termasuk uang muka belanja, belanja dibayar dimuka, serta pinjaman dan penerusan pinjaman; c. Piutang PNBP di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga karena Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. (2) Jurnal standar dan akun-akun yang tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini meliputi seluruh akun penyisihan piutang tak tertagih, termasuk piutang perpajakan dan piutang atas pelaksanaan tugas Menteri Keuangan selaku BUN. BAB III AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH Pasal 3 (1) UAKPA melakukan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang yang dimiliki dan/atau dikuasainya. (2) Penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. (3) Penghitungan penyisihan piutang tak tertagih dijabarkan di dalam Kartu Penyisihan Piutang Tak tertagih sesuai dengan Format yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (4) Nilai penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang. (5) Tata cara penetapan kualitas piutang dan besarnya tarif penyisihan piutang tak tertagih dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai kualitas piutang Kementerian Negara/Lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 4 Untuk mendukung pencatatan akuntansi, UAKPA melakukan penatausahaan piutang yang mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai Petunjuk Teknis Penatausahaan Piutang PNBP pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Pasal 5 Berdasarkan Kartu Penyisihan Piutang sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (3), UAKPA melakukan pencatatan atas penyisihan piutang tak tertagih di dalam sistem akuntansi yang dibuat setiap semester dan tahunan dengan menggunakan formulir jurnal aset sesuai dengan Format yang diatur dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB IV TATA CARA PELAPORAN SERTA PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN Pasal 6 (1) UAKPA menyajikan penyisihan piutang tak tertagih di dalam neraca setiap semester dan tahunan. (2) UAKPA mengungkapkan informasi yang lebih rinci tentang penyisihan piutang tak tertagih di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (3) UAKPA menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertagih melalui laporan keuangan ke UAPPA-W atau UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan. Pasal 7 (1) UAPPA-W menyajikan dan mengungkapkan penyisihan piutang tak tertagih di dalam laporan keuangan UAPPA-W setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAKPA. (2) UAPPA-W mengungkapkan lebih rinci penyisihan piutang tak tertagih di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (3) UAPPA-W menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan. Pasal 8 (1) UAPPA-E1 menyajikan penyisihan piutang tak tertagih di dalam laporan keuangan UAPPA-E1 setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPA-W/UAKPA. (2) UAPPA-E1 mengungkapkan lebih rinci penyisihan piutang tak tertagih di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (3) UAPPA-E1 menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertagih melalui laporan keuangan kepada UAPA setiap semester dan tahunan. Pasal 9 (1) UAPA menyajikan penyisihan piutang tak tertagih di dalam neraca UAPA setiap semester dan tahunan berdasarkan laporan keuangan UAPPA-E1. (2) UAPA mengungkapkan lebih rinci penyisihan piutang tak tertagih di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (3) UAPA menyampaikan informasi tentang penyisihan piutang tak tertagih melalui laporan keuangan kepada Menteri Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan setiap semester dan tahunan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Prosedur Akuntansi Penyisihan Piutang Tak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk digunakan mulai penyusunan laporan keuangan tahun 2011.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Nopember 2011 DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO NIP 19530814 197507 1 001

Lampiran I Perdirjen No: PER- 82/PB/2011 Tanggal: 30 Nopember 2011 Kementerian/Lembaga: (1) Eselon I: (2) Wilayah: (3) Satuan Kerja: (4) KARTU PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PER XX XXXXXXXXXX 20XX (5) Jenis Piutang : (6) Agunan/Barang Sitaan No .

Nama Debitur

No & Tanggal SPn

Saldo Piutang (Rp.)

Bentuk Agunan /Sitaan

Nilai Agunan/ Sitaan (Rp)

Nilai Agunan/Sitaan yang diperhitungkan (Rp)

Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kualitas Piutang

Saldo Piutang setelah Agunan/ Sitaan (RP)

Prosentase Penyisihan (%)

Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)

Keterangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9=4-7)

(10)

(11=9x10)

(12)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

JUMLAH

Mengetahui:

(19)

Petugas Unit Pembukuan Piutang PNBP,

KPA

Nama

(20)

Nama

(22)

NIP

(21)

NIP

(23)

PETUNJUK PENGISIAN KARTU PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH No. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Uraian Isian Diisi dengan kode nama kementerian/lembaga Diisi dengan kode nama unit eselon I Diisi dengan kode dan nama wilayah sesuai setup aplikasi SAKPA Diisi dengan kode dan nama satuan kerja Diisi Per 30 Juni atau 31 Desember Tahun Anggaran berjalan Diisi dengan kode dan jenis piutang negara bukan pajak Diisi dengan nomor urut Diisi dengan nama debitur Diisi dengan nomor dan tanggal SPn

(10)

Diisi saldo piutang yang diambil dari Kartu Piutang per posisi tanggal laporan keuangan (Semesteran)

(11)

Diisi bentuk agunan sesuai PMK mengenai Kualitas Piutang K/L dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(12)

Diisi Nilai agunan

(13)

Diisi Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sesuai PMK mengenai Kualitas Piutang K/L dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(14)

Diisi kualitas piutang sesuai PMK mengenai Kualitas Piutang K/L dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(15)

Diisi dengan saldo piutang setelah dikurangi nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang

(16)

Diisi prosentase penyisihan piutang berdasarkan jenis piutang sesuai PMK mengenai Kualitas Piutang K/L dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(17)

Diisi dengan saldo penyisihan piutang tak tertagih, yaitu saldo piutang setelah dikurangi nilai agunan yang dapat diperhitungkan dikalikan prosentase penyisihan piutang yang ditetapkan

(18)

Diisi dengan keterangan, misalnya keputusan penetapan kualitas piutang dan/atau tarif penyisihan piutang, dan lain-lain yang dianggap penting dan relevan

(19) (20) (21) (22) (23)

Diisi dengan hasil penjumlahan penyisihan piutang tak tertagih Diisi dengan nama kuasa pengguna anggaran Diisi dengan NIP kuasa pengguna anggaran Diisi dengan nama petugas unit pembukuan PNBP Diisi dengan NIP petugas unit pembukuan PNBP

DIREKTUR JENDERAL,


Lampiran II Perdirjen No: PER- 82/PB/2011 Tanggal: 30 Nopember 2011 FORMULIR JURNAL ASET

Kementerian/Lembaga Eselon I Wilayah Kode Satker

: : : :

(1) (2) (3) (4)

No. Doukumen Tanggal Tahun Anggaran

: : :

(5) (6) (7)

Jenis Jurnal Aset (8) Kas di Bendaharawan Penerima Kas di bendaharawan Pembayar Piutang Persediaan Aset Tetap Aset Lainnya No (9)

Kode Perkiraan (10)

Dibuat Oleh: (13) Tanggal :

Uraian Nama Perkiraan (11)

Disetujui oleh(14) Tanggal :

Rupiah (12) Debet Kredit

Direkam oleh: (15) Tanggal :

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR JURNAL ASET No 1 2 3 4

Uraian Kementerian/Lembaga

Eselon I Wilayah Kode Satker No. Doukumen

5

6

Tanggal

7 8 9

Tahun Anggaran Jenis Jurnal Aset No.

10 11

Kode Perkiraan Uraian Nama Perkiraan

12 13

Rupiah Dibuat oleh

14

Disetujui oleh

15

Direkam oleh

Pengisian Diisi dengan kode dan nama kementerian/lembaga Diisi dengan kode dan nama eselon I Diisi dengan kode dan uraian kantor wilayah Diisi dengan kode dan uraian satuan kerja Diisi dengan nomor dokumen yang ditetapkan untuk formulir jurnal aset. Nomor formulir jurnal aset, ditetapkan dengan dengan menggunakan format “BABT00000” dimana BA= 3 digit kode bagian anggaran, B= bulan pembuatan jurnal, T= tahun pembuatan jurnal, 0000= no. urut Diisi dengan tanggal pembuatan laporan, dengan format sebagai berikut: HH-BB-TTTT, HH=hari, BB=bulan, TTTT=tahun Diisi dengan tahun anggaran yang dilaporkan Diisi dengan 6 pilihan jurnal yang sesuai Diisi dengan nomor urut transaksi dengan rincian debet atau kredit Diisi dengan 6 digit kode perkiraan Diisi dengan nama perkiraan sesuai dengan kode perkiraan Diisi dengan jumlah rupiah yang didebet atau dikredit Diisi dengan nama dan tanda tangan staf yang membuat formulir jurnal aset. Tanggal pembuatan formulir jurnal aset ditulis pada tempat yang disediakan Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab yang meneliti dan menyetujui formulir jurnal aset. Tanggal pembuatan formulir jurnal aset ditulis pada tempat yang disediakan Diisi dengan nama dan tanda tangan staf yang merekam formulir jurnal aset. Tanggal pembuatan formulir jurnal aset ditulis pada tempat yang disediakan

DIREKTUR JENDERAL,


BAB I PENDAHULUAN Paragraph 43 PSAP 01 Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pospos yang antara lain adalah piutang pajak dan piutang bukan pajak. Hal ini sejalan dengan basis akuntansi yang diterapkan pemerintah saat ini sebagaimana diatur di dalam paragraph 39 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PP 71 Tahun 2010, yaitu basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Oleh karena itu, kementerian negara/lembaga yang memiliki piutang baik piutang pajak maupun piutang bukan pajak wajib menyajikannya di dalam neraca. Sesuai dengan paragraph 63 PSAP 01 Lampiran II PP 71 Tahun 2010, piutang dicatat sebesar nilai nominal, artinya sebesar nilai yang tercantum di dalam dokumen piutang. Namun demikian, untuk menjaga relevansinya terhadap pengambilan keputusan serta untuk memperhitungkan ada potensi ketidaktertagihan suatu piutang. Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menerbitkan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 tentang Piutang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP. Buletin teknis ini menjabarkan lebih rinci tentang jenis-jenis piutang pemerintah, pengakuan, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan piutang pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah. Lebih lanjut Buletin Teknis tersebut menguraikan tentang penyajian aset berupa piutang di neraca harus dijaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Untuk itu, diperlukan metode untuk menyesuaikan nilai piutang berdasarkan kualitas atau tingkat resiko ketidaktertagihannya. Metode yang lazim digunakan di dalam akuntansi adalah dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan kualitas piutang pada setiap tanggal pelaporan. Untuk memberikan pemahaman yang sama tentang kualitas piutang pada kementerian negara/lembaga dan tata cara pengukuran penyisihan piutang, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tanggal 23 November 2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Ketentuan ini akan diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan K/L mulai tahun anggaran 2011. Mengingat pengakuan, pengukuran dan penyajian piutang pemerintah tersebut cukup kompleks maka diperlukan petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan bagi setiap entitas di dalam melakukan proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan penyisihan piutang tak tertagih di dalam laporan keuangan pemerintah. Pedoman teknis dimaksud meliputi tata cara penentuan kualitas piutang, penetapan besaran nilai piutang untuk perhitungan penyisihan, penetapan tarif penyisihan, jurnal standar, dan akun-akun yang digunakan. Kementerian negara/lembaga yang tidak melakukan penilaian atas kualitas piutang yang dimilikinya, tidak melakukan pembentukan Penyisihan Piutang Tak tertagih, dan tidak melakukan pemantauan dan mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan

BAB II TATA CARA PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DAN PERSENTASE PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

A. PENGGOLONGAN KUALITAS PIUTANG Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran

tarif

penyisihan

piutang.

Penilaian

kualitas

piutang

dilakukan

dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu: kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet. Beberapa jenis piutang memiliki

karakteristik

yang

pada beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan

spesifik,

sehingga

memerlukan

pengaturan

tersendiri.

Penggolongan piutang pajak dan kualitas piutang di bidang perpajakan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak, penggolongan piutang pajak dan kualitas piutang di bidang kepabeanan dan cukai diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan piutang lainnya seperti Piutang Penerusan Pinjaman diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dengan demikian peraturan ini hanya akan membahas penggolongan kualitas piutang penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang berada di kementerian negara/lembaga. Namun demikian untuk penetapan kode-kode akun penyisihan piutang tak tertagih tetap mencakup keseluruhan jenis piutang pemerintah. Penggolangan kualitas piutang PNBP adalah sebagai berikut: 1. Kualitas lancar

:

Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas Kurang Lancar

:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

3. Kualitas Diragukan

:

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

4. Kualitas Macet

:

1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau 2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang

Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. B. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH Kementerian negara/lembaga wajib membentuk Penyisihan Piutang tak tertagih baik yang umum maupun yang khusus. Penyisihan piutang tak tertagih ditentukan sebagai berikut: 1. Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar. 2. Penyisihan piutang tak tertagih khusus ditetapkan sebagai berikut: a. 10% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. b. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. c. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan. Nilai agunan atau barang sitaan mungkin sama, kurang, atau lebih dari nilai piutangnya. Agunan atau barang sitaan yang nilainya melebihi saldo piutangnya diperhitungkan sama dengan sisa piutang. Dengan demikian nilai piutang setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan tidak akan minus, paling rendah nol. Hal ini menunjukkan bahwa piutang yang memiliki nilai agunan atau nilai barang sitaan sama dengan atau lebih dari nilai piutangnya dianggap terbebas dari risiko tak tertagih. Prosentase penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan prosentase penyisihan piutang tak tertagih periode pelaporan sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan setiap semester berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap. Berikut Bagan Alur Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Mulai

Data Piutang

Menilai Kualitas Piutang

Ya

Tidak

PENYISIHAN KHUSUS sesuai Kualitas yang Baru

Kualitas Piutang KURANG LANCAR

Kualitas Piutang LANCAR

PENYISIHAN UMUM 0,5%

Penyisihan Khusus 10%

Kualitas Piutang DIRAGUKAN


Kualitas Piutang MACET


Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang yg Kualitasnya Menurun?

Selesai

C. NILAI AGUNAN DAN BARANG SITAAN Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut: 1. 100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan BI, SBN, garansi bank, tabungan atau deposito yang diblokir pada bank, emas, dan logam mulia. 2. 80% dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan diatasnya 3. 60% dari nilai jual objek pajak atas tanah besertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB) atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan 4. 50 % dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir

5. 50% dari nilai hipotik atas pesawat udara dan kapal Iaut dengan isi kotor paling sedikit 20 meter kubik 6. 50% dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor 7. 50% dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang tidak diikat sesuai ketentuan yang berlaku dan disertai bukti kepemilikan 8. Agunan selain di atas dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan sebesar: 

100% dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia



60% dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) , hak guna bangunan (SHGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya



50% dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat Iainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir



50% dari nilai atas pesawat udara, kapal laut, dan kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan.



Barang sitaan selain yang di atas tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih. Nilai agunan atau barang sitaan bersumber dari nilai yang dikeluarkan oleh instansi

yang berwenang. Apabila sumber nilai agunan atau barang sitaan tersebut tidak diperoleh, agunan atau barang sitaan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang penyisihan piutang tak tertagih. Menteri Keuangan cq. DJKN berwenang melakukan penilaian kembali atas nilai agunan dan/atau barang sitaan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih apabila kementerian negara/lembaga tidak memenuhi ketentuan. Ketentuan mengenai penilaian agunan atau barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih dilaksanakan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun sejak 2010.

Jadi, untuk piutang yang tidak dalam kategori golongan lancar, nilai piutang yang akan diperhitungkan untuk membentuk penyisihan piutang tak tertagih adalah setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan yang dapat diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah pembentukan penyisihan piutang tak tertagih entitas perlu membuat Kartu Penyisihan Piutang tak tertagih (terlampir). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini diberikan ilustrasi sebagai berikut: Ilustrasi 1 Satuan kerja ABC memiliki piutang PNBP senilai Rp 75 juta yang sudah menunggak 2 bulan dan telah diterbitkan surat tagihan pertama pada bulan November 2011. Agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) dengan NJOP Rp 50 juta. Maka perhitungan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: -

Nilai piutang yang akan dibuat penyisihannya: 75 juta – (50% x Rp 50 juta) = Rp 50 juta

-

Kualitas piutang: kualitas kurang lancar

-

Prosentase penyisihan piutang tak tertagih: 10%

-

Penyisihan piutang tak tertagih = 10% x Rp 50 juta = Rp 5 juta

Ilustrasi 2 Satuan kerja DEF pada tanggal 31 Desember 2010 memiliki piutang yang sudah dikelompokkan berdasarkan kualitas piutang beserta agunannya seperti berikut ini: Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

Nilai Piutang

Rp10.000.000,00

Rp1.500.000,00

Rp750.000,00

Rp250.000,00

Agunan

Tanah dengan hak tanggungan

Honda Astrea Grand tahun 1998

-

Tanah tanpa hak tanggungan

Nilai Agunan

Rp8.000.000,00

Rp2.500.000,00

0

Rp6.000.000,00

Besarnya penyisihan piutang tak tertagih akan dihitung sebagai berikut:

Lancar

Kurang Lancar

Diragukan

Macet

Nilai Piutang

Rp10.000.000,00

Rp1.500.000,00

Rp750.000,00

Rp250.000,00

Agunan

Tanah dengan hak tanggungan

Honda Astrea Grand tahun 1998

-

Tanah tanpa hak tanggungan

Nilai Agunan

Rp8.000.000,00

Rp2.500.000,00

0

Rp6.000.000,00

Nilai Agunan yg Diperhitungkan

0

= 50% X 2.500.000,00

0

= 60% X 6.000.000,00

= Rp1.250.000,00

= Rp3.600.000,00 Karena > Rp250.000,00 maka = Rp250.000,00

Dasar Pengenaan

Rp10.000.000,00

Rp250.000,00

Rp750.000,00

0

% Penyisihan

0,5%

10%

50%

100%

Penyisihan (Rp)

Rp50.000,00

Rp25.000,00

375.000,00

0

D. RESTRUKTURISASI PIUTANG Kementerian negara/lembaga dapat melakukan restrukturisasi piutang terhadap debitor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan debitor mengalami kesulitan pembayaran dan/atau debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu rnemenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Cakupan restrukturisasi meliputi pemberian keringanan hutang,persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran Jadi, restrukturisasi piutang dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Restrukturisasi piutang dapat menyebabkan peningkatan kualitas piutang. Perubahan kualitas piutang setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah oleh kementerian negara/ lembaga adalah sebagai berikut: -

setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan

-

tidak berubah, apabila piutang yang sebelum rmemiliki kualitas kurang lancar.

Apabila kewajiban yang ditentukan dalam restrukturisasi tidak dipenuhi oleh debitor, maka kualitas piutang yang telah diubah, dinilai kembali seolah-olah tidak terdapat restrukturisasi. Berikut ini adalah ilustrasi restrukturisasi piutang pada sebuah kementerian dengan berbagai kondisi debitor: Pada tanggal 30 Juni 2010, Kementerian “B” mempunyai piutang a.n. Tn. “C” sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan kualitas diragukan. Karena mengalami kesulitan kas, Tn. “C” mengusulkan restrukturisasi berupa pembayaran secara berkala atau angsuran dengan skema usulan dari Tn. “C” Rp100.000.000,00 per bulan selama 10 (sepuluh) bulan mulai bulan Juli 2010. Kualitas Piutang Sebelum Restrukturisasi Diragukan

Setelah Restrukturisasi

Debitor tidak memenuhi kewajiban restrukturisasi

Diragukan atau Diragukan atau diturunkan menjadi Macet dinaikkan menjadi Kurang Lancar

% Penyisihan % Penyisihan Piutang = % Penyisihan Piutang = 50% atau 100% Piutang = 50% 50% atau 10%

Dengan pertimbangan tertentu, Kementerian “B” menerbitkan surat persetujuan pembayaran secara berkala a.n. Tn. “C”, dengan pembayaran sebesar Rp125.000.000,00 per bulan selama 8 (delapan) bulan mulai bulan Juli 2010.

 Apabila patuh

Perubahan kualitas piutang ditetapkan sendiri oleh K/L dengan memperhatikan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor. Penghitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2010 apabila Tn. “C” tertib melakukan pembayaran: Pembayaran Tn. “C” = 6 x Rp125.000.000,00 = Rp750.000.000,00 Sisa hutang Tn. “C” kepada Kementerian “B” = Rp250.000.000,00 Kualitas Piutang Tetap

Berubah

Diragukan

Dinaikkan menjadi Kurang Lancar

% Penyisihan Piutang = 50%


Penyisihan Piutang = Rp125.000.000,00


 Apabila tidak patuh Perubahan kualitas piutang ditetapkan sendiri oleh K/L dengan memperhatikan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.Penghitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2010 apabila Tn. “C” hanya membayar 4 (empat) kali sebesar Rp600.000.000,00 sepanjang bulan Juli s.d. Desember 2010: Tn. “C” melakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali = Rp600.000.000,00 Sisa hutang Tn. “C” kepada Kementerian “B” = Rp400.000.000,00 Kualitas Piutang Tetap

Berubah

Diragukan

Diturunkan menjadi Macet





 Apabila semula patuh, kemudian tidak patuh

Misalkan, Tn. “C” semula tertib melakukan pembayaran selama 6 (enam) bulan berturutturut sepanjang bulan Juli s.d. Desember 2010 sehingga hutangnya telah berkurang sebesar Rp750.000.000,00. Namun, pembayaran lanjutan di tahun 2011 tidak dilakukan. Apabila per 31 Desember 2010 kualitas piutangnya sudah dinaikkan menjadi Kurang Lancar, maka per 30 Juni 2011 kualitas piutangnya dikembalikan seolah-olah tidak ada restrukturisasi, yaitu Kualitas Diragukan. Selain itu, diperhatikan juga jangka waktu penurunan kualitas piutangnya yang dihitung sejak kualitas piutangnya menurun menjadi Kualitas Diragukan. Apabila sejak penurunan kualitas piutang menjadi Diragukan sudah mencapai batas penurunan kualitas selanjutnya, maka piutang tersebut digolongkan menjadi Macet.

Kualitas Piutang Tetap

Berubah

Diragukan

Diturunkan menjadi Macet





BAB III AKUN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH I.

PENYISIHAN PIUTANG JANGKA PENDEK

116

Akun

Uraian

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Pendek 1611

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Pajak 11611

1162

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Pajak 116111

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Pajak PPh Migas

116112

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas

116113

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Pajak PPN

116114

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Pajak PPnBM

116115

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB

116116

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai

116117

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Pajak Lainnya

116118

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Cukai Lainnya

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak 11621

11622

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Bukan Pajak 116211

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang PNBP

116212

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Tak tertagih – PT PPA 116221

11623

Penyisihan Piutang Tak tertagih – PT PPA

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman 116231

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman

116232

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar RDI

116233

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Potensi Tunggakan

Yang Dapat Ditagih 11624

1163

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah 116241

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Pemerintah Bidang Perkebunan

116242

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Kredit Investasi Pemerintah

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 11631

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 116311

1164

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 11641

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 116411

1165

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen 11651

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen 116511

1166

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Bagian Lancar Investasi Permanen

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU 11661

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa 116611

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan

116612

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

116613

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Penunjang Konstruksi

116614

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi

116619 11662

11663

11669

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu 116621

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pengelola Kawasan Otorita

116622

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pengelola Kasawan Ekonomi Terpadu

116629

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pengelola Kasawan Lainnya

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat 116631

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Investasi

116632

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir

116639

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Operasional Lainnya BLU 116691

1167

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU 11671

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Sewa BLU 116711

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU

116712

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU

116713

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU

116714

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU

116719

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Sewa Lainnya BLU

11672

11679

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang dari Penjualan Aset BLU 116721

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Tetap BLU

116722

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang dari Penjualan Aset Lainnya BLU

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Non Operasional Lainnya BLU 116791

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU

II. PENYISIHAN PIUTANG JANGKA PANJANG/ASET LAINNYA 155

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Jangka Panjang 1551

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran 15511

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran 155111

1552

Penyisihan Piutang Tak tertagih Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 15521

Tagihan

Penyisihan Piutang Tak tertagih Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

–

Tuntutan Tuntutan

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU

Penyisihan Piutang Tak tertagih Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU 15541

–

Tagihan

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU 155411

Tagihan

Tuntutan Tuntutan

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Kredit Pemerintah 15551

1556

–

Tuntutan

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU 155311

1555

Tagihan

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran BLU 15531

1554

–

Penyisihan Piutang Tak tertagih Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 155211

1553

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Kredit Pemerintah 155511

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Kredit Pemerintah Bidang Pertanian dan Perkebunan

155512

Penyisihan Piutang Pemerintah

Tak

tertagih

–

Kredit

Investasi

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Penerusan Pinjaman 15561

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Penerusan Pinjaman 155611

Penyisihan Piutang Tak tertagih – Penerusan Pinjaman

155612

Penyisihan Piutang Tak tertagih – RDI

BAB IV JURNAL STANDAR A. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH Jurnal pembentukan penyisihan piutang tak tertagih dilakukan pada setiap tanggal neraca, yaitu semesteran dan tahunan. Jurnal dibuat berdasarkan hasil perhitungan penyisihan piutang tak tertagih untuk setiap jenis piutang berdasarkan kondisi nyata kualitas piutang pada tanggal pelaporan. Jurnal penyisihan piutang tak tertagih dicatat dengan menggunakan akun sesuai dengan akun piutang terkait. Jurnal standar pembentukan penyisihan piutang tak tertagih dikelompokkan menurut jatuh tempo piutang. Untuk piutang jangka pendek pembentukan penyisihan piutang tak tertagih adalah dengan mendebet ekuitas dana lancar dan mengkredit akun penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut: Dr

31131X

Cadangan Piutang

Cr

116XXX

Penyisihan Piutang tak tertagih – Piutang Jangka Pendek

XXXXX

XXXXX

Sedangkan untuk satuan kerja badan layanan umum (BLU) jurnalnya adalah sebagai berikut: Dr

31132X

Cadangan Piutang BLU

Cr

116XXX


XXXXX

XXXXX

Untuk piutang jangka panjang pembentukan penyisihan piutang tak tertagih adalah dengan mendebet akun diinvestasikan dalam asset lainnya dan mengkredit akun penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut: Dr

32131X

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Cr

155XXX

Penyisihan Piutang tak tertagih – Piutang Jangka Panjang

XXXXX

XXXXX

Sedangkan untuk satuan kerja BLU jurnalnya adalah sebagai berikut: Dr

32132X

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-BLU

Cr

155XXX


XXXXX

XXXXX

B. PENYESUAIAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH Pada tanggal pelaporan berikutnya K/L melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal dengan jurnal sebagai berikut: 1. Jurnal penambahan nilai penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang jangka pendek: Dr

31131X

Cadangan Piutang

Cr

116XXX


XXXXX

XXXXX

Jurnal penambahan nilai penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang jangka pendek satker

BLU:

Dr

31132X


Cr

116XXX


XXXXX

XXXXX

2. Jurnal penambahan nilai penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang jangka panjang: Dr

32131X


Cr

155XXX


XXXXX

XXXXX


32132X


Cr

155XXX


XXXXX

XXXXX

Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal dengan jurnal sebagai berikut: 1. Jurnal pengurangan nilai penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang jangka pendek: Dr

116XXX


Cr

31131X

Cadangan Piutang

XXXXX

XXXXX

Jurnal pengurangan nilai penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang jangka pendek

2.

satker

BLU:

Dr

116XXX


Cr

31132X


XXXXX

XXXXX

Jurnal pengurangan nilai penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang jangka panjang: Dr

155XXX


Cr

32132X


XXXXX

Sedangkan untuk satuan kerja BLU jurnalnya adalah sebagai berikut:

XXXXX

Dr

155XXX


Cr

32132X


XXXXX

XXXXX

C. PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG Berdasarkan keputusan instansi yang berwenang dapat dilakukan penghapusbukuan terhadap piutang pemerintah. Penghapusbukuan piutang tidak selalu diikuti oleh penghapustagihan piutang. Oleh karena itu piutang yang sudah dihapusbukukan tetapi tetap diupayakan penagihannya perlu ditatausahakan secara ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK. Piutang yang sudah dihapusbukukan harus dieliminasi dari neraca. Perlakuan akuntansi penghapusan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tak tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan sebagai berikut:

116XXX


Cr

31131X

Cadangan Piutang

Dr

31131X

Cadangan Piutang

Cr

113XXX Piutang

Dr

XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

Sedangkan jurnal penghapusbukuan untuk satuan kerja BLU:

Dr

116XXX

Cr

31132X

Penyisihan Piutang tak tertagih – Piutang Jangka Pendek Cadangan Piutang BLU

XXXXX

XXXXX

Dr

31132X

Cr

113XXX


XXXXX

Piutang

XXXXX

Untuk piutang jangka panjang atau aset lainnya jurnalnya adalah sebagai berikut: Dr

32131X


Cr

155XXX


Dr

32132X


Cr

155XXX


XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX


155XXX

Penyisihan Piutang tak tertagih – Piutang Jangka Panjang - BLU

Cr

32132X


Dr

31132X

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya BLU

Cr

1556XX Aset Lainnya -BLU

XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

BAB V ILLUSTRASI AKUNTANSI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH 1. Satker A memiliki piutang TGR sejak 1 Oktober 2011 senilai 24 juta yang akan diangsur Rp 1 juta per bulan selama 24 bulan setiap tanggal 1 mulai 1 Oktober 2011. Sampai 31 Desember 2011 pegawai yang bersangkutan mengangsur tepat waktu.  Tanggal 1 Oktober 2011 dicatat aset berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp24.000.000 dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

151211

Cr

321311

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

24.000.000


24.000.000

 Tanggal 31 Desember 2011 perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakui beberapa perubahan dalam aset tersebut. o

Mengakui pengurangan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi karena pelunasan untuk bulan Oktober s.d. Desember 2011

Dr

321311


Cr

151211


o

3.000.000 3.000.000

Mengakui perubahan klasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lainnya menjadi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lancar untuk Tagihan TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Reklasifikas tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

311311

Cr

113411

Bagian Lancar TGR Cadangan Piutang

12.000.000 12.000.000

Dr

321311


Cr

151211


o

12.000.000 12.000.000

Mengakui adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat direalisasikan melalui akun Penyisihan Piutang Tak tertagih. Dalam ilustrasi ini, piutang yang dimiliki satker pada tanggal pelaporan termasuk dalam kategori kualitas lancar. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung sebagai berikut o 5/1000 X Rp21.000.000= Rp105.000, alokasi untuk piutang jangka pendek dan panjang dihitung secara proporsional. Untuk penyisihan bagian lancar TGR= (12.000.000/21.000.000)*Rp105.000=Rp60.000 dan sedangkan untuk aset lainnya adalah (9.000.000/21.000.000)*Rp105.000=Rp45.000. Penyesuaian tersebut dicatat dengan jurnal:

Dr

311311

Cadangan Piutang

Cr

116611

Penyisihan Piutang Tak tertagih- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Dr

311311


Cr

155211

Penyisihan Piutang Tak tertagihTagihan Tuntutan Perbendahraan/TGR

60.000

60.000

45.000

45.000

Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober sampai dengan Desember 2011 akan disajikan dalam neraca sebagai berikut:

Neraca per 31 Desember 2011 Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak tertagih-P.Jk.Pdk Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya

Piutang Penerusan Pinjaman Tagihan TGR Tagihan Penj. Angsuran Aset lain-lain Penyisihan Piutang Tak tertagih-P.Jk.Pjg

Kewajiban 0 Kewajiban jangka Pendek 0 Kewajiban jangka Panjang 0 12.000.000 0 0 (60.000) 11.940.000

0 0

0

Jumlah Kewajiban Ekuitas Dana

0

9.000.000 Ekuitas Dana lancar 0 Cadangan Piutang 0 Ekuitas Dana Investasi (45.000) Diinvestasikan dlm aset lainnya

Aset Lainnya Neto

8.955.000

Jumlah Aset

20.895.000

11.940.000 8.955.000

Ekuitas Dana Cadangan

Jumlah Ekuitas Dana

0 20.985.000

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

20.895.000

2. Satker A memiliki piutang TGR sejak 1 Oktober 2011 senilai 24 juta yang akan diangsur Rp 1 juta per bulan selama 24 bulan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 pegawai yang bersangkutan menunggak cicilan pertama, kedua, dan ketiga. Atas tunggakan cicilan tersebut telah diterbitkan surat tagihan kedua pada tanggal 25 November 2011. Selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2012, piutang tersebut dihapusbukukan berdasarkan surat keputusan penghapusbukuan piutang pemerintah.  Tanggal 1 Oktober 2011 dicatat aset berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dengan jurnal sebagai berikut: Dr

151211

Cr

321311

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

24.000.000 24.000.000

 Pada tanggal 31 Desember 2011 perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakui beberapa perubahan dalam aset tersebut.

o

Karena debitor tidak melakukan pembayaran atas utangnya maka tidak diperlukan jurnal untuk mencatat pengurangan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi.

o

Mengakui perubahan klasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lainnya menjadi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lancar untuk Tagihan TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Dalam ilustrasi ini reklasifikasi sebesar Rp15.000.000 berasal dari piutang tahun 2011 (Rp3.000.000) dan 2012 (Rp12.000.000). Reklasifikas tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

113411

Cr

311311

Dr

321311


Cr

151211


o

Bagian Lancar TGR

15.000.000

Cadangan Piutang

15.000.000

15.000.000 15.000.000

Mengakui adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat direalisasikan melalui akun Penyisihan Piutang Tak tertagih. Dalam ilustrasi ini, piutang yang dimiliki satker pada tanggal pelaporan termasuk dalam kategori diragukan. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung sebagai berikut o 50/100 X Rp24.000.000= Rp12.000.000, alokasi untuk piutang jangka pendek dan panjang dihitung secara proporsional. Untuk penyisihan bagian lancar TGR= (15.000.000/24.000.000)*Rp12.000.000=Rp7.500.000 dan sedangkan untuk aset lainnya adalah (9.000.000/24.000.000)*Rp12.000.000=Rp4.500.000. Penyesuaian tersebut dicatat dengan jurnal:

Dr

311311

Cadangan Piutang

Cr

116611


7.500.000

7.500.000

Dr

311311


4.500.000

Cr

155211


4.500.000


Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak tertagih-P.Jk.Pdk Piutang jangka pendek neto

Neraca per 31 Desember 2011 Kewajiban 0 Kewajiban jangka Pendek 0 Kewajiban jangka Panjang 0 15.000.000 0 0 (7.500.000) 7.500.000

Aset Lainnya


0 0

0


0

9.000.000 Ekuitas Dana lancar 0 Cadangan Piutang 0 Ekuitas Dana Investasi (4.500.000) Diinvestasikan dlm aset lainnya

Aset Lainnya Neto

4.500.000

Jumlah Aset

12.000.000

7.500.000 4.500.000


Jumlah Ekuitas Dana

0 12.000.000


12.000.000

Pada tanggal 30 Juni 2012, penghapusbukuan piutang pemerintah tersebut akan dicatat sebagai berikut:

Dr

116311


Cr

311311

Cadangan Piutang

7.500.000

7.500.000

Dr

311311

Cadangan Piutang

Cr

113411

Bagian Lancar TGR

15.000.000 15.000.000

Untuk aset lainnya jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr

1556XX


Cr

321311


Dr

321311


Cr

1556XX Tuntutan Ganti Rugi

Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak tertagih-P.Jk.Pdk

4.500.000

4.500.000

9.000.000 9.000.000

Neraca Per 30 Juni 2012 Kewajiban 0 Kewajiban jangka Pendek 0 Kewajiban jangka Panjang 0 0 0 0 0 0

Jumlah Kewajiban


0

Ekuitas Dana

Aset Lainnya Neto

0

Jumlah Aset

0

Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya

0 Ekuitas Dana lancar 0 Cadangan Piutang 0 Ekuitas Dana Investasi 0 Diinvestasikan dlm aset lainnya Ekuitas Dana Cadangan

0 0

0

0 0

Jumlah Ekuitas Dana

0 0


0

3. Satker A memiliki piutang TGR sejak 1 Oktober 2011 senilai 24 juta yang akan diangsur Rp 1 juta per bulan selama 24 bulan setiap tanggal 1 mulai tanggal 1 Oktober 2011. Jaminan atas penyelesaian kerugian tersebut berupa surat kepemilikan kendaraan roda dua dengan nilai yang dapat diperhitungkan Rp 6 juta. Sampai 31 Desember 2011 pegawai yang bersangkutan ternyata tidak mengangsur dan atas tagihan pertama dan ke dua (Oktober dan Nopember 2011) telah diterbitkan surat tagihan pertama pada tanggal 25 Nopember 2011. Selanjutnya pada bulan Maret 2012, diterbitkan surat tagihan ke dua atas tagihan yang belum dilunasi. Bulan Agustus 2011 pegawai yang bersangkutan membayar Rp 10 juta untuk angsuran Oktober 2011 sampai dengan Juli 2012. Pembayaran angsuran berikutnya dibayar setiap awal bulan oleh yang bersangkutan.  Tanggal 1 Oktober 2011 dicatat aset berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

151211

Cr

321311

Tagihan Tuntutan Perbendaraan/Ganti Rugi

24.000.000


24.000.000

 Pada tanggal 31 Desember 2011 perlu dilakukan penyesuaian untuk mengakui beberapa beberapa perubahan dalam aset tersebut. o

Mengakui perubahan klasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lainnya menjadi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lancar untuk Tagihan TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Reklasifikasi tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

113411

Cr

311311

Dr

151211

Cr

321311

Bagian Lancar TGR

15.000.000

Cadangan Piutang

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi

15.000.000

15.000.000 15.000.000

o

Mengakui adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat direalisasikan melalui akun Penyisihan Piutang Tak tertagih. Dalam ilustrasi ini, piutang yang dimiliki satker pada tanggal pelaporan termasuk dalam kategori kurang lancar. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung sebagai berikut o

10/100 X (24.000.000-6.000.000)= Rp1.800.000, alokasi untuk piutang jangka pendek dan panjang dihitung secara proporsional. Untuk penyisihan bagian lancar TGR= (15.000.000/24.000.000)*Rp1.800.000=Rp1.125.000 dan sedangkan untuk aset lainnya adalah (9.000.000/24.000.000)*Rp1.800.000=Rp675.000. Penyesuaian tersebut dicatat dengan jurnal:

Dr

311311

Cadangan Piutang

1.125.000

Cr

116611


Dr

321311


Cr

155211


1.125.000

675.000

675.000


Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak tertagih-P.Jk.Pdk Piutang jangka pendek neto

Neraca per 31 Desember 2011 Kewajiban 0 Kewajiban jangka Pendek 0 Kewajiban jangka Panjang 0 15.000.000 0 0 (1.125.000) 13.875.000

Jumlah Kewajiban

0 0 0

0

Aset Lainnya


o

Ekuitas Dana

0

9.000.000 Ekuitas Dana lancar 0 Cadangan Piutang 0 Ekuitas Dana Investasi (675.000) Diinvestasikan dlm aset lainnya

Aset Lainnya Neto

8.325.000

Jumlah Aset

22.200.000

13.875.000 8.325.000


Jumlah Ekuitas Dana

0 22.200.000


22.200.000

Pada tanggal 30 Juni 2012 perlu diakui penambahan penyisihan piutang tak tertagih dalam akuntansi satuan kerja karena pada bulan Maret 2012 telah diterbitkan surat tagihan kedua. Kualitas piutang menurun dari kualitas kurang lancar menjadi diragukan dan perhitungan untuk penyisihan piutang yang tak tertagih adalah sebagai berikut: o 50/100 x (24 juta – 6 juta )= 9 juta, alokasi untuk penyisihan piutang jangka pendek adalah (15.000.000/24.000.000)*9.000.000=Rp5.625.000 dan alokasi untuk penyisihan piutang jangka panjang adalah (9.000.000/24.000.000)*9.000.000=Rp3.375.000 Pada Neraca per 31 Desember 2011 telah dilaporkan penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek sebesar Rp1.125.000 maka agar saldo penyisihan Pitang tak tertagih pada tanggal 30 Juni 2012 Rp5.625.000 perlu dibuat penyisihan Piutang Tak tertagih sebesar Rp4.500.000 (5.625.000-1.125.000). Untuk menyajikan penysisihan piutang tak tertagih-jangka panjang sebesar Rp3.375.000, diperlukan penambahan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp2.700.000 (3.375.000-675.000) dengan jurnal sebagai berikut: Dr

311311

Cadangan Piutang

Cr

116611


Dr

321311


Cr

155211


4.500.000

4.500.000

2.700.000

2.700.000

Neraca per 30 Juni 2012 akan tampak sebagai berikut: Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak tertagih-P.Jk.Pdk Piutang jangka pendek neto

Kewajiban 0 Kewajiban jangka Pendek 0 Kewajiban jangka Panjang 0 15.000.000 0 0 (5.625.000) 9.375.000

Aset Lainnya


0

0 0

0


9.000.000 Ekuitas Dana lancar 0 Cadangan Piutang 0 Ekuitas Dana Investasi (3.375.000) Diinvestasikan dlm aset lainnya

Aset Lainnya Neto

5.625.000

Jumlah Aset

15.000.000

9.375.000 5.625.000


Jumlah Ekuitas Dana

0 15.000.000


15.000.000

Selanjutnya untuk pengungkapan piutang dalam neraca per 31 Desember 2012, satker perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut: o

Sampai dengan bulan Desember 2012, debitor telah membayar tunggakan sebesar Rp10 juta yang dibayar pada bulan Juli dan mengangsur piutangnya sebesar Rp5.000.000 (Agustus s.d. Desember 2012), transaksi ini dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

311311

Cadangan Piutang

Cr

111411

Bagian Lancar TGR

o

15.000.000 15.000.000

Mengakui perubahan klasifikasi dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lainnya menjadi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang merupakan kelompok Aset Lancar untuk Tagihan TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan. Dan juga Penyisihan piutang tak tertagih harus direklasifikasi karena akun diinvestasikan dalam aset lainnya bersaldo nihil. Reklasifikas tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

113411

Bagian Lancar TGR

Cr

311311

Dr

321311

Cr

151411

Dr

155211


Cr

321311


9.000.000

Cadangan Piutang


9.000.000

9.000.000

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi

9.000.000

3.375.000 3.375.000

o

Mengakui adanya kemungkinan piutang yang tidak dapat direalisasikan melalui akun Penyisihan Piutang Tak tertagih. Dalam ilustrasi ini, piutang yang dimiliki satker pada tanggal 31 Desember 2012 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi satker berubah dari kategori macet menjadi lancar sehingga terjadi penurunan pada akun penyisihan piutang tak tertagih. Perhitungan untuk penyisihan piutang tak tertagih tersebut adalah 5/1.000 X Rp9.000.000= Rp45.000.

o

Saldo penyisihan bagian lancar piutang tak tertagih per 30 Juni 2012 adalah Rp5.625.000, dengan demikian selama satu semester terjadi penurunan penyisihan piutang sebesar Rp5.580.000 (Rp5.625.000-Rp45.000). Untuk mencatat transaksi tersebut dilakukan dengan jurnal berikut ini:

Dr

116611

Cr

311311

Penyisihan Piutang Tak tertagih- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Cadangan Piutang

5.580.000

5.580.000

Dengan mencatat transaksi tersebut dalam satker maka neraca per 31 Desember 2012 akan nampak seperti dibawah ini: Neraca per 31 Desember 2012 Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak tertagih-P.Jk.Pdk Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya

Kewajiban 0 Kewajiban jangka Pendek 0 Kewajiban jangka Panjang 0 9.000.000 0 0 (45.000) 8.955.000


0

Aset Lainnya Neto

0

Jumlah Aset

0 0

0


0 Ekuitas Dana lancar 0 Cadangan Piutang 0 Ekuitas Dana Investasi 0 Diinvestasikan dlm aset lainnya

8.955.000 0


8.955.000

Jumlah Ekuitas Dana

0 8.955.000


8.955.000

4. Perguruan Tinggi ABC (Satker BLU) memiliki piutang pendapatan uang pendidikan sejak 1 Desember 2011 senilai 4 juta yang belum dilunasi oleh mahasiswa sampai dengan 31 Desember 2011. Atas tunggakan tersebut telah diterbitkan surat tagihan pertama pada tanggal 27 Desember 2011. Piutang tersebut dilunasi pada tanggal 02 April 2012  Tanggal 1 Desember 2011 dicatat aset berupa Piutang Pelayanan Pendidikan dengan jurnal sebagai berikut:

Dr

113812

Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

Cr

311321

Cadangan Piutang - BLU

4.000.000 4.000.000

o

Tanggal 31 Desember 2011, Satker perlu mengakui adanya kemungkinan bahwa piutang tersebut tidak dapat ditagih dengan mengakui penyisihan piutang yang tak tertagih, dengan perhitungan sebagai berikut: o Kualitas piutang adalah lancar meskipun sudah dikeluarkan surat teagihan pertama namun surat tagihan tersebut belum melwati 1 bulan. Dengan demikian tarif penyusutannya sebesar 5 per mil dari piutang Rp4.000.000X5/1000= Rp20.000 o Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang tak tertagih tersebut adalah Dr

311321

Cadangan Piutang - BLU

20.000

Cr

116812

Penyisihan Piutang Tak tertagihPiutang BLU Pelayanan Pendidikan

20.000

Neraca satker per 31 Desember 2011 akan Nampak sebagai berikut: POSISI NERACA 31 DESEMBER 2011 Aset Lancar Piutang pajak Piutang dr Keg.Opr. BLU Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak tertagih-P.Jk.Pdk Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya

Kewajiban 0 Kewajiban jangka Pendek 4.000.000 Kewajiban jangka Panjang 0 0 0 0 (20.000) 3.980.000


0

Aset Lainnya Neto

0

Jumlah Aset

o

0


0 Ekuitas Dana lancar 0 Cadangan Piutang 0 Ekuitas Dana Investasi 0 Diinvestasikan dlm aset lainnya

3.980.000

0 0


3.980.000 0

Jumlah Ekuitas Dana

0 3.980.000


3.980.000

Tanggal 30 Juni 2012, satker perlu mengakui pelunasan piutang pendapatan pendidikan dan penihilan saldo penyisihan piutang tak tertagih. Jurnal untuk membukukan transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Dr

116812

Penyisihan Piutang Tak tertagihPiutang BLU Pelayanan pendidikan

Cr

311321

Cadangan Piutang-BLU

Dr

311321

Cadangan Piutang-BLU

Cr

113812

Piutang BLU Pelayanan Pendidikan

20.000

20.000

4.000.000 4.000.000

POSISI NERACA PER 31 DESEMBER 2011 Aset Lancar Piutang pajak Piutang PNBP Bag. lancar Penerusan Pinj. Bag. Lancar Piutang TGR Bag. Lancar TPA Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak tertagih-P.Jk.Pdk

Kewajiban 0 Kewajiban jangka Pendek 0 Kewajiban jangka Panjang 0 0 0 0 0 0

Jumlah Kewajiban


0

Ekuitas Dana

Aset Lainnya Neto

0

Jumlah Aset

0

Piutang jangka pendek neto Aset Lainnya

0 Ekuitas Dana lancer 0 Cadangan Piutang 0 Ekuitas Dana Investasi 0 Diinvestasikan dlm aset lainnya Ekuitas Dana Cadangan

0 0

0

0 0

Jumlah Ekuitas Dana

0 0


0

DIREKTUR JENDERAL,


2010 TENTANG

Recommend Documents