2010 TENTANG

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

NOMOR: PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Tahun 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur disampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya atas selesainya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah selesai disusun. Sesuai dengan persetujuan penataan organisasi dan tata kerja dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/1879/M.PAN-RB/08/2010, tanggal 19 Agustus 2010, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koordinator

Bidang

Politik,

Hukum,

dan

Keamanan

Nomor:

PER-

367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Koordinator

Bidang

Politik,

Hukum,

dan

Keamanan

Nomor:

PER-

31/MENKO/POLHUKAM/6/2005 juncto Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: PER-06/MENKO/POLHUKAM/1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak berlaku. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: PER-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 merupakan dasar dan pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan diterbitkannya Peraturan ini diharapkan kinerja pelaksanaan tugas sinkronisasi dan koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat ditingkatkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan-Nya kepada kita sekalian dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Jakarta, 24 Oktober 2010 Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Hotmangaradja Pandjaitan i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB

I

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

2

BAB

II

Susunan Organisasi

4

BAB

III

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

4

BAB

IV

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

5

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

5

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

6

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan dan Organisasi

6

Bagian Keempat

Biro Umum

12

Bagian Kelima

Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan

20

BAB

V

Deputi Kementerian Keamanan

BAB

VI

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

26

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

26

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

27

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Kelembagaan

dan

28

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

30

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil

32

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus

34

Bagian Ketujuh BAB

VII

Koordinator

Bidang

Politik,

Koordinasi

Hukum,

Demokrasi

dan

26

37

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

39

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

39

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

40

ii

BAB

BAB

BAB

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri

40

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN

42

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Pasifik, dan Afrika

Asia,

45

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa

47

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Hubungan Multilateral

49

Kerjasama

VIII Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

IX

X

51

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

51

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

52

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum

53

Bagian Keempat

Asisten Deputi Aparatur Hukum

55

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

57

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional

59

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan Perlindungan Hak Asasi Manusia

62

Koordinasi

Pemberdayaan

dan

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

64

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

64

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

65

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan

65

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan

67

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan

70

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional

72

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan

74

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional

76

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

76

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

77

iii

BAB

BAB

XI

XII

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

78

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

80

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi

82

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kerjasama dan Keamanan Negara

85

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan dan Bimbingan Masyarakat

87

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

89

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

89

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

90

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan

90

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial

93

Bagian Kelima

Asisten Deputi Masyarakat

Pemberdayaan

95

Bagian Keenam

Asisten Deputi Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal

97

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus

99

Koordinasi

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

102

Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi

102

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

103

Bagian Ketiga

Asisten Deputi Koordinasi Media Massa

103

Bagian Keempat

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

105

Bagian Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan

108

Bagian Keenam

Asisten Deputi Aparatur

110

Bagian Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Reformasi Birokrasi

iv

Koordinasi

Pendayagunaan Program

dan

112

BAB

XIII

Inspektorat

115

BAB

XIV

Staf Ahli

117

BAB

XV

Jabatan Fungsional

119

BAB

XVI

Eselonisasi, Pengangkatan, dan Pemberhentian

120

BAB

XVII

Tata Kerja

121

BAB

XVIII

Ketentuan Lain-Lain

124

BAB

XIX

Ketentuan Penutup

125

LAMPIRAN Susunan Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Susunan Organisasi

Sekretariat Kementerian Koordinator Hukum, dan Keamanan s.d. eselon III

Bidang

Politik,

Susunan Organisasi


Susunan Organisasi

Biro Umum

Susunan Organisasi


Susunan Organisasi


Susunan Organisasi


Susunan Organisasi

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Susunan Organisasi


Susunan Organisasi


Susunan Organisasi


Susunan Organisasi


Susunan Organisasi

Inspektorat

Surat Menteri Negara PAN dan RB tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja

v

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR: PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN, Menimbang

:

bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;


-2Memperhatikan

:

Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1879/M.PANRB/08/2010 tanggal 19 Agustus 2010. MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN. BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1 (1)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2)

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 2 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;


-3b. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan; c. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan f.

pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan: a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Luar Negeri; c. Kementerian Pertahanan; d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Kementerian Komunikasi dan Informatika; f.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

g. Kejaksaan Agung; h. Badan Intelijen Negara; i.

Tentara Nasional Indonesia;

j.

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

k. Instansi lain yang dianggap perlu.


-4-

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Umum Pasal 5 Susunan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri Koordinator; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat kementerian koordinator; c. pelaksana, yaitu deputi kementerian koordinator; dan d. pengawas, yaitu inspektorat.

BAB III Unsur Pemimpin MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Pasal 6 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


-5BAB IV Unsur Pembantu Pemimpin SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 7 (1)

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(2)

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 8 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;


-6c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; d. pembinaan dan penyelenggaraan sama, dan hubungan masyarakat;

organisasi

dan

tata

laksana,

kerja

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f.

penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 10 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari: a. Biro Perencanaan dan Organisasi; b. Biro Umum; dan c. Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan. Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Organisasi Pasal 11 Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta pengelolaan perpustakaan.


-7Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; c. penataan organisasi dan tata laksana; d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; dan e. pengelolaan perpustakaan. Pasal 13 Biro Perencanaan dan Organisasi terdiri dari: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; d. Bagian Data; dan e. Bagian Perpustakaan. Pasal 14 Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan, pengolahan, dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta melaksanakan sinkronisasi rencana program dan anggaran.

Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program; b. penyusunan anggaran; dan


-8c. sinkronisasi program dan anggaran.

Pasal 16 Bagian Perencanaan terdiri dari: a. Subbagian Penyusunan Program; b. Subbagian Penyusunan Anggaran; dan c. Subbagian Sinkronisasi Program dan Anggaran.

Pasal 17 (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan stratejik. (2) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, penyediaan data anggaran dan pengkoordinasian permintaan revisi anggaran, serta pemrosesan permintaan anggaran belanja Bagian 999. (3) Subbagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi rencana program dan anggaran.

Pasal 18 Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; b. evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan


-9c. penyusunan laporan hasil evaluasi program, kegiatan, dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja.

Pasal 20 Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari: a. Subbagian Monitoring; b. Subbagian Evaluasi; dan c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 21 (1) Subbagian Monitoring mempunyai tugas melakukan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran. (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, serta laporan akuntabilitas kinerja secara periodik triwulanan dan tahunan.

Pasal 22 Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, penyempurnaan tata laksana serta pengembangan kinerja organisasi.

Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penataan dan evaluasi organisasi; b. pelaksanaan penyempurnaan tata laksana; dan c. pelaksanaan pengembangan kinerja organisasi.


- 10 Pasal 24 Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari: a. Subbagian Organisasi; b. Subbagian Tata Laksana; dan c. Subbagian Pengembangan Kinerja Organisasi.

Pasal 25 (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, dan evaluasi organisasi, penyusunan dan penyajian uraian, klasifikasi, dan spesifikasi jabatan, serta pengolahan data analisis beban kerja. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, dan evaluasi serta penyusunan rumusan sistem dan prosedur kerja, sistem administrasi umum dan pelayanan publik, standar norma waktu serta pembakuan sarana dan prasarana kerja. (3) Subbagian Pengembangan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kinerja organisasi dan penyajian hasil penilaian kinerja organisasi.

Pasal 26 Bagian Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data hasil pelaksanaan kegiatan pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Data menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan kompilasi bahan hasil pelaksanaan kegiatan; b. pengolahan data hasil pelaksanaan kegiatan; dan c. penyajian data sebagai penunjang pelaksanaan tugas.


- 11 Pasal 28 Bagian Data terdiri dari: a. Subbagian Pengumpulan Data; b. Subbagian Pengolahan Data; dan c. Subbagian Penyajian Data.

Pasal 29 (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan kompilasi bahan hasil pelaksanaan kegiatan pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengolahan bahan hasil pelaksanaan kegiatan pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (3) Subbagian Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyajian dan penyimpanan data sebagai penunjang pelaksanaan tugas semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 30 Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi bahan pustaka, pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, serta pelayanan pustaka.

Pasal 31 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi pustaka; b. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan pustaka; dan c. pelaksanaan pelayanan pustaka.


- 12 Pasal 32 Bagian Perpustakaan terdiri dari: a. Subbagian Administrasi Pustaka; b. Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan Pustaka; dan c. Subbagian Pelayanan Pustaka. Pasal 33 (1) Subbagian Administrasi Pustaka mempunyai pengklasifikasian, dan penataan bahan pustaka.

tugas

melakukan

pencatatan,

(2) Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan Pustaka mempunyai tugas melakukan inventarisasi kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka. (3) Subbagian Pelayanan Pustaka mempunyai penyebarluasan informasi kepustakaan.

tugas

melakukan

pelayanan

dan

Bagian Keempat Biro Umum

Pasal 34 Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan tata usaha pimpinan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan, keuangan, protokol dan pengamanan.

Pasal 35 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan administrasi umum dan penatausahaan pimpinan; b. pengelolaan kepegawaian; c. pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan kerumahtanggaan;


- 13 d. pengelolaan administrasi keuangan; dan e. pelaksanaan keprotokolan dan pengamanan. Pasal 36 Biro Umum terdiri dari: a. Bagian Administrasi Umum; b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; d. Bagian Keuangan; dan e. Bagian Protokol dan Pengamanan.

Pasal 37 Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan administrasi persuratan, penggandaan, kearsipan, dan tata usaha pimpinan.

Pasal 38 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi persuratan; b. pelaksanaan penggandaan; c. pelaksanaan kearsipan; dan

d. pelaksanaan tata usaha pimpinan.


- 14 Pasal 39 Bagian Administrasi Umum terdiri dari: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Penggandaan; c. Subbagian Kearsipan; d. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator; e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator; f.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;

g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; i.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;

j.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional;

k. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; l.

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur; dan

m. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli. Pasal 40 (1)

Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar, tata naskah dan ekspedisi.

(2)

Subbagian Penggandaan mempunyai penggandaan dan penjilidan.

(3)

Subbagian Kearsipan mempunyai tugas penyimpanan dan pemeliharaan arsip.

(4)

Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan tata usaha Menteri Koordinator.

(5)

Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan tata usaha Sekretaris Kementerian Koordinator.

tugas

melakukan

melakukan

kegiatan kegiatan

reproduksi, penyusunan,


- 15 (6)

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan tata usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

(7)

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas melakukan tata usaha Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

(8)

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan tata usaha Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(9)

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas melakukan tata usaha Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

(10) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional mempunyai tugas melakukan tata usaha Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional. (11) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melakukan tata usaha Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa. (12) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur mempunyai tugas melakukan tata usaha Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur. (13) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan tata usaha Staf Ahli.

Pasal 41 Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) sampai dengan ayat (13), secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan secara operasional untuk pelayanan administrasi bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi, dan Staf Ahli.

Pasal 42 Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan pegawai.


- 16 Pasal 43 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan pengembangan pegawai; dan c. pelaksanaan kesejahteraan pegawai.

Pasal 44 Bagian Kepegawaian terdiri dari: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan c. Subbagian Kesejahteraan Pegawai. Pasal 45 (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan inventarisasi formasi, menyiapkan proses seleksi, pengangkatan, pemberhentian, dan dokumentasi pegawai. (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penegakan disiplin dan kode etik, pelaporan kehadiran pegawai, pengurusan kepangkatan, jabatan, rotasi dan mutasi serta pendidikan dan pelatihan. (3) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi penggajian, pemberian tunjangan, cuti, penghargaan, pelayanan kesehatan, dan pensiun pegawai.

Pasal 46 Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengadaan dan perlengkapan, administrasi barang milik negara dan pemeliharaan kendaraan dinas serta pelayanan kerumahtanggaan.


- 17 Pasal 47 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi perlengkapan;

pengadaan

barang

dan

jasa,

dan

penyiapan

alat

b. pelaksanaan administrasi barang milik negara dan pemeliharaan kendaraan dinas; dan c.

pelayanan kerumahtanggaan.

Pasal 48 Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri dari: a. Subbagian Pengadaan dan Perlengkapan; b. Subbagian Administrasi Barang Milik Negara dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas; dan c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 49 (1) Subbagian Pengadaan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan administrasi pengadaan barang dan jasa, penyiapan alat perlengkapan, termasuk distribusi, perawatan sarana dan prasarana, serta pergudangan. (2) Subbagian Administrasi Barang Milik Negara dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan administrasi, penghapusan, dan pelaporan Barang Milik Negara, serta pemeliharaan kendaraan dinas. (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan kerumahtanggaan, kebersihan, dan urusan dalam lainnya.

Pasal 50 Bagian Keuangan mempunyai tugas perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

melaksanakan

administrasi

keuangan,


- 18 Pasal 51 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan administrasi keuangan; b. pelaksanaan perbendaharaan; dan c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi.

Pasal 52 Bagian Keuangan terdiri dari: a. Subbagian Administrasi Keuangan; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 53 (1) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan anggaran serta administrasi keuangan. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan kebendaharaan, kas, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan. (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan neraca keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 54 Bagian Protokol dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan acara dan kegiatan keprotokolan, pengamanan, dan kegiatan persandian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


- 19 Pasal 55 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Protokol dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan acara dan keprotokolan; b. pelaksanaan pengamanan; dan c. pelaksanaan kegiatan persandian. Pasal 56 Bagian Protokol dan Pengamanan terdiri dari: a. Subbagian Acara dan Protokol; b. Subbagian Pengamanan; dan c. Subbagian Persandian.

Pasal 57 (1) Subbagian Acara dan Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan acara dan kegiatan keprotokolan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (3) Subbagian Persandian mempunyai tugas melakukan kegiatan persandian dan pengelolaan transmisi.


- 20 Bagian Kelima Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan

Pasal 58 Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan persidangan, penyiapan materi persidangan, penyusunan risalah dan publikasi persidangan, penyiapan bahan penyusunan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan hukum serta hubungan kelembagaan.

Pasal 59 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan persidangan; b. penyiapan materi persidangan; c. penyusunan risalah dan publikasi persidangan; d. penyiapan bahan penyusunan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan hukum; dan e. pelaksanaan hubungan kelembagaan.

Pasal 60 Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan terdiri dari: a. Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Persidangan; b. Bagian Materi Persidangan; c. Bagian Risalah Persidangan; d. Bagian Hukum; dan e. Bagian Hubungan Kelembagaan.


- 21 Pasal 61 Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan jadwal persidangan, dan penyiapan undangan serta konfirmasi kehadiran peserta.

Pasal 62 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan persidangan; b. penatalaksanaan persidangan; dan c. pelayanan persidangan.

Pasal 63 Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Persidangan terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan Persidangan; b. Subbagian Tata Laksana Persidangan; dan c. Subbagian Pelayanan Persidangan.

Pasal 64 (1)

Subbagian Perencanaan Persidangan mempunyai tugas melakukan penyusunan jadwal persidangan, penyusunan daftar peserta, dan penyiapan undangan serta konfirmasi kehadiran.

(2)

Subbagian Tata Laksana Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan ruangan, dan penatalaksanaan persidangan.

(3)

Subbagian Pelayanan persidangan.

Persidangan

mempunyai

tugas

melakukan

pelayanan


- 22 Pasal 65 Bagian Materi Persidangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan materi, notulensi, dan penataan materi persidangan.

Pasal 66 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Materi Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan materi persidangan; b. penyusunan notulensi persidangan; dan c. penataan materi persidangan.

Pasal 67 Bagian Materi Persidangan terdiri dari: a. Subbagian Penyiapan Materi Persidangan; b. Subbagian Notulensi Persidangan; dan c. Subbagian Penataan Materi Persidangan.

Pasal 68 (1) Subbagian Penyiapan Materi Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan materi persidangan. (2) Subbagian Notulensi persidangan.

Persidangan

mempunyai

tugas

melakukan

pencatatan

(3) Subbagian Penataan Materi Persidangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penataan materi persidangan.


- 23 Pasal 69 Bagian Risalah Persidangan mempunyai tugas melaksanakan perekaman dan transkrip persidangan, penyusunan risalah, dan publikasi persidangan.

Pasal 70 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Risalah Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. perekaman dan transkrip persidangan; b. penyusunan risalah persidangan; dan c. penyusunan publikasi hasil persidangan.

Pasal 71 Bagian Risalah Persidangan terdiri dari: a. Subbagian Rekaman dan Transkrip Persidangan; b. Subbagian Penyusunan Risalah Persidangan; dan c. Subbagian Publikasi Persidangan. Pasal 72 (1) Subbagian Rekaman dan Transkrip Persidangan mempunyai tugas melakukan perekaman dan penyusunan transkrip persidangan. (2) Subbagian Penyusunan Risalah penyusunan risalah persidangan.

Persidangan

mempunyai

tugas

melakukan

(3) Subbagian Publikasi Persidangan mempunyai tugas melakukan penyebaran informasi tentang kegiatan persidangan.


- 24 Pasal 73 Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik, hukum, dan keamanan, serta pemberian bantuan hukum.

Pasal 74 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. pendokumentasian produk hukum; dan c. pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 75 Bagian Hukum terdiri dari: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Dokumentasi Produk Hukum; dan c. Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 76 (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik, hukum, dan keamanan. (2) Subbagian Dokumentasi Produk Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi produk hukum. (3) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan usaha-usaha bantuan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum.


- 25 Pasal 77 Bagian Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan hubungan kelembagaan dengan kementerian dan lembaga, di bawah koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan; lembaga-lembaga negara serta organisasi kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan persidangan.

Pasal 78 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan hubungan dengan kementerian dan lembaga terkait; b. pelaksanaan hubungan dengan lembaga-lembaga negara; dan c. pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 79 Bagian Hubungan Kelembagaan terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Kementerian/Lembaga; b. Subbagian Hubungan Lembaga Negara; dan c. Subbagian Hubungan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 80 (1) Subbagian Hubungan Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melakukan hubungan dengan kementerian/lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan. (2) Subbagian Hubungan Lembaga Negara mempunyai tugas melakukan hubungan dengan lembaga-lembaga negara. (3) Subbagian Hubungan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan.


- 26 -

BAB V Unsur Pelaksana DEPUTI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Pasal 81 (1)

Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(2)

Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Deputi.

(3)

Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

BAB VI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 82 Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Deputi I, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri.


- 27 -

Pasal 83 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi:

Pasal 82, Deputi I

a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri; b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang politik dalam negeri; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 84 Deputi I terdiri dari: a. Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan; b. Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah; c. Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil; d. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu; dan e. Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.


- 28 -

Bagian Ketiga Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan

Pasal 85 Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/I, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang demokrasi dan kelembagaan.

Pasal 86 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputi 1/I menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang demokrasi dan kelembagaan; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang demokrasi dan kelembagaan; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang demokrasi dan kelembagaan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Pasal 87 Asisten Deputi 1/I terdiri dari: a. Bidang Penguatan Demokrasi; b. Bidang Hubungan Kelembagaan Demokrasi.


- 29 Pasal 88 Bidang Penguatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penguatan demokrasi.

Pasal 89 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Penguatan Demokrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan demokrasi; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan demokrasi; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penguatan demokrasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan.

Pasal 90 Bidang Hubungan Kelembagaan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hubungan kelembagaan demokrasi.

Pasal 91 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bidang Hubungan Kelembagaan Demokrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan kelembagaan demokrasi; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan kelembagaan demokrasi;


- 30 c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang hubungan kelembagaan demokrasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan. Bagian Keempat Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pasal 92 Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah.

Pasal 93 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Asisten Deputi 2/I menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.


- 31 Pasal 94 Asisten Deputi 2/I terdiri dari: a. Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; b. Bidang Otonomi Daerah. Pasal 95 Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 96 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan pemerintah pusat dan daerah; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan pemerintah pusat dan daerah; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang hubungan pemerintah pusat dan daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Pasal 97 Bidang Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang otonomi daerah.


- 32 Pasal 98 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bidang Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi daerah; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang otonomi daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Bagian Kelima Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil

Pasal 99 Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang organisasi masyarakat sipil.

Pasal 100 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Asisten Deputi 3/I menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi masyarakat sipil;


- 33 c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang organisasi masyarakat sipil; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Pasal 101 Asisten Deputi 3/I terdiri dari: a. Bidang Penataan Organisasi Masyarakat Sipil; b. Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil.

Pasal 102 Bidang Penataan Organisasi Masyarakat Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penataan organisasi masyarakat sipil.

Pasal 103 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bidang Penataan Organisasi Masyarakat Sipil menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan organisasi masyarakat sipil; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan organisasi masyarakat sipil; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penataan organisasi masyarakat sipil; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil.


- 34 Pasal 104 Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan organisasi masyarakat sipil.

Pasal 105 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil menyelenggarakan fungsi:

104,

Bidang

a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan organisasi masyarakat sipil; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan organisasi masyarakat sipil; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pemberdayaan organisasi masyarakat sipil; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil. Bagian Keenam Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu

Pasal 106 Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/I, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan Pemilu.


- 35 Pasal 107 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Asisten Deputi 4/I menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pemilu; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Pemilu; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan Pemilu; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Pasal 108 Asisten Deputi 4/I terdiri dari: a. Bidang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden; b. Bidang Pemilu Kepala Daerah.

Pasal 109 Bidang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.

Pasal 110 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bidang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden;


- 36 b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu.

Pasal 111 Bidang Pemilu Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang Pemilu Kepala Daerah.

Pasal 112 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bidang Pemilu Kepala Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemilu Kepala Daerah; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemilu Kepala Daerah; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang Pemilu Kepala Daerah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu.


- 37 Bagian Ketujuh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus

Pasal 113 Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/I, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang otonomi khusus.

Pasal 114 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Asisten Deputi 5/I menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang otonomi khusus; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri.

Pasal 115 Asisten Deputi 5/I terdiri dari: a. Bidang Otonomi Khusus Aceh; b. Bidang Otonomi Khusus Papua.


- 38 Pasal 116 Bidang Otonomi Khusus Aceh mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang otonomi khusus Aceh.

Pasal 117 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bidang Otonomi Khusus Aceh menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus Aceh; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus Aceh; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang otonomi khusus Aceh; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus.

Pasal 118 Bidang Otonomi Khusus Papua mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang otonomi khusus Papua.

Pasal 119 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Otonomi Khusus Papua menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus Papua; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang otonomi khusus Papua;


- 39 -

c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang otonomi khusus Papua; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus. BAB VII DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 120 Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Deputi II, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri.

Pasal 121 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Deputi II menyelenggarakan fungsi: a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri; b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang politik luar negeri; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


- 40 -

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 122 Deputi II terdiri dari: a. Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri; b. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN; c. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika; d. Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa; dan e. Asisten Deputi Koordinasi Hubungan Multilateral. Bagian Ketiga Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri Pasal 123 Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang strategi politik luar negeri.

Pasal 124 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Asisten Deputi 1/II menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi politik luar negeri; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi politik luar negeri;


- 41 -

c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang strategi politik luar negeri; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Pasal 125 Asisten Deputi 1/II terdiri dari: a. Bidang Strategi Politik dan Hukum; b. Bidang Strategi Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 126 Bidang Strategi Politik dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan strategi politik luar negeri di bidang politik dan hukum.

Pasal 127 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bidang Strategi Politik dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan strategi politik luar negeri di bidang politik dan hukum; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan strategi politik luar negeri di bidang politik dan hukum; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan strategi politik luar negeri di bidang politik dan hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri.


- 42 -

Pasal 128 Bidang Strategi Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan strategi politik luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 129 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bidang Strategi Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan strategi politik luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan strategi politik luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan strategi politik luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri. Bagian Keempat Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN Pasal 130 Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/II, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama ASEAN.


- 43 Pasal 131 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Asisten Deputi 2/II menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama ASEAN; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama ASEAN; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama ASEAN; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri. Pasal 132 Asisten Deputi 2/II terdiri dari: a. Bidang Kerjasama Regional ASEAN; b. Bidang Kerjasama Bilateral ASEAN.

Pasal 133 Bidang Kerjasama Regional ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama regional ASEAN.

Pasal 134 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bidang Kerjasama Regional ASEAN menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama regional ASEAN; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama regional ASEAN;


- 44 c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerjasama regional ASEAN; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN.

Pasal 135 Bidang Kerjasama Bilateral ASEAN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama bilateral ASEAN.

Pasal 136 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bidang Kerjasama Bilateral ASEAN menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama bilateral ASEAN; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama bilateral ASEAN; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerjasama bilateral ASEAN; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN.


- 45 Bagian Kelima Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika

Pasal 137 Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika.

Pasal 138 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Asisten Deputi 3/II menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Pasal 139 Asisten Deputi 3/II terdiri dari: a. Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik; b. Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah.


- 46 Pasal 140 Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama Asia dan Pasifik.

Pasal 141 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Asia dan Pasifik; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Asia dan Pasifik; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerjasama Asia dan Pasifik; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika.

Pasal 142 Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama Afrika dan Timur Tengah.

Pasal 143 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Afrika dan Timur Tengah;


- 47 b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Afrika dan Timur Tengah; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerjasama Afrika dan Timur Tengah; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika. Bagian Keenam Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa Pasal 144 Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/II, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama Amerika dan Eropa. Pasal 145 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Asisten Deputi 4/II menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Amerika dan Eropa; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Amerika dan Eropa; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama Amerika dan Eropa; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.


- 48 Pasal 146 Asisten Deputi 4/II terdiri dari: a. Bidang Kerjasama Amerika; b. Bidang Kerjasama Eropa. Pasal 147 Bidang Kerjasama Amerika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama Amerika. Pasal 148 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Bidang Kerjasama Amerika menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Amerika; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Amerika; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerjasama Amerika; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa.

Pasal 149 Bidang Kerjasama Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama Eropa.


- 49 Pasal 150 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bidang Kerjasama Eropa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Eropa; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama Eropa; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerjasama Eropa; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa. Bagian Ketujuh Asisten Deputi Koordinasi Hubungan Multilateral Pasal 151 Asisten Deputi Koordinasi Hubungan Multilateral, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/II, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hubungan multilateral.

Pasal 152 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Asisten Deputi 5/II menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan multilateral; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan multilateral;


- 50 c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hubungan multilateral; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri.

Pasal 153 Asisten Deputi 5/II terdiri dari: a. Bidang Hubungan Multilateral PBB; b. Bidang Hubungan Multilateral Non PBB dan Antar Kawasan.

Pasal 154 Bidang Hubungan Multilateral PBB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hubungan multilateral PBB.

Pasal 155 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bidang Hubungan Multilateral PBB menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan multilateral PBB; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan multilateral PBB; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang hubungan multilateral PBB; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Hubungan Multilateral.


- 51 Pasal 156 Bidang Hubungan Multilateral Non PBB dan Antar Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hubungan multilateral non PBB dan antar kawasan.

Pasal 157 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bidang Hubungan Multilateral Non PBB dan Antar Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan multilateral non PBB dan antar kawasan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan multilateral non PBB dan antar kawasan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang hubungan multilateral non PBB dan antar kawasan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Hubungan Multilateral. BAB VIII DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Pasal 158 Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Deputi III, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.


- 52 Pasal 159 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Deputi III menyelenggarakan fungsi: a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia; b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan d. pelaksanaan tugas lain Hukum, dan Keamanan.

yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,


Pasal 160 Deputi III terdiri dari: a. Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum; b. Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum; c. Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum; d. Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional; dan e. Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.


- 53 Bagian Ketiga Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Pasal 161 Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/III, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang materi hukum.

Pasal 162 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Asisten Deputi 1/III menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang materi hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 163 Asisten Deputi 1/III terdiri dari: a. Bidang Materi Hukum Privat; b. Bidang Materi Hukum Publik.


- 54 Pasal 164 Bidang Materi Hukum Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang materi hukum privat.

Pasal 165 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang Materi Hukum Privat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum privat; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum privat; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang materi hukum privat; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum.

Pasal 166 Bidang Materi Hukum Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang materi hukum publik.

Pasal 167 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Bidang Materi Hukum Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum publik;


- 55 b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi hukum publik; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang materi hukum publik; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum. Bagian Keempat Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum Pasal 168 Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/III, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan aparatur hukum.

Pasal 169 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Asisten Deputi 2/III menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aparatur hukum; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan aparatur hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.


- 56 Pasal 170 Asisten Deputi 2/III terdiri dari: a. Bidang Profesionalisme Aparatur Hukum; b. Bidang Integritas Aparatur Hukum.

Pasal 171 Bidang Profesionalisme Aparatur Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang profesionalisme aparatur hukum.

Pasal 172 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Profesionalisme Aparatur Hukum menyelenggarakan fungsi:

Pasal

171,

Bidang

a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang profesionalisme aparatur hukum; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang profesionalisme aparatur hukum; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang profesionalisme aparatur hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum. Pasal 173 Bidang Integritas Aparatur Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang integritas aparatur hukum.


- 57 Pasal 174 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bidang Integritas Aparatur Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang integritas aparatur hukum; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang integritas aparatur hukum; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang integritas aparatur hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum. Bagian Kelima Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Pasal 175 Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/III, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penegakan hukum.

Pasal 176 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Asisten Deputi 3/III menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;


- 58 c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penegakan hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 177 Asisten Deputi 3/III terdiri dari: a. Bidang Penyelesaian Kasus Hukum; b. Bidang Budaya Hukum. Pasal 178 Bidang Penyelesaian Kasus Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penyelesaian kasus hukum.

Pasal 179 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Penyelesaian Kasus Hukum menyelenggarakan fungsi:

dalam

Pasal

178,

Bidang

a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian kasus hukum; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian kasus hukum; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyelesaian kasus hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum.


- 59 Pasal 180 Bidang Budaya Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang budaya hukum.

Pasal 181 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bidang Budaya Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang budaya hukum; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang budaya hukum; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang budaya hukum; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum. Bagian Keenam Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional

Pasal 182 Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/III, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hukum internasional.


- 60 Pasal 183 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Asisten Deputi 4/III menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum internasional; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hukum internasional; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 184 Asisten Deputi 4/III terdiri dari: a. Bidang Hukum Laut dan Dirgantara; b. Bidang Hukum Humaniter. Pasal 185 Bidang Hukum Laut dan Dirgantara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hukum laut dan dirgantara.

Pasal 186 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Bidang Hukum Laut dan Dirgantara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum laut dan dirgantara;


- 61 b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum laut dan dirgantara; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang hukum laut dan dirgantara; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional.

Pasal 187 Bidang Hukum Humaniter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang hukum humaniter. Pasal 188 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Bidang Hukum Humaniter menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum humaniter; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum humaniter; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang hukum humaniter; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional.


- 62 Bagian Ketujuh Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Pasal 189 Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/III, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 190 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Asisten Deputi 5/III menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 191 Asisten Deputi 5/III terdiri dari: a. Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; b. Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia.


- 63 Pasal 192 Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 193 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemajuan hak asasi manusia; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pemajuan hak asasi manusia; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pasal 194 Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 195 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

Pasal

194,

Bidang

a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak asasi manusia; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hak asasi manusia;


- 64 c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang perlindungan hak asasi manusia; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

BAB IX DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 196 Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara, yang selanjutnya disebut Deputi IV, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara.

Pasal 197 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Deputi IV menyelenggarakan fungsi: a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara; b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pertahanan negara; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


- 65 Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 198 Deputi IV terdiri dari: a. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan; b. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan; c. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan; d. Asisten Deputi Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional; dan e. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan. Bagian Ketiga Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan

Pasal 199 Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/IV, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang doktrin dan strategi pertahanan.

Pasal 200 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Asisten Deputi 1/IV menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan;


- 66 c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang doktrin dan strategi pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara. Pasal 201 Asisten Deputi 1/IV terdiri dari: a. Bidang Doktrin Pertahanan; b. Bidang Strategi Pertahanan.

Pasal 202 Bidang Doktrin Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang doktrin pertahanan.

Pasal 203 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Doktrin Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin pertahanan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin pertahanan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang doktrin pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan.


- 67 Pasal 204 Bidang Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang strategi pertahanan.

Pasal 205 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bidang Strategi Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang strategi pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan. Bagian Keempat Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan Pasal 206 Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/IV, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang intelijen pertahanan.


- 68 Pasal 207 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Asisten Deputi 2/IV menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang intelijen pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pasal 208 Asisten Deputi 2/IV terdiri dari: a. Bidang Intelijen Pertahanan; b. Bidang Ancaman Terhadap Negara. Pasal 209 Bidang Intelijen Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang intelijen pertahanan. Pasal 210 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bidang Intelijen Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen pertahanan;


- 69 c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang intelijen pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan.

Pasal 211 Bidang Ancaman Terhadap Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ancaman terhadap negara. Pasal 212 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Bidang Ancaman Terhadap Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ancaman terhadap negara; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ancaman terhadap negara; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang ancaman terhadap negara; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan.


- 70 Bagian Kelima Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Pasal 213 Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/IV, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan. Pasal 214 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Asisten Deputi 3/IV menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pasal 215 Asisten Deputi 3/IV terdiri dari: a. Bidang Wilayah Perbatasan; b. Bidang Tata Ruang Pertahanan.


- 71 Pasal 216 Bidang Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang wilayah perbatasan.

Pasal 217 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Bidang Wilayah Perbatasan menyelenggarakan: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang wilayah perbatasan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan. Pasal 218 Bidang Tata Ruang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang tata ruang pertahanan. Pasal 219 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Bidang Tata Ruang Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang pertahanan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang pertahanan;


- 72 c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang tata ruang pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan. Bagian Keenam Asisten Deputi Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional Pasal 220 Asisten Deputi Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/IV, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang potensi pertahanan dan integritas nasional. Pasal 221 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Asisten Deputi 4/IV menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan dan integritas nasional; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan dan integritas nasional; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang potensi pertahanan dan integritas nasional; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.


- 73 Pasal 222 Asisten Deputi 4/IV terdiri dari: a. Bidang Potensi Pertahanan; b. Bidang Integritas Nasional. Pasal 223 Bidang Potensi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang potensi pertahanan.

Pasal 224 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Bidang Potensi Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang potensi pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional.

Pasal 225 Bidang Integritas Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang integritas nasional.


- 74 Pasal 226 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bidang Integritas Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang integritas nasional; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang integritas nasional; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang integritas nasional; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional.

Bagian Ketujuh Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan Pasal 227 Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/IV, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan.

Pasal 228 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Asisten Deputi 5/IV menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan;


- 75 c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara.

Pasal 229 Asisten Deputi 5/IV terdiri dari: a. Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan; b. Bidang Kerjasama Pertahanan.

Pasal 230 Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kekuatan dan kemampuan pertahanan.

Pasal 231 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan dan kemampuan pertahanan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan dan kemampuan pertahanan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kekuatan dan kemampuan pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan.


- 76 Pasal 232 Bidang Kerjasama Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kerjasama pertahanan.

Pasal 233 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Bidang Kerjasama Pertahanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama pertahanan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama pertahanan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kerjasama pertahanan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan. BAB X DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN NASIONAL Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 234 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, yang selanjutnya disebut Deputi V, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional.


- 77 Pasal 235 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Deputi V menyelenggarakan fungsi: a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional; b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang keamanan nasional; dan d. pelaksanaan tugas lain Hukum, dan Keamanan.

yang

diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik,

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 236 Deputi V terdiri dari: a. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; b. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa; c. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi; d. Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kerjasama dan Keamanan Negara; dan e. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan dan Bimbingan Masyarakat.


- 78 Bagian Ketiga Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

Pasal 237 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/V, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara.

Pasal 238 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Asisten Deputi 1/V menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;

b.

perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara;

c.

perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional.


- 79 -

Pasal 239 Asisten Deputi 1/V terdiri dari: a. Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional; b. Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

Pasal 240 Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kejahatan konvensional.

Pasal 241 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional;

b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan konvensional;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penanganan kejahatan konvensional; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.

Pasal 242 Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara.


- 80 Pasal 243 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara;

b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara. Bagian Keempat Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Pasal 244

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/V, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa. Pasal 245 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Asisten Deputi 2/V menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;

b.

perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa;


- 81 c.

perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa; dan

d.


Pasal 246 Asisten Deputi 2/V terdiri dari: a. Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional; b. Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa.

Pasal 247 Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kejahatan transnasional.

Pasal 248 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional;

b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan transnasional;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penanganan kejahatan transnasional; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa.


- 82 Pasal 249 Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kejahatan luar biasa.

Pasal 250 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan luar biasa;

b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kejahatan luar biasa;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penanganan kejahatan luar biasa; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa.

Bagian Kelima Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi

Pasal 251 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/V, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi.


- 83 Pasal 252 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Asisten Deputi 3/V menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi;

b.

perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi;

c.

perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi; dan

d.


Pasal 253 Asisten Deputi 3/V terdiri dari: a. Bidang Penanganan Daerah Rawan Konflik; b. Bidang Penanganan Kontijensi. Pasal 254 Bidang Penanganan Daerah Rawan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan daerah rawan konflik.

Pasal 255 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Penanganan Daerah Rawan Konflik menyelenggarakan fungsi: a.

Pasal

254,

Bidang

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan konflik;


- 84 b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan konflik;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penanganan daerah rawan konflik; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi.

Pasal 256 Bidang Penanganan Kontijensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kontijensi. Pasal 257 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Bidang Penanganan Kontijensi menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kontijensi;

b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kontijensi;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penanganan kontijensi; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi.


- 85 Bagian Keenam Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kerjasama dan Keamanan Negara

Pasal 258 Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kerjasama dan Keamanan Negara, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/V, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kerjasama dan keamanan negara.

Pasal 259 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Asisten Deputi 4/V menyelenggarakan fungsi: a.

perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kerjasama dan keamanan negara;

b.

perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kerjasama dan keamanan negara;

c.

perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kerjasama dan keamanan negara; dan

d.


Pasal 260 Asisten Deputi 4/V terdiri dari: a. Bidang Penanganan Kerjasama Kementerian/Lembaga; b. Bidang Penanganan Keamanan Negara.


- 86 Pasal 261 Bidang Penanganan Kerjasama Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan kerjasama kementerian/lembaga. Pasal 262 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Bidang Penanganan Kerjasama Kementerian/Lembaga menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kerjasama kementerian/lembaga;

b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan kerjasama kementerian/lembaga;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penanganan kerjasama kementerian/lembaga; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kerjasama dan Keamanan Negara.

Pasal 263 Bidang Penanganan Keamanan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penanganan keamanan negara.

Pasal 264 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Bidang Penanganan Keamanan Negara menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keamanan negara;


- 87 b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan keamanan negara;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penanganan keamanan negara; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kerjasama dan Keamanan Negara. Bagian Ketujuh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan dan Bimbingan Masyarakat Pasal 265

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan dan Bimbingan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/V, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat. Pasal 266 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Asisten Deputi 5/V menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang intelijen keamanan dan bimbingan masyarakat; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional.


- 88 Pasal 267 Asisten Deputi 5/V terdiri dari: a. Bidang Intelijen Keamanan; b. Bidang Bimbingan Masyarakat.

Pasal 268 Bidang Intelijen Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang intelijen keamanan.

Pasal 269 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Bidang Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan;

b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen keamanan;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang intelijen keamanan; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan dan Bimbingan Masyarakat.

Pasal 270 Bidang Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang bimbingan masyarakat.


- 89 Pasal 271 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Bidang Bimbingan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a.

penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat;

b.

penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat;

c.

penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat; dan

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan dan Bimbingan Masyarakat. BAB XI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 272 Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, yang selanjutnya disebut Deputi VI, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa.

Pasal 273 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Deputi VI menyelenggarakan fungsi: a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa;


- 90 b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kesatuan bangsa; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


Pasal 274 Deputi VI terdiri dari: a. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan; b. Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial; c. Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat; d. Asisten Deputi Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal; dan e. Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus.

Bagian Ketiga Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Pasal 275 Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/VI, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang wawasan kebangsaan.


- 91 Pasal 276 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Asisten Deputi 1/VI menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang wawasan kebangsaan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pasal 277 Asisten Deputi 1/VI terdiri dari: a. Bidang Ideologi Kebangsaan; b. Bidang Materi Wawasan Kebangsaan.

Pasal 278 Bidang Ideologi Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ideologi kebangsaan.

Pasal 279 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Bidang Ideologi Kebangsaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi kebangsaan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi kebangsaan;


- 92 c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang ideologi kebangsaan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan.

Pasal 280 Bidang Materi Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang materi wawasan kebangsaan.

Pasal 281 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Bidang Materi Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi wawasan kebangsaan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang materi wawasan kebangsaan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang materi wawasan kebangsaan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan.


- 93 Bagian Keempat Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial Pasal 282 Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/VI, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang harmonisasi sosial.

Pasal 283 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Asisten Deputi 2/VI menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi sosial; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi sosial; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang harmonisasi sosial; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pasal 284 Asisten Deputi 2/VI terdiri dari: a. Bidang Rekonsiliasi dan Komunikasi Sosial; b. Bidang Budaya dan Kearifan Lokal.


- 94 Pasal 285 Bidang Rekonsiliasi dan Komunikasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang rekonsiliasi dan komunikasi sosial.

Pasal 286 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Bidang Rekonsiliasi dan Komunikasi Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonsiliasi dan komunikasi sosial; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonsiliasi dan komunikasi sosial; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang rekonsiliasi dan komunikasi sosial; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial.

Pasal 287 Bidang Budaya dan Kearifan Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang budaya dan kearifan lokal.

Pasal 288 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Bidang Budaya dan Kearifan Lokal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang budaya dan kearifan lokal; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang budaya dan kearifan lokal;


- 95 c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang budaya dan kearifan lokal; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial.

Bagian Kelima Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 289 Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/VI, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 290 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Asisten Deputi 3/VI menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.


- 96 Pasal 291 Asisten Deputi 3/VI terdiri dari: a. Bidang Kelembagaan Masyarakat; b. Bidang Partisipasi Masyarakat.

Pasal 292 Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat.

Pasal 293 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

dalam

Pasal

292,

Bidang

a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan masyarakat; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kelembagaan masyarakat; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 294 Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang partisipasi masyarakat.


- 97 Pasal 295 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Bidang Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang partisipasi masyarakat; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. Bagian Keenam Asisten Deputi Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal

Pasal 296 Asisten Deputi Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/VI, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang masyarakat kawasan tertinggal.

Pasal 297 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Asisten Deputi 4/VI menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang masyarakat kawasan tertinggal; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang masyarakat kawasan tertinggal;


- 98 c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang masyarakat kawasan tertinggal; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pasal 298 Asisten Deputi 4/VI terdiri dari: a. Bidang Potensi Masyarakat; b. Bidang Ketahanan Masyarakat. Pasal 299 Bidang Potensi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang potensi masyarakat.

Pasal 300 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Bidang Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi masyarakat; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang potensi masyarakat; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang potensi masyarakat; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal.


- 99 Pasal 301 Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketahanan masyarakat.

Pasal 302 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Bidang Ketahanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan masyarakat; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang ketahanan masyarakat; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal.

Bagian Ketujuh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus

Pasal 303 Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/VI, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan wilayah khusus.


- 100 Pasal 304 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Asisten Deputi 5/VI menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan wilayah khusus; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan wilayah khusus; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan wilayah khusus; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa.

Pasal 305 Asisten Deputi 5/VI terdiri dari: a. Bidang Pengelolaan Masyarakat Pasca Konflik; b. Bidang Pengelolaan Masyarakat Pasca Bencana.

Pasal 306 Bidang Pengelolaan Masyarakat Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan masyarakat pasca konflik.

Pasal 307 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Bidang Pengelolaan Masyarakat Pasca Konflik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan masyarakat pasca konflik;


- 101 b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan masyarakat pasca konflik; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan masyarakat pasca konflik; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus.

Pasal 308 Bidang Pengelolaan Masyarakat Pasca Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengelolaan masyarakat pasca bencana.

Pasal 309 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Bidang Pengelolaan Masyarakat Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan masyarakat pasca bencana; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan masyarakat pasca bencana; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan masyarakat pasca bencana; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus.


- 102 -

BAB XII DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN APARATUR Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 310 Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur, yang selanjutnya disebut Deputi VII, mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

Pasal 311 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Deputi VII menyelenggarakan fungsi: a. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; b. penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


- 103 Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 312 Deputi VII terdiri dari: a. Asisten Deputi Koordinasi Media Massa; b. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika; c. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan; d. Asisten Deputi Koordinasi Pendayagunaan Aparatur; dan e. Asisten Deputi Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi. Bagian Ketiga Asisten Deputi Koordinasi Media Massa

Pasal 313 Asisten Deputi Koordinasi Media Massa, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/VII, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang media cetak, elektronik dan media komunitas cetak dan elektronik.

Pasal 314 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Asisten Deputi 1/VII menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang media cetak, elektronik dan media komunitas cetak dan elektronik;


- 104 b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang media cetak, elektronik dan media komunitas cetak dan elektronik; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang media cetak, elektronik dan media komunitas cetak dan elektronik; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

Pasal 315 Asisten Deputi 1/VII terdiri dari: a. Bidang Media Cetak; b. Bidang Media Penyiaran.

Pasal 316 Bidang Media Cetak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang informasi dan diseminasi informasi media cetak serta media cetak komunitas.

Pasal 317 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Bidang Media Cetak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diseminasi informasi media cetak serta media cetak komunitas; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diseminasi informasi media cetak serta media cetak komunitas; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang informasi dan diseminasi informasi media cetak serta media cetak komunitas; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Media Massa.


- 105 Pasal 318 Bidang Media Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang informasi dan diseminasi informasi media elektronik serta media elektronik komunitas.

Pasal 319 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Bidang Media Penyiaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diseminasi informasi media elektronik serta media elektronik komunitas; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diseminasi informasi media elektronik serta media elektronik komunitas; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang informasi dan diseminasi informasi media elektronik serta media elektronik komunitas; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Media Massa.

Bagian Keempat Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 320 Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/VII, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang telekomunikasi dan informatika.


- 106 Pasal 321 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Asisten Deputi 2/VII menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi dan informatika serta media online komunitas; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi dan informatika serta media online komunitas; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang telekomunikasi dan informatika serta media online komunitas; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

Pasal 322 Asisten Deputi 2/VII terdiri dari: a. Bidang Telekomunikasi; b. Bidang Informatika.

Pasal 323 Bidang Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang telekomunikasi.

Pasal 324 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

dimaksud

dalam

Pasal

323,

Bidang

a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi;


- 107 b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang telekomunikasi; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang telekomunikasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika.

Pasal 325 Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang informatika dan media online komunitas.

Pasal 326 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Bidang Informatika menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informatika dan media online komunitas; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informatika dan media online komunitas; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang informatika dan media online komunitas; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika.


- 108 Bagian Kelima Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan

Pasal 327 Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/VII, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang informasi, aspirasi dan opini publik serta media center dan kehumasan.

Pasal 328 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Asisten Deputi 3/VII menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, aspirasi dan opini publik serta media center dan kehumasan; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, aspirasi dan opini publik serta media center dan kehumasan; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang informasi, aspirasi dan opini publik serta media center dan kehumasan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.


- 109 Pasal 329 Asisten Deputi 3/VII terdiri dari: a. Bidang Informasi Publik; b. Bidang Kehumasan.

Pasal 330 Bidang Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang informasi, aspirasi dan opini publik.

Pasal 331 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Bidang Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, aspirasi dan opini publik; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi, aspirasi dan opini publik; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang informasi, aspirasi dan opini publik; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan.

Pasal 332 Bidang Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang media center dan kehumasan.


- 110 Pasal 333 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Bidang Kehumasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang media center dan kehumasan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang media center dan kehumasan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang media center dan kehumasan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Kehumasan. Bagian Keenam Asisten Deputi Koordinasi Pendayagunaan Aparatur

Pasal 334 Asisten Deputi Koordinasi Pendayagunaan Aparatur, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 4/VII, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pendayagunaan aparatur.

Pasal 335 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Asisten Deputi 4/VII menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur;


- 111 c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pendayagunaan aparatur; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

Pasal 336 Asisten Deputi 4/VII terdiri dari: a. Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Ketatalaksanaan; b. Bidang Pengawasan, Akuntabilitas Aparatur, dan Pelayanan Publik.

Pasal 337 Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, dan ketatalaksanaan.

Pasal 338 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, dan ketatalaksanaan; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, dan ketatalaksanaan; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pendayagunaan Aparatur.


- 112 Pasal 339 Bidang Pengawasan, Akuntabilitas Aparatur, dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengawasan, akuntabilitas aparatur, dan pelayanan publik.

Pasal 340 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Bidang Pengawasan, Akuntabilitas Aparatur, dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, akuntabilitas aparatur, dan pelayanan publik; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, akuntabilitas aparatur, dan pelayanan publik; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengawasan, akuntabilitas aparatur, dan pelayanan publik; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pendayagunaan Aparatur.

Bagian Ketujuh Asisten Deputi Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi

Pasal 341 Asisten Deputi Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disebut Asisten Deputi 5/VII, mempunyai tugas merumuskan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program dan reformasi birokrasi.


- 113 Pasal 342 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Asisten Deputi 5/VII menyelenggarakan fungsi: a. perumusan penyiapan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi; b. perumusan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan reformasi birokrasi; c. perumusan penyiapan pemantauan, analisis, dan evaluasi serta pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program dan reformasi birokrasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur.

Pasal 343 Asisten Deputi 5/VII terdiri dari: a. Bidang Program Kementerian/Lembaga; b. Bidang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga.

Pasal 344 Bidang Program Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang program kementerian/lembaga.

Pasal 345 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Bidang Program Kementerian/Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang program kementerian/lembaga;


- 114 b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang program kementerian/lembaga; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang program kementerian/lembaga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 346 Bidang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga.

Pasal 347 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Bidang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga; b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga; c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian/lembaga; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi.


- 115 BAB XIII Unsur Pengawas INSPEKTORAT Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 348 (1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 349 (1) Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 349 ayat (1), Inspektorat secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 350 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;


- 116 d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 351 Inspektorat terdiri dari: a.

Subbagian Tata Usaha;

b.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 352 (1)

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha Inspektorat.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya Subbagian Tata administratif berada di bawah pembinaan Inspektur.

Usaha

Inspektorat

secara

Pasal 353 (1)

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional auditor sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Auditor yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikoordinasikan oleh pejabat fungsional Auditor yang ditunjuk oleh Inspektur.

(4)

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5)

Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- 117 -

BAB XIV STAF AHLI

Pasal 354 Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang merupakan satu kesatuan dalam susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 355 (1)

Staf Ahli terdiri dari: a. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; b. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; c. Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah; d. Staf Ahli Bidang Perekonomian; e. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; f. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan g. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya.

(2)

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(3)

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya.


- 118 -

Pasal 356 Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah ideologi dan konstitusi.

Pasal 357 Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah ketahanan nasional.

Pasal 358 Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah wilayah dan pembangunan daerah.

Pasal 359 Staf Ahli Bidang Perekonomian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah perekonomian.

Pasal 360 Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi.


- 119 Pasal 361 Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 362 Staf Ahli Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah sosial budaya. BAB XV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 363 Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat dibentuk jabatan fungsional. Pasal 364 Pejabat Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 365 (1)

Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(2)

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.


- 120 (3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI ESELONISASI, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 366 (1)

Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi adalah jabatan struktural eselon I.a.

(2)

Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b atau serendah-rendahnya eselon II.a.

(3)

Kepala Biro, Inspektur, dan Asisten Deputi adalah jabatan struktural eselon II.a.

(4)

Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.

(5)

Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 367 (1)

Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(2)

Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

(3)

Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

diberhentikan

oleh

Pasal 368 Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan tunjangan eselon I.a.


- 121 BAB XVII TATA KERJA

Pasal 369 Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi, Staf Ahli, dan Inspektur, wajib bekerjasama di bawah pimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 370 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi, Staf Ahli, Inspektur dan pejabat lain, wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur. Pasal 371 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi, Staf Ahli, Inspektur, dan pejabat lain, wajib menerapkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun dalam hubungan dengan Kementerian dan lembaga lain yang terkait. Pasal 372 (1) Pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilakukan melalui: a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau Rapat Koordinasi Gabungan antar Menteri Koordinator; b. rapat koordinasi Menteri Koordinator dengan Kementerian dan Lembaga terkait; c. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait; d. rapat koordinasi tingkat eselon I dengan kementerian dan lembaga terkait; e. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator;


- 122 f. forum-forum koordinasi dan konsultasi; dan g. rapat koordinasi internal. (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (3) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaporkan kepada Presiden. (4) Hasil pelaksanaan koordinasi Staf Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan guna dijadikan bahan laporan kepada Presiden dan menjadi bahan tindak lanjut pelaksanaan hasil koordinasi, baik oleh Staf Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun bersama dengan unsur Kementerian dan Lembaga terkait. Pasal 373 Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 374 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 375 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dan laporan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.


- 123 Pasal 376 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 377 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat membentuk perangkat kerja yang bersifat ad-hoc dan non struktural, antara lain: a. Desk-desk Koordinasi. Dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, sesuai kebutuhan guna membantu melaksanakan langkah-langkah koordinasi untuk mengelola masalah-masalah khusus, bersifat mendesak, lintas sektoral, terkait dengan aspek politik, hukum, keamanan, yang memerlukan penanganan cepat. b. Pusat Pemantau Krisis. Dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menghimpun informasi secara cepat, tepat dan akurat tentang suatu kejadian, krisis atau berpotensi krisis yang terjadi di setiap wilayah di seluruh Indonesia. c. Tim Koordinasi atau Kelompok Kerja. Dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai kebutuhan guna melakukan koordinasi pembahasan atau pengkajian masalah yang bersifat strategis untuk merumuskan saran atau konsep kebijakan, dan pemecahan masalah yang memerlukan penyelesaian bersama yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. d. Kelompok atau Satuan Tugas. 1) Dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk memantau dan mengatasi situasi krisis di bidang politik, hukum, keamanan, bersifat mendesak atau mendadak dan memerlukan penanganan atau penyelesaian secara cepat.


- 124 2) Kelompok atau Satuan Tugas merupakan suatu unit penugasan yang profesional dan fleksibel terdiri dari unsur lembaga pemerintahan yang terkait bersangkutan, yang bekerja tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna. e. Tim Pencari Fakta. Dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memantau, mencari, menemukan, dan mengevaluasi fakta atau bukti atas suatu masalah yang dianggap perlu atau masalah yang telah menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 378 Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini, maka Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-31/Menko/Polhukam/6/2005 Juncto Nomor: Per-06/Menko/Polhukam/1/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 379 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 380 Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna dalam pelaksanaan tugas, Staf Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diwajibkan mengadakan evaluasi tentang organisasi, tata kerja serta kinerja Staf beserta analisis atas volume dan beban kerja guna lebih memantapkan tujuan dari tugas dan fungsi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


- 125 -

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 381 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 14 Oktober 2010

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

DJOKO SUYANTO

LAMPIRAN I PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010


SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN 1. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi 2. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional 3. Staf Ahli Bidang Wilayah dan Pembangunan Daerah 4. Staf Ahli Bidang Perekonomian 5. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 7. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya

Menteri Koordinator

Staf Ahli

Sekretariat Kementerian Koordinator Inspektorat



Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia






LAMPIRAN II PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Sekretariat Kementerian Koordinator


Biro Umum


Bagian Perencanaan

Bagian Administrasi Umum

Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Persidangan

Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Kepegawaian

Bagian Materi Persidangan

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Bagian Risalah Persidangan

Bagian Data

Bagian Keuangan

Bagian Hukum

Bagian Perpustakaan

Bagian Protokol dan Pengamanan

Bagian Hubungan Kelembagaan Kelompok Jabatan Fungsional


LAMPIRAN III PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI Biro Perencanaan dan Organisasi Bagian Perencanaan

Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Data

Bagian Perpustakaan

Subbagian Penyusunan Program

Subbagian Monitoring

Subbagian Organisasi

Subbagian Pengumpulan Data

Subbagian Administrasi Pustaka

Subbagian Penyusunan Anggaran

Subbagian Evaluasi

Subbagian Tata Laksana

Subbagian Pengolahan Data

Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan Pustaka

Subbagian Sinkronisasi Program dan Anggaran

Subbagian Pelaporan

Subbagian Pengembangan Kinerja Organisasi

Subbagian Penyajian Data

Subbagian Pelayanan Pustaka


LAMPIRAN IV PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI BIRO UMUM Biro Umum Bagian Administrasi Umum

Bagian Kepegawaian

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

Bagian Keuangan

Bagian Protokol dan Pengamanan

Subbagian Persuratan

Subbagian Administrasi Kepegawaian

Subbagian Pengadaan dan Perlengkapan

Subbagian Administrasi Keuangan

Subbagian Acara dan Protokol

Subbagian Penggandaan

Subbagian Pengembangan Pegawai

Subbagian Administrasi Barang Milik Negara dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Subbagian Perbendaharaan

Subbagian Pengamanan

Subbagian Kearsipan

Subbagian Kesejahteraan Pegawai

Subbagian Rumah Tangga

Subbagian Akuntansi dan Verifikasi

Subbagian Persandian

Subbagian TU Pimpinan (10)


LAMPIRAN V PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI BIRO PERSIDANGAN DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Bagian Perencanaan dan Pelaksanaan Persidangan

Bagian Materi Persidangan

Bagian Risalah Persidangan

Bagian Hukum

Bagian Hubungan Kelembagaan

Subbagian Perencanaan Persidangan

Subbagian Penyiapan Materi Persidangan

Subbagian Rekaman dan Transkrip Persidangan

Subbagian Peraturan Perundang-undangan

Subbagian Hubungan Kementerian/ Lembaga

Subbagian Tata Laksana Persidangan

Subbagian Notulensi Persidangan

Subbagian Penyusunan Risalah Persidangan

Subbagian Dokumentasi Produk Hukum

Subbagian Hubungan Lembaga Negara

Subbagian Pelayanan Persidangan

Subbagian Penataan Materi Persidangan

Subbagian Publikasi Persidangan

Subbagian Bantuan Hukum

Subbagian Hubungan Organisasi Kemasyarakatan


LAMPIRAN VI PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK DALAM NEGERI

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kelembagaan

Asisten Deputi Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Asisten Deputi Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu

Asisten Deputi Koordinasi Otonomi Khusus

Bidang Penguatan Demokrasi

Bidang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Bidang Penataan Organisasi Masyarakat Sipil

Bidang Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden

Bidang Otonomi Khusus Aceh

Bidang Hubungan Kelembagaan Demokrasi

Bidang Otonomi Daerah

Bidang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil

Bidang Pemilu Kepala Daerah

Bidang Otonomi Khusus Papua

LAMPIRAN VII PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010


SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Asisten Deputi Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri

Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN

Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika

Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa

Asisten Deputi Koordinasi Hubungan Multilateral

Bidang Strategi Politik dan Hukum

Bidang Kerjasama Regional ASEAN

Bidang Kerjasama Asia dan Pasifik

Bidang Kerjasama Amerika

Bidang Hubungan Multilateral PBB

Bidang Strategi Pertahanan dan Keamanan

Bidang Kerjasama Bilateral ASEAN

Bidang Kerjasama Afrika dan Timur Tengah

Bidang Kerjasama Eropa

Bidang Hubungan Multilateral Non PBB dan Antar Kawasan


LAMPIRAN VIII PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum

Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum

Asisten Deputi Koordinasi Hukum Internasional

Asisten Deputi Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Bidang Materi Hukum Privat

Bidang Profesionalisme Aparatur Hukum

Bidang Penyelesaian Kasus Hukum

Bidang Hukum Laut dan Dirgantara

Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Bidang Materi Hukum Publik

Bidang Integritas Aparatur Hukum

Bidang Budaya Hukum

Bidang Hukum Humaniter

Bidang Perlindungan Hak Asasi Manusia


LAMPIRAN IX PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERTAHANAN NEGARA

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan

Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan

Asisten Deputi Koordinasi Potensi Pertahanan dan Integritas Nasional

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan

Bidang Doktrin Pertahanan

Bidang Intelijen Pertahanan

Bidang Wilayah Perbatasan

Bidang Potensi Pertahanan

Bidang Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan

Bidang Strategi Pertahanan

Bidang Ancaman Terhadap Negara

Bidang Tata Ruang Pertahanan

Bidang Integritas Nasional

Bidang Kerjasama Pertahanan


LAMPIRAN X PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEAMANAN NASIONAL

Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kerjasama dan Keamanan Negara

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan dan Bimbingan Masyarakat

Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional

Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional

Bidang Penanganan Daerah Rawan Konflik

Bidang Penanganan Kerjasama Kementerian/ Lembaga

Bidang Intelijen Keamanan

Bidang Penanganan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa

Bidang Penanganan Kontijensi

Bidang Penanganan Keamanan Negara

Bidang Bimbingan Masyarakat


LAMPIRAN XI PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KESATUAN BANGSA

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Asisten Deputi Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus

Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Asisten Deputi Koordinasi Harmonisasi Sosial

Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Ideologi Kebangsaan

Bidang Rekonsiliasi dan Komunikasi Sosial

Bidang Kelembagaan Masyarakat

Bidang Potensi Masyarakat

Bidang Pengelolaan Masyarakat Pasca Konflik

Bidang Materi Wawasan Kebangsaan

Bidang Budaya dan Kearifan Lokal

Bidang Partisipasi Masyarakat

Bidang Ketahanan Masyarakat

Bidang Pengelolaan Masyarakat Pasca Bencana


LAMPIRAN XII PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN APARATUR

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Asisten Deputi Koordinasi Media Massa

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

Asisten Deputi Koordinasi Infomasi Publik dan Kehumasan

Asisten Deputi Koordinasi Pendayagunaan Aparatur

Asisten Deputi Koordinasi Program dan Reformasi Birokrasi

Bidang Media Cetak

Bidang Telekomunikasi

Bidang Informasi Publik

Bidang Kelembagaan, SDM Aparatur, dan Ketatalaksanaan

Bidang Program Kementerian/ Lembaga

Bidang Media Penyiaran

Bidang Informatika

Bidang Kehumasan

Bidang Pengawasan, Akuntabilitas Aparatur, dan Pelayanan Publik

Bidang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/ Lembaga


LAMPIRAN XIII PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 TANGGAL : 14 OKTOBER 2010

SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT

Inspektorat

Subbagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan Fungsional

2010 TENTANG

Recommend Documents