2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P.02/Menhut-II/2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa berdasarkan Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Sistem Informasi Kehutanan disusun secara berjenjang yang meliputi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan; b. bahwa berdasarkan Pasal 9, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Sistem Informasi Kehutanan. Mengingat

: 1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 2. Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), yang telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pmerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional; 7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; 10.Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Kehutanan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

REPUBLIK

INDONESIA

TENTANG

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan sistem Informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 2. Prosedur...

2. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 3. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 4. Data adalah gambaran dari sekumpulan fakta, konsep atau instruksi yang tersusun dalam suatu cara atau bentuk yang formal sehingga sesuai untuk komunikasi, interpretasi atau pemrosesan secara manual atau otomasi. 5. Data digital adalah data yang telah diubah dalam bentuk atau format yang dapat dibaca oleh perangkat elektronik. 6. Data spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi dengan poisisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinat nasional. 7. Data numerik adalah data yang merupakan atribut dari data spasial atau data lain yang tidak terkait dengan aspek keruangan. 8. Basis data adalah Koleksi dari sekumpulan data yang berhubungan atau terkait satu sama lain, disimpan dan dikontrol bersama dengan suatu skema atau aturan yang spesifik sesuai dengan struktur yang dibuat. 9. Sistem Informasi Kehutanan adalah kegiatan pengelolaan data kehutanan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta tata caranya secara digital. 10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi. 11.Rancangan Umum Sistem Informasi Kehutanan adalah Rancangan sistem informasi kehutanan yang bersifat makro dan menyeluruh dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan sistem informasi kehutanan yang lebih detail. 12. Perangkat keras adalah perangkat fisik komputer beserta kelengkapannya. 13.Perangkat lunak adalah program yang berfungsi untuk mengendalikan kerja komputer dalam memproses data. 14. Perangkat lunak tidak berlisensi / bersifat terbuka (open source software) adalah perangkat lunak yang dikembangkan dengan source code yang terbuka. 15. Aplikasi Khusus adalah perangkat lunak (program komputer) yang dikembangkan untuk kepentingan internal dan disesuaikan dengan sistem yang telah ada. 16.Monitoring adalah kegiatan pemantauan penyelenggaraan sistem informasi kehutanan.

untuk

mengetahui

sejauh

mana

pencapaian

17. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap penyelenggaraan sistem informasi kehutanan. 18. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah Unit pengelolaan hutan terkecil yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 19. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan. Bagian Kedua...

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1)

Maksud penetapan sistem informasi kehutanan adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat nasional serta sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(2)

Tujuan penetapan sistem informasi kehutanan adalah terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kehutanan secara terkoordinasi dan terintegrasi sebagai pendukung dalam proses pengambilan keputusan serta peningkatan pelayanan bagi publik dan dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota serta unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan. BAB II RUANG LINGKUP SISTEM INFORMASI KEHUTANAN Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Informasi Kehutanan meliputi : a. Jenis data kehutanan, Prosedur Pengelolaan Data Kehutanan serta Informasi Kehutanan. b. Dukungan Sumberdaya Manusia dan Teknologi Informasi. c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kehutanan pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Unit Pengelolaan/Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

BAB III DATA KEHUTANAN Bagian Kesatu Jenis Data Kehutanan yang diperlukan Pasal 4 Jenis data kehutanan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam penyelenggaraan sistem informasi kehutanan meliputi data: a. b. c. d. e. f.

Kawasan dan potensi hutan; Industri kehutanan; Perdagangan hasil hutan; Rehabilitasi lahan kritis; Pemberdayaan masyarakat; dan Tata kelola kehutanan. Bagian Kedua...

Bagian Kedua Data Kawasan dan Potensi Hutan Pasal 5 Data kawasan dan potensi Hutan antara lain meliputi : a. Luas kawasan hutan dan perairan; b. Tata batas kawasan hutan; c. Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan; d. Luas dan letak perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan; e. Luas dan letak kesatuan pengelolaan hutan; f. Potensi hasil hutan kayu; g. Potensi hasil hutan bukan kayu; h. Luas areal yang tertutup dan tidak tertutup hutan; i. Luas dan letak areal penggunaan kawasan hutan; j. Jenis flora dan fauna yang dilindungi; k. Gangguan keamanan hutan; l. Lokasi dan luas areal kebakaran hutan; dan m. Perlindungan hutan. Bagian Ketiga Data Industri Kehutanan Pasal 6 Data industri kehutanan antara lain meliputi : a. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu; b. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; c. Jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; d. Jumlah ijin pengusahaan tumbuhan dan satwa liar; e. Produksi kayu bulat dan kayu olahan; a. Produksi hasil hutan bukan kayu; b. Pelaksanaan sistem silvikultur intensif; f. Jumlah dan kapasitas industri primer kehutanan; dan g. Sertifikasi pengelolaan hutan. Bagian Keempat Data Perdagangan Hasil Hutan Pasal 7 Data perdagangan hasil hutan antara lain meliputi : a. Volume dan nilai ekspor hasil hutan kayu dan bukan kayu; b. Volume dan nilai impor kayu bulat dan kayu olahan; c. Nilai perdagangan tumbuhan dan satwa liar; d. Potensi penyerapan dan perdagangan karbon; e. Nilai PNBP dari penggunaan kawasan hutan; dan f. Kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto. Bagian Kelima...

Bagian Kelima Data Rehabilitasi Lahan Kritis Pasal 8 Data rehabilitasi lahan kritis antara lain meliputi : a. Lokasi dan luas lahan kritis berdasarkan DAS; b. Laju deforestasi dan degradasi; c. Hasil kegiatan rehablitasi hutan dan lahan; d. Luas dan lokasi kegiatan reklamasi kawasan hutan; dan e. Pengembangan kegiatan perbenihan. Bagian Keenam Data Pemberdayaan Masyarakat Pasal 9 Data pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi : a. Lokasi dan luas hutan desa; b. Jumlah, letak dan luas areal hutan tanaman rakyat; c. Letak dan luas areal hutan rakyat; d. Letak dan luas areal hutan kemasyarakatan; e. Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM); f. Pembangunan masyarakat desa hutan (PMDH); g. Peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi; dan h. Peningkatan usaha masyarakat di sekitar hutan produksi. Bagian Ketujuh Data Tata kelola Kehutanan Pasal 10 Data tata kelola kehutanan antara lain meliputi: a. Jumlah dan sebaran PNS instansi kehutanan; b. Alokasi dan realisasi anggaran; c. Sarana dan prasarana instansi kehutanan; d. Realisasi audit reguler dan khusus; e. Penyuluhan kehutanan; dan f. Teknologi produk dan informasi ilmiah. Bagian Kedelapan Sifat, tipe, format dan skala Pasal 11 (1) (2) (3) (4)

Data dan informasi kehutanan bersifat lengkap, akurat dan terkini. Tipe data dan informasi kehutanan terdiri dari data spasial dan data numerik. Format data dan informasi kehutanan terdiri dari data digital dan non digital. Data spasial tingkat nasional berskala minimal 1 : 250.000, tingkat provinsi berskala minimal 1 : 100.000 serta tingkat kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan berskala minimal 1 : 50.000. BAB IV...

BAB IV PROSEDUR PENGELOLAAN DATA KEHUTANAN Pasal 12

(1) Organisasi Pengelola basis data dan informasi kehutanan terdiri dari : instansi pemerintah, (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengurusi kehutanan serta kesatuan pengelolaan hutan. Pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi dan mencakup : pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan/pemeliharan, pemutakhiran dan penyajian. Pengumpulan data dilaksanakan melalui kegiatan : survey, penelitian, dokumen administrasi kehutanan, pemanfaatan teknologi dan sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan secara digital dan/atau manual sesuai ketersediaan data, kemajuan teknologi serta kebutuhan informasi. Penyimpanan/pemeliharaan data pada media elektronik (digital) dan/atau tercetak. Pemutakhiran data dilakukan setiap ada data baru. Penyajian data dilakukan melalui media elektronik dan/atau cetak. Pengguna data dan informasi kehutanan meliputi : instansi pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif, dunia usaha serta masyarakat luas. Format penyediaan data adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV peraturan ini. BAB V INFORMASI KEHUTANAN Pasal 13

(1) Jenis informasi kehutanan diperoleh dari pengolahan dan analisis data kehutanan sesuai dengan kebutuhannya. (2) Jenis Informasi kehutanan antara lain meliputi : Potensi dan Kondisi sumberdaya hutan, Hasil-hasil pencapaian target pembangunan kehutanan serta Informasi lain sesuai kebutuhan. BAB VI DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI Bagian Kesatu Sumberdaya Manusia Pasal 14 Pengelolaan sistem informasi kehutanan dilaksanakan oleh sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dan dalam jumlah yang memadai. Pasal 15...

Pasal 15 (1) Sumber daya manusia yang mengelola Sistem Informasi Kehutanan harus memiliki standar kompetensi antara lain: analis sistem, pembuat program, pengelola basis data, pengelola jaringan, ahli keamanan sistem dan operator. (2) Jumlah sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi. Bagian Kedua Teknologi Informasi Pasal 16 (1) Teknologi Informasi terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras dan infrastruktur jaringan komputer. (2) Teknologi informasi dikelola untuk mendukung pengelolaan data dan informasi kehutanan secara efisien dan efektif. (3) Pengelolaan teknologi informasi meliputi : a. Identifikasi kebutuhan. b. Pengadaan Sistem operasi dan aplikasi umum berlisensi atau bersifat terbuka, aplikasi khusus serta perangkat keras yang dapat diintegrasikan dengan perangkat lain, c. Pemeliharaan terhadap gangguan perangkat lunak serta kerusakan perangkat keras dan jaringan komputer. d. Pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi. e. Pembuatan dokumentasi pengelolaan. BAB VII PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEHUTANAN Pasal 17 Penyelenggaraan sistem informasi kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut : a. Tingkat nasional; b. Tingkat provinsi; c. Tingkat kabupaten/kota; dan d. Tingkat unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Pasal 18 Penyelenggaraan sistem informasi kehutanan meliputi : a. Penyusunan rancangan umum (grand design) pada tingkat nasional dan rancangan teknis pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan; b. Pengembangan basis data (spasial dan numerik) kehutanan; c. Pengembangan sumber daya manusia di bidang sistem informasi kehutanan sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi; d. Pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras serta infrastruktur jaringan komputer; e. Penentuan transparansi data dan informasi kehutanan; f. Pengaturan...

f.

Pengaturan prosedur untuk peningkatan pelayanan bagi instansi pemerintah, publik dan dunia usaha secara nasional yang dilaksanakan secara digital; g. Pengaturan pengintegrasian tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kesatuan pengelolaan hutan; h. Pengaturan tata waktu penyampaian data/informasi sebagai berikut : 1) Kepala kesatuan pengelolaan hutan menyampaikan data/informasi kepada kepala instansi kehutanan tingkat kabupaten/kota paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. 2) Kepala instansi kehutanan kabupaten/kota menyampaikan data/informasi kepada kepala instansi kehutanan provinsi paling lambat bulan April tahun berikutnya. 3) Kepala instnasi kehutanan provinsi menyampaikan data/informasi kepada menteri kehutanan paling lambat bulan Mei tahun berikutnya. 4) Menteri kehutanan menyusun data/informasi kehutanan tingkat nasional paling lambat bulan Juli tahun berkutnya. i. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berjenjang; dan j. Pengaturan alokasi anggaran pada tiap tingkatan. Pasal 19 Penyelenggara sistem informasi kehutanan adalah sebagai berikut : a. Menteri menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat nasional. b. Gubernur menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat provinsi. c. Bupati/Walikota menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat kabupaten/kota. d. Kepala unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH) menyelenggarakan sistem informasi kehutanan tingkat unit pengelolaan/kesatuan pengelolaan hutan (KPH). BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2010 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd. SUPARNO, SH NIP. 19500514 198303 1 001

LAMPIRAN I. Peraturan Menteri Kehutanan No. . . . . . Tanggal . . . . . Tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Sampai Dengan Tahun . . . Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha) No.

1

Taman Nasional

2

Taman Wisata Alam

Cagar Alam

Suaka Margasatwa

Perairan/ Laut

Jumlah

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Taman Buru

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Hutan Lindung

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Tetap

Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

Jumlah Luas Kawasan Hutan Dan Perairan

Keterangan

Daratan 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Provinsi

Jumlah

1

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . . No

Provinsi

1

2

Batas Luar

Tata Batas (Km) Batas Fungsi

Jumlah

3

4

5

Keterangan 6

Jumlah

2

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tahun . . . No.

Provinsi

Jumlah lokasi/ Kelompok Hutan

Total Luas (Ha)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

3

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .

No

Provinsi

1

2

Tukar Menukar Kawasan Hutan Luas (Ha) Jumlah Tanah Keluar Tanah Masuk Unit 3

(TK) 4

(TM) 5

Keterangan 6

Jumlah

4

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun . . .

No

Provinsi

1

2

Fungsi Awal (Ha) Hutan Hutan Hutan Produksi Lindung Produksi Terbatas 3

4

5

Fungsi Akhir (Ha) Hutan Konservasi

Hutan Lindung


Hutan Produksi

Keterangan

6

7

8

9

10

Jumlah

5

Tabel 6. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun . . . Perubahan Peruntukan No

1

Provinsi

2

Pertanian/Perkebunan

Transmigrasi

Jumlah Unit

Luas Areal (Ha)

Jumlah Unit

Luas Areal (Ha)

3

4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

6

Tabel 7. Luas dan Letak Kesatuan Pengelolaan Hutan Sampai Dengan Tahun . . .

No

Provinsi

1

2

2009 Jumlah Luas Unit (Ha) 3

4


6

Tahun ... Jumlah Luas Unit (Ha) 7

8

... Jumlah Luas Unit (Ha) 9

10


12

Jumlah Jumlah Unit

Luas (Ha)

13

14

Keterangan 15

Jumlah

7

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun . . . Potensi Kayu (diameter ≥ 20 cm)

No

Provinsi

1

2

Semua Jenis

Jenis Perdagangan

(m3/Ha)

(m3/Ha)

3

4

Keterangan 5

Jumlah

8

Tabel 9. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu No

Provinsi

1

2

Rotan (Kg/Ha) 3

Damar (Kg/Ha) 4

Getah (Kg/Ha) 5

Lainnya (Kg/Ha) 6

Keterangan 7

Jumlah

9

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun . . .

No 1 1

Kawasan Hutan (1.000 Ha) Hutan Tetap

Provinsi 2

KSA+KPA+TB

HL

HPT

HP

Jumlah (3+4+5+6)

HPK

3

4

5

6

7

8

Jumlah (7+8) 9

APL (1.000 Ha)

Jumlah (1.000 Ha) (9+10)

Keterangan

10

11

12

Nama Provinsi A. Hutan B. Non Hutan C. Data tidak lengkap

2

dst . . .

Jumlah A. Hutan B. Non Hutan C. Data tidak lengkap

10

Tabel 11. Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . .

No.

Provinsi

1

2

Pertambangan Jumlah Luas Unit (Ha) 3

4

Jenis Penggunaan Non Pertambangan Jumlah Luas Unit (Ha) 5

6

Jumlah Jumlah Luas Unit (Ha) 7

8

Keterangan 9

Jumlah

11

Tabel 12. Jenis Flora Dan Fauna Yang Dilindungi Tahun . . . Sampai Dengan Tahun . . . Populasi No. 1

Kelas Satwa Yang Dilindungi

Tahun 2

Kelas Tumbuhan Yang Dilindungi

Mamalia

Aves

Reptilia

Pisces

Insecta

Molusca

Crustacea

Anthozoa

Bivalvia

Palmae

Rafflesia

Orchidaceae

Nephentaceae

Dipterocaroaceae

Araceae

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Parasite Plant 18

Keterangan Apocynaceae

Cykas

19

20

21

Jumlah

12

Tabel 13. Gangguan Keamanan Hutan Tahun . . . Kerusakan Hutan No.

Provinsi

1

2

Perambahan Pemukiman Liar Luas Area KK Orang (Ha) 3

4

5

Perladangan Liar Luas Area KK Orang (Ha) 6

7

8

Penebangan Liar/Pencurian Hasil Hutan Batang/ Kayu Bulat/ Satwa Tunggak Olahan (ekor/lembar) 9

10

11

Keterangan 12

Jumlah

13

Tabel 14: Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun . . . No.

Provinsi

1 1

Aceh

2

2

Sumatera Utara

3

Sumatera Barat

4

Riau

5

Kep. Riau

6

Dst…..

33

Papua Barat

Lokasi Dan Luas Kebakaran Hutan (Ha)

Jumlah

TN

TWA

TB

THR

SA

CA

HL

HPT

HP

HPK

Hutan Kota

(Ha)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keterangan 15

JUMLAH

14

Tabel 15. Hasil Operasi Pengamanan Hutan Tahun . . . No.

Provinsi

Unit Kerja Pelaksana

1

2

3

Temuan Kayu Olahan (m3)

Kayu Bulat (btg/phn/tgk/m3)

4

5

Sitaan Lain-lain

Kayu Olahan (m3)

(btg/phn/tgk/m3)

6

7

8

Kayu Bulat

Lain-lain 9

Keterangan 10

Jumlah

15

Tabel 16. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun . . . No.

Provinsi

1

2

SK Definitif Jumlah Luas Unit (Ha) 3

4

SK Sementara Jumlah Luas Unit (Ha) 5

6

SK Pencadangan Jumlah Luas Unit (Ha) 7

8

Total Unit

Luas (Ha)

Keterangan

9

10

11

Jumlah

16

Tabel 17. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . No.

Provinsi

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

17

Tabel 18: Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam Tahun . . . Jenis I U P J L W A No.

Provinsi

1

2

1 2 3 4 5 6

Pemanfaatan Jasa Aliran Air

Pemanfaatan Air

Wisata Alam

Unit

Luas (Ha)

Unit

Luas (Ha)

Unit

Luas (Ha)

3

4

5

6

7

8

Perlindungan Keanekaragaman Hayati Luas Unit (Ha) 9

10

Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan Luas Unit (Ha) 11

12

Penyerapan Karbon Unit

Luas (Ha)

13

14

Keterangan

15

Aceh Sumatera Utara RIau Kep. Riau Sumatera Barat dst . . .

33 Papua Barat Jumlah

18

Tabel 19. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . . Jumlah Perusahaan Penangkar No.

Provinsi

Tumbuhan & Satwa Liar Yang Dilindungi

Tumbuhan & Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi

Keterangan

1

2

3

4

5

I. TUMBUHAN

Jumlah II. SATWA

Jumlah

19

Tabel 20. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . . No.

Kelas Tumbuhan dan Satwa / Provinsi

Satuan

Jumlah Diperdagangkan

Jumlah Surat Angkut Tumbuhan/Satwa

Nilai Hasil Perdagangan (ribuan rupiah)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

I. TUMBUHAN 1 ANGGREK Nama Provinsi dst . . .

batang

2

GAHARU Nama Provinsi dst . . .

batang

3

PAKIS Nama Provinsi dst . . .

batang

4

LAINNYA Nama Provinsi dst . . . Jumlah A (Tumbuhan)

II. SATWA 1 MAMMALIA Nama Provinsi dst . . .

ekor

2

AMPHIBI Nama Provinsi dst . . .

ekor

3

PRIMATA Nama Provinsi dst . . .

ekor

4

BURUNG Nama Provinsi dst . . .

ekor

5

IKAN Nama Provinsi dst . . .

ekor

6

LAINNYA Nama Provinsi dst . . .

ekor

Jumlah B (Satwa) Jumlah Total (A+B)

20

Tabel 21. Produksi Kayu Bulat Tahun . . . Produksi Kayu Bulat

No.

Provinsi

1

2

IUPHHK Hutan Alam

IUPHHK Restorasi IUPHHK Pada IUPHHK Pada Ekosistem Dalam IUPHHK Pada Land Clearing Hutan Hutan Hutan Alam Yang Hutan Tanaman Penyiapan Lahan Tanaman Tanaman Hasil Telah Mencapai Industri atau HTI Penanaman HTI Rakyat atau Rehabilitasi Keseimbangan HTR atau HTHR

Perum Perhutani

IUPHHK Dalam Hutan Desa

IUPHHK Dalam Izin Lainnya Hutan Yang Sah Kemasyara (ILS) Atau katan IPK

Hutan Rakyat

Kayu Perkebunan

Impor Kayu Hasil Lelang Bulat

Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan Kayu IUPHHK Lain Bulat Dan Asal Usul Yang Sah

Jumlah

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Keterangan

20

Jumlah

21

Tabel 22. Produksi Kayu Olahan Tahun . . . No

1

Provinsi

2

Produksi Containaer Flooring

Produksi Doorskin Plywood

Produksi Fancy Playwood

Produksi Film Face Plywood

Produksi Polyester Plywood

Produksi Block Board

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

Produksi Fancy Block Board (m3)

3

4

5

6

7

8

9

Produksi Produksi Produksi Produksi Polyester Lumber Core Bare Core Moulding Block Board (m3) (m3) (m3) (m3) 10

11

12

13

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

Produksi Flooring / Parquet Flooring (m3)

14

15

16

17

18

19

20

Produksi Wood Working

Produksi Produksi Produksi Kusen Pintu / Laminating S4S Jendela Board

Produksi Finger Joint Laminating

Produksi Mebel

Produksi Partickel Board

Produksi MDF

Produksi Produk Lainnya

(m3)

(m3)

(m3)

21

22

23

Keterangan

24

Jumlah

22

Tabel 23. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu No.

Provinsi

1

2

Sirlak,Getah dan Damar

Bahan Penyamak

Terpentin

Resin Spiritus Oil

Ter Kayu

Barang Anyaman dari Rotan Setengah Jadi Rotan

Arang Kayu

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Briket Arang

Nilai (Rp.) Vol (kg) 18

19

Keterangan

Nilai (Rp.) 20

21

Jumlah

23

Tabel 24. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif Tahun . . . No.

Provinsi

Luas (Ha)

Jenis Tanaman

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

24

Tabel 25. Jumlah dan Kapasitas Industri Primer Kehutanan Tahun . . . Non Integrasi Veneer

No.

Provinsi

1

2

Plywood

LVL

Integrasi Sawn Timber

Wood Chips

Sawn Timber+Veneer

Jumlah Unit

Kapasitas Ijin Produksi (m3)

Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jumlah

25

Tabel 26. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tahun . . . No.

Provinsi Kabupaten/Kota

1

2

KPH 3

Nama Unit Manajemen (FMU) 4

Luas Area (Ha) 5

Sertifikat (Voluntary/Mandatory)

Lembaga Sertifikasi

Masa Berlaku

Peringkat

Keterangan

6

7

8

9

10

Jumlah

26

Tabel 27. Volume dan Nilai Ekspor Hasil Hutan Kayu Tahun . . . Kayu Bulat

Kayu Gergajian

Kayu Lapis

Pulp

Veneer Sheet

Particle Board

Fibreboard

No.

Negara Tujuan

Vol (m3)

Nilai (xRp.1000)

Vol (m3)

Nilai (xRp.1000)

Vol (m3)

Nilai (xRp.1000)

Vol (ton)

Nilai (xRp.1000)

Vol (m3)

Nilai (xRp.1000)

Vol (m3)

Nilai (xRp.1000)

Vol (m3)

Nilai (xRp.1000)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah

27

Tabel 28. Volume Dan Nilai Ekspor Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . .

No.

Negara Tujuan

1

2

Sirlak,Getah dan Damar Vol Nilai (kg) (xRp.1000) 3

4

Bahan Penyamak

Terpentin

Rosin Spiritus Oil

Barang anyaman dari Rotan Nilai Vol Nilai (xRp.1000) (kg) (xRp.1000)

Ter Kayu

Vol (kg)

Nilai (xRp.1000)

Vol (kg)

Nilai (xRp.1000)

Vol (kg)

Nilai (xRp.1000)

Vol (kg)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Rotan setengah jadi Vol (kg)

Nilai (xRp.1000)

15

16

Keterangan 17

Jumlah

28

Tabel 29. Volume dan Nilai Impor Kayu Bulat dan Kayu Olahan Tahun . . . Kayu Olahan Kayu Bulat

No.

1

Negara Asal

2







Produksi Fancy Block Board

Produksi Polyester Block Board

Produksi Lumber Core

Produksi Bare Core

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Jumlah

Kayu Olahan No.

Negara Asal

2

1

Produksi Moulding


Produksi S4S

Produksi Kusen Pintu / Jendela

Produksi Laminating Board


Produksi Mebel

Produksi Flooring / Parquet Flooring

Produksi Partickel Board

Produksi MDF

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Keterangan

45

Jumlah

29

Tabel 30. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun . . . Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha) No. 1

Provinsi 2

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Jumlah

3

4

5

6

Potensi Penyerapan Karbon (ton CO2)

Potensi Perdagangan Karbon (xRp.1000)

Keterangan

7

8

9

Jumlah

30

Tabel 31. Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . . No.

Provinsi

Jenis Penggunaan Kawasan Hutan

Nilai PNBP (Rp.)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

31

Tabel 32. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Produk Domestik Bruto Tahun . . .

No.

Tahun Harga Dasar Konstan Digunakan

1

2

1 2 3 4

1993 1998 2000 ...

Produk Domestik Bruto (PDB) Kehutanan Total PDB (xRp.1000) (xRp.1000) 3

4

Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDB (%)

Keterangan

5

6

Jumlah

32

Tabel 33. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun . . .

No.

Provinsi

DAS

1

2

3

Dalam dan Luar Kawasan Dalam kawasan Luar Kawasan Jumlah (Ha) (Ha) (Ha) 4

5

6

Sangat kritis (Ha) 7

Tingkat ke kritisan kritis Agak kritis (Ha) (Ha) 8

9

Jumlah (Ha)

Keterangan

10

11

Jumlah

33

Tabel 34. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun . . . Deforestasi Kawasan Hutan Tetap (Ha/Tahun) No

Provinsi

1

2

KSA+KPA+TB

HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

HPK

Jumlah (7+8)

APL

Jumlah Total (9+10)

Keterangan

8

9

10

11

12

Jumlah

34

Tabel 35. Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun . . .

No.

Provinsi

1

2

Rehabilitasi Lahan Dalam Luar Kawasan Kawasan (Ha) (Ha) 3

4

(Ha)

Penanaman Hutan Rakyat (Ha)

5

6

Reboisasi

Kebun Bibit

Unit Percontohan UPSA

UPM

DAM Pengendali

Gully Plug

Sumur Resapan

Rehab Teras

(Ha)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Ha)

7

8

9

10

11

12

13

Keterangan 14

Jumlah

35

Tabel 36. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan Tahun . . . Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha) No.

Provinsi

Hutan Lindung

1

2

3

Hutan Produksi Terbatas 4

Hutan Produksi Tetap 5

Hutan Produksi Konversi 6

Jumlah (Ha)

Keterangan

7

8

Jumlah

36

Tabel 37. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun . . .

No. 1

Provinsi 2

Luas Areal Sumber Benih (Ha) 3

Potensi

Keterangan

(ton) 4

5

Jumlah

37

Tabel 38. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun . . .

No.

1

Provinsi

2

Jumlah Unit 3

Pemanfaatan Hutan Desa

Luas Kawasan (Ha)

IUPHHK-HA

HL

HP

Jumlah

Unit

4

5

6

7

Luas (Ha) 8

IUPHHK-HT Unit 9

Luas (Ha) 10

IUPHHBK Unit 11

Luas (Ha) 12

IUPJL Unit 13

Luas (Ha) 14

Jumlah (8+10+12+14)

Keterangan

15

16

Jumlah

38

Tabel 39. Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun . . .

No. 1

Provinsi 2

Luas Areal Yang Dicadangkan

UNIT HTR

(Ha)

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Jenis Tanaman

3

4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

39

Tabel 40. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun . . . No.

Provinsi

Luas Hutan Rakyat (Ha)

Keterangan

1

2

3

4

Jumlah

40

Tabel 41. Letak Dan Luas Areal Hutan Kemasyarakatan Tahun . . . No.

Provinsi

Penanaman (Ha)

1

2

3

Kegiatan Hutan Kemasyarakatan Pelatihan Petugas Lapangan Pelatihan Petani (orang) (orang) 4

5

Keterangan 6

Jumlah

41

Tabel 42. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun . . . No. 1

Provinsi 2

Kegiatan

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)

Jumlah KK Yang Terlibat (kk)

Anggaran (xRp.1000)

Jenis

Volume

3

4

5

6

7

Keterangan 8

Jumlah

42

Tabel 43. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun . . . No.

Provinsi

1

2

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit) 3

Kegiatan

Jumlah Desa Lokasi Kegiatan PMDH (unit)


Anggaran (xRp.1000)

Jenis

Volume

4

5

6

7

8

Keterangan 9

Jumlah

43

Tabel 44. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun . . .

No.

Provinsi

1

2

Jumlah Desa Yang Dilibatkan Dalam Kegiatan (unit) 3

Kegiatan

Jumlah KK Yang Dilibatkan (kk)

Anggaran (xRp.1000)

Jenis

Volume

4

5

6

7

Keterangan 8

Jumlah

44

Tabel 46. Jumlah dan Sebaran PNS Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun . . .

No

Unit Kerja

1

I 1 2

2

S3

S2

Tingkat Pendidikan D3 P L P (orang) (orang) (orang)

S1/D4

L (orang)

P (orang)

L (orang)

P (orang)

L (orang)

3

4

5

6

7

8

9

10

SLTA L P (orang) (orang) 11

12

SLTP L P (orang) (orang) 13

14

Jumlah

SD L (orang)

P (orang)

L (orang)

P (orang)

15

16

17

18

Keterangan 19

Pusat Kantor Pusat UPT

Jumlah I II 1 2

Provinsi Dinas Kehutanan UPTD

Jumlah II Jumlah I + II III

BUMN

IV

BUMD

Jumlah I + II + III

46

Tabel 45. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun . . .

No.

Provinsi

1

2


Kegiatan


Anggaran (xRp.1000)

Jenis

Volume

4

5

6

7

Keterangan 8

Jumlah

45

Tabel 47. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Pusat dan Daerah Tahun . . .

No. 1

Unit Kerja 2

Tahun Alokasi Realisasi (Rp.)

(Rp.)

3

4

dst . . .

Keterangan

5

6

A. Pusat 1 Kantor Pusat 2 UPT B. Provinsi/Daerah

Jumlah

47

Tabel 48. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun . . . Kelompok Sarana Dan Prasarana No.

Pusat Dan Provinsi

1

2

Tanah 3

Peralatan Dan Gedung Dan Mesin Bangunan 4

5

Jalan Dan Jembatan 6

Irigasi

Instalasi Dan Jaringan Air/ Gas/ Listrik/ Telepon

Aset Tetap Lainnya

Keterangan

7

8

9

10

A. Departemen Kehutanan

B. Provinsi/Daerah

Jumlah

48

Tabel 49. Rencana Dan Realisasi Audit Reguler Dan Khusus Tahun . . .

No

Tahun

1

2

Jenis Audit Reguler Khusus Rencana Realisasi Rencana Realisasi (kali) (kali) (kali) (kali) 3

4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

49

Tabel 50. Jumlah Penyuluh Kehutanan (PK) Dan Kelompok Tani Hutan Tahun . . . Tenaga Penyuluh Kehutanan (orang) No.

Povinsi

1

2

Terampil

Ahli

3

4

Calon PK Calon PK Honorer Terampil Ahli 5

6

7

Jumlah 8

Pemula Jumlah Jumlah Anggota Kelompok (orang) 9

10

Madya Jumlah Jumlah Anggota Kelompok (orang) 11

12

Kelompok Tani Hutan Lanjut Jumlah Jumlah Anggota Kelompok (orang) 13

14

Utama Jumlah Jumlah Anggota Kelompok (orang) 15

16

Jumlah Jumlah Jumlah Anggota Kelompok (orang) 17

18

Keterangan

19

Jumlah

50

Tabel 51. Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Tahun . . . No.

Program/Judul UKP

Jumlah Kegiatan Penelitian

Keterangan

1

2

3

4

Jumlah

51

Tabel 52. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Badan Litbang Kehutanan Tahun . . . No.

Provinsi/Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

Dasar Hukum KHDTK (Ha)

Unit Kerja

Keterangan

1

2

3

4

5

6

Jumlah

52

Tabel 53. Hasil Penemuan Balitbang Kehutanan Yang Sudah Dan Akan Diusulkan Untuk Mendapatkan HKI Tahun . . . No.

Jenis Temuan/Karya Tulis

1

2

Perlindungan HKI Hak Paten Hak Cipta 3

4

Keterangan 5

Jumlah

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

53

LAMPIRAN II. Peraturan Menteri Kehutanan No. . . . . . Tanggal . . . . . Tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT PROVINSI

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Sampai Dengan Tahun . . . Provinsi : Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha) No.

Taman Nasional

Taman Wisata Alam

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Daratan

Perairan/ Laut

3

4

5

6

7

Cagar Alam

Kabupaten/Kota

1

2

Jumlah

Taman Buru

8

9

Suaka Margasatwa

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Hutan Lindung





10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Keterangan

21

Jumlah

1

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . . Provinsi : No

Kabupaten/Kota

1

2

Batas Luar 3

Tata Batas (Km) Batas Fungsi 4

Jumlah 5

Keterangan 6

Jumlah

2

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tahun . . . Provinsi : No.

Kabupaten/Kota


Total Luas (Ha)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

3

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . . Provinsi : Tukar Menukar Kawasan Hutan No

1

Kabupaten/Kota

2

Jumlah Unit 3

Luas (Ha)

Keterangan

Tanah Keluar (TK)

Tanah Masuk (TM)

4

5

6

Jumlah

4

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun . . . Provinsi : Fungsi Awal (Ha)

Fungsi Akhir (Ha)

No

Kabupaten/Kota

Hutan Lindung


Hutan Produksi

Hutan Konservasi

Hutan Lindung


Hutan Produksi

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jumlah

5

Tabel 6. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun . . . Provinsi :

No

Kabupaten/Kota

1

2

Perubahan Peruntukan Pertanian/Perkebunan Transmigrasi Jumlah Luas Areal Jumlah Luas Areal Unit (Ha) Unit (Ha) 3

4

5

6

Keterangan

7

Jumlah

6

Tabel 7. Luas dan Letak Kesatuan Pengelolaan Hutan Sampai Dengan Tahun . . . Provinsi : No

Kabupaten/Kota

1

2


4


6


8


10


12

Jumlah Jumlah Unit

Luas (Ha)

13

14

Keterangan 15

Jumlah

7

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun . . . Provinsi

:

No

Kabupaten/Kota

1

2

Potensi Kayu (diameter ≥ 20 cm) Semua Jenis Jenis Perdagangan (m3/Ha) (m3/Ha) 3

4

Keterangan 5

Jumlah

8

Tabel 9. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . Provinsi : Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu No

Kabupaten/Kota

1

2

Rotan (Kg/Ha) 3

Damar (Kg/Ha) 4

Getah (Kg/Ha) 5

Lainnya (Kg/Ha) 6

Keterangan 7

Jumlah

9

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun . . . Provinsi : No

KSA+KPA+TB

HL

HPT

HP

Jumlah (3+4+5+6)

HPK

Jumlah (7+8)

3

4

5

6

7

8

9

Kabupaten/Kota

1 1


2

APL (1.000 Ha)

Jumlah (1.000 Ha) (9+10)

Keterangan

10

11

12

Nama Kabupaten A. Hutan B. Non Hutan C. Data tidak lengkap

2

dst . . .


10

Tabel 11. Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . . Provinsi :

No.

Kabupaten/Kota

1

2


4


6


8

Keterangan 9

Jumlah

11

Tabel 12. Gangguan Keamanan Hutan Tahun . . . Provinsi : Kerusakan Hutan No.

1

Kabupaten/Kota

2

Perambahan Pemukiman Liar Luas Area (Ha) 3

KK

Orang

4

5

Perladangan Liar Luas Area (Ha) 6

KK

Orang

7

8

Penebangan Liar/Pencurian Hasil Hutan Batang/ Satwa Kayu Bulat/ Olahan Tunggak (ekor/lembar) 9 10 11

Keterangan 12

Jumlah

12

Tabel 13: Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun . . . Provinsi : No.

Kabupaten/Kota

1

2

Lokasi Dan Luas Kebakaran Hutan (Ha)

Jumlah

TN

TWA

TB

THR

SA

CA

HL

HPT

HP

HPK

Hutan Kota

(Ha)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keterangan 15

1

JUMLAH

13

Tabel 14. Hasil Operasi Pengamanan Hutan Tahun . . . Provinsi : No. 1

Kabupaten/Kota 2

Unit Kerja Pelaksana 3

Temuan Kayu Olahan Kayu Bulat (m3) (btg/phn/tgk/m3) 4

5

Sitaan Lain-lain

Kayu Olahan (m3)

6

7

Kayu Bulat (btg/phn/tgk/m3) 8

Lain-lain 9

Keterangan 10

Jumlah

14

Tabel 15. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun . . . Provinsi

: SK Definitif Luas (Ha)

No.

Kabupaten/Kota

Jumlah Unit

1

2

3

4

SK Sementara Luas (Ha)

Jumlah Unit 5

6

SK Pencadangan Luas Jumlah Unit (Ha) 7

8

Total Luas Unit (Ha) 9

10

Keterangan 11

Jumlah

15

Tabel 16. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . Provinsi

:

No.

Kabupaten/Kota

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

16

Tabel 17: Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam Tahun . . . Provinsi : Jenis I U P J L W A No.

Kabupaten/Kota

1

2


Pemanfaatan Air

Wisata Alam

Perlindungan Keanekaragaman Hayati

Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan

Penyerapan Karbon

Unit

Luas (Ha)

Unit

Luas (Ha)

Unit

Luas (Ha)

Unit

Luas (Ha)

Unit

Luas (Ha)

Unit

Luas (Ha)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Keterangan

15

Jumlah

17

Tabel 18. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . . Provinsi : Jumlah Perusahaan Penangkar No.

Kabupaten/Kota



Keterangan

1

2

3

4

5

I. TUMBUHAN

Jumlah II. SATWA

Jumlah

18

Tabel 19. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . . Provinsi

:

No.

Kelas Tumbuhan dan Satwa / Kabupaten/Kota

Satuan




Keterangan

1

2

3

4

5

6

7


batang

2


batang

3


batang

4



ekor

2


ekor

3


ekor

4


ekor

5


ekor

6


ekor


19

Tabel 20. Produksi Kayu Bulat Tahun . . . Provinsi : Produksi Kayu Bulat

No.

Kabupaten/Kota

1

2

IUPHHK Hutan Alam

IUPHHK Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Yang Telah Mencapai Keseimbangan

IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri atau HTI

(m3) 3

(m3) 4

(m3) 5

Land Clearing IUPHHK IUPHHK Pada Penyiapan Pada Hutan Hutan Tanaman Lahan Tanaman Hasil Penanaman Rakyat atau Rehabilitasi HTI HTR atau HTHR (m3) 6

(m3) 7

(m3) 8

Perum Perhutani


(m3) 9

(m3) 10


(m3) 11

(m3) 12

Hutan Rakyat

Kayu Perkebunan

Impor Kayu Bulat

Hasil Lelang

Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan Kayu Bulat Dan Asal Usul Yang Sah

IUPHHK Lain

Jumlah

Keterangan

(m3) 13

(m3) 14

(m3) 15

(m3) 16

(m3) 17

(m3) 18

(m3) 19

20

Jumlah

20

Tabel 21. Produksi Kayu Olahan Tahun . . . Provinsi : No

1

Kabupaten/Kota

2







(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

3

4

5

6

7

8

Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Fancy Polyester Block Lumber Core Bare Core Moulding Block Board Board (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 9

10

11

12

13


Produksi S4S

(m3)

(m3)

Produksi Kusen Pintu / Jendela (m3)

14

15

16



Produksi Mebel

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

17

18

19

20

21

22

23

Produksi Flooring Produksi Produksi / Parquet Flooring Partickel Board MDF


Keterangan

24

Jumlah

21

Tabel 22. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . Provinsi

: Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

No. 1

Kabupaten/Kota 2

Sirlak,Getah dan Damar

Bahan Penyamak

Terpentin

Resin Spiritus Oil

Ter Kayu

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

Vol (kg)

Nilai (Rp.)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Barang Anyaman dari Rotan Setengah Jadi Rotan Vol (kg) Nilai (Rp.) Vol (kg) Nilai (Rp.) 13

14

15

16

Arang Kayu Vol (kg) 17

Briket Arang

Nilai (Rp.) Vol (kg) 18

19

Keterangan

Nilai (Rp.) 20

21

Jumlah

22

Tabel 23. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif Tahun . . . Provinsi : No.

Kabupaten/Kota

Luas (Ha)

Jenis Tanaman

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

23

Tabel 24. Jumlah dan Kapasitas Industri Primer Kehutanan Tahun . . . Provinsi : Non Integrasi Veneer

No.

Kabupaten/Kota

1

2

Plywood

LVL


Wood Chips

Sawn Timber+Veneer

Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jumlah

24

Tabel 25. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tahun . . . Provinsi : No.

Kabupaten/Kota KPH

1

2

Nama Unit Manajemen (FMU) 3

Luas Area (Ha) 4


Lembaga Sertifikasi

5

6

Masa Berlaku Peringkat 7

8

Keterangan 9

Jumlah

25

Tabel 26. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun . . . Provinsi : Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha)

No.

1

Kabupaten/Kota

2

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Jumlah

3

4

5

6



Keterangan

7

8

9

Jumlah

26

Tabel 27. Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . . Provinsi

:

No.

Kabupaten/Kota


Nilai PNBP (Rp.)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

27

Tabel 28. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun . . . Provinsi

:

No.

Kabupaten/Kota

DAS

1

2

3

Dalam dan Luar Kawasan Dalam kawasan Luar Kawasan (Ha) (Ha) 4

5

Jumlah (Ha)

Sangat kritis (Ha)

6

7


9

Jumlah (Ha)

Keterangan

10

11

Jumlah

28

Tabel 29. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun . . . Provinsi : No

Kabupaten/Kota

1

2

Deforestasi Kawasan Hutan Tetap (Ha/Tahun) KSA+KPA+TB

HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

HPK

Jumlah (7+8)

APL

Jumlah Total (9+10)

Keterangan

8

9

10

11

12

Jumlah

29

Tabel 30. Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun . . . Provinsi : No.

Kabupaten/Kota

1

2

Rehabilitasi Lahan Dalam Luar Kawasan Kawasan (Ha) (Ha) 3

4

Reboisasi

Penanaman Kebun Hutan Rakyat Bibit


UPM

DAM Pengendali

Gully Plug

Sumur Resapan

Rehab Teras

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Ha)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Keterangan 14

Jumlah

30

Tabel 31. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan Tahun . . . Provinsi : Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha) No.

Kabupaten/Kota

Hutan Lindung

1

2

3




Jumlah (Ha)

Keterangan

7

8

Jumlah

31

Tabel 32. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun . . . Provinsi No. 1

Kabupaten/Kota 2

: Luas Areal Sumber Benih

Potensi

(Ha)

(ton)

3

4

Keterangan 5

Jumlah

32

Tabel 33. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun . . . Provinsi : : No.

1

Kabupaten/Kota

2

Jumlah Unit 3

Luas Kawasan (Ha)

Pemanfaatan Hutan Desa IUPHHK-HA

HL

HP

Jumlah

Unit

4

5

6

7

Luas (Ha) 8

IUPHHK-HT Unit 9

Luas (Ha) 10

IUPHHBK Unit 11

Luas (Ha) 12

IUPJL Unit 13

Luas (Ha) 14

Jumlah (8+10+12+14)

Keterangan

15

16

Jumlah

33

Tabel 34. Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun . . . Provinsi No. 1

:

Kabupaten/Kota 2


Unit HTR

(Ha)

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Jenis Tanaman

3

4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

34

Tabel 35. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun . . . Provinsi

:

No.

Kabupaten/Kota


Keterangan

1

2

3

4

Jumlah

35

Tabel 36. Letak Dan Luas Areal Hutan Kemasyarakatan Tahun . . . Provinsi

: Kegiatan Hutan Kemasyarakatan

No.

Kabupaten/Kota

Penanaman (Ha)

Pelatihan Petugas Lapangan (orang)

Pelatihan Petani (orang)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

Jumlah

36

Tabel 37. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun . . . Provinsi : No.

Kabupaten/Kota

Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan PHBM (unit)

1

2

3

Kegiatan


Anggaran (xRp.1000)

Jenis

Volume

4

5

6

7

Keterangan 8

Jumlah

37

Tabel 38. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun . . . Provinsi : No. 1

Kabupaten/Kota 2


Jumlah Desa Lokasi Kegiatan PMDH (unit)


Anggaran (xRp.1000)

4

5

6

Kegiatan Keterangan Jenis

Volume

7

8

9

Jumlah

38

Tabel 39. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun . . . Provinsi No. 1

:

Kabupaten/Kota 2



Anggaran (xRp.1000)

4

5


Volume

6

7

8

Jumlah

39

Tabel 40. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun . . . Provinsi : No. 1

Kabupaten/Kota 2



Anggaran (xRp.1000)

4

5


Volume

6

7

8

Jumlah

40

Tabel 41. Jumlah dan Sebaran PNS Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun . . . Provinsi :

No I 1 2

Unit Kerja

S3 L (orang)

S2 P (orang)

L (orang)


S1/D4 P (orang)

L (orang)

SLTA L P (orang) (orang)

SLTP L P (orang) (orang)

Jumlah

SD L (orang)

P (orang)

L (orang)

P (orang)

Keterangan

Provinsi Dinas Provinsi UPTD Provinsi

Jumlah I II 1 2

Kabupaten ... dst

Jumlah II Jumlah I + II

41

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Tahun . . . Provinsi No.

Unit Kerja

1

2

: Tahun Alokasi Realisasi (Rp.)

(Rp.)

3

4

dst . . .

Keterangan

5

6

A. Kehutanan Provinsi 1 Dinas Provinsi 2 UPT Dinas B. Kehutanan Kab/Kota 1 2 dst . . .

Jumlah

42

Tabel 43. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun . . . Provinsi : Kelompok Sarana Dan Prasarana No.

Kabupaten/Kota

1

2

Tanah 3


5

Jalan Dan Jembatan 6

Irigasi

Instalasi Dan JaringanAir/ Gas/ Listrik/ Telepon

Aset Tetap Lainnya

Keterangan

7

8

9

10

A. Instansi Provinsi

B. Instansi Kabupaten/Kota

Jumlah

43

Tabel 44. Jumlah Penyuluh Kehutanan (PK) Dan Kelompok Tani Hutan Tahun . . . Provinsi

: Tenaga Penyuluh Kehutanan (orang)

No.

Kabupaten/Kota

1

2

Terampil

Ahli

3

4


6

7

Jumlah 8

Pemula Madya Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Anggota Anggota Kelompok Kelompok (orang) (orang) 9

10

11

12

Kelompok Tani Hutan Utama Lanjut Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Anggota Anggota Kelompok Kelompok (orang) (orang) 13

14

15

16

Jumlah Jumlah Anggota (orang)

Jumlah Kelompok 17

18

Keterangan

19

Jumlah


ZULKIFLI HASAN

44

LAMPIRAN III. Peraturan Menteri Kehutanan No. . . . . . Tanggal . . . . . Tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Sampai Dengan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha) Taman Nasional

No.

1

Taman Wisata Alam

Cagar Alam

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

2

3

4

5

6

7

Taman Buru 8

Suaka Margasatwa

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Hutan Lindung





9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Keterangan

20

Jumlah

1

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No

KPH

1

2

Batas Luar 3

Tata Batas (Km) Batas Fungsi 4

Jumlah 5

Keterangan 6

Jumlah

2

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No

KPH


Total Luas (Ha)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

3

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi :

No

KPH

1

2


(TK)

(TM)

4

5

Keterangan

6

Jumlah

4

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Fungsi Awal (Ha) No

KPH

Hutan Lindung

1

2

3

Fungsi Akhir (Ha)

Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas 4

5

Hutan Konservasi

Hutan Lindung


Hutan Produksi

Keterangan

6

7

8

9

10

Jumlah

5

Tabel 6. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No

KPH

1

2


4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

6

Tabel 7. Luas dan Letak Kesatuan Pengelolaan Hutan Sampai Dengan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

KPH

1

2


4


6


8


10


12

Jumlah Jumlah Unit

Luas (Ha)

13

14

Keterangan 15

Jumlah

7

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Potensi Kayu (diameter ≥ 20 cm)

No

KPH

Semua Jenis (m3/Ha)

Jenis Perdagangan (m3/Ha)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

8

Tabel 9. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu No

KPH

1

2

Rotan (Kg/Ha) 3

Damar (Kg/Ha) 4

Getah (Kg/Ha) 5

Lainnya (Kg/Ha) 6

Keterangan 7

Jumlah

9

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi :

No

KSA+KPA+TB

HL

HPT

HP

Jumlah (3+4+5+6)

HPK

Jumlah (7+8)

3

4

5

6

7

8

9

KPH

1 1


2

APL (1.000 Ha)

Jumlah (1.000 Ha) (9+10)

Keterangan

10

11

12

KPH . . . A. Hutan B. Non Hutan C. Data tidak lengkap

2

dst ……..


10

Tabel 11. Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi :

No.

KPH

1

2


4


6


8

Keterangan 9

Jumlah

11

Tabel 12. Gangguan Keamanan Hutan tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Kerusakan Hutan No.

KPH

1

2

Perambahan Pemukiman Liar Luas Area (Ha)

KK

Orang

3

4

5

Perladangan Liar Luas Area KK Orang (Ha) 6

7

8

Penebangan Liar/Pencurian Hasil Hutan Batang/ Satwa Kayu Bulat/ Olahan Tunggak (ekor/lembar) 9

10

11

Keterangan 12

Jumlah

12

Tabel 13: Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

KPH

1

2

Lokasi Dan Luas Kebakaran Hutan (Ha) TN

TWA

TB

THR

SA

CA

HL

HPT

HP

HPK

Hutan Kota

Jumlah (Ha)

Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

JUMLAH

13

Tabel 14. Hasil Operasi Pengamanan Hutan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Temuan

No.

KPH

Kayu Olahan (m3)

1

2

3

Kayu Bulat

Sitaan Lain-lain

Kayu Olahan (m3)

(btg/phn/tgk/m3)

5

6

7

(btg/phn/tgk/m3) 4

Kayu Bulat

Lain-lain 8

Keterangan 9

Jumlah

14

Tabel 15. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : SK Definitif

SK Sementara Luas (Ha)

No.

KPH

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Jumlah Unit

1

2

3

4

5

6

SK Pencadangan Jumlah Unit

Luas (Ha)

7

8

Total Luas Unit (Ha) 9

10

Keterangan 11

Jumlah

15

Tabel 16. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

KPH

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

16

Tabel 17: Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Jenis I U P J L W A

No.

Nama Perusahaan

1

2

Pemanfaatan Jasa Aliran Air No. Dan Tanggal Ijin 3

Pemanfaatan Air

Luas (Ha)

No. Dan Tanggal Ijin

4

5

Wisata Alam


Luas (Ha)


Luas (Ha)


Luas (Ha)

6

7

8

9

10

Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan No. Dan Luas Tanggal (Ha) Ijin 11

12

Penyerapan Karbon

Keterangan No. Dan Tanggal Ijin

Luas (Ha)

13

14

15

1

Jumlah

17

Tabel 18. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Jumlah Perusahaan Penangkar No.



Keterangan

1

2

3

4

I. TUMBUHAN

Jumlah II. SATWA

Jumlah

18

Tabel 19. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Kelas Tumbuhan dan Satwa / Nama Perusahaan

Satuan




Keterangan

1

2

3

4

5

6

7


batang

2


batang

3


batang

4



ekor

2


ekor

3


ekor

4


ekor

5


ekor

6


ekor


19

Tabel 20. Produksi Kayu Bulat Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi :

No.

KPH

1

2

IUPHHK Hutan Alam

(m3) 3

IUPHHK Restorasi IUPHHK Pada Ekosistem Hutan Dalam Hutan Tanaman Alam Yang Industri atau Telah HTI Mencapai Keseimbanga n (m3) (m3) 4 5

Produksi Kayu Bulat Land Clearing IUPHHK IUPHHK Pada Penyiapan Pada Hutan Hutan Tanaman Lahan Tanaman Hasil Penanaman Rakyat atau Rehabilitasi HTI HTR atau HTHR (m3) 6

(m3) 7

(m3) 8

Perum Perhutani


(m3) 9

(m3) 10


(m3) 11

(m3) 12

Hutan Rakyat

Kayu Perkebunan

Impor Kayu Bulat

Hasil Lelang

Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan Kayu Bulat Dan Asal Usul Yang Sah

IUPHHK Lain

Jumlah

Keterangan

(m3) 13

(m3) 14

(m3) 15

(m3) 16

(m3) 17

(m3) 18

(m3) 19

20

Jumlah

20

Tabel 21. Produksi Kayu Olahan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No

KPH

1

2







(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

3

4

5

6

7

8

Produksi Produksi Produksi Produksi Produksi Fancy Polyester Block Lumber Core Bare Core Moulding Block Board Board (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 9

10

11

12

13


Produksi S4S

(m3)

(m3)

Produksi Kusen Pintu / Jendela (m3)

14

15

16



Produksi Mebel

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

17

18

19

20

21

22

23



Keterangan

24

Jumlah

21

Tabel 22. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu No. 1

KPH 2

Sirlak,Getah dan Damar Vol (kg) 3

Nilai (Rp.) 4

Bahan Penyamak Vol (kg) 5

Nilai (Rp.) 6

Terpentin Vol (kg) 7

Nilai (Rp.) 8

Resin Spiritus Oil Vol (kg) 9

Nilai (Rp.) 10

Ter Kayu Vol (kg) 11

Nilai (Rp.) 12

Barang Anyaman dari Rotan Setengah Jadi Rotan Vol (kg) Nilai (Rp.) Vol (kg) Nilai (Rp.) 13 14 15 16


Briket Arang

Nilai (Rp.) Vol (kg) 18 19

Nilai (Rp.) 20

Keterangan 21

Jumlah

22

Tabel 23: 23. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif Tahun . . . Tabel Kabupaten/Kota: Provinsi : No.

KPH

Luas (Ha)

Jenis Tanaman

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

23

Tabel 24. Jumlah dan Kapasitas Industri Primer Kehutanan Tahun . . . Kabupaten/Kota: Provinsi : Non Integrasi Veneer

No.

KPH

1

2

Jumlah Unit 3

Kapasitas Ijin Produksi (m3) 4

Plywood Jumlah Unit 5


LVL Jumlah Unit 7


Integrasi Sawn Timber Jumlah Unit 9


Wood Chips Jumlah Unit 11


Sawn Timber+Veneer Jumlah Unit


Keterangan

13

14

15

Jumlah

24

Tabel 25. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tahun . . . Kabupaten/Kota: Provinsi : No.

KPH Nama Unit Manajemen (FMU)

1

2

Luas Area (Ha) 3


Lembaga Sertifikasi

Masa Berlaku

Peringkat

Keterangan

4

5

6

7

8

Jumlah

25

Tabel 26. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun . . . Kabupaten/Kota: Provinsi : Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha) No. 1

KPH 2

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Jumlah

3

4

5

6



Keterangan

7

8

9

Jumlah

26

Tabel 27. Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . . Kabupaten/Kota: Provinsi : No.

Nama Perusahaan Penyetor


Jumlah PNBP Yang Disetorkan (Rp.)

Keterangan

1

2

3

4

5

Jumlah

27

Tabel 28. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

KPH

DAS

1

2

3

Dalam dan Luar Kawasan Dalam kawasan Luar Kawasan Jumlah (Ha) (Ha) (Ha) 4

5

6

Sangat kritis (Ha) 7


9

Jumlah (Ha)

Keterangan

10

11

Jumlah

28

Tabel 29. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No

KPH

1

2


HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

HPK

Jumlah (7+8)

APL

Jumlah Total (9+10)

Keterangan

8

9

10

11

12

Jumlah

29

Tabel 30. Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

KPH

1

2

Rehabilitasi Lahan Luar Dalam Kawasan Kawasan (Ha) (Ha) 3

4

Reboisasi

Penanaman Hutan Rakyat

Kebun Bibit

(Ha)

(Ha)

5

6


UPM

DAM Pengendali

Gully Plug

Sumur Resapan

Rehab Teras

(Ha)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Ha)

7

8

9

10

11

12

13

Keterangan 14

Jumlah

30

Tabel 31. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha) No.

PERUSAHAAN

Hutan Lindung

1

2

3




Jumlah (Ha)

Keterangan

7

8

Jumlah

31

Tabel 32. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No. 1

KPH 2

Luas Areal Sumber Benih

Potensi

(Ha)

(ton)

3

4

Keterangan 5

Jumlah

32

Tabel 33. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

KPH

Jumlah Unit

1

2

3

Luas Kawasan (Ha)


HL

HP

Jumlah

Unit

4

5

6

7

Luas (Ha) 8

IUPHHK-HT Unit 9

Luas (Ha) 10

IUPHHBK Unit 11

Luas (Ha) 12

IUPJL Unit 13

Luas (Ha) 14

Jumlah (8+10+12+14)

Keterangan

15

16

Jumlah

33

Tabel 34. Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi :

No.

KPH

1

2


PERIJINAN PEMANFAATAN HTR

(Ha)

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Jenis Tanaman

3

4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

34

Tabel 35. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

KPH


Keterangan

1

2

3

4

Jumlah

35

Tabel 36. Letak Dan Luas Areal Hutan Kemasyarakatan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Kegiatan Hutan Kemasyarakatan No.

KPH

Penanaman (Ha)



Keterangan

1

2

3

4

5

6

Jumlah

36

Tabel 37. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No. 1


Kegiatan


Anggaran (xRp.1000)

Jenis

Volume

3

4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

37

Tabel 38. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Jumlah KK Jumlah Perusahaan Yang Jumlah Desa Lokasi Melaksanakan PHBM Kegiatan PMDH Yang Terlibat (unit) (unit) (kk)

1

2

3

4

Anggaran (xRp.1000) 5


Volume

6

7

8

Jumlah

38

Tabel 39. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun. . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Pelaksana Kegiatan

1

2



Anggaran (xRp.1000)

4

5


Volume

6

7

8

Jumlah

39

Tabel 40. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Pelaksana Kegiatan

1

2



Anggaran (xRp.1000)

4

5


Volume

6

7

8

Jumlah

40

Tabel 41. Jumlah dan Sebaran PNS Instansi Kehutanan Pusat dan Daerah berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : No I 1 2

Unit Kerja

S3 L (orang)

S2 P (orang)

L (orang)


S1/D4 P (orang)

L (orang)

SLTA L P (orang) (orang)

SLTP L P (orang) (orang)

Jumlah

SD L (orang)

P (orang)

L (orang)

P (orang)

Keterangan

Dinas Kab/Kota UPTD Kab/Kota BUMD Kab/Kota Jumlah I

41

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Tahun No. Unit Kerja dst . . . Alokasi Realisasi 1

2

(Rp.)

(Rp.)

3

4

5

Keterangan 6

Jumlah

42

Tabel 43. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Kelompok Sarana Dan Prasarana No.

Unit Kerja

1

2

Tanah 3


5

Jalan Dan Jembatan

Irigasi

Instalasi Dan JaringanAir/ Gas/ Listrik/ Telepon

6

7

8

Aset Tetap Lainnya

Keterangan

9

10

Jumlah

43

Tabel 44. Jumlah Penyuluh Kehutanan (PK) Dan Kelompok Tani Hutan Tahun . . . Kabupaten/Kota : Provinsi : Tenaga Penyuluh Kehutanan (orang) No.

KPH

1

2

Terampil

Ahli

3

4


6

7

Jumlah 8

Kelompok Tani Hutan Utama Pemula Madya Lanjut Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Anggota Anggota Anggota Anggota Kelompok Kelompok Kelompok Kelompok (orang) (orang) (orang) (orang) 9

10

11

12

13

14

15

16

Jumlah Jumlah Jumlah Anggota Kelompok (orang) 17

Keterangan

18

19

Jumlah


ZULKIFLI HASAN

44

LAMPIRAN IV. Peraturan Menteri Kehutanan No. . . . . . Tanggal . . . . . Tentang Sistem Informasi Kehutanan

PENYEDIAAN DATA KEHUTANAN TINGKAT UNIT PENGELOLA/ KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Perairan Sampai Dengan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Luas Kawasan Hutan Dan Perairan (Ha) Taman Nasional

Taman Wisata Alam

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Daratan

Perairan/ Laut

2

3

4

5

6

No.

1

Jumlah

Taman Buru

7

8

Cagar Alam

Suaka Margasatwa

Daratan

Perairan/ Laut

Jumlah

Daratan

Perairan/ Laut

9

10

11

12

13

Jumlah

Hutan Lindung





14

15

16

17

18

19

Keterangan

20

Jumlah

1

Tabel 2. Realisasi Tata Batas Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No

Kelompok Hutan

1

2

Realisasi Tata Batas (Km) Batas Luar Batas Fungsi Jumlah 3

4

5

Keterangan 6

Jumlah

2

Tabel 3. Luas Kawasan Hutan Yang Telah Ditetapkan Sampai Dengan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No

Kelompok Hutan

Total Luas (Ha)

Keterangan

1

2

3

4

Jumlah

3

Tabel 4. Tukar Menukar Kawasan Hutan Sampai Dengan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No

Kelompok Hutan

1

2


(TK)

(TM)

4

5

Keterangan

6

Jumlah

4

Tabel 5. Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No

Kelompok Hutan

1

2

Fungsi Awal (Ha) Hutan Hutan Hutan Produksi Lindung Produksi Terbatas 3

4

5

Hutan Konservasi 6

Fungsi Akhir (Ha) Hutan Hutan Produksi Lindung Terbatas 7

8

Hutan Produksi

Keterangan

9

10

Jumlah

5

Tabel 6. Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Untuk Pertanian/Perkebunan dan Transmigrasi Berdasarkan SK Pelepasan Sampai Dengan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi :

No

Kelompok Hutan

1

2


4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

6

Tabel 7. Luas Kelompok Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Kelompok Hutan

1

2


4


6


8

...

Jumlah

...

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Jumlah Unit

Luas (Ha)

9

10

11

12

13

14

Keterangan 15

Jumlah

7

Tabel 8. Potensi Hasil Hutan Kayu Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No

Kelompok Hutan

1

2

Potensi Kayu (diameter ≥ 20 cm) Semua Jenis Jenis Perdagangan (m3/Ha) (m3/Ha) 3

4

Keterangan 5

Jumlah

8

Tabel 9. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu No Kelompok Hutan Rotan Damar Getah Lainnya 1

2

(Kg/Ha)

(Kg/Ha)

(Kg/Ha)

(Kg/Ha)

3

4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

9

Tabel 10. Luas Penutupan Lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan berdasarkan Penafsiran Citra Satelit Landsat 7 ETM Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No

KSA+KPA+TB

HL

HPT

HP

Jumlah (3+4+5+6)

HPK

Jumlah (7+8)

3

4

5

6

7

8

9

Kelompok Hutan

1 1


2

APL (1.000 Ha)

Jumlah (1.000 Ha) (9+10)

Keterangan

10

11

12

Kelompok Hutan . . . A. Hutan B. Non Hutan C. Data Tidak Lengkap

2

dst . . .

Jumlah

10

Tabel 11. Luas dan Letak Areal Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi :

No.

Kelompok Hutan

1

2


4


6


8

Keterangan 9

Jumlah

11

Tabel 12. Gangguan Keamanan Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Kerusakan Hutan No.

Kelompok Hutan

1

2

Perambahan Pemukiman Liar Luas Area (Ha)

KK

3

4

Perladangan Liar

Orang

Luas Area (Ha)

KK

Orang

5

6

7

8

Penebangan Liar/Pencurian Hasil Hutan Batang/ Satwa Kayu Bulat/ Olahan Tunggak (ekor/lembar) 9

10

11

Keterangan 12

Jumlah

12

Tabel 13. Lokasi dan Luas Areal Kebakaran Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Lokasi Dan Luas Kebakaran Hutan (Ha) No.

Kelompok Hutan

Taman Nasional

Taman Wisata Alam

Taman Buru

Taman Hutan Rakyat

Suaka Alam

Cagar Alam

Hutan Lindung


Hutan Produksi

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Hutan Kota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Jumlah (Ha)

Keterangan

14

15

Jumlah

13

Tabel 14. Hasil Operasi Pengamanan Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Temuan

No.

Kelompok Hutan

Kayu Olahan (m3)

1

2

3

Kayu Bulat

Sitaan Lain-lain

Kayu Olahan (m3)

(btg/phn/tgk/m3)

5

6

7

(btg/phn/tgk/m3) 4

Kayu Bulat

Lain-lain 8

Keterangan 9

Jumlah

14

Tabel 15. Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : SK Definitif

SK Sementara

SK Pencadangan

No.

Nama Pemegang Ijin

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jumlah

15

Tabel 16. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Luas Keterangan No. Nama Pemegang Ijin (Ha) 1

2

3

4

Jumlah

16

Tabel 17: Jumlah Dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Dan Wisata Alam Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Jenis I U P J L W A

No.

1

Nama Perusahaan

2


Pemanfaatan Air

Wisata Alam


Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan

Penyerapan Karbon

Keterangan


Luas (Ha)


Luas (Ha)


Luas (Ha)


Luas (Ha)


Luas (Ha)


Luas (Ha)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Jumlah

17

Tabel 18. Jumlah Ijin Pengusahaan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Jumlah Perusahaan Penangkar No.



Keterangan

1

2

3

4

I. TUMBUHAN

Jumlah II. SATWA

Jumlah

18

Tabel 19. Nilai Perdagangan Tumbuhan Dan Satwa Liar Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Kelas Tumbuhan Dan Satwa / Nama Perusahaan

Satuan




Keterangan

1

2

3

4

5

6

7


batang

2


batang

3


batang

4



ekor

2


ekor

3


ekor

4


ekor

5


ekor

6


ekor


19

Tabel 20. Produksi Kayu Bulat Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Produksi Kayu Bulat

No.

Tahun

1

2

IUPHHK Hutan Alam

(m3) 3

IUPHHK Restorasi Land Clearing IUPHHK IUPHHK Pada Ekosistem IUPHHK Pada IUPHHK IUPHHK Dalam Izin Lainnya Penyiapan Pada Hutan Hutan Tanaman Dalam Hutan Hutan Tanaman Dalam Lahan Tanaman Hasil Hutan Kemasyara Yang Sah (ILS) Alam Yang Industri atau katan Atau IPK Penanaman Rakyat atau Rehabilitasi atau Hutan Desa Telah HTI HTI HTR HTHR Mencapai Keseimbanga n (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 4

5

6

7

8

9

10

11

Pemilik atau Pedagang Hasil Hutan IUPHHK Kayu Bulat Lain Dan Asal Usul Yang Sah

Hutan Rakyat

Kayu Perkebunan

Impor Kayu Bulat

Hasil Lelang

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

12

13

14

15

16

17

18

Jumlah

Keterangan

19

Jumlah

20

Tabel 21. Produksi Kayu Olahan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No

1

Tahun

2







(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

3

4

5

6

7

8

Produksi Produksi Produksi Produksi Fancy Polyester Block Lumber Core Bare Core Block Board Board (m3) (m3) (m3) (m3) 9

10

11

12

Produksi Moulding


Produksi S4S

(m3)

(m3)

(m3)

13

14

15

Produksi Produks Produksi Kusen i Finger Pintu / Laminati Joint Jendela ng Laminating (m3) (m3) (m3) 16

17

18

Produksi Mebel



(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

19

20

21

22

23

Keterangan

24

Jumlah

21

Tabel 22. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu No. 1

Tahun 2

Sirlak,Getah dan Damar Vol (kg) 3

Nilai (Rp.) 4

Bahan Penyamak Vol (kg) 5

Nilai (Rp.) 6

Terpentin Vol (kg) 7

Nilai (Rp.) 8

Resin Spiritus Oil Vol (kg) 9

Nilai (Rp.) 10

Ter Kayu Vol (kg) 11

Nilai (Rp.) 12

Barang Anyaman dari Rotan Setengah Jadi Rotan Vol (kg) 13

Nilai (Rp.) 14

Vol (kg) 15

Nilai (Rp.) 16


Briket Arang

Nilai (Rp.) Vol (kg) 18 19

Nilai (Rp.) 20

Keterangan 21

Jumlah

22

Tabel 23. Pelaksanaan Sistem Silvikultur Intensif Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota: Provinsi : No.

Kelompok Hutan

Pemegang IUPHHK

Luas (Ha)

Jenis Tanaman

Keterangan

1

2

3

4

5

6

Jumlah

23

Tabel 24. Jumlah dan Kapasitas Industri Primer Kehutanan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota: Provinsi : Non Integrasi Veneer

No.

Tahun

1

2

Plywood

LVL


Wood Chips

Sawn Timber+Veneer

Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Jumlah Unit


Keterangan

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jumlah

24

Tabel 25. Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota: Provinsi : No.

Nama Unit Manajemen (FMU)

Luas Area

2

1

Lembaga Sertifikasi

Masa Berlaku

Peringkat

Keterangan

(Ha)


3

4

5

6

7

8

Jumlah

25

Tabel 26. Potensi Penyerapan Dan Perdagangan Karbon Dari Kawasan Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota: Provinsi : Luas Kawasan Hutan Yang Telah Diidentifikasi (Ha) No. 1

KPH 2

Hutan Konservasi

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Jumlah

3

4

5

6



Keterangan

7

8

9

Jumlah

26

Tabel 27: Nilai PNBP Dari Penggunaan Kawasan Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota: Provinsi : No.

Kelompok Hutan

Nama Perusahaan Penyetor

1

2

3


Jumlah PNBP Yang Disetorkan (Rp.)

Keterangan

4

5

6

Jumlah

27

Tabel 28. Lokasi dan Luas Lahan Kritis Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No. 1

Kelompok Hutan 2

DAS 3

Luas (Ha)

Sangat kritis (Ha)

4

5


7

Jumlah (Ha)

Keterangan

8

9

Jumlah

28

Tabel 29. Perhitungan Deforestasi Periode Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No

Kelompok Hutan

1

2


HL

HPT

HP

Jumlah

3

4

5

6

7

Keterangan 8

Jumlah

29

Tabel 30. Hasil Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Rehabilitasi Lahan No.

Kelompok Hutan

1

2

Reboisasi

Dalam Kawasan

Penanaman Hutan Rakyat

Kebun Bibit


UPM

DAM Pengendali

Gully Plug

Sumur Resapan

Rehab Teras

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Ha)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Unit)

(Ha)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Keterangan 13

Jumlah

30

Tabel 31. Luas dan Lokasi Kegiatan Reklamasi Kawasan Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Luas Kawasan Hutan Yang Direklamasi (Ha)

No.

Kelompok Hutan

Perusahaan

Hutan Lindung

1

2

3

4




Jumlah (Ha)

Keterangan

8

9

Jumlah

31

Tabel 32. Luas Areal Sumber Benih Dan Potensi Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No. 1

Kelompok Hutan 2

Luas Areal Sumber Benih

Potensi

(Ha)

(ton)

3

4

Keterangan 5

Jumlah

32

Tabel 33. Lokasi dan Luas Hutan Desa Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Luas Kawasan (Ha) No.

1

Nama Hutan Desa

2


HL

HP

Jumlah

Unit

3

4

5

6

Luas (Ha) 7

IUPHHK-HT Unit 8

Luas (Ha) 9

IUPHHBK Unit 10

Luas (Ha) 11

IUPJL Unit 12

Luas (Ha) 13

Jumlah (8+10+12+14)

Keterangan

14

15

Jumlah

33

Tabel 34 Letak dan Luas Hutan Tanaman Rakyat Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Kelompok Hutan

1

2


PERIJINAN PEMANFAATAN HTR

(Ha)

Jumlah Unit

Luas (Ha)

Jenis Tanaman

3

4

5

6

Keterangan 7

Jumlah

34

Tabel 35. Letak dan Luas Hutan Rakyat Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Kelompok Hutan


Keterangan

1

2

3

4

Jumlah

35

Tabel 36. Letak Dan Luas Areal Hutan Kemasyarakatan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Kegiatan Hutan Kemasyarakatan No.

Kelompok Hutan

Penanaman (Ha)



Keterangan

1

2

3

4

5

6

Jumlah

36

Tabel 37. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No. 1



Anggaran (xRp.1000)

3

4


Volume

5

6

7

Jumlah

37

Tabel 38. Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Jumlah Perusahaan Yang Jumlah Desa Lokasi Jumlah KK Melaksanakan PHBM Kegiatan PMDH Yang Terlibat (unit) (unit) (kk)

1

2

3

4

Anggaran (xRp.1000) 5


Volume

6

7

8

Jumlah

38

Tabel 39. Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Pelaksana Kegiatan

1

2



Anggaran (xRp.1000)

4

5


Volume

6

7

8

Jumlah

39

Tabel 40. Peningkatan Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan Produksi Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Pelaksana Kegiatan

1

2



Anggaran (xRp.1000)

4

5


Volume

6

7

8

Jumlah

40

Tabel 41. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Jumlah Tingkat No Keterangan Pendidikan (orang) 1

1 2 3 4 5 6

2

3

4

S3 S2 S1 SLTA SMP SD Jumlah

41

Tabel 42. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kehutanan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Tahun

1

2

Alokasi

Realisasi

(Rp.)

(Rp.)

Persentase (%)

Keterangan

3

4

5

6

Jumlah

42

Tabel 43. Sarana dan Prasarana Instansi Kehutanan Pusat Dan Daerah Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : No.

Jenis Sarana/Prasarana

Jumlah (unit/buah)

Keterangan

1

2

3

4

Jumlah

43

Tabel 44. Jumlah Penyuluh Kehutanan (PK) Dan Kelompok Tani Hutan Tahun . . . KPH : Kabupaten/Kota : Provinsi : Tenaga Penyuluh Kehutanan (orang) No.

1

Terampil

Ahli

3

4


6

7

Jumlah 8

Pemula Jumlah Jumlah Anggota Kelompok (orang) 9

10

Madya Jumlah Jumlah Anggota Kelompok (orang) 11

12

Kelompok Tani Hutan Lanjut Jumlah Jumlah Anggota Kelompok (orang) 13

14

Utama Jumlah Anggota (orang)

Jumlah Kelompok 15

16

Jumlah Jumlah Anggota (orang)

Jumlah Kelompok 17

18

Keterangan

19


ZULKIFLI HASAN

44

2010 TENTANG SISTEM INFORMASI KEHUTANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents