Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN BIDAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1464/MENKES/KES/PER/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN Oleh: Naimah1 Dosen Universitas Lumajang Jl. Musi No.12 Lumajang Email:
[email protected] ABSTRACT
Section 1 sentence ( 6) UU Number 36 Year 2009 About Health, mentioning such with Energy health [is] each and everyone which devoted x'self in the field of health and also have skill and/or knowledge [pass/through] education [in] health area which is for certain type need kewenangan to strive health. Midwife authority mean midwife rights or ability to give pelayaan of health of[is which midwife also have certain obligation, midwife kewenangan have been arranged in Permenkes Number 1464/MENKES/KES/PER/2010, but in running its practice [of] midwife which there [is] still [do] not run regulation going into effect, with reason [do] not know new regulation, though in Indonesia everybody assumed [by] law soybean cake [do] not aside from midwife. Therefore writer interest to analyse midwife authority pursuant to Permenkes Number 1464/MENKES/KES/ PER/2010. base of authority midwife very coherent and strong because have been arranged by [Code/Law] Number 36 Year 2009 Section 23, and for technical execution [of] him have been delegated to [pass/through] section 23 sentence ( 5) the [code/law] to regulation of minister and [is] in this case arranged in Regulation Of Minister for Public Health ( Permenkes) Number 1464/Menkes/Per/X/2010 about Permit and of Penyelenggaran Praktik Midwife. authority Midwife pursuant to Regulation Of Minister for Public Health ( Permenkes) Number 1464/Menkes/Per/X/2010 that is is First, authority Midwife in general, Both. Kewenangan In Running Governmental Program, Third, authority Midwife running praktik [in] area which [do] not have doctor. Keyword: Authority, Care, Midwives
1
Dosen Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lumajang (UNILU)-Lumajang.
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara PENDAHULUAN
yang bagus dan sesuai dengan standar.
Kesehatan merupakan modal utama manusia dalam menjalankan aktifitas seharihari.2 Keberhasilan upaya kesehatan salah satunya
tergantung
pada
ketersediaan
sumber daya kesehatan yang berupa tenaga kesehatan3. Pada awalnya profesi di dunia kesehatan yang diakui oleh masyarakat adalah
profesi
belakangan kebidanan
kedokteran.
pekerjaan mulai
Adapun yang dimaksud Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi, dan standar operasional prosedur (Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/ MENKES/ KES/PER/2010).
Namun
keperawatan
dikembangkan
dan
Ditinjau dari sudut pandang hukum kesehatan,
standar
pelayanan
medis
secara
mempunyai dua tujuan yaitu Pertama, untuk
sungguh-sungguh sebagai profesi sendiri
melindungi masyarakat dari praktik-praktik
dengan body of know ledge dan bentuk
yang tidak sesuai standar profesi. Kedua,
4
melindungi anggota profesi dari tuntutan
Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 36 Tahun
masyarakat yang tidak wajar5. Penentuan
Tentang
menyebutkan
dari indikasi dan pelaksanaan dari tindakan
yang dimaksud dengan Tenaga kesehatan
medis itu haruslah dilakukan sesuai dengan
adalah setiap orang yang mengabdikan diri
standar medis yang berlaku.6
pelayanan tersendiri pula.
2009
Kesehatan,
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis
tertentu
memerlukan
kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan. Ketersediaan
tenaga
kesehatan
harus diikuti dengan profesionalitas kerja agar pelayanan kesehatan mempunyai mutu 2
Safitri Hariyani. 2005. Sengketa Medik : Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien. Jakarta: Diadit Media. Hal 1. 3 Sri Praptianingsih.2006. Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 3. 4 Sofyawan Dahlan. 1999. Hukum Kesehatan Rambu-rambu Profesi Dokter. Semarang: Universitas Diponegoro. Hal-21. ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
Oleh
karena
itu
setiap
tenaga
kesehatan harus memperhatikan standar yang berlaku di profesinya termasuk bidan, selain itu bidan juga harus patuh pada Kode Etik
Kebidanan.
Kode
etik
Kebidanan
merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan
untuk
melaksanakan
praktek
kebidanan baik yang berhubungan dengan
5
6
Bahder Johan Nasution. 2005. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 43. H. J. J. Lenan dan P. A. F. Lamintang. 1991. Pelayanan Kesehatan dan Hukum : suatu studi Tentang Hukum Kesehatan. Bandung: Rineka Cipta. Hal 34.
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya.
7
norma hukum yang berlaku bagi tenaga
Supaya sesuai standar dan kode etik, seorang
bidan
dalam
menjalankan profesinya harus mematuhi
kesehatan pada umumnya dan khususnya
menjalankan
bagi bidan. Norma hukum yang dimaksud
profesinya harus memperhatikan norma dan
dalam hal ini salah satunya adalah peraturan
aturan yang berlaku. Norma adalah suatu
perundang-undangan yang ada di Indonesia,
ukuran atau patokan bagi seseorang dalam
yang mengatur penyelenggaraan praktek
bertindak
bidan.
atau
bertingka
laku
dalam
masyarakat, intinya norma adalah segala aturan
yang
dipatuhi8.
harus
Norma
Penyelenggaraan
praktek
Bidan
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
merupakan aturan atau kaidah yang dipakai
Nomor
1464/MENKES/KES/PER/2010.
sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.
Adanya peraturan ini menjadikan
Ada tiga macam norma yang dapat dijadikan
peraturan
pedoman bagi manusia untuk berperilaku
Sebagaimana
dalam masyarakat, yaitu:
Ketentuan
sebelumnya yang
Penutup
berlaku,
tercantum Peraturan
dalam Menteri
1. Etika atau Norma kesopanan
Kesehatan Nomor 1464/ MENKES/ KES/
2. Norma Hukum
PER/2010 yaitu pasal 29, peraturan ini sejak
3. Norma moral atau etika.9
ditetapkannya mencabut dua aturan yang
Norma hukum merupakan peraturan
berlaku sebelumnya yaitu:
yang dibuat secara resmi oleh negara yang
a. Menteri
mengikat semua orang dan berlakunya dapat
b. Peraturan
kaidah hukum dapat selalu dipertahankan
Nomor
10
berlakunya.
Nomor
Menteri
Kesehatan HK.
02.02/Menkes/149/I/2010
Bidan sebagai salah satu Profesi berhubungan
kesehatan
Kesehatan
900/MENKES/SK/VII/2002 dan
dipaksakan oleh aparat negara sehingga
yang
tidak
dua
bagi
dengan masyarakat.
Tugas dan Kewenangan bidan dalam
pelayanan
peraturan ini diatur dengan jelas, namun ada
Dalam
pro dan kontra terhadap peraturan ini karena
7
Sofyan, Mustika,dkk. 2007. Bidan Menyongsong Masa Depan. Jakarta: PP IBI. Hal-76 8 Maria Farida Indrati Soeprapto. 2006. Ilmu Perundang-undangan dasar-dasar dan pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. Hal-6. 9 Anny.Isfandyarie. 2005. Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka. Hal-3. 10 Anny Isfandyarie. Ibid. hal- 3 ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
banyak perbedaan dari peraturan semula yaitu Keputusa menteri Kesehatan Nomor 900/ MENKES/ SK/VII/2002 dan Peraturan Menteri
Kesehatan
Menkes/
149/I/2010.
Nomor
HK.
Peraturan
02.02/ menteri
Kesehatan Nomor 1464/ MENKES/ KES/ PER/2010
banyak
yang
menganggap
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara mempersempit ruang gerak bidan dalam
Semarang saja bahkan di daerah-daerah lain
memberikan pelayanan kesehatan kepada
apalagi di daerah terpencil yang minim akses
masyarakat. Ada juga yang berpendapat hal
informasi. Selain itu banyak bidan yang pro
tersebut wajar saja karena disamping bidan
dan kontra terhadap adanya peraturan bidan
ada dokter dan dokter specialis Kandungan
yang baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut
yang juga mempunyai tugas memberikan
penulis tertarik untuk membahas Tinjauan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat
Yuridis
sesuai dengan wewenangnya.
Permenkes
Hasil penelitian tahun 2012 yang
menyebutkan
ada
beberapa
Bidan yang melakukan Praktek Mandiri Masih
menggunakan
atau
menerapkan
Kepmenkes Nomor 900/ MENKES/ SK/ VII/2002, meski sudah ada Permenkes 1464 alasan
mereka
mengetahui
sebagian
karena
tidak
Permenkes
Nomor
1464/MENKES/KES/PER/2010
sehingga
tidak mengetahui perbedaan kewenangan bidan setelah keluarnya permenkes nomor 1464 tahun 2010.
peraturan
nomor
1464
Nomor
yang tahun
baru 2010)
(permenkes mengenai
kewenangan bidan adalah fakta dilapangan, dan hal itu dimungkinkan bukan hanya di
1464/MENKES/KES/
Pembahasan
ini
menjadi
penting
karena semua orang yang ada di Indonesia dianggap tahu hukum tidak terkecuali bidan, sehingga alasan ketidaktahuan mereka akan peraturan baru tidak berlaku di depan hukum, selain itu pembahasan ini diharapkan memudahkan
bidan
kewenangannya
dalam
sesuai
memahami
peraturan
yang
berlaku saat ini, sehingga mereka dapat menjalankan
tugas
dan
wewenangnya
sesuai standart dan ketentuan yang berlaku.
Dari latar belakang di atas tulisan ini akan menjawab beberapa persoalan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kewenangan memberikan
11
berdasarkan
(asas)
Permasalahan ketidaktahuan bidan akan
bidan
PER/2010.
dilakukan oleh Fitriani Nur Damayanti11 di Semarang,
kewenangan
http://jurnal.unimus.ac.id. Fitriani Nur Damayanti. Perbandingan antara Kepemilikan Kompetensi Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan bidan dalam Pelayanan Kebidanan pada Bidan Praktik Mandiri menurut kepmenkes no. 900/menkes/sk/vii/2002, permenkes no. Hk.02.02/menkes/149/2010 dan permenkes no. 1464/menkes/per/x/2010 di Kota Semarang.
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
dasar Bidan
hukum dalam
pelayanan
kesehatan? 2. Apa sajakah wewenang bidan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010?
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara PEMBAHASAN
hak
Peraturan
Kesehatan
adalah
Menteri
(Permenkes)
kekuasaan.
Kewenangan
Bidan
dalam
melakukan
kesehatan
dasar
Hak ialah Kewenangan
Kewenangan
menurut
P.Nicolai
adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakantindakan
yang
pekerjaan
atau
tidak memperolah sesuatu.15
Menurut Wila Chandrawila Supriadi tenaga
kewenangan
atau tidak melakukan, memperoleh atau
memberikan pelayanan kesehatan
seorang
hak
sesuatu,
yang melekat pada diri untuk melakukan
tentang
Penyelenggaraan dan Praktek Bidan A. Dasar
harafiah
dasar 14
Nomor
1464/Menkes/Per/X/2010
melaksanakan
berarti secara
Tinjauan Yuridis Kewenanan Bidan berdasarkan
untuk
yang
menimbulkan
tanpa
dimaksudkan akibat
hukum,
dan
timbulnya
dan
kewenangan, dapat dianggap melanggar
mencakup
salah
lenyapnya akibat tertentu. Kewenangan
satu
standar
profesi
tenaga
12
mengenai
untuk
berisi hak dan kewajiban tertentu, hak
kesehatan .
berisi kebebasan untuk melakukan atau Wewenang menurut S.F. Marbun ialah
kemampuan
suatu
tindakan
hukum
yuridis
adalah
secara
untuk
tidak melakukan tindakan tertentu atau
melakukan publik,
menuntut pihak lain melakukan tindakan
atau
tertentu, sedangkan kewajiban memuat
kemampuan
keharusan untuk melakukan atau tidak
bertindak yang diberikan oleh undang-
melakukan tindakan tertentu.16
undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.13
Senada
dengan
pendapat
P.
Nicolai, Bagir Manan juga berpendapat Kata dasar kewenangan adalah wenang
atau
wewenang.
bahwa wewenang dalam bahasa hukum
Menurut
berarti hak dan kewajiban (rechten en
Kamus Bahasa Indonesia, wewenang adalah
hak
dan
kekuasaan
plichten), berbeda dengan kekuasaan
untuk
bertindak atau menentukan sesuatu. Menurut kamus hukum, wenang adalah 12
Wila Chandrawila Supriadi. 2001. Hukum Kedokteran. Bandung: Mandar Maju. Hal-140. 13 Sadjijono. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. Hal-50. ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
14
Soerjono Soekanto & R. Otje Salman. 1996. Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial Jakarta: Rajawali Pers. Hal-16. 15 Mariana Amiruddin. 2003. Kesehatan dan Hak Reproduksi Perempuan Panduan untuk Jurnalis, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan the Japan Foundation. hal-10. 16 Ridwan HR. 2003. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press. Hal 71-72.
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara (macht) yang hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat.
4. tenaga kesehatan masyarakat;
17
5. tenaga gizi; 6. tenaga keterapian fisik; dan
Dari beberapa pendapat di atas
7. tenaga keteknisian medis.
dapat disimpulkan bahwa kewenangan ialah
kemampuan
melakukan
atau
atau tidak
untuk
Dari penjelasan di atas bidan masuk
melakukan
dalam salah satu tenaga kesehatan,
hak
sesuatu yang disertai dengan kewajiban
yang
untuk melakukan atau tidak melakukan
kewenangan bidan juga harus mematuhi
tindakan tertentu. Kewenangan bidan
ketentuan
berarti kemampuan atau hak bidan
Tahun 2009 Pasal 23 ayat (3) yaitu
untuk memberikan pelayaan kesehatan
memiliki izin.
yang mana bidan
mana
pelayanan
kewajiban tertentu.
memperoleh
Undang-Undang Nomor 36
Bidan
juga mempunyai
untuk
yang
menyelenggarakan
kesehatan
baik
secara
mandiri maupun di fasilitas pelayanan Sesuai dengan dengan Undang-
kesehatan
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 23
pelayanan
untuk
yang sudah memenuhi syarat tertentu diatur
harus sesuai dengan bidang keahlian
bahwa
menyelenggarakan kesehatan,
tenaga
Peraturan
Menteri
(Permenkes)
Nomor
1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin
dalam
dan Penyelenggaran Praktik Bidan.
pelayanan kesehatan
dalam
Kesehatan
yang dimiliki. Selain itu dalam ayat (3) disebutkan
dari
Pemberian kewenangan kepada bidan
adapun
pelayanan kesehatan yang dimaksud
juga
izin
diwakili oleh Departemen Kesehatan,
menyelenggarakan
kesehatan,
memiliki
pemerintah. Dalam hal ini pemerintah
ayat (1 dan 2) Tenaga kesehatan berwenang
wajib
Syarat-syarat bidan agar mendapat
wajib
kewenangan
memiliki izin dari pemerintah.
memberikan
pelayanan
kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
Tenaga kesehatan yang dimaksud
(Permenkes)
Nomor
1464/Menkes/Per/X/2010 ialah:
meliputi :
1. Sudah memiliki STR (Surat Tanda 1. Tenaga medis;
Regristrasi )18;
2. Tenaga keperawatan dan bidan; 3. Tenaga kefarmasian;
17
Ridwan HR. Ibid. Hal-72.
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
18
Apabila belum terbentuk Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) dan/atau proses STR belum dapat dilaksanakan, maka surat
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara 2. Minimal Lulusan D III bagi bidan yang
1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin
Praktek Mandiri; 3. Memiliki
SIPB
dan Penyelenggaran Praktik Bidan. bagi
bidan
yang
bagi
bidan
yang
Peraturan
praktek mandiri; 4. Memiliki
SIKB
praktek
di
fasilitas
Nomor
ini melaksanakan ketentuan undangundang yaitu pasal 23 ayat (5) Undang-
satu tempat. (pasal 3)
undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Bagi bidan yang sudah di berikan
kesehatan yang ber bunyi : Ketentuan
izin oleh pemerintah harus menjalankan
mengenai
kewenangannya untuk melaksanakan
melakukan pekerjaannya, selalu dituntut
Oleh
untuk sesuai dengan standar profesi dan
karena
itu
sebagaimana
Peraturan Menteri.
sebab seorang tenaga kesehatan dalam
standar prosedur tindakan medik
perizinan
dimaksud pada ayat (3)20 diatur dalam
professional,
19
1464/MENKES/KES/PER/2010,
mengikat profesi bidan karena peraturan
5. SIKB atau SIPB berlaku hanya untu
secara
Kesehatan
ini mempunyai kekuatan hukum yang
pelayanan
kesehatan.
pekerjaannya
Menteri
karena
melanggar
Oleh
itu
atau
agar
tidak
melampaui
kewenangannya bidan harus mematuhi
bagi
profesi
kesehatan
Bidan
harus
memahami
kekuatan hukum mengikat profesi bidan,
norma dan aturan yang berlaku di
sebagaimana yang disebutkan dalam
profesinya.
pasal 7 Undang-undang Nomor 10
khususnya
peraturan
Dasar kewenangan bidan sangat
Tahun
ini,
2004
karena
mempunyai
Tentang
Pembentukan
peraturan
perundang-
tegas dan kuat karena telah diatur oleh
peraturan
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009
undangan yang menyebutkan bahwa
Pasal
Jenis
23,
dan
untuk
pelaksanaan
dan
hierarkhi
peraturan
teknisnya telah didelegasikan melalui
perundang-undangan yang mempunyai
pasal
kekuatan
23
ayat
(5)
undang-undang
tersebut kepada peraturan menteri dan
1. Undang-undang
Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
mengikat
sebagai
Dasar
Negara
berikut :
dalam hal ini diatur dalam Peraturan
izin Bidan ditetapkan berlaku sebagai STR (pasal 4 ayat (3) Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010). 19 Wila Chandrawila Supriadi. 2001. Hukum Kedokteran. Bandung: Mandar Maju. 42-43
hukum
Republik Indonesia Tahun 1945;
20
Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara 2. Undang-undang
atau
Peraturan
pengganti Undang-undang;
berikut:
3. Peraturan pemerintah;
1) Kewenangan Bidan secara umum
4. Peraturan Presiden;
2) Kewenangan
5. Peraturan Daerah; 6. Peraturan lain
perundang-undangan
yang
peraturan
diperintahkan
oleh
perundang-undangan
yang lebih tinggi. Permenkes
Nomor
1464/
Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Bidan termasuk Peraturan yang
perundang-undangan
diperintahkan
oleh
lain
peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini diperintahkan pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Oleh karena itu semua bidan di Indonesia baik yang menyelenggarakan
praktek
mandiri
maupun yang di fasilitas pelayanan kesehatan
harus
kewenangannya
melaksanakan
sesuai
Peraturan
Menteri Kesehatan tersebut.
Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010
Menjalankan
Program Pemerintah 3) Kewenangan bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter. Adapun Rincian Tiga (3) kewenangan Bidan di atas sebagai berikut: 1. Kewenangan Bidan Secara Umum Kewenangan bidan secara umum maksudnya
berlaku
untuk semua
bidan baik di fasilitas kesehatan maupun
yang
praktek
mandiri
meliputi: A. Pelayanan kesehatan ibu Pelayanan
kesehatan
ibu
diberikan pada masa pra hamil, kehamilan,
masa
persalinan,
masa nifas, masa menyusui dan masa
antara
dua
kehamilan.(pasal 10 ayat 1)
pelayanan
ruang
lingkup
kesehatan
ibu
meluputi: a. Pelayanan konseling pada
Kewenangan bidan baik di fasilitas kesehatan
Dalam
Adapun
B. Kewenangan Bidan Dalam Peraturan
pelayanan
Penyelenggaran Praktik Bidan, sebagai
maupun
yang
praktek mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
masa pra hamil b. Pelayanan antenatal pada
kehamilan normal c. Pelayanan persalinan normal d. Pelayanan ibu nifas normal e. Pelayanan ibu menyusui dan
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara f. Pelayanan konseling pada
permenkes
Nomor
masa antara dua kehamilan.
1464/Menkes/Per/X/2010,
(pasal 10 ayat 1)
perbedaan
Pelayanan-pelayanan
Menteri
sebagaimana
yang
dimaksud
dengan
nomor
900/MENKES/SK/VII/2002 dimana perbedaan
bidan
dihapuskannya
memberikan
Keputusan
Kesehatan
dalam pasal 10 ayat 2 di atas, berwenang
ada
itu
terletak
pada
beberapa
pelayanan untuk:
kewenangan bidan yang semula
a. Episiotomi;
ada
b. Penjahitan
luka
jalan
lahir
tingkat I dan II;
dalam
Keputusan
Kesehatan
nomor
900/MENKES/SK/VII/2002 yaitu:
c. Penanganan
kegawat-
daruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
1. Pemeriksaan fisik 2. Pertolongan pada kehamilan abnormal yang mencakup ibu
d. Pemberian tablet Fe pada ibu
hamil;
hamil dengan abortus iminens, hiperemesis
e. Pemberian
vitamin
A
dosis
tinggi pada ibu nifas;
dini
gravidarum
tingkat I, preeklamasi ringan dan anemi ringan;
f. Fasilitasi/bimbingan
menyusu
Menteri
inisiasi
(IMD)
dan
3. Pertolongan pada kehamilan abnormal
yang
mencakup
promosi air susu ibu (ASI)
letak sungsang, partus macet
eksklusif;
kepala
g. Pemberian
uterotonika
pada
ketuban
di
dasar
pecah
panggul,
dini
(KPD)
manajemen aktif kala tiga dan
tanpa infeksi, perdarahan post
postpartum;
partum, laserasi jalan lahir,
h. Penyuluhan dan konseling;
distosia karena inersia uteri
i. Bimbingan pada kelompok ibu
primer, post term dan pre
hamil;
term;
j. Pemberian
surat
keterangan
kematian;
yang
k. Pemberian
surat
keterangan
cuti bersalin. Ruang kebidanan
4. Pelayanan ibu nifas abnormal retensio
plasenta, renjatan dan infeksi ringan;
lingkup kepada
mencakup
ibu
pelayan
5. Pelayanan dan pengobatan
dalam
pada kelainan ginekologi yang
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara keputihan,
C. Pelayanan
perdarahan tidak teratur dan
reproduksi
penundaan Haid.
keluarga berencana
meliputi
B. Pelayanan kesehatan anak
kesehatan perempuan
dan
Pelayanan kesehatan
Diberikan kepada bayi baru
reproduksi perempuan dan
lahir, bayi, anak balita, dan anak
keluarga berencana, dengan
pra sekolah. Kewenangan bidan
kewenangan:
dalam
1. Memberikan penyuluhan dan
pelayanan
kesehatan
kepada anak meliputi:
konseling
1. Melakukan asuhan bayi baru
reproduksi
lahir
normal
resusitasi, hipotermi,
termasuk pencegahan
inisiasi
bayi
lahir
dan
2. Memberikan alat kontrasepsi
menyusu
baru
perempuan
keluarga berencana
oral dan kondom
dini (IMD), injeksi vitamin K 1, perawatan
kesehatan
Kewenangan
bidan
secara
umum atau yang berlaku untuk
pada masa neonatal (0-28
semua
hari), dan perawatan tali pusat
fasilitas kesehatan maupun yang
2. Penanganan hipotermi pada
praktek mandiri, dibatasi hanya
bayi baru lahir dan segera
untuk kesehatan ibu dan anak
merujuk
sementara pelayanan kesehatan
3. Penanganan
bidan
baik
yang
di
masyarakat yang dulu tercantum
kegawatdaruratan, dilanjutkan
dalam kepmenkes nomor 900
dengan perujukan
tahun 2002 ditiadakan.
4. Pemberian
imunisasi
rutin
sesuai program Pemerintah 5. Pemantauan
tumbuh
2. Kewenangan
Dalam
Program Pemerintah Selain
kewenangan
kembang bayi, anak balita dan
atas,
anak pra sekolah
menjalankan
6. Pemberian
konseling
dan
penyuluhan 7. Pemberian surat keterangan
kelahiran 8. Pemberian surat keterangan
kematian. (Pasal 10 ayat 3) ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
Menjalankan
khusus
bagi
umum
bidan
program
di
yang
Pemerintah
sebagaimana yang tercantum dalam pasal
pasal
mendapat untuk
13
ayat
kewenangan melakukan
kesehatan yang meliputi:
1,
bidan
tambahan pelayanan
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara a. Pemberian
alat
kontrasepsi
Dalam
pasal
13
ayat
2
suntikan, alat kontrasepsi dalam
disebutkan Khusus untuk pelayanan
rahim, dan memberikan pelayanan
alat kontrasepsi bawah kulit, asuhan
alat kontrasepsi bawah kulit;
antenatal terintegrasi, penanganan
b. Asuhan
antenatal
terintegrasi
bayi dan anak balita sakit, dan
dengan intervensi khusus penyakit
pelaksanaan deteksi dini, merujuk,
kronis tertentu (dilakukan di bawah
dan
supervisi dokter);
terhadap Infeksi Menular Seksual
c. Penanganan bayi dan anak balita sakit
sesuai
pedoman
yang
ditetapkan;
memberikan
(IMS) dan penyakit lainnya, serta pencegahan Narkotika,
d. Melakukan pembinaan peran serta
penyuluhan
penyalahgunaan Psikotropika
dan
Zat
Adiktif lainnya (NAPZA), hanya dapat
masyarakat di bidang kesehatan
dilakukan
ibu dan anak, anak usia sekolah
mendapat pelatihan untuk pelayanan
dan
tersebut.
remaja,
dan
penyehatan
oleh bidan
yang
telah
lingkungan; kembang
3. Kewenangan
bayi, anak balita, anak pra sekolah
menjalankan
dan anak sekolah;
yang tidak memiliki dokter
e. Pemantauan
f.
tumbuh
Melaksanakan
pelayanan
kebidanan komunitas; g. Melaksanakan merujuk penyuluhan
di
daerah
Khusus di daerah (kecamatan
dini,
memberikan
terhadap
dokter,
bidan
kewenangan
juga sementara
diberikan untuk
Infeksi
memberikan pelayanan kesehatan di
Menular Seksual (IMS) termasuk
luar kewenangannya dalam pasal 9
pemberian kondom, dan penyakit
(kewenangan secara umum), dengan
lainnya;
syarat telah ditetapkan oleh Kepala
h. Pencegahan
i.
praktik
yang
atau kelurahan/desa) yang belum ada
deteksi
dan
bidan
penyalahgunaan
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Narkotika, Psikotropika dan Zat
Kewenangan
Adiktif lainnya (NAPZA) melalui
memberikan pelayanan kesehatan di
informasi dan edukasi;
luar kewenangan Umum
Pelayanan kesehatan lain yang
berakhir dan tidak berlaku lagi jika di
merupakan program Pemerintah.
daerah
tersebut
bidan
sudah
tenaga dokter (pasal 14). ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
untuk
tersebut
terdapat
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara Dalam menjalankan praktik,
Hak
bidan berkewajiban untuk:
dan
kewajiban
selalu
beriringan oleh karena itu selain
1) Menghormati hak pasien
mempunyai kewajiban di atas bidan
2) Merujuk kasus yang tidak dapat
mempunyai hak22 :
ditangani dengan tepat waktu.
1. Memperoleh
3) Menyimpan rahasia kedokteran21 sesuai
dengan
hukum23
ketentuan
4) Memberikan
informasi
dalam
praktik/kerja
peraturan perundang-undangan;
perlindngan melaksanakan
sepanjang
sesuai
dengan standar;
tentang
2. Memperoleh
informasi
yang
masalah kesehatan pasien dan
lengkap dan benar dari pasien
pelayanan yang dibutuhkan;
dan/atau keluarga;
5) Meminta
persetujuan
tindakan
3. Melaksanakan
kebidanan yang akan dilakukan; 6) Melakukan
pencatatan
dengan
asuhan
(pasal 19)
8) Melakukan
pelaporan
penyelenggaraan
praktik
termasuk
pelaporan
kelahirana dan kematian.
pelayanan mengikuti
dan
4. Menerima imbalan jasa profesi.
7) Mematuhi standar; dan
9) Senantiasa
kewenangan
sesuai
standar; dan
kebidanan secara sistematis;
kebidanan
tugas
meningkatkan profesinya,
mutu
dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui
SIMPULAN DAN SARAN Kewenangan
Bidan
berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1464/ Menkes/ Per/ X/2010 dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya. 10) Membantu dalam
program
22
pemerintah
meningkatkan
derajat
kesehatan masyarakat. (Pasal 18)
21
Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran merupakan kesejajaran dengan hak pasien untuk disimpan rahasianya oleh dokter (tenaga medis). (Crisdiono, 2007: 11).
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum (Sudikno, 2005:43). 23 Menurut Koerniatmanto soetoprawiro perlindungan hukum itu pada hakekatnya adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga negara ataupun segenap warga negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib.
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara 1. Dasar
kewenangan
bidan
sangat
tegas dan kuat karena telah diatur oleh
Undang-undang
Nomor
36
Tahun 2009 Pasal 23, dan untuk pelaksanaan
teknisnya
telah
didelegasikan melalui pasal 23 ayat (5) undang-undang tersebut kepada peraturan menteri dan dalam hal ini diatur
dalam
Peraturan
Menteri
(Permenkes)
Nomor
Menkes/Per/X/2010
tentang
Kesehatan 1464/ Izin
dan
Penyelenggaran
Praktik
Bidan. 2. Ruang lingkup kewenangan bidan yaitu: a. Kewenangan
Bidan
secara
umum Kewenangan bidan secara umum atau yang berlaku untuk semua bidan
baik
yang
di
fasilitas
kesehatan maupun yang praktek mandiri, dibatasi hanya untuk kesehatan
ibu
dan
anak
sementara pelayanan kesehatan masyarakat yang dulu tercantum dalam kepmenkes nomor 900 tahun 2002 ditiadakan. b. Kewenangan
Dalam
Menjalankan
Program
Pemerintah c. Kewenangan
bidan
yang
menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter.
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
DAFTAR PUSTAKA 1.
Anny.Isfandyarie. 2005. Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2. Bahder Johan Nasution. 2005. Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban. Jakarta: Rineka Cipta. 3. Chrisdiono M. Achadiat. 2007. Dinamika Etika dan Hukum kedokteran. Jakarta: Penerbit Buku Kedoktera EGC. Hal-11. 4. H. J. J. Lenan dan P. A. F. Lamintang. 1991. Pelayanan Kesehatan dan Hukum : suatu studi Tentang Hukum Kesehatan. Bandung: Rineka Cipta. 5. Maria Farida Indrati Soeprapto. 2006. Ilmu Perundang-undangan dasardasar dan pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. 6. Sadjijono. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 7. Safitri Hariyani. 2005. Sengketa Medik : Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien. Jakarta: Diadit Media. 8. Soerjono Soekanto & R. Otje Salman. 1996. Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial Jakarta: Rajawali Pers. 9. Sofyawan Dahlan. 1999. Hukum Kesehatan Rambu-rambu Profesi Dokter. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 10. Sofyan, Mustika,dkk. 2007. Bidan Menyongsong Masa Depan. Jakarta: PP IBI. 11. Sri Praptianingsih.2006. Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Kesehatan di Rumah Sakit. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 12. Wila Chandrawila Supriadi. 2001. Hukum Kedokteran. Bandung: Mandar Maju.http://jurnal.unimus.ac.id. Fitriani Nur Damayanti. Perbandingan
Jurnal Kesehatan dan Budaya “ HIKMAH” AKBID Islam Al-Hikmah Jepara antara Kepemilikan Kompetensi Bidan Dengan Pelaksanaan Kewenangan bidan dalam Pelayanan Kebidanan pada Bidan Praktik Mandiri menurut kepmenkes no. 900/menkes/sk/vii/2002, permenkes no. Hk.02.02/menkes/149/2010 dan permenkes no. 1464/menkes/per/x/2010 di Kota Semarang. 13. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 14. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
ISSN: 1907-1396 Vol.07 No.02 Edisi November 2014
15. Kepmenkes RI No.900/ Menkes/ SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan. 16. Kepmenkes RI No. 369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan. 17. Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/149/I/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 18. Permenkes No. 1464/ Menkes/ Per/X/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
