2010 TENTANG PENER

Pusat Peraturan Pajak Online

PER - 32/PJ/2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENER Contributed by Administrator Friday, 11 November 2011

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER - 32/PJ/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MenimbangÂ Â Â :

- bahwa dalam rangka memberikan kepastian dan kelancaran dalam penerapan prinsip kewajaran danÂ kelaziman usaha antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa,Â dipandang perlu melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorÂ PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi AntaraÂ Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkanÂ Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorÂ PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi AntaraÂ Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. MengingatÂ Â Â :

http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!

Generated: 18 March, 2017, 11:11


- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LembaranÂ Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaÂ Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16Â Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan LembaranÂ Negara Republik Indonesia Nomor 4999); - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik IndonesiaÂ Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimanaÂ telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran NegaraÂ Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorÂ 4893); - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakÂ Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, TambahanÂ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirÂ dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Â Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); - Peraturan Pemerintah NomorÂ 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan KewajibanÂ Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataÂ Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28Â Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

MenetapkanÂ Â Â :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, diubah sebagai berikut:


Powered by Joomla!



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebutÂ Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan UmumÂ dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganÂ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. - Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalahÂ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahÂ beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. - Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangÂ Mewah yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 TahunÂ 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangÂ Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang NomorÂ 42 Tahun 2009. - Hubungan Istimewa adalah hubungan antara Wajib Pajak dengan pihak lain sebagaimanaÂ dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh atau Pasal 2 ayat (2) Undang-UndangÂ PPN. - Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's length principle/ALP) merupakan prinsip yangÂ mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yangÂ mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yangÂ dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadiÂ pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yangÂ mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atauÂ laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai HubunganÂ Istimewa yang menjadi pembanding. - Harga Wajar atau Laba Wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yangÂ dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yangÂ sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhiÂ Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. - Analisis Kesebandingan adalah http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau DirektoratÂ Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihakÂ yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksiÂ yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukanÂ identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud. - Penentuan Harga Transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antaraÂ pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.


Pasal 2

(1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (TransferÂ Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap diÂ Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia.

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai HubunganÂ Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia,Â Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh WajibÂ Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkanÂ perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

- perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usahaÂ tertentu; - perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau - transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.


Powered by Joomla!



3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ÂÂ Â

Pasal 3

(1) Wajib Pajak dalam melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 denganÂ pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran danÂ Kelaziman Usaha.Â Â

(2) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding; - menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat; - menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil AnalisisÂ Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksiÂ yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai HubunganÂ Istimewa; dan - mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba WajarÂ sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

(3) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle/ALP) mendasarkan padaÂ norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidakÂ mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebutÂ mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value/FMV).Â Â Â http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



(4) Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai HubunganÂ Istimewa dengan nilai seluruh transaksi tidak melebihi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyarÂ rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak untuk setiap lawan transaksi, dikecualikan dari kewajibanÂ sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


Pasal 4

(1) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)Â huruf a harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyaiÂ Hubungan Istimewa dianggap sebanding dengan transaksi yang dilakukan antaraÂ pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam hal :


Powered by Joomla!



1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapatÂ mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau

2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untukÂ menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisiÂ tersebut terhadap harga atau laba;

b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal denganÂ tingkat kesebandingan yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan DataÂ Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar.

c. dalam hal Data Pembanding Internal yang tersedia sebagaimana dimaksud padaÂ huruf b bersifat insidental, maka Data Pembanding Internal dimaksud hanya dapatÂ dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak denganÂ pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan langkah-langkah, kajian, dan hasil kajian dalamÂ melakukan Analisis Kesebandingan dan penentuan pembanding, penggunaan Data PembandingÂ Internal dan/atau Data Pembanding Eksternal serta menyimpan buku, dasar catatan, atauÂ dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Powered by Joomla!



5. Di antara PasalÂ 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagaiÂ berikut:

Pasal 4A

(1) Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksiÂ sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyaiÂ Hubungan Istimewa.

(2) Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksiÂ sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyaiÂ Hubungan Istimewa.

(3) Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal harus memenuhi faktor-faktorÂ yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan.

(4) Dalam hal Data Pembanding Internal telah memenuhi faktor-faktor yang dapatÂ mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak diperlukan.

(5) Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun databaseÂ lainnya.


Powered by Joomla!




Pasal 7

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi (functional analysis) sebagaimana dimaksudÂ dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, harus dilakukan analisis dengan mengidentifikasi danÂ membandingkan kegiatan ekonomi yang signifikan dan tanggung jawab utama yang diambil atau akan diambil oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidakÂ mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap signifikan dalam halÂ kegiatan tersebut berpengaruh secara material pada harga yang ditetapkan dan/atau labaÂ yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan.

(3) Dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain:

- struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha sertaÂ manajemen mata rantai (supply chain management) kelompok usaha; - fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan,Â perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran,Â promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik utamaÂ perusahaanÂ seperti jasa maklon (toll manufacturing), manufaktur dengan fungsi danÂ risiko terbatas (contract manufacturing), dan manufaktur dengan fungsi dan risikoÂ penuh (fully fledge manufacturing); http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



- jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan,Â dan Harta Tidak Berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar,Â dan lokasi; - risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yangÂ melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risikoÂ keuangan.


Pasal 8

(1) Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjianÂ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, harus dilakukan analisis terhadapÂ tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yangÂ mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalamÂ kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai HubunganÂ Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis.

(2) Dalam hal tidak terdapat dokumen tertulis, hubungan kontrak para pihak dapat ditentukan dariÂ peran/perilaku para pihak atau prinsip ekonomi, yang umumnya mengatur hubungan paraÂ pihak tersebut.


Powered by Joomla!



8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ÂÂ ÂÂÂ Â

Pasal 9

(1) Analisis keadaan ekonomi diperlukan untuk memperoleh tingkat kesebandingan dalam pasarÂ tempat beroperasinya para pihak yang melakukan transaksi.

(2) Keadaan ekonomi yang harus diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan pasarÂ mencakup:

- Lokasi geografis; - ukuran pasar; - tingkat persaingan dalam pasar serta posisi persaingan antara penjual dan pembeli; - ketersediaan barang atau jasa pengganti; - tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun regional; - daya beli konsumen; - sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar; - biaya produksi termasuk biaya tanah, upah tenaga kerja, dan modal; biayaÂ transportasi; dan tingkatan pasar; - tanggal dan waktu transaksi; dan sebagainya.

9. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ÂÂ Â

Pasal 11

(1) Dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untukÂ menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most AppropiateÂ Method).

(2) Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterapkanÂ adalah :

- Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable UncontrolledÂ Price/CUP); - Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM); - Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method); - Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM); atau - Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM).

(3) Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan IstimewaÂ (Comparable Uncontrolled Price/CUP) adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihakÂ yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi yangÂ dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atauÂ keadaan yang sebanding.

(4) Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method/RPM) adalah metode Penentuan HargaÂ Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



transaksi suatu produk yangÂ dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembaliÂ produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko,Â atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai HubunganÂ Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

(5) Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) adalah metode Penentuan Harga Transfer yangÂ Â dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yangÂ sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat labaÂ kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidakÂ mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan PrinsipÂ Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

(6) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) adalah metode Penentuan Harga TransferÂ berbasis Laba Transaksional (Transactional Profit Method Based) yang dilakukan denganÂ mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yangÂ mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterimaÂ secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadiÂ dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai HubunganÂ Istimewa, dengan menggunakan Metode Kontribusi (Contribution Profit Split Method) atauÂ Metode Sisa Pembagian Laba (Residual Profit Split Method).

(7) Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin method/TNMM) adalah metodeÂ Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersihÂ operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atasÂ transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan presentase labaÂ bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidakÂ mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atasÂ transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan IstimewaÂ lainnya.

(8) Dalam menerapkan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai sebagaimanaÂ dimaksud pada ayat (1) dan (2), wajib diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- kelebihan dan kekurangan setiap metode; http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



- kesesuaian metode Penentuan Harga Transfer dengan sifat dasar transaksi antar pihakÂ yang mempunyai Hubungan Istimewa, yang ditentukan berdasarkan analisisÂ fungsional; - ketersediaan informasi yang handal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yangÂ tidak mempunyai Hubungan Istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain; - tingkat kesebandingan antara transaksi antar pihak yang mempunyai HubunganÂ Istimewa dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa,Â termasuk kehandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruhÂ yang material dari perbedaan yang ada.

(9) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Perbandingan Harga antara pihak yang tidakÂ mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP) antara lain adalah:

- barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalamÂ kondisi yang sebanding; atau - kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai HubunganÂ Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa Identik atauÂ memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yangÂ akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul.

(10) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Harga Penjualan Kembali (Resale PriceÂ Method/RPM) antara lain adalah:

- tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yangÂ mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidakÂ mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasilÂ analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan - pihak penjual kembali (reseller) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.

(11) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method) antara lainÂ adalah:


Powered by Joomla!



- barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; - terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama (joint facility agreement)Â atau kontrak jual-beli jangka panjang (long term buy and supply agreement) antaraÂ pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau - bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

(12) Metode Pembagian Laba (Profit Split Method/PSM) secara khusus hanya dapat diterapkanÂ dalam kondisi sebagai berikut:

- transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satuÂ sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau - terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yangÂ menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat.

(13) Kondisi yang tepat dalam menerapkan Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional NetÂ Margin Method/TNMM) antara lain adalah:

- salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan kontribusi yangÂ khusus; atau - salah satu pihak dalam transaksi Hubungan Istimewa melakukan transaksi yangÂ kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain.

(14) Wajib Pajak wajib mendokumentasikan kajian yang dilakukan dan menyimpan buku, dasarÂ catatan, atau dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pasal 12 dihapus. http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!




Pasal 14

(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi jasa yang dilakukanÂ antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran danÂ Kelaziman Usaha sepanjang memenuhi ketentuan:

- penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi; - nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai HubunganÂ Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yangÂ tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atauÂ yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya;

(3) Penyerahan atau perolehan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggapÂ benar-benar terjadi apabila terdapat manfaat ekonomis atau komersial yang dapat menambahÂ nilai atas penyerahan atau perolehan jasa dimaksud.

(4) Dalam menentukan nilai transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



huruf b harusÂ diterapkan melalui Analisis Kesebandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7,Â Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

(5) Transaksi jasa antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan IstimewaÂ dianggap tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam hal transaksi jasaÂ terjadi hanya karena terdapat kepemilikan perusahaan induk pada salah satu atau beberapaÂ perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha.

(6) Transaksi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk biaya atau pengeluaran yangÂ terjadi sehubungan dengan:

- kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk, seperti rapat pemegang sahamÂ perusahaan induk, penerbitan saham oleh perusahaan induk, dan biaya pengurusÂ perusahaan induk; - kewajiban pelaporan perusahaan induk, termasuk laporan keuangan konsolidasiÂ perusahaan induk, kecuali terdapat bukti mengenai adanya manfaat yang terukur yangÂ dinikmati oleh Wajib Pajak; - perolehan dana/modal yang dipergunakan untuk pengambilalihan kepemilikanÂ perusahaan dalam kelompok usaha, kecualiÂ pengambilalihan tersebutÂ dilakukan oleh Wajib Pajak danÂ manfaatnya dinikmati oleh Wajib Pajak.


Pasal 17


Powered by Joomla!



(1) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha wajib diterapkan atas transaksi pemanfaatan danÂ pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak yangÂ mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Harta Tak Berwujud (Intangibles) adalah suatu aktiva yang pada umumnya memiliki masaÂ manfaat yang panjang dan tidak mempunyai bentuk fisik serta memiliki kegunaan dalamÂ kegiatan operasi perusahaan dan penggunaannya tidak untuk dijual kembali, seperti paten,Â hak cipta atau merek dagang.

(3) Harta Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Harta Tidak BerwujudÂ sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) dan Harta Tidak BerwujudÂ sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles).

(4) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Perdagangan (Trade Intangibles) padaÂ umumnya terjadi melalui kegiatan riset dan pengembangan yang berisiko dan mahal, sehinggaÂ pemiliknya berusaha mengganti pengeluaran tersebut melalui penjualan barang, perjanjianÂ lisensi atau kontrak jasa.

(5) Harta Tidak Berwujud sehubungan dengan Fungsi Pemasaran (Marketing Intangibles) meliputiÂ antara lain merek dagang atau nama dagang yang membantu meningkatkan pemasaran dariÂ barang dan jasa, daftar pelanggan, dan saluran distribusi.

(6) Merek Dagang adalah nama, simbol atau gambar yang unik yang dimiliki sebagai identitas dariÂ suatu barang atau jasa tertentu yang dihasilkan oleh pabrikan atau dealer, dimanaÂ penggunaannya oleh pihak lain diatur oleh hukum domestik atau hukum internasional.

(7) http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihakÂ yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan KelazimanÂ Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

- transaksi pemanfaatan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi; - terdapat manfaat ekonomis atau komersial; dan - transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan IstimewaÂ mempunyai nilai yang sama dengan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yangÂ tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebandingÂ dengan menerapkan Analisis Kesebandingan dan menerapkan metode PenentuanÂ Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi.

(8) Transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihakÂ yang mempunyai Hubungan Istimewa dianggap memenuhi Prinsip Kewajaran dan KelazimanÂ Usaha sepanjang memenuhi ketentuan :

- transaksi pengalihan Harta Tidak Berwujud benar-benar terjadi; dan - nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyaiÂ Hubungan Istimewa sama dengan nilai pengalihan Harta Tidak Berwujud yangÂ dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yangÂ mempunyai kondisi yang sebanding.

(9) Dalam melakukan Analisis Kesebandingan untuk transaksi sebagaimana dimaksud pada ayatÂ (8) dan ayat (9) harus dipertimbangkan antara lain :

- keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas Harta Tidak Berwujud; - eksklusifitas hak yang dialihkan; dan - keberadaan hak pihak yang memperolah Harta Tak Berwujud untuk turut serta dalamÂ pengembangan harta dimaksud.


Powered by Joomla!



13. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagaiÂ berikut:

Pasal 17A

(1) Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements) adalah kesepakatan yangÂ dibuat oleh para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk berbagi risiko dariÂ mengembangkan, menghasilkan atau mendapatkan aset, jasa atau hak, dan untukÂ menentukan fungsi dan peranan para pihak dalam kesepakatan atas aset, jasa atau hakÂ dimaksud.

(2) Para pihak dalam Kesepakatan Kontribusi BiayaÂ (Cost Contribution Arrangements)Â berhak untuk mendapatkan manfaat pelaksanaan Kesepakatan Kontribusi Biaya (CostÂ Contribution Arrangements) sebagai pemilik efektif (effective owners).

(3) Dalam hal terdapat Kesepakatan Kontribusi Biaya (Cost Contribution Arrangements), makaÂ kontribusi biaya antara para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus samaÂ dibandingkan dengan kontribusi biaya dalam kesepakatan yang dilakukan antara pihak-pihakÂ yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.



Powered by Joomla!



Pasal 18

(1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yangÂ menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalamÂ Pasal 28 Undang-Undang KUP dan peraturan pelaksanaannya.

(2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumenÂ yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi denganÂ pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(3) Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan transaksi sebagaimanaÂ dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set lampiran dariÂ dokumen induk.

(4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen yang disesuaikan denganÂ bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuanÂ Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih, termasuk laporan keuangan yang tersegmentasi.

(5) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib PajakÂ sekurang-kurangnya mencakup:

- gambaranÂ perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, strukturÂ kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftarÂ pesaing usaha, dan gambaran lingkungan usaha; http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



- kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya; - hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasilÂ analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian,Â dan strategi usaha. - pembanding yang terpilih; - catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yangÂ dipilih oleh Wajib Pajak serta alasan penolakan metode yang tidak dipilih.


Pasal 20

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan danÂ pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yangÂ dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukanÂ apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksiÂ yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa.

(3) Penghitungan http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud padaÂ ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga WajarÂ atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atauÂ menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman UsahaÂ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Direktur Jenderal PajakÂ berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lainÂ dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh DirektoratÂ Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-UndangÂ KUP.


Pasal 21

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment) terhadapÂ penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas suatuÂ penyesuaian (primary adjustment) yang dilakukan oleh :

- Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yangÂ dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya termasuk Bentuk Usaha Tetap yangÂ menjadi lawan transaksi Wajib Pajak; atau - otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yangÂ dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi WajibÂ Pajak dalam negeri termasuk Bentuk Usaha Tetap di http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Indonesia.

(2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud padaÂ ayat (1) huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaianÂ penghitungan pajaknya.


Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (MutualÂ Agreement Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau P3B untukÂ menyelesaikan sengketa perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P3BÂ sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujuiÂ penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib PajakÂ yang menjadi lawan transaksinya.

(2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang selanjutnya disebut P3B adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/jurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahanÂ pengelakan pajak.

(3) http://www.rumahpajak.com

Powered by Joomla!



Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) sebagaimana dimaksud pada ayatÂ (1) adalah prosedur administratif yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari IndonesiaÂ dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra P3B untuk menyelesaikan sengketaÂ perpajakan yang timbul sehubungan dengan penerapan P3B.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ÂÂ Â

Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance PricingÂ Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,Â sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yangÂ dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.

(2) Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sebagaimana dimaksud padaÂ ayat (1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atauÂ antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaksudÂ dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh.


Powered by Joomla!



Â

Â

Pasal II

Â

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 November 2011 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY NIP 195411111981121001


Powered by Joomla!


2010 TENTANG PENER

Recommend Documents