BUPATI JEMBRANA KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 31 / KEU / 2009 TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN MASING - MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2009. BUPATI JEMBRANA, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 66, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berwenang menetapkan besaran Uang Persediaan Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
b.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b, serta untuk memperlancar tugas-tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu diberikan uang persediaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang……….
2
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahanm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022;
10. Peraturan Pemerintah…… .
3
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaam Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 ); 1 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 1); 16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2009 Nomor 3); MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU : Uang Persediaan adalah uang muka kerja yang diberikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). KEDUA
: Mekanisme Permintaan, Penggunaan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar berpedoman pada Peraturan Bupati Jembrana tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. KETIGA :………………… .
4
KETIGA
: Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran.
KEEMPAT
: Menetapkan jumlah Uang Persediaan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebesar Rp.6.548.000.000,- (Enam Milyard Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah) dengan rincian masing-masing SKPD sebagai berikut :
KELIMA
: 1.
Uang Persediaan SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan sebesar Rp. 645.000.000,- (Enam ratus empat puluh lima juta rupiah)
2.
Uang Persediaan SKPD Dinas Kesehatan Dan Kesejahteaaan Sosial ditetapkan sebesar Rp.241.000.000,- (Dua ratus empat puluh satu juta rupiah)
3.
Uang Persediaan SKPD Rumah Sakit Umum Negara ditetapkan sebesar Rp.118.000.000,- (Seratus Delapan Belas juta rupiah)
4.
Uang Persediaan SKPD Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan sebesar Rp.210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah)
5.
Uang Persediaan SKPD BAPPEDA dan PM ditetapkan sebesar sebesar Rp.163.000.000,- (Seratus enam puluh tiga juta rupiah)
Persediaan SKPD Dinas Perhubungan, 6. Uang Komunikasi dan Informatika ditetapkan sebesar Rp.251.000.000,- (Dua ratus lima puluh satu juta rupiah) 7. Uang Persediaan SKPD Kantor Lingkungan Hidup ditetapkan sebesar Rp. 174.000.000,- (Seratus tujuh puluh empat juta rupiah) 8. Uang Persediaan SKPD Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan sebesar Rp.231.000.000,- (dua ratus tiga puluhsa satu juta rupiah), Persediaan SKPD Kantor Pemberdayaan 9. Uang Perempuan dan KB Ditetapkan sebesar Rp.73.000.000,(Lima puluh tujuh juta rupiah). Persediaan SKPD Dinas Perindustrian 10. Uang Perdagangan dan Koperasi ditetapkan sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), 11. Uang Persediaan……… .
5
11. Uang Persediaan SKPD Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan sebesar Rp.71.000.000,- (Tujuh puluh satu juta rupiah) 12. Uang Persediaan SKPD Sekretariat Daerah ditetapkan sebesar Rp.2.425.000.000,- (Dua milyard empat ratus dua puluh lima juta rupiah), 13. Uang Persediaan SKPD Sekretariat DPRD ditetapkan sebesar Rp.706.000.000,- (Tujuh ratus enam juta rupiah), 14. Uang Persediaan SKPD INSPEKTORAT ditetapkan sebesar sebesar Rp.48.000.000 ( Empat puluh delapan juta rupiah), Persediaan SKPD Kecamatan Jembrana 15. Uang ditetapkan sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah), 16. Uang Persediaan SKPD Kecamatan Negara ditetapkan sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), 17. Uang Persediaan SKPD Kecamatan Melaya ditetapkan sebesar Rp.46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah), 18. Uang Persediaan SKPD Kecamatan Mendoyo ditetapkan sebesar Rp.47.000.000 (Empat puluh tujuh juta rupiah), Persediaan SKPD Kecamatan Pekutatan 19. Uang ditetapkan sebesar Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah), 20. Uang Persediaan Kelurahan Loloan Barat ditetapkan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), 21. Uang Persediaan SKPD Kelurahan Loloan Timur ditetapkan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), 22. Uang Persediaan SKPD Kelurahan Pendem ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah), 23. Uang Persediaan SKPD Kelurahan Banjar Tengah ditetapkan sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah), Persediaan SKPD Kelurahan Dauhwaru 24. Uang ditetapkan sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 25. Uang Persediaan SKPD Kelurahan Sangkaragung ditetapkan sebesar Rp.6.000.000,- 9enam juta rupiah). Persediaan SKPD Kelurahan Gilimanuk 26. Uang ditetapkan sebesar Rp. 12.000.000,- 9Dua belas juta rupiah) 27. Uang Persediaan SKPD Kelurahan Lelateng ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah). 28. Uang Persediaan SKPD Kelurahan Baler Bale Agung ditetapkan sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah). 29. Uang Persediaan SKPD Kelurahan Tegalcangkring ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah). 30. Uang Persediaan............ .
6
30. Uang Persediaan SKPD Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah ditetapkan sebesar Rp.217.000.000 (Dua ratus tujuh belas juta rupiah). 31. Uang Persediaan SKPD Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ditetapkan sebesar Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah). 32. Uang Persediaan SKPD Satuan Pol.PP ditetapkan sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah). 33. Uang Persediaan SKPD Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp.62.000.000,- (Enam puluh dua juta rupiah). 34. Uang Persediaan SKPD Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ditetapkan sebesar Rp.46.000.000,(Empat puluh enam juta rupiah). 35. Uang Persediaan SKPD Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan ditetapkan sebesar Rp.374.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta). KEENAM
: Uang Persediaan sementara yang telah diberikan kepada masing-masing SKPD wajib diperhitungkan dengan telah ditetapkannya Keputusan ini
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Negara pada tanggal 13 Pebruari 2009 BUPATI JEMBRANA,
I GEDE WINASA
Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Gubernur Bali di Denpasar. 2. Kepala Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar. 3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali di Denpasar. 4. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 5. Wakil Bupati Jembrana di Negara. 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara. 7. Para Asisten Sekda Kabupaten Jembrana di Negara. 8. Sekretaris DPRD Kabupaten Jembrana di Negara. 9. Kepala Inspektorat Kabupaten Jembrana di Negara. 10. Para Kepala Badan /Dinas/Kantor/Satuan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 11. Para Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Jembrana di Negara. 12. Para Camat se-Kabupaten Jembrana. 13. Para Kepala Kelurahan se Kabupaten Jembrana. 14. Kepala PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Negara di Negara. 15. Bendahara Pengeluaran SKPD Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 16. Arsip.
.
