2009 TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI DEPARTEMEN PERDAGANGAN NOMOR 02/DAGLU/PER/3/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;

1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;

4.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;

Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Nomor : 02/DAGLU/PER/3/2009

5.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

6.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter of Credit; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT. Pasal 1 (1) Hasil ekspor barang (export proceed) dengan cara pembayaran Letter of Credit atau dengan cara pembayaran lain atas ekspor barang komoditi Crude Palm Oil (CPO), Produk Pertambangan dan komoditi Kopi, Kakao dan Karet wajib disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Dalam Negeri. (2) Bank Devisa Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bank yang melakukan kegiatan devisa di wilayah hukum Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku di bidang Perbankan. Pasal 2 (1) Eksportir yang telah terikat kontrak dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan cara pembayaran dan/atau penyaluran hasil ekspor (export proceed) dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban penggunaan cara pembayaran dengan Letter of Credit melalui Bank Devisa Dalam Negeri. (2) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan: a. fotokopi kontrak; dan b. rekapitulasi laporan realisasi ekspor dari kontrak yang bersangkutan baik yang telah terealisasi maupun belum terealisasi ekspornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini. 2


(3) Penyampaian permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 31 Agustus 2009. (4) Permohonan penundaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disetujui oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi dari Tim Interdep yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan; (5) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menerbitkan surat persetujuan atau penolakan penundaan kewajiban menggunakan cara pembayaran Letter of Credit paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Pasal 3 Eksportir yang diberikan persetujuan penundaan dari kewajiban menggunakan cara pembayaran Letter of Credit melalui Bank Devisa Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) wajib mencantumkan pada PEB: a cara pembayaran yang digunakan; b nomor dan tanggal dokumen pembayaran apabila ada; dan c nomor dan tanggal surat persetujuan penundaan kewajiban menggunakan cara pembayaran Letter of Credit. Pasal 4 (1) Hasil ekspor barang (export proceed) yang dilakukan oleh eksportir yang terikat kontrak yang memuat ketentuan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Dalam Negeri mulai tanggal 1 April 2009. (2) Hasil ekspor barang (export proceed) yang dilakukan oleh eksportir yang terikat kontrak yang memuat ketentuan penyaluran hasil ekspor (export proceed) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib disalurkan dan diterima melalui Bank Devisa Dalam Negeri mulai tanggal 1 September 2009. Pasal 5 (1) Eksportir yang melakukan ekspor barang komoditi Crude Palm Oil (CPO), Produk Pertambangan, dan komoditi Kopi, Kakao serta Karet wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor yang sudah atau belum dilakukan terhitung sejak tanggal 1 April 2009, sesuai dengan data ekspor secara lengkap dan benar . 3


(2) Laporan realisasi ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, untuk komoditi: a. CPO, Kopi, Kakao, dan Karet dengan alamat : [email protected] b. Produk pertambangan dengan alamat : [email protected]. (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini. Pasal 6 (1) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat menunjuk pejabat untuk melakukan pengecekan di lapangan atas kelengkapan dan kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Berdasarkan hasil pengecekan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat menerbitkan surat penangguhan ekspor kepada eksportir apabila tidak memenuhi kewajiban : a. cara pembayaran menggunakan Letter of Credit melalui Bank Devisa Dalam Negeri untuk komoditi CPO dan Produk Pertambangan yang nilai ekspor dalam setiap PEB diatas 1.000.000 (satu juta) Dollar Amerika Serikat mulai 1 April 2009 dan untuk komoditi Kakao, Karet dan Kopi mulai 1 September 2009; b. menyalurkan hasil ekspor melalui Bank Devisa Dalam Negeri; c. mencantumkan pada PEB cara pembayaran Letter of Credit atau cara pembayaran lainnya bila ada; d. mencantumkan pada PEB nomor dan tanggal Letter of Credit atau nomor dan tanggal dokumen pembayaran lainnya bila ada; e. menyampaikan laporan realisasi ekspor setiap bulan sesuai dengan waktu yang ditetapkan; f. menyampaikan laporan realisasi ekspor secara lengkap dan benar. Pasal 7 (1) Penangguhan ekspor terhadap eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk pelaksanaan ekspor berikutnya secara tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 4


(2) Penangguhan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri apabila eksportir telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (3) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri secara tertulis kepada Eksportir untuk ekspor berikutnya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya bukti pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

DIAH MAULIDA Salinan Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perdagangan R.I; 2. Menteri Keuangan R.I; 3. Menteri Pertanian R.I; 4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I; 5. Gubernur Bank Indonesia; 6. Asosiasi terkait.

5

2009 TENTANG

Recommend Documents