DEPARTEMEN KEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERALPAJAK NOMORPER- 57lPJ/2009 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDIREKTURJENDERALPAJAKNOMORPER-31/PJ/2009 TENTANGPEDOMANTEKNISTATA CARA PEMOTONGAN. PENYETORANDAN PELAPORANPAJAKPENGHASILAN PASAL21 DAN/ATAUPAJAKPENGHASILANPASAL26 SEHUBUNGAN DENGANPEKERJAAN, JASA,DAN KEGIATANORANGPRIBADI DIREKTUR JENDERALPAJAK, Menimbang: bahwa agar pelunasanpajak dalam tahun berjalanmelalui pemotonganPajak PenghasilanPasal21 atas penghasilanyang diterimaatau diperolehorangpribadi yang merupakanbukanpegawaimendekatijumlah pajakyang akanterutanguntuk tahun pajak yang bersangkutan,perlu menetapkanPeraturanDirekturJenderal Pajak tentang Perubahanatas PeraturanDirekturJenderal Pajak Nomor PER31/PJ/2009tentang PedomanTeknis Tata Cara Pemotongan,Penyetorandan PelaporanPajak PenghasilanPasal 21 dan/atau Pajak PenghasilanPasal 26 SehubunganDenganPekerjaan, Jasa,dan KegiatanOrangPribadi; Mengingat:
'l
Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor62,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4999);
2 . Undang-Undang Nomor7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1983 Nomor 50, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3263) sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhirdengan Undang-UndangNomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4893); ?
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252lPMK.O3l2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas PenghasilanSehubungan dengan Pekerjaan,Jasa,dan KegiatanOrangPribadi;
tentang Pedoman 4. PeraturanDirekturJenderalPajak Nomor PER-31/PJ/2009 TeknisTata Cara Pemotongan,Penyetorandan PelaporanPajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,Jasa,dan KegiatanOrangPribadi; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDIREKTURJENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN,PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DANiATAU PAJAK PENGHASILANPASAL 26 SEHUBUNGANDENGANPEKERJAAN,JASA, DAN KEGIATANORANGPRIBADI.
le
PasalI Beberapaketentuandalam PeraturanDirekturJenderalPajakNomor PER-31/PJ/2009 tentang PedomanTeknisTata Cara Pemotongan,Penyetorandan PelaporanPajak PenghasilanPasal 21 dan/atauPajak PenghasilanPasal26 SehubunganDenganPekerjaan,Jasa, dan Kegiatan OrangPribadidiubahsebagaiberikut: 1. Ketentuan Pasal9 ayat(1)diubahsehinggaPasalgberbunyisebagai berikut: Pasal9 (1) Dasarpengenaandan pemotonganPPh Pasal21 adalahsebagaiberikut: a. PenghasilanKena Pajak,yang berlakubagi: 1. pegawaitetap; 2. penerimapensiunberkala; 3. pegawaitidak tetap yang penghasilannya dibayarsecara bulananatau jumlah kumulatif penghasilanyang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihiRp1.320.000,00 (satujutatiga ratusdua puluhriburupiah); 4. bukan pegawaisebagaimanadimaksuddalam Pasal3 huruf c yang menerima imbalanyang bersifatberkesinambungan. yang melebihiRp150.000,00 b. Jumlahpenghasilan (seratuslima puluh ribu rupiah) sehari,yang berlakubagi pegawaitidak tetap yang menerimaupah harian,upah mingguan,upah satuanatau upah borongan,sepanjangpenghasilankumulatifyang (satujuta diterimadalam 1 (satu)bulan kalenderbelum melebihiRp1.320.000,00 tiga ratusdua puluhriburupiah); c. 50% (lima puluh persen)dari jumlah penghasilanbruto,yang berlakubagi bukan pegawaisebagaimanadimaksuddalam Pasal 3 huruf c yang menerimaimbalan yang tidakbersifatberkesinambungan; d. Jumlahpenghasilanbruto,yang berlakubagi penerimapenghasilanselainpenerima penghasilansebagaimanadimaksudpada hurufa, b, dan hurufc. (2) Dasarpengenaandan pemotonganPPh Pasal26 adalahjumlahpenghasilanbruto. 2. KetentuanPasal 10 ayat (2) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 10 berbunyisebagai berikut: Pasal10 (1) Jumlah penghasilanbruto yang diterimaatau diperolehPenerimaPenghasilanyang DipotongPPh Pasal 21 dan/atauPPh Pasal 26 adalah seluruhjumlah penghasilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 yang diterima atau diperolehdalam suatu periodeatau padasaat dibayarkan. (2) PenghasilanKena PajaksebagaimanadimaksuddalamPasal9 ayat (1) hurufa adalah sebagaiberikut: a. bagi pegawai tetap dan penerima pensiun berkala,sebesar penghasilanneto dikurangiPenghasilan TidakKena Pajak(PTKP); brutodikurangiPTKP; b. bagi pegawaitidaktetap,sebesarpenghasilan c. bagi bukan pegawaisebagaimanadimaksuddalam Pasal3 hurufc, sebesar50% (limapuluhpersen)darijumlahpenghasilan brutodikurangiPTKPper bulan. (3) Besarnyapenghasilanneto bagi pegawaitetap yang dipotongPPh Pasal 21 adalah jumlahseluruhpenghasilanbrutodikurangidengan: a. biayajabatan,sebesar5% (limapersen)dari penghasilanbruto,setinggi-tingginya Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)sebulanatau Rp6.000.000,00(enam juta rupiah)setahun;
t
b.
iuran yang terkaitdengangaji yang dibayaroleh pegawaikepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggaratunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengandana pensiunyang pendiriannya telahdisahkanoleh MenteriKeuangan.
(4) Besarnyapenghasilanneto bagi penerimapensiunberkalayang dipotongPPh Pasal 21 adalahseluruhjumlah penghasilanbrutodikurangidenganbiaya pensiun,sebesar 5% (lima persen)dari penghasilanbruto,setinggi{ingginyaRp200.000,00(dua ratus ribu rupiah)sebulanatau Rp2.400.000,00 (duajuta empatratusribu rupiah)setahun. (5) Dalam hal bukan pegawaisebagaimanadimaksuddalam Pasal3 huruf c memberikan jasa kepadaPemotongPPh Pasal21 danlatauPPh Pasal26: a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasllanbruto sebagaimanadimaksudpada ayat (1) adalah sebesarjumlah pembayaransetelahdikurangidengan bagiangaji atau upah dari pegawaiyang dipekerjakantersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjiantidak dapat dipisahkanbagiangaji atau upah dari pegawaiyang dipekerjakantersebutmaka besarnyapenghasilan brutotersebutadalahsebesarjumlahyang dibayarkan; b. melakukanpenyerahanmaterialatau barangmaka besarnyajumlah penghasilan bruto sebagaimanadimaksudpada ayat (1) hanya atas pemberianjasanyasaja, kecualiapabiladalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkanantarapemberian jasa dengan materialatau barang maka besarnyapenghasilanbruto tersebut termasukpemberianjasa dan materialatau barang. (6) Dalam hal jumlahpenghasilanbrutosebagaimanadimaksudpada ayat (1) dibayarkan kepada dokteryang melakukanpraktikdi rumahsakit dan/atauklinik maka besarnya jumlah penghasilanbrutoadalahsebesarjasa dokteryang dibayaroleh pasienmelalui rumah sakit dan/ataukliniksebelumdipotongbiaya-biayaatau bagi hasil oleh rumah sakitdan/atauklinik. 3. KetentuanPasal16 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: Pasal16 (1) Tarif berdasarkanPasal 17 ayat (1) huruf a Undang-UndangPajak Penghasilan diterapkanatasjumlahkumulatifdalamsatutahunkalenderdari: a. PenghasilanKena Pajaksebagaimanadimaksuddalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, bagi bukan pegawaisebagaimanadimaksuddalam Pasal 3 huruf c yang yang memenuhiketentuan menerimaimbalanyang bersifatberkesinambungan sebagaimana dimaksuddalamPasal13 ayat(1); b. 50% (limapuluhpersen)darijumlahpenghasilanbrutountuksetiappembayaran imbalanbagi bukanpegawaisebagaimanadimaksuddalam Pasal3 hurufc yang bersifat berkesinambunganyang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalamPasal'13ayat (1); c. jumlah penghasilanbruto berupa honorariumatau imbalanyang bersifattidak teratur yang diterima atau diperolehanggota dewan komisarisatau dewan pengawasyang tidak merangkapsebagaipegawaitetap pada perusahaanyang sama; d. lumlah penghasilanbruto berupajasa produksi,tantiem,gratifikasi,bonus atau imbalan lain yang bersifattidak teratur yang diterima atau diperolehmantan pegawai;atau e. jumlah penghasilanbruto berupapenarikandana pensiunoleh pesertaprogram pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telahdisahkanoleh MenteriKeuangan. (2) Tarif berdasarkanPasal 17 ayat (1) huruf a Undang-UndangPaiak Penghasilan diterapkanatas: a, 50% (limapuluhpersen)darijumlahpenghasilanbrutountuksetiappembayaran imbalankepadabukanpegawaiyang tidakbersifatberkesinambungan; b. jumlah penghasilanbruto untuk setiap kali pembayaranyang bersifatutuh dan tidakdipecah,yang diterimaoleh pesertakegiatan.
,0-
4 . Bagian PertamaAngka Romawi lV LampiranPeraturanDirekturJenderal Pajak Nomor
PER-31/PJi2009tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,Penyetorandan PelaporanPajak PenghasilanPasal21 danlalauPajak penghasilanpasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan,Jasa, dan KegiatanOrang Pribadi,diubah sebagaimanaditetapkan dalam LampiranI yang merupakanbagianyang tidak terpisahkandari PeraturanDirektur JenderalPajakini.
5 . Bagian KeduaAngka RomawiV LampiranPeraturanDirekturJenderalPajak Nomor PER31/PJi2009tentangPedomanTeknis Tata Cara Pemotongan,Penyetorandan Pelaporan Pajak PenghasilanPasal 21 dan/atauPajak PenghasilanPasal 26 SehubunganDengan Pekerjaan,Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi,diubah sebagaimanaditetapkandalam Lampiranll yang merupakanbagianyangtidakterpisahkandari PeraturanDirekturJenderal Pajakini. rasal ll Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.
DitetapkandiJakarta p a d a t a n g g a1l 2 o k t o b e r
2009
TURJENDERAL PAJAK,T
LAMPIRAN I PERATURANDIREKTURJENDEML PAJAK NOMOR PER-57 IPJIaOO9 TENTANGPERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR PAJAKNOMORPER.31/PJ/2009 JENDERAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN,PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAUPAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGANDENGAN PEKERJAAN, JASA,DANKEGIATAN ORANGPRIBADI
BAGIAN PERTAMA: PETUNJUK UMUM PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 IV. PETUNJUKUMUMPEMOTONGAN PPh PASAL21 BAGIORANGPRIBADIYANG BERSTATUS BUKANPEGAWAI |V.1. PemotonganPPh Pasal 21 bagi orang pribadidalam negeribukan pegawai,atas imbalan yang bersifatberkesinambungan penghasilan lV.1.a. BagiyangtelahmemilikiNPWPdan hanyamemperoleh darihubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperolehpenghasilanlainnya PPh Pasal21 dihitungdenganmenerapkan tarifPasal17 ayal (1) hurufa UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilankena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnyapenghasilankena pajak adalahsebesar50o/o(lima puluh persen)darijumlahpenghasilan PTKPper bulan. brutodikurangi penghasilan lV.1.b. Bagi yang tidakmemilikiNPWP atau memperoleh lainnyaselaindari hubungankerja dengan PemotongPPh Pasal 21 danlatau PPh Pasal 26 serta memperolehpenghasilanlainnya PPh Pasal21 dihitungdenganmenerapkantarif Pasal 17 ayat (1) hurufa UU PPh atas jumlahkumulatif50% (limapuluhpersen)darijumlahpenghasilanbrutodalam tahunkalenderyang bersangkutan. 1V.2. PemotonganPPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai, atas lmbalanyang TidakBersifatBerkesinambungan. PPh Pasal21 dihitungdenganmenerapkantarif Pasal17 ayat (1) hurufa UU PPh atas 50% (limapuluhpersen)darijumlahpenghasilan bruto. 1V.3. Dalamhal bukanpegawaisebagaimanadimaksuddalamangka lV.1 dan angka lV.2 adalah dokter yang melakukanpraktik di rumah sakit dan/atau klinik maka besarnyajumlah penghasilanbrutoadalahsebesarjasa dokteryang dibayarkanpasienmelaluirumahsakit dan/atauklinik sebelumdipotongbiaya-biayaatau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik. 1V.4. Dalam hal bukan pegawai sebagaimanadimaksuddalam angka lV.1 dan angka lV.2 memberikanjasa kepadaPemotongPPh Pasal21 danlatauPPh Pasal26: lV.4.a. mempekerjakan oranglainsebagaipegawainyamaka besarnyajumlahpenghasilan bruto adalah sebesarjumlah pembayaransetelahdikurangidengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakantersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perianjian tidak dapat dipisahkanbagiangaji atau upah dari pegawaiyang dipekerjakantersebutmaka besarnyapenghasilanbruto tersebutadalahsebesar jumlahyangdibayarkan; lV.4.b. melakukanpenyerahanmaterialatau barang maka besarnyajumlah penghasilan bruto hanyaatas pemberianjasanyasaja, kecualiapabiladalam kontrak/perjaniian tidak dapat dipisahkanantara pemberianjasa denganmaterialatau barangmaka besarnyapenghasilanbruto tersebuttermasukpemberianjasa dan materialatau barang.
PAJAK,P
Kb#'d
LAMPIRANII PERATURAN DIREKTURJENDEML PAJAK NOMOR PER-57 lPJl2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMORPER.31/PJl2009 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN,PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILANPASAL 21 DAN/ATAUPAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGANDENGAN PEKERJAAN. JASA,DANKEGIATAN ORANGPRIBADI
BAGIAN KEDUA: CONTOHPENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAUPPh PASAL 26 V.
CONTOHPENGHITUNGAN PPh PASAL21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMAOLEH BUKANPEGAWAI. V.1. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA PENGHASILANYANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN. V.1.a. Contoh penghitunganPPh Pasal 21 atas jasa dokteryang praktikdi rumah sakit daniatauklinik dr. Abdul Gopar, Sp.JP merupakandokter spesialisjantung yang melakukan praktik di Rumah Sakit HarapanJantung Sehat dengan perjanjianbahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkanoleh pasien akan dipotong2A% oleh pihak rumah sakit sebagaibagianpenghasilanrumah sakit dan sisanyasebesar80% dari jasa doktertersebutakan dibayarkankepada dr. Abdul Gopar, Sp.JP pada setiapakhirbulan.Selainpraktikdi RumahSakitHarapanJantungSehatdr. Abdul praktiksendiridi kilinikpribadinya. Gopar,Sp.JPjuga melakukan dr. AbdulGopar, Sp.JP telah memilikiNPWP dan pada tahun 2009, jasa dokteryang dibayarkan pasien dari praktik dr. Abdul Gopar, Sp.JP di Rumah Sakit HarapanJantung Sehatadalahsebagaiberikut:
Bulan
JasaDokteryangdibayarPasien (Rupiah)
Januari
45,000,000.00
Februari Maret
49,000,000.00 47.000.000.0c 40,000,000.0c 44.000.000.00
April Mei Juni Juli Aqustus Seotember
0ktober November Desember Jumlah
52.000.000.00
40.000.000.0c 35.000.000.00
45.000.000.00 44.000.000.00 43.000.000.00 40.000.000.00 s24.000.000.00
Penghitungan PPh Pasal21 untukmasaJanuarisampaidenganDesember2009: Dasar Tarif PPh Pasal Pemotongan P a s a 1 l 7 yang dibayar Pemotongan PPhPasal21 ayat ('l) 21 terutang Pasien PPhPasal21 Kumulatif hurufa (Ruoiah) (Ruoiah) (Ruoiah) (Ruoiah) UUPPh (6)=(3)x (5) (2\ (3)=50%x(2) (5) @\ 45.000.000 22.500.00c 22.500.000 5o/" 1.125.000 49.000.000 24,500,00c 47.000.000 5o/" 1,22s,000 150,000 3,000,00c 5o/o s0.000.000 47,000,000 20,500,00c 70.500.000 15o/" 3,075,000 40.000.000 20.000.00c 90.500.000 15"/o 3,000,000 44.000.000 22.000.00c I 1 2 . s 0 0 . 0 0 0 1 5 o / " 3,300,000 52.000.000 26,000,00c 1 3 8 . 5 0 0 . 0 0 0 1 5 o / " 3.900.000 40.000.000 20.000.00c 1 5 8 . 5 0 0 . 0 0 0 15o/" 3.000.000 17,500,00c 176.000.000 15o/o 2,625,000 35.000.000 45.000.000 22.500.00c 1 9 8 . 5 0 0 . 0 0 0 1 5 o / o 3.375.000 44.000.000 22.000.00c 220.s00.000 15% 3.300.000 43.000.000 2 1 . 5 0 0 . 0 0 c 242.000.000 15o/" 3,225.000 1,200,000 8,000,00c 250,000,000 154/" 40,000,000 '12.000.00c262 000 000 25"/" 3.000.000 524.000.000 262.000.000 35.500.000 Jasa Dokter
Bulan
(1 Januari Februari
Maret April Mei
Juni Juli Aqustus September
Oktober November
Desember Jumlah
Dasar
Apabiladr. AbdulGoparSp.JPtidak memilikiNPWP,maka PPh Pasal21 terutang adalahsebesar12O/"dari PPh Pasal21 terutangsebagaimanacontohdi atas. V.1.b.ContohpenghitunganPPh Pasal21 atas komisiyang dibayarkankepadapetugas dinas luarasuransi(bukansebagaipegawaiperusahaanasuransi) NenengHasanahadalahpetugasdinas luar asuransidari PT TabarruLife.Suami NenengHasanahtelahterdaftarsebagaiWajibPajakdan mempunyaiNPWP,dan yang bersangkutanbekerja pada PT Kersamanah.Neneng Hasanah telah menyampaikanfotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluargakepada pemotongpajak. Neneng Hasanah hanya memperoleh penghasilandari kegiatannyasebagai petugas dinas luar asuransi,dan telah menyampaikansurat pernyataanyang menerangkanhal tersebut kepada PT TabarruLife.Pada tahun 2009, penghasilanyang diterimaoleh NenengHasanah sebagaipetugasdinasluarasuransidari PT TabarruLifeadalahsebagaiberikut: Bulan Januari
Februari Maret April Mei Juni Juli
Komisiagen (Rupiah)
38.000.000.00 38.000.000.00 41.000.000.00
Aoustus
42.000.000.00 44.000.000.00 4s.000.000.00 45.000.000.0c 48.000.000.0c
September
s0.000.000,0c
Oktober November
Desember Jumlah
52.000.000,0c 55.000.000,0c 56.000.000.0c 554.000.000.0c
PenghitunganPPh Pasal 21 untuk bulan Januari s.d. Desember 2009 adalah berikut: Bulan
(1)
,anuan =ebruari
\oril
Penghasilan
SOqo dari
Bruto
Penghasilan
(Ruoiah)
Bruto
(2)
PTKP
Penghasilan Kena
Penghasilan
Pajak
kena Pajak Kumulatif
lRu niahl
(3)=5oo6x(2)
(4)
(5)
3S.OOO OOC
19 000 000
1 320 000
3a.ooo.ooo
19.OOO.OOO
1 -320.OOO
41.OOO.OOC
20.500.000
1.320.OOO
7 6aO
Tarif Pasa PPh Pasal 21 17 ayat (1) terutang hurul a UL aRuoiah) tsHn (7\
(6) OOO
17 . 5 A O . O O O
(8)=(5) x (4
OOO
5'0/-
aa4.ooo
35-360.OOO
5"/"
a84.OO0
1 7 6aO
- -1_4.919.qq9 - _s-q:o-o-o999_ 4 540 000
g_O_O- -7_3-2_ 681.OOO
50/o 1 50/.
42.OOO.OOO
21.OOO.000
320.OOO
19 . 6 4 O - O O O
74.220.OOO
50/"
2 952 000
44 000 00c
22 000 000
320 000
20 6ao ooo
94 900 000
50/-
3 - 10 2 . O O O
Junl
45.OOO.OOO
22-500.OOO
.320.OOO
21.1AO.OOO
I 16.OAO.OOO
Irili
45.OOO.OOC
22.500.OOO
.320.OOO
2 1 . 1a O . O O O
I 37.260.OOO
4A OOO OOa
24.OOO.OOO
320.OOO
22
1 5q
so/-
3 402 000
50 000 00r
25 000 000
320 000
23 6A0 OOO
I A3 620 000
504
3 552.OOO
52.OO0.000
26_OOO.OOO
.320.OOO
24.6AO.OOO
20a.300.oo0
5"/"
3.702.OOO
55 000 00c
27
26
234
504
3 927 000
5
2.324.OOO
eDtember
fktober
Desember
56.OOO.OOO
500
ooo
000
2a.ooo.ooo
1.320.OOO
6RO OOO
1 AO OOO
15 . 5 2 0 . O O O 60 000
C40
4AO
000
OOO
250.OOO.OOO
3.177.OOO
50/6
3 177 000
261 160 000
Dalam hal NenengHasanahtidak dapat menunjukkanfotokopikartu NPWP suami, fotokopisurat nikah dan fotokopikartu keluargadan NenengHasanahsendiritidak memilikiNPWP,maka perhitunganPPh Pasal21 dilakukansebagaimanacontohdi atas namun tidak memperolehpenguranganPTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Pasal 21 yang terutangadalah sebesar 120"/"dari PPh Pasal 21 yang seharusnya terutangdari yang memilikiNPWPsebagaimanapenghitungan berikutini: Penghasilan Bulan
(1)
Vlaret
Bruto
uasar Pemotongan PPh Pasal 21
uasar Pemotongan PPh )asal 21 Kumulati
Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
Tarif tidal
,h Pasal
memiliki
terulang
2
(s)
(6)
3A.OOO.OOC
1 I OOO OOO
1 9 000 000
5./-
200/-
1. 14 0 . 0 0 0
3a.ooo.ooc
19.OOO.OOO
3A-OOO.OOO
596
200/6
1 . 14 0 . O O O
2004
51 0-OOO
(2)
(3)=5o%x(2)
(4)
(7)= (3)x(5)x(7)
720.OOO
41.OOO.OOC
\pril
42.OOO_OOt
21 000.ooo
79 500.OOO
50/-
2004
1.260.OO0
vlei
44.OOO.OO(
22.OOO.OO0
o1.500.ooo
1 5o/o
2064
3.960.OO0
45 000
2 500 000
J ul i
45 000 00c
\austus
48.OOO.OO(
24-OOO-OOO
leotem ber
50.o00.oo( 52.O00.OO(
25.OOO.000
55.OOO.OO(
)ktober
56.OOO.OOO
22 AOO OOO
ooo
150/-
?ooa
4-O50.OOO
46 500 000
1 50/-
200/"
4,O50.OOO
70.500.ooo
15
200/.
4.320.OOO
1 50/"
200/"
4 500 000
26.OOO.OOO
9s.500.000 221.500.000
15"/"
200/"
4.680.OOO
27.500.OOO
249.OOO.O00
15v"
200/-
4 950 000
1_-o_o-o_ 999_ 7.OOO OOO
- ?_s-o.99g.qq9 -1q%-_ 277 .OOO.OOO
2504
27 7 .OOO.OO(
200/6
1 80.OO0
200/o
43 560 000
Dalam hal suami Neneng Hasanahatau Neneng Hasanahsendiri telah memiliki NPWP, tetapi Neneng Hasanahmempunyaipenghasilanlain di luar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi,maka perhitunganPPh Pasal 21 terutang adalah sebagaimanacontohdi atas, namun tidak dikenakantarif 20% lebih tinggi karenayang bersangkutan atau suaminyatelahmemilikiNPWP. YANG DITERIMA V.2. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG TIDAK BERSIFAT OLEH BUKANPEGAWAIYANG MENERIMAPENGHASILAN BERKESINAMBUNGAN. Nashrun Berlianto melakukanjasa perbaikankomputer kepada PT Cahaya Kurnia denganfee sebesarRp5.000,000,00. BesarnyaPPh Pasal21 yangterutangadalahsebesar: = Rp125.000,00 5/" x5O/" Rp5.000.000,00 Dalam hal NashrunBerliantotidak memilikiNPWP maka besarnyaPPh Pasal 21 yang terutangmenjadisebesar: = Rp150.000,00 5o/"x 1200/"x 50% Rp5.000.000,00
v.3
CONTOH PENGHITUNGANPEMOTONGANPPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMAOLEH BUKAN PEGAWAISEHUBUNGANDENGAN PEMBERIAN JASA YANG DALAM PEMBERIAN JASANYA MEMPEKERJAKANORANG LAIN SEBAGAIPEGAWAINYADAN/ATAUMELAKUKANPENYERAHANMATERIAUBAHAN Arip Nugrahamelakukanjasa perawatanAC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp10.000.000,00. Arip Nugraha mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkanupah harian masing-masingsebesar Rp180.000,00.Upah harian yang dibayarkanuntuk5 orang selamamelakukanpekerjaansebesarRp4.500.000,00. Selain itu, Arip Nugrahamembelispare part AC yang dipakai untuk perawatanAC sebesar Rp1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal2l terutangadalahsebagaiberikut: a. Dalam hal berdasarkanperjanjianserta dokumenyang diberikanoleh Arip Nugraha, dapat diketahuibagianimbalanbruto yang merupakanupah yang harus dibayarkan kepadapekerjaharianyang dipekerjakan oleh Arip Nugrahadan biayauntukmembeli spare part AC, maka jumlah imbalanbrutosebagaidasar perhitunganPPh Pasal21 yang harusdipotongoleh PT WahanaJaya atas imbalanyang diberikankepadaArip Nugrahaadalah sebesar imbalanbruto dikurangibagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Arip Nugrahadan biayasparepartAC, sebagaimanadalamcontoh adalahsebesar: - Rp 4.500.000,00 - Rp 1.000.000,00= Rp 4.500.000,00. Rp 10.000.000,00 PPh Pasal21 yang harusdipotongPT WahanaJaya atas penghasilanyang diterima Arip Nugrahaadalahsebesar: = Rp 1'12.500,00 5o/ox 5Oo/o x Rp 4.500.000,00 Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotongoleh PT WahanaJaya menjadi: = Rp 135.000,00 5o/"x 120o/o x 50% x Rp 4.500,000,00 b. Dalamhal PT WahanaJaya tidak memperolehinformasiberdasarkanperjanjianyang dilakukanataudokumenyang diberikanolehArip Nugrahamengenaiupahyang harus dikeluarkanArip Nugrahaatau pembelianmaterial/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotongPT WahanaJaya adalahsebesar: = Rp250.000,00 5o/ox 5O7ox Rp10.000.000,00 Dalam hal Arip Nugraha tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotongoleh PT WahanaJaya menjadi: 5 % x 1 2 0 0 / " x 5 0 % xR p 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , = 0 0R p 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Catatan: pekerjawajibdipotongPPh Pasal Untukpembayaranupah hariankepadamasing-masing 21 oleh Arip Nugraha.
G**#)
