KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/K/X-XIII.2/2/2009 TENTANG MEKANISME KERJA TIM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian negara, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara mensyaratkan agar setiap pimpinan instansi/lembaga/gubernur/bupati/walikota membentuk Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (TPKN), yang berfungsi membantu pimpinan untuk menyelesaikan kerugian negara di dalam lingkup kewenangannya; b. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPK telah membentuk Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan (TPKN) untuk menyelesaikan kerugian negara di lingkungan BPK; c. bahwa agar TPKN dapat menjalankan tugasnya dengan tertib dan lancar, dipandang perlu menetapkan Mekanisme Kerja TPKN; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4654); 4. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
5. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/IVIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG MEKANISME KERJA TIM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 3. Tim Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah TPKN yang dibentuk di lingkungan BPK dalam rangka menangani penyelesaian ganti kerugian negara di BPK. 4. Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan pihak yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. 5. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 6. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan. 7. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 8. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara. 9. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. 11. Surat Pemberitahuan Ganti Rugi, yang selanjutnya disebut SPGR, adalah surat yang dikeluarkan oleh TPKN kepada penanggung jawab kerugian negara yang berisi pemberitahuan kerugian negara dan pemberian kesempatan yang bersangkutan menyatakan pembelaan diri/keberatan. BAB II ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI TPKN Pasal 2 (1) Pembentukan organisasi TPKN ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal. (2) Struktur organisasi TPKN terdiri dari: a. Pengarah, yaitu Sekretaris Jenderal dan Inspektur Utama; b. Ketua dan Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Anggota yang berjumlah ganjil; dan e. Sekretariat. (3) Struktur organisasi TPKN secara ex officio dijabat oleh pejabat dan pelaksana dari unsur-unsur satuan kerja Biro Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Umum, Inspektorat Utama, dan Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Pasal 3 TPKN mempunyai tugas: a. menerima dan menginventarisasikan kasus-kasus kerugian negara yang terjadi di lingkungan BPK; b. melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan-bahan penyelesaian ganti kerugian c. d. e. f. g. h.
negara di lingkungan BPK; melakukan penelitian, verifikasi dokumen, dan menyusun laporan kerugian negara; melakukan analisis, evaluasi, dan penghitungan kerugian negara; melaksanakan langkah-langkah penyelesaian ganti kerugian negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penyelesaian kerugian negara; menatausahakan dokumen penyelesaian kerugian negara; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Jenderal.
Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TPKN menyelenggarakan fungsi: a. membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK baik yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga; b. melaksanakan penuntutan atas ganti rugi yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga; dan c. melaksanakan administrasi, surat menyurat, dan penatausahaan dokumen penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK. BAB III TUGAS ORGAN TPKN Pasal 5 Pengarah mempunyai tugas: a. memberikan kebijakan dan arahan tentang mekanisme percepatan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK; b. memantau pelaksanaan kinerja Tim dalam menyelesaikan ganti kerugian negara di lingkungan BPK; c. memberikan saran dan masukan yang diperlukan Tim dalam hal ganti kerugian negara; dan d. bertanggung jawab atas keberhasilan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK. Pasal 6 Ketua mempunyai tugas: a. memimpin dan mengarahkan TPKN dalam melaksanakan penyelesaian ganti kerugian b. c. d. e.
f. g.
negara di lingkungan BPK; menjabarkan lebih lanjut kebijakan Pengarah dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK; memimpin rapat TPKN; membagi tugas dan mengarahkan lebih lanjut penyelesaian kasus-kasus kerugian negara kepada Anggota; melakukan pengawasan atas kinerja pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara melalui SKTJM maupun tuntutan ganti rugi, pelaksanaan administrasi, surat menyurat, dan penatausahaan dokumen penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK; melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan instansi dan lembaga lain berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian negara; dan melaporkan kepada pengarah atas pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK.
Pasal 7 Wakil Ketua mempunyai tugas: a. berkedudukan sebagai Ketua Harian yang menangani operasional TPKN; b. membantu Ketua dalam memimpin dan mengarahkan TPKN untuk melaksanakan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK; c. melaksanakan arahan Ketua untuk membagi tugas dan mengarahkan lebih lanjut penyelesaian kasus-kasus kerugian negara kepada Anggota; d. menggantikan Ketua apabila berhalangan; e. melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan kinerja Tim dalam penyelesaian ganti kerugian negara, pelaksanaan penuntutan atas ganti rugi, pelaksanaan administrasi, surat menyurat, dan penatausahaan dokumen penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK; f. melaksanakan koordinasi intern dengan satuan kerja di lingkungan BPK berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian negara; dan g. menyusun laporan berkala atas pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengarah. Pasal 8 Sekretaris mempunyai tugas: a. memimpin pelaksanaan penatausahaan dokumen penyelesaian ganti kerugian negara dan distribusi Surat Keputusan TPKN; b. menerima dan melakukan pencatatan/inventarisasi Laporan Kasus Kerugian Negara beserta dokumen-dokumen pendukung kasus kerugian negara; c. melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas Laporan Kerugian Negara; d. membuat risalah pembahasan terhadap berkas Laporan Kerugian Negara untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Anggota; e. menyimpan berkas Laporan Kerugian Negara, buku daftar, surat-surat bukti, dan suratsurat lainnya; f.
memberikan laporan kepada Ketua mengenai jumlah perkara yang masuk, status perkembangan atau tindak lanjut atas kasus yang masih dalam proses atau telah ditetapkan pembebanannya; g. menyiapkan undangan, bahan, agenda, dan hasil putusan rapat; h. menyiapkan surat pemberitahuan/keputusan yang diterbitkan TPKN atas pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK; dan i. melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua. Pasal 9 Anggota mempunyai tugas: a. membantu Ketua melaksanakan penyelesaian ganti kerugian negara; b. memberikan masukan kepada Ketua dalam peningkatan kinerja TPKN;
c. melaksanakan penelitian, pemeriksaan, dan wawancara dalam rangka pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian negara berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua; d. melengkapi berkas dokumen laporan kerugian negara yang diperlukan untuk menyelesaikan pemulihan ganti kerugian negara; e. membantu Ketua/Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal sesuai penugasan yang diberikan Pimpinan; f. menyusun laporan pelaksanaan tugas penyelesaian ganti kerugian negara atas penugasan yang diberikan kepadanya; g. menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyelesaian ganti kerugian negara terkait dengan jabatan struktural/fungsional yang disandangnya; dan h. menghadiri rapat pembahasan penyelesaian ganti kerugian negara. Pasal 10 Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan fungsi operasional Sekretaris dalam hal pelaksanaan penatausahaan dokumen penyelesaian kasus kerugian negara dan distribusi Surat Keputusan TPKN; b. membantu Sekretaris dalam menyediakan konsep-konsep Surat Keputusan TPKN; c. menyimpan berkas Laporan Kerugian Negara, buku inventarisasi kasus kerugian negara (buku register), surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya; d. menyusun konsep laporan jumlah kasus kerugian negara yang masuk ke TPKN, status perkembangan atau tindak lanjut atas kasus yang masih dalam proses atau telah ditetapkan pembebanannya; e. menyiapkan dan mendistribusikan konsep undangan, bahan, agenda, dan hasil putusan rapat; f. melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti; g. menyiapkan dan menyampaikan salinan Penetapan atau Putusan TPKN; dan h. melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris. BAB IV LAPORAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KERUGIAN NEGARA Pasal 11 (1) Sekretaris Jenderal wajib melaporkan terjadinya kerugian negara di lingkungan BPK kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya kerugian negara. (2) Konsep Laporan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Ketua/Wakil Ketua berdasarkan usulan konsep dari Sekretaris. (3) Sekretariat mencatat dan memberikan nomor register laporan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kerugian negara BPK.
Pasal 12 (1) Pimpinan Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan kerugian negara yang terjadi di unit kerjanya/sesuai kewenangannya kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Ketua; (2) Ketua menerima Laporan Kerugian Negara dari Pimpinan Satuan Kerja beserta dokumen pendukungnya untuk selanjutnya didisposisikan kepada Sekretaris. (3) Sekretaris memerintahkan Sekretariat untuk mencatat dan memberikan nomor register berkas-berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku penerimaan dokumen. Pasal 13 Kelengkapan berkas permohonan penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 antara lain: a. Surat rekomendasi dari Pimpinan Satuan Kerja berkaitan dengan kerugian negara yang terjadi pada unit kerjanya, berisi antara lain: 1. analisa perbuatan melawan hukum; 2. analisa nilai kerugian negara; dan 3. pihak yang bertanggung jawab. b. Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga. c. Dokumen-dokumen berkaitan dengan tugas-tugas Bendahara (atas TGR yang dilakukan oleh Bendahara), yaitu: 1. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang dan Register Penutupan Buku Kas/Barang; 2. Surat Keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 3. Surat Keterangan Bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; dan 4. Foto kopi/rekaman Buku Kas Umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas. d. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tugas-tugas Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga, yaitu: 1. Hasil Pengawasan Inspektorat Utama tentang kerugian negara oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga; 2. Laporan kehilangan yang berakibat kerugian negara; dan 3. Laporan wanprestasi karena tidak melaksanakan ikatan wajib kerja dari Biro Sumber Daya Manusia. e. Surat Tanda Lapor dari Kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung tindak pidana; f.
Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; g. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan atau Pengadilan (dalam hal penanggung jawab meninggal dunia).
Pasal 14 (1) Berdasarkan perintah Sekretaris, Sekretariat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas Laporan Kerugian Negara yang disampaikan Pimpinan Satuan Kerja. (2) Sekretariat menyusun Laporan Hasil Verifikasi kelengkapan berkas, risalah kasus posisi kerugian negara serta evaluasi kasus untuk penyelesaian ganti kerugian negara yang selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris untuk menjadi bahan rapat TPKN. (3) Risalah kasus posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. uraian mengenai kelengkapan berkas Laporan Kerugian Negara yang disampaikan oleh Pimpinan Satuan Kerja; b. ringkasan kasus posisi kerugian negara; dan c. evaluasi singkat untuk keperluan pembahasan kasus. (4) Risalah kasus posisi yang akan digunakan sebagai bahan rapat TPKN terlebih dahulu diperiksa, dikoreksi oleh Sekretaris dan mendapat persetujuan dari Ketua/Wakil Ketua. Pasal 15 (1) Dalam hal terjadi kekurangan kelengkapan berkas atau ketidakjelasan alamat penanggung jawab, Sekretaris secara tertulis dapat meminta Pimpinan Satuan Kerja untuk melengkapi kekurangan berkas laporan kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas dimaksud. (2) Dalam hal kelengkapan berkas tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris memberitahukan secara tertulis kepada atasan Pimpinan Satuan Kerja agar memerintahkan Pimpinan Satuan Kerja melengkapi berkas penyelesaian kerugian negara. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan kelengkapan berkas oleh Atasan Pimpinan Satuan Kerja namun tidak memperoleh tanggapan, maka TPKN akan memproses laporan dan menetapkan nilai kerugian negara berdasarkan berkas yang ada. Pasal 16 Laporan hasil verifikasi kelengkapan berkas beserta dokumen pendukung yang diperlukan atas kerugian negara terhadap Bendahara disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan penelitian dan verifikasi dokumen untuk ditetapkan kerugian negaranya. BAB V PEMBAHASAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA Pasal 17 (1) Pembahasan penyelesaian ganti kerugian negara oleh TPKN ditujukan untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga.
(2) Terhadap kasus kerugian negara atas tanggung jawab Bendahara, TPKN melakukan penelitian dan menyampaikan hasil penelitiannya kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK. Pasal 18 Pembahasan penyelesaian ganti kerugian negara oleh TPKN meliputi: a. pembahasan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur kerugian negara; b. pembahasan pelaksanaan pemulihan kerugian negara baik melalui upaya damai maupun tuntutan ganti rugi; c. pembahasan keberatan dari penanggung jawab kerugian negara; d. pembahasan penyelesaian kasus-kasus kerugian negara yang cenderung macet dan tidak terselesaikan; dan e. hal-hal lain sesuai kebutuhan TPKN dalam penyelesaian ganti kerugian negara. Pasal 19 (1) Sekretariat mendistribusikan bahan pembahasan kepada Anggota paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat pembahasan dimaksud. (2) Anggota wajib memberikan catatan dan masukan atas kasus yang disampaikan dalam rapat TPKN antara lain berkaitan dengan: a. terpenuhi tidaknya unsur-unsur kerugian negara; b. metode penyelesaian ganti kerugian negara yang diusulkan; c. analisa persetujuan atau penolakan atas keberatan dari penanggung jawab kerugian negara; d. jalan keluar penyelesaian kasus kerugian negara yang macet dan tidak terselesaikan; dan e. hal-hal lain untuk keperluan penyelesaian pemulihan kerugian negara. Pasal 20 (1) Pembahasan penyelesaian kasus kerugian negara oleh TPKN dilakukan oleh Anggota menggunakan materi risalah kasus posisi yang disampaikan oleh Sekretariat. (2) Diskusi dan pengambilan keputusan terhadap kasus kerugian negara dilakukan dalam rapat TPKN. BAB VI PEMERIKSAAN KASUS KERUGIAN NEGARA Pasal 21 (1) Berdasarkan hasil pembahasan kasus kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Ketua atau Wakil Ketua dalam rapat TPKN dapat meminta Anggota untuk melakukan langkah-langkah penelitian lebih lanjut penyelesaian kerugian negara.
(2) Langkah-langkah lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. meminta keterangan penanggung jawab; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; c. melengkapi bukti-bukti; dan/atau d. hal-hal lain untuk keperluan penyelesaian ganti kerugian negara sesuai keputusan rapat TPKN. Pasal 22 (1) Penugasan lebih lanjut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dilakukan oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Ketua. (2) Segala pembiayaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran BPK. Pasal 23 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melaksanakan tugasnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari. (2) Tim yang diberikan tugas wajib menyampaikan laporan kepada Ketua paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan tugas. (3) Sekretariat menyelesaikan segala keperluan administratif berkenaan dengan penugasan dimaksud. Pasal 24 (1) Hasil penelitian kerugian negara oleh Tim dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kerugian negara, baik terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan Pihak Ketiga. (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal untuk bahan penilaian, penetapan, dan penerbitan Keputusan Sekretaris Jenderal. BAB VII KEBERATAN Pasal 25 (1) Pembahasan atas keberatan dibicarakan dalam rapat TPKN dan bersifat banding. (2) Hasil pembahasan keberatan dalam rapat TPKN yang bersifat banding tersebut dapat berupa: a. menerima keseluruhan; b. menerima sebagian; atau c. menolak.
Pasal 26 (1) Apabila TPKN menerima keberatan secara keseluruhan maka TPKN akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya meminta Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan. (2) Apabila TPKN menerima keberatan Bendahara secara sebagian atau menolak maka TPKN akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Sekretaris Jenderal untuk selanjutnya meminta Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan dan/atau Surat Pemberitahuan Penolakan. Pasal 27 (1) Legalisasi dan distribusi Surat Keputusan Pembebasan, Surat Keputusan Pembebanan dan Surat Pemberitahuan Penolakan dimintakan TPKN kepada Direktorat LABH Ditama Binbangkum. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada penanggung jawab kerugian negara, melalui satuan kerjanya dengan tembusan kepada Pimpinan Satuan Kerja, Inspektur Utama, serta atasan langsung yang bersangkutan. BAB VIII RAPAT TPKN Pasal 28 (1) TPKN mengadakan rapat pembahasan kasus kerugian negara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) bulan. (2) Rapat TPKN dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua apabila Ketua berhalangan. Pasal 29 (1) Kuorum rapat dinyatakan tercapai apabila dihadiri oleh 50%+1 anggota. (2) Dalam hal rapat TPKN mengagendakan pengambilan keputusan penyelesaian ganti kerugian negara namun tidak tercapai kuorum, rapat ditunda paling lama 5 (lima) hari kerja sejak rapat tertunda. (3) Dalam hal telah 3 (tiga) hari kerja terjadi penundaan rapat, pendapat dimintakan secara tertulis. Pasal 30 Agenda rapat TPKN meliputi: a. koordinasi dan evaluasi kinerja TPKN; b. pembahasan kasus penyelesaian ganti kerugian negara; c. banding atas keberatan penanggung jawab kerugian negara; d. laporan progress dan kinerja TPKN dalam menangani kerugian negara di lingkungan BPK; dan e. hal-hal lain sesuai perintah Pimpinan.
Pasal 31 (1) Berdasarkan arahan Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris, Sekretariat menyiapkan seluruh kelengkapan rapat, mulai dari undangan, bahan dan agenda rapat, serta kelengkapan lain berkaitan dengan administrasi rapat. (2) Undangan dan agenda rapat sekurang-kurangnya disampaikan kepada peserta rapat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan rapat. Pasal 32 (1) Sekretaris adalah notulis rapat yang berkewajiban mencatat semua pembicaraan dalam rapat TPKN. (2) Sekretariat menyiapkan dokumentasi rapat, notulen dan minutasi rapat. (3) Notulen dan minutasi rapat disampaikan kepada peserta rapat TPKN pada waktu rapat berikutnya. Pasal 33 (1) Pada dasarnya pengambilan Keputusan dalam rapat TPKN didasarkan pada musyawarah dan mufakat. (2) Apabila tidak dicapai kesepakatan dalam rapat TPKN maka dapat dilakukan voting (suara terbanyak). (3) Keputusan yang diambil oleh TPKN dalam rapat baik dengan musyawarah dan mufakat maupun voting (suara terbanyak) merupakan Keputusan Tim dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, obyektifitas, dan kepatutan. (4) Sekretaris mencatat pertimbangan dan metode pengambilan keputusan yang dilakukan TPKN dalam resume pembahasan kasus kerugian negara.
BAB IX PERSIAPAN PENYUSUNAN KONSEP SURAT KEPUTUSAN Pasal 34 Sekretaris menyiapkan konsep Surat Keputusan TPKN berkaitan dengan terjadi tidaknya kerugian negara, yaitu: a. Surat Keputusan Pembebasan dalam hal tidak terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara dan diterimanya keberatan; b. Pemberitahuan untuk menyelesaikan ganti kerugian negara kepada penanggung jawab kerugian negara disertai saran agar menyelesaikannya melalui SKTJM dalam hal terpenuhinya unsur-unsur kerugian negara; c. Surat Keputusan Pembebanan dalam hal penanggung jawab tidak menyampaikan keberatannya, ditolak keberatannya baik sebagian atau seluruhnya; d. Surat Keputusan Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR) dalam hal penanggung jawab kerugian negara yang telah menandatangani SKTJM tidak melaksanakannya baik sebagian maupun seluruhnya;
e.
Surat Keputusan Pencatatan dalam hal penanggung jawab meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya, atau melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga. Pasal 35
(1) Sekretaris menyiapkan konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berdasarkan Keputusan Rapat TPKN; (2) Penyampaian konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan risalah rapat dan analisa kasus posisi. Pasal 36 (1) Sekretariat mengusulkan konsep Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada Sekretaris untuk selanjutnya dikoreksi dan dimintakan persetujuan dari Ketua/Wakil Ketua; (2) Ketua/Wakil Ketua menyampaikan konsep Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada Sekretaris Jenderal untuk dikoreksi dan ditandatangani. Pasal 37 (1) Untuk keperluan legislasi, Sekretariat menyampaikan konsep yang telah disetujui tersebut kepada Ditama Binbangkum (dhi. Direktorat LABH) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya konsep tersebut oleh TPKN. (2) Dalam nota dinasnya, Sekretariat meminta Direktorat LABH menyelesaikan legislasi atas konsep dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya konsep yang bersangkutan. (3) Ketua/Wakil Ketua menyampaikan konsep yang telah dilegislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris untuk ditandatangani selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya dari Direktorat LABH. Pasal 38 (1) Sekretariat menatausahakan lebih lanjut Keputusan TPKN dalam waktu selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja setelah rapat TPKN dilakukan. (2) Sekretariat memberikan nomor register dan tanggal putusan untuk dimintakan tanda tangan Ketua/Wakil Ketua. Pasal 39 (1) Sesuai dengan jabatannya, TPKN dan Sekretariat wajib menjaga kerahasiaan Keputusan; (2) Dalam hal dilanggarnya rahasia jabatan berkenaan dengan Keputusan TPKN, Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretariat dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X DALUWARSA Pasal 40 (1) Daluwarsa kerugian negara dibahas dalam rapat TPKN; (2) Apabila daluwarsa kerugian negara disetujui oleh TPKN, hal-hal yang perlu dilaksanakan adalah: a. melaporkan usulan pendapat mengenai daluwarsa kerugian negara dimaksud kepada Sekretaris Jenderal; b. meneliti ulang berkas dan dokumen dimaksud untuk memastikan kembali Keputusan Daluwarsa dimaksud; dan c. melaksanakan proses penghapusan atas daluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Keputusan tentang Penghapusan Kerugian Negara karena daluwarsa berdasarkan usulan konsep dari Sekretaris melalui Ketua/Wakil Ketua. BAB XI DISTRIBUSI SURAT KEPUTUSAN TPKN Pasal 41 (1) Sekretaris menyiapkan Ketua/Wakil Ketua.
konsep
Surat
Keputusan
TPKN
untuk
ditandatangani
(2) Asli Surat Keputusan merupakan dokumen yang harus disimpan oleh Sekretariat dengan tembusannya disampaikan dan didistribusikan kepada: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Utama; c. Kepala Biro Keuangan; d. KPPN setempat atau instansi lainnya yang berwenang melaksanakan penagihannya; e. Penanggung jawab kerugian negara; dan f. Pimpinan Satuan Kerja dan Atasan Langsung. Pasal 42 (1) Sekretaris bertanggung jawab atas sistem pengarsipan dokumen berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BPK; (2) Sekretariat wajib mempergunakan sistem pengarsipan yang berlaku secara umum untuk kemudahan pencarian dokumen. (3) Kadaluwarsa pengarsipan dokumen penyelesaian ganti kerugian negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 43 (1) Dalam hal penyelesaian kasus kerugian negara tidak dapat ditindaklanjuti, Sekretaris melaporkan kepada Ketua/Wakil Ketua dan mengusulkan untuk menyerahkan pengurusan kasus kerugian negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pengurusan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat TPKN. (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyatakan pengurusan kasus kerugian negara di Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan perkembangannya kepada Ketua/Wakil Ketua untuk selanjutnya secara berkala disampaikan kepada Sekretaris Jenderal BPK. Pasal 44 (1) Ketentuan tentang penyitaan aset jaminan dan penanganan atas aset dilakukan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) Pengaturan secara teknis terhadap tindakan untuk Sita Jaminan dan penanganannya dilaksanakan dengan berkoordinasi pada unit kerja terkait sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja di BPK. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : 18 Februari 2009
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL, ttd. Dharma Bhakti NIP. 060049770 Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 1. Ketua; 2. Wakil Ketua; 3. Para Anggota; 4. Inspektur Utama; 5. Kaditama Binbangkum; 6. Para Kepala Perwakilan; 7. Kepala Direktorat LABH.
