DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang :
a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menyempurnakan formulirformulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan administrasi Pajak Penghasilan; b. bahwa sebagian formulir yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 42/PJ/2008 tidak dapat menampung ketentuan terbaru dan informasi yang diperlukan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-42/PJ/2008; 9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2006 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-102/PJ/2006; 10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Pemberian Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Pemberi Kerja yang Berusaha pada Kategori Usaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2009.
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DAN BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26.
Pasal 1 Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Pasal 2 Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini. Pasal 3 Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 Tanggal : 25 Mei 2009
SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
SPT Normal SPT Pembetulan Ke-___
Formulir ini digunakan untuk melaporkan kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26
Tahun Kalender
Formulir
20____
1721
(Bulan/Tahun)
Masa Pajak
/ 2 0
Bagian A – Informasi Identitas Wajib Pajak
1
NPWP
2
Nama WP
3
Alamat
4
Nomor Telepon
-
5
Alamat Email
Bagian B – Objek Pajak No
Golongan Penerima Penghasilan
(1)
(2)
Jumlah Penerima Penghasilan (3)
6
Pegawai Tetap
7
Penerima Pensiun Berkala
8
Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
9
Distributor MLM
10
Petugas Dinas Luar Asuransi
11
Penjaja Barang Dagangan
12
Tenaga Ahli
13
Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
14
Mantan Pegawai yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain
15
Pegawai yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun
16
Peserta Kegiatan
17
Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
18
Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
19
Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
20 21 22
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (4)
Jumlah Bagian B (Penjumlahan Angka 6 s.d. 19) PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November (Diisi hanya pada Masa Pajak Desember) STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (hanya Pokok Pajak) Kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dari: Masa Pajak
23
Jumlah Pajak Terutang (Rp) (5)
1
2
3
4
5
6
7
8
Tahun Kalender 9
10
11
12
24
Jumlah (angka 21 + angka 22 + angka 23)
25
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor (angka 20 – angka 24) 25a. Penyetoran dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah 25b. Penyetoran dengan SSP
Jika SPT Pembetulan, maka dilanjutkan ke angka 26 dan 27
26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan (merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan)
27
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor karena pembetulan (angka 25 – angka 26)
28
Kelebihan setor pada angka 25 atau angka 27 akan dikompensasikan ke Masa Pajak
Tahun
Catatan: Khusus Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 Tanggal : 25 Mei 2009
Bagian C – Objek Pajak – Final Golongan Penerima Penghasilan
No
(1)
29 30 31
(2) Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan Pembayaran Lain Sejenis yang Dibayarkan Sekaligus Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI dan Pensiunan yang Menerima Honorarium dan Imbalan Lain yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara/Daerah
Jumlah Penerima Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Jumlah Pajak Terutang (Rp)
(3)
(4)
(5)
Jumlah Bagian C (Penjumlahan Angka 29 s.d 30)
Bagian D – Lampiran a) Surat Setoran Pajak ____ lembar
b) Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 DTP
c) Surat Kuasa Khusus/Surat Keterangan Kematian
d) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Tidak Final
e) Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Final
f) Formulir 1721 – I (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
g) Formulir 1721 – II (Disampaikan hanya pada Masa Pajak terjadi perubahan Pegawai Tetap)
h) Daftar Biaya untuk Wajib Pajak yang Tidak Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan (Disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember)
i)
Bagian E – Pernyataan dan Tanda Tangan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. PEMOTONG PAJAK (PIMPINAN)
Kuasa Wajib Pajak
Diisi oleh Petugas SPT Masa Diterima: Langsung dari WP
Nama
Melalui Pos NPWP Tanda Tangan
-
Tanggal (dd/mm/yyyy)
Tanggal (dd/mm/yyyy)
____/____/_____
___/___/_____
Tanda Tangan
TARIF PPh PASAL 21 MENGGUNAKAN TARIF PASAL 17 UU PPh Dalam ketentuan baru ini, tarif pemotongan PPh Pasal 21 adalah dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas penghasilan yang diterima oleh: 1. Pegawai tetap. 2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. 3. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan. 4. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang tidak dibayarkan secara bulanan. 5. Bukan pegawai yang menerima pembayaran yang bersifat tidak berkesinambungan. 6. Peserta kegiatan setiap kali menerima pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah. 7. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang berkesinambungan. 8. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap yang menerima atau memperoleh honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. 9. Mantan pegawai yang menerima atau memperoleh jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur. 10. Peserta program pensiun yang berstatus sebagai pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun. (Pasal 13, 14, 15 dan 16 PMK 252/PMK.03/2008) PTKP BAGI PENERIMA PENGHASILAN BUKAN PEGAWAI PTKP Bagi orang pribadi bukan Pegawai seperti petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai, distributor MLM atau direct selling, penjaja barang dagangan yang tidak berstatus pegawai atau penerima penghasilan lainnya yang menerima penghasilan dari pemotong PPh Pasal 21 secara berkesinambungan. Syarat bagi penerima penghasilan bukan pegawai untuk mendapatkan pengurangan PTKP yaitu orang pribadi bukan pegawai penerima penghasilan tersebut harus memiliki NPWP (untuk wanita kawin, maka suaminya harus memiliki NPWP) dan memberikan fotokopi kartu NPWP miliknya (atau milik suaminya, bagi wanita kawin) kepada pemotong PPh Pasal 21. (Pasal 12 PMK 252/PMK.03/2008). BIAYA JABATAN Biaya Jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan. Biaya Pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp 200.000,00 sebulan. (Pasal 1 PMK 250/PMK.03/2008) BATAS UPAH HARIAN YANG TIDAK DIPOTONG PPh PASAL 21 Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian, mingguan dan pegawai tidak tetap lainnya sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 sehari tidak dipotong PPh Pasal 21. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penghasilan bruto ini telah melebihi Rp 1.320.000,00 (jika upah harian tersebut diakumulasikan selama sebulan) atau jika penghasilan upah harian ini dibayarkan secara bulanan. (Pasal 1 dan Pasal 2 PMK 254/PMK.03/2008). PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG TIDAK MEMILIKI NPWP Atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dan bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan dalam PPh Pasal 21, sehingga jumlah PPh yang dipotong tarifnya menjadi 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong. Pemotongan tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. (Pasal 20 PMK 252/PMK.03/2008).
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA
1721 - T MASA PAJAK (Bulan/Tahun)
/
2
0
Status Karyawan No
NPWP*
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
(TK, K, K/I, PH, HB)
Jumlah Tanggungan
(4)
(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. * Untuk Pegawai yang tidak memiliki NPWP, maka kolom NPWP dikosongkan. Halaman ke
dari
halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
A.
1721 - I
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA
Tahun Kalender 2
0
DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PPh Pasal 21 Penghasilan Bruto dan/atau Pasal 26 No NPWP Nama Wajib Pajak (Rupiah) Terutang (Rupiah) (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. A1.
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya Melebihi PTKP (jumlah nomor 1 s.d. 20)
B.
Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP
C.
…….
orang
Jumlah (A1 + B) Halaman ke
dari
halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
1721 - II
Departemen Keuangan RI
DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP
Direktorat Jenderal Pajak
MASA PAJAK (Bulan/Tahun)
/ 2 0
A. Pegawai Tetap yang Keluar
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
Penghasilan Bruto (Rupiah)
(1)
(2)
(3)
(4)
PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Terutang (Rupiah) (5)
1. 2. 3. 4. 5.
B. Pegawai Tetap yang Masuk
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Status Karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)
Jumlah Tanggungan
(4)
1. 2. 3. 4. 5.
C. Pegawai yang Baru Memiliki NPWP
No
NPWP
Tanggal Terdaftar
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
(4)
1. 2. 3. 4. 5.
Halaman ke
dari
halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
(5)
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR URUT
:
NPWP PEMOTONG PAJAK
:
NAMA PEMOTONG PAJAK
:
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT/JHT
:
TAHUN KALENDER
FORMULIR
1721 - A1
1. 2.
Lembar 1 untuk Pegawai Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0
: STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
JABATAN
:
KAWIN K/
TIDAK KAWIN TK/
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
HB/ MASA PEROLEHAN PENGHASILAN:
S.D
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
•
•
KARYAWAN ASING
RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO : 1. GAJI / PENSIUN ATAU THT / JHT
1
2. TUNJANGAN PPh
2
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA
3
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA
4
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA
5
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN 6. PEMOTONGAN PPh PASAL 21
6
7. JUMLAH (1 s.d. 6)
7
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR
8
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)
9
PENGURANGAN : 10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7
10
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8
11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/ JHT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)
14
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA
15
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
16
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
17
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)
18
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN
19
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA
20
21. PPh PASAL 21 TERUTANG
21
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
22
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung
22a
Pemerintah 22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP
22b
23. JUMLAH PPh PASAL 21 : a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22) 23
b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21) 24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI
BULAN
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21
BULAN
TAHUN 24
TAHUN
B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN PEMOTONG PAJAK
KUASA
(tempat)
TGL
BLN
THN
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN
NAMA LENGKAP
NPWP
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NOMOR URUT
:
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
:
NPWP BENDAHARA
:
NAMA BENDAHARA
:
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN
:
NIP / NRP
:
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN
:
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
:
TAHUN KALENDER
FORMULIR
1721 - A2
1. Lembar 1 untuk Pegawai 2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
2 0
: PANGKAT / GOLONGAN
:
JABATAN
:
STATUS DAN JENIS KELAMIN
:
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
:
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
:
KAWIN
TIDAK KAWIN
K/
TK/
PEREMPUAN
LAKI-LAKI HB/
S.D
RIN RUPIAH
A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : •
PENGHASILAN BRUTO : 1.
GAJI POKOK / PENSIUN
1
2.
TUNJANGAN ISTERI
2
3.
TUNJANGAN ANAK
3
4.
JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 )
4
5.
TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5
6.
TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
6
7.
TUNJANGAN BERAS
7
8.
TUNJANGAN KHUSUS
8
9.
TUNJANGAN LAIN-LAIN
9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9)
10
• PENGURANGAN
•
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN
11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT
12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)
13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 : 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
16
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
17
18. PPh PASAL 21 TERUTANG
18
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
19
20. JUMLAH PPh PASAL 21 : a.
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
b.
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
20
B.
• PEGAWAI TERSEBUT
:
DIPINDAHKAN
PINDAHAN
BARU
PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA (Tempat)
TGL
BLN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA NAMA
:
NIP/NRP
: JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
THN
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (TIDAK FINAL)
Masa Pajak (Bulan/Tahun)
/ 2 0
Bukti Pemotongan No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
(6)
(7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Jumlah Halaman ke
dari
halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Departemen Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (FINAL) Bukti Pemotongan
No
NPWP
Nama Wajib Pajak
(1)
(2)
(3)
Nomor
Tanggal
(4)
(5)
Masa Pajak (Bulan/Tahun)
/ 2 0 Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26
PPh Pasal 21dan/atau Pasal 26 yang Dipotong
(6)
(7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Jumlah Halaman ke
dari
halaman
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2009 Tanggal: 25 Mei 2009
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 NOMOR : ……………………………………… (2)
NPWP
:
Nama Wajib Pajak
:
Alamat
:
-
-
-
-
-
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)
Tarif lebih tinggi 20% (Tidak BerNPWP)
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
(3)
Tarif
PPh yang Terutang (Rp)
(5)
(6)
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2.
Imbalan Distributor MLM
3.
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
4.
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
6.
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
7.
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain kepada Mantan Pegawai
8.
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
9.
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
10. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang bersifat berkesinambungan 11. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan 12. Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri Jumlah Terbilang :
…………………………………………………………………………………………………………………
*) Lihat petunjuk pengisian
…………………., ……………………. 20 ……. (4)
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
Pemotong Pajak (5) NPWP : Nama
-
-
-
-
:
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
Tanda tangan, nama dan cap
F.1.1.33.01
......................................................... (6)
-
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (F.1.1.33.01)
Petunjuk Umum: Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: - Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir Bukti Pemtongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan. - Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram. - Kertas tidak boleh dilipat atau kusut. - Kolom Identitas: Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotakkotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan. Contoh: Nama BUDI JAYA MULYA ATMAJA - Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal. Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang di potong PPh Pasal 21 Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Petunjuk Khusus: Sesuai ketentuan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan Dalam Negeri yang membayarkan obyek Pajak Penghasilan 21 kepada Orang Pribadi Dalam Negeri, berkewajiban memotong PPh Pasal 21. Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini (F.1.1.33.01) dalam rangkap 3 (tiga) yaitu: Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak (Penerima Penghasilan) Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dengan PPh yang Terutang pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Lembar ke 2 : Untuk Pemotong Pajak Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 21 UU Pajak Penghasilan yang berlaku (diarsipkan sesuai dengan nomor urut). Kolom 1 : Kolom 2 : Kolom 3 :
Nomor, cukup jelas. Jenis Penghasilan, cukup jelas. Jumlah Penghasilan Bruto Diisi dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan. Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21 ayat (4) Undang-
Kolom 4 :
Kolom 5 :
Kolom 6 :
Undang Pajak Penghasilan. Tarif Lebih Tinggi 20 % (Tidak Ber-NPWP) Jika pemotongan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, isilah kotak dengan tanda X, namun jika pemotongan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP maka kosongkan kotak. Tarif Diisi dengan besarnya tarif yang berlaku. Jika dikenakan pemotongan 20% lebih tinggi, maka isilah kolom tarif dengan 120% x besarnya tarif yang berlaku. PPh yang Terutang Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, yaitu Kolom 3 x Kolom 5.
Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) NOMOR : ……………………………………… (2)
NPWP
:
Nama Wajib Pajak
:
Alamat
:
-
-
-
-
-
(3)
No.
Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
Tarif
PPh yang dipotong
(1) 1.
(2)
(3)
(4)
(5)
2.
Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus. Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan. JUMLAH
Terbilang : ………………………………………………………………………………………………………………… *) Lihat petunjuk pengisian
…………………., ……………………. 20 ……. (4) Pemotong Pajak (5) NPWP
:
Nama
:
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. 2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.
F.1.1.33.02
-
-
-
-
-
Tanda tangan, nama dan cap
......................................................... (6)
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL) (F.1.1.33.02)
Petunjuk Umum: Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner , oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: - Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir Bukti Pemtongan ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan. - Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram. - Kertas tidak boleh dilipat atau kusut. - Kolom Identitas: Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas Contoh: Nama BUDI JAYA MULYA ATMAJA - Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal. Contoh: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang di potong PPh Pasal 21 (Final) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.
Petunjuk Khusus: Saat memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) yaitu: Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. PPh Pasal 21 final tidak dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada SPT Tahunan PPh. Lembar ke 2 : Untuk Pemotong Pajak Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya (arsip sesuai nomor urut). Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3
: : :
Kolom 4
:
Kolom 5
:
Nomor, cukup jelas Jenis Penghasilan, cukup jelas Jumlah Penghasilan Bruto Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan oleh Pemotong Pajak. Tarif (sesuai jenis penghasilan) Diisi sesuai dengan tarif berdasarkan “Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi” yang berlaku. PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong yaitu Kolom 3 x Kolom 5.
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2009 Tanggal : 25 Mei 2009
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. 2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditandatangani oleh Wajib Pajak/Pengurus/Direksi atau Kuasa Wajib Pajak. SPT yang ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus. 3. SPT Masa PPh Pasal 21 dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 dan Keputusan Direktur Jendera2l Pajak Nomor KEP-214/PJ./2001. 4. PPh Pasal 21 dibayarkan/disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. 5. Pembayaran/penyetoran PPh yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 6. SPT Masa PPh Pasal 21 yang disampaikan setelah jangka waktu yang ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
PETUNJUK UMUM SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:
Jika Wajib Pajak membuat sendiri formulir SPT ini, jangan lupa untuk membuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat di-scan.
Kertas berukuran F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram.
Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
Kolom Identitas: Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan komputer atau tulis tangan, semua isian identitas harus ditulis di dalam kotak-kotak yang disediakan. Bagi Wajib Pajak yang mengisi menggunakan mesin ketik, NPWP harus ditulis di dalam kotak-kotak sedangkan nama dan alamat Wajib Pajak dapat ditulis dengan mengabaikan kotak-kotak namun tidak boleh melewati batas kotak paling kanan. Contoh : Nama
Kolom-kolom nilai rupiah atau US dollar harus diisi tanpa nilai desimal. Contoh
: dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00) dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,50)
PETUNJUK KHUSUS 1721 SPT MASA PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
I.
BAGIAN INDUK
Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Normal” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Pembetulan Ke__” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.
Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: “SPT Pembetulan Ke- ___ ” diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan. Contoh : Pembetulan ke-satu atas SPT PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak Januari 2009, maka diisi sebagai berikut : X SPT Pembetulan Ke- 1
Tahun Kalender Diisi dengan Tahun Kalender yang bersangkutan.
Masa Pajak Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Untuk SPT Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.
II. BAGIAN A 1. Angka 1 : NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP. 2. Angka 2 : Nama WP Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu NPWP. 3. Angka 3 : Alamat Bagian ini diisi dengan alamat Pemotong Pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru. 4. Angka 4 : Nomor Telepon Cukup jelas. 5. Angka 5 : Alamat Email Diisi dengan alamat email (jika Pemotong Pajak memiliki alamat email). III. BAGIAN B 1. Angka 6 – angka 19 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan. Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan. Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong. Catatan : Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan. 2. Angka 20 Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19. 3. Angka 21 Diisi PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November. Angka 21 ini diisi hanya pada Masa Pajak Desember. 4. Angka 22 Diisi dengan jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. 5. Angka 23 Berilah tanda X dalam kotak “Masa Pajak” dan isi kotak “Tahun Kalender” sesuai dengan saat terjadinya kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Kelebihan setor sebagaimana dimaksud pada Angka 23 di antaranya meliputi: kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (lihat: PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 20 Ayat 4). Penghitungan kembali atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tersebut dilakukan setelah Pemotong Pajak
6. 7. 8.
9. 10.
11. 12.
melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 untuk menunjukkan adanya kelebihan pemotongan PPh Pasal 21. Angka 24 Diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 + angka 22 + angka 23. Angka 25 Diisi dengan hasil pengurangan angka 20 dengan angka 24. Angka 25a Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Angka 25b Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP. Angka 26 Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan, yang merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan. Angka 27 Diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26. Angka 28 Apabila ternyata Angka 25 atau angka 27 menunjukkan lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh Pemotong Pajak dengan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali.
IV. BAGIAN C Angka 29 – angka 31
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan. Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan. Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.
V. BAGIAN D Berilah tanda X dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan. VI. BAGIAN E Kolom Pernyataan Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pimpinan (yang tercantum namanya didalam “NAMA PIMPINAN”) atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.
Kolom Diisi oleh Petugas Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.
1721 - I DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 UNTUK PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN BERKALA Formulir 1721 – I wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember. Pemotong Pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21dan/atau Pasal26, namun wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya. I.
Bagian A Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5
: : : : :
diisi nomor urut diisi NPWP diisi nama Wajib Pajak diisi jumlah penghasilan bruto diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang
II. Bagian A1 Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (dari nomor 1 s.d. 20) Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (dari nomor 1 s.d. 20)
III. Bagian B (........ orang) : diisi dengan jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto IV. Bagian C Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto (A1 dan B) Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (A1 dan B)
1721 - II DAFTAR PERUBAHAN PEGAWAI TETAP
Formulir 1721 – II wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP. A. Pegawai Tetap yang keluar Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi NPWP Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak Kolom 4 : diisi jumlah penghasilan bruto Kolom 5 : diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang B. Pegawai Tetap yang masuk Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi NPWP Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB) TK : Tidak Kawin K : Kawin K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluaga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang. C. Pegawai yang baru memiliki NPWP Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi NPWP Kolom 3 : diisi tanggal terdaftar Kolom 4 : diisi nama Wajib Pajak
1721 - T DAFTAR PEGAWAI TETAP/PENERIMA PENSIUN BERKALA
Formulir 1721 – T wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009. Kolom 1 : diisi nomor urut Kolom 2 : diisi NPWP Kolom 3 : diisi nama Wajib Pajak Kolom 4 : diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB) TK : Tidak Kawin K : Kawin K/I : Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan PH : Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan HB : Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah Kolom 5 : diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluaga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.
