2009 TENTANG

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/M-IND/PER/10/2009 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah sesuai Pasal 3 ayat (1) butir a Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 – 2014; b. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian menetapkan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 139/M-IND/PER/10/2009

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007; 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

2


Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SULAWESI TENGAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat sasaran, strategi dan rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 5 (lima) tahun. 2. Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah adalah : a. Industri Pengolahan Kakao menjadi coklat bubuk, pasta, liquor, kue, Industri makanan dari coklat dan kembang gula. b. Industri Pengolahan Rumput Laut menjadi karagenan dan produk makanan olahan lainnya. c. Industri Pengolahan Ikan menjadi ikan kering, ikan asap, ikan beku, ikan kaleng, tepung ikan dan produk makanan olahan lainnya. 3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya. 4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

3


Pasal 2 (1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan: a. Pedoman operasional Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri unggulan provinsi; b. Pedoman pengembangan industri unggulan provinsi bagi Pelaku industri pengolahan kakao, rumput laut dan ikan baik pengusaha maupun institusi lainnya; c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan industri unggulan provinsi guna mendorong partisipasi masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Pasal 3 (1) Rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). (2) Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan. (3) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) agar dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Provinsi dalam periode 2010 – 2014. Pasal 4 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

4


Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd

FAHMI IDRIS

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; 2. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 4. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah; 5. Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

5

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SULAWESI TENGAH I.

PENDAHULUAN Provinsi Sulawesi Tengah menentukan produk pengolahan

kakao,

rumput laut dan ikan sebagai industri unggulannya didasarkan atas pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah seperti

sumbangan

nilai

produk-produk

tersebut

terhadap

PDRB,

penyerapan tenaga kerja, investasi dan potensi pengembangan lima tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di provinsi lain. Lingkup pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Tengah, mencakup pengembangan 3 (tiga) industri unggulan, yaitu : a. Industri pengolahan Kakao menjadi coklat bubuk, pasta, liquor, kue, Industri makanan dari coklat dan kembang gula; b. Industri pengolahan Rumput Laut menjadi karagenan dan produk makanan olahan lainnya; c. Industri pengolahan Ikan menjadi ikan kering, ikan asap, ikan beku, ikan kaleng, tepung ikan dan produk makanan olahan lainnya. Dalam rangka mengembangkan industri unggulan tersebut, disusun Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tahun 2010-2014, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi pengembangan serta rencana aksinya.

II.

SASARAN PENGEMBANGAN 2.1. Industri Pengolahan Kakao Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014) a. Terjalinnya kerjasama antar wilayah penghasil kakao di Sulawesi, b. Berdirinya unit-unit percontohan fermentasi dan pengolahan kakao di sentra-sentra produksi kakao,

1

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009 c. Meningkatnya

mutu

biji

kakao

dari

unfermented

menjadi

fermented, d. Ekspor kakao dalam bentuk cacao fermented, e. Terjalinnya kemitraan antara petani dengan industri pengolahan kakao, f. Tumbuhnya industri pengolahan kakao. Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025) a. Meningkatnya kerja sama pengembangan industri kakao antar wilayah di Sulawesi, b. Berkembangnya IKM pengolahan Kakao, c. Meningkatnya ekspor kakao dalam bentuk cacao fermented dan olahan.

2.2. Industri Pengolahan Rumput Laut Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014) a. Terjalinnya kerjasama antar wilayah penghasil rumput laut di Sulawesi, b. Meningkatnya kualitas rumput laut yang dihasilkan petani, c. Berdirinya unit-unit percontohan pengolahan SRC di sentra penghasil rumput laut, d. Terjalinnya kemitraan antara petani dengan industri pengolahan rumput laut, e. Tumbuhnya industri pengolahan yang berbasis rumput laut, f. Tumbuhnya ekspor rumput laut olahan ke berbagai negara. Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025) a. Meningkatnya kerja sama antar wilayah penghasil rumput laut di Sulawesi, b. Berkembangnya IKM pengolahan Rumput Laut,

2

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009 c. Meningkatnya ekspor rumput laut olahan ke berbagai negara. 2.3. Industri Pengolahan Ikan Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014) a. Terjalinnya kerja kerjasama antar wilayah penghasil ikan di Sulawesi terutama pengembangan KawasanTeluk Tomini, b. Berkembangnya industri pengolahan ikan (kerupuk, abon, pakan ikan, ikan asin dsb), c. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja, d. Meningkatnya daya saing produk ikan olahan, e. Berkembangnya pangsa pasar produk pengolahan ikan, f. Meningkatnya ekspor ikan olahan. Sasaran Jangka Panjang 2015-2025 a. Meningkatnya kerja sama antar wilayah penghasil ikan seSulawesi dalam rangka pengembangan Kawasan Teluk Tomini, b. Berkembangnya IKM pengolahan ikan, c. Meningkatnya ekspor ikan olahan ke berbagai negara.

III.

STRATEGI PENGEMBANGAN 3.1. Industri Pengolahan Kakao Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta berbagai faktor ketidakpastian yang akan dihadapi di masa datang dan ketergantungan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian misi pembangunan industri, maka ditempuh strategi pembangunan industri pengolahan kakao sebagai berikut : a. Peningkatan produktivitas biji kakao b. Peningkatan mutu biji kakao (termasuk fermentasi) c. Peningkatan kualitas SDM d. Penguatan kelembagaan

3

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009 e. Mendorong investasi industri pengolahan kakao f. Peningkatan pasokan bahan baku ke pasar Dalam Negeri g. Peningkatan sarana dan prasarana h. Membangun kemitraan antara petani dengan industri pengolahan kakao i. Peningkatan kerjasama dengan litbang dan perguruan tinggi

3.2. Industri Pengolahan Rumput Laut Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta berbagai faktor ketidakpastian yang akan dihadapi di masa datang dan ketergantungan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian misi pembangunan industri, maka ditempuh strategi pembangunan industri pengolahan rumput laut sebagai berikut: a. Peningkatan produktifitas rumput laut b. Peningkatan kualitas SDM c. Penguatan kelembagaan d. Mendorong investasi industri pengolahan Rumput Laut e. Peningkatan pasokan bahan baku ke pasar Dalam Negeri f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana g. Membangun kemitraan antara petani dengan industri pengolahan rumput laut h. Peningkatan kerjasama dengan litbang dan perguruan tinggi i. Peningkatan teknologi proses dan keragaman produk rumput laut olahan.

4


3.3. Industri Pengolahan Ikan Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta berbagai faktor ketidakpastian yang akan dihadapi di masa datang dan ketergantungan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian misi pembangunan industri, maka ditempuh strategi pembangunan industri pengolahan ikan sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas SDM b. Penguatan kelembagaan c. Mendorong investasi industri pengolahan ikan d. Membangun kemitraan antara nelayan dengan industri pengolahan ikan e. Peningkatan sarana dan prasarana f. Peningkatan kerjasama dengan litbang dan perguruan tinggi g. Peningkatan teknologi proses dan keragaman produk ikan olahan.

5


NO

PEMANGKU KEPENTINGAN

RENCANA AKSI PUSAT

4

Kebijakan pajak ekspor kakao unfermented

• Depdag • Depperin • Deptan

DAERAH

SWASTA

• Dinas Koperindag

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

•

•

•

•

•

Lembaga penelitian / Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

• ASKINDO • MAI

• Dinas Pertanian/ Perkebunan • BAPPEDA

5.

Kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk pengembangan industri kakao a. Konsultasi ke lembaga penelitian

• Depperin • BPPT • Kement Kop dan UMKM

• Dinas Koperindag • BAPPEDA

• ASKINDO • MAI

• Balitbangda

b. Pertemuan/rapat dalam rangka kerjasama c. Tindak lanjut kerjasama 6.

Pengembangan teknologi industri pengolahan kakao

• Depperin • LIPI • Kement Kop dan UMKM


• ASKINDO • Industri Permesinan

• Balitbangda

7

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

7.

Pilot project Ind. Kakao (termasuk Packaging House)

• Depperin

DAERAH

SWASTA


• ASKINDO • Ind. Permesinan

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

• Desainer Grafis 8.

Pendirian Unit Fermentasi di Sentra

• Depperin


• ASKINDO • MAI

Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

9.

Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Kakao

• Depperin • Kement Kop dan KUKM • LIPI


• Industri Permesinan

• Perguruan • Tinggi • Balai Industri • Balai Kakao Jember

•

•

•

•

10.

Peningkatan akses pasar a. Pembentukan kelembagaan sentra kakao b. Misi dagang c. Kerjasama pemasaran antar wilayah produsen d. MoU (petani dg pengusaha,

• Depperin • Kement Kop dan KUKM • Depdag • Deptan

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Disbun

• ASKINDO • MAI • Ind. Pengolahan Kakao

• Perguruan Tinggi • Telkom

•

•

•

•

•

8

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

fasilitasi Pemda) e. Pembuatan websites kakao 11

12

Peningkatan kualitas SDM a. Partisipasi Pelatihan Kakao bagi Aparat b. Diklat pemasaran c. Pelatihan Kewirausahaan d. Pelatihan Aneka Produk dari kakao e. Magang kakao f. Diklat Pengemasan

• Depperin

Bantuan Tenaga Ahli a. Konsultasi b. Unit Pendampingan Langsung di Sentra

• Depperin

• Depdag

Dinas Koperindag

• ASKINDO • MAI

• Perguruan Tinggi • Lembaga Diklat • Balai Besar Perkebunan

• Kement Kop dan UMKM

Dinas Koperindag

• ASKINDO • MAI

• Perguruan Tinggi • Balai Ind • Balai Besar Perkebunan

• LIPI

9

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

13

14

15

16

Promosi investasi a. Pameran Dalam Negeri b. Pameran Luar Negeri c. Brosur, leaflet, katalog dan internet

• Depperin

Unit Pendampingan Langsung (UPL)

• Depperin

Fasilitasi pendirian kelembagaan kakao

• Depperin

Menyusun Perda mengenai kakao

• Depdagri

• Dep. Perdag • Deplu • Kement Kop dan UMKM

• Kement Kop dan UKM

DAERAH

SWASTA


• ASKINDO

• BAPPEDA • Badan Promosi Daerah

• MAI

Dinas Koperindag

• ASKINDO

• Dinas Koperindag • Dinas Perkebunan

• ASKINDO


• ASKINDO

• Dekranasda

• MAI

• MAI

• MAI

• DPRD • Biro Hukum

10

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

• Dinas Koperindag • Bappeda • Badan Pertanahan • Biro Perlum

2010

2011

2012

2013

•

•

•

•

•

17

Penyediaan tanah dan bangunan utk pilot project ind. Pengolahan Kakao

18

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana a. Energi Listrik b. Fasilitasi Gudang c. Prasarana jalan ke sentra produksi d. Sarana lainnya

• Depperin • Dep. Perdag • Dep. PU • Dep. ESDM • Dep. Perhub • Kement Kop dan UKM • Kement PDT

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Din. Kimpraswil • Din. Pertamb. • Din. Perhub

• ASKINDO • MAI

• Perguruan • Tinggi • PT Telkom • PT Posindo • PLN

•

•

•

•

19

Peningkatan peran litbang dan akademisi

• Depperin • Kement Kop dan UKM


• ASKINDO • MAI

Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

11

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

20

Perkuatan permodalan

• Kement Kop dan UKM • Dep. Keuangan • Lemb Keuangan Bank

• Dinas Koperindag • Lemb Keuangan Bank

• ASKINDO • MAI • Lembaga Keuangan non bank

21

Menyusun Konsep Kawasan Industri Khusus Kakao di Sulawesi Tengah

• Menko Perekon • Dep. Keuangan • Depperin • Dep. Perdag • Dep. PU • Dep. ESDM • Dep. Perhub • Kement Kop dan UKM • Kement

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Din. Kimpraswil • Din. Pertamb. • Din. Perhub • Bapedalda • Perbankan

• Asosiasi Kawasan • ASKINDO • MAI

a. Penyusunan rencana detail kawasan b. Penyusunan Analisa dampak sosek thdp pengembangan kawasan c. Penyusunan konsep rencana pemasaran d. Pendirian badan promosi investasi

12

TAHUN LAIN-LAIN

Perguruan Tinggi

2010

2011

2012

2013

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT e. Penyusunan konsep kelembagaan kawasan industri

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

Monitoring dan Evaluasi

2011

2012

2013

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PDT • Perbankan

f. Promosi Investasi 22

2010

• Depperin • Deptan

• Dinas Koperindag • Din Perkebunan • BAPPEDA

• ASKINDO • MAI

13

Perguruan Tinggi

2014


4.2. Industri Pengolahan Rumput Laut NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

1.

Peningkatan Produktivitas Rumput Laut

• Dep. KP • Kement Kop dan UMKM • LIPI

• Dinas Perikanan dan Kelautan

Assosiasi Pengusaha Rumput Laut

2.

Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Penghasil Rumput Laut

• Depperin • Dep. KP

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Dinas Perik dan Kelautan


3.

Kajian strategi pengembangan rumput laut a. Kajian Strategi b. Workshop hasil kajian

• Depperin • BPPI • Dep. KP

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Din Perik dan Kelautan


14

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

•

•

•

•

•

• Perguruan • Tinggi • Lembaga Penelitian

•

•

•

•

Perguruan Tinggi

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

•

•

•

•

•

4.

Kebijakan pajak ekspor rumput laut

• Depdag • Depperin • Dep. KP

• Dinas Koperindag • Dinas Perik dan Kelautan • BAPPEDA


5.

Kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi

• Depperin • Dep. KP • Kement Kop dan UMKM

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Dinas Perik. dan Kelautan • Balitbangda



•

•

•

•

•

6.

Pengembangan teknologi industri pengolahan rumput laut

• Depperin • LIPI • Kement Kop dan UMKM • Dep. KP • Balai Besar Ind.

• Dinas Koperindag • Dinas Perik dan Kelautan • BAPPEDA • Balitbangda


Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

15

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

7.

Pilot project Ind. Pengolahan Rumput Laut


• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan • BAPPEDA


Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

8.

Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Rumput Laut

• Depperin • Dep. KP • Kement Kop dan KUKM • LIPI

• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan

Ind. Permesinan

• Perguruan • Tinggi • Balai Industri

•

•

•

•

9.

Pendirian Unit Pengolahan Rumput Laut di Sentra




• Perguruan • Tinggi

•

•

•

•

16

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

10.

Peningkatan akses pasar a. Pembentukan kelembagaan sentra rumput laut b. Misi dagang c. Kerjasama pemasaran antar wilay produsen d. MoU (petani dg pengusaha, fasilitasi Pemda)

• Depperin • Kement Kop dan KUKM • Depdag • Dep. KP

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Dinas Perik. dan Kelauatan

• Assosiasi Pengusaha Rumput Laut • Ind. Rumput Laut

• Perguruan • Tinggi • Telkom

•

•

•

•

11

Peningkatan kualitas SDM a. Partisipasi Pelatihan Kakao bagi Aparat b. Diklat pemasaran c. Pelatihan Kewiraus. d. Pelatihan Aneka Produk dari rumput laut e. Magang pengolahan rumput laut f. Diklat Pengemasan

• • • •



• Perguruan • Tinggi • Lembaga Diklat • Balai Besar Perikanan

•

•

•

•

Depperin Dep. KP Depdag PPEI

17

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

12

Bantuan Tenaga Ahli a. Konsultasi b. Unit Pendampingan Langsung di Sentra c. Rapat Evaluasi

• Depperin • Dep. KP • Kement Kop dan UKM



• Perguruan • Tinggi • Balai Ind • Balai Besar Perikanan

•

•

•

•

13

Promosi investasi a. Pameran Dalam Negeri b. Pameran Luar Negeri c. Brosur, leafet, katalog dan internet

• • • • •

Depperin Dep. KP Depdag Deplu Kement Kop dan KUKM

• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan • Bappeda • Badan Promosi Daerah



•

•

•

•





•

•

•

•

14


18

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

15

Fasilitasi pendirian kelembagaan pengusaha rumput laut

• Depperin • Dep. KP • Kement Kop dan UKM




•

•

•

•

16

Perda Rumput Laut

• Depdagri

• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan • DPRD • Biro Hukum



•

•

•

•

17

Penyediaan tanah dan bangunan untuk pilot project ind. Pengolahan Kakao

• Dinas Koperindag • Bappeda • Badan Pertanahan • Biro Perlum • Dinas Perik. dan Kelautan



•

•

•

•

19

2014


NO 18


RENCANA AKSI Peningkatan kualitas sarana dan prasarana a. Energi Listrik b. Fasilitasi Gudang c. Prasarana jalan ke sentra produksi d. Sarana lainnya

PUSAT

DAERAH

SWASTA

• • • • •

Depperin Dep. KP Depdag Dep. PU Dep. ESDM • Dep. Perhub • Kement Kop dan UMKM • Kement PDT

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Dinas Perik. dan Kelautan • Din. Kimpraswil • Din. Pertamb. • Din. Perhub


19


• Depperin • Kement Kop dan UMKM



20


• Depperin • Dep KP • Kement

• Dinas Koperindag • Dinas

• Assosiasi Pengusaha Rumput

20

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

• Perguruan • Tinggi • PT Telkom • PT Posindo • PLN

•

•

•

•


•

•

•

•

•

•

•

•

•

2014


NO

21.


RENCANA AKSI


PUSAT

DAERAH

SWASTA

Kop dan UMKM • Dep. Keuangan • Lemb Keu/Bank

Perik. dan Kelautan • Lemb Keuangan Bank

Laut • Lembaga Keuangan non bank



• KADIN

21

TAHUN LAIN-LAIN


2010

2011

2012

2013

•

•

•

•

2014

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 139/M-IND/PER/10/2009 4.3. Industri Pengolahan Ikan

NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

1.

Peningkatan Produktivitas Ikan Tangkap

• Dep. KP • Kement Kop dan UMKM • LIPI

• Dinas Perikanan dan Kelautan

Assosiasi Pengusaha Perikanan

2.

Fasilitasi Kerjasama Antar Wilayah Penghasil Ikan


• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Dinas Perik. dan Kelautan


3.

Kajian strategi pengembangan industri pengolahan ikan


• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Din Perik dan Kelautan


22

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

•

•

•

•

•

• Perguruan • Tinggi • Lembaga Penelitian

•

•

•

•

Perguruan Tinggi

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

4.

Kerjasama dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi


• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Dinas Perik dan Kelautan • Balitbangda



•

•

•

•

•

5.

Pengembangan teknologi industri pengolahan ikan

• Depperin • LIPI • Kement Kop dan UMKM • Dep. KP • Balai Besar Ind.

• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan • BAPPEDA • Balitbangda


Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

6.

Pilot project Ind. Pengolahan Ikan




Perguruan Tinggi

•

•

•

•

•

23

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

• BAPPEDA 7.

Bantuan Mesin/Peralatan Pengolahan Ikan

• Depperin • Dep. KP • Kement Kop dan UMKM • LIPI


Ind. Permesinan

• Perguruan • Tinggi • Balai Industri

•

•

•

•

8.

Pendirian Unit Pengolahan Ikan di Sentra





•

•

•

•

9.

Peningkatan akses pasar a. Pembentukan kelembagaan sentra usaha perikanan b. Misi dagang c. Kerjasama pemasaran antar wilayah produsen

• Depperin • Kement Kop dan UMKM • Depdag • Dep. KP

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Dinas Perik. dan Kelautan

• Assosiasi Pengusaha Perikanan • Ind. Pengolahan Ikan

• Perguruan • Tinggi • Telkom

•

•

•

•

24

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

d. MoU (petani dengan pengusaha, fasilitasi Pemda) 10.

Peningkatan kualitas SDM a. Partisipasi Pelatihan bagi Aparat b. Diklat pemasaran c. Pelatihan Kewiraus. d. Pelatihan Aneka Produk dari ikan e. Magang teknologi pengolahan ikan f. Diklat Pengemasan dan lainnya

• Depperin • Dep. KP • Depdag



• Perguruan • Tinggi • Lembaga Diklat • Balai Besar Perikanan

•

•

•

•

11.

Bantuan Tenaga Ahli a. Konsultasi b. Unit Pendampingan Langsung di Sentra c. Rapat Evaluasi




• Perguruan • Tinggi • Balai Ind • Balai Besar Perikanan

•

•

•

•

25

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

12.

Promosi investasi a. Pameran Dalam Negeri b. Pameran Luar Negeri c. Brosur, leaflet, katalog dan internet

• • • • •

Depperin Dep. KP Depdag Deplu Kement Kop dan UMKM

• Dinas Koperindag • Dinas Perik. dan Kelautan • Bappeda • Badan Promosi Daerah



•

•

•

•

13.



• Dinas Koperindag • Din Perik. dan Kelautan



•

•

•

•

14.

Fasilitasi pendirian kelembagaan pengusaha perikanan





•

•

•

•

26

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

15.

Penyediaan tanah dan bangunan untuk pilot project ind. Pengolahan Ikan

16.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana a. Energi Listrik b. Fasilitasi Gudang c. Prasarana jalan ke sentra produksi d. Sarana lainnya

• • • • •

Depperin Dep. KP Depdag Dep. PU Dep. ESDM • Dep. Perhub • Kement Kop dan UMKM • Kement

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013

• Dinas Koperindag • Bappeda • Badan Pertanahan • Biro Perlum • Dinas Perik. dan Kelautan


•

•

•

•

•

• Dinas Koperindag • BAPPEDA • Dinas Perik. dan kelautan • Din. Kimpraswil • Din. Pertamb. • Din. Perhub


• Perguruan • Tinggi • Telkom • Posindo • PLN

•

•

•

•

27

2014


NO


RENCANA AKSI PUSAT

DAERAH

SWASTA

TAHUN LAIN-LAIN

2010

2011

2012

2013


•

•

•

•

•

•

•

•

•


•

•

•

•

PDT 17.


• Depperin • Kement Kop dan UMKM



18.


• Depperin • Dep KP • Kem Kop dan UMKM • Dep. Keuangan • Lemb Keu/Bank

• Dinas Koperindag • Dis Perik dan Kel • Lemb Keuangan Bank

• Assosiasi Pengusaha Perikanan • Lembaga Keuangan non bank

19.





28

2014

2009 TENTANG

Recommend Documents