2009 TENTANG

MENTERII<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA'

SALINAN PERATURAN I\.1ENTERIKEUANGAN NOMOR

102 /PMK.05/2009 TENTANG

TAT A CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINT AH PUSAT MENTERI KEUANGAN, Menin1bang

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan NOlnar 171/PMK.05/2007 tcntang Sisten1 Akuntansi dan Pclaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Nilai Barang Milik Negara (BMN) pada Laparan Keuangan PClnerintah Pusat (LI
Mengingat

1. Undang-Undang NOlnor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NOlll0r 47, Talnbahan Lembara.il Negara Republik Indonesia NOlllor 4286); 2. Undang-Undang NOlnor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lenlbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tmnbahan Le111baran Negara Republik Indonesia NOlnor 4355); 3. Peraturan Pelnerintah NOlnor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pelncrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOlnor 49, Tambahan Lelnbaran Negara Republik Indonesia NOlnor 4503); 4. Peraturan Pelnerintah NOlnor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2006 NOlnor 20, Talnbahan Lenlbaran Negara Republik Indonesia NOlnor 4609); 5. Peraturan Pelnerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PelIlerintah (Lelnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 NOlTIOr25, Talnbahan Lenlbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 6. Keputusan Presiden Nomor 20jP Tahun 2005;

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-27. Peraturan' Menteri Keuangan N01110r 120/PMK.06/2007 Penatausahaan Barang Milik Negara;

tentang

8. Peraturan Menteri Keuanga~ NOlll0r 171/PMK.05/2007 tentang Sistern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pelllerintah Pusat; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHPUSAT. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Da]anl Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dirnaksud dengan: 1.

Entitas Pelaporan adalah unit peJnerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang Inenurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib Inenyalnpaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

2.

Entitas Akuntansi adalah unit pelnerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan unhlk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.

Unit Akuntansi Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAPB, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Kelnenterian Negara/Lenlbaga yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari U APPB-E1, yang penanggung jawabnya adalah Menteri/ Pimpinan Lelnbaga.

4.

Unit Akuntansi Pelnbantu Pengguna Barang Eselon 1, yang selanjuhlya disingkat UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat eselon 1 yang 111elakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung berada di bawahnya yang penanggung jawabnya adalah Pejabat Eselon 1.

5. Unit Akuntansi Pelnbantu Pengguna Barang Wilayah, yang selanjutnya disingkat UAPPB-W, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAKPB,penanggung jawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Unit Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPB-W.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-36.

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat UAKPB, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Satuan Kerjal Kuasa Pengguna Barang yang l11erniliki wewenang l11engurus danl atau lTIenggui1akan BMN.

7.

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAP A, adalah unit akuntansi instansi pada tingkat Ken1enterian Negaral Lel11baga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan 111aupun barang seluruh UAPPA-El.

8.

Unit Akuntansi Pel11bantu Pengguna Anggaran Eselon 1, yang selanjutnya disingkat UAPP A-El, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan 111aupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.

9.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah, yang selanjub1ya disingkat UAPP A-W, adalah unit akuntansi instansi yang 111elakukankegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun bara!1g seluruh UAKPA yang berada dalam wilayah kelianya.

10. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat U AKPA, adalah unit akuntansi instansi yang l11elakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 11. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 12. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta l11utasi BMN yang terjadi selal11aperiode tersebu t. 13. Neraca adalah laporan yang lTIenyajikan informasi posisi keuangan pelTIerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pad a tanggal terten tu. 14. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dalan1 beberapa sisteml sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sUl11beryang san1a. 15. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang selanjutnya disebut DJPB, adalah unit eselon 1 pada Departemen Keuangan yang men1punyai tugas n1erumuskan serta l11elaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- 416. Oirektorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut DJKN, adalah unit eselon 1 pada Departel11en Keuangan yang 111ell1punyai tugas l11erul11uskan serta 111elaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piu tang, dan lelang, dan dalall1 hal ini 111erupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat pusat pada Pengelola Barang. 17. Kantor Wilayah DJPB, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB, adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan dipi111pinolch seorang Kepala Kantor. 18. Kantor Wilayah DJKN, yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dan dalaln hal ini 111erupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat wilayah pada Pengelola Barang. 19. Kantor Pclayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN, adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJPB dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. 20. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal DJKN yang berada di ba\vah dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN, dan dala111 hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah pada Pengelola Barang. 21. Kementerian . NegarajLen1baga NegarajLell1baga Pen1erintah Negara/Lelnbaga Negara.

adalah Non

Kell1enterian Kell1enterian

22. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah. 23. Rekonsiliasi Barang Milik Negara adalah proses pencocokan laporan nilai BMN antara dua unit pemroses atau lebih terhadap

sumber data yang sa111a.

.

24. Pe111utakhiran data adalah kegiatan update data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan inforn1asi lainnya tentang BMN. 25. Arsip Data KOll1puter, yang selanjutnya disebut ADK, adalah Inedia penyin1panan digital yang berisikan data transaksi, data buku besar, dan/ atau data lainnya.


-526. Kode Lokasi adalah kode yang meliputi Kode Bagian Anggaran Kementerian NegarajLelnbaga, Kode Eselon 1, Kode Wilayah, Kode Satuan Kerja, dan KodeJenis Kewenangan. Pasal 2 (1) Oirektur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan seIaku PengeloIa Barang n1enyusun Laporan Barang Milik Negara yang merupakan pertanggungjawaban pclaksanaun pengeIolaan BMN. (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nalna Menteri Keuangan 111enyusun Laporan Keuangan Pen1erintah Pusat (LKPP) yang Inerupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. (3) LKPP sebagaiInana diInaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. (4) Nilai Aset Tetap daIam Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inerupakan nilai Aset Tetap sebagaitnana tercantum pada Laporan BMN IntrakolnptabeI berdasarkan hasil pClTIutakhiran data dan rekonsiliasi BMN. (5) Rekonsi1iasi BMN Inenghasilkan data dan nilai BMN yang disepakati berSalTIa berdasarkan data DJPB, data DJKN dan data Kementerian NegarajLembaga, baik untuk tingkat Satuan Kerja, tingkat Wilayah, tingkat Eselon 1, Inaupun tingkat Pusat. (6) Kegiatan pelnutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN dalaln rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat didahului olch kegiatan pemutakhiran data dan rekonsiliasi internal KelTIentcrian NegarajLelTIbaga antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada setiap jenjang pelaporan. (7) BMN dalam rangka kegiatan rekonsiliasi dan pelaporan berdasarkan pengklasifikasian dalam Neraca meliputi: a. Persediaan. b. Aset Tetap, Ineliputi: a) Tanah; b) Gedung dan Bangunar1; c) Perala tan dan lTIesin; d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e) Aset Tetap Lainnya; f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

BMN

MENTEAII<EUANGAN REPUBUI< INDONESIA

- 6-

c. Aset lain-lain, meliputi ; 1) Aset Tidak Berwujud; 2) Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalal11Operasional Pemerintah. BAB II REKONSILIASI ANT ARA I<EMENTERIAN NEGARA LEMBAGA DAN BEND AHARA UMUM NEGARA

Pemutakhiran

Bagian Kesatu Data dan Rekonsiliasi Tingkat Satuan Kerja Pasal 3

(1) Satuan kerja wajib melaksanakan pen1utakhiran rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL.

data

dan

(2) Pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN tingkat satuan kerja dilaksanakan sesuai wilayah kerja KPKNL. (3) Satuan kerja (UAKPB) wajib menyan1paikan data BMN berupa Laporan Barang Kuasa Pengguna yang telah direkonsiliasi dengan UAKPA beserta ADK kepada KPKNL dalam rangka pen1utakhiran data setiap semester. (4) Satuan kerja (UAKPB) l11elakukan rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL terhadap kegiatan pengelolaan BMN berupa penggunaan, pCl11anfaatan, pel11inclahtanganan dan penghapusan BMN. (5) Hasil pemutakhiran data dan rekonsiliasi data BMN antara satuan kerja (UAKPB) dan KPKNL dituangkan dalal11 Berita Acara Pemutakhiran Data dan Rekonsiliasi Data BMN Tingkat Satuan Kerja, yang sekurang-kurangnya 111el11uat: a. Data satuan ke1ia (UAKPB) berupa Kode Lokasi UAKPB; b. Data BMN berupa golongan dan kodefikasi BMN, kode dan uraian akun Neraca, serta nilai rupiah BMN; c. Penjelasan atas perbedaan yang ada, khususnya untuk transaksi non keuangan yang bersulllber dari kegiatan penggunaan, pemanfaatan, pelnindahtanganan, clan penghapusan BMN.


-7 (6) KPKNL 111enyusun Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) berdasarkan hasil pell1utakhiran data dan rekonsiliasi data BMN dengan UAKPB di wilayah kerjanya. (7) KPKNL menyalnpaikan data UAKPB yang tidak 111elakukan rekonsiI iasi kepada KPPN. Pasal4 (1) Satuan kerja (UAKP A) 111enyall1paikan Laporan BMN, Catatan atas Laporan BMN, dan Berita Acara Pemutakhiran Data clan Rekonsiliasi Data BMN Tingkat Satuan Ke1ia kepada KPPN setia p sell1ester. (2) Nilai Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Yang Tidak Digunakan Dalall1 Operasi Pemerintah yang tersaji dalal11 Neraca Tingkat Satuan Kerja (UAKP A) mell1iliki nilai yang salna dengan nilai BMN Intrakomptabel yang tersaji dalall1 Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) pada UAKPB. (3) KPPN 111encatatnilai Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lain-lain yang disampaikan oleh UAKP A ke dalal11 Sistell1 Akuntansi Ul11um sebagai nilai aset definitif, yang meliputi saldo awal dan 111U tasi talnbahj kurang BMN selama periode belialan. (4) Perbedaan nilai antara nilai realisasi belanja modal yang tercatat di KPPN dengan nilai n1utasi talnbah aset tetap dari pell1belian yang disajikan pada neraca U AKPA harus dijelaskan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. (5) Kuasa Pengguna Anggaran harus ll1elnbuat pernyataanj penjelasan atas perbedaan nilai sebagail11ana dimaksud pad a ayat (4) yang disebabkan kesalahan penganggaran clan adanya perolehan BMN dari non belanja rnodal. Pasal 5

Satuan Kerja yang tidak Inelakukan Pemutakhiran Data da'n Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.


-8Bagian Kedua Rckonsiliasi Tingkat Wilayah Pasal 6 (1) UAPPB-W wajib melaksanakan Kanwil DJKN setiap SelTIester.

rekonsiliasi data BMN dengan

(2) Rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah antara UAPPB-W dan Kanwil DJKN di1aksanakan sesuai dengan wilayah kerja Kanwil DJKN. (3) UAPPB-W wajib lTIenyampaikan data BMN berupa Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) beserta ADK kepada Kanwil DJKN setiap SelTIester. (4) Hasil rekonsiliasi data BMN antara UAPPB-W dan Kanwil DJKN dituangkan dalan1 Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN Tingkat Wilayah. (5) Kanwil DJKN lTIenyusun Laporan Barang Milik Negara - Kantor Wilayah (LBMN-KW) berdasarkan hasil rekonsiliasi data BMN dengan UAPPB-W di lingkup wilayah kerjanya. Pasal 7 (1) UAPP A-W 111enyampaikan Laporan BMN, Catatan atas Laporan BMN dan Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan Kanwil DJKN kepada Kanwil DJPB setiap sen1ester. (2) Nilai Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah yang tersaji dalam Neraca tingkat Wilayah (UAPPA-W) lTIelniliki nilai yang SalTIa dengan Nilai BMN Intrako111ptabel yang tersaji dalal11 Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) pada UAPPB-W. (3) Kanwil DJPB n1encatat nilai Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lain-lain yang disalTIpaikan oleh UAPP A-W ke dalam Sisten1 Akuntansi Un1U111 sebagai nilai aset definitif, yang In~liputi saldo awaI dan Inu tasi talTIbahj kurang BMN SelalTIaperiode berjalan.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA

- 9Bagian Ketiga Rekonsiliasi Tingkat Pusat Pasal 8 (1) UAPB wajib rnelaksanakan Pusat DJKN setiap senlester.

rekonsiliasi

BMN dengan

Kantor

(2) UAPB wajib l11enyan1paikandata BMN berupa Laporan Barang Pengguna (LBP)beserta ADK kepada Kantor Pusat DJKN setiap sell1ester. (3) Hasil rekonsiliasi data BMN antara UAPB dan Kantor Pusat DJKN dituangkan dalal11 Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN Tingka t Pusa t. (4) DJKN l11enyusun Laporan BMN berdasarkan data dengan UAPB.

hasil rekonsiliasi

Pasal 9 (1) UAP A menyampaikan BMN dan Berita Acara dengan Kantor Pusat c.q. Direktorat Akuntansi

Laporan BMN, Catatan atas Laporan Rekonsiliasi Data BMN Tingkat Pusat DJKN kepada Kantor Pusat DJPB dan Pelaporan Keuangan.

(2) Nilai Persediaan, Aset Tetap, Aset Lain-lain berupa Aset Tidak Berwujud dan Aset Yang Tidak Digunakan Dalaln Operasi Pemerintah yang tersaji dalam Neraca Tingkat Kelnenterian Negara/Lembaga (UAP A) l11el11ilikinilai yal~g sal11a dengan Nilai BMN Intrakomptabel yang tersaji dalaln Laporan Barang Pengguna (LBP) pada DAPB. (3) DJPB l11encatat nilai Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lain-lain yang disampaikan oleh UAP A ke dalam Sistel11 Akuntansi Ul11um sebagai nilai aset definitif, yang lneliputi saldo awal dan n1utasi tambah/kurang BMN selan1a periode beljalan.

MENTERII<EUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

-10 BAB III REKONSILIASI PADA BENDAHARA UMUM NEGARA Bagian Kesa tu Rekonsiliasi Un1uln Pasal10 (1) Rekonsiliasi pada Bendahara Ulnum Negara dilaksanakan oleh DJPB dan DJKN secara berjenjang dalam rangka 111cnguji kesesuaian antara nilai aset Inenurut Laporan BMN dengan nilai aset di neraca untuk peri ode pelaporan yang san1a. (2) Laporan yang digunakan untuk proses Rekonsiliasi adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dan Neraca Pelnerintah Pu sat. (3) Rekonsiliasi BMN mencakup unsur data sebagai berikut: a. Kode Lokasi; b. Kode Akun Neraca; c. Nilai Rupiah BMN. Bagian Kedua Rekonsiliasi antara KPPN dan KPKNL Pasal11 (1) KPPN dan KPKNL melakukan rekonsiliasi data BMN setiap sell1ester, sesuai dengan wilayah kerja ll1asing-masing. (2) Data BMN yang digunakan sebagai bahan rekonsiliasi oleh KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LBMN-KD yang dihasilkan KPKNL berdasarkan data hasil pemutakhiran data dan rekonsiliasi dengan UAKPB. (3) Data BMN yang digunakan sebagai bahan rekonsiliasi oleh KPPN sebagailnana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai BMN pada Neraca yang dihasilkan KPPN berdasarkan data hasil rekonsiIiasi dengan UAKP A.

(4) Rekonsiliasi sebagaimana din1aksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisll1e penyampaian LBMN-KD oleh KPKNL kepada KPPN dan penyan1paian Neraca clan data realisasi belanja Inodal oleh KPPN kepada KPKNL.


-11 (5) Terhadap adanya ketidaksesuaian pad a hasH rekonsiliasi BMN, KPPN dan KPKNL l11enelusuri perbedaan data satker terkait dan 111elakukan perbaikan. (6) Hasil rekonsiliasi sebagail11ana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalal11 Bcrita Acara Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara UmUl11Negara Tingkat Daerah.

(7) Hasil rekonsiliasi sebagain1ana dil11aksud pada ayat (6) disan1paikan oleh KPPN/KPKNL kcpada Kanwil DJPB/K"nwil DJKN. Bagian Ketiga Rekonsiliasi antara Kanwil DJPB dan Kanwil DJKN Pasal12 (1) Kanwil DJKN dan Kanwil DJPB melakukan rekonsiliasi BMN setiap semester, sesuai wilayah ke1ia masing-masing.

data

(2) Data BMN yang digunakan sebagai bahan rekonsiliasi oleh Kanwil DJKN sebagail11ana di111aksud pada ayat (1) adalah LBMN-KW yang dihasilkan Kanwil DJKN berdasarkan data hasil rekonsiliasi dengan UAPPB-W. (3) Data BMN yang digunakan sebagai bahan rekonsiliasi oleh Kanwil DJPB sebagai111ana di111aksud pada ayat (1) adaJah Nilai BMN pada Neraca yang dihasilkan Kanwil DJPB berdasarkan data hasil rekonsiliasi dengan UAPP A-W. (4) Rekonsilia~i sebagaimana dil11aksud pada ayat (1) dilakukan dengan l11ek,anismepenyal11paian LBMN-KW oleh Kanwil DJI
(5) Terhad"p adanya ketidaksesuaian pada hasiI rekonsiIiasi BMN scbagaiIllana di111aksudpada ayat (I), Kanwil DJPB/Kanwil DJKN 111enelusl1riperbedaan tersebut kepada KPPN/KPKNL dan l11clakukanperbaikan. (6) Hasil rekonsiliasi sebagain1ana di111aksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara UlllUlll Negara Tingkat Wilayah.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA - 1.2 -

(7) I-Iasil rekonsiliasi

sebagail11ana dil11aksud pada

disan1paikan oleh Kanwil DJPB/Kanwil Pusat DJPB/Kantor Pusat DJKN.

ayat

(6)

DJKN kepada Kantor

Bagian Keell1pat Rekonsiliasi antara Kantor Pusat DJPB dan Kantor Pusat DJKN Pasal13 (1) Kantor Pusat DJPB c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat BMN I melakukan rekonsiliasi data BMN setiap sell1ester. (2) Data BMN yang digunakan sebagai bahan rekonsiliasi oleh Kantor Pusat DJI
Pelaksanaan rekonsiliasi data BMN pada setiap jenjang pelaporan dilakukan secara bertahap 111ulaiTahun Anggaran 2009.

MENTERII<EUANGAN REPUBLII< INDONESIA

-13-

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekonsiliasi data BMN diatur dalaI!1Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 16 Peraturan Menteri diundangkan.

Keuangan

ini 111ulai berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, 111e111erintahkanpengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penell1patannya dalanl. Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta fadatangga128 Mei 2009 MENTERI KEUANGAN, Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. ANDI MATTALATTA

ttd. SRI MUL YANI INDRA W ATI

2009 TENTANG

Recommend Documents