)#''X4! uttl ltr,
D 1(,IyA jtqaj(yjjygx jéjjj-jjjryaxNA x
.
A ' . ' ' ' u i t#à k l . p-. - .. , ïi t it -. t ; ) '
.
ollklllk-roltzv'r J' s xollltAl-BINA pltoocltslItEI.IIJTANAN J A x A It 'r A
.
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRO DUKSI KEHUTANAN N Om o r : SK . 233/V. L-BPàlA/20OQ .
TENTANG PENETAPAN JATAH PRO DUKSI KAYU BULAT NASIO NAL PERIO DE TAHUN 2010 YANG BERASAL DARI IUPHH K-HA YANG SAH DI SETIAP PROVINSI DIREKTUR JENDERAL,
Menim bang
: a,
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nom or
SK.651/Menhut-V1/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Kayu Bulat Secara Naslonal Periocle Tahun 2010 yang Berasal dari Pem anfaatan Hutan Prcduksi Alam yang Dibebani IUPHHK yang Sah, telah ditetapkun rencana produksi kayu bulat Inasional sebesar
S.100.O()S m3 (sembilan juta seratus ribu meter kubik), denjan toleransi kelabihan vclume sebesar 5 0A (Iima persen); b.
bahwa bardasarkan AMAR KFTIGA Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor SK.651/Menhut-V1/2009 tanggal 15 Oktober 2009, m emerintahkan kepada DirekturJenderalBina Produksi Kehutanan untuk m engatur dan m enetapkan
c.
pem bagian rencana produksi hasil hutan kayu pada hutan alam perlode tahun 2010 kepada m aslng-m asing prcNinsi seluruh Indanesia dengan beriedom an pada rencana procluksi sabagaim ana dim aksud dalam AMAR PERTAMA Keputusan Menteritersebut; bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut cli atasr
dipandang perlu m enetapkan Rencana Produksi Kayu Bulat
Mengingat
: .
Secara Nasional Periade Tahun 2010 Untuk setiap provinsi dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. 1. tlndang-unclang hlomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nom or41 Tahun 1999 jo.Nemcr 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan; 3. Undang-undang Nem or 32 Tahun 2004 tantang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomcr 35 Tal nun 2002 jo. Peraturan Pem erintah Nom or58 Tahun 2007 tentang Dana Reboisasi; -
5.peraturan...
7
/
5. Peraturan Pemerintah Nom or 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 jo.Peraturan Pem erintah Nom or 60 Tahun 2009 i -lutan;
tentang Perlindungan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 j(). Peraturan Pemeriatalh Namor 3 Tahun 2008 tentallg Tata l-lutan darl Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Ser'ta Pem anfaatan Hutan;
8. Kequtusan Presiden Republik lndonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pem beqtukan KabinetIndonesia Bersatu II;
9. Keputusaa Presiden Republik lndonesia Nomcr 149/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Djrektur Jenderal Bina Prcduksi Kehutunan; t0. Peraturan Presiden Republik lndonesla Nom or 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi tan Susunan Organisasi
clan Tata Kerja Kamenterian Negara Republik Indonesia sebagaim ana telah Leberapa kali diubah terakhlr dengan Nom Or2()Tahun 2008; 11, Peraturan Presiclen Republik Indonesia Nom c)r 10 Tahun 2005 tentang Unit Orgal nisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Inclanesia sebagaim ana telah beberapa kali diubah teraklnirdengan Nom or50 Tahun 2008, .
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/20O9 tentang Sistem Silvikultur Dalam Areal lzin Usaha Pem anfaatan HasilHutan Kayu Pada Hutan Produksi;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-lI/2009 tentang Standard Dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Veririkasi Legalitas Kayu Pada Pem egang Izin Atau Pada Hutan Hak;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-Il/2005 tentang Orjanisasi dan Tata Kerja Departem en Kehutanan sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan MenteriKehutanan NomorP.64/Menhut-1I/2008; 15. Peraturan hlenteri Kehutanan Komc)r P.56/Menhut-II/2009 tentang Rencana Keta dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pem anfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan
RestorasiEkosistem pada Hutan Produksi.
16. Kequtusan MenteriKehutanan NomorSK,651/Menhut-Vl/2009 tanggal 15 Oktqber 2009 tentang Penetapan Rencana Produksi Hasil Hutan Kaytl Secara Nasionai Periade Tahun 2010 yang Berasal dari Pem anfaatan Hutan Produksi Alam yang DibebaniIUPHHK yang Sah. M E M U T U S K A N ...
;r; .
'ï .j
M E M U TU S KA N :
Menetapkan
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN JATAI-I PRODUKSI KAYU BULAT NASIONAL PERIODE TAHUN 2010 YANG BEPASAL DARI IUPHHK-HA YANG SAH DlSETIAP PROVINSI
PERTAMA
: Menetapkan jatah produksi kayu bulat secara nasional periode
KEDUA
tahun 2010 yang berasal dari IUPHHK-HA yang sah di setiap provinsi di Selurull Indonesia, kecuali provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan provinsi yang ticlak ada IUPHHK-HA-I3ya, sebagaim ana tercantum pada Lam piran Keputusan ini. : Jatah produksi di setiap provinsi sebagaimana dim aksud pada diktum PERTAMA, m erupakan acuan Dinas Provinsiyang diserahi
tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan untuk pengendalian procluksi kaya bulat dari IUPHHK-HA yang ada di wilayah prtm iosiyaog bersangkutan. KETIGA
: Menugaskan kepada Keiala Dinas Provinsiyang diserahitugas dan
tanggungjawab dibidang kehutanan untuk mengatur/menetaikan pembagian jatah produksi talnunan kepada masing-maslng pemegang IUPHHK-HA dengan mempedomani jatah ircduksi tahunan untuk m asing-m asing prcvinsi sebagaim ana ditetapkan pada Lam piran Keputusan Eni,
KEEMPAT
1 Perhitungan penetapan Jatah Produksi Tahunan (JPT) untuk m asing-m asing IUPHHK-HA periode 2010 dilakukan dengall m em pertim bangkan : a. Jatah rlroduksihasilhutan kayu secara nasionalperiode tahun
2010 serta kemampuan/kinerja IUPHHK-HA yang bersangkutan m erealisasikan targetR?CT tahun sebelum nya.
b. Pembarian JPT tidak melebihiJPT RKPH/RKUPHHK 10 tahunan yang telah disahkan atau JPT m aksim um sesuaiSK IUPHHK-I-IA apabila IUPHHK-HA yang bersangkutan belum m em iliki
RKPH/RKUPHHK 10 tahunan yang sah. KELIMA
: Bagipemegang IUPHHK-HA yanç telah m em peroleh :
a. Sertifikat Pengelolaaq Hutan Produksl Lestari (S-PHPL) bardasarkan skem a m andatory dengan nilaim inimalBaik dan atau skem a voluntary;
b. Persetujuan RKUPHHK-HA berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB); JPT yang ditetapkan tidak term asuk dalam rencana produksikayu bulat nasionaltahtln 2010. KEENAM...
KEENAM
Dal am haltercl apatsiszjatah irocluksidimasing-masing provlnsi yang terjadikarena sesuatu sebab pemegang IUPHHK-HA ti dak diberikan Jatah PrchduksiTahunan RKT 2010, maka sisa jatah praduksi dari irnvinsi yang bersangkutan di kembalikan kepata DirekturJenderalBina PrccluksiKehutanan untuk pengaturan l ebih
Ianjut. KETUJUH
Apabila dalam tahun 2010 terdapat penerbitan IUPHHK-HA baru, maka Rencana ProduksibagiIUPHHK-HA dimaksud ditetapkanoleh Kepala Dinas Provinsidengan menggunakan JPT Provinsiyang bersangkutan.
KEDELAPAN
Apabila terjadi penyimpangan pendistribusian Jatah Preduksl Tahunan kepada masing-masing IUPHHK-UIA, maka kepada
pejabat yang bertanggung jawab mengatur/menetapkan pembagian JPT akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ol eh Gubernur yang bersangkutan. KESEMBILAN
Kepal a Dinas Provinsiyang cli serahitugas dan tanggungjawab clibi dang kehutanan waji b mel aporkan kepada DirekturJenderal Bina ProcluksiKehutanan mengenai:
a.Penetapanpembagianjatahproduksitai nunankepadapemegang masi ng-masing IUPHHK-HA selambat-lambatnya 14 (emiat bel as)harikerjasetel ahsuratkeputusantersebutdi tetapkan, b.Perkembangan penerbltan/persetujuan RKTUPHHK-HA atau RKTUPHHK-RE ser' ta perkembangan reali sasi pel aksanaannya secara periocli k setiap bul an dan tahunan kepada Direktur Jenderaldengantembusan kepada Kepala Uni tPel aksanaTeknis
(UPT). KESEPULUH
di tetapk n. Di tetapkan di JA K TA E.7 . a .S J. ?-I. !-l ?I J. O4. l ----J-. J--t A%. s--er 2009 R+'
J Q
R %
* 1 ?$ - .
,
. J PERAI., .k &
' %
1 r- 4v ''
.
'
Salinan Keputusaninidisampaikan kepacl a:
e
'$ti ; , ., .??. c9
.k.
ANTO,D.E.A 198203 1002
1. MenteriKehutanan; 2. SekretarisJenderalDepartemen Kehutanan; 3. lnspekturJenderalDepartemen Kehutanan; 4. GubernurdiseluruhIndonesia;
5, Bupati/W ali kotadisel uruhIndonesia; 6. Kepala Dinas Kehutanan ProvinsidiseluruhIndonesia' J
7. Kepala DinasKehutanan Kabupaten/KotamadyadiseluruhIndonesia; 8. Kepala BalaiPemantauanPemanfaatanHutan Procluksidiseluruh lndol hesi a.
:
/ '
Lam piran Nom or Tanggak
. ' s 1. :. : 2( ;5/v1-1. 4p4lA/2O(()9 :.' ; jqovet ub er 200 9
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSIKEHUTANAN TENTAN G PENETAPA N RENCA NA PRO EUKSIKAYU BU LAT NASIONAL PER IO DE TAHU N 2010YANG BEPA SAL DARIIUPH HK-HA/HPH YA NG SAH DlSETIA P PROVINSI
No.
RENCANA PRODUKSI
PROVINSI
TERBILANG
(M3)
' @é.9( ?-q,0. 9- lLx . kr llp.-pt!>. lujkul.qa -çterkubik l( . /. C)u(?(?î ),C)9- tptl . a rattll r!>ul.pp. lçrk!? -b .j8---... - -. .--150.000,00 (>jrptusIirpppylpl )qibu)meterkubit 5Jmmbi POJPfI ..Jç ) (kjlpp-pyluh ribv rpqter4. t . 1 .1 . 4. y. . -. @.ll. qrlg3-plp.Rlu?-W .09-.CR>Ppulvhftylql--n-plp-llhqkk .. . - -.; ïkrp/teraSeIatpn ?0.Oq0IO. q.(Dt jp-pptghéjkp)nleterku. ktk.. ê. tWkrnaqlqr?qaral-. .--. -- . --t . èq0 .:q% ,o .C2..limaptusr. kg)ps-terkubék @.tq#liq?qqta-lp --l'engpq 2.100.990,1 - Eyqjyp ser4ljl -u iki qaeterkukjk 1V . Kël(! lê!(1j!n>:l!!+n-....-.-.- ---.#9.uO .J)9.,
[email protected](yq>y puluqqAv) -.q?q!< >pbik.- .-.. . ..-..- -...-.. 1-1 . v liqnpptan'limuq . 7.4% 099,00 t4)p.pjjtqempatraluslim+ppll-ébu)mplqq-kubik 35cW Q0 1?:. ï-/. a-h l/ Tsi -u. lara .0 (Ftg-q-ppluhl(ma r. ! #.ylmetqrkubik 1Y 960.000,00 (;p. oJ9p!pIq p.( )npt glp. prij-g)mqljy-kxbjk ..- ....-... .. 14 Yql //?qiTeqgah 125.000100 (iqqgytqj-jpapjlup-jjpxjjj?j.mpterW bik B&: 7.1.S! ,2+:. >-$ l rvpf zsxp 00-() -u0Q (De-qpanpulutéht!)meteg-lsyk 16Xt ?lawpsiqarc!t (: 2.9.. q9,9. 9-.(kkpxp-u-l ph ribu jpqterktlbik 1lMalukv ..-: 15O.:9-W uO .0. -frjg-4-jl ptyê I im4py-khgjhp)meterkuyà C 1q.M#lt ll:l.Ut+(p I. (iCsO9-CIJ.( ?-((kg-:satujIim4pyuhri p. v mrterkqbik 1. 1.Pqpu: 1..22j.+ 9,62+.(Satq-'utadua mtqsduapuluhIimaribb!)meterkubik
-
1537-?-sqq-l@ler:. tltara )->kfpatp-çaEàqrpt. 4l qiatl
'
-
-
.
-
.-..
..
. .- .
-
-
-
-
-
.-
-
-
-.
.
..
-
..
-
- ....
.
-
.
.
-
.-
..
.
.
.
-
.
. . .. .
.. .
-
..
.- .
-.
..
..
-
.
- -
. .
.
.
-
--
..
-
.
-
- .
.
.
-
-
-
- . - .- - ...
-
--.
-
--
-
.
--
.
.
-
.
--
-
.
-
- -
. . -.
. --
.-
-
-.
.- - .
-
-
-
-
.. ...- . .
.
.
20 Pa ua Barat
JU M LA H
.
1.225.000,00 Satu 'uta dua ratus du
uluh Iim a ri bu m eterkubik
9.100.000,00 (Sembilanjutaserat ribu)meterkubik qe-hiKS&
42 , 'kk%
'-
j; JENOERA
*
.x .
nw
..
'.
J' i l hJ <' ' Q y è p, '' b -1 '
'4 k. ; -'
'''%z x''i%, cl-i. u p ' 'piAoloARy/myo,S.E.A X. Vw ) ) I j . Nckhx ...q,: S1'1O2O1982O31002 .
'
.
..
-.X.'
