LARANGAN PASAL 69 AYAT (1) HURUF I DAN J UU 32/2009 Dilarang : i. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tdk benar
Apa Itu Etika?
Etika ≠ Moral • Dalam bahasa sehari-hari, etika sering disamakan dengan moral. Memukul seorang perempuan, tidak beretika atau tidak bermoral ?
Definisi Etika: • Etika sebagai filsafat moral. • Etika = Pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaranajaran moral atau • Etika sbg Ilmu ttg moralitas.
Definisi Moral: • Moral = Ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia supaya bisa menjadi baik.
• Etis = Tindakan yang berhubungan dengan tanggungjawab moral. • Misalnya: Perbuatannya tidak etis atau perbuatannya etis.
Perbedaan etika dan etiket ETIKA
ETIKET
1. Etika tidak terbatas pada cara yang dilakukan dalam suatu perbuatan.
1. Etiket berkaitan dengan cara suatu perbua perbuatan yang harus dilakukan.
2.Etika 2. Etika tidak bergantung akan hadirnya saksi, karena etika sendiri merupakan nilai yang menjadi norma dan mendasari suatu tindakan.
2.Etiket 2. Etiket hanya berlaku dalam interaksi ataupun relasi dengan sesama.
3.Etika 3. Etika jauh bersifat mutlak
3.Etiket 3. Etiket bersifat relative
4.E 4. Etika justru menyangkut manusia dari segi mendalam.
4.Etiket 4. Etiket memandang manusia hanya dari segi lahiriah saja
Etika (Nilai) Penyusun AMDAL Jujur Profesional Tegakkan kaidah ilmiah Tidak memihak (kepada pemrakarsa) membela yang benar Inovatif Tingkatkan kompetensi Konsisten 9
KUALITAS DOKUMEN AMDAL TAHUN 2002 n = 35 Sangat Baik Baik 9% 0% Cukup 11%
80% Buruk – Sangat Buruk
Sangat Buruk 40%
54% Buruk – Sangat Buruk
TAHUN 2003 n = 40
Buruk 40%
Baik 11% Cukup 29%
Sangat Baik 6%
Sangat Buruk 37% Buruk 17%
78% Buruk – Sangat Buruk
TAHUN 2004 n = 28 Sangat
Cukup 11%
B aik 11%
J e le k 2 1%
B aik 0% S a nga t J e le k 57% 10
Sumber: Reliantoro, 2004
Faktor Penentu Mutu AMDAL PENEGAKAN HUKUM
Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi Kompetensi & Integritas Penyusun
Mutu Dokumen AMDAL
Implementasi AMDAL
Pandangan & Komitmen Pemrakarsa
KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 11
Etika (Nilai) Penilai AMDAL Jujur Profesional tidak bertindak seperti hakim/jaksa terhadap terdakwa Tegakkan kaidah ilmiah Memihak kepada yang benar Inovatif Tingkatkan kompetensi Konsisten Prosedural Tidak membebani pemrakarsa 12
SERTIFIKASI & REGISTRASI DI BIDANG AMDAL
13
Mekanisme Registrasi & Uji Kompetensi KNLH LRK [KLH]
Registrasi
3
LSK (INTAKINDO)
LPJPDA [KONSULTAN]
Registrasi
5
Uji kompetensi
4
LULUSAN LPK AMDAL
LPK AMDAL [DIKLAT AMDAL]
•Sistem administrasi (organisasi) •Struktur •Kerjasama •Administrasi •Informasi, dokumen & rekaman •Kualifikasi teknis
14
Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi
LISENSI
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang TATA CARA LISENSI KOMISI PENILAI AMDAL
BERLAKU EFEKTIF 7 MEI 2011 BAGI PROVINSI & PUSAT 15
15
Kompetensi & Integritas Penyusun
Saat ini berlaku Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2010 tentang SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN PERSYARATAN LEMBAGA PELATIHAN KOMPETENSI PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
BERLAKU EFEKTIF 3 OKTOBER 2010 16 16
17
http://kompetensilingkungan.menlh.go.id
18
PRAKTEK PELIBATAN MASYARAKAT YANG BAIK DALAM PROSES AMDAL 19
PRAKTEK PELIBATAN MASYARARAKAT YANG BAIK DALAM PROSES AMDAL ●TUGAS: – Pemerintah/komisi penilai – Masyarakat – LSM/ORLING – Pemrakarsa
20
PEMERINTAH DAN KOMISI AMDAL 1. Memberikan panduan yang jelas dalam prosedur pelibatan masyarakat. 2. Mengumpulkan dan mempublikasikan contohcontoh pelibatan masyarakat dari pengalaman AMDAL sebelumnya dan dari sistem AMDAL lainnya. 3. Menyediakan publikasi teknik2 atau metode yang mungkin dipakai untuk konsultasi masyarakat. 4. Memberikan pedoman yang sederhana untuk masyarakat umum. 22
PEMERINTAH DAN KOMISI AMDAL 5. Terus mengupayakan partisipasi masy. pada seluruh proses AMDAL, dg teknik & mekanisme yg disusun secara memadai & cocok utk rencana kegiatan tertentu & masy tertentu. 6. Mengkaji draft AMDAL secara obyektif, memperhatikan pertimbangan yg disampaikan masyarakat secara bijaksana. 7. Melaporkan proses AMDAL secara terbuka. 8. Bertindak sebagai fasilitator & mediator diantara stakeholders AMDAL pada kegiatan pelibatan masy. 9. Bertindak sebagai pengambil keputusan. 10. Mengawasi penerapan pelibatan masy. 23
MASYARAKAT 1. Berpartisipasi dalam evaluasi proposal/rencana kegiatan melalui pemberian saran, penyampaian pendapat, memberikan pengetahuan lokal, mengusulkan alternatif, dan mengomentari ttg bagaimana suatu proposal dapat diubah shgga dapat melindungi lingkungan lebih baik. 2. Terlibat dalam proses konsultasi masyarakat seawal mungkin karena saat itu adalah waktu yang paling efektif untuk menyampaikan pertimbangan; berpartisipasi dalam setiap kegiatan perencanaan yang sesuai, karena hal ini akan mempengaruhi pembangunan dan proses evaluasi. 3. Terinformasi dan terlibat dalam proses AMDAL, mengetahui kewenangan penilaian, kebijakan yang berlaku, pemberian persetujuan dan syarat-syaratnya, selama kegiatan pemantauan, dan mengetahui alasan persetujuan atau ketidaksetujuan dari pengambil keputusan. 4. Melakukan pendekatan yang bertanggung jawab dalam setiap kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses AMDAL, termasuk informasi tujuan dari isuisu yang menjadi perhatian. 5. Berpartisipasi dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.
24
LSM/ORLING 1. Mengupayakan pelibatan masyarakat pada seluruh proses dengan berpartisipasi secara aktif dan menginformasikannya kepada masyarakat terkena dampak. 2. Bekerjasama dengan dan mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses AMDAL termasuk memberikan akses pada pedoman yang dikeluarkan Komisi AMDAL. 3. Menjadi perantara antara para stakeholders AMDAL. 4. Mendidik masyarakat tentang prosedur partisipasi dalam proses AMDAL. 5. Membantu pemerintah untuk mensosialisasikan konsep dan prosedur pelibatan masyarakat.. 6. Membantu masyarakat dalam menyampaikan kepentingan mereka. Bertindak sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan seluruh stakeholders AMDAL. 7. Mengevaluasi proses pelibatan masyarakat dan memberikan saran kepada otoritas AMDAL untuk penyempurnaan di masa mendatang. 8. Mencari solusi terbaik untuk seluruh stakeholders, mendorong solusi winwin situation, dan menghindarkan konflik yang keras antara stakeholders AMDAL. 25
PEMRAKARSA 1. Berkonsultasi kepada Komisi AMDAL dan masyarakat se awal mungkin. 2. Memberikan informasi yang memadai tentang rencana kegiatan kepada masyarakat. 3. Memulai mitigasi dampak lingkungan dan memiliki tanggung jawab untuk menerapkan RKL/RPL. 4. Bekerjasama dengan masyarakat untuk menerapkan RKL dan memberikan informasi yang memadai pada pelaksanaan RKL. 5. Melakukan studi ANDAL dan menyiapkan dokumen AMDAL secara obyektif. 6. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh proses AMDAL, untuk memulai dan mempromosikan pelibatan masyarakat. 7. Membuat komitmen untuk melibatkan masyarakat sebanyak mungkin dalam proses AMDAL.
26
KODE ETIK PRAKTISI AMDAL [IAIA] 1. Melaksanakan semua kewajiban dengan kejujuran, integritas dan terbebas dari segala bentuk penyimpangan 2. Melakukan semua kewajiban hanya dibidang yang ilmunya dikuasai baik melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Ikut terlibat bersama para ahli di bidang lain yang kurang dikuasai. 3. Selalu mengedepankan keseimbangan dan keutuhan dalam upaya mengambil pendekatan yang holistik dalam memprakirakan dampak. 4. Untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, aktivitas telah sesuai dengan hukum, regulasi, kebijakan dan pedoman yang berlaku. 27
KODE ETIK PRAKTISI AMDAL [IAIA] 5. Tidak menerima pekerjaan yang meminta kita untuk melakukan menyimpangan atau menghilangkan atau merubah data pada saat melakukan analisa. 6. Mengutamakan keterbukaan kepada pemberi kerja, klien dan pada setiap laporan tertulis baik pribadi maupun finansial untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. 7. Terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional dan terus mengikuti perkembangan dalam kajian dampak dan kompetensi kemampuan yang relevan 8. Mencatumkan sumber yang digunakan dalam melakukan analisis dan penyusunan laporan 9. Bersedia untuk dicopot dari keangotaan Asosiasi AMDAL International jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan peraturan yang berlaku.
28
Pasal 15 1. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri berwenang membekukan registrasi kompetensi terhadap: a. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal yang melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam penyusunan dokumen Amdal; atau c. LPK Amdal yang tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. PERMEN LH No.07/2010
29
(2)
(3) (4) (5)
Menteri berwenang mencabut registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan/atau LPK Amdal yang telah dibekukan apabila setelah dibekukan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan/atau LPK Amdal tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, atau huruf c. Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi kompetensi, LPK Amdal dilarang melaksanakan pelatihan kompetensi penyusun Amdal. Pada kondisi pembekuan atau pencabutan registrasi kompetensi, lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dilarang untuk melaksanakan penyusunan dokumen Amdal. Menteri menginformasikan kepada publik mengenai pembekuan dan pencabutan registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan LPK Amdal.
PERMEN LH No.07/201030
Pasal 17 (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, LSK Amdal berwenang membekukan atau mencabut sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal apabila pemegang sertifikat: – melakukan penjiplakan dan/atau pemalsuan data dalam penyusunan dokumen Amdal; atau – tidak memenuhi kriteria pemeliharaan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
(2) Pada kondisi pembekuan atau pencabutan sertifikat kompetensi, penyusun dokumen Amdal dilarang melakukan penyusunan dokumen Amdal. PERMEN LH NO. 07/2010 31
• Pasal 39 Keputusan kelayakan lingkungan hidup menjadi batal atas kekuatan Peraturan Menteri ini apabila: – diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilai ka b u p a t e n / ko t a y a n g b e l u m m e m i l i k i l i s e n s i ; – diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilai kabupaten/kota yang lisensinya dicabut; dan/atau – diterbitkan atas dasar rekomendasi dari komisi penilai pusat, provinsi, atau kabupaten/kota yang melakukan penilaian tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12. PERMEN LH NO.05/200832
Pasal 110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). UU No.32/2009
33
Pasal 113 Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). UU No. 32/2009
34
Jenis Pelanggaran
Pidana
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL
-
3 tahun
-
3 miliar
Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL
-
3 tahun
-
3 miliar
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin
35
35
Pidana Jenis Pelanggaran
Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
-
3 tahun
-
3 miliar
36
36
Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusunAmdal
LARANGAN PASAL 69 AYAT (1) HURUF I DAN J UU 32/2009 Dilarang : i. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tdk benar
Pasal 11 Ayat (1) PP 27 /2012
Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yg memiliki sertifikasi kompetensi penyusun Amdal
Permen lh nomor 07 thn 2010
Pasal 2 Ayat (3) :Penyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi Pasal 4 ayat (2) dan(3) : Tim penyusun terdiri dari Ketua Tim (1 org) dan anggota Tim (2 org)
Sanksi Pidana Jenis Pelanggaran
Pidana
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
Memasukkan B3
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
Membakar lahan
3 tahun
10 tahun
3 miliar
10 miliar
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL
-
3 tahun
-
3 miliar
Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL
-
3 tahun
-
3 miliar
Sanksi Pidana : Pasal 110 Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 113 Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawsaan dan penegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
KASUS PEMINJAMAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
Kasus Pemalsuan Sertifikat KompeTensi
Analisa Hukumnya : 1. Unsur melawan hukumnya : Psl 2 Permen LH 07/210, Psl 11 PP 27/2012, Psl 28 Ayat (1) dan Psl 69 Ayat (1) huruf i UU 32/2009: maka Sanksi pidana Pasal 110 UU 32/2009 dan Pasal 263 KUHP 2. Dok Amdal yg disusun batal demi hukum
KASUS Kualitas AMDAL TIDAK Baik
Pasal 263 KUHP 1.
Brg siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yg dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dg maksud utk memakai atau menyuruh org lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tdk palsu, diancam jika pemakaian tsbt dapat menimbulkan kerugian, krn pemalsuan surat dg pidana penjara paling lama enam tahun. 2. Diancam dg pidana yg sama, barang siapa dg sengaja memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakain surat tersebut menimbulkan kerugian .
PENYUSUN AMDAL
Dituntut : Memelihara integritasnya dgn berkiprah dlm kompetensinya Bersikap objektif Tidak berpihak Menghormati sesama penyusun Menjauhi plagiasi & penyimpangan ilmiah yg lain
PENYUSUN AMDAL Sebagai kelompok profesi yang terpelajar berkewajiban untuk memajukan profesinya
Kemampuan Kompetensi Perkembangan mutakhir Perhimpunan ilmiahnya Berbagi gagasan dan informasi Kemitraan Bersinergi dengan sesamanya Menjaga nama baik Menjauhi persaingan yang tidak wajar
PENYUSUN Boleh salah
Tidak boleh bohong
Boleh mengacu dokumen asal menulis sumbernya
Tidak boleh mengacu dokumen tanpa menulis sumbernya (Plagiat)
Boleh menyusun > 1 sekaligus
Tidak boleh meminjamkan nama
Mengikuti Kaidah ilmiah
Melanggar Kaidah Ilmiah
Menjaga kerahasiaan
Membocorkan rahasia
Prinsip Tanggung Jawab Profesi • Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. • Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam Pelestarian lingkungan • Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. • Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi 6
Pelanggaran Etika Profesi 1. Semua pelanggaran hukum di atas termasuk pelanggran etika profesi 2. Sanksinya adalah pencabutan sertifikat kompetsi tetapi tdk menghilangkan sanksi pidananya
