PERATURAN MENTEIRI KEUANGAN NOMOR 172/ PMK.01/ 2008 TENTANG TATA CARA PENERBITAN JAMINAN PEMERINTAH ATAS FASILITAS PEMBIAYAAN DARURAT (FPD) YANG DIBERIKAN OLEH BANK INDONESIA
MENTERI KEU'ANGAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pzncegahan krisis keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) kepada bank yang berdarnpak sisternik; b. bahwa berdasarkan Pasall1 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, FPD diberikaxl oleh Bank Indonesia dengan jaminan Pemerintah berdasarkan keputusan Kornite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK); c. bahwa berdasarkan Pasall5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, pemberian jaminan tertulis atas FPD atas narna Pemerintah dilakukan oleh Menteri Keuangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hutuf b, dan huruf c, dan guna memperlancar pelaksanaan pemberian jaminan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata C:ara Penerbitan Jaminan Pemerintah Atas Fasilitas Pembiayaan Damrat (FPD) yang Diberikan oleh Bank Indonesia;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 1'Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Perlgganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaunan Sistem Keuangan (Lembaran Negara R e p u v d o n e s i a Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Repablik Indonesia.Nomor 4907);
MENTERI KEIUANGAN REPLJBLIKINDONESIA
-2-
Menetapkan
: PERATURAN
MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN JAMINAN PEMERINTAH ATAS FASILITAS PEMBIAYAAN DARURAT (FPD) YANG DIBERIKAN OLrm BANK INDONESIA.
(1) Menteri Keuangan atas raama Pemerintah memberikan jaminan secara tertulis atas Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang diberikan oleh Bank Indonesia. (2) Jarninan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian dana FPD yang belum dilunasi oleh bank kepada Bank Indonesia dalam hal: a. Bank tidak melunasi FPD dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK; atau b. Bank dinyatakan sebagai Bank Gagal sebelum berakhirnya jangka waktu FPD.
Konsep Jaminan Menteri Keuangan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal berdasarkan pemberitahuan Sekretaris KSSK mengenai keputusan KSSK tentang pemberian FPD kepada suatu bank.
(1) Penyampaian konsep pen~berianJaminan Menteri Keuangan atas nama Pemerintah dilakukan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal setelah memperoleh inforrnasi dari Sekretariat KSSK bahwa Sekretaris KSSK telah menerima dokumen/ data yang dipersyaratkan untuk pemberian FPD oleh Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenai
MENTERI KEUANGAN pEPUBL1K INDONESIA
3 ..
,
kebutuhan penyediaan dana kontinjensi dan/atau penerbitan Surat Berharga Negara sehubungan dengan penerbitan jaminan Pemerintah.
(1) Dalam hal bank penerirna FPD dinyatakan sebagai bank gagal atau tidak melunasi FPD sesuixi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengganti dana FPD yang belum dilunasi oleh bank penerima FPD kepada Bank Indonesia tersebut.
(2) Ketentuan mengenai tatacara penggantian dana FPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(1) Penggantian dana FPD riebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan KSSK, setelah Bank Indonesia menyerahkan piutang FPD dan agunannya kepada Menteri Keuangan melalui Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang beserta seluruh dokumen yang telah dicek kelengkapannya oleh Bank Indonesia.
(2) Penyerahan piutang WD berikut agunan dan dokumen-dokumen terkait dilakukan meldui penandatariganan Berita Acara antara Menteri Keuangan dan/atau pejabat yang ditunjuk dan Gubemur Bank Indonesia dan/atau pejabat yang ditunjuk. (3) Ketentuan lebih lanjut n~engenaitatacara penyerahan dan pengalihan piutang FPD dan agunarlnya kepada Menteri Keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(1)Menteri Keuangan menunjuk Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk menatausahakan surat pemberian jaminan Pemerintah sebagaimana
MENTERI KEUANGAN REPlJBLlK INDONESIA
-4-
dimaksud dalam Pasal 1 berikut dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pemberkin jaminan dimaksud.
(2) Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan copy surat pemberian jaminan Pemerintah berikut copy dokumen-dokumen yang terkait sebagaimana dimaksutl. pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
1
Dalam rangka pelaksanaan penjaminan Menteri Keuangan atas nama Pemerintah atas FPD yang telah diberikan oleh Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi dan pertukaran informasi.
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 8 November 2 00 8 MENTERI KEUANGAN Salinan sesuai Kepala Biro Umum
ttd. SRI MULYANI INDRAWATI
1
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nornor 172/PMK.01/2008 tentang Tata Cora Penerbitan Jaminan Pemerintah Atas Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) Yang Diberikan Oleh Bank lndonesia
MENTERI KELJANGAN REPUBLIK INDONESIA
Daftar DokumenlData Yang Disarnpaikan Oleh Bank Indonesia/ Bank Pemohon FPD Melalui Bank lndonesia Kepada Sekretariat KSSK
DokumedData yang disampaikan Bank lndonesia 1.
Surat rnengenai permintaan Rapat KSSK untuk penanganan bank bermasalah yang ditengarai berdarnpak sisternik.
2.
Rekornendasi rnengenai adanya kesulitan likuiditas bank yang berdampak sistemik disertai data-data pendukungnya.
3.
Laporan mengenai tindakan yang telah dilakukan untuk rnengatasi permasalahan kesulitan likuiditas oleh bank sebagaimana dirninta oleh Bank lndonesia sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undangtentang Bank lndonesia dan Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
4.
Pernyataan bahwa bank rnasih rnemenuhi kriteria solvabilitas sesuai ketentuan Bank lndonesia disertai data-data pendukungnya (bank merniliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum positif).
5.
Rekornendasi pernberian FPD kepada bank bermasalah.
Rekomendasi rnengenai jangka waktu FPD disertai data-data pendukungnya.
8.
Rekornendasi rnengenai suku bunga FPD disertai datadata pendukungnya.
9.
Daftar aset yang dijadikan jarninan FPD.
10. Pemyataan bahwa bank berbadan hukurn Indonesia. 11. Surat Permohonan FPD yang disarnpaikan bank bermasalah kepada Bank Indonesia. 12. Rencana penanganan bank yang akan dilakukan Bank lndonesia paska pernberian FPD, antara lain:
I I
I I
I I
a. Pengarnbilalihan hak dan wewenang Rapat Urnurn Pemegang Saham (RUPS) untuk rnengganti sebagian atalu seluruh direksi dan komisaris bank;
b. Penernpatan pihak yang rnewakili Bank lndonesia sebagai direksi danlatau komisaris bank sampai dengan FPD diilunasi;
I I 1 1
c. Pelaksanaan kewenangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Larangan bank penerima FPD rnembagikan dividen dan rnanfaat finansial lainnya kepada pemegang saham sebelurn bank rnelunasi FPD.
DokumedData yang disampaikan oleh Bank Pemohon FPD melalui Bank lndonesia 1.
Surat Permohonan untuk mernperoleh FPD.
2.
Bukti bahwa bank berbadan hukum Indonesia.
3.
Surat Pernyataan dari pengurus bank bahwa bank telah rnencari surnber dana lain sebelurn rnengajukan FPD.
4.
Dokurnen yang rnendukung jumlah kebutuhan FPD.
Lqmplrun Peruturan Menterl Keuangan' Nomor 172/PMK.01/2008 fentang Tufa Cora Penerbitan ~arnlnan'~emerintah Atas Fasllitas Pemblayaan Darurat (FPD) Yang Diberikan Oleh Bank Indonesia
MEN'I-ERI KEUANGAN RE12UBLII( INDONESIA
5.
Daftar aset yang akan dijadikan agunan beserta nilai taksiran sementara dan dokumen asli bukti kepemilikan, yang akan diikuti dengan pemasangan hak tanggungan, gadal, atau jamlnan fldusla.
6.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pemegang Saham Pengendali dan atau pengurus bank untuk menyerahkan tambahan aset yang akan diagunkan kepada Pemerintah dalam ha1 bank tidak dapat melunasi FPD yang dibuat dihadapan notaris.
7.
Surat Pernyataan Kestrnggupan dari Pemegang Saham Pengendali untuk menyerahkan kewenangan RUPS.
I8.
I Surat Kesanggupan untuk menerbitkan Personal Guarantee danlatau Corpwate I
I
I
I
I
I
Guarantee dari Pemegang Saham Pengendali dan atau pengurus bank yang dibuat di hadapan notaris, dan dilampiri daftar aset.
I
1.10. 1 Surat Pernyataan kesediaan Pemegang Saham Pengendali dan pengurus bank I bermasalah untuk melakukan tindakan ,yang diperintahkan oleh Bank Indonesia yang dibuat di hadapan notaris.
I "'I
II
41. Action plan urituk menyalesaikan rnasalah likuiditas serta menyusun rencana . pengembalian FPD yang disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah realisasi FPD:
