PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.07/MEN/2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.07/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka meningkatkan perencanaan yang berbasis kinerja serta akuntabilitas program dan pendanaan yang terpadu, diperlukan penguatan sistem perencanaan dan pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan;
b.
bahwa dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dalam organisasi internasional di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan intensitas kerja sama internasional dan antarlembaga;
c.
bahwa untuk itu dipandang perlu mengembangkan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri menjadi Biro Perencanaan dan Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
: 1.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3950);
Mengingat
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006; 9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006; Memperhatikan
: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/2987-1/M.PAN/12/2006, tanggal 26 Desember 2006, hal Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.07/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
”Pasal 8 Setjen terdiri dari: a. b. c. d. e.
Biro Perencanaan; Biro Kepegawaian; Biro Keuangan; Biro Hukum dan Organisasi; Biro Umum dan Perlengkapan.”
2. Ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 9 Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, dan penyerasian program, sumber dan alokasi pendanaan, kerja sama lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, dan penyerasian program pembangunan kelautan dan perikanan, serta kerja sama lintas sektor; b. penyiapan rumusan dan penyusunan analisis dan formulasi pendanaan serta sumber dan alokasi pendanaan dalam pembangunan kelautan dan perikanan; c. pelaksanaan analisis, monitoring dan supervisi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta pelaporan akuntabilitas kinerja DKP; d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro. Pasal 11 Biro Perencanaan terdiri dari: a. Bagian Penyusunan Rencana dan Program; b. Bagian Perencanaan Pendanaan; c. Bagian Monitoring dan Evaluasi. Pasal 12 Bagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan, dan penyerasian program pembangunan kelautan dan perikanan, kerja sama lintas sektor kelautan dan perikanan, dan tata usaha biro. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Penyusunan Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan, dan penyerasian rencana serta kerja sama lintas sektor kelautan dan perikanan; b. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan penyerasian program kelautan dan perikanan;
c. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian dan keuangan, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga biro. Pasal 14 Bagian Penyusunan Rencana dan Program terdiri dari: a. Subbagian Penyusunan Rencana; b. Subbagian Penyusunan Program; c. Subbagian Tata Usaha. Pasal 15 (1) Subbagian Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan, penyusunan, dan penyerasian rencana, serta kerja sama lintas sektor kelautan dan perikanan. (2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan penyerasian program kelautan dan perikanan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, evaluasi organisasi dan tata laksana, administrasi kepegawaian dan keuangan, pengelolaan tata usaha dan rumah tangga biro. Pasal 16 Bagian Perencanaan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan dan penyusunan analisis dan formulasi pendanaan serta alokasi dan sumber pendanaan dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan Pendanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rumusan dan penyusunan analisis pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan serta satuan kerja DKP; b. penyiapan bahan formulasi pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan; c. penyusunan dan penyerasian sumber dan alokasi pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan. Pasal 18 Bagian Perencanaan Pendanaan terdiri dari: a. Subbagian Analisis Pendanaan; b. Subbagian Formulasi Pendanaan; c. Subbagian Alokasi dan Sumber Pendanaan. Pasal 19 (1) Subbagian Analisis Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan serta satuan kerja DKP yang terkait, Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), penyusunan rencana pagu, dan satuan pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
(2) Subbagian Formulasi Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan formulasi pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang terkait dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan data-data pendukungnya. (3) Subbagian Alokasi dan Sumber Pendanaan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan dan penyerasian sumber dan alokasi pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang meliputi perencanaan alokasi dan sumber pendanaan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), RKAKL, Rencana Difinitif (RD), PHLN, dan revisi DIPA/RKA-KL. Pasal 20 Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan analisis, monitoring dan supervisi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta pelaporan akuntabilitas kinerja DKP. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, analisis, dan pengolahan data dan informasi; b. monitoring, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, kerja sama internasional dan hubungan antarlembaga; c. pelaksanaan tindak lanjut pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri dengan instansi terkait; d. evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta pelaporan akuntabilitas kinerja DKP. Pasal 22 Bagian Monitoring dan Evaluasi terdiri dari: a. Subbagian Analisis Data dan Informasi; b. Subbagian Monitoring dan Supervisi; c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 23 (1) Subbagian Analisis Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi serta keragaan dan dokumentasi hasil pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta tindak lanjut pengurusan dokumen perjalanan dinas ke luar negeri dengan instansi terkait. (2) Subbagian Monitoring dan Supervisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, dan kegiatan
pembangunan kelautan dan perikanan, serta pelaporan akuntabilitas kinerja DKP.”
3. Ketentuan pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 dihapus. 4. Di antara Pasal 1015 dan Pasal 1016 disisipkan BAB baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:
”Bab XV A PUSAT ANALISIS KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN ANTARLEMBAGA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 1015 A (1) Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga, selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Puskita, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal. (2) Puskita dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 1015 B Puskita mempunyai tugas melaksanakan analisis, pengembangan, program, pembinaan, dan kerja sama internasional dan antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 1015 C Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1015 B, Puskita menyelenggarakan fungsi: a. perumusan rencana, program, dan kebijakan kerja sama internasional di bidang kelautan dan perikanan; b. perumusan rencana, program, dan kebijakan kerja sama antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan; c. pembinaan, koordinasi, penyiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut kerja sama internasional dan antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan; d. penyiapan dan penyusunan data dan informasi kerja sama internasional dan antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Puskita. Pasal 1015 D Puskita terdiri dari: a. Bidang Kerja Sama Internasional; b. Bidang Kerja Sama Antarlembaga; c. Bagian Tata Usaha; d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 1015 E Bidang Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, penelaahan, koordinasi, penyerasian, perumusan, kerja sama multilateral, regional, dan bilateral di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 1015 F Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1015 E, Bidang Kerja Sama Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang kelautan dan perikanan; b. penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama regional di bidang kelautan dan perikanan; c. penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 1015 G Bidang Kerja Sama Internasional terdiri dari: a. Subbidang Multilateral; b. Subbidang Regional; c. Subbidang Bilateral.
(1)
Pasal 1015 H Subbidang Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang kelautan dan perikanan.
(2)
Subbidang Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama regional di bidang kelautan dan perikanan.
(3)
Subbidang Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan.
Pasal 1015 I Bidang Kerja Sama Antarlembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan, penelaahan, pengkoordinasian, penyerasian, perumusan, kerja sama teknik, kapasitas kelembagaan dan antarlembaga di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 1015 J Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1015 I, Bidang Kerja Sama Antarlembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama teknik di bidang kelautan dan perikanan; b. penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama pengembangan kapasitas kelembagaan dalam negeri di bidang kelautan dan perikanan;
c. penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama antarlembaga internasional di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 1015 K Bidang Kerja Sama Antarlembaga terdiri dari: a. Subbidang Kerja Sama Teknik; b. Subbidang Kapasitas Kelembagaan; c. Subbidang Antarlembaga. Pasal 1015 L (1) Subbidang Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama teknik di bidang kelautan dan perikanan. (2) Subbidang Kapasitas Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama pengembangan kapasitas kelembagaan dalam negeri di bidang kelautan dan perikanan. (3) Subbidang Antarlembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, perumusan, dan pelaksanaan kerja sama antarlembaga internasional di bidang kelautan dan perikanan. Pasal 1015 M Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian, evaluasi organisasi dan tata laksana, penyerasian dan penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Puskita. Pasal 1015 N Bagian Tata Usaha terdiri dari: a. Subbagian Program dan Keuangan; b. Subbagian Kepegawaian dan Umum; c. Subbagian Hukum dan Perjanjian. Pasal 1015 O (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyerasian dan penyusunan program serta pengelolaan administrasi keuangan. (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, inventarisasi barang kekayaan milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga. (3) Subbagian Hukum dan Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian, evaluasi organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyerasian, penyusunan, dan administrasi urusan hukum dan perjanjian kerja sama.
Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 1015 P Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Puskita mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1015 Q (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Puskita terdiri dari Perencana, Arsiparis, Pranata Komputer, Statistisi, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1015 P, dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pasal II Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 25 Januari 2007 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Narmoko Prasmadji
