2007 TENTANG

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-29/BC/2007 TENTANG NOTA HASIL INTELIJEN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, Menimbang

:

Mengingat

:

a. bahwa dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan efisien dengan manajemen risiko yang terstruktur; b. bahwa dalam rangkamenciptakan sistem pengawasan yang efektif dan efisien salah satunya dilakukan dengan peningkatan fungsi intelijen di bidang kepabeanan dan cukai; c. bahwa dalam upaya meningkatkan fungsi intelijen perlu adanya kegiatan intelijen yang menghasilkan informasi yang akurat tentang adanya indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang dituangkan dalam Nota Hasil Intelijen; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Nota Hasil Intelijen. 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613)sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755); 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2007; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2007; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG NOTA HASIL INTELIJEN.

BEA

DAN

CUKAI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disebut NHI adalah produk dari Kegiatan Intelijen yang menunjukkan indikasi mengenai adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai. 2. Kegiatan Intelijen adalah serangkaian kegiatan didalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan tugas intelijen, pengumpulan, penilaian, penyusunan, pembandingan, analisis, penyebaran, dan pengkajian ulang data berdasarkan informasi yang berasal dari Data Base dan/atau Informasi Lainnya yang menunjukkan indikator risiko adanya pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai. 3. Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis) adalah suatu analisis atas pelanggaran yang telah terjadi, yang menguraikan indikator-indikator risiko suatu pelanggaran sebagai alat bantu bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan sehingga pelanggaran serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. 4. Penindakan adalah tindakan penghentian, pemeriksaan,penegahan, penyegelandan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau cukai. 5. Pangkalan DataIntelijen yang selanjutnya disebut dengan PDI pangkalan data yang berisi informasi yang bermanfaat untuk pengawasan di bidang kepabeanan dan/atau cukai, meliputi antara lain pangkalan data: importir/eksportir, pengusaha barang kena cukai, harga, komoditi, negara asal, fasilitas, PPJK/TPS/TPB/TPBKC, sarana pengangkut, perusahaan pelayaran/penerbangan/angkutan darat/kereta api, pelabuhan muat/tujuan dan indikator risiko lainnya. 6. Informasi Lainnya adalah semua informasi yang diperoleh selain dari Data Base yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan dan cukai, misalnya informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, laporan masyarakat, serta informasi yang diperoleh melalui media cetak, media elektronik, dan internet. 7. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, sungai, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang. 8. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

9.

Pejabat yang betugas melakukan analisis adalah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas khusus untuk melakukan Kegiatan Intelijen, yang terdiri dari penyaji data intelijen, pemroses data intelijen dan penelaah data intelijen.

10. Lembar Kerja Analisis Intelijen yang selanjutnya disebut LKAI adalah hasil Kegiatan Intelijen yang dibuat oleh Pejabat yang bertugas melakukan analisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari Data Base dan/atau Informasi Lainnya. 11. Laporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen yang selanjutnya disebut LPNHI adalah laporan hasil pelaksanaan penindakan yang telah dilaksanakan berdasarkan NHI yang telah diterbitkan. 12. Kantor Pabeanadalah Kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean dan Cukai, yang terdiri dari Kantor Pelayanan Utama serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 13. Pertukaran Data Elektronik atau PDE adalah alir informasi bisnis antar organisasi secara otomatis, tanpa campur tangan manusia. Informasi ini terintegrasi dan mengalir ke dalam dan ke luar suatu organisasi sistem bisnis manajemen. 14. Secara Manual adalah proses yang dilaksanakan tanpa menggunakan sarana komputer. Pasal 2 (1) NHI diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan LKAI. (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan NHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Kepala Subdirektorat Intelijen; b. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan ; c. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi; d. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan; atau e. KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe B. (3) Dalam hal perlu adanya tindakan segera berdasarkan informasi yang diterima,atasan langsung Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menerbitkan NHI. (4) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis. (5) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, Penerbitan NHI dilaksanakan oleh atasan langsung Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) NHI dan LKAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. Pasal 3 (1) Pejabat yang bertugas melakukan analisis melakukan analisis atas informasi yang telah diperoleh dari PDI atau Informasi Lainnya. (2) Berdasarkan analisis yang dilakukan jika diindikasikan adanya

pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai, Pejabat yang bertugas melakukan analisismenuangkan hasil analisisnya ke dalam LKAI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini. (3) Atasan Pejabat yang bertugas melakukan analisis wajib meneliti LKAI dan : a. mengembalikan LKAI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis dalam hal terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki;atau b. meneruskan LKAI kepada Pejabat Penerbit NHI dalam hal menyetujui pendapat Pejabat yang bertugas melakukan analisis. (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 2 ayat (5) menerbitkan NHI berdasarkan LKAI. (5) LKAI dan NHI dicatat dan ditatausahakan dalam Buku Daftar Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIPeraturan ini. (6) NHI diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran III Peraturan ini. Pasal 4 (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Penerbit NHI dapat membuat penugasan intelijen kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis dalam suatu formulir yang disebut Lembar Penugasan Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan ini. (2) Berdasarkan penugasan yang diterima, Pejabat yang bertugas melakukan analisis merencanakan dan melakukan pengumpulan informasi yang diperlukan dan menyusun perencanaan dan pengumpulan informasi tersebut dalam fomulir Lembar Perencanaan dan Pengumpulan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan ini . Pasal 5 (1) NHI yang diterbitkan Kepala Subdirektorat Intelijen ditujukan kepada : a. Kepala Seksi Penindakan pada Kantor Pelayanan Utamadengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikandan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; b. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikandengan tembusan kepadaDirektur Penindakan dan Penyidikan,Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi danKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;atau c. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan danKepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. (2) NHI yang diterbitkan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikanatau Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi pada Kantor Wilayahditujukan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atauKepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dan Kepala Subdirektorat

Intelijen. (3) NHI yang diterbitkan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan Utama ditujukan kepada Kepala Seksi Penindakan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utamadan Kepala Subdirektorat Intelijen. (4) NHI yang diterbitkan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan ditujukan kepada Kepala Subseksi Penindakan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan, dan Kepala Subdirektorat Intelijen. (5) NHI yang diterbitkan KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B ditujukan kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Bdengan tembusan kepada Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Subdirektorat Intelijen. Pasal 6 (1) Distribusi NHI dari pejabat yang menerbitkan NHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada pejabat yang menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan secara : a. Elektronik melalui hubungan langsung antar komputer atau melalui sistem Pertukaran Data Elektronik; atau b. Manual, dalam hal distribusi secara elektronik tidak dapat dilakukan. (2) Untuk kecepatan dan kerahasiaan, NHI dapat disampaikan lebih awal melalui faksimili, radiogram,telepon, atau elektronik mail oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 2 ayat (5) mendahului penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pasal 7 (1) Pejabat yang menerima NHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, melakukan Penindakan atas Barang, Sarana Pengangkut, Orang, dan/atau Bangunan. (2) Untuk melakukan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pejabat yang menerima NHI menunjuk Pejabat Bea dan Cukai. (3) Penunjukan pejabat yang melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat perintah dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI Peraturan ini. Pasal 8 (1) Dalam hal penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan atas barang impor yang berada di Tempat Penimbunan Sementara, pemeriksaan fisik dilakukan dengan ketentuan : a. Terhadap barang impor yang belum diajukan pemberitahuan pabean pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. Terhadap barang impor yang telah diajukan pemberitahuan

pabean dengan penetapan jalur hijau atau jalur kuning, pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); c. Terhadap barang impor yang telah diajukan pemberitahuan pabean dengan penetapan jalur merah dan belumdilakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat pemeriksa fisik dengan didampingi oleh pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); d. Terhadap barang impor yang telah diajukan pemberitahuan pabean dengan penetapan jalur merah dan telahdilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan fisik ulang oleh pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Dalam hal penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan atas barang impor yang berada di Tempat Penimbunan Berikat, pemeriksaan fisik dilakukan dengan ketentuan: a. Terhadap barang impor yang diangkut dari Tempat Penimbunan Sementara dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat, pemeriksaan fisik dilakukan di Tempat Penimbunan Berikat oleh Pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. Terhadap barang impor yang diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan Tempat Penimbunan Berikat lainnya, pemeriksaan fisik dilakukan di Tempat Penimbunan Berikat Tujuan oleh pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (3) Pejabat yang menerima NHI wajib memberitahu Importir/kuasanyasebelum dilakukan pemeriksaan fisik. (4) Pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan pengejaran terhadap barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) yang telah keluar dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat. Pasal 9 (1) Dalam hal penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan atas barang ekspor, pemeriksaan fisik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terhadap barang ekspor yang telah mendapat nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan telah diterbitkan Persetujuan Ekspor, pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); b. Terhadap barang ekspor yang telah mendapat nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean ekspor dan diterbitkan Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB), pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); (2) Pejabat yang menerima NHI wajib memberitahu eksportir/kuasanya sebelum dilakukan pemeriksaan fisik;

Pasal 10 (1) Dalam hal penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan atas Barang Kena Cukai atau Sarana Pengangkut, pemeriksaan fisik dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); (2) Pejabat yang menerima NHI wajib memberitahu pengusaha Barang Kena Cukai atau pemilik Sarana Pengangkut atau kuasanya sebelum dilakukan pemeriksaan fisik. Pasal 11 (1) Setelah melakukan Penindakan, Pejabat yang ditunjuk dalam Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), berkewajiban membuat Laporan Hasil Penindakan yang sekurangkurangnya meliputi : a. Kronologis Permasalahan; b. Modus Operandi; c. Jenis pelanggaran kepabeanan dan cukai dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya; d. Bukti-bukti pendukung mengenai adanya pelanggaran; e. Pendapat dan saran mengenai proses penanganan selanjutnya. (2) Laporan Hasil Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang menerima NHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai dasar penerbitan Laporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen atau LPNHI yang disampaikan kepada pejabat yang menerbitkan NHI. (3) Laporan Hasil Penindakan tersebut pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Peraturan ini. Pasal 12 (1) Dalam hal hasil penindakan ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran administratif di bidang kepabeanan dan/atau cukai, pejabat yang menerima NHI meneruskan penyelesaian pemenuhan kewajiban kepabeanan dan/atau cukai kepada Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal hasil Penindakan ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai, Pejabat yang menerima NHI memerintahkan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk membuat Laporan Kejadian adanya dugaan tindak pidana. (3)Dalam hal hasil penindakan tidak ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai, pejabat yang menerima NHImenghentikan proses penindakan. Pasal 13 (1) Pejabat penerima NHI wajib melaporkan pelaksanaan NHI kepada

Pejabat yang menerbitkan NHI dalam bentuk LPNHI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIIIPeraturan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari dari tanggal NHI diterbitkan. (2) LPNHI digunakan sebagai dasar evaluasi dan analisis terhadap NHI yang telah diterbitkan dan digunakan sebagai dasar pemutakhiran PDIdan atau Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis). Pasal 14 Pejabat yang berwenang menerbitkan NHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkewajiban melaporkan pelaksanaan NHI kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk dilakukan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan NHI. Pasal 15 Penerbitan, pelaporan dan penatausahaan NHI dilakukan sesuai tatacara yang diatur dalam Lampiran IXPeraturan ini. Pasal 16 Pada saat diberlakukannya peraturan ini, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-98/BC/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Nota Hasil Intelijen dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 26Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd,-

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

AMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP/BC/2007 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NOIA HASIL INTELIJEN

LEMBAR KERJA ANALISIS INTELIJEN Nomor:LKAI............/........./........./......... LATAR BELAKANG : Hasil Analisis PIB/PEB/Dokumen Cukai/Dok Lainnya

Sumber Informasi

Laporan/Pengaduan

Uraian Informasi

Teknik Analisis Hasil Analisis

Kesimpulan

1.

Usulan

Penerbitan NHI

2. Surveillance

3. Perbaikan Sistem

Klasifikasi

Normal

Segera

Sangat Segera

Sifat

Biasa

Rahasia

Sangat Rahasia

Pejabat yang bertugas melakukan analisis Tanda Tangan Nama NIP.

: : :

Catatan Kasi

Tanda Tangan/Paraf Nama NIP.

: : :

4. Lainnya

Catatan Kasubdit/Kabid.

Tanda Tangan/Paraf Nama NIP.

: : :

PERSETUJUAN: Hasil Analisis Diterima Tanggal ………………………. Pukul ………………… Setuju Diterbitkan NHI

Keputusan

Laporan/Pengaduan

Alasan Tujuan Penerbit NHI

Tanda Tangan/Paraf Nama NIP.

: : :

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP/BC/2007 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NOIA HASIL INTELIJEN

BUKU DAFTAR INTELIJEN DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN/KANTOR PELAYANAN UTAMA/KANTOR WILAYAH/KPPBC*)coret yang tidak perlu LKAI

Nomor

PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN ANALISIS

Tanggal

Nama

NIP.

NOTA HASIL INTELIJEN

Nomor

Tanggal

SURAT PERINTAH PENINDAKAN

Nomor

Tanggal

LPNHI

Nomor

KETERANGAN

Tanggal

Keterangan: Hal-hal yang perlu dimasukkan sebagai catatan.

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP/BC/2007 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NOIA HASIL INTELIJEN

NOTA HASIL INTELIJEN Nomor Referensi Sifat Klasifikasi

: : LKAI nomor:............. : Sangat Rahasia : Sangat segera

Kepada Yth. Sehubungan dengan adanya kegiatan intelijen yang mengindikasikan adanya pelanggaran kepabeanan, agar melakukan: Penindakan Terhadap: Barang/Sarana Pengangkut/Orang/Bangunan/lainnya* A. Data Barang Impor /Ekspor: a.Nama/No.Dokumen Kepabeanan/Cukai

:

b.Eks/Untuk Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya

:

c.No. BL/AWB

:

d.No. Kontainer/Merek Kolli

:

e.Importir/Eksportir/PPJK

:

f.Jenis/Jumlah barang

:

g.Data Lainnya

:

Voy/Flight

:

B. Data Barang Kena Cukai : a.

Eks Pabrik/Tempat Penimbunan

:

b.

Tempat Penjualan Eceran

:

c.

Pengusaha Barang Kena Cukai

:

d.

Jenis/Jumlah barang Kena Cukai

:

e.

Data Lainnya

:

Indikasi..:…………………………………………………………………………………………………..................

Melaporkan pelaksanaan Nota Intelijen ini pada kesempatan pertama kepada… …………………............... Jabatan Penerbit NI Tanda Tangan Nama Nip.

: : : :

*Coret yang tidak perlu

DIREKTUR JENDERAL, ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP/BC/2007 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NOIA HASIL INTELIJEN

LEMBAR PENUGASAN INTELIJEN Nomor: ........./LPI/......../......../......... Pemberi Tugas Nama Pemangku Kepentingan Lain Nama Nama TUGAS

Jabatan

Telp.

Jabatan Jabatan

Telp. Telp.

RUANG LINGKUP

LATAR BELAKANG PENUGASAN

KETERKAITAN DENGAN PENUGASAN INTELIJEN LAIN

ALOKASI SUMBER DAYA

OUTPUT 1 Laporan Tertulis 2

3

Presentasi

JANGKA WAKTU PENUGASAN Mulai

4

Lain-lain

Akhir

CATATAN PERSETUJUAN PENUGASAN Pemberi Tugas Tgl Atasan Pejabat bertugas melaku analisis Pejabat yang bertugas melaku analisis

Tgl

Tgl

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP/BC/2007 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NOIA HASIL INTELIJEN

Halaman …..

LEMBAR PERENCANAAN PENGUMPULAN INFORMASI Penugasan Intelijen Nomor: ........./LPI/......../......../......... Informasi yang dibutuhkan

Sumber

Tanggal dimintakan

Dicari oleh

Tanggal dikirim

Tanggal diterima

Tercatat Y/T

Keterangan

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP/BC/2007 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NOIA HASIL INTELIJEN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PELAYANAN UTAMA .................................. BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN .........................

SURAT PERINTAH PENINDAKAN Nomor : Dasar Menimbang

: :

Mengingat

:

NHI Nomor: tanggal bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaraan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perlu menugaskan pegawai untuk melakukan kegiatan Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661); 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613)sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan Di Bidang Kepabeanan (Lembaga Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3628); 5. Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : INS-01/MK/III/2/1976 tentang Pemberantasan Penyelundupan; 6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan); 7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No : Kep-08/BC/1997 TanggaL 30 Januari 1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;

MEMERINTAHKAN Kepada

:

Untuk

:

1.Nama : ………………………………………… Pangkat : ……………………………………….... NIP. : ………………………………………… 2. Nama : ………………………………………… Pangkat : ………………………………………… NIP. : ………………………………………… 3. Dst 1. Melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan dan penyegelan sebagai berikut : a. Nama Sarana Pengangkut : Nama : ………………………………... Laut/Udara/Darat : ………………………………... Voyage/Flight/Trayek/RKA : ………………………………... Ukuran/kapasitas muatan : ………………………………... Nakhoda/Pilot/Pengemudi : ………………………………... Bendera : ………………………………... Nomor Register / Polisi : ………………………………... Tempat / Lokasi Penindakan. : …………………………………

b. Barang : Jumlah/jenis/ukuran peti kemas/ Kemasan Jumlah / Jenis Barang Pemilik / Importir / Eksportir Jenis / Nomor dan tanggal Dokumen Tempat / Lokasi Penindakan

: : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : ………………………………..... : ………………………………….

c.Bangunan atau Tempat lain : Lokasi / alamat Nama pemilik / yang menguasai Alamat pemilik yang menguasai Alamat Bangunan / Tempat Lain Uraian Barang yang Ditimbun - Jumlah / Jenis Kemasan - Jumlah / Jenis Barang - Jenis dan Nomor / Tanggal Dokumen Identitas Pemilik (KTP/Paspor) d . Badan Nama Umur Pekerjaan Kebangsaan Alamat Terakhir Nomor / Tanggal KTP /Paspor

: : ………………………………..... :………………………………….. : ………………………………..... : ………………………………..... : ………………………………..... : ………………………………..... : ……………………………….... : ……………………………….... : ……………………………….... : : ………………………………….. : ………………………………….. : ………………………………….. : ………………………………….. : ………………………………….. : …………………………………..

Pada Kantor/tempat Dari

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam upaya pengamanan hak-hak negara dan penegahan dan pelanggaran ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. : …………………………………………………………………………............. : ………………… …………s.d………………………………………................

KETENTUAN

:

1. Menggunakan sarana : ………………………………….. 2. Berpakaian PDH / Non PDH 3. Membuat kajian dan analisis atas hasil Penindakan yang telah dilaksanakan selambat-lambatnya tiga hari sejak selesainya pelaksanaan tugas Jabatan Penerbit Surat Tugas : Tanda Tangan Nama NIP.

: : :

DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP/BC/2007 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NOIA HASIL INTELIJEN

LAPORAN HASIL PENINDAKAN Sifat Klasifikasi Kepada Yth.

: Biasa/Rahasia/Sangat Rahasia* : Segera/Sangat Segera Kepala Seksi Penindakan (penerima NHI)

Sehubungan dengan Nota Hasil Intelijen Direktur Penindakan dan Penyidikan/Kakanwil/Ka.KPPBC Nomor .............. tanggal ....................serta Surat Perintah Nomor ............... tanggal ..........................., telah dilakukan penindakan di bidang Kepabeanan/Cukai meliputi: Penegahan/Penghentian/Pemeriksaan/Penyegelan*, terhadap Barang Impor/Barang Ekspor/Barang Kena Cukai/ Sarana Pengangkut/Orang/Bangunan/lainnya* : Dengan ini disampaikan Kajian dan Analisis Sebagai Berikut:

a. Kronologis Permasalahan: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b. Modus Operandi: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jenis dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bukti-bukti pendukung mengenai adanya pelanggaran: 1. Pemeriksaan fisik 2. Penelitian dokumen dan nilai pabean 3. Penelitian dokumen cukai 4. Bukti pendukung lainnya c.

: : : :

Pendapat dan saran mengenai proses penanganan selanjutnya 1. Diterbitkan Nota Pembetulan/SPSA/SPPSA 2. Dilakukan Penyelidikan/Penyidikan 3. Rekomendasi Audit/Audit Investigasi 4. Diserahkan kembali kepada Orang yang berhak karena tidak terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai Demikian disampaikan untuk menjadi periksa. Pejabat yang melakukan Penindakan, Tanda Tangan : Nama : NIP. :

DIREKTUR JENDERAL, ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP/BC/2007 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NOIA HASIL INTELIJEN

LAPORAN PELAKSANAAN NOTA HASIL INTELIJEN Nomor LPNHI Nomor NHI Sifat Klasifikasi Kepada Yth.

: ------------------------: ------------------------: Biasa/Rahasia/Sangat Rahasia* : Segera/Sangat Segera 1. Direktur Penindakan dan Penyidika 2. Kepala Kantor Pelayanan Utama

Sehubungan dengan Nota Hasil Intelijen Direktur Penindakan dan Penyidikan/Kakanwil/Ka.KPPBC Nomor .............. tanggal ....................serta Surat Perintah Nomor ............... tanggal ..........................., telah dilakukan penindakan di bidang Kepabeanan/Cukai meliputi: Penegahan/Penghentian/Pemeriksaan/Penyegelan*, terhadap Barang Impor/Barang Ekspor/Barang Kena Cukai/ Sarana Pengangkut/Orang/Bangunan/lainnya* : A. Data NHI: 1. Nama/No.Dokumen Kepabeanan/Cukai 2. Eks Kapal/Pesawat/Alat Angkut/Lainnya 3. No. BL/AWB 4. No. Kontainer/Merek Kolli 5. Importir/PPJK 6. Jenis/Jumlah barang 7. Data Lainnya

: : : : : : :

B. Hasil Pelaksanaan Penindakan*: 1. Pemeriksaan fisik 2. Penelitian dokumen dan nilai pabean 3. Penelitian dokumen cukai

: Sesuai / Tidak Sesuai : Diterima / Tidak diterima : Diterima / Tidak diterima

Voy/Flight:

C. Modus:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Tindakan yang diambil: 1. Nota Pembetulan/SPSA/SPPSA 2. Penyelidikan/Penyidikan 3. Rekomendasi Audit/Audit Investigasi

: : :

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa. Jabatan Pembuat LPNHI Tanda Tangan Nama NIP.

: : : :

*Coret yang tidak perlu

.DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP/BC/2007 TENTANG TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NOIA HASIL INTELIJEN

TATACARA PENERBITAN, PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN NHI A. PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN OLEH KEPALA SUBDIREKTORAT INTELIJEN

KEGIATAN DI KANTOR PUSAT DJBC: 1. Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen a. Informasi yang diterima atau hasil kegiatan intelijen dikumpulkan dan diproses sebagai berikut: 1. Dituangkan dalam LKAI sebagaimana dimaksud pada contoh lampiran III keputusan ini, selanjutnya diteruskan ke Seksi Intelijen; 2. Membukukan LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dalam Buku Daftar Intelijen dan diberi nomor urut sebagaimana dimaksud pada lampiran IV. b. Menerima hasil pelaksanaan NHI dari Kepala Seksi Intelijen dan membuat Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis)

2. Kepala Seksi Intelijen a. Menerima LKAI dari Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dan menuangkan pendapat pada kolom Catatan Kepala Seksi dan meneruskannya kepada Kasubdit Intelijen; b. Mengembalikan LKAI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki. c. Menerima LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dari Kasubdit Intelijen; d. Merekam data NHI dalam Aplikasi Nota Hasil Intelijen sesuai data pada LKAI dan mengirim NHI secara elektronik kepada Kantor Wilayah/KPU/KPPBC yang dituju. Dalam hal Kantor Wilayah/KPU/KPPBC yang dituju sebagai penerima NHI belum nenerapkan sistem PDE, NHI dikirim melalui sarana jasa kurir atau faksimili atau radiogram atau pos dengan memperhatikan faktor kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam penyampaiannya. e. Menerima hasil cetak LPNHI dari Pejabat/Kasubdit Intelijen. Dalam hal Kantor Wilayah/KPU/KPPBC penerima NHI belum nenerapkan sistem PDE, hasil cetak LPNHI yang diterima direkam ke dalam Aplikasi Nota Hasil Intelijen untuk menutup Nota Hasil Intelijen yang bersangkutan. f. Mendistribusikan LPNHI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen untuk dilakukan Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis) 3. Kasubdit Intelijen a. Menerima LKAI yang telah berisi pendapat Kepala Seksi Intelijen; b. Mengembalikan LKAI kepada Kepala Seksi Intelijen dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki c. Memberikan persetujuan penerbitan NHI dan mengembalikan persetujuan kepada Kepala Seksi Intelijen; d. Menerima LPNHI dari Kantor Wilayah/KPU/KPPBC penerima NHI secara elektronik. Dalam hal Kantor Wilayah/KPU/KPPBC penerima NHI belum nenerapkan sistem PDE, LPNHI diterima secara manual (hasil cetak); e. Meneruskan hasil cetak LPNHI dari Kantor Wilayah/KPU/KPPBC penerima NHI kepada Kepala Seksi Intelijen.

f. Membuat laporan dan hasil pelaksanaan NHI yang telah diterbitkan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan selaku atasan langsung; 4. Direktur Penindakan dan Penyidikan a. Menerima tembusan NHI yang diterbitkan oleh Kasubdit. Intelijen. b. Menerima laporan hasil pelaksanaan NHI yang telah diterbitkan Kasubdit. Intelijen; c. Menugaskan Kasubdit Intelijen untuk melakukan analisis atas informasi yang diterima dan memerintahkannya untuk menerbitkan NHI dalam hal hasil analisis menyimpulkan dugaan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. KEGIATAN DI KPU/KPPBCPENERIMA NHI: 1. Kepala Seksi Penindakan/Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan/Kepala KPPBC Tipe B a. Menerima NHI secara elektronik atau manual dari Kasubdit Intelijen selaku Penerbit NHI untuk ditindaklanjuti; b. Menugaskan pegawai utuk melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima; c. Memantau, mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas; d. Menerima Laporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen dan dari Pejabat Pengawas yang melaksanakan pemeriksaan/penindakan; e. Dalam hal NHI disampaikan secara manual, menandatangani LPNHI untuk dikirim kepada Penerbit NHI; f. Melaporkan hasil pelaksanaan NHI kepada Kasubdit Intelijen selaku penerbit NHI dengan tembusan Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi. 2. Pejabat yang Melaksanaan Pemeriksaan/Penindakan a. Melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima; b. Merekam data hasil pelaksanaan NHI dan nama pejabat yang membuat LPNHI ke dalam menu Aplikasi LPNHI. Data yang telah direkam (entry) akan secara otomatis memberikan nomor dan tanggal LPNHI dan LPNHI tersebut secara otomatis akan dikirimkan oleh sistem ke KPU, KWBC dan/atau KP DJBC. Untuk KPPBC yang belum melaksanakan PDE, LPNHI dibuat secara manual dan dikirimkan ke Kasubdit Intelijen selaku penerbit NHI dengan tembusan Kepala Kantor Pelayanan Utama/Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi untuk dilakukan perekaman; c. Membuat LaporanHasil Penindakan; d. Membuat Laporan Kejadian dalam hal hasil Penindakan ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai. e. Mengirimkan LPNHI kepada Kepala Seksi Penindakan/Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan/Kepala KPPBC Tipe B selaku penerima NHI untuk ditandatangani.

B. PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN OLEH KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI KANTOR WILAYAH KEGIATAN DI KANWIL: 1. Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen a. Informasi yang diterima atau hasil kegiatan intelijen dikumpulkan dan diproses sebagai berikut: 1. Dituangkan dalam LKAI sebagaimana dimaksud pada contoh lampiran III keputusan ini, selanjutnya diteruskan ke Kepala Seksi Intelijen; 2. Membukukan LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dalam Buku Daftar Intelijen dan diberi nomor urut sebagaimana dimaksud pada lampiran IV.

b. Menerima hasil pelaksanaan NHI dari Kepala Seksi Intelijen dan membuat Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis)

2. Kepala Seksi Intelijen a. Menerima LKAI dari Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dan menuangkan pendapat pada kolom Catatan Kepala Seksi dan meneruskannya kepada Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; b. Mengembalikan LKAI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki. c. Menerima LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; d. Merekam data NHI dalam Aplikasi Nota Hasil Intelijen sesuai data pada LKAI dan mengirim NHI secara elektronik kepada KPPBC yang dituju. Dalam hal KPPBC yang dituju sebagai penerima NHI belum nenerapkan sistem PDE, NHI dikirim melalui sarana jasa kurir atau faksimili atau radiogram atau pos dengan memperhatikan faktor kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam penyampaiannya. e. Menerima hasil cetak LPNHI dari Pejabat/Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan/Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi. Dalam hal KPPBC penerima NHI belum nenerapkan sistem PDE, hasil cetak LPNHI yang diterima direkam ke dalam Aplikasi Nota Hasil Intelijen untuk menutup Nota Hasil Intelijen yang bersangkutan. f. Mendistribusikan LPNHI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen untuk dilakukan Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis) 3.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan/Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi a. Menerima LKAI yang telah berisi pendapat Kepala Seksi Intelijen; b. Mengembalikan LKAI kepada Kepala Seksi Intelijen dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki c. Memberikan persetujuan penerbitan NHI dan mengembalikan persetujuan kepada Kepala Seksi Intelijen; d. Menerima LPNHI dari KPPBC penerima NHI secara elektronik. Dalam hal Kantor KPPBC penerima NHI belum nenerapkan sistem PDE, LPNHI diterima secara manual (hasil cetak); e. Meneruskan hasil cetak LPNHI dari KPPBC penerima NHI kepada Kepala Seksi Intelijen. f. Membuat laporan dan hasil pelaksanaan NHI yang telah diterbitkan kepada Kepala Kantor Wilayah selaku atasan langsung;

4. Kepala Kantor Wilayah a. Menerima tembusan NHI yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang Penindakan dan Operasi. b. Menerima laporan hasil pelaksanaan NHI yang telah diterbitkan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Bidang Penindakan dan Operasi; c. Menugaskan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan untuk melakukan analisis atas informasi yang diterima dan memerintahkannya untuk menerbitkan NHI dalam hal hasil analisis menyimpulkan dugaan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai; KEGIATAN DI KPPBC PENERIMA NHI: 1. Kepala Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan/Kepala KPPBC Tipe B a. Menerima NHI secara elektronik atau manual dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan selaku Penerbit NHI untuk ditindaklanjuti; b. Menugaskan pegawai utuk melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima;

c. Memantau, mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas; d. Menerima Laporan Hasil Penindakan dari Pejabatyang melaksanakan pemeriksaan/penindakan; e. Dalam hal NHI disampaikan secara manual, menandatangani LPNHI untuk dikirim kepada Penerbit NHI; f. Melaporkan hasil pelaksanaan NHI kepada Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan selaku penerbit NHI dengan tembusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi.

2. Pejabatyang Melaksanaan Pemeriksaan/Penindakan a. Melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima; b. Merekam data hasil pelaksanaan NHI dan nama pejabat yang membuat LPNHI ke dalam menu Aplikasi LPNHI. Data yang telah direkam (entry) akan secara otomatis memberikan nomor dan tanggal LPNHI dan LPNHI tersebut secara otomatis akan dikirimkan oleh sistem ke KPU, KWBC dan/atau KP DJBC. Untuk KPPBC yang belum melaksanakan PDE, LPNHI dibuat secara manual dan dikirimkan ke Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan selaku penerbit NHI untuk dilakukan perekaman dengan tembusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi; c. Membuat LaporanHasil Penindakan; d. Membuat Laporan Kejadian dalam hal hasil Penindakan ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai e. Mengirimkan LPNHI kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan/Kepala KPPBC Tipe B selaku penerima NHI untuk ditandatangani.

C. PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN OLEH KEPALA BIDANG PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN DI KANTOR PELAYANAN UTAMA KEGIATAN DI KPU: 1. Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen a. Informasi yang diterima atau hasil kegiatan intelijen dikumpulkan dan diproses sebagai berikut: 1. Dituangkan dalam LKAI sebagaimana dimaksud pada contoh lampiran III keputusan ini, selanjutnya diteruskan ke Seksi Intelijen; 2. Membukukan LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dalam Buku Daftar Intelijen dan diberi nomor urut sebagaimana dimaksud pada lampiran IV. b. Menerima hasil pelaksanaan NHI dari Kepala Seksi Intelijen dan membuat Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis)

2. Kepala Seksi Intelijen a. Menerima LKAI dari Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dan menuangkan pendapat pada kolom Catatan Kepala Seksi dan meneruskannya kepada Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; b. Mengembalikan LKAI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki. c. Menerima LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; d. Merekam data NHI dalam Aplikasi Nota Hasil Intelijen sesuai data pada LKAI dan mengirim NHI secara elektronik kepada Kepala Seksi Penindakan. Dalam hal KPU belum nenerapkan sistem PDE, NHI dikirim melalui sarana jasa kurir atau faksimili

dengan memperhatikan penyampaiannya.

faktor

kecepatan,

ketepatan

dan

keamanan

dalam

e. Menerima hasil cetak LPNHI dari Pejabat/Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan. Dalam hal KPU belum nenerapkan sistem PDE, hasil cetak LPNHI yang diterima direkam ke dalam Aplikasi Nota Hasil Intelijen untuk menutup Nota Hasil Intelijen yang bersangkutan. f. Mendistribusikan LPNHI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen untuk dilakukan Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis) 3. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan a. Menerima LKAI yang telah berisi pendapat Kepala Seksi Intelijen; b. Mengembalikan LKAI kepada Kepala Seksi Intelijen dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki c. Memberikan persetujuan penerbitan NHI dan mengembalikan persetujuan kepada Kepala Seksi Intelijen; d. Menerima LPNHI dari Kepala Seksi Penindakan secara elektronik. Dalam hal Kantor KPU belum nenerapkan sistem PDE, LPNHI diterima secara manual (hasil cetak); e. Meneruskan hasil cetak LPNHI dari Kepala Seksi Penindakan kepada Kepala Seksi Intelijen. f. Membuat laporan dan hasil pelaksanaan NHI yang telah diterbitkan kepada Kepala KPU selaku atasan langsung; 4. Kepala Seksi Penindakan a. Menerima NHI secara elektronik atau manual dari Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan selaku Penerbit NHI untuk ditindaklanjuti; b. Menugaskan pegawai utuk melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima; c. Memantau, mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas; d. Menerima Laporan Hasil Penindakan dan dari Pejabatyang melaksanakan pemeriksaan/penindakan; e. Dalam hal NHI disampaikan secara manual, menandatangani LPNHI untuk dikirim kepada Penerbit NHI; f. Melaporkan hasil pelaksanaan NHI kepada Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan selaku penerbit NHI dengan tembusan Kepala KPU. 5. Pejabatyang Melaksanaan Pemeriksaan/Penindakan a. Melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima; b. Merekam data hasil pelaksanaan NHI dan nama pejabat yang membuat LPNHI ke dalam menu Aplikasi LPNHI. Data yang telah direkam (entry) akan secara otomatis memberikan nomor dan tanggal LPNHI dan LPNHI tersebut secara otomatis akan dikirimkan oleh sistem ke KPU. Untuk KPU yang belum melaksanakan PDE, LPNHI dibuat secara manual dan dikirimkan ke Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan selaku penerbit NHI untuk dilakukan perekaman dengan tembusan Kepala KPU; c. Membuat LaporanHasil Penindakan; d. Membuat Laporan Kejadian dalam hal hasil Penindakan ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai e. Mengirimkan LPNHI kepada Kepala Seksi Penindakan selaku penerima NHI untuk ditandatangani. 6. Kepala KPU a. Menerima tembusan NHI yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan.

b. Menerima laporan hasil pelaksanaan NHI yang telah diterbitkan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan; c. Menugaskan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan untuk melakukan analisis atas informasi yang diterima dan memerintahkannya untuk menerbitkan NHI dalam hal hasil analisis menyimpulkan dugaan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai D. PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN OLEH KEPALA SEKSI PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI: 1. Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen a. Informasi yang diterima atau hasil kegiatan intelijen dikumpulkan dan diproses sebagai berikut: 1. Dituangkan dalam LKAI sebagaimana dimaksud pada contoh lampiran III keputusan ini, selanjutnya diteruskan ke Kasubsi Intelijen; 2. Membukukan LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dalam Buku Daftar Intelijen dan diberi nomor urut sebagaimana dimaksud pada lampiran IV. b. Menerima hasil pelaksanaan NHI dari KasubsiIntelijen dan membuat Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis)

2. Kepala Subseksi Intelijen a. Menerima LKAI dari Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dan menuangkan pendapat pada kolom Catatan Kepala Subseksi dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan; b. Mengembalikan LKAI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki. c. Menerima LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan; d. Merekam data NHI dalam Aplikasi Nota Hasil Intelijen sesuai data pada LKAI dan mengirim NHI secara elektronik kepada Kepala Subseksi Penindakan. Dalam hal KPPPBC belum nenerapkan sistem PDE, NHI dikirim melalui sarana jasa kurir atau faksimili dengan memperhatikan faktor kecepatan, ketepatan dan keamanan dalam penyampaiannya. e. Menerima hasil cetak LPNHI dari Pejabat/Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. Dalam hal KPPBC belum nenerapkan sistem PDE, hasil cetak LPNHI yang diterima direkam ke dalam Aplikasi Nota Hasil Intelijen untuk menutup Nota Hasil Intelijen yang bersangkutan. f. Mendistribusikan LPNHI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen untuk dilakukan Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis) 3. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan a. Menerima LKAI yang telah berisi pendapat Kepala Subseksi Intelijen; b. Mengembalikan LKAI kepada Kepala Subseksi Intelijen dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki c. Memberikan persetujuan penerbitan NHI dan mengembalikan persetujuan kepada Kepala Subseksi Intelijen; d. Menerima LPNHI dari Kepala Subseksi Penindakan secara elektronik. Dalam hal Kantor KPPBC belum menerapkan sistem PDE, LPNHI diterima secara manual (hasil cetak); e. Meneruskan hasil cetak LPNHI dari Kepala Subseksi Penindakan kepada Kepala Subseksi Intelijen. f. Membuat laporan dan hasil pelaksanaan NHI yang telah diterbitkan kepada Kepala KPPBC selaku atasan langsung;

4. Kepala Subseksi Penindakan a. Menerima NHI secara elektronik atau manual dari Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan selaku Penerbit NHI untuk ditindaklanjuti; b. Menugaskan pegawai utuk melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima; c. Memantau, mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas; d. Menerima Laporan Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen dan dari Pejabat Pengawas yang melaksanakan pemeriksaan/penindakan; e. Dalam hal NHI disampaikan secara manual, menandatangani LPNHI untuk dikirim kepada Penerbit NHI; f. Melaporkan hasil pelaksanaan NHI kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan selaku penerbit NHI dengan tembusan Kepala KPPBC dan Kepala Kantor Wilayah. 2. Pejabatyang Melaksanaan Pemeriksaan/Penindakan a. Melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima; b. Merekam data hasil pelaksanaan NHI dan nama pejabat yang membuat LPNHI ke dalam menu Aplikasi LPNHI. Data yang telah direkam (entry) akan secara otomatis memberikan nomor dan tanggal LPNHI dan LPNHI tersebut secara otomatis akan dikirimkan oleh sistem ke Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. Untuk KPPBC yang belum melaksanakan PDE, LPNHI dibuat secara manual dan dikirimkan ke Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan selaku penerbit NHI untuk dilakukan perekaman dengan tembusan Kepala KPPBC dan Kepala Kantor Wilayah; c. Membuat LaporanHasil Penindakan; d. Membuat Laporan Kejadian dalam hal hasil Penindakan ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai e. Mengirimkan LPNHI kepada Kepala Subseksi Penindakan selaku penerima NHI untuk ditandatangani. 3. Kepala KPPBC a. Menerima tembusan NHI yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan. b. Menerima laporan hasil pelaksanaan NHI yang telah diterbitkan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan; c. Menugaskan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan untuk melakukan analisis atas informasi yang diterima dan memerintahkannya untuk menerbitkan NHI dalam hal hasil analisis menyimpulkan dugaan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai E. PENERBITAN NOTA HASIL INTELIJEN OLEH KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE B KEGIATAN DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI: 1. Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen a. Informasi yang diterima atau hasil kegiatan intelijen dikumpulkan dan diproses sebagai berikut: 1. Dituangkan dalam LKAI sebagaimana dimaksud pada contoh lampiran III keputusan ini, selanjutnya diteruskan ke Kasubsi Intelijen; 2. Membukukan LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dalam Buku Daftar Intelijen dan diberi nomor urut sebagaimana dimaksud pada lampiran IV. b. Menerima hasil pelaksanaan NHI dari Kasubsi P2 dan membuat Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis) 2. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan a. Menerima LKAI dari Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dan menuangkan pendapat pada kolom Catatan Kepala Subseksi dan meneruskannya kepada Kepala KPPBC Tipe B;

b. Mengembalikan LKAI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki. c. Menerima LKAI yang telah disetujui untuk diterbitkan NHI dari Kepala KPPBC Tipe B; d. Merekam data NHI dalam Aplikasi Nota Hasil Intelijen sesuai data pada LKAI. e. Mendistribusikan LPNHI kepada Pejabat yang bertugas melakukan analisis Intelijen untuk dilakukan Analisis Pasca Penindakan (Post Seizure Analysis) f. Menerima NHI secara elektronik atau manual dari Kepala KPPBC Tipe B selaku Penerbit NHI untuk ditindaklanjuti; g. Menugaskan pegawai utuk melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima; c. Memantau, mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penindakan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas; d. Menerima Laporan Hasil Penindakan dan dari Pejabat yang melaksanakan pemeriksaan/penindakan; e. Dalam hal NHI disampaikan secara manual, menandatangani LPNHI untuk dikirim kepada Penerbit NHI; f. Melaporkan hasil pelaksanaan NHI kepada Kepala KPPBC dan Kepala Kantor Wilayah. 3. Kepala KPPBC Tipe B a. Menerima LKAI yang telah berisi pendapat Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan; b. Mengembalikan LKAI kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan dalam hal terdapat hal-hal yang perlu ditambahkan atau diperbaiki c. Memberikan persetujuan penerbitan NHI dan mengembalikan persetujuan kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan; d. Menerima LPNHI dari Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan secara elektronik. Dalam hal Kantor KPPBC belum menerapkan sistem PDE, LPNHI diterima secara manual (hasil cetak); e. Membuat laporan hasil pelaksanaan NHI yang telah diterbitkan kepada Kepala Kantor Wilayah selaku atasan langsung; f. Menugaskan Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan untuk melakukan analisis atas informasi yang diterima dan memerintahkannya untuk menerbitkan NHI dalam hal hasil analisis menyimpulkan dugaan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai 4. Pejabat yang Melaksanaan Pemeriksaan/Penindakan a. Melakukan penindakan berdasarkan NHI yang diterima; b. Merekam data hasil pelaksanaan NHI dan nama pejabat yang membuat LPNHI ke dalam menu Aplikasi LPNHI. Data yang telah direkam (entry) akan secara otomatis memberikan nomor dan tanggal LPNHI dan LPNHI tersebut secara otomatis akan dikirimkan oleh sistem ke Kepala KPPBC Tipe B. Untuk KPPBC yang belum melaksanakan PDE, LPNHI dibuat secara manual dan dikirimkan ke Kepala KPPBC Tipe Bselaku penerbit NHI untuk dilakukan perekaman dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah dan Kasubdit Intelijen; c. Membuat LaporanHasil Penindakan; d. Membuat Laporan Kejadian dalam hal hasil Penindakan ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai e. Mengirimkan LPNHI kepada Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan selaku penerima NHI untuk ditandatangani. DIREKTUR JENDERAL,

ANWAR SUPRIJADI NIP 120050332