KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : SK.40/VI-BPHA/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FASILITASI KEGIATAN SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA INTENSIF (TPTII) PERIODE TAHUN 2007 DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: SK. 29/VI-BPHA/2006 tanggal 22 Maret 2006 telah ditetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Fasilitasi dan Tenaga Teknis Pelaksana Kegiatan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) Periode Tahun 2006;
b.
bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Model Kegiatan teknis Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) perlu dibentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Kegiatan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) Periode Tahun 2007;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan adanya tambahan calon pelaksana Model Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) maka Nomor: SK. 29/VI-BPHA/2006 tanggal 22 Maret 2006 dinilai tidak sesuai perkembangan;
d.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pembentukan Tim Pelaksana Fasilitasi Kegiatan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) Periode Tahun 2007 dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang …….
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfataan Hutan; 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. 171/M Tahun 2005; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 66 Tahun 2006; 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006; 13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan ; 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2003 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman melalui Penawaran dalam Pelelangan; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.71/Menhut-II/2006; 18. Peraturan ……..
2
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
: Membentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Pembangunan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII), dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Tugas Tim Pelaksana Fasilitasi Pembangunan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII), sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut: 1.
Memfasilitasi pembangunan Model Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) pada IUPHHK Hutan Alam yang ditunjuk;
2.
Menyusun pedoman-pedoman/dokumen-dokumen yang terkait dengan penerapan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII);
3.
Menyusun bahan masukan kebijakan pembangunan sistem insentif dan disinsentif dalam rangka penerapan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII);
4.
Membantu Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan (BPK) dalam pembinaan/bimbingan teknis kepada pemegang IUPHHK pada Hutan Alam dalam penerapan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII)
5.
Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
KEEMPAT
: Semua biaya yang diperlukan Tim Pelaksana Fasilitasi Pembangunan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII) dibebankan kepada Anggaran Departemen Kehutanan.
KELIMA
: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: SK. 29/VI-BPHA/2006 tanggal 22 Maret 2006 serta perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku. Keenam : …….
3
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007. Ditetapkan di Pada tanggal
: J A K A R T A : 10 April 2007
DIREKTUR JENDERAL, ttd Dr.Ir. HADI S. PASARIBU, M.Sc NIP. 080044005 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Kehutanan; 2. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 3. Gubernur Kalimantan Timur; 4. Gubernur Kalimantan Barat; 5. Gubernur Kalimantan Tengah; 6. Gubernur Riau; 7. Gubernur Sumatera Barat; 8. Gubernur Maluku Utara; 9. Gubernur Papua; 10. Gubernur Irian Jaya Barat; 11. Tim Pelaksana Fasilitasi Pembangunan Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia Intensif (TPTII).
4
LAMPIRAN Nomor Tanggal
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN : SK.40/VI-BPHA/2007 : 10 April 2007 TIM PELAKSANA FASILITASI PEMBANGUNAN SILVIKULTUR TEBANG PILIH TANAM INDONESIA INTENSIF (TPTII)
A. Pengarah / Penanggungjawab
: 1. 2. 3. 4.
B. Ketua I C. Ketua II D. Sekretaris
: Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan : Kasubdit Pengembangan Kelola Produksi Hutan Alam, Ditjen BPK
E. Anggota
: 1. Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi; 2. Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman; 3. Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan; 4. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; 8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau; 9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat; 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara; 11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua; 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Irian Jaya Barat; 13. Kasubdit Pengembangan Kelola Sosial Hutan Alam, Ditjen BPK; 14. Kasubdit Pengembangan Kelola Lingkungan Hutan Alam, Ditjen BPK; dan 15. Kasubdit Penilaian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam, Ditjen BPK.
F. Tim Pakar Koordinator Sekretaris
Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Kepala Badan Planologi Kehutanan
: Prof. Dr. Ir. Sukotjo : Prof. Dr. Mochammad Na’iem
Bidang Keahlian : …….
5
Bidang Keahlian: 1. Silvikultur:
1. Prof. Dr. Ir. Sukotjo (Pakar Silvikultur, UGM); 2. Dr. Ir. Supriyanto (Pakar Silvikultur, IPB) 3. Dr. Ir. R. Mulyana Omon (Pakar Pembiakan Vegetatif dan Persemaian, Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Kalimantan, Samarinda); 4. Dr. Ir. Priyanto Pamungkas (Pakar Silvikultur, IPB); 5. Dr. Ir. Moch. Sambas Sabarnurdin (Pakar Silvikultur, UGM); 6. Ir. Atok Subiakto, M.Sc. (Pakar Pembiakan Vegetatif dan Persemaian, Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam, Bogor).
2. Pemuliaan Pohon:
1. Prof. Dr. Ir. Mochammad Na’iem, M. Agr (Pakar Pemuliaan Pohon, UGM); 2. Dr. Ir. Anto Rimbawanto (Pakar Pemuliaan, LITBANGHUT).
3. Manipulasi Lingkungan:
1. Prof. Dr. Ir. Andry Indrawan, MS (Pakar Bidang Ekologi Hutan, IPB); 2. Dr. Ir. Chairil Anwar Siregar (Pakar Kimia Tanah, Puslitbang Hutan dan Konservasi Alam, Bogor); 3. Dr. Ir. Ali Munawar (Pakar Bidang Pemupukan dan Kesuburan Tanah, UNIB); 4. Dr. Ir. Herwasono Sudjito (Pakar Bidang Ekologi Hutan, LIPI); 5. Prof. Dr. Ir. Dady Ruhiyat (Pakar Bidang Tanah Hutan, UNMUL); 6. Dr. Ir. Syahrinuddin (Pakar Bidang Tanah Hutan, UNMUL). 7. Dr. Ir. Haryono Supriyo (Pakar Bidang Tanah Hutan, UGM). 4. Pengendalian …….
6
4. Pengendalian Hama Terpadu:
Dr. Ir. Soekisman Tjitrosemito, M.Sc (Pakar Bidang Pengendalian Hama Terpadu, BIOTROP).
5. Pemungutan Hasil/ Penjarangan:
1. Prof. Dr. Ir. Elias ( Pakar Bidang Reduce Impact Logging (RIL), IPB); 2. Ir. Dul Salam, MM ( Pakar Bidang Pembalakan, LITBANGHUT).
6. Teknologi Hasil Hutan/ Kualitas Kayu:
Dr. Ir. Sri Nugroho Marsoem, M. Agr (Pakar Ilmu Kayu, UGM).
7. Ekonomi Sumberdaya Kehutanan:
Dr.Ir. Sofyan P. Warsito (Pakar Ekonomi Sumberdaya Kehutanan, UGM).
8. Perencanaan Kehutanan:
Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya (Pakar Bidang Tata Hutan, IPB). DIREKTUR JENDERAL ttd Dr.Ir. HADI S. PASARIBU, M.Sc NIP. 080044005
7
