BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 138/KA/X/2007 TENTANG PENGUSULAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang:
a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2003 tanggal 3 Desember 2002, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; b. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penilaian angka kredit terhadap unsur-unsur kegiatan dan kriteria penilaian di BATAN, dipandang perlu membentuk Peraturan Kepala BATAN tentang Pengusulan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan BATAN;
Mengingat:
1. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
D:\Backup Komputer Dedeh 04-01-2012\P'aturan Ka.BATAN\Jafung Pustakawan\P'aturan Jafung Pustakawan.doc
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
3. Peraturan
Pemerintah
-2Nomor
16
Tahun 1994
tentang
Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 8. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007; 9. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; 11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-3MEMUTUSKAN : Menetapkan:
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENGUSULAN DAN PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Pasal 1 (1)
Pedoman Pengusulan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Pengusulan
BATAN dan
memuat
Penilaian
ketentuan-ketentuan
Angka
Kredit
Jabatan
mengenai Fungsional
Pustakawan untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan persepsi, sehingga
dapat
memudahkan
dan
memperlancar
pelaksanaan
penilaian angka kredit. (2)
Pedoman Pengusulan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan BATAN sebagai acuan dalam melaksanakan tugas.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-4Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2007 KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Humas
Ferhat Aziz
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
: 138/KA/X/2007
TANGGAL
: 3 Oktober 2007
PEDOMAN PENGUSULAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN BAB I PENDAHULUAN Karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat dikembangkan melalui dua jalur, yaitu jalur struktural dan jalur fungsional. Posisi pada jenjang karier struktural sangat terbatas sehingga jalur fungsional perlu dimanfaatkan sebagai wahana pengembangan karier PNS, mengingat posisi pada jabatan fungsional tidak terbatas, dengan demikian jalur jabatan fungsional yang telah ada perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus. PNS yang mengembangkan kariernya melalui jabatan fungsional akan memperoleh kenaikan pangkat yang tidak terikat dengan pangkat atasan strukturalnya, sejauh berkenaan dengan angka kredit dan ketentuan lainnya untuk kenaikan pangkat telah terpenuhi, keuntungan lain yang dapat diraih adalah bahwa PNS tersebut tidak perlu lagi mengikuti ujian dinas. Jenjang jabatan fungsional Pustakawan mulai berlaku sejak ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 serta Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 53649/MPK/1988 dan Nomor 15/SE/1988 yang berlaku mulai Desember 1990. Dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, maka Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan Keputusan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002 dan ditetapkan Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk D:\Backup Komputer Dedeh 04-01-2012\P'aturan Ka.BATAN\Jafung Pustakawan\Pedoman Jafung Pustakawan.doc
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-2Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya yang memuat aturanaturan pokok yang harus diikuti dalam pelaksanaan jabatan fungsional Pustakawan sesuai Keputusan Menpan yang baru. Walaupun Keputusan Menpan dan Surat Keputusan Bersama tersebut telah memuat cukup banyak ketentuan yang berkaitan dengan jenjang jabatan Pustakawan, namun untuk lebih mempermudah dan memperlancar serta menyeragamkan pelaksanaan penilaian di lingkungan BATAN, dipandang perlu untuk membuat pedoman Penilaian Angka Kredit bagi jabatan fungsional Pustakawan. Pedoman ini dimaksudkan untuk melengkapi pengaturan dan penjelasan yang terdapat di dalam Keputusan Menpan dan Surat Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Oleh karena itu, pedoman ini hanya menjelaskan ketentuan penting yang belum secara rinci diuraikan atau dideskripsikan dalam Keputusan Menpan dan Keputusan Bersama tersebut, disertai dengan contoh pelaksanaannya.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-3BAB II KETENTUAN UMUM Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Pejabat Fungsional Pustakawan (PFP) yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan/atau unit tertentu lainnya. 2. Pustakawan BATAN adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BATAN yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pimpinan BATAN untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). 3. Pustakawan Tingkat Terampil adalah Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Diploma II Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Diploma bidang lain yang disetarakan. 4. Pustakawan Tingkat Ahli adalah Pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya Sarjana Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Diploma bidang lain yang disetarakan. 5. Bidang lain yang disetarakan, adalah Diploma II, Diploma III, atau Diploma IV/Sarjana bidang studi selain bidang perpustakaan ditambah ilmu pengetahuan kepustakawanan yang diperoleh dari hasil keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan kepustakawanan yang kualifikasinya ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI. 6. Kepustakawanan adalah ilmu dan profesi di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. 7. Unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia sekurang-kurangnya seorang pustakawan, ruang/tempat khusus dan koleksi bahan pustaka sekurang-kurangnya 1.000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan yang bersangkutan serta dikelola menurut sistem tertentu untuk kepentingan masyarakat penggunanya.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-48. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk membantu penetapan angka kredit pustakawan. 9. Tim penilai BATAN adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pimpinan BATAN. 10. Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang pustakawan dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan/pangkat. 11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan adalah Perpustakaan Nasional RI. 12. Pejabat
pembina
kepegawaian
pusat
adalah
Menteri,
Jaksa
Agung,
Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,
Kepala
Pelaksana
Harian
Badan
Narkotika
Nasional
serta
Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 13. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan pustakawan, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian masingmasing atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 14. Pekerjaan kepustakawanan adalah kegiatan utama yang wajib dilaksanakan dalam lingkungan unit perpustakaan atau dokumentasi dan informasi, yang meliputi kegiatan pengadaan,
pengolahan
dan
pengelolaan
bahan
pustaka/sumber
informasi,
pendayagunaan dan pemasyarakatan informasi baik dalam bentuk cetak, karya rekam maupun multi media, serta kegiatan pengkajian atau kegiatan lain untuk pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, termasuk pengembangan profesi. 15. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja dalam satu kesatuan organisasi perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 16. Unit kerja adalah satuan kerja yang memiliki kegiatan di bidang kepustakawanan, yang pembentukannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk tujuan tertentu.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-517. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi adalah kegiatan kepustakawanan untuk mengembangkan koleksi dan mengolahnya secara sistematis agar dapat diakses dan dimanfaatkan secara optimal oleh pemakai perpustakaan. 18. Pengembangan koleksi adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. 19. Rencana operasional adalah rancangan program setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Pustakawan
minimal
memuat
latar
belakang,
tujuan,
sasaran,
keluaran,
metodologi/prosedur kerja dan jadwal pelaksanaan untuk kurun waktu tertentu dan disetujui oleh pimpinan unit kerja/pejabat yang ditunjuk dimana pustakawan tersebut bekerja. 20. Menyusun desiderata adalah kegiatan membuat dan mengumpulkan deskripsi bahan pustaka dalam bentuk kartu atau daftar bibliografi yang disusun menurut aturan tertentu baik tercetak maupun elektronik, untuk digunakan dalam pertimbangan keputusan pengadaan bahan pustaka. 21. Survei minat pemakai adalah kegiatan mulai dari membuat instrumen, mengumpulkan, mengolah dapat sampai membuat laporan hasil survei untuk mengetahui bidang/subyek yang diminati atau dibutuhkan pemakai perpustakaan. 22. Meregistrasi bahan pustaka adalah kegiatan mencatat data bibliografi bahan pustaka yang diterima perpustakaan pada buku induk atau kartu atau sistem simpan elektronis serta pembubuhan catatan penting, seperti nomor induk dan pemberian cap pada bagian tertentu dalam bahan pustaka tersebut. 23. Menyeleksi bahan pustaka adalah kegiatan menilai desiderata dan mempertimbangkan usulan dalam menetapkan pengadaan bahan pustaka, serta sebagai daftar bahan pustaka yang perlu diadakan oleh perpustakaan, berdasarkan kebutuhan dan kebijakan pengembangan koleksi perpustakaan. 24. Mengevaluasi dan menyiangi koleksi adalah kegiatan mengidentifikasi, memilih dan mengeluarkan bahan pustaka dari jajarannya untuk ditetapkan sebagai bahan pustaka yang perlu dilakukan penyiangan dan selanjutnya dilakukan penanganan pasca penyiangan seperti disimpan terpisah, dihibahkan, ditukarkan atau dimusnahkan, dan kegiatan ini termasuk mengeluarkan kartu katalog bahan pustaka yang bersangkutan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-625. Pengolahan bahan pustaka adalah kegiatan mendeskripsikan bahan pustaka dan menyiapkan sarana temu kembali informasi, meliputi kegiatan katalogisasi deskripsi, klasifikasi, penetapan tajuk subyek serta pengelolaan data bibliografinya. 26. Verifikasi data bibliografi adalah kegiatan memeriksa kebenaran dan/atau kelengkapan data bibliografi suatu bahan pustaka dengan cara mencari dan membandingkan informasi pada master file (jajaran kartu katalog), shelflist (daftar koleksi menurut rak), katalog penerbit dan sejenisnya untuk mengetahui apakah bahan pustaka pernah dimiliki atau untuk mengetahui kebenaran data bibliografi bahan pustaka tersebut. 27. Katalogisasi adalah kegiatan membuat deskripsi data bibliografi bahan pustaka menurut standar/peraturan tertentu. 28. Katalog sederhana adalah katalog yang hanya mencantumkan informasi bibliografi tingkat 1 berdasarkan International Standard Bibliographic Description (ISBD) atau AACR II yang meliputi: judul sebenarnya, pengarang, edisi, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, dan nomor standar seperti ISBN/ISSN. 29. Katalog kompleks atau katalog lengkap adalah katalog yang mencantumkan informasi bibliografis bahan pustaka tingkat 2 sampai 3 berdasarkan ISBD atau AACR II (tingkat 1 ditambah infromasi penting lainnya, seperti: judul paralel atau judul lainnya, pernyataan kepengarangan, edisi, tempat terbit pertama, dst., penerbit pertama, dst., rincian fisik, judul seri dan sub seri, nomor seri). 30. Katalog salinan adalah katalog yang mencantumkan informasi bibliografis bahan pustaka dari Katalog Dalam Terbitan (KDT) atau sumber bibliografi lain dengan atau tanpa menambah informasi yang diperlukan. 31. Menentukan tajuk subyek adalah menganalisis isi bahan pustaka dan menentukan terminologi yang sesuai untuk ditetapkan sebagai tajuk akses yang paling tepat untuk mewakili subyek atau isi buku, artikel majalah, dan lain-lain dengan menggunakan standar tertentu. 32. Mengklasifikasi adalah menganalisis isi bahan pustaka dan menentukan notasi kelas yang tepat untuk mewakili subyek bahan pustaka tersebut dengan menggunakan pedoman tertentu, seperti bagan klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC) atau Universal
Decimal Classification (UDC). 33. Klasifikasi sederhana adalah klasifikasi yang notasi kelasnya ditentukan maksimal 5 (lima) angka, misalnya: 633.18
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-734. Klasifikasi kompleks adalah klasifikasi yang notasi kelasnya mewakili isi bahan pustaka secara spesifik dan setepat mungkin, misalnya: 633.18.03 35. Menentukan kata kunci adalah menentukan kata/istilah yang dianggap paling penting untuk digunakan sebagai titik akses dalam penelusuran informasi yang terkandung dalam bahan pustaka. 36. Membuat sari karangan indikatif adalah kegiatan menyarikan isi bahasan yang terkandung dalam bahan pustaka ( antara 50 – 100 kata) untuk memberikan gambaran mengenai
cakupan
umum
isi
bahan
pustaka,
sehingga
pembaca
dapat
mempertimbangkan apakah perlu membaca bahan pustaka tersebut. 37. Membuat sari karangan informatif adalah kegiatan menyarikan isi bahasan yang terkandung dalam bahan pustaka (antara 100 – 300 kata) dengan menampilkan data kualitatif dan/atau kuantitatif yang mewakili isi bahan pustaka tersebut agar pembaca tanpa membaca bahan pustaka aslinya dapat memperoleh inti bahasan temuan dan atau gagasan secara cepat. 38. Membuat anotasi adalah kegiatan membuat ulasan atau penjelasan singkat mengenai isi bahan pustaka (antara 25 – 100 kata), atau berupa deskripsi singkat yang biasanya ditambahkan sebagai suatu catatan setelah deskripsi bibliografi. Ulasan tersebut terdiri dari beberapa kalimat untuk memberi gambaran isi bahan pustaka secara singkat. 39. Mengalihkan data bibliografi adalah kegiatan memindahkan informasi bibliografi dari suatu bahan pustaka ke dalam format baku baik secara manual seperti kartu katalog maupun elektronis seperti cantuman pangkalan data. 40. Menyunting data bibliografi adalah kegiatan memeriksa kebenaran deskripsi suatu bahan pustaka berdasarkan acuan tertentu baik yang akan dipublikasikan atau dalam rangka meningkatkan mutu basis data dan sistem akses informasi. 41. Menyusun bibliografi, indeks, dan sejenisnya adalah kegiatan membuat daftar buku, artikel majalah, makalah, laporan, dan lain-lain yang dibuat menurut aturan baku dan disusun menurut sistem tertentu, seperti urutan pengarang, judul, subyek, dan lain-lain. 42. Mengelola data bibliografi adalah kegiatan memasukkan dan menyusun kartu katalog ke dalam jajaran katalog, menurut sistem penjajaran yang ditetapkan, atau memelihara validitas data yang ada pada sistem pangkalan data komputer, seperti: updating, backup,
indexing/inverting data bibliografi menurut suatu sistem tertentu.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-843. Membuat kelengkapan pustaka adalah kegiatan menyiapkan dan memasang kelengkapan bahan pustaka seperti label buku, kantong buku, slip buku, dan lain-lain agar bahan pustaka tersebut siap pakai bagi pemakai jasa perpustakaan. 44. Menyimpan dan melestarikan bahan pustaka adalah kegiatan yang mencakup menata, melindungi, merawat, memelihara dan, mengawetkan atau mereproduksi kembali bahan pustaka
koleksi
perpustakaan
untuk
menjaga
keteraturan
penempatan
koleksi
perpustakaan yang ditujukan untuk memudahkan penemuan kembali, memperkecil kerusakan dan memperpanjang usia bahan pustaka. Kegiatan ini 45. Identifikasi bahan pustaka adalah memilih bahan pustaka yang akan dilestarikan/dirawat/ diproduksi sesuai dengan kriteria 46. Mengelola jajaran bahan pustaka adalah kegiatan penempatan dan penyusunan kembali bahan pustaka pada rak berdasarkan nomor panggil buku, abjad judul, atau sejenisnya (shelving). 47. Merawat bahan pustaka adalah kegiatan memelihara bahan pustaka melalui tindakan, seperti pencegahan sebelum bahan pustaka mengalami kerusakan, dan penanganan terhadap bahan pustaka yang mengalami kerusakan, antara lain melalui tindakan fumigasi, laminasi, enkapsulasi, penjilidan, dan lain-lain. 48. Mereproduksi bahan pustaka adalah kegiatan mempersiapkan, dan melaksanakan kegiatan pembuatan kembali bahan pustaka (pengalihan bahan pustaka) ke dalam media yang sejenis atau ke bentuk lain. 49. Membuat kliping adalah kegiatan memilih dan menghimpun artikel tentang suatu topik tertentu dari media massa serta menyusunnya menjadi suatu kumpulan karya. 50. Pelayanan informasi adalah kegiatan memberikan bantuan dan jasa informasi kepada pemakai perpustakaan. 51. Melakukan layanan sirkulasi adalah kegiatan melayani pengguna jasa perpustakaan dalam pemesanan, peminjaman dan pengembalian bahan pustaka beserta penyelesaian administrasinya. 52. Layanan perpustakaan keliling adalah kegiatan layanan perpustakaan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. 53. Melakukan layanan pandang dengar adalah kegiatan mengoperasikan peralatan pandang dengan dan membimbing penggunaannya bagi pemakai perpustakaan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
-954. Menyediakan bahan pustaka adalah kegiatan mencari dan menyediakan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui koleksi setempat atau melalui silang layan perpustakaan. 55. Melakukan layanan rujukan adalah memberikan informasi kepada pengguna jasa perpustakaan dalam bentuk pemberian layanan rujukan cepat dan atau bimbingan pemakaian sumber rujukan. 56. Layanan rujukan cepat adalah memberi jawaban atas permintaan informasi dari pengguna
perpustakaan
melalui
pemanfaatan
sumber
rujukan
seperti
kamus,
ensiklopedia dan direktori. 57. Bimbingan pemakaian sumber rujukan adalah bantuan yang diberikan kepada pengguna jasa perpustakaan untuk mencari informasi yang diperlukan melalui penggunaan koleksi rujukan 58. Melakukan penelusuran literatur adalah kegiatan mencari atau menemukan kembali data/ informasi kepustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun di luar perpustakaan dengan mengunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya. Kegiatan penelusuran literatur ini umumnya digunakan untuk mendukung penelitian dan atau penulisan ilmiah, serta bahan bacaan. 59. Melakukan bimbingan membaca adalah kegiatan memberi bimbingan, petunjuk atau panduan serta contoh kepada pengguna jasa perpustakaan tentang cara-cara membaca yang baik, cepat dan benar dengan menggunakan koleksi dan peralatan perpustakaan. 60. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan adalah kegiatan memberikan penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada sekelompok pengguna baru dari perpustakaan yang bersangkutan. Misalnya mahasiswa baru sebagai pengguna perpustakaan perguruan tinggi. 61. Membina kelompok pembaca adalah kegiatan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/diskusi dalam bidang-bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi perpustakaan, dan mendorong kelompok pembaca menciptakan karya tulis baru dengan menggunakan rujukan dari koleksi perpustakaan. Kegiatan ini lebih
diutamakan
bagi
didiskusikan/pakar subyek.
pustakawan
yang
menguasai
bidang/subyek
yang
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 10 62. Menyebarkan informasi terbaru kilat adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengolah informasi baru tentang subyek atau jenis bahan pustaka tertentu serta menyebarkannya kepada pemesan atau pengguna dalam bentuk kemasan lepas atau paket informasi. 63. Lembar lepas adalah lembaran informasi hasil pengetikan kembali (alih bentuk) atau hasil pengadaan informasi yang dimaksud dari bahan pustaka untuk siap disebarkan. 64. Paket informasi adalah kumpulan informasi berbasis kepustakaan tentang suatu topik/subyek atau jenis bahan pustaka tertentu yang disusun dalam bentuk paket informasi terjilid menurut sistematika/aturan yang disepakati antara konsumen dan produsen atau permintaan dan siap disebarkan. 65. Penyebaran
informasi
terseleksi
adalah
kegiatan
memilih,
mengumpulkan,
mengelompokkan dan menyusun informasi tentang subyek/jenis bahan pustaka tertentu (baik restrospektif maupun baru) yang disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan pengguna yang penyampaiannya kepada pelanggan dapat dalam bentuk lembar lepas atau paket informasi. 66. Membuat analisis kepustakaan adalah kegiatan membuat karangan baru tentang suatu bidang tertentu yang disusun dengan jalan menyortir pendapat seseorang, mengkaji dan menyarikan isi dari kepustakaan yang ada untuk keperluan kelompok tertentu pengguna perpustakaan. 67. Tinjauan kepustakaan adalah kegiatan membuat karya tulis yang disusun berdasarkan hasil analisis dan tinjauan sejumlah kepustakaan dalam bidang tertentu dengan cara mengutip pendapat atau gagasan yang ada pada kepustakaan tersebut untuk tujuan penyebaran informasi. 68. Resensi/timbangan buku adalah kegiatan membuat karya tulis yang disusun sebagai ulasan dan penilaian terhadap gagasan penulis atau isi buku yang diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kelebihan dan kelemahan buku tersebut. 69. Informasi teknis adalah informasi siap pakai atau informasi yang telah diolah dan ditulis kembali dalam bentuk pedoman, buku saku, atau sejenisnya mengenai topik/masalah tertentu yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. 70. Bercerita kepada anak-anak adalah layanan perpustakaan dalam bentuk bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku bacaan anak-anak dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca anak.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 11 71. Statistik adalah kegiatan mengumpulkan, memilah dan mengolah data tentang kegiatan kepustakawanan untuk jangka waktu tertentu dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, diagram atau sejenisnya. 72. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah kegiatan sosialisasi melalui pemberian penjelasan/keterangan baik lisan, tulisan maupun visual kepada masyarakat tentang peran, kegiatan dan jasa perpustakaan dalam upaya pemberdayaan perpustakaan secara optimal dan pembinaan budaya baca. 73. Penyuluhan kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah pemberian keterangan kepada masyarakat pemakai tentang manfaat dan penggunaan perpustakaan, dokumentasi dan informasi sehingga mereka lebih mengenal perpustakaan dan terdorong untuk memanfaatkannya. 74. Penyuluhan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah pemberian petunjuk penjelasan/bimbingan kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tentang strategi dan atau cara-cara meningkatkan kemampuan lembaga perpustakaan dalam rangka mengembangkan kemampuan perpustakaan dalam melayani masyarakat. 75. Mengidentifikasi potensi wilayah adalah satu kesatuan kegiatan yang utuh, meliputi kegiatan identifikasi potensi wilayah, mengolah hasil identifikasi dan menyusun program intervensi pengembangan. 76. Identifikasi wilayah adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data/informasi tentang kondisi dan potensi permasalahan suatu wilayah obyek melalui metode penelitian, pengkajian, atau survei, kuesioner atau melakukan wawancara langsung. 77. Mengolah hasil identifikasi adalah kegiatan tabulasi dan pengolahan data baik data primer (nara sumber) maupun data sekunder (literatur) hasil identifikasi untuk mengetahui kondisi wilayah dan perilaku masyarakat maupun peran serta masyarakat yang akan dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan penyuluhan. 78. Menyusun program intervensi pengembangan adalah perumusan rencana strategi, program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi wilayah. Pada perumusan program harus tergambar analisis situasi, keterjangkauan, perkembangan, rumusan masalah, tujuan serta target/sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. 79. Menyusun materi penyuluhan adalah kegiatan penyiapan dan penyusunan materi yang akan dipakai sebagai bahan penyuluhan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 12 Materi tersebut antara lain berupa naskah untuk radio, TV, drama, obrolan/fragmen, wawancara, slide, skenario sinetron/film, film dokumenter atau ceramah. 80. Penyuluhan tatap muka dalam kelompok adalah pemberian keterangan atau penjelasan kepada kelompok tentang kegunaan/pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang disampaikan secara langsung 81. Melakukan evaluasi pasca penyuluhan adalah kegiatan melakukan penilaian terhadap tingkat keberhasilan penyuluhan yang telah dilaksanakan. 82. Melaksanakan
publisitas
adalah
menyebarluaskan
informasi
tentang
kegiatan
perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak dan elektronik seperti artikel, brosur, film, slide, situs-web dan lain-lain. 83. Menyusun publisitas adalah kegiatan menghimpun bahan, mengolah dan menyajikan dalam bentuk: cerpen, skenario, artikel; berita, sinopsis, brosur, leaflet; poster/gambar peraga; slide, bahan pandang dengar. 84. Melakukan evaluasi pasca publisitas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menilai efektivitas kegiatan publisitas yang telah dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, wawancara atau gabungan keduanya. 85. Melakukan pameran adalah kegiatan mempertunjukkan kepada masyarakat tentang aktivitas, hasil kegiatan, dan kemampuan sumber informasi perpustakaan, dokumentasi dan informasi disertai pemberian keterangan/penjelasan dengan mempergunakan bahan peraga. 86. Membuat rancangan/desain pameran adalah membuat rancangan tata letak, gambar dan pengaturan materi yang akan dipamerkan. 87. Menyiapkan materi dan penataan pameran adalah kegiatan menyiapkan alat dan menyeleksi bahan pameran berupa media cetak maupun elektronik serta menatanya sesuai tema pameran dan kondisi lapangan. 88. Penanggung jawab pada penyelenggaraan pameran adalah pustakawan yang diberi tanggungjawab
untuk
mengkoordinasikan
kegiatan
pameran
sejak
persiapan
penyelenggaraan sampai pertanggungjawaban. 89. Pemandu pada penyelenggaraan pameran adalah pustakawan yang diberi tugas menjaga stand pameran untuk memberikan penjelasan/informasi kepada pengunjung tentang materi pameran.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 13 90. Evaluasi pasca pameran adalah kegiatan penilaian terhadap kinerja pameran yang telah dilaksanakan. 91. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah kegiatan ilmiah untuk mencari data/informasi tentang kondisi dan permasalahan perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. 92. Melakukan pengkajian perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang utuh, yang dilaksanakan melalui 5 (lima) sub-kegiatan, yaitu: penyusunan instrumen, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta perumusan, evaluasi dari penyempurnaan hasil kajian. 93. Pengkajian sederhana adalah kegiatan pengkajian perpusdokinfo dengan menggunakan metode/teknik penelitian yang hasilnya disajikan secara deskriptif. 94. Pengkajian kompleks adalah kegiatan pengkajian perpusdokinfo dengan menggunakan metode/teknik penelitian yang hasilnya disajikan secara analitik dan deskriptif dengan dukungan tabulasi dan analisis data. Hasil kajian kompleks sudah menggambarkan alternatif rekomendasi. 95. Melakukan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah kegiatan untuk memperoleh cara baru guna meningkatkan nilai tambah dari berbagai aspek pelaksanaan perpusdokinfo yang sedang atau sudah berjalan, sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien. 96. Membuat prototip/model adalah kegiatan pembuatan sistem atau kondisi yang diinginkan dalam bentuk miniatur atau mendekati bentuk dan fungsi sesungguhnya dalam rangka meningkatkan nilai tambah sistem yang ada. 97. Menyusun desain/rancangan adalah kegiatan pembuatan konsep kerangka dasar rancangan dalam bentuk pengembangan komponen perpustakaan baik secara parsial atau menyeluruh. 98. Melakukan uji coba prototip/model adalah kegiatan pengujian penerapan konsep, prototip/model sistem perpustakaan yang dikembangkan dalam praktek sehari-hari di satu atau beberapa perpustakaan yang dipilih. 99. Mengevaluasi dan menyempurnakan prototip/model adalah kegiatan mempelajari dan mengkaji kembali hasil uji coba prototip/model untuk perbaikan dan penyempurnaan atau pembatalan apabila diperlukan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 14 100. Analisis/kritik karya kepustakawanan adalah kegiatan membaca, menganalisis karya kepustakawanan orang lain baik dalam bentuk tulisan maupun informasi terekam lainnya yang selanjutnya dilaporkan dalam bentuk karya tulis baru berupa ulasan/kritik saran/tanggapan secara sistematis dan bersifat menyempurnakan karya tersebut. 101. Penyempurnaan karya kepustakawanan adalah kegiatan membaca, menganalisis karya kepustakawanan orang lain dalam bentuk tulisan maupun informasi terekam dan hasilnya disajikan dalam bentuk catatan-catatan untuk penyempurnaan karya tulis tersebut. 102. Menelaah pengembangan bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah kegiatan pembuatan naskah tentang usulan, kritik dan saran atau pertimbangan terhadap kebijaksanaan dan atau peraturan pelaksanaan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi dari satu atau lebih lembaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 103. Pengembangan profesi adalah pengembangan pengetahuan keahlian, ketrampilan dan bakat yang bermanfaat bagi profesi pustakawan dalam melaksanakan tugas. 104. Karya tulis ilmiah adalah berupa laporan hasil kegiatan ilmiah atau tinjauan atau ulasan ilmiah yang disajikan dengan menggunakan kerangka isi, aturan dan format tertentu minimal berisi judul, pendahuluan, deskripsi analisis, kesimpulan, daftar pustaka yang diterbitkan dalam majalah ilmiah atau dalam bentuk buku dan sejenisnya. Khusus artikel majalah ilmiah harus disertai abstrak/sari karangan. 105. Laporan hasil kegiatan ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang berisi sajian hasil penelitian, pengembangan atau evaluasi yang disajikan dengan menggunakan kerangka isi, aturan atau format penulisan ilmiah. 106. Tinjauan/ulasan ilmiah adalah suatu karya tulis yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan ulasan ilmiah dari berbagai pendapat atau sumber informasi tertulis di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 107. Makalah ilmiah adalah karya tulis di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang ditulis minimal 10 halaman dalam format baku yang meliputi: judul, abstrak, pendahuluan, isi pokok, penutup dan daftar pustaka yang disampaikan pada seminar dan pertemuan sejenis. 108. Tulisan ilmiah populer adalah tulisan ilmiah yang disajikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 15 109. Makalah prasaran adalah karya tulis bersifat deskriptif informatif di bidang perpusdokinfo
yang
ditulis
dalam
format
tertentu
dan
disampaikan
pada
pertemuan/diklat dan sejenisnya. 110. Buku yang diterbitkan adalah karya tulis di bidang perpusdokinfo yang berisi minimal 49 halaman dan diterbitkan oleh instansi pemerintah atau swasta. 111. Buku yang tidak diterbitkan adalah karya tulis di bidang perpusdokinfo minimal 49 halaman dan didokumentasikan di perpustakaan di mana pustakawan bekerja. 112. Artikel majalah adalah karya tulis minimal 1.000 kata dan dimuat dalam majalah di bidang perpusdokinfo yang diterbitkan oleh organisasi profesi, instansi pemerintah atau swasta di bidang perpusdokinfo. 113. Ketua kelompok/koordinator pustakawan adalah seorang pustakawan yang diserahi tugas
mengetuai
kelompok/mengkoordinasikan
sejumlah
pejabat
fungsional
pustakawan dalam pelaksanaan tugas kepustakawanan yang mencakup perencanaan, pembagian tugas dan peningkatan kemampuan. 114. Pemimpin unit perpustakaan adalah pustakawan yang diangkat sebagai pejabat struktural atau yang ditugaskan untuk memimpin unit kerja kepustakawanan. 115. Menghimpun dan menyusun naskah-naskah kumpulan untuk dipublikasikan adalah kegiatan mengumpulkan, menyeleksi, menyusun dan menyunting naskah-naskah tulisan dalam topik atau lingkup tertentu sehingga merupakan satu kesatuan yang sesuai dengan persyaratan penerbitan untuk dipublikasikan dalam bentuk terbitan baru. 116. Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep adalah memberi saran/ pertimbangan kepada instansi perorangan berupa gagasan-gagasan di bidang kepustakawanan yang diajukan kepada dan disetujui oleh pimpinan unit. Hasil konsultasi adalah bersifat konsepsi kepustakawanan yang dituangkan dalam suatu laporan tertulis. 117. Pedoman/standar penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan perpusdokinfo yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI dan diberlakukan secara nasional. 118. Pedoman umum/petunjuk teknis perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah pedoman yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan perpusdokinfo yang
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 16 ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI atau instansi tertentu untuk digunakan dalam lingkungan instansi yang bersangkutan. 119. Terjemahan adalah karya tulis hasil alih bahasa suatu tulisan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. 120. Saduran adalah karya tulis atau terjemahan secara bebas dengan meringkaskan atau menyederhanakan atau mengembangkan tulisan tanpa mengubah pokok pikiran tulisan asal. Apabila topik saduran di luar bidang perpusdokinfo harus terkait dengan tugas dan misi kelembagaan yang diperkuat oleh surat tugas. 121. Penunjang kegiatan kepustakawanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok. 122. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah kegiatan memberikan saran, pertimbangan dan jawaban atas masalah atau pertanyaan yang berhubungan dengan pendayagunaan jasa perpustakaan atau yang berhubungan dengan pemilihan, pengadaan, penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan, dokumentasi dan informasi seperti gedung perpustakaan, peralatan dan meja belajar. 123. Mengikuti seminar/lokarya dan pertemuan sejenisnya di bidang kepustakawanan adalah kegiatan berupa pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, dan bidang lain yang mendukung misi perpustakaan dimana pustakawan bekerja, diselenggarakan secara resmi yang menyajikan sejumlah makalah oleh para ahli di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi dan terbuka bagi yang mengikutsertakan masyarakat umum atau peserta tertentu untuk menghasilkan kesimpulan tertentu. 124. Memperoleh penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah RI, negara asing, organisasi ilmiah atau organisasi profesi baik tingkat nasional, internasional, provinsi, atau kabupaten/kota atas prestasi yang dicapai seorang pustakawan dalam pengabdian kepada nusa, bangsa dan negara di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Termasuk dalam penghargaan ini adalah memperoleh kehormatan akademis. 125. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya adalah gelar kesarjanaan non perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diperoleh setelah yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional pustakawan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 17 126. Menyunting risalah pertemuan ilmiah adalah kegiatan mengumpulkan, menyusun dan menyunting hasil salah satu pertemuan ilmiah dalam satu naskah yang siap diterbitkan sebagai prosiding. 127. Peran serta dalam tim penilai jabatan pustakawan adalah menjadi salah satu pejabat dalam keanggotaan tim penilai jabatan pustakawan atau membantu mempersiapkan materi untuk kelancaran tugas-tugas tim penilai jabatan fungsional pustakawan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 18 BAB III JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDIT A. KAITAN ANTARA JABATAN, PANGKAT/GOLONGAN, DAN ANGKA KREDIT 1. Kaitan antara jenjang jabatan, pangkat/golongan dan angka kredit kumulatif minimal dalam Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut : Angka kredit Jenjang Jabatan
Pangkat/Golongan/Ruang
kumulatif minimal
1
2
untuk naik pangkat 5
Pengatur Muda Tk. I / IIb
40
20
Pengatur / IIc
60
20
Pengatur Tingkat I / IId
80
20
Penata Muda / IIIa
100
50
Lanjutan
Penata Muda Tk. I/ IIIb
150
50
Pustakawan
Penata / IIIc
200
100
Penyelia
Penata Tingkat I / IIId
300
Pustakawan
Penata Muda/III/a
100
50
Pertama
Penata Muda Tk. I / IIIb
150
50
Pustakawan
Penata / IIIc
200
100
Muda
Penata Tingkat I / IIId
300
100
Pembina / IVa
400
150
Pembina Tingkat I / IVb
550
150
Pembina Utama Muda./ Ivc
700
150
Pustakawan
Pembina Utama Madya./ IVd
850
200
Utama
Pembina Utama / IVe
1050
Pelaksana Terampil
yang dibutuhkan
4
Pustakawan
Pustakawan
3
Angka kredit
Pelaksana
Ahli Pustakawan Madya
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 19 2. Komposisi Angka Kredit dan Jumlah Angka Kredit Kumulatif
Minimal untuk
pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut : Pustakawan Tingkat Terampil : Jenjang Jabatan/Golongan Ruang/Angka Kredit Unsur
Persentase
Pustakawan Pelaksana II/b II/c
Pustakawan Pelaksana Lanjutan
Pustakawan Penyelia
II/d
III/a
III/b
III/c
III/d
I. UTAMA a. Pendidikan b. Pengorganisasian & Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka/Sumber Informasi c. Pemasyarakatan
≥ 80 %
32
48
64
80
120
160
240
≤ 20 %
8
12
16
20
30
40
60
100 %
40
60
80
100
150
200
300
Perpustakaan, d. Dokumentasi & Informasi e. Pengembangan Profesi II. PENUNJANG Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pustakawan JUMLAH
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Pustakawan Tingkat Ahli
- 20 Jenjang jabatan/Golongan Ruang/Angka Kredit
Unsur
Persentase Pustakawan Pertama
Pustakawan Muda
Pustakawan
Pustakawan
Madya
Utama
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a IV/b IV/c IV/d
IV/e
≥ 80 %
80
120
160
240
320
440
560
680
840
Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pustakawan
≤ 20 %
20
30
40
60
80
110
140
170
210
JUMLAH
100 %
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
I. UTAMA a. Pendidikan b. Pengorganisasian dan pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka / Sumber Informasi c. Pemasyarakatan Perpustakaan, Dokumentasi & Informasi d. Pengembangan Profesi II. PENUNJANG
B. KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN YANG DAPAT DIBERI ANGKA KREDIT Bidang kegiatan yang dilaksanakan Pejabat Fungsional Pustakawan sebagai berikut : 1. Unsur Utama a. Pendidikan Jenis pendidikan formal dan Pendidikan & Pelatihan (Diklat) yang dapat diberikan angka kredit meliputi : 1) Pendidikan formal
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 21 Pendidikan formal yaitu pendidikan umum yang memperoleh gelar/ijazah sebagai berikut : a) Diploma II/Diploma III/Sarjana Muda bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. b) Diploma II/Diploma III/Sarjana Muda bidang lain ditambah Diklat Calon Pustakawan Tingkat Terampil. c) S1, S2, S3 bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. d) S1, S2, S3 bidang lain ditambah Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli. 2) Pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pendidikan dan pelatihan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, meliputi: a) Diklat fungsional pustakawan. adalah diklat yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional pustakawan. Penyelenggaraan diklat fungsional pustakawan diatur oleh Perpustakaan Nasional RI selaku instansi pembina jabatan fungsional pustakawan. b) Diklat teknis kepustakawanan. adalah
diklat
yang
diselenggarakan
untuk
memenuhi
persyaratan
kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS pada suatu unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Contoh: Diklat TOT kepustakawanan yang diperlukan oleh PUSDIKLAT Perpustakaan Nasional RI, Diklat Kebahasaan yang diperlukan Perpustakaan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. c) Diklat non kepustakawanan adalah diklat di luar bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi, dimana diklat tersebut dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kompetensi pustakawan dan misi perpustakaan dimana pustakawan bekerja.
Contoh:
Diklat
Proteksi
Radiasi,
diklat
komputer,
diklat
manajemen dll. b. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, meliputi: 1) Pengembangan koleksi; 2) Pengolahan bahan pustaka;
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 22 3) Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka; dan 4) Pelayanan informasi. c. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, meliputi: 1) Penyuluhan; 2) Publisitas; dan 3) Pameran. d. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi, meliputi: 1) Pengkajian; 2) Pengembangan perpustakaan; 3) Analisis/kritik karya kepustakawanan; dan 4) Penelaahan pengembangan di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. e. Pengembangan profesi, meliputi: 1) Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 2) Menyusun
pedoman/petunjuk
teknis
perpustakaan,
dokumentasi
dan
informasi; 3) Menerjemahkan/menyadur
buku
dan
bahan-bahan
lain
di
bidang
perpustakaan, dokumentasi dan informasi; 4) Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan; 5) Menyusun kumpulan tulisan untuk dipublikasikan; dan 6) Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep.
2. Unsur Penunjang Penunjang tugas pustakawan, meliputi: a. Mengajar; b. Melatih; c. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 23 d. Memberi konsultasi teknis sarana dan prasarana perpustakaan, dokumentasi dan informasi; e. Mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan bidang kepustakawanan; f.
Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan;
g. Melakukan lomba kepustakawanan; h. Memperoleh penghargaan/tanda jasa; i.
Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
j.
Menyunting risalah pertemuan ilmiah; dan
k. Keikutsertaan dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan.
C. DOKUMEN/BUKTI FISIK YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KEGIATAN I. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah. 1. Memperoleh gelar/ijazah pendidikan formal: Bukti fisik: a. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh dekan atau yang sederajat untuk ijazah lulusan perguruan tinggi negeri. b. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Ketua Kopertis atau pejabat yang ditunjuk untuk lulusan perguruan tinggi swasta. c. Fotokopi sertifikat diklat kepustakawanan yang dilegalisir oleh instansi penyelenggara diklat. 2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kepustakawanan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat: Bukti fisik: a. Fotokopi dari STTPL/sertifikat yang dilegalisir oleh penyelenggara diklat atau pejabat pengelola kepegawaian.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 24 II. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi.
1. Pengembangan koleksi a. Menyusun rencana operasional Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Rencana operasional (ROP). b. Membuat desiderata Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka. c. Melakukan survei minat pemakai Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan survei yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau pejabat yang memberi tugas. d. Meregistrasi bahan pustaka Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan meregistrasi bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang diregistrasi. e. Menyeleksi bahan pustaka Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 25 2) Laporan kegiatan seleksi bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang diseleksi. f.
Mengevaluasi dan menyiangi koleksi Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan evaluasi dan penyiangan bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang dievaluasi dan disiangi.
2. Pengolahan bahan pustaka a. Melakukan verifikasi data bibliografi Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan verifikasi bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang diverifikasi. b. Melakukan katalogisasi Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan melakukan katalogisasi bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang dikatalog. c. Menentukan tajuk subyek Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan menetapkan subyek bahan pustaka yang diketahui oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang dibuat tajuk subyeknya.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 26 -
d. Mengklasifikasi Bukti fisik:
1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan klasifikasi bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang diklasifikasi. e. Menentukan kata kunci Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan menentukan kata kunci bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka dan jumlah kata kuncinya. f.
Membuat sari karangan indikatif Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan membuat sari karangan dan dilampiri minimal 5 (lima) contoh
sari
karangan
yang
disahkan
oleh
pimpinan
unit
yang
bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah sari karangan yang dibuat. g. Membuat sari karangan informatif Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan membuat sari karangan dan dilampiri minimal 5 (lima) contoh
sari
karangan
yang
disahkan
oleh
pimpinan
unit
yang
bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah sari karangan yang dibuat. h. Membuat anotasi Bukti fisik:
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 27 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan membuat anotasi yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang dianotasi. i.
Mengalihkan data bibliografi Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan mengalihkan data bibliografi yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah entri yang dialihkan.
j.
Menyunting data bibliografi Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan menyunting data bibliografi yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah cantuman yang disunting.
k. Menyusun bibliografi, indeks dan sejenisnya Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan penyusunan bibliografi, indeks dan sejenisnya yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah entri yang dikerjakan disertai contoh: halaman judul, daftar isi dan beberapa contoh entri yang dikerjakan. l.
Mengelola data bibliografi Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 28 2) Laporan kegiatan pengelolaan data bibliografi yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah cantuman hasil kerja. m. Membuat kelengkapan pustaka Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan membuat kelengkapan bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah eksemplar bahan pustaka yang siap pakai.
3. Menyimpan dan melestarikan bahan pustaka a. Identifikasi bahan pustaka Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan identifikasi bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah eksemplar bahan pustaka yang diidentifikasi. b. Mengelola jajaran bahan pustaka Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan pengelolaan jajaran bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah hasil kegiatan. c. Merawat bahan pustaka Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 29 2) Laporan kegiatan perawatan bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah eksemplar bahan pustaka yang dirawat. d. Mereproduksi bahan pustaka Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan reproduksi bahan pustaka yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah eksemplar bahan pustaka yang direproduksi. e. Membuat kliping Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan penyusunan kliping yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah dan judul artikel.
4. Pelayanan informasi a. Melakukan layanan sirkulasi Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan transaksi layanan sirkulasi yang diketahui oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang dipinjam dan dikembalikan. b. Melakukan layanan pandang dengar Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 30 2) Laporan kegiatan layanan pandang dengar yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah transaksi layanan. c. Menyediakan bahan pustaka Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan penyediaan bahan pustaka yang diketahui oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang disediakan. d. Melakukan layanan rujukan Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan layanan rujukan cepat yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah permintaan informasi (item pertanyaan). e. Melakukan bimbingan pemakaian sumber rujukan Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan bimbingan pemakaian sumber rujukan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah kegiatan bimbingan. f.
Melakukan penelusuran literatur Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan hasil penelusuran literatur yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul bahan pustaka yang diketemukan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 31 g. Melakukan bimbingan membaca Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan bimbingan membaca yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah kegiatan bimbingan. h. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan bimbingan pemakai perpustakaan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah bimbingan dan jumlah pengguna perpustakaan yang dibimbing. i.
Menyebarkan informasi terbaru/kilat Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan penyebaran informasi mutakhir (terbaru) yang terkait dengan iptek nuklir yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul informasi terbaru/kilat yang disebarkan.
j.
Penyebaran informasi terseleksi Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan penyebaran informasi terseleksi dengan topik yang lebih spesifik misalnya ”menentukan logam berat dengan metode AAN” yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah judul topik informasi terpilih.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 32 k. Membuat analisis kepustakaan 1) Tinjauan kepustakaan Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung. b) Naskah tinjauan kepustakaan atau foto kopinya yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan topik bahasan. 2) Resensi/timbangan buku Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung. b) Naskah resensi/timbangan buku asli atau foto kopinya yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. 3) Informasi teknis Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung. b) Naskah informasi teknis atau fotokopinya yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. l.
Bercerita kepada anak-anak Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan bercerita kepada anak-anak yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan berapa kali kegiatan bercerita beserta judul ceritanya.
m. Statistik Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 33 2) Laporan kegiatan pembuatan statistik yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas dengan menyebutkan jumlah statistik yang dibuat.
III. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
1. Penyuluhan a. Identifikasi wilayah Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan hasil identifikasi wilayah yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. b. Mengolah hasil identifikasi Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan hasil pengolahan hasil identifikasi yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. c. Menyusun program intervensi pengembangan Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Naskah program intervensi pengembangan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau pejabat yang memberi tugas. d. Menyusun materi penyuluhan 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Naskah materi penyuluhan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau pejabat yang memberi tugas. e. Melaksanakan penyuluhan 1) Penyuluhan kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 34 a) Penyuluhan massal melalui TV atau radio Bukti fisik: (1) Surat penugasan dari atasan langsung. (2) Laporan kegiatan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. b) Penyuluhan massal dengan menggunakan alat bantu audio visual Bukti fisik: (1) Surat penugasan dari atasan langsung. (2) Laporan kegiatan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. c) Penyuluhan massal tanpa alat bantu Bukti fisik: (1) Surat penugasan dari atasan langsung. (2) Laporan kegiatan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. d) Penyuluhan tatap muka dalam kelompok Bukti fisik: (1) Surat penugasan dari atasan langsung. (2) Laporan kegiatan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. 2) Penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung. b) Laporan kegiatan telah melaksanakan tugas dari penyelenggara atau sertifikat.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
f.
- 35 Melakukan evaluasi pasca penyuluhan Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan evaluasi pasca penyuluhan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
2. Melaksanakan publisitas Bukti fisik: a. Surat penugasan dari atasan langsung. b. Laporan kegiatan publisitas yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas disertai dengan bukti-bukti kegiatan. 1) Menyusun materi publisitas a) Cerpen, skenario, artikel Bukti fisik: (1)
Surat penugasan dari atasan langsung.
(2)
Naskah cerpen atau artikel publisitas yang sudah dipublikasikan pada media massa.
(3)
Skenario yang sudah disahkan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
b) Berita, Sinopsis, Brosur, leaflet Bukti fisik: (1)
Surat penugasan dari atasan langsung.
(2)
Naskah berita yang sudah dipublikasikan dan disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
(3)
Sinopsis yang sudah dipublikasikan pada media massa.
(4)
Naskah leaflet yang sudah dicetak.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 36 c) Poster/gambar peraga Bukti fisik: (1)
Surat penugasan dari atasan langsung.
(2)
Poster/gambar peraga atau yang sudah diperkecil dan surat keterangan dari pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
d) Slide, bahan pandang dengar Bukti fisik: (1)
Surat penugasan dari atasan langsung.
(2)
Surat keterangan dari pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
(3)
Naskah.
2) Melakukan evaluasi pasca publisitas Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung. b) Laporan evaluasi publisitas yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
3. Melakukan pameran Bukti fisik: a.
Surat penugasan dari atasan langsung.
b.
Laporan kegiatan pameran yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas atau bukti kegiatan bagi:
Pembuat rancangan
: Naskah rancangan
Pemandu
: Surat keputusan/sertifikat
Penanggungjawab
: Surat keputusan
Evaluator
: Naskah laporan
Penyiapan materi & penataan pameran : Keterangan/Surat Keputusan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 37 1) Membuat rancangan/desain pameran Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung. b) Naskah rancangan/desain pameran yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. 2) Menyiapkan materi dan penataan pameran Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung. b) Surat keterangan telah melaksanakan tugas atau bukti kegiatan lainnya yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. 3) Menyelenggarakan pameran a) Penanggung jawab Bukti fisik: (1) Surat penugasan dari atasan langsung. (2) Surat keputusan atau surat keterangan melaksanakan tugas atau bukti kegiatan lainnya yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. b) Pemandu Bukti fisik: (1) Surat penugasan dari atasan langsung. (2) Surat keputusan atau surat keterangan telah melaksanakan tugas atau sertifikat. 4) Evaluasi pasca pameran Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 38 b) Laporan kegiatan evaluasi pasca pameran yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
IV. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
1. Melakukan pengkajian perpustakaan, dokumentasi dan informasi a. Pengkajian sederhana Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan hasil kajian yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. b. Pengkajian kompleks Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan hasil kajian yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
2. Melakukan pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi a. Membuat Prototip/model 1) Menyusun desain/rancangan Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung. b) Rancangan/desain
yang
disahkan
oleh
pimpinan
unit
yang
bersangkutan atau yang memberi tugas. 2) Membuat Prototip/model Bukti fisik: a) Surat penugasan dari atasan langsung. b) Prototip/model atau laporan dan bukti-bukti lain yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 39 b. Melakukan uji coba prototip/model Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan uji coba atau bukti lain yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. c. Mengevaluasi dan menyempurnakan prototip/model Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Laporan kegiatan evaluasi yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
3. Menganalisis/kritik karya kepustakawanan a. Analisis/kritik karya kepustakawanan Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Karya tulis/naskah yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. b. Penyempurnaan karya kepustakawanan Bukti fisik: 1) Surat penugasan dari atasan langsung. 2) Surat tugas dan naskah/catatan singkat yang sudah disempurnakan sebagai bukti kegiatan, yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
4. Menelaah pengembangan bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi Bukti fisik: a. Surat penugasan dari atasan langsung. b. Naskah telaah pengembangan bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
V.
Pengembangan profesi
- 40 -
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi a. Karya tulis ilmiah Bukti fisik: Artikel majalah atau buku asli atau fotokopi yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. Karya tulis yang tidak dipublikasikan dilampiri surat keterangan kepada perpustakaan bahwa karya tersebut didokumentasikan di perpustakaan. b. Laporan hasil kegiatan ilmiah Bukti fisik: Artikel majalah, laporan, buku yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. c. Tinjauan/ulasan ilmiah Bukti fisik: Naskah tulisan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. d. Makalah ilmiah Bukti fisik: Makalah yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas atau disertai keterangan lain yang memperkuat. e. Tulisan ilmiah populer Bukti fisik: Artikel yang dimuat dalam media massa yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. f.
Makalah prasaran Bukti fisik: Makalah yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 41 -
g. Buku yang diterbitkan Bukti fisik: Buku yang diterbitkan. h. Buku yang tidak diterbitkan Bukti fisik: Buku
dan
surat
keterangan
dari
kepala
perpustakaan
yang
mendokumentasikan. i.
Artikel majalah Bukti fisik: Artikel yang dimuat dalam majalah.
2. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinnator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan a. Ketua kelompok/koordinator pustakawan Bukti fisik: Surat
keputusan
pengangkatan
sebagai
ketua/koordinator
atau
surat
keterangan/surat tugas dari pimpinan unit. b. Pemimpin unit perpustakaan Bukti fisik: Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan.
3. Menghimpun
dan
menyusun
naskah-naskah
kumpulan
tulisan
untuk
dipublikasikan Bukti fisik: Buku berisi kumpulan tulisan yang diterbitkan.
4. Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep Bukti fisik: Laporan konsultasi yang diketahui oleh pemberi tugas atau pimpinan unit bersangkutan atau surat keputusan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 42 -
5. Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpustakaan, dokumentasi dan informasi a. Pedoman/standar penyelenggaraan perpustakaan, dokumentasi dan informasi Bukti fisik: Buku pedoman/standar yang disahkan oleh Perpustakaan Nasional RI. b. Pedoman umum/petunjuk teknis perpustakaan, dokumentasi dan informasi Bukti fisik: Buku
pedoman/petunjuk
teknis
yang
disahkan
oleh
pimpinan
unit
bersangkutan atau yang memberi tugas.
6. Terjemahan/saduran di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi a. Terjemahan Bukti fisik: Karya terjemahan asli/salinan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. b. Saduran Bukti fisik: Karya saduran yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas.
VI. Penunjang kegiatan kepustakawanan 1. Mengajar dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada pendidikan sekolah dan luar sekolah Bukti fisik: a. Surat penugasan dari atasan langsung. b. Surat keterangan dari penyelenggara disertai jadwal dan jumlah jam atau bukti lain yang disahkan. 2. Melatih siswa/mahasiswa/karyawan dibidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi Bukti fisik:
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 43 a. Surat penugasan dari atasan langsung. b. Surat keterangan dari penyelenggara disertai jadwal dan jumlah jam atau piagam dari penyelenggara. 3. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi atau laporan akhir program studi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo. Bukti fisik: a. Surat penugasan dari atasan langsung. b. Surat penugasan bimbingan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan dilampiri bukti hasil kegiatan berupa salinan halaman judul dan halaman pengesahan. 4. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo Bukti fisik: a. Surat penugasan dari atasan langsung. b. Laporan pelaksanaan kegiatan atau formulir isian transaksi kegiatan konsultasi yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. 5. Mengikuti
seminar/lokakarya
dan
pertemuan
sejenisnya
di
bidang
kepustakawanan Bukti fisik: a. Surat penugasan dari atasan langsung. b. Keterangan dari penyelenggara/panitia atau sertifikat. 6. Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan Bukti fisik: Fotokopi
kartu
anggota
atau
bagi
pengurus
pengangkatan dari organisasi profesi. 7. Melakukan lomba kepustakawanan Bukti fisik: Surat keputusan pembentukan kepanitiaan.
adalah
Surat
Keputusan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 44 8. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Bukti fisik: Fotokopi piagam penghargaan/tanda jasa atau salinannya. 9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Bukti fisik: Fotokopi ijazah yang disahkan atau dilegalisir oleh dekan (untuk lulusan PTN) atau Kopertis (untuk lulusan PTS). 10. Menyunting risalah pertemuan ilmiah Bukti fisik: a. Surat penugasan dari atasan langsung. b. Laporan hasil kegiatan penyuntingan yang disahkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan atau yang memberi tugas. Contoh: Kepala unit perpustakaan, ketua panitia pertemuan ilmiah dll. 11. Peran serta dalam tim penilai jabatan pustakawan Bukti fisik: Fotokopi surat keputusan yang disahkan atau dilegalisir oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
D. KEMAMPUAN PELAKSANAAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Butir kegiatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dapat diturunkan melalui pendekatan-pendekatan yang dilakukan terhadap:
Proses kegiatan
Frekuensi kegiatan
Luaran kegiatan
Periodisasi
Volume kegiatan
Dampak kegiatan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 45 Sedangkan angka kredit dari setiap butir kegiatan didasarkan atas perhitungan matematika dengan memperhitungkan:
Kemampuan rata-rata pejabat pustakawan persatuan waktu Waktu efektif 1 (satu) tahun = 1.250 jam, dengan perhitungan 1 (satu) hari = 4,7 jam
Kenaikan pangkat normal 4 (empat) tahun
Waktu cuti, rapat, istirahat dan hari libur resmi serta sejenisnya tidak diperhitungkan dalam produktivitas tersebut.
Rumus yang digunakan untuk perhitungan tersebut, adalah:
KP =
AK Tx1250 xNK
Keterangan: KP
= Kemampuan rata-rata pejabat pustakawan per-jam
AK
= Angka kredit butir kegiatan
T
= Tahun periodisasi kenaikan pangkat yang dikehendaki
NK
= Nilai kredit butir kegiatan
1.250 = Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun dengan perhitungan rata-rata jam kerja efektif normal per-hari 4,7 jam Nilai kredit (NK) dihitung dari jumlah angka kredit yang diperlukan pustakawan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yaitu: AK = 20 (untuk Pustakawan Pelaksana) AK = 50 (untuk Pustakawan Pelaksana Lanjutan dan Pustakawan Pertama) AK = 100 (untuk Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Muda) AK = 150 (untuk Pustakawan Madya) AK = 200 (untuk Pustakawan Utama)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 46 -
Contoh: a. Pustakawan Penyelia
Angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 100 (seratus) angka kredit. Jumlah normal presentasi yang dilakukan sesuai dengan jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun dengan kenaikan pangkat normal 4 (empat) tahun. Misalkan tugas pokok yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemasyarakatan Perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah: Butir kegiatan “Mengolah data ROP penyuluhan dengan angka kredit = 0,085” Jadi kemampuan Pustakawan Penyelia tersebut, adalah:
KP =
100 = 0,23 4 x1250 x0,085
b. Pustakawan Muda Angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 100 (seratus) angka kredit. Jumlah normal presentasi yang dilakukan sesuai dengan jam kerja efektif dalam 1 (satu) tahun dengan kenaikan pangkat normal 4 (empat) tahun. Misalkan tugas pokok yang dapat dilakukan dalam kegiatan pemasyarakatan Perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah: Butir kegiatan “Menganalisis dan menyusun ROP penyuluhan dengan angka kredit = 0,075” Jadi kemampuan Pustakawan Muda tersebut, adalah:
KP =
100 = 0,26 4 x1250 x0,075
E. KRITERIA PEMBOBOTAN KARYA TULIS/KARYA ILMIAH DI BIDANG PERPUSDOKINFO Dalam menilai karya tulis, nilai yang tercantum berupa nilai maksimum yang dapat diberikan terhadap karya tulis. Untuk itu Tim Penilai berhak untuk menilai lebih rendah dari
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 47 nilai maksimum tersebut dengan menggunakan pertimbangan seperti yang dicantumkan di bawah ini. Dalam hal penilaian terhadap karya tulis yang dapat berstatus terbit dan tidak terbit, maka status tidak terbit tidak dibedakan dari status belum terbit. Keduanya memiliki status sama di depan TPJ-Pustakawan BATAN. Penilaian Karya Ilmiah Terhadap karya ilmiah dalam bentuk makalah baik terbit maupun tidak terbit, nilai dalam prosen yang diberikan dilakukan dengan mempertimbangkan 3 hal penting sebagai berikut: 1.
Ketaatan mengikuti norma penulisan, bobot maksimum 15% (lima belas persen);
2.
Ekstensi (volume) pekerjaan (diukur dari jumlah kata), bobot maksimal 15% (lima belas persen); dan
3.
Kualitas tulisan dilihat dari isi/substansi, bobot maksimal 70% (tujuh puluh persen).
Perincian lebih lanjut untuk penilaian makalah disampaikan pada tabel di bawah ini: No. Materi Penilaian A.
Ketaatan mengikuti norma penulisan
B.
Ekstensi (volume) pekerjaan (diukur dari jumlah
Bobot (%) 15
kata*), bobot maksimal 15%,
C.
Jumlah kata > 2.500,
15
Jumlah kata ≤ 2.500, lebih > 1.000
10
Jumlah kata ≤ 1.000
5
Kualitas tulisan dilihat dari isi/substansi, bobot maksimal 70%, terdiri atas: Pendahuluan
5
Hipotesis, metodologi
15
Abstrak
5
Hasil dan Pembahasan
25
Kesimpulan
20
*)Yang dimaksud dengan jumlah kata adalah jumlah kata dalam badan tulisan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 48 F. RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT 1. Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Terampil dan Angka Kreditnya DIKERJAKAN OLEH NO
SATUAN
BUTIR KEGIATAN
HASIL 1 I.
2
3
ANGKA KREDIT
PUSTAKAWAN PUSTAKAWAN
PELAKSANA
PUSTAKAWAN
PELAKSANA
LANJUTAN
PENYELIA
4
5
6
7
PENDIDIKAN 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
Ijazah yang
a. Sarjana Muda/Diploma III
terakreditas
60
X
X
X
i
40
X
X
X
a. Lamanya lebih dari 960 jam
15
X
X
X
b. Lamanya antara dari 641 – 960 jam
9
X
X
X
b. Diploma II 2. Pendidikan dan pelatihan kedinasan kepustakawanan serta memperoleh urat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat
II.
c. Lamanya antara dari 481 – 640 jam
STTPP/
6
X
X
X
d. Lamanya antara dari 161 – 480 jam
Sertifikat
3
X
X
X
e. Lamanya antara dari 81 – 160 jam
2
X
X
X
f. Lamanya antara dari 30 –
1
X
X
X
80 jam
PENGORGANISASIAN DAN PENDAYAGU-NAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI 1. Pengembangan koleksi a. Menyusun rencana operasional: 1) Mengumpul data
Laporan
0,031
2) Mengolah data
Laporan
0,085
3) Menganalisis dan menyusun
Rencana
0,075
Judul
0,001
X X X
rencana operasional b. Menghimpun alat seleksi bahan pustaka
X
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 49 1
2
3
4
5
c. Melakukan survei bahan pustaka
Judul
0,001
X
d. Membuat dan menyusun desiderata
Judul
0,0006
X
Laporan
0,045
Eksemplar
0,0002
1) Mengidentifikasi bahan pustaka
Judul
0,003
X
2) Mengelola hasil penyiangan
Judul
0,0025
X
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
Judul
0,0007
X
1) Katalog sederhana
Judul
0,001
X
2) Katalog kompleks
Judul
0,007
3) Katalog salinan
Judul
0,0006
d. Melakukan klasifikasi sederhana
Judul
0,003
e. Membuat anotasi
Judul
0,005
1) Manual
Cantuman
0,0002
X
2) Elektronis
Cantuman
0,0003
X
Cantuman
0,0025
Cantuman
0,0005
X
File
0,005
X
i. Membuat kelengkapan pustaka
Eksemplar
0,001
j. Menyusun daftar tambahan pustaka
Cantuman
0,001
k. Menyusun bibliografi, indeks dan
Cantuman
0,005
Judul
0,002
e. Mengumpulkan data survei minat
6
7
X
pemakai f. Meregristrasi bahan pustaka
X
g. Mengevaluasi dan menyiangi koleksi
2. Pengolahan bahan pustaka a. Menyusun rencana operasional
b. Melakukan verifikasi data bibliografi
X
c. Melakukan Katalogisasi X X X X
f. Mengalihkan data bibliografi
g. Menyunting data bibliografis
X
h. Mengelola data bibliografi dalam bentuk: 1) Kartu katalog 2) Basis data
X X X
sejenisnya l. Membuat kliping
X
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 50 1
2
3
4
5
6
7
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
2) Mengolah data
Laporan
0,085
b. Mengidentifikasi bahan pustaka
Eksemplar
0,003
c. Mengelola jajaran bahan pustaka
Eksemplar
0,0003
X
1) Pencegahan/preventif
Eksemplar
0,0003
X
2) Penanganan/treatment
Eksemplar
0,001
X
1) Kepustakaan kelabu
Judul
0,005
X
2) Buku
Hal/60
0,010
X
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
b. Melakukan layanan sirkulasi
Judul
0,0002
X
c. Melakukan layanan perpustakaan
Jam
0,017
X
Permintaan
0,0033
X
Topik
0,007
X
Kali
0,010
1) Koleksi setempat
Judul
0,0003
2) Melalui silang layan
Judul
0,007
X
h. Melakukan bimbingan membaca
Kali
0,008
X
i. Melakukan bimbingan pemakai
Orang
0,0027
j. Melakukan cerita pada anak-anak
Kali
0,016
k. Membina kelompok pembaca
Kali
0,035
3. Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka a. Menyusun rencana operasional X X X
d. Merawat bahan pustaka bersifat:
e. Memproduksi bahan pustaka
4. Pelayanan informasi a. Menyusun rencana operasional X
keliling d. Melakukan layanan cepat e. Melakukan penelusuran literatur untuk bahan bacaan f. Melakukan layanan bahan pandang
X
dengar g. Menyediakan bahan pustaka X
X
perpustakaan X X
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 51 1
2
3
4
Judul
0,013
X
Judul
0,020
X
Topik
0,090
X
Topik
0,045
X
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,006
2) Mengolah dan menyusun data
Laporan
0,043
X
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
X
Kali
0,020
X
Kali
0,020
X
Kali
0,030
X
Kali
0,057
X
l. Menyebarkan informasi terbaru/kilat
5
6
7
berbentuk lembar lepas m. Menyebarkan informasi terseleksi berbentuk lembar lepas n. Membuat analisis kepustakaan 1) Mengumpulkan data untuk tinjauan kepustakaan (review) 2) Mengumpulkan data untuk informasi teknis o. Statistik
III
X
PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI 1. Penyuluhan a. Menyusun rencana operasional
b. Melaksanakan penyuluhan tentang: 1)
Kegunaan
dan
pemanfaatan
perpusdokinfo kepada pemakai a.`Melakukan massal
penyuluhan dengan
menggunakan
alat
cara bantu
audio visual b. Melakukan
penyuluhan
massal tanpa alat bantu c. Melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok 2)
Pengembangan kepada
perpusdokinfo
penyelenggara
dan
pengelola perpustakaan tingkat kelompok
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 52 1
2
3
4
5
6
7
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
2) Mengolah data
Laporan
0,085
1) Berita, sinopsis, brosur, leaflet
Naskah
0,045
X
2) Poster/gambar peraga
Naskah
0,045
X
3) Slide, pandang dengar
Naskah
0,180
Kali
0,005
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
2) Mengolah data
Laporan
0,085
Kali
0,093
1) Penanggung jawab
Kali
0,270
2) Pemandu
Kali
0,090
Judul
12,50
X
X
X
Naskah
6
X
X
X
2. Publisitas a. Menyusun rencana operasional X X
b. Menyusun materi publisitas berbentuk:
c. Melakukan publisitas
X X
3. Pameran a. Menyusun rencana operasional
b. Menyiapkan materi dan penataan
X X X
pameran c. Menyelenggarakan pameran sebagai
IV.
X X
PENGEMBANGAN PROFESI 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpusdokinfo a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan: 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 53 1
2
3
4
5
6
7
Judul
8
X
X
X
Naskah
4
X
X
X
Judul
8
X
X
X
Naskah
4
X
X
X
Naskah
3,5
X
X
X
Naskah
2
X
X
X
Naskah
2,5
X
X
X
b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: 1) Dalam bentuk buku 2) Dalam bentuk makalah c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan e. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan yang disebarluaskan melalui media massa f. Karya tulis berupa prasaran tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat, dan sejenisnya
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 54 1
2
3
4
5
6
7
Naskah
5
X
X
X
Naskah
3
X
X
X
Judul
7
X
X
X
Naskah
3,5
X
X
X
Naskah
2
X
X
X
1) Terjemahan sari karangan indikatif
Judul
0.010
X
X
X
2) Terjemahan sari karangan informatif
Judul
0.030
X
X
X
1) Pustakawan Pelaksana
Tahun
0,750
X
2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan
Tahun
1,250
3) Pustakawan Penyelia
Tahun
2,500
Tahun
4
2. Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpusdokinfo a. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan perpusdokinfo yang diakui oleh Perpustakaan Nasional RI dan diedarkan secara nasional b. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis perpusdokinfo 3. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan- bahan lain bidang perpusdokinfo a. Terjemahan/saduran di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan: 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang *)
b. Terjemahan/saduran dalam bentuk makalah dibidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan
*)
c. Menterjemahkan sari karangan:
4. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan a. Ketua kelompok/koordinator pustakawan bagi: X X
b. Memimpin unit perpustakaan eselon III ke bawah atau sejajar
X
X
X
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 55 1
2
3
4
5
6
7
Judul
3
X
X
X
a. Institusi
Naskah
1,5
X
X
X
b. Perorangan
Naskah
1
X
X
X
Jam/2
0,024
X
X
X
Jam/2
0,024
X
X
X
Jam/2
0,010
X
X
X
Jam/2
0,010
X
X
X
Orang
0,125
X
X
X
5. Menyusun
kumpulan
tulisan
untuk dipublikasikan Menghimpun dan menyusun naskahnaskah 6. Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep
V.
PENUNJANG KEGIATAN KEPUSTAKAWANAN 1. Mengajar a. Mengajar bidang perpusdokinfo, dokumentasi dan pada pendidikan sekolah (SMTA) b. Mengajar/melatih bidang perpusdokinfo pada pendidikan luar sekolah 2. Melatih a. Melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu perpusdokinfo b. Melatih petugas perpustakaan dalam rangka kegiatan perpustakaan 3. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo Mahasiswa DI s.d. DIII
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 56 1
2
3
4
5
6
7
Kali
1
X
X
X
1) Pemasaran
Kali
3
X
X
X
2) Moderator/pembahas/narasumber
Kali
2
X
X
X
3) Peserta
Kali
1
X
X
X
1) Pengurus aktif
Tahun
1
X
X
X
2) Anggota aktif
Tahun
0,750
X
X
X
1) Pengurus aktif
Tahun
0,500
X
X
X
2) Anggota aktif
Tahun
0,350
X
X
X
a. Penanggung Jawab
Kegiatan
0,240
X
X
X
b. DewanJuri
Kegiatan
0,500
X
X
X
c. Penyelenggara
Kegiatan
0,100
X
X
X
4. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo Mahasiswa DI s.d. DIII 5. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang kepustakawanan Tingkat nasional/internasional sebagai:
6. Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan a. Tingkat nasional/internasional sebagai:
b. Tingkat propinsi/kabupaten/kota
7. Melakukan lomba kepustakawanan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 57 2
3
4
5
6
7
1) 30 (tiga puluh) tahun
Tanda jasa
3
X
X
X
2) 20 (dua puluh) tahun
Tanda jasa
2
X
X
X
3) 10 (sepuluh) tahun
Tanda jasa
1
X
X
X
a. Sarjana
Kali
5
X
X
X
b. Sarjana Muda/Diploma III
Kali
4
X
X
X
c. Diploma II
Kali
3
X
X
X
Kali
1
X
X
X
Tahun
0,500
X
X
X
8. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya:
9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas:
10. Menyunting risalah pertemuan ilmiah Menyunting risalah pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan 11. Peran serta dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan
Keterangan: *) Kegiatan tambahan yang dapat dinilaikan di BATAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 58 2. Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Ahli dan Angka Kreditnya DIKERJAKAN OLEH No
BUTIR KEGIATAN
SATUAN
ANGKA
PUST.
PUST.
PUST.
PUST.
HASIL
KREDIT
PERTA
MUDA
MADYA
UTAMA
MA 1 I.
2
3
4
5
6
7
8
a. Doktor/Spesialis II (S3)
Ijazah yang
200
X
X
X
X
b. Pasca Sarjana/Spesialis I (S2)
terakreditas
150
X
X
X
X
i
100
X
X
X
X
a. Lamanya lebih dari 960 jam
15
X
X
X
X
b. Lamanya antara dari 641 – 960 jam
9
X
X
X
X
PENDIDIKAN 1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar
c. Sarjana (S1)/Diploma IV 2. Pendidikan dan pelatihan kedinasan kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)
II.
c. Lamanya antara dari 481 – 640 jam
STTPP/
6
X
X
X
X
d. Lamanya antara dari 161 – 480 jam
Sertifikat
3
X
X
X
X
e. Lamanya antara dari 81 – 160 jam
2
X
X
X
X
f. Lamanya antara dari 30 –
1
X
X
X
X
80 jam
PENGORGANISASIAN DAN PENDAYA-GUNAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA/SUMBER INFORMASI 1. Pengembangan koleksi a. Menyusun rencana operasional: 1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
X
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 59 1
2
3
4
5
6
Rencana
0,075
X
1) Membuat instrumen
Instrumen
0,3
X
2) Mengumpulkan data
Laporan
0,045
3) Mengolah dan menganalisis data
Laporan
0,360
X
Judul
0,0033
X
Judul
0,003
Judul
0,007
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
X
Rencana
0,075
X
Judul
0,006
X
1) Klasifikasi sederhana
Judul
0,003
2) Klasifikasi kompleks
Judul
0,007
Kata kunci
0,0008
X
e. Membuat sari karangan indikatif
Judul
0,010
X
f. Membuat sari karangan informatif
Judul
0,030
X
g. Menyunting data bibliografis
Cantuman
0,0025
X
k. Menyusun bibliografi, indeks dan
Cantuman
0,0025
X
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
X
Rencana
0,075
3) Menganalisis dan menyusun rencana operasional b. Melakukan survei minat pemakai
c. Menyeleksi bahan pustaka
X
d. Mengevaluasi dan menyiangi koleksi 1) Mengidentifikasi bahan pustaka
X
2) Menetapkan hasil evaluasi dan penyiangan
X
2. Pengolahan bahan pustaka a. Menyusun rencana operasional
3) Menganalisis dan menyusun rencana operasional b. Menentukan tajuk subyek c. Klasifikasi
d. Menentukan kata kunci
X X
sejenisnya 3. Penyimpangan dan pelestarian bahan pustaka a. Menyusun rencana operasional
3) Menganalisis dan menyusun rencana operasional
X
7
8
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 60 1
2
3
4
5
6
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
X
Rencana
0,075
X
Kali
0,10
X
Permintaan
0,0017
Topik
0,009
Topik
0,003
X
Kali
0,008
X
Orang
0,0013
X
Kali
0,035
1) Berbentuk lembar lepas
Judul
0,007
2) Berbentuk paket informasi
Judul
0,090
1) Berbentuk lembar lepas
Judul
0,010
2) Berbentuk paket informasi
Judul
0,180
a. Penanggung jawab
Topik
0,540
b. Penyusun
Topik
2,025
c. Pengumpul data
Topik
0,090
Topik
0,180
a. Penanggung jawab/editor
Topik
0,135
b. Penyusun/penganalisis
Topik
0,270
c. Pengumpul data
Topik
0,045
7
8
4. Pelayanan informasi a. Menyusun rencana operasional
3) Menganalisis dan menyusun rencana operasional b. Melakukan layanan rujukan 1) Bimbingan pemakai sumber rujukan 2) Layanan rujukan cepat
X
c. Melakukan penelusuran literatur untuk:
X
1) Penelitian dan atau penulisan ilmiah 2) Bahan bacaan d. Melakukan bimbingan membaca e. Melakukan bimbingan pemakai perpustakaan f. Membina kelompok pembaca
X
g. Menyebarkan informasi terbaru/kilat X X
h. Menyebarkan informasi terseleksi X X
i. Membuat analisis kepustakaan 1) Tinjauan kepustakaan (review)
2) Resensi/tinjauan buku
X X X X
3) Informasi teknis X X X
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 61 1
2
3
4
5
Laporan
0,043
X
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
X
3) Menganalisis dan menyusun
Rencana
0,075
X
1) Identifikasi wilayah
Laporan
0,900
X
2) Mengolah hasil identifikasi
Laporan
0,440
X
3) Menyusun program intervensi
Program
0,375
Naskah
0,090
Naskah
0,270
X
Kali
0,010
X
Kali
0,010
X
Kali
0,010
X
Kali
0,015
X
j. Statistik
6
7
Mengolah dan menyusun data III.
PEMASYARAKATAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI 1. Penyuluhan a. Menyusun rencana operasional
rencana operasional b. Mengidentifikasi potensi wilayah
X
pengembangan perpusdokinfo c. Menyusun materi penyuluhan tentang:
X
1) Kegunaan perpusdokinfo 2) Pengembangan perpusdokinfo d. Melaksanakan penyuluhan tentang: 1) Kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo kepada pemakai a. Melakukan penyuluhan massal dengan cara memberikan penjelasan melalui TV dan radio b. Melakukan penyuluhan massal dengan cara menggunakan alat bantu audio visual c. Melakukan penyuluhan massal tanpa alat bantu d. Melakukan penyuluhan tatap muka dalam kelompok
8
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 62 1
2
3
4
5
6
a. Nasional
Kali
0,160
b. Propinsi
Kali
0,120
c. Kabupaten
Kali
0,080
d. Kelompok
Kali
0,028
a. Nasional
Laporan
1,080
b. Propinsi
Laporan
0,675
c. Kabupaten
Laporan
0,360
a. Nasional
Laporan
1,080
b. Propinsi
Laporan
0,675
c. Kabupaten
Laporan
0,360
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
X
3) Menganalisis dan menyusun
Rencana
0,075
1) Cerpen, skenario, artikel
Naskah
0,090
X
2) Berita, sinopsis, brosur, leaflet
Naskah
0,045
X
3) Slide, pandang dengar
Naskah
0,180
X
Laporan
0,180
X
1) Mengumpulkan data
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
X
7
8
2) Pengembangan perpusdokinfo kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat : X X X X
e. Melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang: 1) Kegunaan dan pemanfaatan perpusdokinfo X X X
2) Pengembangan perpusdokinfo tingkat: X X X
2. Publisitas a. Menyusun rencana operasional
X
rencana operasional b. Menyusun materi publisitas berbentuk:
c. Melakukan evaluasi pasca publisitas 3. Pameran a. Menyusun rencana operasional
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 63 1
2
3
4
Rencana
0,075
X
Naskah
0,080
X
1) Penanggung jawab
Kali
0,275
X
2) Pemandu
Kali
0,090
Naskah
0,162
1) Mengumpul data
Laporan
0,031
2) Mengolah data
Laporan
0,085
3) Menganalisis dan menyusun
Rencana
0,075
Naskah
1
Paket data
0,750
c. Mengolah data
Laporan
2,500
X
d. Menganalisis dan
Naskah
4,500
X
Laporan
1,500
X
Naskah
1,750
X
Paket data
1,500
X
c. Mengolah data
Laporan
2,500
X
d. Menganalisis dan
Naskah
6,750
Laporan
2
3) Menganalisis dan menyusun
5
6
7
8
rencana operasional b. Membuat rancangan desain pameran c. Menyelenggarakan pameran sebagai
d. Melakukan evaluasi pasca pameran IV.
X X
PENGKAJIAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI 1. Pengkajian a. Menyusun rencana operasional X X X
rencana operasional b. Melakukan pengkajian: 1) Sederhana a. Menyusun instrumen b. Mengumpul data
X X
merumuskan hasil kajian e. Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian 2) Kompleks a. Menyusun instrumen b. Mengumpul data
X
merumuskan hasil kajian e. Mengevaluasi dan menyempurnakan hasil kajian
X
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 64 1
2
3
4
5
6
7
1) Mengumpul data hasil penelitian
Laporan
0,031
X
2) Mengolah data
Laporan
0,085
3) Menganalisis dan menyusun
Rencana
0,112
X
1) Menyusun desain
Peraga
0,540
X
2) Membuat prototip/model
Peraga
0,135
Prototip/
0,090
8
2. Pengembangan perpustakaan a. Menyusun rencana operasional X
rencana operasional b. Membuat prototip/model
c. Melakukan uji coba prototip/model d. Mengevaluasi dan menyempurnakan
X X
model
prototip/model
0,135
X
X
3. Analisis/kritik karya kepustakawanan a. Menganalisis/kritik karya
Naskah
0,270
b. Menyempurnakan karya
Naskah
0,180
X
Naskah
0,480
X
4. Penelaahan pengembangan di bidang perpusdokinfo Menelaah pengembangan di bidang perpusdokindo
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 65 -
1 V.
2
3
4
5
6
7
8
Judul
12,50
X
X
X
X
Naskah
6
X
X
X
X
Judul
8
X
X
X
X
Naskah
4
X
X
X
X
Judul
8
X
X
X
X
Naskah
4
X
X
X
X
PENGEMBANGAN PROFESI 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi a. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan: 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) Dalam bentuk majalah yang diakui oleh instansi yang berwenang b. Karya tulis/karya ilmiah, hasil penelitian, pengkajian survei dan atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan: 1) Dalam bentuk buku 2) Dalam bentuk makalah c. Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 66 1
2
3
4
5
6
7
8
Naskah
3,500
X
X
X
X
Naskah
2
X
X
X
X
Naskah
2,500
X
X
X
X
Naskah
5
X
X
X
X
Naskah
3
X
X
X
X
Judul
7
X
X
X
X
Naskah
3,500
X
X
X
X
d. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan e. Karya tulis/karya ilmiah populer di bidang perpusdokinfo setiap tulisan yang merupakan satu kesatuan yang disebarluaskan melalui media massa f. Karya tulis berupa prasaran tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya 2. Menyusun pedoman/petunjuk teknis perpusdokinfo a. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan perpusdokinfo yang diakui oleh Perpustakaan Nasional RI dan diedarkan secara nasional b. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis perpusdokinfo 3. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain bidang perpusdokinfo a.Terjemahan/saduran di bidang perpusdokinfo yang dipublikasikan: 1) Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2) Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 67 1 *)
2
3
4
5
6
7
8
Naskah
2
X
X
X
X
Judul
0.010
X
X
X
X
Judul
0.030
X
X
X
X
1) Pustakawan Pertama
Tahun
1,250
X
2) Pustakawan Muda
Tahun
2,500
3) Pustakawan Madya
Tahun
3,750
4). Pustakawan Utama
Tahun
5
1) Eselon I, II atau sejajar
Tahun
6
X
X
X
X
2) Eselon III ke bawah atau yang
Tahun
4
X
X
X
X
Judul
3
X
X
X
X
a. Institusi
Naskah
1,500
X
X
X
X
b. Perorangan
Naskah
1
X
X
X
X
b. Terjemahan/saduran dalam bentuk makalah di bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasikan
*)
c. Menterjemahkan sari karangan: 1) Terjemahan sari karangan indikatif 2) Terjemahan sari karangan informatif 4. Melakukan tugas sebagai ketua kelompok/koordinator pustakawan atau memimpin unit perpustakaan a. Ketua kelompok/koordinator pustakawan bagi: X X X
b. Memimpin unit perpustakaan
sejajar 5.
Menyusun
kumpulan
tulisan
untuk dipublikasikan Menghimpun dan menyusun naskahnaskah
6. Memberi konsultasi kepustakawanan yang bersifat konsep
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 68 1 VI.
2
3
4
5
6
7
8
1) Perguruan Tinggi
Jam/2
0,300
X
X
X
X
2) SMTA
Jam/2
0,024
X
X
X
X
Jam/2
0,024
X
X
X
X
Jam/2
0,010
X
X
X
X
Jam/2
0,010
X
X
X
X
1) Mahasiswa S3
Orang
0,250
X
X
X
X
2) Mahasiswa S2
Orang
0,250
X
X
X
X
3) Mahasiswa S1/DIV
Orang
0,250
X
X
X
X
4). Mahasiswa S0/DI s.d. DIII
Orang
0,125
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3) Mahasiswa S1/DIV
X
X
X
X
4). Mahasiswa S0/DI s.d DIII
X
X
X
X
PENUNJANG KEGIATAN KEPUSTAKA-WANAN 1. Mengajar a. Mengajar bidang perpusdokinfo pada pendidikan sekolah
b. Mengajar/melatih bidang perpusdokinfo pada pendidikan luar sekolah 2. Melatih a. Melatih siswa/mahasiswa di bidang ilmu perpusdokinfo b. Melatih petugas perpustakaan dalam rangka kegiatan perpusdokinfo 3. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo
4. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpusdokinfo 1) Mahasiswa S3 2) Mahasiswa S2
Kali
1
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 69 1
2
3
4
5
6
7
8
1) Pemasaran
Kali
3
X
X
X
X
2) Moderator/pembahas/narasumber
Kali
2
X
X
X
X
3) Peserta
Kali
1
X
X
X
X
1) Pengurus aktif
Tahun
1
X
X
X
X
2) Anggota aktif
Tahun
0,750
X
X
X
X
1) Pengurus aktif
Tahun
0,500
X
X
X
X
2) Anggota aktif
Tahun
0,350
X
X
X
X
a. Penanggung Jawab
Kegiatan
0,240
X
X
X
X
b. Dewan Juri
Kegiatan
0,500
X
X
X
X
c. Penyelenggara
Kegiatan
0,100
X
X
X
X
1) 30 (tiga puluh) tahun
Tanda jasa
3
X
X
X
X
2) 20 (dua puluh) tahun
Tanda jasa
2
X
X
X
X
3) 10 (sepuluh) tahun
Tanda jasa
1
X
X
X
X
Gelar
15
X
X
X
X
5. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang kepustakawanan Tingkat nasional/internasional sebagai:
6. Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan a. Tingkat nasional/internasional sebagai:
b. Tingkat propinsi/kabupaten/kota
7. Melakukan lomba kepustakawanan
8. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa a. Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya:
b. Gelar kehormatan akademis
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 70 1
2
3
4
5
6
7
8
a. Doktor
Kali
15
X
X
X
X
b. Pasca Sarjana
Kali
10
X
X
X
X
c. Sarjana
Kali
5
X
X
X
X
Kali
1
X
X
X
X
Tahun
0,500
X
X
X
X
9. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas:
10. Menyunting risalah pertemuan ilmiah Menyunting risalah pertemuan ilmiah di bidang perpustakaan 11. Peran serta dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Pustakawan
Keterangan :
Pustakawan Tingkat Terampil tidak dapat menerima tugas limpah dari Pustakawan Tingkat Ahli, sedang Pustakawan Tingkat Ahli dapat menerima tugas limpah dari Pustakawan Tingkat Terampil.
Pustakawan Tingkat Terampil maupun Pustakawan Tingkat Ahli yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh prosen) dari setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan dengan melampirkan surat tugas limpah dari pimpinan unit.
Pustakawan Tingkat Terampil maupun Pustakawan Tingkat Ahli yang secara bersamasama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kepustakawanan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 71 a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; b. 40 % (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu; Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. *) Kegiatan tambahan yang dapat dinilaikan di BATAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 72 BAB IV PEMBINAAN KARIR JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN A. Pengangkatan dalam pangkat dan jabatan Pengangkatan dalam pangkat/jabatan Pustakawan di lingkungan BATAN ditetapkan oleh Kepala BATAN . 1. Pengangkatan Pertama Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan pertama kali seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pustakawan. Seorang PNS dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Terampil atau Pustakawan Ahli apabila memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut : a. Syarat-syarat Pengangkatan Pustakawan Terampil : 1) Berijazah
Diploma II s/d Diploma III Perpustakaan Dokumentasi dan
Informasi atau Diploma bidang lain; 2) Bagi Diploma bidang lain ditambah diklat jabatan fungsional Pustakawan Tingkat Terampil; 3) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b 4) Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sekurangkurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 5) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 6) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pustakawan pada instansi/unit kerja yang bersangkutan; dan 7) Memenuhi angka kredit minimal kumulatif yang ditetapkan; b. Syarat-syarat Pengangkatan Pustakawan Ahli : 1) Berijazah Sarjana Strata 1 (S1) s/d Sarjana Strata 3 (S3) Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi atau Sarjana bidang lain; 2) Bagi Sarjana bidang lain ditambah diklat jabatan fungsional Pustakawan Tingkat Ahli; 3) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a;
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 73 4) Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sekurangkurangnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; 5) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 6) Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pustakawan pada instansi/unit kerja yang bersangkutan; dan 7) Memenuhi angka kredit minimal kumulatif yang ditetapkan; c. Prosedur Pengajuan Pengangkatan Seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat diangkat dengan mengikuti prosedur sebagai berikut : 1) Unit
kerja
mengajukan
permohonan
kepada
Kepala
BATAN
untuk
pengangkatan PNS dalam Jabatan Pustakawan, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a) SK kepangkatan terakhir b) Ijazah terakhir yang sesuai dengan yang dicantumkan dalam SK terakhir kepangkatan c) Sertifikat lulus diklat sebagai Pustakawan Terampil atau Pustakawan Ahli d) Berkas Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang telah ditandatangani Kepala Unit Kerja setingkat Eselon II e) Berkas-berkas dari kegiatan Unsur Utama f) Surat rekomendasi dari Kepala Unit Kerja setingkat Eselon II untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan g) DP3 tahun terakhir 2) Pengangkatan Melalui Perpindahan a) Syarat Pengangkatan Persyaratan pengangkatan dengan melalui perpindahan sama dengan persyaratan melalui pengangkatan pertama tetapi ditambah sebagai berikut : (1) Usia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun PNS berlaku;
berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 74 (2) Memiliki pengalaman dibidang kepustakawanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan (3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. b) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat
dalam jabatan
Pustakawan melalui perpindahan adalah sama dengan pangkat terakhir, sedang jenjang jabatannya ditentukan sesuai dengan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah dinilai oleh Tim Penilai dan ditetapkan Kepala BATAN. 3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pustakawan tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural. B. Kenaikan jabatan dan pangkat. Untuk kenaikan jabatan dan pangkat Jabatan Fungsional Pustakawan tidak hanya didasarkan pada perolehan angka kredit saja, tetapi juga harus memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : 1. Kenaikan Jabatan Kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional
Pustakawan dapat dilakukan apabila
memenuhi persyaratan sbb.: a. Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir yang didudukinya; b. Memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan c. Penilaian pelaksanaan pekerjaan
dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir. Pejabat Fungsional Pustakawan yang memperoleh STTB/ijazah dapat diajukan untuk kenaikan jabatan, dengan ketentuan : a. Ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokoknya; b. Ijazah yang diperoleh sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun; dan c. telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan dinyatakan lulus.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 75 -
2. Kenaikan Pangkat
Kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sbb.: a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. Memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan c.
Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Pejabat Fungsional Pustakawan yang memperoleh STTB/ijazah dapat diajukan untuk kenaikan pangkat, dengan ketentuan : a. Ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokoknya; b. Ijazah yang diperoleh sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun; dan c. Telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan dinyatakan lulus. C. Pembebasan Sementara Pejabat Fungsional Pustakawan Terampil dan Pustakawan Ahli dapat dibebaskan sementara karena hal-hal sebagai berikut : 1. Tidak mampu mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir, yaitu untuk : a. Pustakawan Pelaksana, dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. ruang II/b sampai dengan Pustakawan Penyelia, dengan pangkat Penata Gol. ruang III/c. b. Pustakawan Pertama, dengan pangkat Penata Muda Gol. ruang III/a sampai dengan Pustakawan Utama, dengan pangkat Pembina Utama Madya Gol. ruang IV/d . 2. Tidak mampu mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan untuk maintenance dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir: a. Pustakawan Penyelia, dengan pangkat Penata Tingkat I Gol. ruang III/d dibebaskan sementara apabila dalam jangka 1 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat
terakhir
tidak
dapat
mengumpulkan
sekurang.kurangnya 10 (sepuluh) dari unsur utama;
angka
kredit
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 76 b) Pustakawan Utama, dengan pangkat Pembina Utama Gol. ruang IV/e dibebaskan sementara apabila dalam jangka 1 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari unsur utama; 3. Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980; Pejabat Fungsional Pustakawan tetap melaksanakan tugasnya, tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat dinilaikan. 4. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan PP No. 4 tahun 1966; 5. Tidak dapat melaksanakan tugas pokoknya secara penuh sebagai Pustakawan Terampil dan Pustakawan Ahli, karena : a. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; b. Cuti Di Luar Tanggungan Negara; dan c. Diangkat dalam jabatan struktural atau ditugaskan di luar jabatan Pustakawan. D. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan Pejabat Fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara dapat diangkat kembali dalam jabatannya apabila : 1. Telah mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara 2. Pejabat Fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 3c, dapat diangkat kembali apabila masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir; 3. Pejabat Fungsional Pustakawan yang diberhentikan sementara sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 dapat diangkat kembali dalam jabatannya, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan;
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 77 4. Pejabat Fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan telah menyelesaikan tugas belajarnya dan telah aktif kembali dalam menjalankan tugas kepustakawanan; 5. Pejabat Fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara karena
cuti di luar
tanggungan Negara, telah diangkat kembali sebagai PNS pada instansi semula dan telah aktif kembali dalam menjalankan tugas kepustakawanan; dan 6. Pejabat Fungsional Pustakawan yang dibebaskan sementara karena diangkat dalam jabatan struktural atau ditugaskan di luar jabatan Pustakawan, telah selesai dan telah aktif kembali dalam menjalankan tugas kepustakawanan. E. Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pustakawan Pemberhentian dari jabatan Fungsional Pustakawan adalah pemberhentian dari jabatan bukan pemberhentian sebagai PNS. Pejabat Fungsional Pustakawan Terampil atau Pustakawan Ahli diberhentikan dari jabatannya apabila : 1. Dalam
jangka
waktu
1
(satu)
tahun
sejak
dibebaskan
sementara
tidak
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia Gol. ruang III/c dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Utama Gol. ruang IV/d; 2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan tidak dapat mengumpulkan angka kredit
maintenance bagi Pustakawan Penyelia Gol. ruang III/d dan
Pustakawan Utama Gol. ruang IV/e. F. Alih Jalur Jenjang Jabatan Alih jalur jenjang jabatan adalah Pustakawan tingkat terampil dapat menjadi Pustakawan tingkat ahli apabila telah memperoleh ijazah S-1 bidang perpustakaan atau S-1 bidang lain ditambah diklat alih jalur.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Prosedur alih jalur jenjang jabatan
- 78 tingkat terampil ke dalam jenjang Jabatan
Pustakawan tingkat ahli adalah sebagai berikut : 1. Pustakawan Terampil yang melanjutkan
pendidikan bukan sebagai tugas belajar
harus dengan ijin melanjutkan pendidikan S-1 atau D-IV, apabila tanpa ijin ijazah yang diperoleh tidak dapat disesuaikan dan tidak dapat digunakan untuk alih jalur jenjang jabatan; 2. Ijazah yang diperoleh dengan tugas belajar langsung dapat disesuaikan untuk alih jalur jenjang jabatan, tetapi ijazah yang diperoleh dengan tanpa tugas belajar/biaya sendiri,
Pustakawan
Terampil
tersebut
harus
mengikuti
ujian
penyesuaian
ijazah/kompetensi dahulu dan dinyatakan lulus; dan 3. Mengajukan permohonan alih jalur dari Pustakawan tingkat terampil ke Pustakawan tingkat ahli dan mengajukan usul penetapan angka kredit kepada Tim Penilai Jabatan Pustakawan melalui Sekretariat/BSDM.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 79 BAB V USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL PUSTAKAWAN A. Pengertian Angka Kredit Dalam
Keputusan
Menpan
Nomor
132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa Angka Kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pustakawan dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Pustakawan. Angka kredit diperlukan untuk: 1. Menentukan jenjang jabatan PNS yang diangkat pertama kali atau diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pustakawan dan peralihan jabatan dari Pustakawan Tk. Terampil ke Pustakawan Tk ahli. 2. Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli yang akan naik pangkat/jabatan atau mempertahankan (maintenance) jabatan. Setiap Pustakawan perlu memahami benar lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menpan Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002, sehingga setiap prestasi yang dicapai atas pelaksanaan tugas dapat memperoleh nilai/angka kredit. B. Perhitungan Angka Kredit Pustakawan seyogyanya setiap semester mengisi formulir DUPAK (Daftar Usul Penetapan Angka Kredit) sebagaimana contoh formulir dalam lampiran Ia s.d. Ic untuk Pustakawan Terampil dan lampiran IIa s.d. IId untuk Pustakawan Ahli beserta pernyataan sebagaimana contoh
surat-surat
formulir dalam lampiran III s/d VII Pedoman
Pengusulan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan BATAN disertai dengan bukti-buktinya. Pengisian DUPAK setiap semester akan bermanfaat bagi
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 80 Pustakawan antara lain: mengetahui saat kenaikan jabatan/pangkat, dan saat harus mengumpulkan angka kredit agar tidak terkena pembebasan sementara dari jabatannya. Pengusulan DUPAK dilakukan apabila menurut perhitungan Pustakawan telah memenuhi syarat minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan. Usul Penetapan Angka Kredit periode April dilakukan pada bulan Nopember tahun sebelumnya dan untuk periode Oktober dilakukan pada bulan Mei tahun berjalan. Bukti pelaksanaan kegiatan yang karena satu dan lain hal tidak diajukan pada masa penilaian sebelumnya, tidak dapat dinilai pada masa penilaian berikutnya, kecuali untuk pengembangan profesi khususnya karya tulis/makalah/terjemahan maksimal 2 (dua) tahun sebelum masa penilaian terakhir. C. Masa Penilaian Angka Kredit 1. Masa
penilaian angka kredit adalah batas kurun waktu yang digunakan untuk
mengumpulkan angka kredit yang diusulkan untuk penetapan angka kredit. 2. Masa penilaian angka kredit sebagai CPNS dapat dihitung tetapi untuk pengangkatan dalam jabatan Pustakawan setelah menjadi PNS. 3. PNS pindahan dari unit di luar perpustakaan, dokumentasi dan informasi, baru dapat diangkat dalam jabatan fungsional Pustakawan setelah 2 (dua) tahun bekerja di unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi dan memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang disyaratkan. Masa penilaian angka kredit sejak yang bersangkutan bekerja di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi. 4. Batas masa penilaian angka kredit yang diusulkan untuk kenaikan pangkat/jabatan Pustakawan didasarkan pada masa penilaian angka kredit PAK terakhir (tidak terputus). Batas masa penilaian periode April adalah akhir Oktober tahun sebelumnya dan untuk masa penilaian periode Oktober adalah akhir April tahun berjalan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 81 D. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) 1. Pengertian DUPAK Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) adalah daftar yang memuat prestasi kerja yang dicapai oleh Pustakawan dan telah diperhitungkan angka kreditnya dalam kurun waktu tertentu. DUPAK harus diisi oleh Pustakawan dan dinilai awal oleh KPTF Unit. 2. Lampiran DUPAK terdiri dari: a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengorganisasian dan Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka/Sumber Informasi b. Surat
Pernyataan
Melakukan
Kegiatan
Pemasyarakatan
Perpustakaan,
Dokumentasi dan Informasi c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengkajian Pengembangan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pustakawan f.
Dokumen bukti dan kelengkapan persyaratan berupa: 1) Fotokopi surat penugasan pelaksanaan kegiatan 2) Fotokopi bukti fisik hasil kegiatan 3) Fotokopi DP3 satu tahun terakhir 4) Fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi PNS (khusus untuk pengangkatan pertama) 5) Fotokopi surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pustakawan (khusus untuk kenaikan pangkat pertama kali dalam jabatan Pustakawan) 6) Fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir 7) Fotokopi surat keputusan kenaikan jabatan terakhir 8) Fotokopi PAK terakhir 9) Surat pernyataan dari Kepala Unit Kerja setingkat es. II, yang menyatakan bahwa PNS yang akan diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pustakawan benar-benar ditugaskan di unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi (khusus untuk pengangkatan pertama kali)
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 82 10) Fotokopi Sertifikat/ijazah terakhir yang dilegalisir (khusus untuk pengangkatan pertama kali dan bagi yang diangkat kembali setelah tugas belajar serta peralihan jabatan dari Pustakawan Tk. Terampil ke Pustakawan Tk. Ahli). 3. Pengisian DUPAK a. Nomor yang diisi adalah nomor registrasi berkas DUPAK di unit yang bersangkutan . b. Masa penilaian diisi tanggal mulai dan berakhirnya pencapaian prestasi yang dilaporkan, yang dihitung angka kreditnya dan dituangkan dalam DUPAK. c. Keterangan perorangan diisi dengan data Pustakawan Terampil dan Pustakawan Ahli yang terbaru d. Unsur yang dinilai terdiri atas : 1) Unsur, sub unsur dan butir kegiatan yang dilakukan oleh Pustakawan Terampil atau Pustakawan Ahli. 2) Angka Kredit menurut instansi pengusul dan Tim Penilai. PustakawanTerampil atau Pustakawan Ahli mengisi kolom instansi pengusul dengan data sebagai berikut : a) Lama, diisi dengan angka kredit yang sudah dimiliki sekarang berdasarkan PAK terakhir. b) Baru, diisi dengan angka kredit yang diusulkan dan dicapai selama masa penilaian. c) Jumlah, penjumlahan antara angka kredit yang lama dengan angka kredit yang baru atau yang diusulkan. e. Masing-masing kelompok unsur/sub unsur dijumlahkan ke bawah meliputi: 1) Pendidikan 2) Pengorganisasian
dan
Pendayagunaan
Koleksi
Bahan
Pustaka/Sumber
Informasi 3) Pemasyarakatan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi 4) Pengkajian Pengembangan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi 5) Pengembangan Profesi 6) Penunjang tugas Pustakawan Unsur utama butir 1) sampai dengan butir 6) tersebut di atas dijumlahkan tersendiri dengan maksud melihat keproporsionalan antara unsur utama
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 83 sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dengan unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) f.
Lampiran bahan yang dinilai (kolom III) berisi lampiran semua dokumen buktibukti pencapaian prestasi yang diajukan. Semua dokumen yang dilampirkan bersama DUPAK harus disahkan oleh pejabat yang berwenang mengusulkan DUPAK.
g. Catatan pengusul (kolom IV) diisi dengan keterangan tambahan yang ingin disampaikan oleh pejabat pengusul DUPAK. h. Catatan Tim Penilai (kolom V) diisi oleh Ketua Tim Penilai dengan keteranganketerangan atau catatan yang perlu sebagai dokumentasi dari hasil penilaian Tim, kolom ini ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai. 4. Pengisian Surat Pernyataan Kegiatan Pustakawan a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengorganisasian dan Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka/Sumber Informasi diisi apabila ada kegiatan dari unsur utama yang berkatagori sebagai kegiatan Pengorganisasian dan Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka/Sumber Informasi. Apabila tidak ada kegiatan dari unsur utama tersebut tidak perlu diisi. Data jati diri atasan langsung setingkat eselon III dan jati diri
pejabat
Pustakawan diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Kolom 1 diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan. 2) Kolom 2 diisi uraian kegiatan Pengorganisasian dan Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka/Sumber Informasi. 3) Kolom 3 diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan. 4) Kolom 4 diisi sesuai satuan hasil berupa: misal: Laporan, judul. 5) Kolom 5 diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama. 6) Kolom 6 diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan. 7) Kolom 7 diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan. b. Surat
Pernyataan
Melakukan
Kegiatan
Pemasyarakatan
Perpustakaan,
Dokumentasi dan Informasi diisi apabila ada kegiatan dari unsur utama yang
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 84 berkatagori sebagai kegiatan Pemasyarakatan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi. Apabila tidak ada kegiatan dari unsur utama tersebut tidak perlu diisi. Data jati diri atasan langsung setingkat eselon III dan jati diri pejabat Pustakawan pengusul diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan : 1) Kolom 1 diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan. 2) Kolom 2 diisi uraian kegiatan Pemasyarakatan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi. 3) Kolom 3 diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan. 4) Kolom 4 diisi sesuai satuan hasil berupa: laporan. 5) Kolom 5 diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama. 6) Kolom 6 diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan. 7) Kolom 7 diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan. c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengkajian Pengembangan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi diisi apabila ada kegiatan dari unsur utama yang berkatagori
sebagai
kegiatan
Pengkajian
Pengembangan
Perpustakaan,
Dokumentasi dan Informasi. Apabila tidak ada kegiatan dari unsur utama tersebut tidak perlu diisi. Data jati diri atasan langsung setingkat eselon III dan jati diri pejabat Pustakawan pengusul diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan : 1) Kolom 1 diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan. 2) Kolom 2 diisi uraian kegiatan Pengkajian Pengembangan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi. 3) Kolom 3 diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan. 4) Kolom 4 diisi sesuai satuan hasil berupa: laporan. 5) Kolom 5 diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama. 6) Kolom 6 diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan. 7) Kolom 7 diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan. d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi diisi apabila ada kegiatan dari unsur utama yang berkatagori sebagai kegiatan Pengembangan Profesi. Apabila tidak ada kegiatan dari unsur utama tersebut tidak perlu diisi.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 85 Data jati diri atasan langsung setingkat eselon III dan jati diri pejabat Pustakawan pengusul diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan : 1) Kolom 1 diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan. 2) Kolom 2 diisi uraian kegiatan Pengembangan Profesi. 3) Kolom 3 diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan. 4) Kolom 4 diisi sesuai satuan hasil berupa: Naskah. 5) Kolom 5 diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama. 6) Kolom 6 diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan. 7) Kolom 7 diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan. e. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan yang Menunjang Pelaksanaan Tugas Pustakawan diisi apabila ada kegiatan dari unsur penunjang dan apabila tidak ada tidak perlu diisi. Data jati diri atasan langsung setingkat eselon III dan jati diri pejabat Pustakawan pengusul diisi secara benar menggunakan data terbaru. Pengisian kolom uraian kegiatan: 1) Kolom 1 diisi nomor sesuai urutan waktu pelaksanaan. 2) Kolom
2
diisi
uraian
kegiatan
yang
menunjang
pelaksanaan
tugas
Pustakawan. 3) Kolom 3 diisi tanggal pelaksanaan kegiatan/periode kegiatan. 4) Kolom 4 diisi sesuai satuan hasil berupa: Tanda jasa/gelar/kali/tahun. 5) Kolom 5 diisi dengan jumlah kegiatan dari butir kegiatan yang sama. 6) Kolom 6 diisi dengan jumlah angka kredit dari kegiatan yang bersangkutan. 7) Kolom 7 diisi dengan keterangan/bukti fisik sesuai kegiatan yang diusulkan. 5. Pengajuan Usul Penilaian DUPAK. Yang dimaksud dengan tata cara pengusulan DUPAK adalah proses pelaksanaan pengusulan DUPAK yang diawali dari tingkat pejabat fungsional Pustakawan sampai DUPAK tersebut diterima oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan. Proses pengusulan DUPAK adalah sebagai berikut: a. Tingkat Pejabat Fungsional Pustakawan. DUPAK yang telah diisi bobot nilai angka kredit dari setiap butir kegiatan jabatan/pangkat,
dilengkapi
dengan
lampiran-lampiran
yang
diperlukan,
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 86 selanjutnya DUPAK tersebut diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja setingkat Es. II disampaikan kepada Kepala BATAN melalui Sekretariat/BSDM untuk penilaian angka kredit. b. Tingkat Pejabat Pengusul 1) Untuk Pustakawan Madya dan Pustakawan Utama, DUPAK disetujui dan diajukan oleh Kepala BATAN atau Sekretaris Utama kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI. 2) Untuk Pustakawan Terampil Pelaksana sampai dengan Pustakawan Terampil Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda, DUPAK disetujui dan diajukan oleh Kepala Unit Kerja setingkat Es. II dan ditujukan kepada
Tim
Penilai
Jabatan
Fungsional
Pustakawan
BATAN
melalui
Sekretariat/BSDM, sebagai pembantu Kepala BATAN dalam melaksanakan penilaian. E. Penilaian Angka Kredit Pelaksanaan penelitian dan penilaian angka kredit dimulai sejak Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) diterima oleh Sekretariat Tim Penilai sampai dengan Penetapan Angka Kredit (PAK). Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penilaian angka kredit pejabat fungsional Pustakawan sebagai berikut : 1. Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan, dan kenaikan jabatan/pangkat Pustakawan sebagaimana tersebut pada lampiran III dan IV keputusan MENPAN No. 132/KEP/M.PAN/12/2002. 2. Perbandingan angka kredit antara unsur utama dan unsur penunjang sebagai berikut : a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari unsur utama. Kelebihan angka kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari unsur penunjang.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 87 Kelebihan angka kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. 3. Tugas Limpah a. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pustakawan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tugasnya sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
7
Keputusan
MENPAN
Nomor
132/KEP/M.PAN/12/2002, maka Pustakawan yang satu tingkat di atas atau di bawah
jenjang
mendapatkan
jabatannya
Surat
dapat
Penugasan
melakukan
tertulis
dari
kegiatan pimpinan
tersebut unit
kerja
setelah yang
bersangkutan (tugas limpah). b. Pustakawan yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % dari setiap angka kredit butir kegiatan yang dilakukan dengan melampirkan surat tugas limpah dari pimpinan unit kerja. Contoh : Sdr. Rudi, jabatan Pustakawan Pelaksana pada perpustakaan PPIN, berdasarkan surat penugasan dari Kepala PPIN, yang bersangkutan melakukan tugas membuat klipping sebanyak 200 judul dalam suatu kurun waktu tertentu. Karena penyusunan klipping seharusnya merupakan tugas Pustakawan Pelaksana Lanjutan sedangkan Sdr. Rudi sebagai Pelaksana, berdasarkan Pasal 9 butir (a) Keputusan MENPAN Nomor 132/KEP/M.PAN/12/2002, angka kredit Sdr. Rudi dihargai 80 % x 200 x 0,002 = 0,32 c. Pustakawan yang melaksanakan tugas di bawah jenjang jabatannya angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan dengan melampirkan surat tugas limpah dari pimpinan unit kerja. d. Pustakawan tk. Terampil tidak dapat menerima tugas limpah sebagaimana dimaksud pada butir 3 dari Pustakawan Tk. Ahli, sedangkan Pustakawan Tk. Ahli dapat menerima tugas limpah dari Pustakawan Tk. Terampil. e. Implikasi dari tugas limpah tersebut di atas memerlukan upaya pemerataan jumlah dan kualifikasi Pustakawan menurut jenjang jabatan pada masing-masing
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 88 Unit Perpustakaan, karena penugasan secara tugas limpah ini tidak diharapkan untuk dilaksanakan secara terus menerus. 4. Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pustakawan Madya, pangkat Pembina Tk. I gol.ruang IV/b sampai dengan Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama, gol.ruang IV/e, angka kredit yang dikumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) harus berasal dari kegiatan unsur pengembangan profesi. 5. Pustakawan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. 6. Penilaian terhadap prestasi kerja Pustakawan yang akan mengalami kenaikan jabatan/pangkat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 7. Pustakawan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang diisyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan unsur utama di luar unsur pendidikan. Contoh : a) dari Evi tanggal 1 Oktober 1998 mulai memangku jabatan Pustakawan Pelaksana dalam pangkat Pengatur golongan ruang II/c dengan angka kredit sebesar 80 (memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat ke Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d) karena kenaikan pangkat paling cepat baru dilaksanakan pada 1 Oktober 2000 maka dari tanggal 1 Oktober 1999 sampai dengan sebelum 1 Oktober 2000 Saudara Evi diwajibkan mengumpulkan angka kredit sejurang-kurangnya 20 x 80 x 20 angka kredit = 3,2 angka kredit dari unsur utama.
100 100
b) Saudara Halim tanggal 1 April 1998 mulai memangku jabatan Pustakawan Pelaksana dalam pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dengan angka kredit sebesar 85. Tanggal 1 April 1999 karena Saudara Halim telah memperoleh angka kredit sebesar 15 (memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi) yang ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit (PAK) maka yang bersangkutan dapat naik jabatan menjadi Pustakawan Pelaksana Lanjutan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Karena kenaikan pada
- 89 pangkat/golongan ruang III/a paling cepat baru dilaksanakan
tanggal 1 April 2000, maka dari 1 April 1999 sampai dengan sebelum 1 April
2000 Saudara
Halim
diwajibkan
mengumpulkan
angka
kredit
sekurang-
kurangnya 20 x 80 x 20 angka kredit = 3,2 angka kredit dari unsur utama. 100
100
8. Pustakawan Penyelia dengan pangkat Penata Tk. I, gol. ruang III/d, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) yang berasal dari unsur utama. 9. Pustakawan Utama dengan pangkat Pembina Utama, gol. ruang IV/e, setiap tahun diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari unsur utama. 10. Pejabat fungsional Pustakawan yang mendapat penghargaan sebagai Pustakawan teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Pemberian angka kredit dihitung dari kekurangan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pustakawan teladan tingkat nasional juara I, II dan III sebesar 50%. b. Pustakawan teladan tingkat provinsi juara I, II dan III sebesar 37,5 %. c. Pustakawan teladan tingkat kabupaten/kota juara I sebesar 25 %. Masing-masing dari angka kredit tersebut dihargai sepenuhnya sebagai unsur penunjang.
F. Penetapan Angka Kredit 1. Penetapan Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dilaksanakan pada bulan Januari untuk kenaikan pangkat/jabatan periode April dan bulan Juli untuk kenaikan pangkat/jabatan periode Oktober; 2. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Pertama s.d Pustakawan Muda adalah Sekretaris Utama BATAN sedangkan bagi Pustakawan Madya s.d. Pustakawan Utama adalah Kepala Perpustakaan Nasional RI;
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 90 3. Penetapan Angka Kredit (PAK) dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan kenaikan jabatan/pangkat. 4. Terhadap PAK yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tidak dapat diajukan keberatan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 91 BAB VI TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN PUSTAKAWAN DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN PUSTAKAWAN, SERTA TATA CARA PENILAIAN TIM PENILAI JABATAN PUSTAKAWAN A. Tim Penilai 1. Kedudukan Tim Penilai Pustakawan BATAN adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BATAN. 2. Tugas a. Membantu Kepala BATAN dalam menetapkan angka kredit bagi Pustakawan yang menjadi wewenangnya; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan Penetapan Angka Kredit Pustakawan. 3. Fungsi a. Pemeriksa butir-butir kegiatan, Pemeriksa kebenaran dokumen-dokumen bukti lampiran DUPAK dan penilai butir-butir kegiatan dalam DUPAK; b. Penyusun angka kredit dalam penilaian untuk dijadikan dasar penetapan angka kredit; dan c. Pembina pejabat Pustakawan dalam hal pelaksanaan peraturan/ketentuan kepustakawanan. 4. Susunan Tim Penilai Pustakawan BATAN, adalah sebagai berikut: a. Seorang Ketua merangkap Anggota; b. Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota; c. Seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan d. Sekurang-kurangnya 4 orang Anggota. 5. Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Pustakawan, adalah: a. Sekurang-kurangnya menduduki jabatan/pangkat setingkat dengan jabatan/ pangkat Pustakawan yang dinilai; b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pustakawan; dan
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 92 c. Dapat aktif melakukan penilaian. 6. Masa Jabatan Anggota Tim Penilai a. Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam butir 4 adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya; b. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam butir a, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan; dan c. Apabila karena sesuatu hal keanggotaan tim dapat diganti sebelum masa tugasnya berakhir. 7. Komposisi Anggota Tim Penilai: a. Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi seluruhnya atau sebagian dari Pustakawan, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pustakawan; b. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai; dan c. Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti. B. Sekretariat Tim Penilai 1. Kedudukan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BATAN. 2. Tugas a. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai Jabatan Pustakawan; dan b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan administrasi penilaian jabatan Pustakawan.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
3. Fungsi
- 93 -
a. Penyeleksi berkas yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi usul penetapan angka kredit; b. Penyeleksi kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas DUPAK; c. Penyiapan rapat penilaian; d. Pengelola data jabatan; e. Pembuat draft Penetapan Angka Kredit dan Surat Keputusan kenaikan jabatan; dan f.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan administrasi jabatan fungsional Pustakawan.
4. Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai: a. Pimpinan sekretariat adalah pejabat dibidang kepegawaian yang secara fungsional diangkat sebagai Sekretaris Tim Penilai Jabatan Pustakawan; dan b. Anggota sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang kepegawaian. C. Rapat persidangan/penilaian terhadap Pustakawan Rapat persidangan/penilaian terhadap Pustakawan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu: 1. Penilaian untuk periode April dilakukan pada bulan Desember tahun sebelumnya. 2. Penilaian untuk periode Oktober dilakukan pada bulan Juni tahun berjalan. 3. Apabila diperlukan Tim Penilai dapat melaksanakan rapat di luar jadwal yang telah ditetapkan. D. Tata Cara Penilaian Tim Penilai 1. Penilaian dilaksanakan dalam sidang/rapat penilaian yang harus dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Tim. 2. Ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai. 3. Setiap berkas usul penetapan angka kredit dinilai oleh dua orang anggota tim.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 94 4. Bila selisih hasil penilaian angka kredit tambahan kurang dari 20 % maka hasil penilaian yang mempunyai nilai unsur utama lebih tinggi ditetapkan sebagai angka kredit hasil penilaian untuk Penetapan Angka Kredit baru. Contoh : Penilai A memberikan nilai angka kredit 100 yang terdiri dari unsur utama sebesar 70 dan unsur penunjang 30. Penilai B memberikan angka kredit 90 yang terdiri dari unsur utama sebesar 75 dan unsur penunjang sebesar 15, maka nilai yang digunakan adalah hasil penilaian B. 5. Bila selisih angka kredit hasil penilaian dari dua anggota Tim lebih dari 20 %, maka nilai akhir ditetapkan berdasar hasil penilaian penilai ketiga dengan memperhatikan hasil penilaian ke dua penilai sebelumnya. 6. Angka kredit hasil penilaian akhir dituangkan dalam DUPAK dan ditandatangani oleh pejabat penilai. Apabila ada keterangan dalam proses penilaian yang perlu dicatat dituangkan dalam kolom catatan tim penilai. 7. DUPAK yang memenuhi syarat angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat/jabatan ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dalam kolom Ketua Tim Penilai. Apabila ada catatan yang perlu dijelaskan maka dituangkan dalam kolom Catatan Tim Penilai. 8. Apabila hasil penilaian angka kredit memenuhi syarat PAK, Sekretaris Tim Penilai menyusun draft Penetapan Angka Kredit untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 9. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Pertama s.d. Pustakawan Muda adalah Sekretaris Utama sedangkan bagi Pustakawan Madya s.d. Pustakawan Utama adalah Kepala Perpustakaan Nasional RI.
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
- 95 BAB VII PENUTUP Dengan ditetapkannya Pedoman Pengusulan dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan BATAN, maka segenap pengajuan Usul Penetapan Angka Kredit beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan setelah tanggal efektif berlakunya pedoman ini, harus mengikuti Pedoman Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan BATAN. Demikian pula, segala upaya pembinaan Pejabat Fungsional Pustakawan di setiap unit kerja di BATAN dan seluruh tata kerja penilaian terhadap pengajuan DUPAK dilakukan mengikuti Pedoman Pengusulan dan
Penilaian
Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan BATAN ini.
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, -ttdHUDI HASTOWO
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Humas
Ferhat Aziz