2007 TENTANG

NOMOR : 21/IATT/PER/10/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) LAMPU SWA-BALAST UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM – PERSYARATAN KESELAMATAN (SNI 04-6504-2001) DI PABRIK DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu Swa-Balast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan(SNI 04-6504-2001 dan Revisinya) di Pabrik; b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; (Lembaran Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Nomor 4131); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara jo 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website http://bpkimi.kemenperin.go.id/pusat/ "

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA


Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Perindustrian; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 12. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 337/Mpp/Kep/11/2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast Untuk Pelayanan Pencahayaan UmumPersyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 Dan Revisinya) 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M.IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/MIND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/MIND/PER/5/2006 tentang Penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia dilingkungan Perindustrian;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : Memberlakukan Pedoman Teknis Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Lampu Swa-Balast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan di Pabrik, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

Pengawasan Standar Nasional Indonesia Lampu Swa-Balast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan di Pabrik dilakukan oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP) yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.

KETIGA

Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaporkan oleh PPSP kepada Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal IATT ini dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.

KELIMA

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Oktober 2007 DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

BUDI DARMADI Salinan disampaikan kepada : 1. Menteri Perindustrian; 2. Para Eselon I Dilingkungan Departemen Perindustrian, 3. Kepala Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian, 4. Pertinggal.


PERTAMA

PEDOMAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) LAMPU SWA-BALAST UNTUK PELAYANAN PENCAHAYAAN UMUM – PERSYARATAN KESELAMATAN DALAM MEMENUHI SNI 04-6504-2001 (ATAU REVISINYA). 1

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Pengertian D. Maksud dan Tujuan

2

BAB II

LINGKUP PENGAWASAN A. Objek Pengawasan B. Aspek Pengawasan C. Alur Proses Produksi

3

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN A. Persiapan Dokumen Pengawasan B. Pelaksanaan Pengawasan

4

BAB IV

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

5

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

6

BAB VI

BIAYA

7

BAB VII

PENUTUP

8

BAB VIII DAFTAR LAMPIRAN


DAFTAR ISI

Form 1. : Surat Tugas Pengawasan SNI di Pabrik Form 2. : Berita Acara Pengawasan SNI di Pabrik Form 3 : Data dan Informasi Hasil Pengawasan SNI di Pabrik Form 5 : Label Contoh Uji


Form 4 : Berita Acara Pengambilan Contoh di Pabrik

BAB 1 PENDAHULUAN

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Standardisasi Nasional Indonesia, mendorong peningkatan daya saing, terciptanya iklim usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat dan terjaminnya perlindungan konsumen, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/MIND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaaan, dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri. Mengacu pada

Pasal 17 diamanatkan bahwa Direktur Jenderal Pembina

Industri melakukan pengawasan barang dan atau jasa di pabrik dalam memenuhi standar mutu dengan menugaskan PPSP (Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, produk Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan SNI 04-65042001 (atau revisinya) yang merupakan salah satu produk yang SNI-nya telah diberlakukan

secara

wajib,

harus

dilakukan

pengawasan

terhadap

perusahaan Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan dalam memenuhi SNI 04-6504-2001 (atau revisinya). Agar pengawasan di pabrik dapat mencapai hasil yang diharapkan maka diperlukan

pedoman

yang

dapat

memperlancar

pelaksanaan

pengawasan dan pemahaman yang sama di pabrik antar para PPSP.

tugas


A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek; (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Nomor 4131); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara jo 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Nasional(Lembaran

Negara

Tahun

2000

Nomor

Standardisasi

199,

Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4020); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen; (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;


1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian; (Lembaran

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Perindustrian; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007; 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 337/Mpp/Kep/11/2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swa Ballast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum- Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001 dan Revisinya); 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M.IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/5/2006 tentang Penunjukkan Pemberlakuan

Lembaga dan

Penilaian

Pengawasan

dilingkungan Perindustrian;

Kesesuaian Standar

dalam

Nasional

rangka Indonesia


Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik

B. Pengertian 1. Lampu Swa-Ballast adalah suatu unit yang tidak dapat dipisahkan tanpa merusak secara permanen, dilengkapi kaki lampu yang digabungkan penyalaan dan kestabilan sumber cahaya. 2.

Pengawasan di pabrik adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan kegiatan berupa pemeriksaan dokumen SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro, pengecekan peralatan pabrik dan peralatan uji sesuai dengan persyaratan SNI 04-6504-2001 atau revisinya dan pengambilan contoh uji di gudang dan/atau proses untuk dilakukan pengujan di laboratorium uji.

3.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang diberikan kepada Produsen yang mampu menghasilkan barang dan atau jasa yang sesuai dengan persyaratan SNI secara konsisten.

4.

Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional

atau yang ditunjuk untuk melakukan pengujian

contoh produk dan menerbitkan laporan hasil uji. 5.

Pengujian contoh produk adalah suatu proses pemeriksaan oleh Laboratorium Penguji untuk membuktikan kesesuaian antara mutu contoh produk dengan syarat mutu SNI.

6.

Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik, yang selanjutnya disebut PPSP adalah pegawai negeri sipil di pusat atau daerah yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang untuk


dengan sumber cahaya dan elemen tambahan yang diperlukan untuk

melakukan pengawasan barang dan atau jasa di pabrik yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha/pabrik, serta informasi lainnya. 8.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa.

9.

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

10. SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN yang berlaku secara Nasional di Indonesia. 11. SNI Wajib

lingkup industri adalah pemberlakuan SNI secara wajib

diseluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. 12. Produsen adalah setiap orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi.


7.

13. Pabrik Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan adalah jenis usaha yang memproses suatu produk bahan mentah/komponen elektronika menjadi bahan jadi sesuai

14. Kemasan adalah bahan tara pangan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan tangan

C. Maksud dan Tujuan 1. Pedoman Pengawasan Penerapan Standar Produk Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan SNI 046504-2001 (atau revisinya) di Pabrik dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPSP dalam rangka pelaksanaan pengawasan SNI Wajib Lampu swabalast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan SNI 04-6504-2001 (atau revisinya) di pabrik, yang diberlakukan secara wajib. 2. Pedoman Pengawasan Penerapan Standar Produk Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan SNI 046504-2001 (atau revisinya) di Pabrik oleh PPSP mempunyai tujuan sebagai berikut : a. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan SNI wajib secara efektif dan efisien di pabrik dalam dan luar negeri; b. Terwujudnya

peningkatan

daya

saing

produk

industri

melalui

pembinaan produsen dalam menghasilkan produk dengan mutu yang konsisten memenuhi SNI; c. Terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen dalam aspek K3L.


dengan SNI 04-6504-2001 (atau revisinya).

BAB II LINGKUP PENGAWASAN

Objek

Pengawasan

di

Pabrik

Lampu

Swa-Ballast

adalah

kegiatan

pengawasan di Pabrik Lampu Swa-Ballast yang berada di Wilayah Republik Indonesia.

B. Aspek Pengawasan Pengawasan di pabrik adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari : 1). Pengecekan dokumen perizinan. 2). Pengecekan keabsahan SPPT SNI; 3). Pengecekan mesin dan peralatan produksi; 4). Pengecekan peralatan uji; 5). Pengecekan Label/Penandaan; 6). Pengambilan contoh. 1) Pengecekan dokumen perizinan meliputi : 1.1. Akta Perusahaan; 1.2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 1.3. Ijin Usaha industri (IUI); 1.4. Pendaftaran Merek. 2) Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) : 2.1. Mencatat masa berlaku; 2.2. Mencatat Sistem Mutu yang diterapkan; 2.3. Mencatat LSPro penerbit SPPT SNI;


A. Objek Pengawasan

2.4. Mencatat merek yang tercantum. 3) Peralatan mesin dan produksi minimal : 3.2. Cup; 3.3. Assembling. 4) Peralatan Uji minimal : *) 4.2. Momen puntir. 4.3. Power Meter. 4.4. Alat uji mengukur ketahanan

Catatan: jika tidak memiliki fasilitas laboratorium, pengujian dapat dilakukan di Lab. Uji Eksternal dengan memiliki surat perjanjian kerjasama pengujian. Pengujian dilakukan minimal 2 kali/tahun(setiap 6 bulan). Catat tanggal/bulan/tahun rekaman sertifikat hasil uji. *) referensi : 5) Label/Penandaan Setiap perusahaan yang memiliki SPPT SNI wajb mencantumkan tanda SNI pada produk atau kemasan dan mencantumkan penandaan: a. Nama pabrik pembuat. b. Merek produk. c. Tegangan Pengenal (Volt). d. Daya Pengenal (Watt). e. Frekuensi Pengenal (Hertz).


3.1. Tabung;

B.

Alur Proses Produksi Lampu Swa-Ballast Pengamatan minimum pada proses produksi sebagai berikut:

Perakitan Komponen Elektronika

Assembling Tabung, Komponen, Kaki Lampu

Pemeriksaan Akhir

Produk Jadi

Pengeleman Tabung


Bahan Baku

C. CARA PENGAMBILAN CONTOH 1) Pengambilan contoh dilakukan oleh PPSP serta dilengkapi Surat Tugas dari Direktur Jenderal Pembina.

-

Pengambilan contoh ini berlaku untuk setiap merek.

-

Pengambilan contoh dilakukan secara langsung pada “lini produksi” dan atau di gudang.

-

Pengambilan contoh dilakukan secara acak (random) sebanyak 20 (dua puluh) buah dengan perincian 10 (sepuluh) buah untuk pengujian dan 10 (sepuluh) buah untuk arsip uji laboratorium yang disimpan di laboratorium atau di pabrik yang bersangkutan, yang mewakili setiap kelompok yang berdasarkan kesamaan desain dan pengelompokan daya (watt) : a) ≤ 11 watt

: 1 (satu) contoh yang diambil sebanyak 20

(dua puluh) buah; untuk jenis watt sama b) 12 watt – 18 watt : 1 (satu) contoh yang diambil sebanyak 20 (dua puluh) buah; untuk jenis watt sama c) > 18 watt

: 1 (satu) contoh yang diambil sebanyak 20

(dua puluh) buah; untuk jenis watt sama


2) Metoda Pengambilan Contoh :

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN

1. Surat Pemberitahuan Pengawasan ke Perusahaan. 2. Penerbitan Surat Tugas Pengawasan SNI di Pabrik (Form 1). 3. Pembuatan Berita Acara Pengawasan SNI di Pabrik Form 2). 4. Pembuatan Berita Acara Pengambilan Contoh di Pabrik (Form 3). 5. Pembuatan Label Contoh Uji (Form 4). 6. Surat Pengantar ke Laboratorium Uji (Form 5).

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Pengawasan

penerapan

SNI

Lampu

swa-balast

untuk

pelayanan

pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan SNI 04-6504-2001 (atau revisinya) diberitahukan kepada

perusahaan Lampu Swa-Ballast oleh

Direktur Industri Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi Industri di Propinsi dan Kabupaten/ Kota. 2. Pelaksanaan pengawasan penerapan SNI Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan SNI 04-65042001 (atau revisinya) dilakukan oleh PPSP baik yang di pusat maupun di daerah berdasarkan Surat Tugas Pengawasan dari Direktur Jenderal IATT.


A. PERSIAPAN PELAKSANAAN

3. Pengawasan terhadap Lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan dalam memenuhi SNI 04-6504-2001 di pabrik dilakukan dengan cara pemeriksaan pabrik dan pemeriksaan mutu 4. Pemeriksaan pabrik dilakukan sesuai Bab II, huruf B, butir 1 sampai 5. Pemeriksaan mutu dilakukan melalui pengambilan contoh di pabrik sesuai Bab II, huruf B, butir 6. Contoh dikirim ke Laboratorium Penguji untuk dilakukan pengujian 5. Pengambilan dan atau pembelian di pabrik dilakukan secara acak. Sampel dikirim ke lab. uji untuk dilakukan pengujian. 6. Pembuatan Berita Acara Pengambilan contoh di Pabrik (Form 4). 7. Pembuatan Label Contoh Uji Produk di Pabrik (Form 5).


melalui pengambilan contoh di pabrik.

BAB IV LAPORAN HASIL PENGAWASAN

dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan oleh PPSP dan disampaikan kepada Direktur Industri Elektronika untuk dilakukan evaluasi. 2. Evaluasi hasil pengawasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal IATT;

BAB V TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN Laporan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti melalui: A. Publikasi Publikasi hasil pengawasan dapat dipublikasikan kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pembina B. Pembinaan Apabila hasil pengawasan di pabrik tidak sesuai dengan persyaratan SNI 046504-2001 atau revisinya, maka Direktorat Jenderal IATT

berkoordinasi

dengan BPPI atau Dinas Perindag setempat dapat melakukan pengawasan khusus dan langkah pembinaan terhadap produsen dalam menerapkan SNI. C. Penegakan Hukum - Apabila hasil pengawasan di pabrik tidak sesuai dengan persyaratan SNI 04-6504-2001 maka Ditjen Pembina

berkoordinasi dengan BPPI atau

Dinas Perindag setempat dapat melakukan pembinaan terhadap sistem mutu dan mutu produk.


1. Hasil pemeriksaan di pabrik dan pengambilan contoh untuk pengujian

- Penegakkan hukum dilakukan oleh Ditjen Pembina berkoordinasi dengan BPPI, Dinas Perindag setempat sesuai dengan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Peraturan Menperin No.19/M-

BAB VI BIAYA Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pengawasan dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika.

BAB VII PENUTUP Pedoman pengawasan penerapan SNI lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan, SNI 04-6504-2001 (atau revisinya) ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan pengawasan standar produk di pabrik khususnya Lampu Swa-Ballast perlu ada keseragaman pelaksanaannya serta adanya koordinasi dengan instansi teknis terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan.


IND/PER/5/2006 Bab V sanksi pasal 30 dan pasal 34.

Form 1 Kop Surat Direktorat Jenderal IATT Departemen Perindustrian

Dalam rangka pengawasan penerapan SNI Lampu Swa-Ballast di Pabrik dengan ini Direktur Jenderal IATT, Departemen Perindustrian menugaskan kepada : 1. Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

2. Nama

:

NIP

:

Jabatan

:

Untuk : 1) Melakukan pengawasan penerapan SNI Lampu Swa-Ballast di pabrik: Alamat : No. Telp/Fax : 2) Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Jenderal IATT, Departemen Perindustrian. III. Surat tugas ini berlaku dari tgl-bln-thn s/d tgl-bln-thn Jakarta, Direktur Jenderal IATT

Nama & Stempel


Surat Tugas Pengawasan SNI di Pabrik Nomor :

Form 2

Pada hari ini tanggal bulan tahun sesuai dengan Surat Tugas Direktur Jenderal IATT Nomor tanggal .............................., telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengawasan SNI di Pabrik sebagai berikut : Nama Perusahaan/Pabrik

:

Alamat Perusahaan/Pabrik

:

Produk

:

Tipe/jenis

:

Merk

:

lampu swa-balast untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan, SNI 04-6504-2001

Hasil pemeriksaan dan pengawasan SNI di Pabrik adalah sebagaimana terlampir dalam Form 3. Demikian Berita Acara Pengawasan SNI di Pabrik ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui Pihak Perusahaan PT. ……………………………….. Tanda tangan & Cap Perusahaan

Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik Tanda tangan

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)


BERITA ACARA PENGAWASAN SNI DI PABRIK

Form 3

DATA DAN INFORMASI HASIL PENGAWASAN SNI DI PABRIK

KETENTUAN PENUGASAN

1. Nomor/Tanggal Surat Tugas Direktur Jenderal IATT : 2. Nama PPSP

:

3. NIP

:

4. Tanggal Pelaksanaan Pengawasan: 5. No. SNI

: SNI 04-6504-2001 atau revisinya

6. Judul

: Lampu Swa-Ballast

II. DATA PERUSAHAAN 1. Nama Perusahaan : ............. 2. Izin Usaha Industri : No. ............... tgl ............... Berlaku s/d : ....................... Instansi Penerbit : .............. Catatan : Lampirkan fotokopi IUI 3. Alamat : a. Kantor Pusat : ..................... Kode pos :............... tlp : Fax : ............... email : ............. b. Pabrik : ................. Kode pos :............... tlp : Fax : ............... email : ............. 4. Kontak Person (Pabrik)

: ........................


I.

5. Status Perusahaan : ........................ Jumlah investasi : .................. 6. Struktur Organisasi : ...................... (terlampir).

8. Jenis Produksi : No

Realisasi Tahun

Jenis Produksi 200..

Izin 200..

200..

200..

Terpasang* 200..

9. Akta Perusahaan : No. ............... tgl ............... Berlaku s/d : ....................... Instansi Penerbit : .............. Catatan : Lampirkan fotokopi Akta Perusahaan 10. Izin Merek : No. ............... tgl ............... Berlaku s/d : ....................... Instansi Penerbit : .............. Catatan : Lampirkan fotokopi Izin Merek

III. KEABSAHAN SPPT SNI 1. SPPT SNI -

No. SPPT SNI : ...................... tgl ...................... Masa berlaku tgl : ....................... s/d tgl ................ No. SNI : ................. Merek/Inisial Perusahaan : ................ Jenis/Tipe : .........................

2. Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan oleh perusahaan : Ya Tidak Standar SMM : ...........................................

200..


7. Jumlah Tenaga Kerja : ..................

IV. MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI

V.

Meliputi : - Assembling Komponen Elektronika:

Ya

Tidak

-

Assembling Komponen, Tabung, Kaki Lampu:

Ya

Tidak

-

Mesin Penandaan

Ya

Tidak

-

Lain-lain : .................

:

PERALATAN UJI Meliputi : a. Momen Puntir

:

Status ketertelusuran peralatan ukur dan uji pada sertifikat kalibrasi :

Ada

Tidak

Valid

Tidak valid

Keterangan :................................................................................... b Power Meter

:

Ada

Tidak

Status ketertelusuran peralatan ukur dan uji pada sertifikat kalibrasi : Valid Tidak valid Keterangan :................................................................................... c. Alat Uji Ketahanan:

Ada

Tidak

Status ketertelusuran peralatan ukur dan uji pada sertifikat kalibrasi : Valid Tidak valid Keterangan :...................................................................................

VI. PENANDAAN -

Apakah produk diberikan penandaan :

Ya

Tidak


3. LSPro Penerbit SPPT SNI - Nama : ........................ - Alamat : ..................... - Kapan tgl/bln/thn terakhir dilaksanakan pengawasan : .................................... - Hasil pengawasan terakhir : Memenuhi Tidak memenuhi

Dimana tempat penandaan:

-

Penandaan produk meliputi : a. Nama perusahaan/produsen dan atau nama dagang

Ya

Tidak

b. Merek Produk

Ya

Tidak

c.

Ya

Tidak

d. Daya Pengenal (Watt)

Ya

Tidak

e. Frekuensi Pengenal (Hz)

Ya

Tidak

i.

Ya

Tidak

Tegangan Pengenal (Volt)

Tanda SNI

Kemasan/Label

Produk

CATATAN : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

KESIMPULAN : ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ .................................................... Mengetahui Pihak Perusahaan Tanda tangan & Cap Perusahaan

Petugas Pengawas Standar barang dan atau jasa di Pabrik (PPSP) Tanda tangan

(1. Nama Jelas) (Nama Jelas) Tanda tangan

(2. Nama Jelas)


-

Form 4

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH DI PABRIK

tanggal Pada hari ini dengan Surat Tugas Pengawasan __________________________tanggal contoh sebagai berikut :

Produk

bulan tahun sesuai Direktur Jenderal IATT nomor , telah dilaksanakan pengambilan

Tipe/jenis

: Lampu Swa Ballast Untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan, SNI 04-65042001 :

Merk

:

Lokasi pengambilan contoh

:

Nomor kode produksi

:

Jumlah contoh

: (diuraikan dalam lembaran tambahan)

Contoh tersebut dikemas, kemudian akan diserahkan kepada Balai Penguji sebanyak .........…………………… untuk diuji sesuai SNI 04-6504-2001 atau revisinya dan sebanyak .................................. untuk disimpan di laboratorium uji atau perusahaan yang bersangkutan sebagai arsip (dikemas dan disegel). Demikian Berita Acara Pengambilan contoh uji ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui Pihak Perusahaan Tanda tangan & Cap Perusahaan

(Nama Jelas)


(Nama Jelas)


Nomor :

Form 5

Kode Contoh

:

Produk

: Lampu Swa Ballast Untuk pelayanan pencahayaan umum – Persyaratan keselamatan

No. SNI

: 04-6504-2001 atau revisinya

Tipe

:

Merk

:

Jumlah

:

Tgl. Pengambilan Contoh

:

Nomor Berita Acara

:

Lokasi Pengambilan Contoh

:

Nama Perusahaan

:

Nama Petugas

:

Mengetahui Pihak Perusahaan

Tanda tangan & Cap Perusahaan

(Nama Jelas)


(Nama Jelas)


LABEL CONTOH UJI

2007 TENTANG

Recommend Documents