MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P.29/Menhut-II/2007 TENTANG PEDOMAN STUDI DENGAN BIAYA MANDIRI (SWADANA) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2006 telah ditetapkan Pedoman Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan; b. bahwa untuk kelancaran studi dan peningkatan kualitas pendidikan, maka Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu disesuaikan dengan kebutuhan saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu diatur kembali Pedoman Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) Bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
Mengingat
: 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. Memperhatikan
2 Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN STUDI DENGAN BIAYA MANDIRI (SWADANA) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan, selanjutnya disingkat PNS.
2.
Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) adalah kegiatan studi berbagai jenjang/strata dengan biaya sepenuhnya merupakan tanggungjawab PNS, yang dilakukan di luar jam kerja kedinasan dan atau dalam jam kerja kedinasan bagi jenjang S3.
3.
Unit Kerja adalah unit kerja eselon I lingkup Departemen Kehutanan.
4.
Izin Belajar Dengan Biaya Mandiri (Swadana) yang selanjutnya disebut Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana).
5.
Jangka Waktu adalah waktu studi yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti studi dengan biaya mandiri.
6.
Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh PNS yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila pangkat yang dimiliki masih dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya.
7.
Kenaikan Pangkat sebagai Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang telah diraih oleh PNS yang dikaitkan dengan kebutuhan unit kerja Departemen Kehutanan akan keterampilan atau keahlian yang ditunjukkan secara formal oleh ijazah tersebut serta lulus pada Ujian Penyesuaian Ijazah.
8.
Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam proses penyesuaian ijazah yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh. 9. Pengakuan ......
3 9.
Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian adalah proses pencantuman gelar akademik secara formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya apabila pangkat minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun dengan pencantuman gelar tersebut akan mempengaruhi pangkat akhir / puncaknya.
10. Ujian Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian adalah ujian yang dilaksanakan terhadap PNS yang pangkatnya telah melebihi pangkat minimal namun belum mencapai jenjang kenaikan pangkat maksimal sesuai ijazah terakhir dengan tujuan untuk menilai kompetensinya apakah sesuai dengan ijazah yang dimiliki. 11. Penggunaan Ijazah adalah proses penggunaan ijazah formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya apabila pangkat minimal dari ijazah yang dimiliki telah dipenuhi, namun dengan penggunaan ijazah tersebut akan mempengaruhi pangkat akhir / puncaknya. 12. Ujian Penggunaan Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan terhadap PNS yang pangkatnya telah melebihi pangkat minimal namun belum mencapai jenjang kenaikan pangkat maksimal sesuai ijazah terakhir. 13. Tim Penilai Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian adalah tim yang terdiri dari pengelola kepegawaian dan pejabat lain yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang dalam lingkungan Eselon I masing-masing dan Eselon II yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri Kehutanan. 14. Tim Penyesuaian Ijazah dan/atau Pengakuan Gelar adalah tim yang bertugas menilai setiap usulan Penyesuaian Ijazah atau Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian. 15. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Pasal 2 (1) Pelaksanaan Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) bagi PNS dilakukan melalui Izin Belajar. (2) Pemberian Izin Belajar bertujuan memberikan kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS agar lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pasal 3 Pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk program pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma, Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3).
Pasal ......
4 Pasal 4 Izin Belajar untuk tingkat SLTP dan SLTA dapat berupa Izin Mengikuti Ujian Persamaan yang ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk tingkatan tersebut. BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR Pasal 5 Persyaratan permohonan Izin Belajar : 1. Status sebagai PNS. 2. DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik untuk semua unsur. 3. Bidang studi yang dipilih harus mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerja Eselon I. 4. Perguruan Tinggi yang dipilih harus terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan program belajar telah memperoleh izin penyelenggaraan dari Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional (Depdiknas). 5. Tidak dikenakan sanksi disiplin pegawai tingkat ringan dalam satu tahun terakhir dan atau tingkat sedang atau berat dalam dua tahun terakhir atau sedang dalam proses pengenaan sanksi yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Kerja. 6. Waktu studi harus dilaksanakan diluar jam kerja kedinasan untuk program SLTP, SLTA, Diploma, Strata 1 (S1), dan Strata 2 (S2), kecuali program Strata 3 (S3) dapat dilaksanakan didalam jam kerja kedinasan sepanjang tidak mengganggu tugas kedinasannya, dibuktikan dengan brosur dari lembaga penyelenggara pendidikan yang menerangkan : a. Rencana kegiatan dan jadwal pembelajaran di luar jam kerja kedinasan b. Status lembaga pendidikan dan ijin penyelenggaraan bidang studi. 7. Lokasi tempat belajar dengan tempat kerja atau tempat tinggal terjangkau dan dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. 8. Surat pernyataan tidak akan menuntut untuk Penyesuaian Ijazah/Pengakuan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian bermaterai cukup. Pasal 6 Prosedur dalam penerbitan Surat Izin Belajar : 1. PNS yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan Izin Belajar kepada pejabat yang berwenang secara hierarki melalui Kepala Unit Kerjanya dan diterima oleh Pejabat yang berwenang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memulai studi dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. Tim ……
5 2. Tim Penilai Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian melakukan penilaian permohonan izin belajar dan memberi rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan Surat Izin Belajar kepada Pejabat yang berwenang disertai penjelasan. 3. Pejabat yang berwenang harus sudah menerbitkan/menolak permohonan Izin Belajar sebelum tahun ajaran baru dimulai. 4. Izin Belajar diberikan dalam bentuk Surat Izin Belajar Dengan Biaya Mandiri (Swadana). 5. Penolakan permohonan Izin Belajar oleh Pejabat yang berwenang dikeluarkan dalam bentuk surat penolakan disertai penjelasan. BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN Pasal 7 (1) Pejabat yang berwenang memberikan Izin Belajar bagi Pejabat Eselon II yaitu Pejabat Eselon I unit kerja masing-masing. (2) Pejabat yang berwenang memberikan Izin Belajar bagi PNS Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Struktural sampai dengan eselon III yaitu : a. Kepala Biro Umum bagi Biro lingkup Sekretariat Jenderal; b. Sekretaris Inspektorat Jenderal bagi Inspektorat Jenderal; c. Sekretaris Direktorat Jenderal bagi Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan Perlidungan Hutan dan Konservasi Alam; d. Sekretaris Badan bagi Badan Planologi Kehutanan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; e. Kepala Pusat bagi Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Pusat Diklat Kehutanan, Pusat Standarisasi Lingkungan Kehutanan, Pusat Informasi Kehutanan serta Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, II, III dan IV; (3) Pejabat yang berwenang memberikan Izin Mengikuti Ujian Persamaan tingkat SLTP/SLTA adalah Kepala Unit Kerja / Eselon III PNS yang bersangkutan. (4) Dalam rangka penilaian permohonan Izin Belajar, Pejabat yang berwenang membentuk Tim Penilai Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian. (5) Tugas Tim Penilai Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian yaitu membantu pejabat yang berwenang untuk menilai permohonan Izin Belajar, memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan penerbitan Surat Izin Belajar kepada Pejabat yang berwenang. BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 8 Jangka waktu untuk Izin Belajar yang dapat diberikan adalah : 1. 3 (tiga) tahun bagi Program SLTP dan SLTA b. Disesuaikan ......
6 2. 3. 4. 5.
Disesuaikan dengan jangka waktu program pendidikannya bagi program Diploma. 4 (empat) tahun bagi program Strata 1 (S1) 2 (dua) tahun bagi program Strata 2 (S2) 4 (empat) tahun bagi program Strata 3 (S3) Pasal 9
(1) Bagi PNS yang memperoleh Izin Belajar namun tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana Pasal 8 dapat diberikan Perpanjangan Izin Belajar. (2) Perpanjangan Izin Belajar dapat diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :
syarat -
a. Memperoleh rekomendasi dari tempat studi dan disertai rencana penyelesaian studi. b. Mendapatkan persetujuan dari Kepala Unit Kerjanya masing – masing. (3) Permohonan perpanjangan Izin Belajar diajukan kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Izin Belajar Dengan Biaya Mandiri (Swadana) berakhir. (4) Perpanjangan Izin Belajar diberikan 1 (satu) kali dengan masa perpanjangan maksimal masing masing : a. 2 (dua) tahun bagi Program SLTP, SLTA dan Diploma 1,2,3 b. 3 (tiga) tahun bagi program Diploma 4 dan Strata 1 (S1) c. 2 (dua) tahun bagi program Strata 2 (S2) d. 4 (empat) tahun bagi program Strata 3 (S3) (5) PNS yang tidak menyelesaikan studinya sesuai Surat Izin Belajar yang dimiliki, tidak dapat mengajukan permohonan Surat Izin Belajar kembali. BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI Pasal 10 Hak kepegawaian PNS yang memperoleh Izin Belajar adalah menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pasal 11 Kewajiban kepegawaian PNS yang memperoleh Izin Belajar meliputi : 1. Menyampaikan laporan kemajuan akademik secara berkala tiap semester kepada unit kerjanya masing-masing. 2. Menyampaikan laporan akhir studi kepada Kepala Unit Kerjanya masing-masing, Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang dilampiri dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan ringkasan skripsi/tesis/disertasi bagi S1/S2/S3. 3. Bagi ……
7 3. Bagi PNS yang memperoleh ijazah Strata 3 (S3), mempresentasikan disertasinya sebagai wahana untuk membagi ilmu dalam suatu pertemuan ilmiah pada Pusat Diklat Kehutanan sebagai bahan pengajuan usulan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian. Pasal 12 (1) PNS yang tidak menyampaikan laporan perkembangan studi sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 angka 1 atau angka 2 diberi sanksi berupa peringatan tertulis oleh Kepala Unit Kerjanya. (2) PNS yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 11 angka 3, tidak dapat diproses Penyesuaian Ijazah/Pengakuan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian. BAB VI PEMANTAUAN/EVALUASI Pasal 13 (1)
Unit kerja wajib memantau, menilai dan mengevaluasi Izin Belajar PNS melalui laporan kemajuan belajar.
(2)
Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Pejabat yang berwenang pada masing-masing unit kerja Eselon I, Kepala Biro Kepegawaian dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. BAB VII PENYESUAIAN IJAZAH Pasal 14
Bagi PNS yang telah lulus Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) dapat dilakukan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila PNS yang bersangkutan : 1. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan ijazahnya dan tersedia formasi yang membutuhkan latar belakang pendidikan tersebut. 2. Lulus dalam Ujian Penyesuaian Ijazah kecuali bagi Pejabat Fungsional Tertentu. Pasal 15 (1) Tata cara dan persyaratan pengajuan kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah dilaksanakan sebagaimana pengajuan usulan kenaikan pangkat pada umumnya dengan menyertakan : a. Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang memberi Izin Belajar. b. Surat Izin Belajar c. Uraian Tugas yang ditandatangani minimal oleh Pejabat setingkat Eselon II. (2) Penilaian ……
8 (2) Penilaian untuk pengusulan kenaikan pangkat sebagai Penyesuaian Ijazah dilakukan oleh pengelola kepegawaian dan bila diperlukan dapat meminta pertimbangan kepada Tim Penilai Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian. (3) Pokok penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada rencana kebutuhan pegawai atau formasi. (4) PNS yang tidak memiliki Surat Izin Belajar tidak dapat diproses untuk Penyesuaian Ijazah. BAB VIII PENGAKUAN GELAR DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Pasal 16 Bagi PNS yang telah lulus Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) dapat dilakukan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian apabila PNS yang bersangkutan : 1. Diangkat dalam jabatan yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan ijazahnya. 2. Lulus dalam Ujian Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian kecuali bagi Pejabat Fungsional Tertentu. Pasal 17 (1) Tata cara dan persyaratan pengajuan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian dilaksanakan sebagaimana pengajuan usulan kenaikan pangkat pada umumnya dengan menyertakan : a. Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang memberi Izin Belajar. b. Surat Izin Belajar c. SK dalam Jabatan dan Uraian Tugas yang ditandatangani minimal oleh Pejabat setingkat Eselon II. (2) Penilaian pengusulan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian bagi PNS dilakukan oleh pengelola kepegawaian dan bila diperlukan dapat meminta pertimbangan kepada Tim Penilai Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian. (3) Pokok penilaian usulan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada perubahan hak dan kewajiban PNS sesuai dengan pangkat yang akan diperoleh karena Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana). (4) PNS yang tidak memiliki Surat Izin Belajar tidak dapat diproses untuk Pengakuan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian. (5) PNS yang telah memperoleh ijazah Diploma / S1 / S2 melalui Izin Belajar dan ijazah tersebut tidak berpengaruh dalam kepangkatan, gelar yang diperoleh dapat langsung dicantumkan dalam administrasi kepegawaian dengan keputusan Pejabat yang berwenang memberi Izin Belajar. BAB ……
9 BAB IX PENGGUNAAN IJAZAH Pasal 18 Bagi PNS yang memperoleh ijazah SLTP atau SLTA dapat menggunakan ijazahnya apabila PNS yang bersangkutan : 1. Melaksanakan tugas yang memerlukan pengetahuan / keterampilan yang sesuai dengan ijazahnya. 2. Lulus dalam Ujian Penggunaan Ijazah. Pasal 19 (1) Tata cara dan persyaratan pengajuan Penggunaan Ijazah dilaksanakan sebagaimana pengajuan usulan kenaikan pangkat pada umumnya dengan menyertakan : a. Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang memberi Izin Belajar / mengikuti ujian. b. Surat Izin Belajar atau Surat Izin Mengikuti Ujian Persamaan. (2) Penilaian untuk pengusulan Penggunaan Ijazah dilakukan oleh pengelola kepegawaian dan bila diperlukan dapat meminta pertimbangan kepada Tim Penilai Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah dan Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian. (3) PNS yang tidak memiliki Surat Izin Belajar atau Izin Mengikuti Ujian Persamaan tidak dapat diproses untuk Penggunaan Ijazah. BAB X UJIAN PENGGUNAAN IJAZAH / PENYESUAIAN IJAZAH / PENGAKUAN GELAR DALAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Pasal 20 (1) Ujian Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 angka 2 ditujukan bagi PNS yang memiliki pangkat dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya. (2) Ujian Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 angka 2 ditujukan bagi PNS yang memiliki pangkat sesuai atau telah melampaui pangkat minimal sesuai ijazah yang diperoleh namun belum mencapai pangkat puncaknya. (3) Ujian Penggunaan Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 2 ditujukan bagi PNS yang memiliki pangkat sesuai atau telah melampaui pangkat minimal sesuai ijazah yang diperoleh namun belum mencapai pangkat puncaknya. Pasal 21 Ujian Penggunaan Ijazah/Penyesuaian Ijazah/Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dikecualikan bagi : 1. PNS ……
10 1. PNS yang karena Jabatan Strukturalnya dapat mencapai pangkat puncak sesuai ijazah yang diperoleh. 2. PNS yang telah mencapai pangkat puncak sesuai ijazah yang diperoleh. 3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu. Pasal 22 (1) Ujian Penggunaan Ijazah / Penyesuaian Ijazah / Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Kepala Biro Kepegawaian. (2) Pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Keputusan Sekretaris Jenderal. BAB XI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 23 (1) Perpindahan Bidang Studi dan/atau Perguruan Tinggi hanya dapat dilakukan setelah ada Keputusan Pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Kepala Unit Kerjanya. (2) PNS yang pindah bidang studi dan/atau Perguruan Tinggi tanpa izin tertulis dari Pejabat yang berwenang, tidak dapat diproses untuk Penyesuaian Ijazah/Pengakuan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian. (3) PNS yang sedang menjalankan Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) dan belum memiliki Surat Ijin Belajar sebelum ditetapkannya peraturan ini, dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Ijin Belajar dan diterbitkan izinnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2007. (4) PNS yang telah memperoleh ijazah satu tingkat lebih tinggi sebelum diangkat CPNS dapat dipertimbangkan penyesuaian ijazahnya sepanjang tersedia formasi dan lulus dalam Ujian Penggunaan Ijazah / Penyesuaian Ijazah / Pengakuan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian serta memenuhi persyaratan kepangkatan sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IJAZAH SAAT PENGANGKATAN SD SLTP SLTA / D1 SLTA / D1 SLTA / D1 D2 D2 D3 D4 / S1 S2
IJAZAH YANG DIMILIKI SLTP SLTA D2 D3 D4/S1 D3 D4/S1 D4/S1 S2 S3
GOL. RUANG MINIMAL UNTUK DAPAT DISESUAIKAN I/b I/d II/b II/b II/c II/b 2 tahun II/c II/c 2 tahun III/a 2 tahun III/b 2 tahun (5) Surat ……
11 (5) Surat Izin Belajar yang dikeluarkan sebelum peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku. (6) PNS dapat diberikan Surat Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan satu tingkat lebih tinggi apabila proses Penyesuaian Ijazah/Pengakuan Gelar Dalam Administrasi Kepegawaian sebelumnya telah selesai. Pasal 24 Petunjuk Pelaksanaan Studi Dengan Biaya Mandiri (Swadana) bagi PNS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.04/Menhut-II/2006 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: JAKARTA : 6 - 8 - 2007
MENTERI KEHUTANAN, ttd. H. M.S. KABAN Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan. 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Dep. Kehutanan di seluruh Indonesia.
