2007 TENTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR : P. 03 /VI-BPHA/2007 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR 42/Kpts/VI-PHP/2003 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DI UNIT MANAJEMEN DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI DIREKTUR JENDERAL, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 42/Kpts/VI-PHP/2003 telah ditetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari;

b.

bahwa dalam rangka perbaikan dalam pedoman pengambilan keputusan peringkat kinerja Unit Manajemen, perlu menyempurnakan Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 42/Kpts/VIPHP/2003;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 42/Kpts/VI-PHP/2003 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan; 3. Peraturan ........

2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

-2Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan; Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 171/M Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 66 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Inonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu untuk Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL); Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.497/MenhutII/2006 tentang Pembentukan Tim Evaluasi (TE) dan Dewan Pertimbangan Verifikasi (DPV) Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL); Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 42/Kpts/VI-PHP/2003 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari. Memutuskan : ..........

-3MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN NOMOR 42/Kpts/VI-PHP/2003 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM DI UNIT MANAJEMEN DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN SECARA LESTARI

Pasal I Mengubah Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 42/Kpts/VI-PHP/2003 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini. Pasal II (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 42/Kpts/VI-PHP/2003 tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan bertentangan dengan Peraturan ini. (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 5 Juni 2007 DIREKTUR JENDERAL, Ttd DR. Ir. HADI S. PASARIBU, M.Sc NIP 080044005 Salinan : Peraturan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. Menteri Kehutanan; 2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan; 3. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan; 4. Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi di seluruh Indonesia; 5. Kepala Dinas Kabupaten yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia; 6. Kepala BPPHP Seluruh Indonesia; 7. Ketua dan anggota Tim Evaluasi;

8. 9.

-4Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Verifikasi; Seluruh LPI Mampu Penilaian Kinerja PHAPL.

-5Lampiran Nomor Tanggal Tentang

: : : :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN P.03 /VI-BPHA/2007 5 Juni 2007 Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 42/Kpts/VI-PHP/2003 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari PEDOMAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pendahuluan Keputusan yang dimaksud di sini adalah menetapkan peringkat kinerja, apakah unit manajemen dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dinilai telah dikelola dengan sangat baik, atau baik, sedang, buruk atau sangat buruk. Pengambilan keputusan dilaksanakan oleh Panitia Teknis berdasarkan hasil penilaian lapangan yang dilaporkan oleh Penilai Lapangan. 2. Ruang Lingkup Pedoman ini menjadi acuan bagi Panitia Teknis dalam proses pengambilan keputusan kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam di Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan Alam Produksi secara Lestari (PHAPL). 3. Pengambilan Keputusan Penetapan peringkat kinerja unit manajemen dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : a. Penetapan tingkat kepentingan setiap indikator Penetapan nilai tingkat kepentingan setiap indikator dilaksanakan oleh Panitia Teknis sesuai dengan bidang keahlian dan mempertimbangkan tipologi unit manajemen. Tingkat kepentingan terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu penting dan tidak penting. Penting dengan nilai 2 (dua) bila indikator yang menjadi obyek penilaian perlu memperoleh perbedaan perhatian, konsekuensi perlakuan penilaian khusus, derajat substansi penilaian yang lebih tajam, dan makna penilaian yang lebih tinggi. Tidak penting dengan nilai 1 (satu), apabila indikator yang menjadi obyek penilaian tidak memerlukan perbedaan perhatian, konsekuensi perlakuan penilaian khusus, derajat substansi penilaian yang lebih tajam, dan makna penilaian yang lebih tinggi. Alasan penetapan nilai kepentingan pada setiap indikator dijelaskan secara cermat dan tepat.

-6b. Penetapan nilai bobot Nilai bobot setiap indikator adalah nilai yang menunjukkan tingkat prestasi kinerja di lapangan untuk setiap indikator. Nilai bobot sebesar 5 (lima) untuk prestasi sangat baik, 4 (empat) untuk prestasi baik, 3 (tiga) untuk prestasi sedang, 2 (dua) untuk prestasi buruk dan 1 (satu) untuk prestasi sangat buruk. Panitia Teknis setelah berdiskusi dan berkonsultasi dengan Penilai Lapangan dapat mengoreksi dan menetapkan nilai bobot setiap indikator yang telah disusun dan dilaporkan oleh Panitia Lapangan. Koreksi dan penetapan nilai bobot didasarkan pada data dan informasi lapangan yang telah dilaporkan Penilai Lapangan serta analisis yang komprehensif. Alasan penetapan nilai bobot setiap indikator dijelaskan secara cermat dan tepat. c. Perhitungan nilai akhir Nilai kinerja tiap indikator diperoleh dari perkalian antara nilai tingkat kepentingan dengan nilai bobot setiap indikator. Nilai akhir kinerja PHAPL untuk unit manajemen adalah jumlah nilai kinerja 24 (dua puluh empat) indikator. Tiap unit manajemen akan memiliki nilai akhir kinerja maksimal dan minimal yang berbeda sesuai dengan tipologinya yang dicerminkan dari nilai tingkat kepentingan. Nilai akhir kinerja maksimal yang mungkin dicapai oleh suatu unit manajemen adalah perkalian antara jumlah nilai tingkat kepentingan dengan nilai bobot sangat baik. Nilai akhir kinerja minimal yang mungkin dicapai oleh suatu unit manajemen adalah perkalian antara jumlah nilai tingkat kepentingan dengan nilai bobot sangat buruk. d. Penetapan peringkat kinerja Peringkat kinerja ditentukan dengan terlebih dahulu menyusun kelas nilai dan predikat kinerja. Kelas nilai disusun dengan menghitung range, yaitu selisih antara nilai akhir kinerja maksimal dan nilai akhir kinerja minimal. Batas bawah predikat kinerja sedang sebesar 66% dari range, susunan interval kelas nilai dan predikat kinerja selengkapnya sebagai berikut :

-7-

e.

Kelas Nilai

Predikat kinerja

≥ 90% dari range

Sangat baik

75 – 89,9% dari range

Baik

66 – 74,9% dari range

Sedang

50 – 65,9% dari range

Buruk

< 50% dari range

Sangat buruk

Contoh Perhitungan Nilai Akhir dan Peringkat Kinerja Kriteria

Indikator

Nilai Kepentingan (NK)

Nilai Bobot (NB)

Prasyarat

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 35

5 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 3

Produksi

Ekologi

Sosial

NK x NB

Nilai akhir kinerja unit manajemen adalah sebesar 107. Nilai akhir kinerja maksimal

= 35 x 5 = 175,

Nilai akhir kinerja minimal

= 35 x 1 = 35

Range (selisih maksimal – minimal) = 175 – 35 = 140

10 3 6 4 4 6 6 3 3 2 6 4 3 6 4 3 3 4 3 8 4 3 3 6 107

-8-

Perhitungan 90 % x 140 75 % x 140 - 89,9 % x 140 66 % x 140 – 74,9 % x 140 50 % x 140 – 65,9 % x 140 <50 % x 140

Kelas Nilai ≥126,0 105,0 – 125,9 92,4 – 104,9 70,0 – 92,3 < 70,0

Predikat kinerja Sangat baik Baik Sedang Buruk Sangat buruk

Dengan nilai akhir kinerja sebesar 107 maka unit manajemen memiliki peringkat kinerja Baik. DIREKTUR JENDERAL, Ttd DR. Ir. HADI S. PASARIBU, M.Sc NIP. 080044005