MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 99/M/Kp/XII/2007 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya bagian anggaran 42 Tahun Anggaran 2008 dipandang perlu menetapkan pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2008; b. bahwa sehubungan dengan itu mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I, II dan III Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 Lampiran I, II dan III Keputusan ini;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597); 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelahaan Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2008; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 02/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/ M/PER/VIII/2006; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2008.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PERTAMA
: Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran I, II dan III Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi, yang anggarannya termasuk bagian anggaran 42 Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2008, dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran I, II dan III Keputusan ini.
KEDUA
: Para Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam lajur 6 (enam) Lampiran I, II dan III Keputusan ini, bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas masing-masing seperti yang tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran IV (empat) Keputusan ini.
KETIGA
: Para Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam lajur 6 (enam) Lampiran II Keputusan ini, bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas masing-masing seperti yang tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran IV (empat) Keputusan ini pada satuan kerja : 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi; 2. Kedeputian Bidang Perkembangan Riptek; 3. Kedeputian Bidang Dinamika Masyarakat; 4. Kedeputian Bidang Program Riptek; 5. Kedeputian Bidang Pengembangan SIPTEKNAS; 6. Kedeputian Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek; 7. Lembaga Biomolekuler Eijkman; 8. Dewan Riset Nasional; 9. Biro Perencanaan; 10. Pusat Peraga Iptek.
KEEMPAT
: Para Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam lajur 1 (satu) huruf A dan B Lampiran III Keputusan ini, bertanggungjawab atas segala pelaksanaan tugas masingmasing seperti yang tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran IV (empat) Keputusan ini pada satuan kerja : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KELIMA
Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kedeputian Bidang Perkembangan Riptek; Kedeputian Bidang Dinamika Masyarakat; Kedeputian Bidang Program Riptek; Kedeputian Bidang Pengembangan SIPTEKNAS; Kedeputian Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek; Biro Perencanaan; Dewan Riset Nasional.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.; 1. Menteri Keuangan; 2. Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Direktur Jenderal Anggaran; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan; 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I. PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 12 Desember 2007 MENTERI NEGARA TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
RISET
DAN
TTD Dr. KUSMAYANTO KADIMAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 99 /M/Kp./XII/2007 Tanggal : 12 Desember 2007 PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISTEK TAHUN ANGGARAN 2008
No.
Nama
NIP
Pangkat / Golongan
Jabatan
Sebagai
1
2
3
4
5
6
A.
SATUAN KERJA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI
1
Prof. Dr. Benyamin Lakitan
131292299
Pembina Utama Madya (IV.d)
Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Kasedyo Rahardjo, S.Sos
180002942
Penata (III.c)
Kepala Sub Bagian Perbendaharaan & Gaji, Bagian Keuangan, Biro Umum
Bendahara Pengeluaran (BP)
3.
Poppy Indah Dwi Prastiti, SE
860000022
Penata Muda (III.a)
Pengadministrasi Umum
Bendahara Penerima
B.
SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PERKEMBANGAN RIPTEK
1
Dr. Ir. Bambang Sapto Pratomosunu, M.Sc.
370000062
Pembina Utama Madya (IV.d)
Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Perkembangan Riptek
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Yetty Suyeti EF. SE, MM
690000078
Pembina (IV.a)
Kepala Bidang Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Hukum, Asdep Perkembangan Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Deputi Bidang Perkembangan Riptek
Bendahara Pengeluaran (BP)
C.
SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG DINAMIKA MASYARAKAT
1
Prof. Dr. Ir. Carunia Mulya Firdausy, MA., APU
320003805
Pembina Utama (IV.e)
Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Dinamika Masyarakat
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
2
Lelya Nirsa, S.Sos, M. Hum
860000023
D.
SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PROGRAM RIPTEK
1
Dr. Ir. Bambang Setiadi, MS
680000124
Pembina Utama (IV.e)
Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Program Riptek
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Entin Laelasari, S.Sos
860000009
Penata Muda (III.a)
Analis Program Utama Nasional, Bidang Kajian Kebijakan Strategis dan Program Utama Nasional
Bendahara Pengeluaran (BP)
E.
SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PENGEMBANGAN SIPTEKNAS
1
Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi, MS
130604331
Pembina Utama Madya (IV.d)
Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Pengembangan SIPTEKNAS
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Dra. Nurlaila
050046459
Pembina (IV.a)
Kepala Bidang Perkembangan Daya Dukung SIPTEKNAS, Asdep Urusan Perkembangan SIPTEKNAS
Bendahara Pengeluaran (BP)
F.
SATUAN KERJA KEDEPUTIAN BIDANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMASYARAKATAN IPTEK
1
Dr. Ir. Idwan Suhardi
680000447
Pembina Utama Muda/IV.c
Deputi Menteri Negara Ristek Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Iptek
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Janu Kriswanto, BBM
180002892
Penata Tk. I/ III.d
Kepala Sub Bidang Pengembangan Standardisasi Iptek, Bidang Standardisasi Iptek, Asdep Urusan Daya Saing Ilmu Iptek, Deputi Bidang Pendayagunaan & Pemasyarakatan Iptek
Bendahara Pengeluaran (BP)
G.
SATUAN KERJA PUSAT PENELITIAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
1 2
Ir. Ilham Hatta, MT., APU Yuni Prihatiningsih
H.
SATUAN KERJA BALAI AGRO TEKNOLOGI TERPADU (ATP)
680001725 680002363
Penata Muda Tk.I (III.b)
Pembina Utama Muda (IV.c) Penata Muda (III.a)
Kasubbid. Pengembangan Iptek Tradisional, Bidang Budaya Tradisional
Bendahara Pengeluaran (BP)
Kepala PUSPIPTEK
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Staf Puspiptek
Bendahara Pengeluaran (BP)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
1
Ir. Husin Adam, MAP, MM
680003568
Penata (III.c)
Kepala Balai Agro Teknologi Terpadu (ATP)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Sudirman S.Sos
050041985
Penata Muda Tk. I (III.b)
Staf Balai Agro Teknologi Terpadu (ATP)
Bendahara Pengeluaran (BP)
I.
SATUAN KERJA LBM EIJKMAN
1
Ir. Wisnu Sardjono Soenarso, M.Eng
680002197
Pembina Utanma Muda (IV.c)
Asisten Deputi Urusan Pengembangan Kelembagaan, Deputi Bidang Pengembangan SIPTEKNAS
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Rachmawati
680001229
Penata Muda Tk. I (III.b)
Staf Keuangan BPPT
Bendahara Pengeluaran (BP)
J.
SATUAN KERJA DEWAN RISET NASIONAL
1
Dr. Ir. Tusy A. Adibroto, M.Si
680000281
Pembina Utama Madya (IV.d)
Sekretaris Dewan Riset Nasional
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Drs. Bambang Wahyu Hidayat
680000689
Penata Tk. I (III.d)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Riset Nasional
Bendahara Pengeluaran (BP)
K.
SATUAN KERJA PERENCANAAN
1
Ir. Irwan Ibrahim, MT
680000169
Pembina Utama Madya (IV.d)
Asdep Urusan Pengembangan Sistem Insentif, Deputi Bidang Pengembangan SIPTEKNAS
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Satria El Karimun, SE, MM
680002516
Penata Tk. I (III.d)
Kepala Sub Bagian Monitoring & Evaluasi Program, Bagian Monitoring & Evaluasi, Biro Perencanaan
Bendahara Pengeluaran (BP)
L.
SATUAN KERJA PP IPTEK
1
Ir. Karya Subarman
320002225
Penata (III.c)
Wakil Direktur PP. Iptek
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2
Rina Nurdiana
320004239
Penata Muda Tk. I (III.b)
Staf Personalia PP Iptek
Bendahara Pengeluaran (BP)
M.
DANA OPERASIONAL MENTERI (DOM)
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
1
Ir. Zulfan Adrinaldi, MT
680003284
Penata Tk.I (III.d)
Kepala Bagian Keuangan, Biro Umum, Sekretariat Menegristek
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.
Ir. Achmad Sugiono Arif
680002113
Pembina Tk. I (IV.b)
Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum Sekretariat Menegristek
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3.
Sri Susilowati Lestari
690000213
Penata Muda Tk.I (III.b)
Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, Bagian Keuangan. Biro Umum
Bendahara Pengeluaran (BP)
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, TTD Dr. Kusmayanto Kadiman
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 99 /M/Kp./XII/2007 Tanggal : 12 Desember 2007 PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISTEK TAHUN ANGGARAN 2008
No.
Nama
NIP
Pangkat / Golongan
Jabatan
Sebagai
1
2
3
4
5
6
1
Drs. Mujianto
050053296
Pembina Tk. I (IV.b)
Kepala Biro Umum. Sekretariat Menegristek
Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM)
2
Sri Susilowati Lestari
690000213
Penata Muda Tk.I (III.b)
Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, Bagian Keuangan. Biro Umum
Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, TTD. Dr. Kusmayanto Kadiman
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 99 /M/Kp./XII/2007 Tanggal : 12 Desember 2007 PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISTEK TAHUN ANGGARAN 2008
No.
Nama
NIP
Pangkat / Golongan
Jabatan
Sebagai
1
2
3
4
5
6
A.
UNIT PELAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA
1
Drs. Adi Rahardjo
680003075
Penata Tk. I (III.d)
Kepala Sub Pengadaan, Bagian Rumah Tangga,
Ketua
2.
Arsiadi, SE
680000775
Penata Tk. I (III.d)
Kepala Subbagian Inventaris Urusan Dalam, Bagian Rumah Tangga.
Sekretaris
3.
Drs. Suyatno,MM
050060218
Pembina (IV.a)
Anggota
4.
Drs. Hadi Sundana, M.Si
680000292
Penata Tk. I (III.d)
Kepala Bidang Ilmu Sosial, Politik dan Kemasyarakatan, Asdep Perkembangan Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Kepala Sub Bidang Strategi Pengembangan Iptek Daerah, Bidang Difusi dan Diseminasi Iptek Daerah.
5.
Drs. Sugeng Siswanto
680000549
Penata Tk. I (III.d)
Kepala Sub Bidang Jaringan Litbang Antar Peneliti, Bid Pengemb. Sistem Jaringan Riset & Pengembangan,
Anggota
6.
Supriyadi, S.Sos
050054100
Penata (III.c)
Kepala Sub Bagian Pelaporan, Bagian Monitoring & Evaluasi, Biro Perencanaan
Sekretariat
7.
Andy Suryandi, SE
860000049
Penata Muda (III.a)
Verifikasi I, Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat
8.
Kadi Subali
Staf Bagian Rumah Tangga
Sekretariat
-
-
Anggota
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
9.
Fadholi
-
B.
TIM PENERIMA BARANG / JASA
1
Sunar, S.Sos
680003318
2
Radiwan, SE
3
Hanief Arief, ST
-
Staf Bagian Monitoring & Evaluasi
Sekretariat
Penata Muda Tk.I (III.b)
Kasubag Pemeliharaan & Perjalanan
Ketua
690000382
Penata Muda (III.a)
Pelaksana Administrasi Protokol
Anggota
860000015
Penata Muda (III.a)
Plt. Kasubbag Persuratan dan Arsip
Anggota
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, TTD.
Dr. Kusmayanto Kadiman
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 99 /M/Kp./XII/2007 Tanggal : 12 Desember 2007 PEJABAT PENGELOLA APBN KEMENTERIAN NEGARA RISTEK TAHUN ANGGARAN 2008
No. 1 1
2
Jabatan 2 Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
Tugas a.
3 Menetapkan pejabat - pejabat pengelola anggaran di Satuan Kerja yang dipimpinnya
b.
Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Satuan Kerja yang dipimpinnya
c.
Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilakukan/dilaksanakan oleh Pejabat pengelola anggaran di Satuan Kerja yang dipimpinnya.
d.
Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan/Neraca.
e.
Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya
f.
Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja yang dipimpinnya kepada Pengguna Anggaran.
a.
Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN atas anggaran yang dikelolanya.
b.
Meneliti kelengkapan perintah pembayaran dari Kuasa Pengguna Anggaran
c.
Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran
d.
Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP.
e.
Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada butir b,c,d tidak terpenuhi
f.
Menandatangani kuitansi atas pembayaran yang dilakukan yang membebani anggaran yang dikelolanya.
g.
Membukukan semua transaksi keuangan yang dikelolanya kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya.
h.
Melakukan pemotongan, pembukuan dan penyetoran pajak serta membuat laporan pemungutan dan penyetoran pajak
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3
4
Bendahara Penerima
Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar
i.
Membuat laporan keadaan kas atas mutasi keuangan yang dilakukan setiap bulan
j.
Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya
k.
Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
a.
Menerima, menyimpan, menerima, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya.
b.
Membukukan semua transaksi keuangan yang dikelolanya kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya.
c.
Membuat laporan penerimaan dan menyetorkannya ke kas negara
d.
Membuat laporan keadaan kas atas mutasi keuangan yang dilakukan setiap bulan
e.
Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpin.
f
Bertanggungjawab secara pribadi atas penerimaan dan penyetoran yang dilaksanakan.
a.
Melakukan pengujian Substansi, meliputi:
b.
c. d.
1
Memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPP
2
Memeriksa ketersediaan dana dalam DIPA pada Satuan Kerja yang ditunjuk dalam SPP tersebut.
3
Memeriksa kontrak/SPK pengadaan barang/jasa.
4
Memeriksa bukti pengeluaran dan/atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dari Pejabat Pembuat Komitmen terhadap kebenaran dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban
5
Memeriksa kebenaran perhitungan pajak beserta Surat Setoran Pajaknya
Melakukan Pengujian Formal, meliputi: 1
Memeriksa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka
2
Memeriksa penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf dalam kuitansi
Wajib mencatat SPM yang diterbitkan dalam buku pengawasan, dan mengadministrasikan seluruh dokumen SPM secara tertib; Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) apabila SPP telah memenuhi persyaratan, atau menolak SPP apabila belum sesuai dengan persyaratan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5
6
Pejabat Penguji SPP
Pejabat Pembuat Komitmen
a.
Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
b.
Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran;
c.
Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP.
d.
Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
a b
Menyusun rencana pengadaan barang/jasa yang telah mendapat persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada panitia pengadaan barang/jasa guna proses lebih lanjut. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;
c
Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa.
d
Menandatangani perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
e f
Menandatangani kuitansi yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas kegiatan yang dikelolanya dan bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
g
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
h
Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Penggantian Uang Persediaan (GU), Langsung (LS), kepada Kuasa Pengguna Anggaran; Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan melalui Penanggungjawab Kegiatan;
i. j. k. l. m.
Membuat laporan realisasi anggaran atas dana kegiatan yang dikelolanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran guna penyusunan Neraca; Membuat laporan mutasi barang triwulanan yang disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran melalui Penanggungjawab Kegiatan dan tembusan disampaikan ke Sekretaris Menteri c.q. Biro Umum; Dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia; Bertanggungjawab atas dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN, dan bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud .
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
7
8
Unit Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
Tim Penerima Barang/Jasa
a
Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
b
Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
c
Menyiapkan dokumen pengadaan;
d e.
Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik; Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
f.
Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
g.
Mengusulkan calon pemenang;
h.
Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
i.
Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
a
Mengecek dan menghitung volume barang/jasa sesuai dengan kontrak/SPK;
b
Mencocokkan spesifikasi barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi dalam kontrak/SPK;
c
Membuat berita acara hasil pemeriksaan fisik barang/jasa yang diterima dan menyerahkan hasil pemeriksaan barang/jasa tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan disampaikan kepada Biro Umum c.q Bagian Rumah Tangga.
Ditetapkan di Jakarta MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, TTD.
Dr. Kusmayanto Kadiman
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS