KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 110/MEN/II/2007 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM)
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Menimbang
: a. Bahwa penyelenggaraan transmigrasi bersifat lintas sektor dan multidisipliner, sehingga pelaksanaanya memerlukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan Instansi lintas sektor terkait; b. Bahwa dalam upaya Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang anggotanya mengikut sertakan Instansi lintas sektor terkait; c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu. 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/VII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM).
KESATU
: Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang terdiri dari Pengarah dan Kelompok Kerja (Pokja) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas : a. Memberikan masukan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) bagi Kelompok Kerja (Pokja); b. Mengendalikan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) c. Melaksanakan rapat-rapat/pembahasan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) secara berkala.
KETIGA
: Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas : a. Melakukan penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap usulan Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM); b. Mengkoordinasikan kontribusi program/kegiatan dari instansi lintas sektor terkait, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Swasta dan Masyarakat; c. Memberikan bimbingan/bantuan teknis dalam pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) sesuai bidangnya masing-masing; d. Melakukan evaluasi kinerja Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).
KEEMPAT
: Pengarah dalam melaksanakan rapat-rapat/pembahasan difasilitasi oleh Sekretaris Pengarah.
KELIMA
: Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) dapat mengundang Pejabat dari Instansi lintas sektor terkait sebagai Narasumber.
KEENAM
: Ketua Kelompok Kerja (Pokja) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
KETUJUH
: Dalam mendinamisasikan kegiatan Kelompok Kerja dapat dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) yang ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja).
KEDELAPAN
: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau Departemen/Instansi lintas sektor terkait.
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta. Pada tanggal 20 Februari 2007.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ttd ERMAN SUPARNO.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. Para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III; 5. Para Anggota Kelompok Kerja.
LAMPIRAN : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.110/MEN/II/2007. Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM). SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) A. NO.
PENGARAH. NAMA
JABATAN
1.
ERMAN SUPARNO.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
2.
IR.HARRYHERIAWAN SALEH,MSC IR.ACHMAD INDRAWAN SOELEMAN, MBA,MM.
Sekretaris Jenderal/Depnakertrans. Staf Ahli Menteri Bidang Otonomi Daerah, Depnakertrans. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Manusia, Depnakertrans. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Depnakertrans. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah, Depnakertrans. Staf Khusus Menteri Bidang Ketransmigrasian, Depnakertrans. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian. Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Departemen Pekerjaanm Umum. Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
11.
12.
IR. TIGOR SINAGA, MCP.
IR.BESAR SETYOKO,MM
DR.IR.RUKMAN SARDJADIDJADJA,MMA. IR.R.PUDYO PRAYUDI.
IR. AGUS WIJANARKO, MSC IR. AGUS TJAHAJANA, MSI. IR. BUDI YUWONO PRAWIROSUDIRDJO, DIPL,SE.
IR. HILMAN MANAN, DIPL,HE. IR. ACHMAD MANGGABARANI.
KEDUDUKAN DALAM POKJA. PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB SEKRETARIS ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
13.
B.
MUZNI H.A. DJALIL
Deputi Bidang Produksi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
KELOMPOK KERJA (POKJA).
NO. NAMA
JABATAN
1.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Depnakertrans. Direktur.Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Depnakertrans. Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan, Ditjen P2MKT, Depnakertrans. Direktur Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan, Ditjen P4T, Depnakertrans. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian. Direktur Perluasan Areal, Ditjen PLA, Departemen Pertanian. Direktur Bina Program, Ditjen Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Direktur Kawasan Dan Otorita, Ditjen Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri. Asdep Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ANGGOTA
DRS. DJOKO SIDIK PRAMONO,MM
DRA. DYAH PARAMAWARTININGSIH
IR. PRASETYOADI WARSONO.
IR. M. ARSYAD NURDIN
IR. ENDANG SABARYAH,MA
DR.IR AGUS SOFYAN,MS.
IR. SRI APRIATINI SUKARDI,MM.
IR. DJOKO MOERYANTO, MSC.
IR. SUWARNO P. RAHARDJO, MSI
WARYOKO AR
KEDUDUKAN DALAM POKJA
KETUA
WAKIL KETUA
SEKRETARIS I
SEKRETARIS II
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19
20
21.
22.
23.
IR. BAMBANG GOERITNO, MSC, MPA.
IR. TIMBUL NURTJAHYONO.
IR. PRASETIO SAYOGYO, MEM. DR.IR. SUHARYOTO, MS
DRS. BUDI SANTOSO.
IR. HARDY BENRY SIMBOLON, MMA
DRS. L. MADYO, MSC.
DRS. MIRWANTO MANUWIYOTO,MM IR. PAULUS RANTE TODING, MM IR. SUGIARTO SUMAS, MT.
DRA ERNAWATI, MM
IR. OON KURNIAPUTRA, MA PAGAR MARULI SITORUS,SE,MA.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pekerjaan Umum. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, Depnakertrans. Direktur Penyerasian Lingkungan, Ditjen P2MKT, Depnakertrans. Direktur Pengembangan Usaha, Ditjen P2MKT, Depnakertrans. Direktur Peningkatan Kapasitas SDM dan Masyarakat, Ditjen P2MKT, Depnakertrans. Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Ditjen P2MKT, Depnakertrans. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, Depnakertrans. Direktur Fasilitas Perpindahan Transmigrasi, Ditjen P4T, Depnakertrans. Direktur Pembangunan Perumahan, Ditjen P4T, Depnakertrans. Direktur Penyediaan Tanah Transmigrasi, Ditjen P4T, Depnakertrans. Direktur Promosi, Inventaris dan Kemitraan, Ditjen P4T, Depnakertrans. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Depnakertrans. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Depnakertrans.
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
24.
25.
26.
27.
ANDI SYAHRUL P, SH.
IR. SARASWATI SOEGIHARTO, MA.
IR. JOSEPH SETYOHADI,MPA.
DRA.TATI HENDRATI, MA.
Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketransmigrasian, Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, Depnakertrans. Kepala Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian, Balitfo, Depnakertrans. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Depnakertrans.
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA ttd ERMAN SUPARNO.
