Bagian Kumortala
Digitally signed by Bagian Kumortala Date: 2016.03.18 10:19:29 +0700
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN NOMOR: Hk.101/PERKA.290/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SELEKS1 CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan dan Pelatihan Sandi, maka dipandang perlu adanya seleksi bagi setiap pegawai Pemerintah yang akan mengikuti Diktat Sandi; b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan sandi tersebut di atas, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan seleksi calon peserta pendidikan dan pelatihan sandi.
Mengingat
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 3. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005; 4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001IPERKA.12212007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara; 5. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/KIKEP.4.00312000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara; 6. Keputusan
Kepala
Lembaga
Sandi
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
DL.0031KEP.14112004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi dan Sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan Sandi.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN SELEKSI
CALON PESERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN SANDI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Seleksi adalah metode dan prosedur yang dipakai oleh bagian personalia (kantor pemerintah, perusahaan, dan sebagainya) saat memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan, 2. Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disebut dengan Diklat Sandi adalah peningkatan kompetensi Pegawai Instansi Pemerintah di bidang persandian, yang meliputi Diklat Pembentukan Sandiman, Diklat Fungsional Sandiman dan Operator Transmisi Sandi yang selanjutnya disebut dengan OTS, serta Diklat Teknis Sandi. 3. Seleksi Dikiat Sandi adalah kegiatan penilaian terhadap kelayakan Pegawai Instansi Pemerintah untuk mengikuti Diklat Sandi yang meliputi aspek Administrasi, Akademik, Psikologi dan Mental Ideologi. 4. Instansi Pemerintah adalah kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kejaksaan Republik Indonesia, TNIIPOLR1, Bank Indonesia, Perwakilan RI di luar negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badanbadan lain. 5.
Instansi Pembina Diklat Sandi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Sandi Negara RI, yang secara fungsional bertanggung jawab atas pembinaan dan pengaturan dalam penyelenggaraan Dikiat Sandi.
6. Seleksi Administrasi adalah kegiatan penilaian terhadap persyaratan umum dan khusus yang meliputi Surat Perintah Penugasan, Ijazah Pendidikan Formal, Usia, ijazah Sandi (bagi yang pemah mengikuti Diklat Sandi), Surat Keputusan Pangkat Terakhir, Surat Keterangan Berbadan Sehat (Tidak Cacat Jasmani dan Rohani serta Tidak Buta Wama) yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah. 7.
Seleksi Akademik adalah kegiatan penilaian terhadap kemampuan bidang akademik yang meliputi Matematika, Bahasa Inggris, Pengetahuan Umum dan Pengetahuan Substansi.
8.
Seleksi Psikologi adalah kegiatan penilaian terhadap kejiwaan melalui tes tertulis dan wawancara sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
9.
Seleksi Mental Ideologi adalah kegiatan penilaian terhadap mental dan ideologi melalui tes tertulis dan wawancara, untuk mengetahui adanya kerawanan aspek pengaruh dan aspek pribadi terhadap persandian.
10. Tim Seleksi Dikiat Sandi yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah suatu kepanitiaan yang dibentuk dari beberapa unit kerja di Lembaga Sandi Negara RI danlatau dengan instansi terkait, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara RI untuk melakukan seleksi Diklat Sandi. 11. Proses Seleksi Diklat Sandi adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran. 12. Perencanaan adalah kegiatan yang meliputi penyiapan tempat, bahan-bahan seleksi, rapat-rapat koordinasi dan jadwal pelaksanaan Seleksi. 13. Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari pendaftaran ulang, Seleksi Administrasi, Akademik, Psikologi sampai dengan Mental Ideologi.
14. Rapat Penentuan Akhir yang selanjutnya disebut dengan Rapat Pantukhir adalah rapat penetapan hasil seleksi dalam bentuk persidangan untuk menentukan kelulusan hasil Seleksi. 15. Pengakhiran adalah tahap akhir Seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan penyerahan berkas melalui Berita Acara dan pembuatan laporan pelaksanaan Seleksi. 16. Peserta Seleksi yang selanjutnya disebut Reseda adalah pegawai instansi pemerintah yang telah ditunjuk oleh instansinya untuk mengikuti Seleksi Diktat Sandi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 1) Maksud Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Calon Peserta Diktat Sandi ini disusun sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pimpinan dalam rangka pelaksanaan Seleksi; 2) Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Calon Peserta Diklat Sandi ini disusun agar diperoleh keseragaman, efisiensi dan efektivitas dalam proses seleksi. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup seleksi Diklat Sandi meliputi kegiatan penilaian terhadap aspek-aspek: a. b. c. d.
Administrasi; Akademik; Psikologi; Mental Ideologi. BAB IV PRINSIP PENYELENGGARAAN SELEKSI Pasal 4 1) Perencanaan dan persiapan kegiatan seleksi harus didasarkan pada prinsip efektivitas dan tepat waktu; 2) Pelaksanaan kegiatan seleksi harus didasarkan pada prinsip obyektivitas, transparan, dan tidak diskriminatif; 3) Keputusan Rapat Pantukhir bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat; 4) Kegiatan pada tahap pengakhiran yang terdiri dari pelaporan dan penyerahan berkas harus didasarkan pada prinsip Iengkap, valid, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 5 1) Pelaksanaan seleksi terhadap calon peserta Diktat Sandi menjadi kewenangan Lembaga Sandi Negara RI dan Lembaga Diktat yang terakreditasi; 2) Lembaga Diklat yang belum terakreditasi, dapat melaksanakan seleksi melalui kemitraan dengan Instansi Pembina. BAB V PROSEDUR PENYELENGGARAAN SELEKSI Pasal 6
(1)
Perencanaan seleksi dilakukan dengan cara pembuatan rancangan jadwal yang meliputi kegiatan dan penentuan waktu, penyiapan tempat, bahan-bahan pelaksanaan seleksi sesuai dengan Lampiran I;
(2) Perencanaan agar berjalan efektif dan efisien diperlukan rapat-rapat koordinasi; (3) Perencanaan seleksi dilakukan oleh Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara RI; (4) Khusus bagi lembaga Diktat yang akan menyelenggarakan Diktat Sandi secara kemitraan, Tim Seleksi disusun dengan komposisi berimbang atas dasar kesepakatan. Pasal 7 Pelaksanaan Seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan dan atau Surat Perintah Instansi Pembina/Lembaga Diktat yang terakreditasi; Keanggotaaan Tim Seleksi terdiri dari: a. Pengarah; b. Ketua; c. Sekretaris; d. Kelompok Mental e. Ideologi; Kelompok f. Psikologi; g. Pembuat Soal h. Akademik; Pembuat i. Soal Mental Ideologi; j. Koordinator Tes; k. PemeriksalPengawas: l. Sekretariat; m. Pengamanan; n. Pramubakti. (3) Pelaksanaan Seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan, mulai dari Daftar Ulang, Tes Psikologi, Akademik, Mental Ideologi dan Rapat Pantukhir yang dipimpin oleh Ketua; (4) Pelaksanaan Seleksi dilakukan apabila peserta telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan Diktat Sandi yang akan diikuti. Khusus bagi calon peserta Diktat Fungsional dan Diktat Teknis hanya dilakukan seleksi administratif; (5) Pelaksanaan Seleksi tertulis akademik, psikologi dan Mental Ideologi dikoordinir oleh Koordinator tes, yang dilakukan di dalam ruangan; (6) Pelaksanaan wawancara dilakukan oleh Kelompok Mental Ideologi dan Kelompok Psikologi; (7) Hasil pelaksanaan seleksi ditabulasikan oleh Sekretaris dalam bentuk daftar nilai dari seluruh komponen secara berurut dari nilai tertinggi hingga terendah sesuai dengan Lampiran II. Pasal 8 Rapat Pantukhir dipimpin oleh Pengarah atau Ketua Panitia untuk membahas penentuan kelulusan peserta seleksi; Rapat Pantukhir dihadiri oleh: a. Pengarah; b. Ketua; c. Sekretaris; d. Kelompok Mental Ideologi; e. Kelompok Psikologi; f. Koordinator tes; g. Sekretariat. (3) Khusus bagi pelaksanaan seleksi dengan Lembaga Diklat secara kemitraan, dalam Rapat Pantukhir harus melibatkan kehadiran pejabat kepegawaian Instansi yang bersangkutan; (4) Keputusan hasil Rapat Pantukhir bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
Pasal 9 (1) Penetapan hasil seleksi berupa daftar calon peserta yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Pantukhir sesuai dengan Lampiran III; (2) Hasil seleksi dilaporkan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara RI u.p. Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian sebagai dasar pemanggilan peserta untuk mengikuti pendidikan. Pasal 10 (1) Penyerahan berkas Seleksi yang meliputi basil penilaian akademik, wawancara dan kelengkapan administrasi dari peserta yang lulus kepada Lembaga Penyelenggara Diktat Sandi dengan menggunakan Berita Acara sesuai dengan Lampiran IV; (2) Ketua Tim wajib membuat laporan penyelenggaraan Seleksi kepada Kepala Lembaga Sandi Negara RI u.p. Deputi Pembinaan dan Pengendalian Persandian sesuai dengan Lampiran V; (3) Bagi Lembaga Diklat yang melakukan kemitraan, laporan penyelenggaraan seleksi disampaikan kepada atasan Lembaga Diktat tersebut dengan tembusan Kepala Lembaga Sandi Negara RI. BAB VI KOMPONEN PENILAIAN SELEKSI Pasal 11 (1) Seleksi administrasi meliputi komponen: a. Biodata sesuai dengan Lampiran VI; b. Surat Perintah dari atasan Iangsung; c. Usia maksimal 45 tahun, khusus Diktat Fungsional Sandiman usia maksimal lima tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP); d. Surat Keputusan Pangkat Terakhir; e. ljazah Sandi (bagi Diklat Lanjutan Sandiman, Fungsional, dan Teknis); f. Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat; g. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah. (2) Seleksi akademik meliputi komponen: a. Matematika; b. Bahasa inggris; c. Pengetahuan Umum; d. Pengetahuan Substansi, khusus untuk Diktat Sandi yang diselenggarakan secara kemitraan (3) Seleksi psikologi meliputi komponen: a. Tes Psikologi tertulis; b. Wawancara Psikologi; (4) Indikator psikologi meliputi : c. Kemampuan Intelektual (IQ); d. Logika Berpikir; e. Daya Analisis; f. Ketelitian Kerja; g. Ketekunan Kerja; h. Daya Tahan Stres; i. Kepercayaan Diri; j. Stabilitas Emosi;
k. Penyesuaian Dirt; l. Motivasi Berprestasi; m. Pengambilan Keputusan. (5) Pengambilan Keputusan Seleksi Mental Ideologi meliputi komponen: a. Tes tertulis dari Clearance Test sesuai dengan Lampiran VII; b. Wawancara pendalaman sesuai dengan Lampiran VIII dan Lampiran IX. (6) Seleksi Mental Ideologi dilakukan untuk menggali kerawanan calon peserta yang meliputi: a. Aspek pengaruh dan motivasi; b. Aspek ideologi dan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah atau PULP; c. Aspek pribadi yang meliputi sikap dan perilaku yang bertentangan dengan norma kehidupan dan Etas Sandi; d. Aspek informasi lain yang dibutuhkan.
(1) (2) (3) (4)
BAB VII PENILAIAN Pasal 12 Pelaksanaan seleksi Diklat Sandi dilakukan melalui penilaian terhadap masing-masing komponen dari setiap unsur kesesuaian persyaratan administrasi, seleksi akademik, psikologi dan wawancara; Penilaian administrasi berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi sesuai dengan pasal 11 ayat (1); Penilaian akademik berupa angka dengan kisaran 0 sampai dengan 100; Penilaian psikologi dibuat secara kualitatif dengan urutan: a. Disarankan yang selanjutnya disebut dengan DS, apabila peserta seleksi memperoleh nilai: 1) Kemampuan Intelektual (IQ) = 90 - 120 = Average - Superior = C - B; 2) Logika Berpikir = B; 3) Daya Analisis = C; 4) Ketelitian Kerja = B; 5) Ketekunan Kerja = B; 6) Daya Tahan Stres = B; 7) Kepercayaan Dirt = C; 8) Stabilitas Emosi = B; 9) Penyesuaian Diri = B; 10) Motivasi Berprestasi = C; 11) Pengambilan Keputusan = C. b, Dipertimbangkan yang selanjutnya disebut dengan P, apabila peserta seleksi memperoleh nilai: 1) Kemampuan Intelektual (IQ) = 90 - 120 = Average; 2) Logika Berpikir = C; 3) Daya Analisis = C; 4) Ketelitian Kerja = B; 5) Ketekunan Kerja = B; 6) Daya Tahan Stres = C; 7) Kepercayaan Diri = C; 8) Stabilitas Emosi = C; 9) Penyesuaian Diri = C; 10) Motivasi Berprestasi = C; 11) Pengambilan Keputusan = C.
6
c. Tidak Disarankan yang selanjutnya disebut dengan TDS, apabila peserta seleksi memperoleh nilai: 1) Kemampuan Intelektual (IQ) = <80 = dibawah rata-rata - borderline; 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Logika Berpikir Daya Analisis Ketelitian Kerja Ketekunan Kerja Daya Tahan Stres Kepercayaan Diri
= K- KS; = K; = K; = C; = K; = C;
8) Stabilitas Emosi = K; 9) Penyesuaian Diri = K; 10) Motivasi Berprestasi = C; 11) Pengambilan Keputusan = C. (5) Penilaian Mental Ideologi dibuat secara kualitatif dengan urutan: a. Memenuhi Syarat yang selanjutnya disebut dengan MS, apabila peserta seleksi tidak ada kerawanan pada aspek pribadi dan aspek pengaruh; b. Dipertimbangkan yang selanjutnya disebut dengan P, apabila peserta seleksi memiliki kerawanan pada aspek Politik, Kebijakan Pemerintah, Sosial Budaya dan Kerukunan Antar Umat Beragama; c. Tidak Memenuhi Syarat yang selanjutnya disebut dengan TMS, apabila peserta seleksi memiliki kerawanan pada aspek motivasi, pribadi, pengaruh dan ideologi. Pasal 13 (1)
(2) (3)
Calon peserta dinyatakan lulus seleksi apabila semua persyaratan administrasi terpenuhi, basil tes akademik memiliki nilai minimal 70, psikologi dinyatakan "Disarankan", Mental Ideologi dinyatakan "Memenuhi Syarat"; Penyimpangan dari penilaian pada ayat (1) dibahas tersendiri dalam Rapat Pantukhir kelulusan; Penilaian komponen seleksi sesuai dengan pasal 11 menggunakan format pada Lampiran II. BAB VIII EVALUASI Pasal 14
(1) (2) (3) (4)
Kegiatan evaluasi dilakukan oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara RI; Evaluasi Seleksi Diklat dilakukan melalui penilaian pada tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran; Evaluasi dilaksanakan terhadap Peserta Seleksi, Panitia Seleksi, Kelancaran pelaksanaan seleksi dan sarana serta prasarana pendukung kegiatan seleksi; Hasil evaluasi harus dilaporkan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara RI. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15
Dengan dikeluarkannya peraturan ini, ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya terutama yang berkaitan dengan seleksi calon peserta Diktat Sandi dinyatakan tidak beriaku.
BAB X PENUTUP Pasal 16 (1)
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan dengan Peraturan tersendiri;
(2)
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 6 D e s e m b e r 2 0 0 7 Kepala Lembaga Sandi Negara RI,
ttd.
Nachrowi Ramli, S.E.
