KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : SK.275/VI-BPHA/2007 TENTANG IZIN PEMASUKAN DAN PENGGUNAAN PERALATAN UNTUK KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM A.N. PT. SARANA PIRANTI UTAMA DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Membaca
:
Menimbang
:
Surat Direktur Utama PT. Sarana Piranti Utama No. 27/SPUJKT/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007 perihal Permohonan Ijin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan An. PT. Sarana Piranti Utama. a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, PT. Sarana Piranti Utama adalah perusahaan pemegang IUPHHK/HPH pada hutan alam seluas + 49.700 hektar di Provinsi Kalimantan Tengah; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1868/MENHUT-VI/BRPHP/2005 tanggal 15 Juni 2005, Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam An. PT. Sarana Piranti Utama telah disetujui dan disahkan; c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/2/258/1.03/II/2007 tanggal 28 Februari 2007, PT. Sarana Piranti Utama mendapatkan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Tahun 2007 atas areal seluas 1.100 hektar dengan target produksi 44.000 m3 di atas areal kerjanya; d. bahwa untuk mendukung kegiatan sebagaimana huruf c di atas, diperlukan peralatan guna mendukung kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atas nama PT. Sarana Piranti Utama; e. bahwa. …..
e. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf j dan k Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan dan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; f. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 428/KPTS-II/2003 Jo. Nomor SK.401/MenhutII/2004, menetapkan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau IPK; g. bahwa berdasarkan penilaian administrasi oleh Direktorat Bina Pengembangan Hutan Alam, yang berupa pemenuhan kelengkapan persyaratan dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan PT. Sarana Piranti Utama, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin pemasukan dan penggunaan peralatan; h. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Sarana Piranti Utama dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Nomor 19 Tahun 2004; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004; 3. Peraturan-Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004; 4. Peraturan-Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 Jis. Nomor 171/M Tahun 2005, Nomor 31/P Tahun 2007; 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Jis. Nomor 62 Tahun 2005 dan Nomor 90 Tahun 2006; 7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, Jis Nomor 15 Tahun 2005, Nomor 63 Tahun 2005 , Nomor 80 Tahun 2005, Nomor 66 Tahun 2006, Nomor 91 Tahun 2006, Nomor 7 Tahun 2007 dan Nomor 17 Tahun 2007; 8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002, Jis. Nomor 10031/Kpts-II/2002, Nomor 59/Kpts-II/2003; 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 Jo. Nomor SK.401/Menhut-II/2004; 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Kpts-II/2004; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005, Jis Nomor P. 17/Menhut-II/2005, Nomor P.35/Menhut-II/2005, Nomor P.46/Menhut-II/2006 Nomor P.71/Menhut-II/2006 dan P.17/Menhut-II/2007; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 Jo. Nomor P.40/Menhut-II/2007 Tahun 2007. Memperhatikan…….
Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/2/1652/2.01/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 tentang Pertimbangan Teknis Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan Pengusahaan Hutan An. IUPHHK PT. Sarana Piranti Utama. 2. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/2/1653/2.01/ VI /2007 tanggal 18 Juni 2007, menyatakan bahwa alat sebanyak 5 (lima) unit yang diajukan sesuai Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/2/1652/2.01/ VI/2007 tanggal 18 Juni 2007, benar-benar tidak ada dalam lokasi penggunaan peralatan. 3. Surat Pernyataan Direktur Utama PT. Sarana Piranti Utama No. 28/SPU-JKT/SP/VI/2007 tanggal 28 Juni 2007, menyatakan bahwa peralatan berat sebanyak 5 (lima) unit adalah milik PT. Sarana Piranti Utama. MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERTAMA
: Memberikan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam An. PT. Sarana Piranti Utama di Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah dan jenis peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Peralatan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/2/258/1.03/II/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Tahun 2007 An. PT. Sarana Piranti Utama atas areal seluas 1.100 hektar dengan target produksi 44.000 m3 di atas areal kerjanya dan tidak dipergunakan untuk keperluan lain.
KETIGA
: Pemegang izin wajib : a. Melaksanakan penebangan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging) sesuai surat edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. 274/VI-PHA/2001 tanggal 23 Pebruari 2001; b. Menyampaikan laporan bulanan penggunaan peralatan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan c.q. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, Kepala Dinas Kabupaten/ Kota dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangka Raya; c. Melaporkan………
c. Melaporkan peralatan yang rusak atau yang tidak digunakan lagi kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan c.q. Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh pemegang izin KEEMPAT
: Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan yang dilakukan pemegang izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KELIMA
: Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas, ttd Hari Budianto, SH,MH. NIP. 080057821
Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 5 November 2007 Direktur Jenderal, ttd Dr. Ir. Hadi S Pasaribu, M.Sc. NIP 080044005
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan); 2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan; 4. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 5. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III; 6. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; 7. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan Kabupaten Katingan; 8. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XII Palangka Raya; 9. Direktur Utama PT. Sarana Piranti Utama.
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Nomor : SK.275/VI-BPHA/2007 Tanggal : 5 November 2007 DAFTAR JENIS PERALATAN YANG DIIZINKAN UNTUK DIMASUKKAN DAN DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM A.N. PT. SARANA PIRANTI UTAMA No
Nomor Chasis, Mesin dan Tahun Pembuatan Mesin Rangka Tahun
Peruntukan dan Jenis Alat
A. Peralatan PWH 1. Tractor Komatsu D155 2. Tractor Caterpillar D7G 3. Motor Grader Caterpillar 12G 4. Excavator Caterpillar 320C 5. Dump Truck Nissan CW52 Jumlah Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Humas, ttd Hari Budianto, SH,MH. NIP. 080057821
SGD155-4-41401 D155-1-30039 10Z 39766 7MB 03439 3N 47840 61M 03850 7JK 58017 CAT320C.AMC00950 RF8-111269 CW520HV-04981 5 (lima) unit Direktur Jenderal, ttd Dr. Ir. Hadi S Pasaribu, M.Sc NIP 080044005
1993 1993 1993 1994 1993
