MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN PERATURANMENTERIKEUANGAN NOMOR 67 /PMK.05/2007 TENTANG PENGENAANSANKSIDALAM RANGKA PENGELOLAANDAN PENERTIBAN REKENINGPEMERINTAH PADA KEMENTERIANNEGARA/LEMBAGA/KANTOR/SATUANKERJA MENTERI KEUANGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah pada kementerian negaraflembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang PengelolaanRekening Miiik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negaraf Lembaga; b . bahwa agar pengelolaanrekening dimaksud dapat dilaksanakansecara tertib dan akuntabel, dipandang perlu mengatur pengenaan sanksi terhadap ketidakpatuhan kementerian negara/ Iemb aga; L.
Mengingat :
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang PengenaanSanksi Dalam Rangka PengelolaanDan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negaraf Lembaga/ Kantor / SatuanKerja;
1.. Undang-Undang Nomor L Tahun 2004tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor a355);
2. KeputusanPresidenNomor 20/P Tahun 2005; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
57/Pl|l4K.05/2007 tentang PengelolaanRekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantorf SatuanKerja;
4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2007 tentang PenertibanRekening Pemerintah pada Kementerian Negaraf Lembaga; MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN SANKSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/ KANTOR/SATUAN KERJA.
MENTEHI KEUANGAN FEPUBL'K INDONESIA
BABI KETENTUANUMUM Pasal1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1.. BendaharaUmum Negara adalah Menteri Keuangan; 2. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah Kuasa Bendahara Umum NegaraPusatdan KuasaBendaharaUmum Negara di Daerah; 3. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan; 4. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah adalah Kepala Kantor PelayananPerbendaharaanNegara (KPPN); 5. Rekening Kementerian Negara/LembagafKantor/Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Rekening adalah rekening milik Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/SatuanKerja; 6. Kantor/Satuan Kerja adalah unit instansi vertikal di bawah/ di lingkungan kementerian Negara/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah yffig mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembanfuan; 7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara unfuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Indonesia; 8. Pembekuan SementaraRekening adalah menutup sementararekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja untuk tidak melaksanakan transaksi penerimaan danf atau transaksi pengeluaran. BAB II SANKSI Pasal2 BendaharaUmum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara berwenang mengenakan sanksi berupa Pembekuan Sementara Rekening dan penutupan rekening.
#il,l"?,iTfiHel,E3il Bagian Kesatu PembekuanSementaraRekening Pasal3 BendaharaUmum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara berwenang melakukan PembekuanSementaraRekening, dalam hal: 1. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja membuka Rekening tanpa persetujuan Bendahara Umum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara; 2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak melaporkan pembukaan Rekening yang dilakukannya kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara paling lambat 5 (lima) hari kerja sejaktanggal pembukaan rekening; 3. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak mengajukan permohonan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara atas Rekening yang dibuka sebelumberlakunyaPeraturanMenteri KeuanganNomor 57/PMK.05/ 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lemb aga/ Kantor/ SatuanKerja; 4. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja tidak menyajikan Rekening yang dikelolanya dalam laporan keuangan Kementerian Negara/ Lemb agaf Kantor f SatuanKerja. Pasal4 Pembekuan Sementara Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh BendaharaUmum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos menggunakan formulir dalam Lampiran I Perafuran Menteri Keuangan ini dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan. Pasal5 BendaharaUmum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara berwenang mencabut sanksi PembekuanSementaraRekening, dalam hal: 1,. Rekening yang dibuka oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepaia Kantor/Satuan Kerja telah mendapat persetujuan dari Bendahara Umum Negara/KuasaBendaharaUmum Negara; 2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah melaporkan pembukaan Rekening kepada Bendahara Umum Negara/KuasaBendaharaUmum Negara;
KEUANGAN MENTENI INDONESIA FEPUBLIK
J.
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara atas Rekening yang dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/Pli4K.05/ 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/ Lemb aga/ Kantor/ SatuanKerja;
4 . Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja telah memperbaiki laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja dengan menyajikan seluruh Rekening yang dikelolanya. Pasal6 Pencabutan sanksi Pembekuan Sementara Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa BendaharaUmum Negara Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos menggunakan formulir dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lemb aga/ Kepala Kantor/ SatuanKerja y ang bersangkutan. BagianKedua Penutupan Rekening PasalT Rekening yang tidak atau tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia. Pasal8 Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening Kas Umum Negara dalam hal: 1. Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak ditutup oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Kepala Kantor/ SatuanKerja. 2. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelahtanggal pembekuan sementara, tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap Rekening yang dibekukan sementarasebagaimanadimaksud dalam Pasal3.
KEUANGAN MENTERI INDONESIA REPUBLIK
Pasal9 PenutupanRekeningdan pemindahbukuansaldosebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat dan di Daerah dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada bank sentral/bank umum/kantor pos menggunakan formulir dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini dengan tembusan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan. BAB III PENUTUP Pasal10 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuhyu, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di |akarta pada tanggal 26 Juni
2007
MENTERI KEUANGAN ffd
Salinansesuaidenganaslinya la Biro Umum b.
UsahaDepartemen
harto
r107
SRIMULYANi INDRAWATI
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRANI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67 /PMK.0sl2007TENTANG PENGENAANSANKSIDALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/ SATUANKERJA
KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal
Yrh r
rrr.
s-.............. / 2007
2007
P.trni"ruun PembekuanSementera R e ke n i n gN o mo r : .............................1)
..,.rr!r.,
..,........L1
?\
di ?\
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor
I,..,./PMKJS / 2007 tentang
PengenaanSanksi Dalam Rangka PengelolaanDan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negar a/ Lembaga/ Kantor / Satuan Kerja dengan ini diminta bantuan Saudara untuk membekukan/menutup sementara rekening nomor ............5) atasnama
.................4) pada
.....6) sampaidenganada pemberitahuan
tertulis dari kami. Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamgnyayang baik diucapkan terima kasih.
1:-'::i::::::: f:'
MENTERI KEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
PETUNIUKPENGISIAN SURATPERMOHONANPEMBUKAANREKENING Nomor
Uraian
(1)
Diisi : nomor rekening yang akan dibekukan sementara
(2)
Diisi : Direktur Akunting dan SistemPembayararyBank Indonesia (untuk BI Pusat)/ KepalaKantor Bank Indonesia/Kepalabank umum/Kepala kantor pos
(3)
Diisi : Jakartaatau nama kota tempat lokasi Kantor Bank Indonesia/bar* umum/kantor pos
(4)
Diisi : nomor rekening yangakan dibekukan sementara
(5)
Diisi : Bank Indonesiaf namabank umum/kantor pos dimana rekening tersebutberada.
(6)
Diisi : nama pemilik rekening (BendaharaPenerimaan.../Bendahara Pengeluaran.../ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ KepalaKantor ..,)
(7)
Diisi : Direktur JenderalPerbendaharaanatau KepalaKppN
(8)
Diisi : Nama jelas Direktur JenderalPerbendaharaanatau Kepaia KppN
(e)
Diisi : Menteri/Pimpinan bersangkutan.
Lernbaga/ Kepala Kantor/satuan Kerja yang
MENTERI KEUANGAN Salinansesuaidenganaslinya
ataUsahaDepartemen
ftd SRI MULYANI INDRAWATI
LAMPIRANII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67 /PMK.O5I2007TENTANG PENGENAANSANI(SIDALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKEMNG PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ KANTOR/ SATUANKER]A
MENTERIKEUANGAN REPUBLTK INDONESIA
KOP SURAT
s-.............. / 2007
Nomor Sifat Lampiran Hal
2007
Permintaan PencabutanPembekuanSementera R e ke n i n g N o mo r I ........................,....1)
Yth..........
............2)
di ..3)
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor
:......../PMK.05/ 2007 tentang
PengenaanSanksi Dalam Rangka PengelolaanDan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian NegarafLembaga/Kantor/Satuan Kerj+ dengan ini diminta bantuan Saudara unfuk mencabut pembekuan sementara rekening nomor . ............5 ) sn a ma a ta
.................4) pada
......6) .
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanyayang baik diucapkan terima kasih.
il'ui::T:::?3:" NIP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNIUKPENGISIAN SURATPERMINTAAN PENCABUTANPEMBEKUANSEMENTARA Nomor
Uraian
(1)
Diisi : nomor rekening yang dicabut pembekuan sementaranya.
(2)
Diisi : Direktur Akunting dan SistemPembayaran,Bank Indonesia (untuk BI Pusat)/ KepalaKantor Bank Indonesia/Kepalabank umum/Kepala kantor POS
(3)
Diisi :Jakartaatau nama kota tempat lokasi Kantor Bank Indonesia/ bat* umum/kantor pos
(4)
Diisi : nomor rekening yangdicabut pembekuansementaranya.
(s)
Diisi: Bank Indonesiaf namabank umum/kantor pos dimana rekening tersebutberada.
(6)
Diisi : nama pemilik rekening (BendaharaPenerimaan... /Bendahara Pengeluaran.../ Menteri/ Pimpinan Lemb aga/ Kep alaKantor ...)
(7)
Diisi : Direktur JenderalPerbendaharaanatau Kepala KppN
(8)
Diisi : Nama jelas Direktur JenderalPerbendaharaanatau Kepala KppN
(e)
Diisi : Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/satuan Kerja yang bersangkutan.
MENTERi KEUANGAN dengan astinya .9g]io* sesuai $p$ltBiro Umum ,y^
harto
1107
UsahaDeparremen
ftd SRI MULYANI INDRAWATI
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
LAMPIRANIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67 /PMK,0'/2007 TENTANG PENGENAANSANKSIDALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBACA/ KANTOR/ SATUANKERJA
KOP SURAT Nomor Sifat Lampiran Hal
s-.............. / 2007
2007
Permintaan Penutupan dan Pemindahbukuan SaldoRekeningNomor : .............................1)
Yth..........
............2)
di .3)
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor :......../pMK.05/2002 tentang PengenaanSanksi Dalam Rangka PengelolaanDan Penertiban Rekening pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja, dengan ini diminta bantuan Saud.ara untuk menutup rekening nomor nama
"..........6)
.................4) pada
............5) atas
dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum
Negara. '
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas
kerjasamanyayang baik diucapkan terima kasih.
11'lli11":::T:" NIP.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNIUKPENGISIAN SURATPERMINTAAN PENUTUPANREKENING DAN PEMINDAHBUKUANSALDO
Diisi : nomor rekening yang akan ditutup.
Diisi : Direktur Akunting dan sistem pembayaran,Bank Indonesia (untuk BI Pusat)/ Kepala Kantor Bank Indonesia/Kep-arabank umum/Kepala kantor POS
Diisi :Jakartaatau nama kota tempat lokasi Kantor Bank Indonesia/ bar* umum/kantor pos
Diisi : nomor rekening yangakan ditutup.
Diisi : Bank Indonesia/namabank umum/kantor pos dimana rekening tersebutberada.
Diisi :nama pemilik rekening (Bendaharapenerimaan... /Bendahara Pengeluaran.../ Menteri/ pimpinan Lemb aga Kep alaKantor ...) / Diisi : Direktur Jenderalperbendaharaanatau Kepala KppN Diisi : Nama jelas Direktur Jenderalperbendaharaanatau Kepala KppN Diisi : Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/satuan Kerja yffig bersangkutan.
MENTERI KEUANGAN Salinan sesuaidenganaslinya
iro Umum saha Departemen
ftd SRI TdI.'LYANI INDRAWATI
