2007 TENTANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

Page 1 of 6

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.05/2007 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA TINDAK DAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT MENTERI KEUANGAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;

b.

bahwa untuk memberikan jawaban atau penjelasan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mempersiapkan standar jawaban atau penjelasan dengan membuat pedoman penyusunan rencana tindak pemerintah terhadap temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan;

c.

bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu dilakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemerintah terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/116~PMK.05~2007Per.HTM

27/05/2008


Page 2 of 6

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

7.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN RENCANA TINDAK DAN MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

3.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non-kementerian negara /lembaga negara.

4.

Unit terkait adalah lembaga selain Kementerian Negara/Lembaga yang wajib memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

5.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disingkat LKPP, adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara.


27/05/2008


Page 3 of 6

6.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat LKKL, adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara.

7.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat LKBUN, adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN yang disusun oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara.

8.

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

9.

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK.

10. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. 11. Rencana tindak adalah jawaban atau penjelasan atas tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut pemerintah mencakup seluruh tindak lanjut atas temuan pemeriksaan keuangan BPK terhadap pertanggungiawaban keuangan negara pada Kementerian Negara/Lembaga, BUN, dan unit terkait lainnya. (2) Penyusunan rencana tindak dan monitoring penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup rencana tindak dan tindak lanjut atas pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BAB III PENYUSUNAN RENCANA TINDAK Pasal 3 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rencana tindak terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKKL kepada BPK dan Menteri Keuangan. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/pejabat setingkat yang melaksanakan fungsi administratif pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga. (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKKL, diterima secara resmi oleh Menteri/Pimpinan


27/05/2008


Page 4 of 6

Lembaga. Pasal 4 (1) Menteri Keuangan menyusun rencana tindak terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKBUN. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada BPK. (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diterima secara resmi oleh Menteri Keuangan. Pasal 5 (1) Menteri Keuangan menyusun rencana tindak terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP. (2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada BPK. (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diterima secara resmi oleh Presiden. Pasal 6 (1) Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 memuat batas waktu penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan keuangan BPK. (2) Bentuk dan isi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini. BAB IV MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT Pasal 7 Kementerian Negara/Lembaga, BUN, dan unit terkait lainnya melaksanakan tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKKL, LKBUN, dan LKPP sesuai dengan rencana tindak yang telah disusun. Pasal 8 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menyampaikan laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKKL kepada Menteri Keuangan. (2) Laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Aparat Pengawasan Intern pada Kementerian Negara/Lembaga. (3) Laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat setiap akhir bulan Juli dan November tahun berjalan, serta akhir bulan Maret tahun berikutnya. (4) Pemimpin Aparat Pengawas Intern pada Kementerian Negara/ Lembaga melakukan koordinasi monitoring atas penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKKL. Pasal 9 (1) Penyampaian laporan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir sampai dengan batas penyelesaian yang telah ditetapkan dalam rencana tindak. (2) Dalam hal batas penyelesaian yang ditetapkan dalam rencana tindak terlampaui, laporan monitoring tetap disusun sampai dengan terselesaikannya tindak lanjut dimaksud. Pasal 10 (1) Menteri Keuangan menyusun laporan monitoring penyelesaian


27/05/2008


Page 5 of 6

tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKBUN dan LKPP. (2) Laporan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran bersangkutan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagai bahan pembahasan temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tahun berikutnya. Pasal 11 Bentuk dan isi laporan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 disajikan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal 12 Keterkaitan antarlembaga dalam proses penyusunan dan penyampaian rencana tindak dan laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini. BAB V TIM PENYELESAIAN DAN MONITORING TINDAK LANJUT Pasal 13 (1) Dalam rangka penyelesaian dan monitoring tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan keuangan BPK di lingkungan pemerintah pusat, Menteri Keuangan membentuk Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut. (2) Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi dalam penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, melaksanakan evaluasi penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (3) Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan. Pasal 14 (1) Dalam rangka penyelesaian dan monitoring tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan keuangan BPK di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga terkait membentuk Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut. (2) Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi dalam penyusunan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melaksanakan evaluasi penyelesaian, dan monitoring pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (3) Tim Penyelesaian dan Monitoring Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait dan Menteri Keuangan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Menteri/Pimpinan Lembaga, BUN, dan pimpinan unit terkait lainnya tetap bertanggung jawab atas penyelesaian rencana tindak terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKKL, LKBUN, dan LKPP tahun 2004 dan 2005 sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini dan wajib menyajikannya dalam laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut.


27/05/2008


Page 6 of 6

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2007 MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI LAMPIRAN...............


27/05/2008

2007 TENTANG

Recommend Documents