2007 TENTANG

KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 02/PER/SES/I/2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2007 SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI, Menimbang

: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa salah satu tugas pokok Sekreatris Menteri Negara Riset dan Teknologi adalah melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi, diantaranya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban APBN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Sekretaris Menteri Negara Riset dan Teknologi tentang Mekanisme Pelaksanaan pertanggungjawaban atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Lingkungan kementerian Negara Riset dan Teknologi;

Mengungat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN No.47 TLN 4286); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan (LN No. 5 tahun 2005); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Ppemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (LN No. 66 tahun 2004); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

tentang Tata Cara

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungís, Susunan Organisasi, dan Tata Verja Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2006; 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 11. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 418); 12. Peraturan Presiden No.93 tahun 2006 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2007); 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN; 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007; 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.02/2006 tentang Tata cara Revisi daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007; 16. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 01/M/PER/III/2006 tentang Organisasi dan Tata verja Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 06/M/PER/VII/2006; 17. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 130/M/Kp/XII/2006 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2007; 18. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 02/M/P/XI/2005 tentang Biaya Kajian Perumusan dan Evaluasi Kebijakan dan Pembiayaan Sistem Insentif di Lingkungan Kementerian Negara Risetr dan Teknologi; 19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Anggaran atas Beban APBN. MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN SEKRETARIS MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Sekretaris Menteri negara Riset dan Teknologi ini, yang dimaksud dengan : 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran tersebut. 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan. 3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPKN adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Cantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 4) Bendahara Pengeluaran adalah prang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatasusahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga. 5) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 6) Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk. 7) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM yang bersangkutan. 8) Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 9) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPKN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 10)Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 11)Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

3

12)Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk karena kebutuhan dananya melebihi pagu uang persediaan dan membebani MK transito. 13)Surat Perintah membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. 14)Surat perintah membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk, atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 15)Surat Perintah membayar langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk, atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 16)Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil adalah surat perintah membayar penggantian uang persediaan nihil yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. 17)Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk, atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 18)Pemegang Uang Muka yang selanjutnya disebut PUM adalah pejabat pembantu bendahara pengeluaran 19)Mata Anggaran keluaran yang selanjutnya disebut MAK adalah merupakan rincian pengeluaran untuk suatu kegiatan. BAB II PEJABAT PELAKSANA DAN PENGELOLA DIPA Pasal 2 Pejabat pengelola DIPA, meliputi : a. Pengguna Anggaran b. Kepala Satuan Kerja (Kepala Satker) c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) e. Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/Penandatangan SPM f. Bendahara Pengeluaran g. Penanggung Jawab Kegiatan (PJK) h. Koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan i. Pemegang Uang Muka j. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa k. Tim Penerima Barang dan Jasa.


4

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PELAKSANA DAN PENGELOLA DIPA Pasal 3 A. Pengguna Anggaran 1).Menunjuk/mendelegasikan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; 2).Menunjuk Pejabat penguji & Perintah Pembayaran (PPP) dan penandatangan SPM. 3).Menetapkan pejabat yang bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran; 4).Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA; 5).Menandatangani laporan keuangan/neraca yang diajukan para KPA pada akhir tahun anggaran. B. Kepala Satuan Kerja 1).Bertanggung jawab atas pengelolaan program, anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja yang bersangkutan; 2).Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pada Kerja yang bersangkutan;

Satuan

3).Melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pada Satuan Kerja ybs; 4).Menandatangani laporan keuangan (Lap. Realisasi Anggaran, Neraca, dll). C. Kuasa Pengguna Anggaran 1).

Menetapkan pejabat-pejabat pengelola anggaran di Satuan Kerja yang dipimpinnya (PJK, PPK, PUM, Panitia Pengadaan barang/Jasa, Tim Penerima Barang/Jasa);

2).

Menyusun Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada satuan kerja yang dipimpinnya;

3).

Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilakukan/dilaksanakan oleh pejabat pengelola anggaran di satuan kerja yang dipimpinnya;

4).

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan/neraca kepada Pengguna Anggaran;

5).

Menandatangani cek atas beban anggaran satuan kerja yang dipimpinnya kepada pengguna anggaran.

D. Pejabat Pembuat Komitmen 1).

Menyusun rencana pengadaan barang/jasa yang telah mendapat persetujuan KPA untuk disampaikan kepada panitia pengadaan barang/jasa guna proses lebih lanjut;

2).

Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;

3).

Menyiapkan barang/jasa;

4).

Menandatangani perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

5).

Menandatangani kuitansi yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas kegiatan yang dikelolanya dan bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

dan

melaksanakan

perjanjian/kontrak

dengan

pihak

penyedia


5

6).

Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

7).

Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengguna Anggaran;

8).

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP): Penggantian Uang Persediaan (GU), Langsung (LS), kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

9).

Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan melalui Penanggungjawab Kegiatan;

pengadaan

barang/jasa

kepada

Kuasa

10). Membuat laporan realisasi anggaran atas dana kegiatan yang dikelolanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran guna penyusunan Neraca; 11). Membuat laporan mutasi barang triwulanan yang disampaikan ke Kuasa Pengguna Anggaran melalui Penanggungjawab Kegiatan dan tembusan disampaikan ke Sekretaris Menteri c.q. Biro Umum; 12). Dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia; 13). Bertanggungjawab atas dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN, dan bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud . E. Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran/penandatanganan SPM 1) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PA/KPA; 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; 3) Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP; 4) Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; 5) Melakukan pengujian substansi, meliputi : 1. Memeriksa kebenaran perhitungan atas beban APBN yang tercantum dalam perintah pembayaran; 2. Memeriksa ketersediaan dana dalam DIPA pada Satker yang ditunjuk dlm SPP tsb; 3. Memeriksa kontrak/SPK pengadaan barang/jasa; 4. Memeriksa bukti pengeluaran dan/atau SPTB dari PPK terhadap kebenaran dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban; 5. Memeriksa kebenaran perhitungan pajak beserta surat setoran pajaknya 6) Melakukan pengujian formal, meliputi : 1. memeriksa tanda tangan PPK dan Bendahara Pengeluaran/PUM; 2. Memeriksa penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf dlm kuitansi 7) Wajib mencatat SPM yang diterbitkan dalam buku mengadministrasikan seluruh dokumen SPM secara tertib;

pengawasan,

dan

F. Bendahara Pengeluaran 1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN atas anggaran yang dikelolanya; 2) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran dari KPA; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

6

3) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; 4) Menguji ketersediaan dana dalam DIPA pada Kegiatan dan MAK yang ditunjuk dalam SPP. 5) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada butir b,c,d tidak terpenuhi; 6) Menandatangani kuitansi atas pembayaran yang dilakukan yang membebani anggaran yang dikelolanya.; 7) Membukukan semua transaksi keuangan yang dikelolanya kedalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu lainnya; 8) Melakukan pemotongan, pembukuan dan penyetoran pajak serta membuat laporan pemungutan dan penyetoran pajak; 9) Membuat laporan keadaan kas atas mutasi keuangan yang dilakukan setiap bulan; 10) Menandatangani cek atas beban anggaran Satuan Kerja yang dipimpinnya; 11) Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. G. Penanggungjawab Kegiatan 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan triwulan, baik yang menggunakan penyedia barag/jasa maupun swakelola untuk disampaikan kepada KPA guna memperoleh persetujuan; 2) Melaksanakan kegiatan yang telah memperoleh persetujuan KPA sesuai jadwal; 3) Melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilakukan/dilaksanakan oleh Pejabat pembuat komitmen; 4) Menandatangani kuitansi yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas kegiatan yang dikelolanya dan bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; 5) Mengajukan Surat Permintaan membayar (SPP); Penggantian Uang Persediaan (GU) dan langsung (LS) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 6) Menerima dan nebguji kebenaran aset hasil pengadaan barang/jasa dari Pejabat Pembuat komitmen dan menyerahkannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan barang/jasa; 7) Membuat laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran; 8) Bertanggungjawab atas kegiatan yang dikelolanya kepada Kuasa Pengguna Anggaran; 9) Bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, dankeuangan terhadap kegiatan yang dikelolanya; 10) Bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. I. Koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan 1) Bertanggungjawab atas penyusunan, pelaksanaan, laporan dan kinerja dari kegiatan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen DIPA dan rencana triwulan; 2) membuat pertanggungjawaban administrasi dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen DIPA dan Rencana Triwulan; 3) Menyusun dan mengajukan rencana kegiatan secara triwulanan dan tahunan; 4) Menyusun dan mengajukan laporan hasil pelaksanaan rencana kegiatan secara triwulan dan tahunan; 5) Menyusun dan mengajukan permintaan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang tercantum dalam dokumen DIPA dan Rencana Triwulan; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

7

6) Menyusun Organisasi Pelaksanaan Kegiatan yang disetujui oleh Penanggungjawab Program; 7) Struktur organisasi setiap kegiatan yang baku ditetapkan oleh Penanggungjawab Kegiatan dan koordinator Kegiatan/Sub kegiatan diketahui oleh Penanggungjawab Program; 8) Penetapan Surat Keputusan dari KPA (Deputi/Sekretaris Menneg Ristek) sebagai Penanggungjawab Program, tentang tugas Koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan dalam hal pelaporan hasil kegiatan kepada Penanggungjawab Kegiatan; 9) Didalam melaksanakan program dan kegiatan, Koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan harus melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab kegiatan dan bertanggungjawab sepenuhnya serta menguasai seluruh kegiatan di dalam programnya. J. Pemegang Uang Muka 1) Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN atas anggaran yang dikelolanya; 2) Meneliti tersedianya dana pada masing-masing belanja maupun kegiatan; 3) Melakukan pembebanan pengeluaran sesuai dengan belanja dan kegiatan yang dikelolanya; 4) Medistribusikan kegiatan;

dana

kegiatan

kepada

penanggungjawab

kegiatan/koordinator

5) Membukukan semua transaksi keuangan yang dikelolanya kedalam buku kas umum dan buku pembantu lainnya; 6) Melakukan pemotongan, pembukuan dan penyetoran pajak serta membuat laporan pemungutan dan penyetoran pajak; 7) Membuat konsep Surat Permintaan Pembayaran (SPP) GUP, LS untuk disampaikan kepada Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM); 8) Menandatangani kuitansi atas pembayaran yang dilakukan yang membebani anggaran yang dikelolanya; 9) Membuat laporan keadaan kas atas anggaran yang dikelolanya dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran c.q Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen; 10) Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilakukan. K. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 1. Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; 2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS); 3. Menyiapkan dokumen pengadaan; 4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik; 5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; 6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; 7. Mengusulkan calon pemenang; 8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa; 9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. L. Tim Penerima Barang dan Jasa 1. Mengecek dan menghitung volume barang/jasa sesuai dengan kontrak/SPK; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS

8

2. Mencocokkan spesifikasi barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi dalam kontrak/SPK; 3. Membuat berita acara hasil pemeriksaan fisik barang/jasa yang diterima dan menyerahkan hasil pemeriksaan barang/jasa tersebut kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan disampaikan kepada Biro Umum c.q Bagian Rumah Tangga. BAB IV UANG PERSEDIAAN Pasal 4 Ciri dan Karakteristik Dana Uang Persediaan (UP) 1. Dana UP merupakan uang muka kerja yang diberikan pemerintah kepada Bendahara Pengeluaran diluar jatah dana dalam DIPA tersebut guna membiayai kegiatan kantor. 2. Belum membebani kredit anggaran bersangkutan, artinya bahwa dana UP yang dibayarkan KPPN melalui SPM-UP belum dibebankan pada DIPA yang bersangkutan. 3. Dana UP berdaur ulang (revolving). Dana UP dapat dikatakan sebagai dana talangan yang dititipkan pada Bendahara Pengeluaran yang harus dikembalikan lagi secara utuh diakhir tahun anggaran tersebut. Pada prinsipnya, dana UP dibayarkan/diberikan oleh KPPN hanya satu kali dalam satu tahun anggaran. Karena itu, bila dana UP sudah digunakan (sebagian atau seluruhnya) oleh Bendahara Pengeluaran, harus diganti dengan cara mengajukan SPP-GU. Pasal 5 Uang Persediaan (UP) dapat diberikan guna keperluan 1. Belanja Barang Operasional (MAK 5211) 2. Belanja Barang Non Operasional (MAK 5212) 3. Belanja Jasa (MAK 5221) 4. Belanja Pemeliharaan (MAK 5231) 5. Belanja Perjalanan (MAK 5241) 6. Belanja Lain-lain (MAK 5811) 7. Selain MAK-MAK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 s/d 6, pembayaran melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). Namun bila pembayaran dilakukan melalui Uang Persediaan, harus dengan ijin Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan. 8. Untuk membantu pengelolaan Uang Persediaan pada kantor/satker di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, kepala satker/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pemegang Uang Muka. 9. Penggunaan Uang Persediaan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. 10. Sisa Uang Persediaan yang masih ada Bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran tersebut. Setoran sisa UP dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian UP sesuai MAK yang telah ditetapkan.


9

Pasal 6 Besaran Uang Persediaan 1. Uang Persediaan diberikan setinggi-tingginya : a) 1/12 (satu per duabelas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang dijanjikan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus ribu rupiah); b)

1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang dijanjikan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 100.000.000,- (seratur juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); c) 1/24 (satu per duapuluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang dijanjikan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); 2. Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Ayat 1 huruf a,b dan c yang belum mencukupi untuk membiayai pelaksanaan kegiatan, dapat dimintakan dispensasi peningkatan besarannya ke Dirjen Perbendaharaan negara Departemen keuangan R.I; 3. Apabila dalam waktu tertentu terdapat peningkatan kegiatan dan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 auat 1 belum mencukupi maka dapat diajukan permintaan Tambahan Uang Persediaan; 4. Tambahan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 3 diajukan kepada a) KPPN Wilayah Pembayaran untuk jumlah UP sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan dibiayai dengan UP. b) Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk jumlah di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan dibiayai dengan UP. 5. Persyaratan Pengajuan Tambahan UP sebagaimana yang dimasud dalam Pasal 6 Ayat 4 adalah sebagai berikut : a)

Untuk kebutuhan dana yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;

b)

Digunakan paling lama satu bulan terhitung tanggal SP2D diterbitkan;

c) Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara; d) Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada satker yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran tersebut; e) Pengecualiaan terhadap butir d diputuskan oleh Kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara atas usul KPPN. 6. Dalam mengajukan permintaan TUP, bendahara wajib menyampaikan : a)

Rincian rencana penggunaan dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang dimintakan TUP;

b)

Rekening Koran yang menunjukan saldo terakhir;

c)

Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

tersebut

tidak

dapat

7. SPM UP/Tambahan UP diterbitkan dengan menggunakan kode kegiatan untuk rupiah murni 0000.0000.825111, pinjaman luar negeri 9999.9999.825112, dan PNBP 0000.0000.825113.

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS 10

8. Penggantian UP, diajukan ke KPPN dengan SPM-GUP, dilampiri SPTB, dan fotocopi Surat Setoran Pajak (SPP) yang dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan Pph. 9. Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honor. BAB V PROSEDUR DAN KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pasal 7 Prosedur Pengajuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan 1. Prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) a.

Pejabat pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), format sebagaimanalampiran 1.a dan i.b, yang besarannya sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 kepada Pejabat Penguji SPP dengan tembusan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Tata Usaha KPA.

b.

Pejabat Penguji SPP melakukan pengujian/pengecekan atas kelengkapan dankebenaran persyaratan dan menyampaikan kepada Pejabat Penerbit SPM bila SPP telah memenuhi persyaratan atau mengembalikan SPP kepada pejabat Pembuat Komitmen bila SPP tersebut dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

c.

Penggantian Uang Persediaan (SPP-GU/Isi) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang diterima.

2. Prosedur pengajuan pengadaan barang/jasa a.

Penanggungjawab Kegiatan mengajukan rencana pelaksanaan kegiatan triwulanan tentang proses pengadaan barang/jasa kepada Kuasa pengguna anggaran memerintahkan/mendisposisikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pengadaan-pengadaan tersebut.

b.

Berdasarkan disposisi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen mendisposisikan kepada Panitia Pengadaan barang/jasa untuk melakukan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.

Setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran sesuai termin dalam kontrak, melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. a. Pengadaan barang pemborongan dan jasa lainnya : I. Penyedia Barang/Jasa 1. Semua pemilihan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum yaitu metoda pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, e-announcement dan papan pengumuman resmi untuk DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS 11

penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya; 2. Untuk pekrjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pelelangan terbatas dan diumumkan secara luas melalui media massa, e-announcement dan papan pengumuman resmi; 3. Pemilihan Langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 4. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriterian sebagai berikut : 

Penaganan darurat keamanan/keselamatan masyarakat, segera,bencana alam; atau Pekerjaan yang perlu dirahasiakan untuk keamanan/keselamatan negara yang ditetapkan presiden; atau



Pekerjaan berskala dengan maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan sendiri, atau berteknologi sederhana, atau beresiko kecil, atau dilaksanakan perorangan/usaha kecil/koperasi; atau



Pekerjaan yang memiliki tarif resmi pemerintah; atau



Pekerjaa/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa tunggal/pabrikan/pemegang hak paten; atau



Pengadaan barang/jasa hasil produksi usaha kecil/koperasi kecil/pengrajin industri yang mempunyai pasar/harga relatif stabil; atau



Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu menghasilkannya.

II. Swakelola 



Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggungjawab kegiatan dan koordinator Kegiatan dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan, dengan ketentuan tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari tenaga sendiri. Swakelola dapat dilaksanakan oleh : 

Pengguna barang/jasa;



Instansi Pemerintah lain;



Kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola : 

Pekerjaan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumberdaya manusia Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan sesuai dengan ruang lingkup program dan kegiatan;



Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat;



Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau besaran tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;



Pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;



Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;




Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;



Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di Laboratorium, pengembangan sistem tertentu, dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;



pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

b. Pengadaan jasa konsultasi dilaksanakan melui : 1. Semua pengadaan jasa konsultasi pada prinsipnya dilakukan dengan seleksi umum; 2. Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda seleksi terbatas; 3. Seleksi langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 4. Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut : 

Penanganan darurat untuk ketahanan pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau Pekerjaan yang perlu dirahasiakan untuk keamanan/keselamatan negara yang ditetapkan Presiden; atau



Penyedia jasa tunggal; dan/atau



Pekerjaan yang perlu dirahasiakan menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau



Pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan : untuk keperluan sendiri, mempunyai resiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia/jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan/atau



Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin.

c. Pejabat yang berwenang menetapkan/menunjuk penyedia barang/jasa Pejabat Pembuat Komitmen untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai di bawah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Untuk nilai diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), harus persetujuan KPA. d. Perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia barang/jasa dilakukan dengan : 

Untuk pengadaan dengan nilai Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000,- bentuk kontrak berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan.



Untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,- dengan menggunakan Surat perjanjian (Kontrak) antara PPK dan Penyedia barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan.


e. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa





Anggota Panitia Pengadaan barang dan jasa berjumlah gasal dengan rincian :



Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,sebanyak 3 orang



Untuk nilai di atas Rp. 500.000.000,10.000.000.000,- sebanyak 5 orang



Untuk nilai di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,- sebanyak 7 orang



Panitia Pengadaan Jasa (non konstruksi)



Untuk nilai di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,sebanyak 3 orang.



Untuk nilai di atas Rp. 200.000.000,10.000.000.000,- sebanyak 5 orang



Untuk nilai di atas Rp. 10.000.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,- sebanyak 7 orang.

sampai

dengan

sampai

dengan

Rp.

Rp.

Anggota Panitia Pengadaan barang dan jasa berasal dari pegawai negeri (bukan Penanggungjawab Program/Kegiatan, bendaharawan, pegawai Inspektorat, penyedia, pengguna barang/jasa) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam tugasnya. 2. Memahami tata cara pengadaan 3. Memahami Substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan 4. Memahami hukum/peraturan perjanjian kontrak 5. Tidak

mempunyai

hubungan

keluarga

dengan

pejabat

yang

mengangkatnya 6. Memiliki tanda bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. 7. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia pengadaan Barang dan jasa ditetapkan sebagai berikut : •

Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;

•

Menyusun dan menyiapkan harga prakiraan sendiri;

•

Menyusun dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya;

•

Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

•

Melalui kualifikasi prakualifikasi;

penyedia

melalui

pascakualifikasi

atau

•

Menilai kualifikasi prakualifikasi;

penyedia

melalui

pascakualifikasi

atau

•

Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

•

mengusulkan calon pemenang;


•

membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK.

3. Prosedur Pertanggungjawaban Pengadaan barang/jasa melalui Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) a) SPP-LS yang telah ditanda tangani PPK disampaikan ke Pejabat Penguji SPP dengan tembusan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui petugas tata usaha KPA disertai dengan bukti tanda terima SPP; b) Pejabat penguji SPP melakukan pengujian kelengkapan SPP-LS sesuai persyaratanpersyaratan yang telah ditetapkan; c) Pejabat penguji SPP wajib mencatatkan penerimaan SPP dalam buku pengawasan, dan mengadministrasikan seluruh dokumen SPP secara tertib; d) Pejabat penguji meneruskan kepada Pejabat Penerbit SPM bila dalam SPP tersebut telah memenuhi persyaratar disertai tanda terima SPP dan mencatat dalam buku pengawasan pagu anggaran kegiatan, atau menolak SPP tersebut belum sesuai dengan persyaratan dan mengembalikan SPP dimaksud kepada PPK dengan tanda bukti pengembalian; e) Batas waktu pengujian SPP paling lambat 2 hari kerja sejak SPP diterima, baik untuk yang telah memenuhi persyaratan maupun yang ditolak. 4. Prosedur Pengajuan & Pertangungjawaban uang muka a) Penanggungjawab Kegiatan mengajukan memo permintaan uang muka dengan dilampiri rincian rencana penggunaan dana untuk Program, kegiatan, sub kegiatan dan MAK untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). b) Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan/mendisposisikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pengecekan/meneliti kebenaran rencana penggunaan uang muka; c) Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan hasil pengecakan KPA; d) KPA memerintahkan/mendisposisikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pembayaran uang muka, bila hasil pengecekan PPK menyebutkan bahwa permintaan uang muka tersebut telah memenuhi persyaratan, atau menolak bila belum sesuai dengan persyaratan. e) Berdasarkan disposisi dari Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk diteruskan kepada Pejabat Penanggungjawab/Koordinator Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Panitia Pengadaan barang/jasa untuk memproses pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f) Setelah proses pengadaan selesai dilaksanakan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran menandatangani bukti-bukti pertanggungjawaban; g) Atas dasar bukti-bukti pertangungjawabab tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (Isi/Nihil) (SPP-GU) kepada Pejabat Penguji SPP dengan tembusan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Tata Usaha KPA. 5. Prosedur pembayaran belanja pegawai tidak mengikat dengan menggunakan pembayaran langsung (LS) a. Koordinato Kegiatan mengajukan usulan daftar personil pelaksan kegiatan berikut besaran honornya kepada penanggungjawab Kegiatan untuk mendapatkan persetujuan. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS 15

b. Pejabat Pembuat Komitmen membuat daftar staf/personil pelaksan kegiatan dan besaran honor yang diterima, dengan Surat Keputusan, atas dasar usulan dari penanggungjawab Kegiatan dan disampaikan kepada Biro Umum c.q. Bagian kepegawaian tembusan Biro Perencanaan & Keuangan. c. Koordinator Kegiatan mengajukan pembayaran honor pelaksan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. d. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengecekan terhadap usulan honor pelaksana kegiatan dari koordinator kegiatan dan PPK wajib menolak bila daftar usulan pembayaran honor tidak sesuai dengan Sk yang diterbitkan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 4 Huruf a. e. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pembayaran atas honor pelaksna kegiatan bila telah sesuai dengan Surat Keputusan melalui mekanisme Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diajukan kepada Pejabat Penguji SPP dengan tembusan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui petugas Tata Usaha KPA. Pasal 8 Kelengkapan Berkas Pengajuan SPP Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM sebagai berikut : 1. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) SPP-UP dapat diajukan dengan kelengkapan sebagai berikut : a) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), format sebagaimana lampiran 1.a dan 1.b, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen. b) Surat Pernyataan dan KPA atau Pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa UP tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS c) Bila terdapat peningkatan pagu Up, SPP-UP harus dilampiri dengan dokumen persetujuan kenaikan pagu UP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 1. d) bagi Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa pemegang uang muka (PUM), dalam pengajuan SPM-UP diwajibkan melampirikan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing PUM. 2. Surat Permintaan pembayaran tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) SPP-TUP dapat diajukan setelah mendapat ijin sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 Ayat 3 peraturan ini dengan kelengkapan sebagai berikut : a. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), format sebagaimana lampiran 1.a dan 1.b, yang ditandatangani oleh Pejabat pembuat Komitmen. b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran bahwa : b.1. Dana tambahan tersebut akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP2D. b.2. Tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dengan LS. b.3. Apabila terdapat sisa dana setelah satu bulan terhitung sejak tanggal SP2D, maka sisa dana tersebut harus disetorkan ke rekening Kas Negara. c. Rekening Koran yang menunjukkan sis/saldo terakhir d. Rincian rencana penggunaan dana TUP per Program-Kegiatan-Subkegiatan-MAK dari KPA atau pejabat yang ditunjuk. DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS 16

3. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPPP-GUP) Isi/Nihil Kelengapan SPP-GU Isi/Nihil adalah sebagai berikut : a)

Surat Permintaan Pembayaran Penggantian uang Persediaan (SPP-GUP), format sebagaimana lampiran 1.a dan 1.b, yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

b) Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTB),format sebagaimana lampiran 4 (dalam hal bukti-bukti pengeluaran sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap kuitansi atau untuk daftar pembayaran honor dengan jumlah tidak terbatas. c)

Untuk pengeluaran baik yang menggunkan SPTB atau kuitansi (format sebagaimana lampiran 2)/tanda bukti pembayaran lainnya harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat Setoran Pajak (SPP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pembuat Komitmen harus dilampirkan pada SPTB.

d) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Rincian Biaya Perjalanan Dinas, dan kuitansi/tanda terima biaya perjalanan dinas (untuk pembayaran diatas Rp. 5.000.000,-), khusus untuk perjalanan dinas dengan MAK yang dapat menggunakan Uang Persediaan. 4. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Belanja Pegawai Kelengkapan SPP-LS belanja Pegawai (mengikat) adalah sebagai berikut: a.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/Uang Duka Wafat/Tewas ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Mula, dilengkapai dengan : a.1. Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Gaji Terusan/ Uang Duka Wafat/ Tewas; a.2. SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Pengangkatan dalam Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; a.3. Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan masih Menduduki Jabtan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas; a.4. Daftar Keluarga (KP4), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Akte Kelahiran, Surat Kematian, Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah; a.5. SPP untuk Pajak penghasilan (Pph pasal 21); a.6. SKPP, Surat Pindah; a.7. Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas; Catatan: Kelengkapan lampiran diatas disesuaikan dengan peruntukannya.

b.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Lembur dilengkapi dengan : b.1. Surat Perintah Kerja lembur (SPK Lembur) b.2. Daftar pembayaran perhitungan lembur yang sudah ditandatangani oleh KPA/Pejabat yang ditunjuk; b.3. Daftar hadir kerja, daftar hadir lembur; b.4. Surat Setoran pajak (SPP)PPH pasal 21

c.

Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Honor/Vakasi (mengikat) dilengkapi dengan: c.1. Surat Keputusan tentang pemberian honor/vakasi yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran; c.2. Daftar pembayaran honor/vakasi yang sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran; DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS 17

c.3. Surat Setoran Pajal (SPP) Pph Pasal 21 d.

Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Honor Tidak tetap (tidak mengikat) dilengkap dengan : d.1. Surat Keputusan tentang pengangkatan personil dan pemberian honor; d.2. Daftar pembayaran honor yang sudah ditandatangani/disahkanoleh pejabat d.3. Surat Setoran pajak (SSP) Pph pasal 21; d.4. Undangan rapat (Narasumber)

5. Surat Permintaan pembayaran Langsung (SPP-LS) Non Belanja Pegawai Kelengkapan SPP-LS Non Belanja Pegawai (format sebagaimana lampiran 1.a dan 1.b) dikelompokkan sebagai berikut : I.

Pembayaran pengadaan barang/jasa:

a.1.

Memo perseyijuan KPA atas usulan kegiatan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan

a.2.

Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen

a.3.

Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) yang mencantumkan nomor rekening rekanan;

a.4.

Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen mengenai penetapan rekanan;

a.5.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

a.6.

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

a.7.

Berita Acara Pembayaran;

a.8.

Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk (format sebagaimana lampiran 3);

a.9.

Faktur Pajak beserta SSP yang telah ditandatangani wajib pajak;

a.10.

Referensi Bank rekanan (nomor & nama rekening);

a.11.

Fotocopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a.12. Jaminan bank atau yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri. a.13. atau

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri.

a.14.

Ringkasan Kontrak (format sebagaimana lampiran 5)

(lima)

Berita Acara yang dimaksud di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5 dan disampaikan kepada : 1). Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM 2). Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak 3). Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksa pekerjaan.

II.

Pembayaran biaya langganan daya dan jasa (listrik, telepon dan air)

b.1.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

b.2.

Daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan yang ditandatangani PPK memuat informasi mengenai: nama, tujuan, tanggal berangkat, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan masing-masing pejabat

Catatan: Waktu pencairan dana paling cepat 5 hari kerja terhitung dari sebelum tanggal keberangkatan DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS 18

Pasal 9 Prosedur Penerbitan SPM 1. Surat permintaan Pembayaran (SPP) UP, TUP, LS,GU Isi/Nihil yang telah dilakukan pengujian/pengecekan oleh Pejabat Penguji dan telah memenuhi persyaratan, disampaikan ke Pejabat Penerbit Surat PerintahMembayar (SPM) melalui petugas Tata Usaha SPM disertai dengan bukti tanda terima SPP; 2. Pejabat Penerbit Surat Perintah membayar (SPM) melakukan pengujian/pengecekan terhadap : a. Pengujian Substansi, meliputi: a.1.

Memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPP

a.2.

Memeriksa ketersediaan dana pada sub kegiatan/kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPP tersebut.

a.3.

Memeriksa kontrak/SPK pengadaan barang/jasa.

a.4.

Memeriksa bukti pengeluaran dan/atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dari Pejabat Pembuat Komitmen terhadap kebenaran pelaksanaan.

b. Pengujian Formal, meliputi: b.1.

Memeriksa tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen terhadap kebenaran pelaksanaan.

b.2.

Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf dalam kuitansi (termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan)

c. Pejabat Penrbit SPM menerbitkan Surat pernitah membayar (SPM) bila dalam hasil pengecekan SPP telah memenuhi persyaratan, atau mengembalikan SPP tersebut bila belum sesuai dengan persyaratan kepada Pejabat Penguji SPP untuk diteruskan kepada Pejabat Pembuat Komitmen guna melengkapi kekurangan dan perbaikan. 3. Pejabat Penrbit SPM wajib mencatat penerbitan SPM dalam buku pengawasan, dan mengadministrasikan seluruh dokumen SPM secara tertib; 4. Batas waktu penerbitan SPM paling lambat 9 jam kerja sejak SPP diterima, dan pengiriman SPM dilakukan masing-masing Satker. 5. SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh KPKN dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebetan ke rekening kas negara) tidak dapat dibatalkan. a)

b)

Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut : a.1.

Kesalahan pembebanan pada MAK

a.2.

Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan, dan sub kegiatan;

a.3.

Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM.

Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Penerbit SPM. Selanjutnya SPM perbaikan dimaksud dilampiri dengan Surat Keterangan tanggung jawab Mutlak (SKTJM) disampaikan kepada kepala KPPN.


BAB VI PROSEDUR DAN PERBAIKAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN 2007 Pasal 10 Revisi RKAL-KL dan DIPA 1. Revisi RKA-KL sebagai Petunjuk Operasional (PO-K) dapat dilakukan bila terjadi perubahan komposisi anggaran dan atau perubahan alokasi anggaran tapi masih dalam satu MAK dan tidak merubah isian DIPA. Revisi RKA-KL disampaikan oleh KPA/Penanggungjawab Program kepada Sekretaris Menneg Ristek berdasarkan usulan dari Penanggungjawab kegiatan dengan tembusan kepada Biro Perencanaan. Biro perencanaan akan memproses usulan Revisi tersebut (berupa persetujuan atau perbaikan kembali) di tandatangani oleh Sekretaris Menneg Ristek dan disampaikan kepada KPA/Penanggungjawab Program dengan tembusan ke Biro Perencanaan dan penerbit SPM. 2. Revisi DIPA: a.

Revisi DIPA dapat dilakukan bila terjadi kesalahan pengetikan, atau terjadi perubahan komposisi anggaran dan atau perubahan alokasi anggaran dalam satu kolom Jenis Belanja tapi masih dalam satu kegiatan/sub kegiatan yang sama. Revisi DIPA disampaikan berdasarkan usulan dari Penanggungjawab kegiatan dengan tembusan kepada Biro Perencanaan. Biro Perencanaan akan memproses usulan Revisi DIPA setelah menerima disposisi dari Sekretaris Menneg Ristek dengan membuat Surat dari Sekretaris Menneg Ristek untuk dimintakan persetujuannya dari Dirjen Perbendaharaan-Departemen Keuangan hasil Revisi tersebut akan disampaikan oleh Sekretaris Menneg Ristek kepada KPA/Penanggungjawab program dengan tembusan ke Biro Perencanaan dan Penerbit SPM.

b.

Revisi DIPA dapat dilakukan bila terjadi perubahan komposisi anggaran dan atau perubahan alokasi anggaran dalam kolom Jenis Belanja berbeda dan atau kegiatan/sub kegiatan yang berbeda. Revisi DIPA jenis ini memerlukan persetujuan DPR-RI, disampaikan oleh KPA/Penanggungjawab Program kepada Sekreatris Menneg Ristek berdasarkan usulan dari Penangungjawab kegiatan dengan tembusan kepada Biro Perencanaan. Biro Perencanaan akan memproses usulan Revisi DIPA setelah menerima disposisi dari Sekretaris Menneg Ristek dengan membuat Surat dari Sekretaris menneg Ristek untuk dimintakan persetujuannya dari Departemen keuangan dan DPR-RI. Hasil Revisi tersebut akan disampaikan oleh Sekretaris Menneg Ristek kepada KPA/Penangungjawab Program dengan tembusan ke Biro Perencanaan dan Penerbit SPM.

c.

Upaya untuk melakukan usulan Revisi seperti nomor b.2) yang membutuhkan persetujuan DPR-RI sedapat mungkin dihindarkan karena proses pengusulan, pembahasan dan persetujuan usulan dari Departemen keuangan dan DPR-RI memerlukan waktu yang sangat lama.


BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 11 1. Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 UU nO.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Unit Kerja sebagai pelaksana DIPA Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2007 diharuskan membuat Laporan Triwulan sesuai format yang ditetapkan.(lihat Formulir A Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 ditandatangani oelh Penanggungjawab Kegiatan (Kepala Unit Kerja), Formulir B diisi dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Program/KPA, dan Formulir C diisi dan ditandatangani oelh menteri/Kepala Lembaga/Pengguna Anggaran). b. Laporan Triwulan dikirimkan ke Sekreatris Menneg Ristek dan diteruskan ke Biro Perencanaan serta ditembuskan ke Inspektorat Kemenneg Ristek lengkap dengan lampirannya paling lambat 1 (satu) minggu setelah triwulan berakhir. 2. Pembuatan Rencana dan Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan Lakip a. Koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan di lingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai pelaksana DIPA Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2007 diharuskan membuat Rencana Triwulan., Laporan Triwulan, Laporan Tahunan sesuai format yang ditetapkan. b. Koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan wajib membuat Rencana triwulan diketahui PJK, dan ditembuskan kepada Penanggungjawab Program/KPA, Inspektorat Kemenneg Ristek dan PPK dan dikirimkan ke Sekreatris Menneg Ristek (diteruskan/didisposisikan ke Biro Perencanaan) paling lambat 1 (satu) minggu sebelum triwulan yang berjalan akan berlaku. Bila koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan dirangkap oleh PJK maka Rencana Triwulan tersebut cukup ditandatangani oleh PJK saja. c. Koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan wajib membuat Laporan Triwulan diketahui PJK, dan ditembuskan kepada Penanggungjawab Program/KPA, Inspektorat Kemenneg Ristek dan PPK dan dikirimkan ke Sekretaris Menneg Ristek (diteruskan/didisposisikan ke Biro Perencanaan) paling lambat 1 (satu) minggu setelah triwulan tersebut berakhir. Bila koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan dirangkap oleh PJK maka Laporan Triwulan tersebut cukup ditandatangani oleh PJK saja. d. Koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan menyusun Laporan Tahunan Kegiatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta hasil (Executive Summary dan Laporan Lengkap) yang dicapainya diketahui oleh PJK dan ditembuskan kepada penanggungjawab Program/KPA, Inspektorat Kemenneg Ristek dan PPK dan disampaikan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi c.q. Sekretaris Menneg Ristek (diteruskan/didisposisikan ke Biro Perencanaan) paling lambat tanggal 30 Januari tahun berikutnya. Bila koordinator Kegiatan/Sub Kegiatan dirangkap oleh PJK maka Laporan Tahunan tersebut menjadi tanggungjawab PJK. e. Setiap Unit Kerja dilingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai pelaksana DIPA Kementerian Negara Riset dan Teknologi Tahun 2007 diharuskan menyusun Lakip per Unit Kerja sesuai format yang ditetapkan. f. Dalam rangka penyusunan LAKIP setiap unit kerja/penanggungjawab Kegiatan wajib membuat Rencana Pencapaian Indikator Kinerja pada awal Tahun Anggaran berupa Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2007 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2007 dan membuat Evaluasi Pencapaian Kinerja sebagai berikut : Pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS), laporan Kinerja Satuan Kerja, Laporan Kinerja Unit organisasi dan Laporan Kinerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS 21

disampaikan kepada Sekretaris Menneg Ristek (diteruskan/didisposisikan ke Biro Perencanaan) paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya dan tembusan disampaikan ke Inspektorat Kemenneg Ristek untuk diketahui. Pasal 12 Pelaporan pertanggungjawaban dan realisasi anggaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekreatris Menteri tentang Pelaksanaan penyusunan Laporan keuangan di Lingkungan Kementerian negara Riset dan Teknologi. Pasal 13 Juklak DIPA ini diterbitkan sebagai pengganti Juklak DIPA No. 01/PER/SES/I/2006 tanggal 16 Januari 2006 dan No. 01/Juklak-DIPA/Ses/I/2007 tanggal 3 januari 2007 yang ada sebelumnya, dan mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Januari 2007

Sekreatris Menteri Negara Riset dan Teknologi TTD. Hudi Hastowo Tembusan Yth.: 1. 2. 3. 4. 5.

Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Keuangan; Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara; Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; Deputi dan Staf Ahli dilingkungan Kementerian Negara Riset dan Teknologi.


Lampiran I lampiran 1 Perdirjen Perbendaharaan Nomor

PER

Tanggal

/PB/2005 Desember

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Nomor: (2)

Tanggal : (1)

(3

Sifat Pembayaran Jenis pembayaran 1

Departemen/

:

(5)

Lembaga

(4

7

Kegiatan

:

(11)

8.

Kode Kegiatan

:

(12)

2

Unit Organisasi

:

(6)

9.

Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program

:

(13)

3

Satker

:

(7)

10.

Kewenangan Pelaksana

:

(14)

4

Lokasi

:

(8)

5

Tempat

:

(9)

6 Alamat Kepada

:

(10)

Yth. Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Satker/Satker sementara……..(15)……………. di …………(16)………………………… berdasarkan DIPA (17)……….…Nomor: (18)……………tanggal……(19)…………bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut : 1.

Jumlah pembayaran yang dimintakan

:

dengan angka

: (20)

dengan huruf

: (21)

2.

Untuk keperluan

:

(22)

3.

Jenis belanja

:

(23)

4.

Atas nama

:

(24)

5.

Alamat

:

(25)

6.

Mempunyai rekening

:

(26)

7.

Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak

(28)

8.

Nilai SPK/Kontrak

Rp. (29)

nomor rekening : (27)

No Urut

Dengan Penjelasan I. KEG. SUB KEG. DAN MAK BERSANGKUTAN II. SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA/ (30)…..

1 I.

SPP/SPM s/d YANG LALU (Rp)

SPP INI (Rp)

JUMLAH s/d SPP INI (Rp)

SISA DANA (Rp)

3

4

5

6=4+5

7

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(34)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(49)

(44)

(45)

(46)

(47)

(49)

(50)

(51)

(52)

(48) (53)

2 KEGIATAN, SUB KEGIATAN, MAK

JUMLAH II.

PAGU DALAM DIPA/ (31)…… (Rp)

SEMUA KEGIATAN JUMLAH II UANG PERSEDIAAN LAMPIRAN

Dokumen

Surat Bukti

Pendukung :….. (54) Berkas

Pengeluaran (55) …… (lembar)

STS …..(56)….. Lembar

Diterima oleh penguji SPP/penerbit SPM

……………, tanggal seperti diatas

satker/satker sementara …….(57)

Pejabat Pembuat Komitmen

pada tanggal

satker/satker sementara…….(59)…..

NIP.

(58)

NIP.


Lampiran 2 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN 1.

Kementerian/ Lembaga

:

( )

2.

Unit Organisasi

:

( )

3.

Lokasi

:

( )

4.

Kantor/Satuan Kerja

:

( )

5.

Alamat

:

(

No. Urut

:

1.

GUP

2.

GUP Nihil

6. Dipa Nomor

:

Tanggal

:

7. Kode kegiatan

:

8. Kode Sub Kegiatan :

)

Bukti Pengeluaran Nama Penerima dan Keperluan

Tanggal Nomor Bukti Pembukuan

Jumlah Lampiran

Jenis SPP

Pagu Sub Kegiatan

9. Tahun Anggaran

:

Rp.

10. Bulan

:

NPWP

MAK

Jumlah Kotor Yang dibayarkan (Rp)

Jumlah SPP ini (Rp) SPM/SPP sebelum SPP ini atas beban sub kegiatan ini

Lembar

Jumlah s.d. SPP ini atas beban sub kegiatan ini

................................... a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pembuat Komitmen

Nama NIP/NRP


Lampiran 3 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN NOMOR

URAIAN ISIAN

(1)

Diisi tanggal Penerbitan SPP

(2)

Diisi nomor penerbitan SPP

(3)

Dipilih salah satu :1 = UP, 2 = TUP, 3 = GUP, 4 = LS, 5 = GU Nihil, 6 = GU Pengganti RK (untuk GU Nihil Rekening khusus satker, satu SPP diterbitkan 2 SPM yaitu: SPM Nihil dan SPM Pengganti)

(4)

Dipilih salah satu :1 = Pengeluaran Anggaran (PA), 2 = Pengembalian Uang mata Anggaran (PUMA), 3 = PPK, 4 = Peng. Transito., 5 = Perh. RK, 6 = Pembetulan Pembukuan

(5)

Diisi nama dan kode Kementerian/Lembaga yang bersangkutan

(6)

Diisi nama dan kode Unit Eselon I Kementerian Negara Riset dan Teknologi

(7)

Diisi nama dan kode satker/SKS yang bersangkutan

(8)

Diisi nama dan kode provinsi satker/SKS yang bersangkutan

(9)

Diisi nama dan kode kota/kabupaten satker/SKS yang bersangkutan

(10)

Diisi alamat satker/SKS yang bersangkutan

(11)

Diisi nama kegiatan yang bersangkutan

(12)

Diisi kode kegiatan yang bersangkutan

(13)

Diisi kode fungsi, sub fungsi dan program yang bersangkutan

(14)

Diisi kode (KD) untuk Kantor Daerah, (KP) Kantor Pusat, (DK) Dekonsentrasi, (BP) Pembantuan, (DS) Desentralisasi

(15)

Diisi nama satker/ SKS yang bersangkutan

(16)

Diisi nama kota/kabupaten satker/SKS yang bersangkutan

(17)

Diisi jenis dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

(18)

Diisi nomor dokumen anggaran yang digunakan (DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

(19)

Diisi tanggal penerbitan dokumen anggaran

(20)

Diisi jumlah dana yang diminta dengan angka

(21)

Diisi jumlah dana yang diminta dengan huruf

(22)

Diisi keperluan pembayaran

(23)

Diisi jenis belanja bersangkutan (belanja pegawai/belanja barang/belanja modal/dst)

(24)

Diisi nama pihak penerima pembayaran

(25)

Diisi alamat pihak penerima pembayaran

(26)

Diisi nama Bank tempat rekening pihak penerima pembayaran

(27)

Diisi nomor rekening pihak penerima pembayaran

(28)

Diisi nomor dan tanggal SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)

(29)

Diisi nilai SPK/kontrak yang diajukan pembayaran oleh pihak ketiga (LS)

(30)

Diisi sama dengan nomor 17

(31)

Diisi sama dengan nomor 17

(32)

Diisi kode kegiatan, sub kegiatan dan MAK yang bersangkutan

(33)

Diisi angka pagu masing-masing MAK dalam satu kegiatan

(34)

Diisi akumulasi nilai SPP/SPM yang telah diajukan

(35)

Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini

(36)

Diisi penjumlahan nilai kolom 4 dan kolom 5


(37)

Diisi hasil pengurangan nilai kolom 3 dengan kolom 6

(38)

Diisi jumlah nomor urut I pada kolom 3

(39)


(40)


(41)


(42)


(43)

Diisi kode semua kegiatan dalam DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan

(44)

Diisi pagu semua kegiatan dalam dokumen anggaran (DIPA/DIPP/SKPA/SKO atau dokumen yang disamakan)

(45)

Diisi kumulatif jumlah semua kegiatan sampai dengan SPP ini

(46)

Diisi dengan nilai SPP yang diajukan saat ini

(47)

Diisi jumlah kumulatif seluruh kegiatan

(48)

Diisi sisa dana seluruh kegiatan

(49)

Diisi jumlah nomor urut II pada kolom 3

(50)


(51)


(52)


(53)


(54)

Diisi jumlah lampiran dokumen pendukung yang diperlukan

(55)

Diisi jumlah surat bukti pengeluaran yang diperlukan

(56)

Diisi jumlah lampiran surat tanda setoran (SSP/SSBP)

(57)

Diisi nama satker/SKS penguji SPP/penerbit SPM

(58)

Diisi tanggal penerimaan SPP

(59)

Diisi nama satker/SKS pejabat pembuat komitmen


Lampiran 4 Lampiran 2Perdirjen Perbendaharaan Nomor /PB/2005 Tanggal Desember 2005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB) 1 2 3 4 5

Nama Satuan Kerja Kode Satuan Kerja Tanggal No. DIPA Sub Kegiatan Klasifikasi Belanja

Nomor : : : : : :

Yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja ...............................................................menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut :

No.

MAK

PENERIMA

URAIAN

BUKTI Tanggal Nomor

JUMLAH

Rp.

Jumlah

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satker Menteri Negara Riset dan Teknologi Kementerian Negara Riset dan Teknologi untuk kelengkapan adminstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ............., ........................ Kuasa Pengguna Anggaran/Pembuat Komitmen,

SPTB dibuat berdasarkan klasifikasi belanja (4 digit)

NAMA NIP. / NRP


Lampiran 5

RINGKASAN KONTRAK Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni 1. Nomor dan tanggal DIPA

: (1)

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK

: (2)

3. Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak

: (3)

4. Nama Kontraktor/perusahaan

: (4)

5. Alamat Kontraktor

: (5)

6. Nilai SPK/Kontrak

: (6)

7. Uraian dan volume Pekerjaan

: (7)

8. Cara Pembayaran

: (8)

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

: (9)

10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan

: (10)

11. Jangka Waktu Pemeliharaan

: (11)

12. Ketentuan Sanksi

: (12)

Catatan : Apabila terjadi addendum kontrak

Tempat, tanggal ......(13) ......

data kontrak agar disesuaikan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

dengan perubahannya

Pembuat Komitmen (Tanda Tangan)

(14) (Nama Jelas)


Lampiran 6

PETUNJUK PENGISIAN RESUME KONTRAK (RM)

NOMOR

URAIAN ISIAN

(1)

Disisi tanggal dan nomor DIPA

(2)

Diisi kode kegiatan (4 digit), kode sub kegiatan 94 digit), dan kode Mak (6 digit) sesuai DIPA pada isian (1)

(3)

Diisi nomor dan tanggal SPK/Kontrak berkenaan

(4)

Diisi nama rekanan dan nama perusahaan sesuai SPK/kontrak

(5)

Diisi alamat perusahaan rekanan yang bersangkutan

(6)

Diisi nilai SPK/Kontrak yang duperjanjikan

(7)

Diisi uraian pekerjaan dan volume pekerjaan sesuai SPK/Kontrak

(8)

Diisi cara/tahap pembayaran kepada rekanan (termin, montly certficate, dll)

(9)

Diisi jumlah hasil penyelesaian pekerjaan

(10)

Diisi tanggal penyelesaian pekerjaan

(11)

Diisi jumlah hari masa pemeliharaan

(12)

Diisi prosentase pinalti denda keterlambatan minimal dana maksimal

(13)

Diisi tanggal pembuatan Resume Kontrak

(14)

Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat pembuat komitmen


Lampiran 7 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor Tanggal

................................(2) ............................... (3)

Lembar Untuk WAJIB SETOR/WAJIB BAYAR/ BENDAHARA PENERIMA SEBAGAI BUKTI SETORAN

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : ........................................................................................................... A. 1. Kementerian/Lembaga

:

(5)........................................................

2. Unit Organisasi Eselon I

:

(6)..............................................................

3. Kegiatan

:

(7).................................................

4. Satuan Kerja

:

(8)....................................

5. Lokasi

:

(9)................................................

B. 1. Nama/Jabatan Wajib

: (10)..........................................................................

Setor/Wajib Bayar

...............................................................................

2. Alamat

: (11).......................................................................... ...............................................................................

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

D. Jumlah Setoran

: Rp. (13)……………………………………………

Dengan Huruf

(12)…………………….

: (14)………………………………………………..

E. Surat Penagihan (SPN) atau Surat

: Tanggal (15)…………………...No.

Pemindahan Penagihan Piutang

(16)……………….

Negara (SP3N)

PERHATIAN

KPPN

(17)………………………..

Keperluan :

Bacalah Dahulu Petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini

(19)......................tanggal..............................

(18) Diterima Oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO tanggal (21) .............................................................

Cap (20)................................................................................. Tanda Tangan (22)............................................. NIP................................................................................. Nama Terang...................................................... *Diisi apabila Satker sebagai pengguna anggaran dari PNBP


2007 TENTANG

Recommend Documents