BUPATI SRAGEN KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN NOMOR : 503 / 88 / 22 / 2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN SRAGEN
BUPATI SRAGEN Membaca
:
Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun 2007 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen.
Menimbang
:
a
bahwa dengan telah dilaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan penataan personil dan agar pelayanan perijinan Kabupaten Sragen dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perijinan Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 530/167/03/2005 perlu dicabut dan disesuaikan;
b bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sragen; Mengingat
:
1. Staatsblaad Tahun 1926 Nomor 226 tentang Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) yang telah diubah dan disempurnakan dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 450 ; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918) ; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3274); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3480) ; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 41 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4048) ; 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ; 13. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 18. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 113/Menkes/Per/IV/1979 tentang Perizinan Penyelenggaraan Optik ; 19. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Meik ; 20. Keputusan Mentri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM96/HK.103/MPPT – 87 tentang Ketentuan Usaha Perjalanan ; 21. Peraturan Mentri DalamNegeri Nomor 7 Tahun 7993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang – Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri ; 22. Peraturan Mentri Negara Agraria / Kepala Badan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
23. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ; 24. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter gigi; 25. Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum ; 26. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 922/SK/Menkes/X/1993 tentang Perizinan Apotik ; 27. Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan Industri, Izin Perluasan dn Daftar Industri ; 28. Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KEP/21/1999 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ; 29. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus ; 30. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 647/MENKES/SK/IV/2000 tentang Regristrasi dan Praktek Perawat ; 31. Keputusan Mentri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369 / KPTS / M / 2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional ; 32. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Regristasi dan Praktek Bidan ; 33. Keputusan Mentri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaran Umum ; 34. Keputusan Mentri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Traisional ; 35. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Usaha Hotel Tanda Bunga Melati di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ; 36. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Usaha Pondok Wisata di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 20 Tahun 1993 tentang Usaha Rumah Makan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tanggal 18 Desember 1993 Nomor 33 Tahun 1993 Seri B Nomor 16) ; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II s\Sragen Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Salon Kecantikan (Lembaran Daerah Kabupaten DaerahTingkat II Sragen Tanggal 25 Sragen Tanggal 25 Juli 1994 Nomor 10 Tahun 1994 Seri B Nomor 04) ; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 14 Tahun 1994 tentang Usaha Rekreasi dann Hiburan Umum ; 40. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1998 tentangPajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II sragen Tanggal 21 September 1998 nomor 21 tahun 1998 Seri A Nomor 03) ; 41. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tanggal 31 Mei 1999 Nomor 06 Tahun 1999 Seri B Nomor 02) ; 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 12 Seri B Nomor 01; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 25 Seri B nomor 01) ; 43. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 15 Seri D Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 28 Seri D Nomor 26) ; 44. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 22 Tahun 2000 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2000 Nomor 22 Seri B nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 48 Seri B Nomor 06) ; 45. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2000 Nomor 23 Seri B Nomor 07; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2000 Nomor 49 Seri B Nomor 070 ; 46. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 18 tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri dan Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2001 Nomor 32 Seri B Nomor 09; Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sragen tahun 2001 Nomor 38 Seri b Nomor 09) ; 47. peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen tahun 2001 Nomor 33 Seri B Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 39 Seri B nomor 10) ; 48. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 35 Seri B Nomor 12; tambahan lembaran daerah Kabupaten Sragen tahun 2001 Nomor 41 Seri B Nomor 12) ; 49. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2001 Nomor 36 seri B nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten sragen tahun 2001 Nomor 42 Seri B Nomor 13) ; 50. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2002 Nomor 12 Seri B Nomor 01; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2002 Nomor 17 Seri B Nomor01) ; 51. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 tahun 2002 tentang Retribusi IzinPenyelenggaraan Sarana kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2002 Nomor 15 Seri B Nomor 04; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2002 Nomor 20 Seri B Nomor 04) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 28 Seri D Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 61 Seri D Nomor 46) ; 53. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004 Nomor 34 Seri C Nomor 04; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2004 Nomor 9 Seri C Nomor 05) ; 54. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 4) ; 55. Peraturan Bupati Sragen Nomor 06 Tahun 2005 tentang Perlimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 07) ; 56. Peraturan Bupati Sragen Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Lokasi (Berita Daerah kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 33) ; 57. Peraturan Bupati sragen Nomor 37 Tahun 2005 tentang PedomanTata Cara Pemberian Izin Usaha Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 nomor 38) ; 58. Peraturan Bupati sragen Nomor 38 Tahun 2005 tentang PedomanTata Cara Pemberian Izin Kursus (Berita daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005 Nomor 39) ;
MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas ; a. Melaksanakan Pemeriksaan teknis di lapangan dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis / kajian sesuai bidangnya, jika diperlukan; b. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Pelayanan Terpadu untuk memberikan izin atau menolak; c. Mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan;
KETIGA
:
Dalam melaksanakan Tugasnya, tim tersebut diktum KESATU Bertanggung jawab kepada Bupati Sragen melalui Kepada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen.
KEEMPAT
:
Unsur Dinas / Instansi akan diundang oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan diberi surat tugas sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas pemeriksaan lapangan.
KELIMA
:
Daftar nama Petugas dari unsur Dinas/ instansi / Lembaga terkait mewakili Dinas / Instansinya dan ditunjuk Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan sesuai kebutuhan Badan Pelayanan Terpadu dan akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen.
Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan kabupaten Sragen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
KEENAM
:
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sragen, biaya ini diberikan jika melakukan kegiatan pemeriksaan lapangan.
KETUJUH
:
Pada saat berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati sragen Nomor 503/167/03/2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEDELAPAN:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 April 2007.
Ditetapkan di Sragen Pada tanggal 11 – 6 – 2007 BUPATI SRAGEN
UNTUNG WIYONO Tembusan : 1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ; 2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen ; 3. Kepala Dinas/Instansi se-Kabupaten Sragen ; 4. Camat se-Kabupaten ; 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN NOMOR : 503 / 88 / 22 / 2007 TANGGAL : 11 – 6 – 2007
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SRAGEN
NO
DINAS / INSTANSI
1 2
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen UnsurBappeda Kabupaten Sragen Unsur Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Sragen Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sragen Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen Unsur Dinas perindagkop dan UKM Kabupaten Sragen Unsur dinas Pengelola Pasar Retribusi dan pajak daerah Kabupaten Sragen Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen Unsur Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sragen Unsur Disnakertrans Kabupaten Sragen Unsur dinas Perhubungan Kabupaten Sragen Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sragen Unsur Kantor Pariwisata Investasi dan Promosi Kabupaten Sragen Unsur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Unsur Bagian Hukum dan Pertanahan Setda Kabupaten sragen Unsur Dinas / Instansi / Lembaga Terkait Camat Lurah Desa / Kepala Kalurahan Kepala Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen Kepala Bidang Perizinan Tertentu Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen Petugas Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KEDUDUKAN DALAM TIM Ketua Sekretaris
KETERANGAN
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Staf Administrasi
Diwilayahnya Diwilayahnya
Staf Administrasi Staf Administrasi Staf Administrasi
BUPATI SRAGEN
UNTUNG WIYONO
