KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR KEP. 26/MEN/2006 TENTANG KOMISI RUMPUT LAUT INDONESIA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
: a.
bahwa guna mengkoordinasikan dan mengintergrasikan seluruh unsur yang terkait di bidang usaha rumput laut di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta sehingga menjadi usaha yang komprehensif, kompetitif, handal dan berkelanjutan serta menunjang revitalisasi perikanan, maka dipandang perlu membentuk Komisi Rumput Laut Indonesia;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan; Mengingat
: 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; 3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006; 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KOMISI RUMPUT LAUT INDONESIA.
PERTAMA
: Membentuk Komisi Rumput Laut Indonesia yang terdiri dari Pelindung, Pengarah, dan Pengurus Harian dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Komisi Rumput Laut Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas: a. Pelindung: memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan kebijakan praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran rumput laut Indonesia dalam satu sistem bisnis rumput laut.
b. Pengarah: memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran rumput laut Indonesia dalam satu sistem bisnis rumput laut. c. Pengurus Harian: 1. melakukan
koordinasi
dan
sinergi
dengan
stakeholders yang melakukan usaha di bidang rumput laut Indonesia;
2. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam pengembangan industri rumput laut Indonesia; 3. memberikan rekomendasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan industri rumput laut terhadap perekonomian nasional. KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Komisi Rumput Laut Indonesia dapat melakukan konsultansi dengan unit kerja di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan maupun instansi terkait.
KEEMPAT
: Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Komisi Rumput Laut Indonesia dibantu oleh Sekretariat Komisi yang keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Pengurus Harian Komisi Rumput Laut Indonesia.
KELIMA
: Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Departemen Kelautan dan Perikanan.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2006 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd. Narmoko Prasmadji
LAMPIRAN
:
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 26/MEN/2006 Tentang Komisi Rumput Laut Indonesia.
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI RUMPUT LAUT INDONESIA
A.
PELINDUNG: Menteri Kelautan dan Perikanan
B.
PENGARAH:
NO
JABATAN
1
Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
2
Dirjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan
3
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
4
Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
5
Dirjen Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian
6
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
7
Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan
8
Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri
9
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
10
Deputi Bidang Produksi, Kementerian Koperasi dan UKM
11
Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal
C.
PENGURUS HARIAN:
NO
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1
Dr Farid Ma’ruf
Kapus Riset Teknologi Kelautan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
Ketua
2
Setiawan Tedja
Direktur PT Citra Laut
Giwang
Wakil Ketua I
3
Dr Ir Enday Kusnendar
Direktur Produksi, Ditjen Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan
Wakil Ketua II
4
Ir Syafril Fauzi, MSc
Direktur Usaha dan Investasi, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
Sekretaris
5
Dr Singgih Wibowo
Kabid Tata Operasional Balai Besar Pengolahan Produk, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
Kepala Bidang Riset
6
Herry Purwanto
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Anggota
7
Rachmaniar
P3O LIPI
Anggota
8
Wahyu Indraningsih
Asisten Deputi Urusan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup
Anggota
9
Ir IBM Suastika Jaya, M.Si
Kepala Balai Budidaya Laut Lombok
Kepala Bidang Budidaya
NO
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM KOMISI
10
A Zatnika
Ahli Peneliti Muda, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Anggota
11
Samsul Hadi
Asosiasi BDS Indonesia
Anggota
12
Ir H Bachtiar R Husein
GM Divisi Rumput Laut Bidang Komersil, Bulog Jawa Timur
Kepala Bidang Pengolahan
13
Dr. Ir. Achmad Poernomo
Direktur Pengolahan Hasil, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
Anggota
14
Drs. Setia Mangunsong, M.M
Direktur Standardisasi dan Akreditasi, Ditjen P2HP, DKP
Anggota
15
Ir Khalis Esbe
Direktur PT Madura Prima Interna
Anggota
16
Ir Sri Irawati Susalit
Direktur Standardisasi Produk Pangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan
Anggota
17
Sri Istini
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Anggota
18
Ir Yelita Basri
Direktur Industri Makanan, Departemen Perindustrian
Anggota
19
Ir Jamal Basmal, MSc
Kasubdit Kerja Sama Riset Teknologi Kelautan, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
Anggota
NO
NAMA
JABATAN
KEDUDUKAN DALAM KOMISI
20
Kesuma Dewi Azeharie
Direktur Pemasaran, PT Sri Arjuna Wijaya
Kepala Bidang Pemasaran
21
Ir. Sadullah Muhdi, MBA
Direktur Pemasaran Dalam Negeri, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
Anggota
22
Ir. Anang Noegroho, ScM.
Direktur Pemasaran Luar Negeri, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan
Anggota
23
Suryanto
PT Agarindo Bogatama
Anggota
24
Arman Arfah
Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia
Anggota
25
Ikmal Lukman
Direktur Promosi Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal
Anggota
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN ttd. FREDDY NUMBERI Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi ttd. Narmoko Prasmadji
