EVALUASI PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN (Perbaikan SK Menkes) Dr Siti Noor Zaenab,M.Kes Dinas Kesehatan Kab. Bantul
DASAR HUKUM
UU No N 32 /2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PP No 38/2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA
PP 65/2005 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN SPM
PERMENDAGRI NO 6 /2007 TENTANG JUKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SPM
KEPMENKES 1457/2003 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA
PERMENKES 741/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA (Menggantikan Kepmenkes 1457/2003))
KEPMENKES 828/2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA
Pembagian Urusan Pemerintahan (PP 38/2007) URUSAN PEMERINTAHAN Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah
Urusan p pemerintahan selain dapat p dikelola bersama oleh Pemerintah (Pusat), Prov, Kab/Kota Dibagi dgn kriteria
Politik Luar Negeri ; Pertahanan ; Keamanan ; Yustisi ; Moneter & Fiskal Nasional ; & § Agama.
§ Eksternalitas ( scope dampak ) § Akuntabilitas ( distance dampak ) § Efisiensi (rasio untung -rugi )
§ § § § §
Pem menyelenggarakan sendiri atau dpt m elimpahkan sebagian urusannya kpd perngktnya atau kpd wakil Pem di d aerah, atau menugskn kpd Pem -an Daerah / Pemdes
Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pemerintahan Daerah
WAJIB Pelayanan Dasar
PILIHAN Sektor Unggulan
Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi
Urusan Pemerintah
• Menyelenggarakan y gg sendiri ; • Melimpahkan sebgn ursn kpd Gub selaku wkl Pem.; • Menugaskan sebgn ursn kpda Pem-an Daerah/Pemdes . 3
Antisipasi RPJM 20102010-2014 Bidang Kesehatan Arahan RPJM 20102010-2014
Membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah Kualitas pelayanan publik yang lebih murah murah, cepat cepat, transparan dan akuntabel Terpenuhinya standar pelayanan minimal di semua tingkatan ti k t pemerintah Membaiknya berbagai pembangunan g indikator p sumberdaya manusia Meningkatnya derajat kesehatan & status gizi masyarakat
PERHATIAN PADA ! Kebijakan Desentralisasi & Pembagian Urusan Wajib Bidang Kesehatan Kualitas K lit Pelayanan P l P Publik blik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel sesuai dengan Pedoman Norma, Norma Standar Standar, Kriteria, Prosedur Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Terpenuhinya SPM sesuai Pedoman Penerapan & Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Prov Kab/ Kota
PELAYANAN DASAR UPAYA KESEHATAN
((bidang g kesehatan/SKN 2004) 2004) PEMBIAYAAN KESEHATAN
Jenis pelayanan publik (bidang kesehatan) yang mendasar & mutlak PEMBERDAYA AN MASY.
untuk t k memenuhi hi kebutuhan k b t h masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi & pemerintahan.
MANAJEMEN KESEHATAN
SDM KESEHATAN
OBAT DAN PERBEKALAN ALAT KESEHATAN
Lingkungan Sehat Pencegahan & Pemberantasan Penyakit Peningkatan Jumlah, Mutu & Penyebaran Tenaga Kesehatan Ketersediaan, K t di Pemerataan, Mutu Obat & Keterjangkauan j g Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan
PELAYANAN DASAR (bidang kesehatan)
Jenis pelayanan publik (bidang kesehatan) yang mendasar & mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi & pemerintahan.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL adalah ketentuan tentang
jenis & mutu pelayanan dasar y g merupakan yang p urusan wajib j daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal
Perbaikan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Perorangan & Masyarakat Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Pemberdayaan Individu Individu, Keluarga & Masyarakat Beperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
Lingkungan Sehat Pencegahan & Pemberantasan P Penyakit kit
Peningkatan e g ata Jumlah, Mutu & Penyebaran Tenaga Kesehatan Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat & Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan
PP 65/2005 Pasal 1 Ayat 6
SPM =
ketentuan tentang
jenis & mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal Ketentuan ete tua te tentang ta g Je Jenis s Pelayanan Dasar Kesehatan Ketentuan tentang Mutu P l Pelayanan D Dasar K Kesehatan h t Indikator SPM Tolok Ukur Prestasi Kuantitatif
Tolok Ukur Prestasi Kualitatif
Perbaikan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Perorangan g & Masyarakat Pembiayaan Kesehatan K h t Masyarakat Pemberdayaan Individu, Keluarga & Masyarakat Beperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
PENERAPAN SPM Muatan Inti: • Jenis Pelayanan Dasar • Indikator dan Nilai SPM • Pengelompokan SPM • Batas waktu pencapaian SPM
Mengacu pada Pemda menyusun rencana pencapaian SPM
Dituangkan dalam
Target tahunan pencapaian SPM
Dituangkan dalam
Rencana Pembangunan g Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) R Rencana K Kerja j P Pemerintah i t h Daerah D h (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Klasifikasi belanja daerah dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah
Berdasarkan 8
PROGRAM/KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN SPM Urusan Pemerintahan Wajib
Jenis Pelayanan
Jenis Pelayanan
Jenis Pelayanan
SPM
SPM
SPM
Target/Nilai
Indikator
Program/ Kegiatan
Program/ Kegiatan
Program/ Kegiatan
Pembiayaan
Pembiayaan
Pembiayaan 9
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KETENTUAN TENTANG JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR YG MERUPAKAN URUSAN WAJIB DAERAH YG BERHAK DIPEROLEH SETIAP WARGA SECARA MINIMAL
SPM BIDANG KESEHATAN DI KAB/KOTA (PERMENKES 741/PER/MENKES/VII/2008)
4 JENIS PELAYANAN 18 INDIKATOR…. atau 22 indikator ????
GAMBARAN KAB. BANTUL
Jumlah ppenduduk Jumlah maskin Jumlah puskesmas Jumlah l h Pustu Jumlah RS Jumlah Desa Siaga Jumlah Poskokesdes Jumlah Ju Posyandu osy du Jumlah tenaga kesehatan APBD kesehatan thdp APBD Kab
: 930.955 jjiwa : 222.987 jiwa : 27 : 67 : 11 : 75 :9 : 1.113 . : 1.037 : 9,05 %
PENCAPAIAN INDIKATOR SPM No
Jenis Pelayanan
SPM NILAI
Batas Waktu Pencapaian
Cakupan 2008 (%)
1 Cakupan 1. C k K Kunjungan j Ib Ibu H Hamilil K4 K4.
95 %
2015
93 59 93,59
2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi p yyang g ditangani. g
80 %
2015
63,77*
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
90 %
2015
102,03
4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas
90 %
2015
102
5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani ditangani.
80 %
2010
100
6. Cakupan kunjungan bayi.
90 %
2010
100
p Desa/Kelurahan Universal 7. Cakupan Child Immunization (UCI).
100 %
2010
100
Indikator
I
Pelayanan P l Kesehatan Dasar
Lanjutan…… No
Jenis Pelayanan
SPM Indikator
NILAI
Batas Waktu Pencapaian
Cakupan 2008 (%)
8 Cakupan pelayanan anak balita 8. balita.
90 %
2010
57*
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.
100 %
2010
100
10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan.
100 %
2010
100
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat.
100 %
2010
98
12. Cakupan peserta KB Aktif.
70 %
2010
70
13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit.
100 %
2010
100
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat k t miskin. i ki
100 %
2015
67,06*
Lanjutan….. No
Jenis Pelayanan
SPM Indikator
II
Pelayanan Kesehatan Rujukan
NILAI
Batas Waktu Pencapaian
Cakupan 2008 (%)
15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.
100 %
2015
10,57*
16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.
100 %
2015
22,31*
III
Penyelidikan epidemiologi dan Penanggulang an KLB
17. C 17 Cakupan k D Desa/Kelurahan /K l h mengalami l i KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.
100 %
2015
100
IV
Promosi kesehatan dan pemberdayaa n masyarakat
18. Cakupan Desa Siaga Aktif.
80 %
2015
100*
EVALUASI PENERAPAN SPM--741/2008 SPM Yang telah dilaksanakan Sosialisasi kepada Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Kesehatan Melakukan konversi indikator SPM 2003 ke SPM 2008. 2008 Indikator dan nilai pencapaian diterapkan dalam penyusunan penialian kinerja puskesmas.
EVALUASI PENCAPAIAN SPM :
Cakupan kunjungan balita : - SDM tidak memadai (ada perubahan cakupan kunjungan semula 2 menjadi 8 kali). - Diperlukan pembaruan sistem pencatatan pelaporan yang lebih praktis . - Data base balita belum tersedia P Penganggaran b l belum b b i SPM berbasis
Anggaran kesehatan sebesar : 9,05 % atau < 15 % dari APBD. Program dan kegiatan belum sepenuhnya fokus mendukung SPM
SDM : - Jumlah dan kualifikasi kualifikasi//kompetensi belum rasional
EVALUASI INDIKATOR SPM :
Indikator 11, pd cakupan penjaringan siswa SD antara DO dan rumus tidak konsisten konsisten.. Indikator 13 ((penemuan penemuan penyakit penyakit), ), sebaiknya ada 5 indikator yaitu : AFP, Pneumonia Balita, Balita, TB, DBD, Diare Indikator 14, Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi masyarakat miskin : - Tujuan indikator kurang jelas (utility/ (utility/akses akses)) Indikator 15, Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi masy miskin : - Tujuan T j i dik t kurang indikator k j l (utility/ jelas ( tilit /akses) (utility/akses k ) Indikator 16 Cakupan pelayanan Gadar level I O da dan Rumus u us tidak da konsisten konsisten, o s s e , mestinya es ya pe penyebut yebu ada adalah a - DO jumlah Sarkes (bukan jumlah RS) Indikator 18, Cakupan desa siaga aktif - DO masih ih bersifat b if t makro, makro k , sehingga hi di l k breakdown diperlukan b kd untuk indikator pentahapannya. pentahapannya.
KESIMPULAN
Kelebihan K l bih SPM 741/2008, 741/2008 Jumlah indikator dalam SPM 2008 (18) lebih ringkas dibanding SPM 2003 (64), tetapi tidak mengurangi esensi pelayanan minimal. SPM 741/2008, apabila penganggaran berbasis SPM, maka akan lebih terfokus, sehingga lebih efisien, tapi dibutuhkan advokasi lebih intensif tentang tehnik penganggaran. Indikator yang ada, memenuhi prinsip secara makro (bisa diberlakukan untuk semua daerah di Indonesia). ) Indikator bersifat dinamis, sehingga dapat dirubah tergantung prioritas masalah. Contoh : indikator PE dan KLB
Kekurangan SPM 741/2008, Ada beberapa indikator yang masih belum jelas DO dan rumusnya Terlalu ringkas, sehingga bisa menimbulkan persepsi yang berbeda dalam sistim penganggaran.
