MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 95/Kpts/KL.500/2/2003 TENTANG KOMITE NASIONAL (KOMNAS) LEMBAGA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (BPP) BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN
MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1. 2.
3. 4. 5.
6.
7.
bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 360/Kpts/KL.500/6/2001 telah dibentuk Komite Nasional (KOMNAS) Lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bidang Pangan dan Pertanian. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan alih tugas jabatan dilingkungan Departemen pertanian dan instansi terkait, maka untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna Komite Nasional dimaksud, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 360/Kpts/KL.500/6/2001; Keputusan presiden Nomor 27 Tahun 1979 tentang pembubaran Komite Nasional Food and Agricultural Organization; Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen; Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara tahun 2002 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 4212); Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 juncto keputusan Mentri pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT/210/2/2001 junto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts OT.210/7/2001 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU :
KEDUA
:
Memberhentikan dengan hormat anggota Komite Nasional (KOMNAS) Lembaga Perserikatan angsa-bangsa (PBB) Bidang Pangan dan Pertanian yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 360/Kpts/KL.500/6/2001 dengan disertai ucapan terima kasih atas jasajasanya yang diberikan selama melaksanakan tugas sebagai anggota Komnas PBB Bidang Pangan dan Pertanian. Membentuk Komite Nasional (KOMNAS) Lembaga Perserikatan Bangsabangsa (PBB) Bidang Pangan dan pertanian, yang selanjutnya disebut Komnas PBB Bidang Pangan dan Pertanian dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : I.
Penasehat
:
Menteri Pertanian
II.
Ketua
:
Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian
III. Wakil Ketua
:
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian.
IV. Sekretaris merangkap anggota
:
Kepala Bagian PBB untuk Pangan dan pertanian, Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian.
V. Anggota
:
1. Kepala Biro perencanaan dan Keuangan, Departemen Pertanian 2. Direktur Komoditi dan Standarisasi, Direktorat Multilateral Ekonomi, keuangan, dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri. 3. Kepala Biro Kerjasama Departemen Kesehatan.
Luar
Negeri,
4. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. 5. Kepala Biro Kerjasama Internasional Hubungan Antar Lembaga, BULOG.
dan
6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pemukiman dan Pengembangan Wilayah.
7. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. 8. Direktur Pangan dan pertanian BAPPENAS. 9. Kepala Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM. 10. Direktur Kerjasama Multilateral, BAPPENAS. 11. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Keuangan. 12. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dan Investasi, Departemen Kehutanan. 13. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan. 14. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Tehnik Luar Negeri Sekretariat Negara RI. 15. Sekretaris Badan Bimas Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian. 16. Kepala Pusat Standarisasi dan Akreditasi, Departemen Pertanian. 17. Kepala Biro Hukum dan Humas, Departemen Pertanian. 18. Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian. 19. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Departemen Pertanian. 20. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian. 21. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
22. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian. 23. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian. 24. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian. 25. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. 26. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanian, Departemen Pertanian. 27. Sekretaris Badan Karantina Departemen Pertanian.
Pertanian,
28. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman, Departemen Pertanian.
KETIGA
:
Komnas PBB Bidang Pangan dan Pertanian bertugas : a. menyusun, mengolah dan mempersiapkan materi sidang dan Pedoman Delegasi Republik Indonesia menghadiri Sidang-sidang Lembaga PBB untuk Pangan dan Pertanian; b. mengadakan rapat koordinasi, merumuskan saran-saran dan langkahlangkah kebijakan disektor pertanian yang perlu diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengikuti Sidang-sidang Internasional Lembaga PBB untuk Pangan dan pertanian, baik di dalam negeri maupun di Luar Negeri; c. merumuskan saran-saran dan langkah-langkah kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam usaha mengadakan koordinasi rencana usulan kerjasama pihak Departemen Teknis atau Lembaga-lembaga Pemerintah Non-Departemen sebelum diajukan kepada Panitia Koordinasi Kerjasama Teknis Luar Negeri Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Lembaga PBB bidang Pangan dan Pertanian.
KEEMPAT
:
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komnas PBB Bidang Pangan dan Pertanian dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Biro Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Dengan susunan personalia lebih lanjut akan ditetapkan oleh Ketua KOMNAS PBB Bidang Pangan dan Pertanian.
KELIMA
:
Untuk menangani masalah-masalah khusus, mengangkut kerjasama dengan lembaga PBB untuk Pangan dan Pertanian, Wakil Ketua Komnas PBB bidang Pangan dan Pertanian, dapat membentuk Kelompok Kerja dan menunjuk pembantu sesuai dengan kebutuhan.
KEENAM
:
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 360/Kpts/KL.500/6/2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 3 Februari 2003 MENTERI PERTANIAN, ttd PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Sekretaris Negara; 2. Menteri Luar Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Pemukiman dan Pengembangan Wilayah; 6. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 7. Menteri Kehakiman dan HAM; 8. Menteri Kehutanan; 9. Menteri Kelautan dan Perikanan; 10. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 11. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah; 12. Menteri Kesehatan; 13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; 14. Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan; 15. Kepala Badan Urusan Logistik; 16. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian; 17. yang bersangkutan.
