MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR: 10/M/Kp/I/2003 TENTANG TATA CARA PENYIAPAN RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN SERTA KEWENANGAN PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN ATAS NAMA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan potensi Kementerian Riset dan Teknologi dalam kemitraan serta membina kepercayaan pihak mitra itu sendiri, perlu upaya peningkatan tertib administrasi bagi pelaksanaan kerjasama kemitraan; b.
bahwa guna meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan kerjasama kemitraan dimaksud pada butir a di atas perlu dibuat tata cara penyiapan rancangan naskah perjanjian serta kewenangan pejabat penandatangan naskah perjanjian atas nama Menteri Riset dan Teknologi;
c.
bahwa tata cara penyiapan rancangan naskah perjanjian serta kewenangan pejabat penandatangan naskah perjanjian atas nama Menteri Riset dan Teknologi perlu diatur dengan Keputusan Menteri Riset dan Teknologi.
d.
sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor : 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Keputusan Presiden;
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4012) 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
1
4. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 42A/M/KP/IV/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Riset dan Teknologi; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA PENYIAPAN RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN SERTA KEWENANGAN PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN ATAS NAMA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI Pasal 1 Umum
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : (1)
Perjanjian adalah segala bentuk perikatan secara tertulis yang ditandatangani pejabat berwenang bertindak untuk dan atas nama Menteri Riset dan Teknologi serta mengenai hal yang berkaitan dengan kompetensi Kementerian Riset dan Teknologi.
(2)
Instansi adalah Kementerian Riset dan Teknologi.
(3)
Menteri adalah Menteri Riset dan Teknologi.
(4)
Sekretaris adalah Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi.
(5)
Biro Umum adalah Biro Umum Kementerian Riset dan Teknologi.
(6)
Unit Kerja Kementerian adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi meliputi Sekretaris Menteri, Deputi, Staf Ahli, Biro, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang mengajukan perencanaan program perjanjian kerjasama atau yang menerima pekerjaan dari pihak lain.
(7)
Unit Satuan kerja adalah unit kerja yang mempunyai kewenangan langsung menerima serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara dari Direktorat Jenderal Anggaran – Departemen Keuangan Republik Indonesia, dan telah memiliki Nomor Pendaftaran Wajib Pajak.
(8)
Unit Tata Usaha dan Hukum adalah unit kerja struktural di bawah Biro Umum yang berwenang memberikan layanan atas administrasi hukum di instansi Menteri Riset dan Teknologi.
(9)
Proposal Kerjasama adalah deskripsi mengenai substansi perjanjian yang secara umum menguraikan prinsip-prinsip kesepakatan atas transaksi sesuai pembicaraan awal para pihak meliputi bentuk kerjasama; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup Kerjasama; Hak dan Kewajiban, Pembiayaan, Jangka Waktu; dan hal-hal lain bersifat khusus.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
2
(10) Naskah Awal Perjanjian adalah deskripsi mengenai materi muatan dalam bentuk klausul yang tersusun menurut anatomi naskah perjanjian yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut para pihak. (11) Naskah Final Perjanjian adalah naskah perjanjian yang telah dinyatakan siap ditandatangani oleh para pihak. (12) Telaahan Aspek Program Kerjasama adalah tahapan penelaahan terhadap hal meliputi substansi dan administrasi pelaksanaan program. (13) Telaahan Aspek Hukum adalah tahapan penelaahan terhadap hal yang meliputi persyaratan subyektif, persyaratan obyektif, penafsiran hukum, persyaratan format dan persyaratan administratif. (14) Telaahan Aspek Manfaat Pelaksanaan Pelayanan Teknologi adalah tahapan penelaahan terhadap hal yang meliputi teknis, ekonomis dan kontribusi pelayanan terhadap Kementerian Riset dan Teknologi. (15) Perjanjian Yang Sah adalah perjanjian yang memenuhi ketentuan berdasarkan keputusan ini. (16) Daftar Dokumentasi Hukum adalah catatan mengenai dokumen hukum, tersusun secara sistematis yang telah melalui tahap pemrosesan secara administratif. (17) Para Pihak adalah pihak-pihak baik lembaga atau pun perorangan yang berwenang menandatangani naskah perjanjian. Pasal 2 Jenis Perjanjian Jenis Perjanjian yang dapat dilaksanakan di Kementerian Riset dan Teknologi adalah : a. Naskah Kehendak bersama atau Naskah Keinginan Bersama yang dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah Letter of Intent (LoI), adalah merupakan perjanjian penjajagan dalam rangka mempersiapkan naskah perjanjian tindak lanjut yang lebih rinci, oleh karena itu LoI tidak mengikat secara hukum. b.
Kesepakatan Bersama atau Kesepahaman Bersama atau yang dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah Memorandum of Understanding (MoU), adalah merupakan perjanjian payung yang belum mengikat secara hukum.
c.
Kesepakatan Bersama atau Kesepahaman Bersama atau yang dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah Agreement atau Contract adalah merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum serta mengikat para pihak.
d.
Perjanjian Perubahan atau Perjanjian Tambahan atau Perjanjian Khusus atau dalam bahasa Inggris biasa digunakan istilah Amendment atau dalam bahasa latin biasa digunakan istilah Addendum, adalah merupakan naskah perubahan atau tambahan yang merupakan satu kesatuan serta tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian sebelumnya. Pasal 3 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
3
Bentuk Perjanjian Kerjasama Bentuk Perjanjian Kerjasama yang dapat diadakan, antara lain : a. Perjanjian Kerjasama Riset; b. Perjanjian Pelayanan Jasa Teknologi; c. Perjanjian Lisensi; d. Perjanjian Sewa Menyewa; e. Perjanjian Penghibahan; dan f. Perjanjian lainnya yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Ijin Prinsip dan Penyiapan Naskah Perjanjian (1)
Setiap Perjanjian memerlukan ijin dan persetujuan Menteri Riset dan Teknologi melalui Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi, oleh karenanya Unit Kerja pemrakarsa atau calon pelaksana kemitraan harus mengajukan permohonan ijin prinsip secara tertulis mengenai rencana pelaksanaan program kemitraan kepada Menteri Riset dan Teknologi melalui Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi dan diketahui atasan langsungnya dengan menyertakan Proposal Kerjasama dan Naskah Awal Perjanjian.
(2)
Proposal Kerjasama dan Naskah Awal Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga harus disampaikan kepada Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi untuk penelaahan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan penandatanganan.
(3)
Sebelum dilakukan penandatanganan oleh para pihak, setiap Naskah Final Perjanjian memerlukan paraf dari pejabat berwenang baik di lingkungan Unit Tata Usaha dan Hukum, maupun di lingkungan Unit Kerja. Pasal 5 Telaahan Aspek Program Kerjasama dan Aspek Hukum
(1)
Setiap Naskah Awal Perjanjian memerlukan telaahan aspek program kerjasama dan aspek hukum.
(2)
Telaahan aspek program kerjasama terhadap setiap Naskah Awal Perjanjian dilakukan oleh Unit Satuan Kerja.
(3)
Telaahan aspeh hukum terhadap setiap Naskah Awal Perjanjian dilakukan oleh Unit Tata Usaha dan Hukum.
(4)
Telaahan aspek manfaat pelaksanaan pelayanan teknologi terhadap setiap Naskah Awal Perjanjian dilakukan oleh unit kerja.
(5)
Telaahan aspek khusus tertentu lainnya terhadap setiap Naskah Awal Perjanjian akan dilakukan unit kerja terkait.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
4
Pasal 6 Pejabat Penandatangan (1)
Menteri Riset dan Teknologi atau Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi adalah Pejabat yang berwenang menandatangani naskah Perjanjian antara Menteri Riset dan Teknologi dengan mitra.
(2)
Dalam hal Menteri berhalangan tetap ataupun tidak tetap, maka secara otomatis Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi dapat bertindak selaku pejabat penandatangan Perjanjian.
(3)
Untuk setiap Naskah Keinginan Bersama (LoI), dan Kesepakatan Bersama/Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Pihak Luar Negeri hanya boleh ditandatangani oleh Menteri Riset dan Teknologi atau Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi atas persetujuan Menteri.
(4)
Menteri, bilamana memandang perlu, dapat memberikan kuasa khusus kepada pejabat Eselon I di bawahnya atau serendah-rendahnya kepada pejabat Eselon II, atau pejabat Eselon III yang mengepalai Unit Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi, untuk mewakili menandatangani naskah perjanjian, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset dan Teknologi.
(5)
Dalam hal diperlukan pemberian kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, sepanjang tidak ada pertimbangan khusus maka Surat Kuasa cukup ditandatangani oleh Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi, dan karenanya merupakan kewenangan yang sah yang diberikan Menteri.
(6)
Menteri atau Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi dalam memberikan Kuasa Khusus kepada Pejabat di bawahnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. bahwa semata-mata karena adanya relevansi antara substansi Perjanjian dengan fungsi dan tanggungjawab Pejabat yang diberi kuasa dalam operasionalisasi perjanjian dimaksud; b. bahwa Pejabat yang diberi kuasa dipandang cakap dan sekurang-kurangya dalam jabatan sejajar/setara dengan Pejabat penandatangan dari pihak mitra.
(7)
Draft Surat Kuasa disiapkan oleh unit Satuan Kerja dengan koordinasi dengan unit Tata Usaha dan Hukum, dan selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penerima Kuasa setelah ditandatangani sesuai ayat (5) pasal ini.
(8)
Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (7) Pasal 6 Keputusan ini tidak berlaku bagi Kepala Unit Satuan Kerja sepanjang dalam kewenangan menandatangani bertindak untuk dan atas nama unit kerja yang dipimpinnya. Pasal 7 Pencatatan Perjanjian
(1)
Setiap Perjanjian yang mengatasnamakan Instansi Kementerian Riset dan Teknologi, memerlukan pencatatan oleh Unit Tata Usaha dan Hukum dalam Daftar Dokumentasi Hukum di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
5
(2)
Pencatatan Perjanjian harus berdasarkan permohonan Unit Kerja Pelaksana Kerjasama, dengan menyerahkan naskah asli Perjanjian yang telah ditandatangani.
(3)
Permohonan pencatatan Perjanjian hanya dapat dikabulkan jika telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan ini.
(4)
Setiap Perjanjian yang telah dicatat di Unit Tata Usaha dan Hukum maka telah dianggap sah dan memenuhi ketentuan yang berlaku, oleh karenanya segala konsekuensi hukum yang timbul menjadi tanggungjawab Menteri.
(5)
Untuk setiap Perjanjian yang tidak dicatatkan di Unit Tata Usaha dan Hukum dapat dinyatakan sebagai bukan dokumen Perjanjian yang sah, oleh karenanya akan menjadi tanggungjawab orang yang menandatangani.
(6)
Untuk setiap naskah Perjanjian yang efektif berlaku sebelum Keputusan ini ditetapkan, dimungkinkan untuk diajukan bagi pencatatan di Unit Tata Usaha dan Hukum sepanjang disetujui Menteri atau Sekretaris Menteri Riset dan Teknologi atas nama Menteri.
(7)
Setiap perjanjian yang bukan mengatasnamakan instansi Kementerian Riset dan Teknologi dan ditandatangani Kepala Unit Satuan Kerja tidak perlu dicatatkan di Unit Tata Usaha dan Hukum, akan tetapi cukup dan wajib disampaikan dalam bentuk daftar perjanjian secara periodik satu bulan sekali. Pasal 8 Persetujuan Presiden
Setiap Perjanjian yang merupakan kemitraan dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3) Keputusan ini serta perjanjian-perjanjian pelaksanaannya memerlukan ijin serta persetujuan Presiden Republik Indonesia. Pasal 9 Penerimaan Keuangan Setiap penerimaan keuangan yang dihasilkan dari kerjasama berdasarkan Perjanjian yang sah wajib disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 10 Sanksi Administratif (1)
Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 9 adalah merupakan pelanggaran administratif.
(2)
Menteri dapat mengambil tindakan adminitratif terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran administratif menurut Keputusan ini.
(3)
Tindakan administratif dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan melalui prosedur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
6
(4)
Segala resiko yang terjadi dengan adanya pelanggaran administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini menjadi tanggungjawab pejabat yang menandatangani Perjanjian. Pasal 11 Ketentuan Peralihan
Segala ketentuan terdahulu lainnya beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang tidak diadakan perubahan secara tegas berdasarkan Keputusan ini. Pasal 12 Ketentuan Penutup Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Jakarta 20 Januari 2003
MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI ttd. Ir. M. HATTA RAJASA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
7
