KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Nomor : SK.47/HK.402/DRJD/2003 TENTANG PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN DAN MOBIL BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2002 (1423 H) TAHAP I DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan penumpang kepada masyarakat, khususnya pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1423 H), telah dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah; b. bahwa untuk tegaknya peraturan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran perlu dikenai sanksi administratif sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No.1187/HK.402/DRJD/2002; c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pemberian Sanksi Administratif Kepada Perusahaan Angkutan dan Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi yang Melakukan Pelanggaran pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1422H).
Mengingat :
1. Undang - Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 49 Tambahan Lembaran Negara RI No. 3480); 2. Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang
Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 Tanggal 22
Nopember 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 90 Tahun 2002 Tanggal 22
Nopember 2002 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
7. Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1184/ PR.301/DRJD/ 2002 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia;
8. Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1185/PR.301/DRJD/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pengawasan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota dengan Mobil Bus Umum;
9. Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/PR.301/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur;
10. Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1187/PR.301/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Kelas Ekonomi pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1423 H);
11. Berita Acara Klarifikasi Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Tarif Batas Atas dan
Tarif Batas Bawah dan/atau Penelantaran Penumpang Angkutan Antar Kota Antar Propinsi pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1423 H) Tahap I Nomor HK.402/183/LLAJ Tanggal 13 Januari 2003. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN DAN MOBIL BUS ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2002 (1423 H) TAHAP I.
PERTAMA :
Kendaraan bus umum dengan tanda nomor kendaraan tersebut dalam kolom 3 dari perusahaan angkutan tersebut dalam kolom 2 terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 6 sehingga dikenakan sanksi administrasi sebagaimana tersebut pada kolom 7 dan 8 lampiran Surat Keputusan ini.
KEDUA
:
Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Propinsi dan Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten sesuai domisili perusahaan angkutan, mengawasi pelaksanaan Keputusan ini serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
KETIGA
:
Dalam rangka mempersiapkan proses pengawasan keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Januari 2003.
KEEMPAT :
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 16 Januari 2003 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc NIP : 120 092 889
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Perhubungan RI; 2. KAPOLRI; 3. Ketua Komisi IV DPR-RI; 4. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 5. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 6. Para Gubernur Propinsi di Sumatera, Jawa dan Bali; 7. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi di Sumatera, Jawa dan Bali; 8. Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten domisili perusahaan; 9. Direktur Utama PT. AK. Jasa Raharja; 10. Ketua DPP ORGANDA; 11. Ketua YLKI; 12. Pimpinan PO. yang bersangkutan.
SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIBERIKAN KEPADA PERUSAHAAN OTOBUS KARENA PELANGGARAN TARIF ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2002 (1423 H) NO.
NAMA PO
NO. KEND
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
2 Agung Makmur Aladin Aladin Antar Jaya Arimbi Continental Dewi Sri Do'a Ibu Grindulu Handoyo Jaya Mulya Kombayana Kombayana Maju Lancar Minanga Pratama Putra Gunung Kidul Putri Jaya Raya Transportindo Sahabat Sangkuriang Sari Indah Sari Indah Selokaton Selokaton Sinar Mandiri Mulya Sumber Laris Teguh Jaya Tri Mulia
3 B .7446.BW D .7892.YB D .7832.YA AD.2940.F A .7561.AB B .7509.AL G .2725.AE Z .7736.HA AD.7325.CD AA.2634.CA AG.6311.PV D .7716.AC E .7613.PB AB.2905.D BE.3579.AA AB.2705.CA AB.2621.AD G .2860.AC B .7382.VB E .7577.H E .7543.H L .3881.CH L .6157.NU B .2709.NF AD.2872.AF N .6408.PV H .2675.DA AD.2890.AF AD.2637.CA
TRAYEK 4 Jakarta-Bandung Jakarta-Ciamis Jakarta-Tasikmalaya Bekasi-Merak Jakarta-Purwokerto Jakarta-Purwokerto Jakarta-Ciamis Jakarta-Wonogiri Jakarta-Yogyakarta Jakarta-Wonosobo Jakarta-Tegal Jakarta-Pemalang Jakarta-Wonogiri Jakarta-Purworejo Jakarta-Pekalongan Jakarta-Cirebon Purwokerto-Bandung Jakarta-Surabaya Jakarta-Surabaya Jakarta-Solo Jakarta-Surabaya Jakarta-Kudus Jakarta-Wonogiri
PELANGGARAN TANGGAL
%
5 03-Des-02 03-Des-02 03-Des-02 01-Des-02
6 10 60 45 89 70 33 27 10 121 68 307 80 88 138 27 56 89 52 54 71 75 39 56 60 83 160 85 91 38
02-Des-02 02-Des-02 04-Des-02 03-Des-02 02-Des-02 02-Des-02 04-Des-02 04-Des-02 04-Des-02 05-Des-02 03-Des-02 01-Des-02 02-Des-02 01-Des-02 03-Des-02 30-Nop-02 04-Des-02 30-Nop-02 01-Des-02 02-Des-02 03-Des-02 01-Des-02 04-Des-02
SANKSI PELARANGAN PENGOPERASIAN PELARANGAN PENGEMBANGAN KENDARAAN USAHA ANGKUTAN 7 8 Peringatan Peringatan 3 Minggu 3 Bulan 2 Minggu 2 Bulan 4 Minggu 4 Bulan 3 Minggu 3 Bulan 2 Minggu 2 Bulan 2 Minggu 2 Bulan Peringatan Peringatan 5 Minggu 5 Bulan 3 Minggu 3 Bulan 6 Minggu 6 Bulan 4 Minggu 4 Bulan 4 Minggu 4 Bulan 5 Minggu 5 Bulan 2 Minggu 2 Bulan 3 Minggu 3 Bulan 4 Minggu 4 Bulan 3 Minggu 3 Bulan 3 Minggu 3 Bulan 3 Minggu 3 Bulan 3 Minggu 3 Bulan 2 Minggu 2 Bulan 3 Minggu 3 Bulan 3 Minggu 3 Bulan 4 Minggu 4 Bulan 6 Minggu 6 Bulan 4 Minggu 4 Bulan 4 Minggu 4 Bulan 2 Minggu 2 Bulan
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : 48/AK.402/DRJD/003 TENTANG PENCABUTAN DAN PEMBEKUAN SEBAGIAN IZIN TRAYEK SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM SURAT KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT NOMOR AJ 205/2418/LLAJ/31053 TANGGAL 21 AGUSTUS 2001 TENTANG IZIN TRAYEK MOBIL BUS UMUM ANGKUTAN AKAP PO. TATAS TRADING Co LTD DI JAKARTA. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Menimbang
:
1. Bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai fungsi perumusan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pembinaan serta pemberian perizinan.
2. Bahwa sehubungan pelanggaran pelayanan dengan tidak melaksanakan wajib angkut sesuai dengan izin trayek yang telah diberikan kepada PO.TATAS TRADING Co LTD di Jakarta, serta Surat Pernyataan kesanggupan menyediakan 7 unit kendaraan yang telah ditandatangani oleh Sdr.H.Faried Gafar selaku pimpinan perusahaan pada tanggal 22 Agustus 2001. 3. Bahwa sehubungan dengan butir 2 (dua) tersebut diatas, PO.TATAS TRADING Co LTD di Jakarta telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan sampai saat ini Perusahaan tersebut tidak mengindahkan untuk mengisi kendaraan dan melaksanakan wajib angkut ; 4. Bahwa perusahaan tersebut pada masa angkutan lebaran tahun 2002 (1423 H) tanggal 3 Desember 2002 telah terbukti menelantarkan penumpang di terminal Pulogadung; 5. Sehubungan dengan butir 1,2,3 dan 4 tersebut diatas, PO.TATAS TRADING Co LTD dinilai tidak mampu untuk melaksanakan pelayanan angkutan kepada masyarakat dengan baik dan perlu diberikan sanksi pencabutan dan pembekuan sebagian izin trayek yang ditelah diberikan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3480). 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Nomor 3527).
3.
Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Nomor 60 tambahan Lembaran Negara Nomor 3528).
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Nomor 64 tambahan Lembaran Negara Nomor 3530)
5.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Menggunakan Kendaraan Umum.
6.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2001;
7.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
9.
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1184/PR.301/DRJD/2002 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1185/PR.301/DRJD/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi pada Trayek-Trayek Antar Kota Antar Propinsi di Seluruh Indonesia; 11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1186/PR.301/DRJD/002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum dalam Trayek Tetap dan Teratur;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1187/PR.301/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) Kelas Ekonomi pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1423 H); 13. Berita Acara Klarifikasi Hasil Pemerikasaan Pelanggaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah dan/atau Penelantaran Penumpang Angkutan Antar Kota Antar Propinsi pada Periode Angkutan Lebaran Tahun 2002 (1423 H) Tahap I Nomor HK.402/183/LLAJ tanggal 13 Januari 2003. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
:
PERTAMA
:
Mencabut izin trayek bus AKAP sebagian kendaraan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ 205/2418/LLAJ/31053 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Izin Trayek Mobil Bus Umum Angkutan AKAP PO. TATAS TRADING Co LTD di Jakarta yaitu kendaraan ; No. No.Kend Kd Trayek Uraian Trayek Ket 1. B.7530.GD 3135004 Jakarta-Semarang-Kediri 2. B.7531.GD 3135004 Jakarta-Semarang-Kediri 3. B.7876.X 3135005 Jakarta-Semarang-Tl.Agung 4. B.7888.X 3135008 Jakarta-Semarang-Malang 5. B.7339.VH 3135008 Jakarta-Semarang-Malang 6. B.7877.X 3135005 Jakarta-Semarang-Tl.Agung 7. B.7165.PD 0000000 CADANGAN
KEDUA
:
Membekukan izin trayek bus AKAP sebagian kendaraan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor AJ 205/2418/LLAJ/31053 tanggal 21 Agustus 2001 tentang Izin Trayek Mobil Bus Umum Angkutan AKAP PO. TATAS TRADING Co LTD di Jakarta yaitu kendaraan ; No. No.Kend Kd Trayek Uraian Trayek Ket 1. B.7493.DK 3135901 Jakarta-Surabaya-Sumenep 2. B.7007.PW 3135901 Jakarta-Surabaya-Sumanep 3. B.7430.PV 0000000 Cadangan
KETIGA
:
Masa berlaku pembekuan izin trayek bus AKAP untuk kendaraankendaraan sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua adalah selama 12 (dua belas) minggu terhitung mulai tanggal 23 Januari 2003 sampai dengan tanggal 17 April 2003 dan kepada perusahaan berupa penundaan
tidak diizinkan perluasan trayek selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 23 Januari 2003 sampai dengan tanggal 23 Januari 2004. KEEMPAT
:
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalan Diktum Ketiga, kendaraan atas nama PO.TATAS TRADING Co.LTD ditemukan dan/atau terbukti melakukan pelanggaran/beroperasi maka akan dikenakan sanksi administratif yang lebih berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KELIMA
:
Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas LLAJ Prop.Jawa Timur dan Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Tengah agar mengawasi pelaksanaan Keputusan ini ;
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 23 Januari 2003 dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalam penetapannya dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada Tanggal :
Jakarta 16 Januari 2003
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR MSc NIP. 120 092 889
Tembusan Yth : 1. Menteri Perhubungan ; 2. Kepala Kepolisian Negara RI; 3. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 4. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 5. Gubernur Propinsi DKI Jakarta; 6. Gubernur Propinsi Jawa Timur; 7. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta; 8. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Timur; 9. Kepala Dinas LLAJ Propinsi Jawa Tengah; 10. Ketua DPP Organda ; 11. Pimpinan PO. TATAS TRADING Co LTD.
SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIBERIKAN KEPADA PO. TATAS KARENA PELANGGARAN PENELANTARAN PENUMPANG ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2002 (1423 H)
NO. NAMA PO NO. KEND 1 1
2 Tatas
3 B .7530.GD B .7531.GD B .7876.X B .7888.X B .7339.VH B .7877.X B .7165.PD B .7493.DK B .7007.PW B .7430.PV
TRAYEK 4 Jakarta - Semarang - Kediri Jakarta - Semarang - Kediri Jakarta - Semarang - Tl.Agung Jakarta - Semarang - Malang Jakarta - Semarang - Malang Jakarta - Semarang - Tl.Agung Cadangan Jakarta - Surabaya - Sumenep Jakarta - Surabaya - Sumenep Cadangan
SANKSI PELARANGAN PENGOPERASIAN PELARANGAN PENGEMBANGAN KENDARAAN USAHA ANGKUTAN 5 6 Pencabutan Izin Trayek Pencabutan Izin Trayek Pencabutan Izin Trayek Pencabutan Izin Trayek Pencabutan Izin Trayek Pencabutan Izin Trayek Pencabutan Izin Trayek 12 Minggu 12 Bulan 12 Minggu 12 Minggu
