KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 360/KA/VII/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang
: bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 1996; 5. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001; 6. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir; 7. Keputusan Kepala BATAN Nomor 166/KA/IV/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN.
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 166/M.PAN/6/2001 tanggal 28 Juni 2001.
1
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI NUKLIR.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut STTN adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang berkedudukan di Yogyakarta, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. (2) Pembinaan STTN secara teknis akademik dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan pembinaan secara fungsional dilaksanakan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. (3) STTN dipimpin oleh seorang Ketua.
Pasal 2 STTN mempunyai tugas menyelenggarakan profesional di bidang teknologi nuklir.
program
pendidikan
Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, STTN menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan profesional di bidang teknologi nuklir; b. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi nuklir; c. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan civitas akademika; e. pelaksanaan kegiatan layanan akademik dan kemahasiswaan, administrasi umum, serta pengelolaan prasarana dan sarana STTN.
2
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 Organisasi STTN terdiri dari : a. b. c. d. e. f. g.
Ketua dan Pembantu Ketua; Senat STTN; Jurusan; Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; Bagian Administrasi Umum; Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; Kelompok Dosen.
Bagian Kedua Ketua dan Pembantu Ketua Pasal 5 Ketua mempunyai tugas memimpin perencanaan dan pengembangan akademik, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
Pasal 6 (1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. (2) Pembantu Ketua terdiri dari : a. Pembantu Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Ketua I; b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Ketua II; c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Ketua III.
3
Pasal 7 (1) Pembantu Ketua I adalah tenaga dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan perencanaan dan pengembangan akademik, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pembantu Ketua II adalah tenaga dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum. (3) Pembantu Ketua III adalah tenaga dosen yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan.
Bagian Ketiga Senat STTN Pasal 8 Senat STTN adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir, yang diatur lebih lanjut dalam statuta STTN.
Bagian Keempat Jurusan Pasal 9 Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik STTN yang melaksanakan pendidikan profesional dalam lingkup disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pasal 10 Jurusan terdiri dari : a. Jurusan Teknofisika Nuklir; b. Jurusan Teknokimia Nuklir.
Pasal 11 (1) Jurusan Teknofisika Nuklir mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di bidang teknofisika Nuklir. (2) Jurusan Teknokimia Nuklir mempunyai tugas menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di bidang teknokimia Nuklir.
4
Pasal 12 Masing-masing jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari : a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Kepala Unit Laboratorium. Pasal 13 Ketua Jurusan adalah tenaga dosen senior yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta pembinaan civitas akademika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STTN.
Pasal 14 Sekretaris Jurusan adalah tenaga dosen yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kegiatan jurusan.
Pasal 15 (1) Unit Laboratorium merupakan sarana penunjang pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan profesional dalam lingkup disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir sesuai dengan keperluan program studi. (2) Kepala Unit Laboratorium ditunjuk diantara dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
Bagian Kelima Kelompok Dosen
Pasal 16 (1) Kelompok Dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan penalaran, minat dan kepribadian mahasiswa. (2) Kelompok Dosen secara administratif bertanggung jawab kepada Ketua dan secara fungsional bertanggung jawab kepada masing-masing Ketua Jurusan. 5
Pasal 17 (1) Kelompok dosen terdiri dari sejumlah tenaga dosen yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahlian. (2) Setiap kelompok dosen dapat dipimpin oleh seorang dosen senior yang ditunjuk oleh Ketua. (3) Jumlah tenaga dosen di lingkungan STTN ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan dosen diatur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Bagian Keenam Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pasal 18 (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan unsur pelaksana sebagian tugas STTN di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
Bagian Ketujuh Unit Penunjang Pasal 19 (1) Unit Penunjang adalah unit pelaksana teknis dan dapat terdiri dari : a. Unit Perpustakaan; b. Unit Komputer; c. Unit Kimia; d. Unit Instrumentasi dan Spektroskopi; e. Unit Perlengkapan Sistem Tenaga; f. Unit Proteksi dan Keselamatan Radiasi; g. Unit Gambar Teknik; h. Unit Bengkel Mekanik; i. Unit Bengkel Gelas; j. Unit Uji Tak Rusak; dan k. Unit Penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan sekolah tinggi. (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua. 6
Bagian Kedelapan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Pasal 20 (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan. (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
Pasal 21 Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan.
Pasal 22 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan perencanaan dan kerja sama; b. pelaksanaan urusan akademik dan pengajaran; c. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni. Pasal 23 Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri dari : a. Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama; b. Subbagian Akademik dan Pengajaran; c. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni. Pasal 24 (1) Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan kerja sama. (2) Subbagian Akademik dan Pengajaran mempunyai tugas melakukan urusan akademik dan pengajaran. (3) Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melakukan urusan kemahasiswaan dan alumni.
7
Bagian Kesembilan Bagian Administrasi Umum Pasal 25 (1) Bagian Administrasi Umum adalah unsur pelaksana administrasi di bidang administrasi umum. (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua. Pasal 26 Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di bidang persuratan dan kepegawaian, keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bagian Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan urusan persuratan dan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga. Pasal 28 Bagian Administrasi Umum terdiri dari : a. Subbagian Persuratan dan Kepegawaian; b. Subbagian Keuangan; c. Subbagian Perlengkapan. Pasal 29 (1) Subbagian Persuratan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kepegawaian. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai perlengkapan dan rumah tangga.
tugas
melakukan
urusan
8
BAB III TATA KERJA Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan unit organisasi di lingkungan STTN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan STTN serta dengan instansi di luar STTN sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 31 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 32 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan STTN bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas. Pasal 33 Setiap pemimpin satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 34 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 35 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 36 Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 9
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal BATAN Nomor DL 02/15/DJ/1988 tentang Pendidikan Ahli Tehnik Nuklir masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau ditetapkan dengan Keputusan yang baru berdasarkan Keputusan ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Struktur Organisasi STTN sebagaimana tersebut pada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
lampiran
Pasal 39 Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 40 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri. Pasal 41 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal BATAN Nomor DL 02/15/DJ/1988 dinyatakan tidak berlaku. Pasal 42 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 5 Juli 2001 _______________________________ KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
M. IYOS R. SUBKI 10
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR
: 360/KA/VII/2001
TANGGAL
: 5 JULI 2001
KETUA SENAT PEMBANTU KETUA I
PEMBANTU KETUA II
BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
UNIT PENUNJANG
UNIT PENUNJANG *)
JURUSAN TEKNOKIMIA NUKLIR
JURUSAN TEKNOFISIKA NUKLIR SEKRETARIS JURUSAN
UNIT LABORATORIUM
PEMBANTU KETUA III
BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KERJA SAMA
SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN AKADEMIK DAN PENGAJARAN
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SEKRETARIS JURUSAN
UNIT LABORATORIUM
KELOMPOK DOSEN
*) UNIT PENUNJANG : – – – – – – – – – –
UNIT PERPUSTAKAAN UNIT KOMPUTER UNIT KIMIA UNIT INSTRUMENTASI DAN SPEKTROSKOPI UNIT PERLENGKAPAN SISTEM TENAGA UNIT PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI UNIT GAMBAR TEKNIK UNIT BENGKEL MEKANIK UNIT BENGKEL GELAS UNIT UJI TAK RUSAK
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
M. IYOS R. SUBKI
