KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 460/KMK.03/2001 TANGGAL 28 AGUSTUS 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum perlu ditetapkan jenis kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan jenis kendaraan bermotor yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta prosedur pembebasannya; b. bahwa dalam hal terdapat harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa atas Barang Mewah Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, perlu ditentukan harga pasar wajar yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan No. 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1993 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (LN RI tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 tahun 2000 (LN RI tahun 2000 No. 128, TLN No. 3986); 2. Peraturan Pemerintah No.145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjulalan Atas Barang Mewah (LN RI Tahun 2000 No.261, TLN No. 4063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2001 (LN RI tahun 2001 No. 106, TLN No. 4129); 3. Keputusan Presiden No. 228/M Tahun 2001; 4. Keputusan Menteri Keuangan No. 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 569/KMK.04/2000 TENTANG JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2001 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : "Pasal 1 (1)
Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Tergolong Mewah di dalam daerah Pabean oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu yang Tergolong Mewah atau impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran I Keputusan
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Menteri Keuangan ini dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 10% (sepuluh persen). Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 20% (dua puluh persen). Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu yang tergolong Mewah atau Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III Keputusan Menteri Keuangan ini dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 30% (tiga puluh persen). Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah atau Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 40% (empat puluh persen). Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang tergolong Mewah di dalam daerah Pabean oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu yang Tergolong Mewah atau Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Menteri Keuangan ini dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 50% (lima puluh persen). Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah atau Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Keputusan Menteri Keuangan ini dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 60% (enam puluh persen). Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah atau Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Tergolong Mewah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan ini dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan tarif 75% (tujuh puluh lima persen).
2. Ketentuan Pasal 2 dihapus. 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 4 (1) Dalam hal penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di dalam Daerah Pabean, dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah harga Jual. (2) Dalam hal impor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah harga Jual. (3) Dihapus. (4) Dalam hal terdapat hubungan istimewa antara industri perakitan atau Pabrikan kendaraan bermotor dengan Distributor atau Dealer atau Agen atau Penyalur, dan diketahui bahwa harga Jual dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa diantara pihak-pihak tersebut sehingga Harga Jual menjadi rendah dari harga pasar wajar, maka dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar harga pasar wajar. (5) Dihapus.
(6) Harga Pasar Wajar di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa ditentukan melalui pemeriksaan dengan mengacu kepada pedoman pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 6 (1) Dibebaskan dari pengenaan pajak Penjualan Atas Barang mewah : a. Atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam Daerah Pabean, yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaran tahanan, kendaraan angkutan umum; b. Atas impor atau penyerahan semua jenis kendaraan bermotor di dalam daerah Pabean, yang digunakan untuk tujuan Protokoler kenegaraan, sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD; c. Atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel, dengan semua kapasitas isi silinder), di dalam Daerah Pabean, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI, sepanjang dananya berasal dari dari APBN/APBD; d. Atas impor atau penyerahan semua jenis kendaraan bermotor di dalam daerah Pabean, yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI, sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD. (2) Untuk mendapatkan pembebasan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembelian kendaraan bermotor harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Direktur Jenderal Pajak. (2) Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan angkutan umum yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Januari 201 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini. 5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut : “Pasal 6A Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak dikenakan atas impor dan atau penyerahan di dalam Daerah Pabean kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan angkutan barang”. 6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : “Pasal 7 (1) Apabila Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor atau perolehannya ternyata dipindahtangankan atau diubah peruntukannya sehingga tidak sesuai dengan tujuan semula, maka Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang pada saat impor atau perolehannya tersebut wajib dibayar kembali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dipindahtangankan atau diubah peruntukannya. (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang tersebut tidak atau kurang dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”
Pasal II Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Agustus 2001 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BOEDIONO
Lampiran I : DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 10% NO.
URAIAN BARANG
a.
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder; Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silender sampai dengan 1500 cc; Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC.
b.
c.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BOEDIONO
NO.HS 8702.10.910 8702.10.990 8702.90.910 8702.90.990 8703.21.919 8703.22.919
8703.31.919
Lampiran II : DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20 % NO. a.
b.
URAIAN BARANG
NO.HS
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) Ex.8703.23.919 gandar penggerak (4x2); Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC. 8703.32.919 Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BOEDIONO
Lampiran III : DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 30 % No
URAIAN BARANG
NO.HS
Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi; a.
Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC; - sedan atau station wagon, - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4);
8703.21.190 8703.22.190 8703.21.929 8703.22.929
b.
Kendaraan bermotor selain sedan atau wagon, dengan motor bakar cetus api, sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC dengan 3000 CC.
c.
Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala, kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas silinder sampai dengan 1500 CC; - sedan atau station wagon; 8703.31.190 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 8703.31929 2 (dua) gandar penggerak (4x4).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BOEDIONO
station Ex.8703.23.929 dengan dengan sampai
Lampiran IV : DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 40 % No
URAIAN BARANG Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi;
NO.HS
a.
Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 CC sampai dengan 3000 CC; - sedan atau station wagon, 8703.23.190 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 8703.23.929 2 (dua) gandar penggerak (4x4);
b.
Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala, kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 CC sampai dengan 2500 CC. - sedan atau station wagon; 8703.23.190 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 8703.23.929 2 (dua) gandar penggerak (4x4).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BOEDIONO
Lampiran V : DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50 % No
URAIAN BARANG
NO.HS
Semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk Ex. 8703.10.000 golf.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BOEDIONO
Lampiran VI : DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 60 %
No a.
b.
URAIAN BARANG
NO.HS
Kelompok kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 CC sampai dengan 500 CC; 8711.30.900 - Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda Ex.8711.90.000 yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi. Ex.8703.10.000 Kendaran khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BOEDIONO
Lampiran VII : DAFTAR KENDARAAN BERMOTOR YANG ATAS PENYERAHAN ATAU IMPORNYA DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75 % NO.
URAIAN BARANG
NO.HS
a.
Kelompok kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 CC, 8711.40.900 - Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda 8711.50.900 yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, Ex.8711.90.900 termasuk kereta pasangan sisi.
b.
Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 CC. - sedan atau station wagon; 8703.24.190 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 8703.24.919 1 (satu) gandar penggerak (4x2). - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 8703.24.190 2 (dua) gandar penggerak (4x4).
c.
Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 CC. - sedan atau station wagon; 8703.24.929 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 8703.33.190 1 (satu) gandar penggerak (4x2). 8703.33.929 - selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4).
d.
Trailer atau semi-trailer dari tipe caravan, untuk 8716.10.000 perumahan atau kemah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd BOEDIONO
