1
Yth.
Wakil Manajer Investasi
di tempat.
SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR..../SEOJK.04/20... tentang Asosiasi atau Perkumpulan Wakil Manajer Investasi
Dalam
rangka
pelaksanaan
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi berdasarkan ketetapan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 19 November 2014 dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 November 2014 serta untuk memberikan landasan hukum yang mengatur lebih khusus terkait asosiasi/perkumpulan yang mewadahi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur ketentuan mengenai Asosiasi/Perkumpulan Wakil Manajer Investasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut: I.
KETENTUAN UMUM Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Manajer Investasi adalah Pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. 2. Wakil Manajer Investasi adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. 3. Izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, yang selanjutnya disebut Izin Wakil Manajer Investasi, adalah izin yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada orang perseorangan untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
2
4. Asosiasi/Perkumpulan Wakil Manajer Investasi, yang selanjutnya disebut Asosiasi WMI adalah Asosiasi yang mewadahi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi. II.
PERSYARATAN ASOSIASI WMI UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN DARI OTORITAS JASA KEUANGAN 1. Sebelum menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi, Asosiasi WMI wajib terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Dalam rangka memperoleh pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi WMI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.
mempunyai anggota paling sedikit 1/4 dari jumlah pemegang izin Wakil Manajer Investasi;
b. telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan berdasarkan keputusan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia; c.
mempunyai susunan pengurus dan pimpinan, yang paling kurang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
d. mempunyai
prosedur
operasi
standar
(Standard
Operating
Procedure/SOP) dalam melaksanakan kegiatan asosiasi yang paling kurang
meliputi
SOP
penerimaan
anggota,
SOP
pendidikan
berkelanjutan dan SOP pendidikan kompetensi lainnya; e.
mempunyai proyeksi rencana kegiatan;
f.
mempunyai aturan profesional (kode etik) sebagai panduan bagi para anggota Asosiasi WMI;
g.
memiliki sistem pengendalian internal yang memadai, seperti; 1)
sistem
pengawasan
terhadap
anggota
dalam
menjalankan
profesinya; dan 2)
sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan atas pelaksanaan kegiatan; dan
h. memiliki
sarana
dan
prasarana
menyelenggarakan kegiatan Asosiasi WMI.
yang
memadai
dalam
3
III.
WEWENANG DAN KEWAJIBAN 1. Asosiasi WMI mempunyai kewajiban, paling kurang sebagai berikut: a.
menetapkan aturan profesional (kode etik) bagi para anggota Asosiasi WMI;
b. memastikan bahwa anggota Asosiasi WMI menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam kode etik anggota, peraturan internal Asosiasi WMI dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dalam menjalankan kegiatannya sebagai pemegang Izin Wakil Manajer Investasi
dan
menjatuhkan
sanksi
apabila
ditemukan
adanya
pelanggaran; c.
menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi, sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan;
d. menyelenggarakan pendidikan keahlian lainnya yang menunjang kompetensi anggotanya; e.
menatalaksanakan database dan melakukan pengawasan terhadap anggota Asosiasi WMI;
f.
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Asosiasi WMI; dan
g.
melakukan pelaporan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Bab VII peraturan ini.
2. Asosiasi WMI mempunyai kewenangan, paling kurang sebagai berikut: a. menetapkan pendanaan
aturan
terkait
pemilihan
pengurus
Asosiasi WMI dan peraturan
Asosiasi
WMI,
internal lainnya yang
menunjang kegiatan Asosiasi WMI; b. menetapkan biaya - biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Asosiasi WMI; c. bekerja sama dengan pihak lain dalam menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi; d. memberikan jasa advokasi kepada anggotanya apabila dibutuhkan, terkait dengan profesi dan kegiatannya sebagai Wakil Manajer Investasi; dan e. menjatuhkan sanksi kepada anggotanya dalam hal ditemukan adanya pelanggaran atas kode etik anggota, peraturan internal Asosiasi WMI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4
IV.
TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN ASOSIASI WMI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN 1. Permohonan untuk memperoleh pengakuan Asosiasi WMI diajukan oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format surat permohonan pengakuan sebagai Asosiasi WMI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dokumen-dokumen sebagai berikut: a.
data pemegang Izin Wakil Manajer Investasi sebagai anggota Asosiasi WMI;
b. fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; c.
fotokopi surat keputusan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia terkait pengesahan sebagai badan hukum;
d. diagram struktur Asosiasi WMI serta daftar nama masing-masing pengurus dan pimpinan Asosiasi WMI dengan melampirkan; 1)
daftar riwayat hidup terbaru yang telah ditandatangani;
2)
fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku;
3)
fotokopi Izin Wakil Manajer Investasi;
4)
3 (tiga) lembar pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm; dan
5)
surat
pernyataan
integritas
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; e.
prosedur
operasi
standar
(Standard
Operating
Procedure/SOP)
pelaksanaan kegiatan Asosiasi WMI yang paling kurang meliputi SOP penerimaan anggota, SOP pendidikan berkelanjutan, SOP pendidikan keahlian lainnya dan SOP sistem pengendalian internal; f.
proyeksi rencana kegiatan Asosiasi WMI yang paling kurang memuat informasi sebagai berikut; 1)
rencana jangka pendek, menengah, dan panjang terkait kegiatan Asosiasi WMI;
2) tencana program pendidikan berkelanjutan bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi berikut silabus atau kurikulum yang akan digunakan dalam pendidikan; dan
5
3) program pendidikan keahlian lainnya yang menunjang kompetensi anggotanya; g.
kode etik anggota Asosiasi WMI;
h. peraturan internal Asosiasi WMI; dan i.
informasi beserta dokumen pendukung terkait sarana dan prasarana yang dimiliki.
2. Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada Bab. IV angka 1 wajib pula disiapkan dalam format digital dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan media digital cakram padat (compact disk) atau lainnya. 3. Dalam rangka memproses permohonan pengakuan sebagai Asosiasi WMI, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan. 4. Dalam rangka menilai kesiapan pemohon sebagai Asosiasi WMI, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: a.
melakukan pemeriksaan di kantor Asosiasi WMI; dan
b. meminta Asosiasi WMI untuk memaparkan rencana kegiatan Asosiasi WMI. 5. Dalam hal permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV angka 1 tidak memenuhi syarat maka paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a.
permohonan tidak lengkap; atau
b. permohonan ditolak. 6. Pemohon wajib melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV angka 1 dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan. 7. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan yang dipersyaratkan dalam waktu
45
(empat
puluh
lima)
hari
kerja
setelah
tanggal
surat
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV angka 5, dianggap telah membatalkan permohonan pengakuannya sebagai Asosiasi WMI. 8. Dalam hal permohonan pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV angka 1 telah memenuhi syarat maka paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan
6
memberikan pengakuan dengan menerbitkan surat yang menyatakan pengakuan Asosiasi WMI oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada pemohon. 9. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan penuh untuk menerima atau
menolak
setiap
permohonan
pengakuan
Asosiasi
WMI
serta
keputusan Otoritas Jasa Keuangan bersifat final dan mengikat. V.
SUMBER PENDANAAN 1. Dalam rangka menunjang kegiatannya, Asosiasi WMI dapat memperoleh pendanaan dari: a. biaya pendaftaran dan iuran rutin keanggotaan; b. biaya pendidikan berkelanjutan; c. biaya ujian kecakapan profesi pasar modal bagi pemegang Izin Wakil Manajer Investasi; dan/atau d. biaya kegiatan lainnya seperti lokakarya, seminar dan/atau pelatihan (training)
terkait
industri
pengelolaan
investasi
dalam
rangka
sumber
lainnya
peningkatan kompetensi Wakil Manajer Investasi. 2. Asosiasi
WMI
dapat
memperoleh
pendanaan
dari
sepanjang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. VI.
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN 1. Asosiasi WMI dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki
sarana dan
pendidikan
prasarana memadai
berkelanjutan
dan
pendidikan
dalam menyelenggarakan keahlian
lainnya
yang
menunjang kompetensi anggotanya. 2. Dalam hal Asosiasi WMI melakukan kerja sama dengan pihak lain, maka Asosiasi WMI wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dibuatnya kontrak kerja sama atau dilakukannya perubahan atas kontrak, yang paling kurang memuat : a. identitas para pihak; b. tujuan kontrak kerja sama; c. tugas dan tanggung jawab para pihak; d. hak-hak para pihak; e. biaya-biaya yang diperlukan; f. metode pengawasan dan pelaporan oleh Asosiasi WMI; dan g. ketentuan pengakhiran kontrak kerja sama.
7
3. Asosiasi WMI wajib terlebih dahulu melakukan uji tuntas terkait kelayakan pihak lain sebelum melakukan kontrak kerja sama dengan pihak lain dimaksud. 4. Asosiasi WMI bertanggung jawab secara penuh terhadap segala bentuk tindakan pihak lain yang melakukan kerja sama dengan Asosiasi WMI sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terkait penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dan pendidikan keahlian lainnya bagi anggotanya. VII.
PELAPORAN ASOSIASI WMI 1. Dalam
menjalankan
kegiatannya,
Asosiasi
WMI
wajib
melakukan
pelaporan pada Otoritas Jasa Keuangan, paling kurang sebagai berikut: a.
laporan rencana kegiatan Asosiasi WMI untuk 1 (satu tahun) berjalan, yang disampaikan paling lama pada setiap tanggal 15 Januari; dan
b. laporan pelaksanaan kegiatan Asosiasi WMI tahun berjalan, setiap 6 (enam) bulan sekali, yang disampaikan paling lama pada setiap tanggal 15 Januari dan 15 Juli. 2. Dalam hal Asosiasi WMI melakukan perubahan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau susunan kepengurusan maka Asosiasi WMI wajib melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan. 3. Dalam hal terdapat kejadian material yang berkaitan dengan asosiasi dan/atau anggota asosiasi, Asosiasi WMI wajib melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kejadian materil dimaksud. 4. Dalam
hal
batas
akhir
waktu
penyampaian
laporan
sebagaimana
dimaksud angka Bab. VI angka 1, 2 dan angka 3 jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. 5. Bentuk dan susunan laporan Asosiasi WMI sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dibuat dengan lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. VIII.
PEMBATALAN/TIDAK BERLAKUNYA SURAT PENGAKUAN ASOSIASI 1. Surat pengakuan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Asosiasi WMI, sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV angka 8, menjadi tidak berlaku apabila: a.
badan hukum pihak yang melakukan kegiatan sebagai Asosiasi WMI, bubar;
8
b. surat pengesahan sebagai Asosiasi WMI dari menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, dicabut; dan/atau c.
Otoritas Jasa Keuangan membatalkan surat pengakuan Asosiasi WMI.
2. Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan surat pengakuan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a.
Asosiasi WMI mengembalikan surat pengakuan yang dimilikinya;
b. kantor Asosiasi WMI tidak ditemukan; c.
Asosiasi WMI tidak melakukan kegiatan atau kewajibannya selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; dan/atau
d. Asosiasi WMI tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai Asosiasi WMI setelah kesempatan dan jangka waktu yang diberikan terlewati. 3. Dalam hal pembatalan pengakuan disebabkan karena Asosiasi WMI mengembalikan surat pengakuan, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c maka Asosiasi WMI wajib mengajukan surat permohonan pengembalian surat pengakuan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disertai dokumen sebagai berikut; 1) keterangan mengenai alasan pengembalian surat pengakuan tersebut; dan 2) surat pengakuan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Asosiasi WMI, sebagaimana dimaksud dalam Bab. IV angka 8. 4. Dalam hal pembatalan pengakuan disebabkan karena Asosiasi WMI melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka Asosiasi WMI wajib menyelesaikan kewajibannya yang dibuktikan dengan laporan terkait penyelesaian kewajiban Asosiasi WMI disertai dokumen pendukungnya. IX.
SANKSI 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi WMI yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
9
c. pembatalan surat pengakuan sebagai Asosiasi WMI dari Otoritas Jasa Keuangan. 2. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. X.
PENUTUP Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,
Ttd. Salinan sesuai dengan aslinya Direktur Hukum I, Departemen Hukum Ttd. Sudarmaji
NURHAIDA
