KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUARNEGERI NOMOR KEP.3T4|D.P2TKLNDV2OO2
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KENDALI ALOKASI DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
Menimbang:
a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.L Nomor KEp104.A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, perlu diatur ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Kendali Alokasi TKI;
b.
bahwa untuk
itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal
Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
Menglngat
: l.
Keputusan Presiden R.L Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
2.
Keputusan Presiden R.I. Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
3.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor Kep23A4EN/2001 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEPI37A,IEN/2001 tentang Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Tenaga Ke{a dan Transmigrasi;
5.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KepI04.AA,IEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Jo Keputusan Menteri Tenaga Ke{a dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP-1664{EN/2002 tentang Perubahan Pasal 2l Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.L Nomor I04.AA4EN/2002.
78
.
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan PERTAMA Pedoman Pelaksanaan Penempatan TKI dalam Kendali Alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
KEDUA
Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA berlaku bagi setiap PJTKI pelaksana penempatan TKI dalam Kendali Alokasi ke Negara-negara tujuan penempatan di Kawasan Timur Tengah dan Asia Pasific.
KETIGA
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal l4 Oktober 2002
Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri,
ttd Soeramsihono NIP.: 160008464 Tembusan Kepada Yth.
l. 2. 3.
:
Menteri Tenaga Keda dan Transmigrasi R.I. (sebagai laporan) Sekretaris Jenderal Depnakertrans; lnspektur Jenderal Depnakertrans.
79
Lampiran
:
Tanggal : TEntang :
Keputusan Dirjen P2TKLN. No. Kep- 3 I 4 I D.P2TKLN / XJ 2002 14 Oktober 2002.
I,EDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DALAM KENDALI ALOKASI.
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DALAM KENDALI ALOKASI
I.
PENDAHULUAN
A.
Sistim pengendalian penempatan TKI yang selanjutnya disebut Kendali Alokasi TKI bukan merupakan tujuan dalam program penempatan TKI ke luar negeri, tetapi merupakan upaya bersama dari segenap stake holder PTKLN yang secara obyektif diarahkan untuk memperbaiki serta meminimalkan ekses masalah pelaksanaan penempatan TKI perempuan pada pengguna Perseorangan atau Sektor Runrah Tangga.
B.
Perbaikan yang ingin dicapai bersifat menyeluruh meliputi kepentingan mikro dan makro yaitu :
l. 2. 3.
TKI dan keluarganya. PJTKI pelaksana penempatan TKI. Program Nasional PTKIN ( Bangsa dan Negara ).
C. Kendali alokasi TKI bukan dan tidak sama dengan pengertian sempit yang lazim disebut kuota. Sistem kuota tidak sesuai dengan prinsip pilosofi program Penernpatan TKI ke Luar Negeri (PTKLN), dalam arti TKI bukan sekedar komoditas/obyek usaha, sehingga istilah kuota tidak relevan untuk dipergunakan dalam konteks PTKLN.
D. Kendali alokasi TKI diberlakukan khusus untuk penempatan TKI perempuan
pada
pengguna Perseorangan atau Sektor Rumah Tangga.
E.
Kendali Alokasi TKI merupakan sistem satu paket aturan pelaksanaan yang didalamnya terdapat persyaratan dan prinsip yang harus dipenuhi yaitu, keseimbangan antara jumlah (kuantitas) dengan mutu (kualitas).
F.
Pelaksanaan penempatan TKI kendali alokasi harus dilakukan dengan dievaluasi atas dasar 7 (tujuh) kriteria prinsip yang meliputi :
l. 2.
teftib dan
akan
Ketaatan terhadap prosedur dan mekanisme penempatan TKI.
Pemenuhan standar kualitas
TKI
bersangkutan. 80
sesuai dengan pekerjaan/jabatan yang
3.
Ketaatan terhadap penyelenggaraan administrasi dan pendataan (data base) serta pelaporan dengan penerapan sistim on line.
4. 5. 6.
Penyelesaian masalah dalam bentuk realisasi perlindungan dan pembelaan
7. II.
TKI.
Kapasitas dan kondisi fasilitas asrama / akomodasi bagi TKl.
Kapasitas dan status pelatihan TKI.
BLKIN yang
dipergunakan untuk proses penyiapan /
Kemampuan realisasi penempatan TKI sesuai dengan alokasi dan kawasan yang ditetapkan.
KETENTUAN UMUM
A. BATASAN PENGERTIAN.
l.
Kendali Alokasi TKI adalah sistim pengendalian penempatan TKI perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I butir 5 (lima) Kepmenakertrans R.l. nomor Kep- 104 A/MEN/2002.
2.
Keputusan Menteri adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. nomor KEP - 104 A/MEN12002, tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
B. MAKSUD, TUJUAN
1.
DAN SASARAN.
Maksud. Diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan Kendali Alokasi TKI dimaksudkarr sebagai acuan atau pedoman bagi para PJTKI sebagai pelaksana penentparan 'f K I perempuan yang bekerja pada Perseorangan atau Sektor Rurnah Tangga.
2.
Tujuan. Pelaksanaan penempatan
a. b. c. 3.
TKI dalam kendali alokasi bernrjuan unruk
:
memperbaiki sistim penempatan TKI perempuan (PLRT). memperkecil dan bahkan menghilangkan sama sekali ekses/permasalahan penempatan TKI perempuan (PLRT), mulai dari saat pra penempatan, semasa penempatan sampai dengan puma penempatan. meningkatkan posisi tawar lndonesia di Pasar Kerja Internasional:
Sasaran.
a.
tercapainya kesejahteraan TKI dan keluarganya melalui peningkatan kualitas serta perlindungan dan pembelaan TKI.
8l
C.
b.
tercapainya keberhasilan usaha jasa dan kinerja PJTKI.
c.
tercapai peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui pemberdayaan TKI dalam era kompetisi pasar kerja global / Intemasional.
TKI melalui peningkatan
manajemen
UPAYA PEMBENAHAN. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu dilakukan upaya konsisten dan bentuk dukungan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk mewujudkan :
l.
Paradigma baru program Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri sebagai industri jasa tenaga kerja yang lebih berorientasi pada pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Pengelolaan sistem bank data dan Informasi Pasar Kerja di dalanr dan luar ncgeri. 3. Komitmen Nasional terhadap Sosialisasi dan Pelayanan Infornrasi rentang Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri.
4. Peningkatan kualitas TKI dari segi fisik, mental, disiplin serta keterampilan (skill). 5. Optimalisasi biaya rekrut (recruiting fee) dari Pengguna jasa (employer). 6. Peningkatan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan serta hak hukum dan kesejahteraan TKI.
7.
D.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen pelayanan aparat Birokrasi dan kinerja perusahaan PJTKI.
RUANG LINGKUP.
1. Dari Sisi Tenaga Kerja : Berlaku bagi semua TKI
perempuan yang ditempatkan untuk bekerja pada pengguna Perseorangan atau Sektor Rumah Tangga dengan pekerjaan/job sebagai
a. b. c. d.
:
penatalaksana rumah tangga atau pengasuh bayi atau; pengasuh balita atau;
perawat orang lanjut usia.
82
;
2,
Dari Sisi PJTKI
a.
b.
:
Berlaku bagi setiap PJTKI yang telah memilih salah satu kawasan Negara tujuan penempatan TKI dalam kendali alokasi, melalui pengajuan permohonan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.l c/q Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerya Luar Negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
PJTKI yang tidak mengajukan permohonan untuk memilih salah satu TKI dalam kendali
kawasan dimaksud, tidak diperkenankan menempatkan alokasi.
3. Dari Sisi Kawasan
Negara tujuan Penempatan
:
Penempatan TKI dalam kendali alokasi diberlakukan untuk 2 (dua) kawasan negara tujuan penempatan, yaitu Kawasan Timur Tengah dan Kawasan Asia Pasific.
a.
Kawasan Timur Tengah dan Afrika meliputi
l). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8).
b.
Saudi Arabia Persatuan Emirat Arab
Kuwait Bahrain Qatar Oman
Mesir Yordania
Kawasan Asia Pasific meliputi
l). 2). 3). 4). 5).
:
:
Singapura Malaysia. Brunei Darussalam. Hongkong Special Autority Region (SAR). Taiwan.
E. KEBIJAKAN PELAKSANAAN KENDALI ALOKASI.
L
Pemerintah memegang peran, fungsi dan tanggung jawab di bidang regulasi, fasilitasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian serta penindakan atas penempatan TKI dalam kendali alokasi sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran penempatan TKI dalam kendali alokasi.
83
Z.
PJTKI dilarang melimpahkan atau mengalihkan hak alokasi perusahaannya kepada PJTKI lain.
Pelaksanaan penempatan TKI dalam kendali alokasi berorientasi pada peningkatan kualitas (mutu) dan realisasi kesejahteraan TKI.
3.
4.
'
5.
Dilaksanakan secara berlanjut dan di evaluasi setiap 6 (enam) bulan dengan memperhatikan:
a.
kapasitas, kondisi
b.
status dan kapasitas BLKLN, kelengkapan sarana dan prasarana pelatihan, jumlah dan kualitas instruktur serta ketaatan terhadap durasi / masa pelatihan.
c.
pemenuhan kewajiban perlindungan dan penrbelaan atas hak serta kepentingan TKL
d. e. f. g. h.
jumlah TKI bermasalah dan penyelesaiannya.
dan fasilitas
asrama/akomodasi, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal4T Keputusan Menteri.
ketaatan terhadap prosedur/mekanisme penempatan TKL penyelenggaraan administrasi, pengelolaan data dan pelaporan.
aplikasi pelaksanaan kegiatan komputerisasi (on line sistern).
pencapaian prestasi dalam bentuk perbandingan antara penempatan TKI dalam kendali alokasi dengan penempatan TKI non kendali alokasi.
Hasil evaluasi pelaksanaan kendali alokasi TKI dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk mengambil tindakan terhadap PJTKI yang bersangkutan dan atau meninjau kembali penempatan TKI dalam kendali alokasi.
ilI.
PRINSIP DASAR DAN TEKNIS PERI{ITUNGAN PBNETAPAN ALOKASI TKI.
A.
PRINSIP DASAR.
l.
Akomodatif; menampung
secara proporsional berbagai pemikiran, usul dan
saran dari kalangan masyarakat PJTKI.
2.
Keputusan profesional; kepada setiap PJTKI diberi kesempatan dan kepercayaan penuh untuk menghitung/menilai serta menetapkan keputusannya sendiri (SELF ASSESSMENT) tentang tingkat kemampuannya.
84
3.
Tanggung jawab penuh; penempatan TKI perempuan dalam kendali alokasi yang telah ditetapkan sendiri harus dipertanggung jawabkan atas dasar data, fakta dan realita yang dimiliki mengenai :
a. kapasitas,
fasilitas asrama yang dimiliki untuk akomodasi dengan ketentuan Pasal4T ayat (3) Keputusan Menteri.
b. kapasitas, fasilitas BLKLN yang dipergunakan kualitas
TKI
TKI
sesuai
untuk menyiapkan
dengan memperhatikan ketentuan Pasal
4l
Kcpurusan
Menteri.
c.
kemampuan organisasi dan jaringan kerja PJTKI, khususnya yang menangani kegiatan rekrut calon TKI di Pusat atau di Kantor Cabang PJTKI sesuai dengan ketentuan Pasal l9 Keputusan Menteri.
d. jumlah dan kualitas
personil / SDM PJTKI, yang menangani kegiatan teknis administratif dan sistem komputerisasi on line penempatan TKI.
e. kondisi dan kapasitas hubungan
kerjasama dengan pJTKA/Agensi
di luar negeri, khususnya kerjasama dengan Lembaga Konsultan Hukum dan atau Lembaga Asuransi untuk kepentingan perlindungan dan pembelaan di setiap negara tujuan penempatan TKI. sebagai mitra kerja
4.
Penetapan Dirjen P2TKLN.
Dirjen P2TKLN melakukan penilaian dan membuat penetapan Alokasi TKI bagi setiap PJTKI yang berkompeten dengan mempergunakan dasar/baharr pertimbangan utama
:
a. data penetapan sendiri
(self assessment) alokasi TKI yang diajukan
oleh PJTKI.
b. data Ditjen P2TKLN yang disusun khusus untuk penilaian
kendali
alokasi TKI.
5.
Jumlah dan jangka waktu penetapan alokasi TKI. Angka kendali alokasi TKI bagi setiap PJTKI ditetapkan untuk
:
a. menentukan total penempatan TKI
yang diijinkan untuk dilakukan PJTKI dalam setiap bulan (tahun kalender).
b. memberikan
kepastian penempatan
TKI
dalam periode/jangka waktu
6 (enam) bulanan.
c.
untuk pertama kali dalam Tahun Kalender 2002 pelaksanaan kendali alokasi TKI, periode 6 (enam) bulan ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2002.
85
B.
TEKNISPERIIITUNGAN.
l'
Teknis perhitungan penetapan alokasi dasar data
a.
Komponen utama / pokok
l). z).
rKI
oleh PJTKI harus dilakukan atas
:
:
Kapasitas asrama / akomodasi TKI. Sarana dan prasarana
TKI.
b. Komponen pendukung/
BLKLN untuk penyiapan
penunjang
dan
peratihan
:
l). Kemampuan organisasi/jaringan kerja pJTKL 2). Jumlah dan kualitas personil/SDM PJTKI. 3). Kondisi dan kapasitas hubungan kerjasama PJTKI dengan pJTKAT Agensi Mitra Usaha dan Lembaga perrindungan TKI di-iuar
2'
n.g.ii.
Untuk data komponen pokok harus dihitung antara lain atas dasar srandar Kapasitas asrama/akomodasi TKI.
^.
l) 2) 3)
b.
:
Luas / vorume ruang tidur untuk akomodasi TKI; 7 M3 per orang dengan perlengkapan kamar tidur yang layak/manusiawi. K-amar mandi lu orang.
- wc
dengan ratio
l (satu) MCK maksimum unruk
syarat fasilitas rainnya sesuai dengan pasar 47 ayat (3) Kepurusa' Menteri.
Kapasitas sarana _ prasarana BLKLN.
l) 2). 3).
Jumrah dan kapasitas Ruang Kelas yang memadai dengan standar dasar.maksimum l (saru) kelas untur zdloua puluh) oring p.r";u pelatihan.
Intensitas dan efektivitas
,frekwersi penggunaan 'mal"simum seriap | (satu) Ruang Kelas daram r (satu) trari didayagunakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan /seri pelatihan. Lamanya masa peratihan TKI daram jumrah hari yang diperrukan sesuai dengan standar&etentuan untuk mencapai :
a).
standar kuaritas keterampiran pekerjaan / job TKI. 86
TKI
sesuai syarat jenis
3.
b).
standar kemampuan berkomunikasi dalam Bahasa asing yang dibutuhkan sesuai dengan negara tujuan penempatan.
c).
penyiapan kualitas mental, fisik dan disiplin (FMD) sesuai dengan karakter budaya dan kondisi geografis negara tu.iuarr penemPatan TKI (PAP).
d).
standar-standar tertentu lainnya berdasar karakter kawasan negara tujuan PenemPatan.
Rumus Praktis.
a. Rumus praktis yang dipergunakan
.] t'--. [r J t I 1 l x 1 Il
alokasi
TKI satu bulan
adalah
EK.PerH.
Ir--r.x Jt" _____-___--
Keteranqan
1) 2) 3) 4)
s)N
b.
:
,lI
n.p x J.spcr.K
l f=N
))
tt^^"
['
I
:
EK.Per. H
J.
PJTKI untuk meng-hitung kendali
K
H.P
J.S per.
K
Efektivitas Kelas per Hari. Jumlah Kelas. Hari Lama Pelatihan. Jumlah Siswa per Kelas, dan
Angka Kendali Alokasi TKI perbulan.
Cara menghitung keperluan
jumlah Kelas Pelatihan
:
Kapasitas Asrama / Penampungan
=
Jumlah Kelas.
Jumlah Siswa per Kelas
c.
Cara menghitung Efektivitas Ruang Kelas per
Hari
Jumlah Ruang Kelas Frekwensi Kelas per Hari.
Penggunaan Ruan g
87
Efektivitas Kelas per Hari
:
IV.
CONTOH PENERAPAN RUMUS.
A.
ASUMSI DATA KOMPONEN POKOK YANG ADA PADA PJTKI.
l. 2. 3. 4. B.
Kapasitas
Asrama/Akomodasi : 500 orang.
: Frekuensi penggunaanKelas setiap hari : : Lama masa Pelatihan/Jumlah hari Jumlah siswa dalam Satu kelas (standar)
20 orang.
2 kali. 30 hari.
JUMLAH KELAS PELATIHAN YANG DIBUTUHKAN. 500
= 25 Kelas. 20
C.
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KELAS PELATIHAN. 25
----= t
D.
V.
dibulatkan
) = l3 Kelas.
PENERAPAN RUMUS PRAKTIS SEUTUHNYA.
(.{ -------,, Il*.1 [)'l lro*zo li ^ iLJLJ,'
E.
12,5 (
f
-^lt-"^-")l =3t2orang
DENGAN DEMIKIAN, atas dasar data komponen pokok yang dimiliki PJTKI yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penetapan Alokasi Penempatan TKI kepada Diden P2TKLN sebanyak 312 orangper bulan.
PENETAPAN ALOKASI PENEMPATAN TKI.
A.
DIREKTUR JENDERAL P2TKLN membentuk TIM TEKNIS Kendali Alokasi TKI yang diketuai oleh DIREKTUR PROMOSI DAN PENEMPATAN, DI-f.lEN P2TKLN.
B,
TIM TEKNIS Kendali Alokasi TKI bertugas membantu DIREK'l't IR .lF.NI)l,Rn P2TKLN dalam pelaksanaan :
88
I
l.
Pelayanan penerimaan formulir permohonan Penetapan Alokasi TKI dari PJTKI sesuai ketentuan.
2.
Penelitian terhadap isi formulir permohonan Penetapan Alokasi TKI dari PJTKI dengan menerapkan / mempergunakan :
a. b. c. 3.
vI.
kebijakan pelaksanaan kendali alokasi TKI.
prinsip penetapan alokasi TKI. teknis perhitungan penetapan alokasi TKI.
Penyiapan Penetapan Dirjen P2TKLN tentang Alokasi Penempatan TKI yang diijinkan untuk setiap PJTKI sesuai ketentuan.
c.
Alokasi Penempatan TKI merupakan alat kendali utama terhadap laporan PJTKI dalam pelaksanaan penempatan TKI sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 52 Keputusan Menteri).
D.
Pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan TKI dalam kendali alokasi dilakukan secara terpadu dengan mengikutsertakan secara proporsional unsur instansi dan lembaga yang terkait di Pusat dan Daerah.
E.
Penetapan alokasi penempatan TKI akan di evaluasi/ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 25 Keputusan Menteri).
PENGGUNAAN ON LINE SISTEM. A.
Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, maka proses pelayanan penempatan TKI dalam kendali alokasi dilakukan melalui On Line Sistem, untuk itu selurulr PJTKI diwajibkan menggunakan komputerisasi dalam pengelolaan data penempatan
B.
TKI.
Setiap PJTKI yang mengajukan permohonan penempatan TKI dalam kendali alokasi wajib mengisi data awal nominasi calon TKI yang akan dilatih melalui sistim aplikasi pelayanan administrasi penempatan TKI WEB SITE DIREKTORAT JENDERAL P2TKLN pada alamat web site : www.tki.or.id
di
c.
Data yang disampaikan kepada Ditjen P2TKLN melalui web site dimaksud adalah data yang terkait dengan penghitungan besamya jumlah alokasi dan surat pemyataan sanggup mentaati ketentuan serta menjamin kebenaran data yang dilaporkan sehubungan dengan alokasi yang diperoleh. 89
L
Data yang terkait dengan penghitungan alokasi
:
a.
Nama dan alamat PJTKI beserta nama Direkrur Utamanya.
b.
Nama dan alamat BLKLN tempat pelatihan TKI (BLKLN milik sendiri atau BLKIN milik PJTKI lain atau kerjasama) :
l).
Jumlah kapasitas daya tampung akomodasi yang dimiliki.
TKI
dengan fasilitas asrama/
2). Jumlah siswa tiap - tiap kelas dalam pelatihan. 3). Pemanfaatan kelas per hari. 4\. Penggunaan kelas efektiftiap - tiap hari. 5). Lamanya pelatihan. 2.
VII.
Pernyataan pimpinan PJTKI yang menegaskan kesediaan untuk mentaati seluruh ketentuan dan menyatakan bahwa data yang disampaikan tentang tempat pelatihan, jumlah kapasitas daya tampung TKI, jumlah siswa per kelas, pemanfaatan kelas, penggunaan kelas dan lamanya pelatihan adalah benar - benar sesuai kenyataan.
D.
Untuk memasukkan (entry) data ke sistim aplikasi pada alamat web site tcrsebut diatas, setiap PJTKI menggunakan user name beserta password yarrg telah diberikan.
E.
PJTKI yang belum mendapatkan User Name dan Password dalam rangka aplikasi sistem on line, tidak akan diberikan pelayanan untuk melakukan penempatan TKI.
MEKANISME
A.
DIREKTORAT JENDERAL P2TKLN melalui Tim yang ditetapkan, menyiapkan dan menyampaikan formulir isian kepada PJTKI, formulir ini disebut PERMOHONAN KENDALI ALOKASI TKI (FORM AKA-I) sebagaimana terlampir.
B.
Setelah formulir diterima, PJTKI wajib menghitung sendiri besarnya jumlah kendali alokasi TKI dengan menggunakan nrmus yang telah ditetapkan dan segera disampaikan kembali ke DIREKTORAT JENDERAL P2TKLN.
C.
Direktorat Jenderal P2TKLN meneliti perhitungan dan besarnya jumlah kendali alokasi dari PJTKI dan mengkombinasikan dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal P2TKLN untuk menentukan besarnya angka kendali alokasi tiap-tiap PJTKI yang dituangkan dalam formulir PENETAPAN KENDALI ALOKASI TKI (FORM AKA - II) sebagaimana terlamPir. 90
D.
Besamya jumlah kendali alokasi (Form kepada setiap PJTKI.
E.
Besamya jumlah kendali alokasi
AKA
-
II) disampaikan
secara khusus
TKI yang disampaikan kepada PJTKI merupakan
jumlah TKI yang diijinkan untuk ditempatkan dengan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.
vIII.
KETENTUAN TEKNIS OPERASIONAL.
l.
9n Arrival Visa
Untuk penempatan TKI dalam kendali alokasi ke negara-ncgara penempatan TKI yang memberlakukan sistem ditetapkan ketentuan teknis sebagai berikut :
l.l.
tuJuan
"ON ARRIVAL VISA";
PJTKI yang mengajukan permohonan Rekomendasi Pembuatan Paspor bagi Calon TKInya wajib melampirkan : Dokumen Standar Perjanjian
Kerja (PK) yang telah diregister/didaftar secara resmi oleh Perwakilan R.I di negara tujuan penempatan yang bersangkutan.
1.2.
Untuk dapat memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka l.l di atas PJTKI yang bersangkutan harus melakukan langkah teknis sebagai berikut: a.
menyiapkan dan mengirimkan BIODATA awal dari Calon TKVtanpa nomor paspor, kepada PJTI(A/Agensi Mitra Kerja di luar negeri.
b.
masing-masing BIODATA harus dilampiri standar Perjanjian Kerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Calon TKI dan PJTKI ikLrt menandatangani sebagai saksi.
c.
memasarkan Calon TKI sampai mendapat Calon Perrgguna nte lalui PJTKA/Agensi Mitra Usaha masing-masing.
d.
calon Pengguna menandatangani standar Perjanjian Kerja (PK) yang telah ditandatangani oleh TKI dan PJTKI, dengan PJTKA/Agensi Mitra Usaha ikut menandatangani sebagai saksi.
e.
PJTKA/Agensi Mitra Usaha mengurus registrasi Perjanjian Kerja (PK) untuk mendapat pengesahan di Perwakilan R.I (KBRVKJRI) setempat.
PJTKA/Agensi Mitra Usaha mengirimkan dokumen PK yang telah disahkan Perwakilan R.I Kepada PJTKI untuk proses penyiapan dan pemberangkatan TKI yang bersangkutan sesuai dengan prosedur.
9l
2.
Hubungan Kerjasama PJTKI dengan PJTKA/Agensi Mitra Usaha. 2.1.
adanya praktek "PETUALANGAN" hubungan PJTKI dengan PJTKA yang bersifat kerjasama bisnis negatif/bertentangan dengan visi, misi dan kebijakan program PTKLN.
2.2.
Dengan diberlakukannya Pedoman Pelaksanaan Penempatan TKI. Dalam Kendali Alokasi TKI ini, semua dokumen Perianiian Keriasama arus diperbaharui dengan ketentuan sebagai berikut :
Secara prinsip
dilarans
a.
perjanjian Kerjasama Penempatan/Recruitment Agreement (RA) harus memuat standar persyaratan yang sesuai dengan kebijakan / Keputusan Menteri dengan seluruh aturan pelaksanaannya. b. recruitment Agreement (RA) hams memuat kepastian jangka waktn berlakunya yang bersifat mengikat hubungan kerjasama antara PJTKI dengan PJTKA tertentu sesuai ketentuan dan dilaporkan kepada Dirjen P2TKLN. c. dilarang mengadakan perubahan dan atau pergantian PJTKA partncr kerjasama, tanpa persetujuan tertulis dari Dirjen P2TKLN. 2.3.
Ketentuan tentang batas kelayakan jumlah PJTKAiAgensr N4itra Usalta untuk masing-masing PJTKI di setiap negara tujuan penempatan secara umum diatur sesuai dengan Pasal 24 Keputusan Menteri. Khusus untuk penempatan TKI dalam Kendali Alokasi, pembatasan jumlah PJTKA/Agensi Mitra Usaha yang diijinkan untuk masing-masing PJTKI di setiap negara tujuan penempatan TKI, akan ditetapkan dengan memperhatikan data riil tentang : a.
akumulasi jumlah
TKI yang telah ditempatkan PJTKI melalui
pelaksanaan kerjasama dengan PJTKA/Agensi yang bersangkutan.
di negara
penempatan
b.
standar efektivitas kemampuan manajemen (span of control) PJTKA, untuk melakukan fungsi monitoring serta mengurus perlindungan dan pembelaan TKI yang ditempatkan.
c.
kemampuan jaringan organisasi kerja PJTKI dalam memenuhi kewajiban serta tenib pelaksanaan rekrut, proses pemberian perlindungan dan pembelaan terhadap TKI sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Simoanan/Deposito
Jaminan Penemoatan TKI (DJP-TKI)
92
3.1. Keberhasilan pelaksanaan kendali alokasi TKI memerlukan sikap konsisten dan komitmen serius dari seluruh PJTKI pelaksana. 3.2. Upaya pengamanan dan peningkatan harga / jumlah biaya rekrut (Recruitment
Fee) dari pengguna TKI untuk mendukung program pelatihan peningkatan kualitas TKI harus menjadi kepedulian semua penanggung jawab PJTKL 3.3.
Pelaksanaan sistim DJP-TKI dalam kaitan dengan kebijakan kendali alokasi TKI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
jumlah dan Jenis Mata Uang untuk DJP-TKI bagi setiap negara tujuan penempatan (Saudi Arabia, Timur Tengah Non Saudi Arabia, Taiwan dan Hongkong) pada Bank Nasional tertentu, atas dasar kesepakatan bersama antar PJTKI dalam Kelompok / B.O - PJTKI masing-masing masih tetap berlaku.
b.
jangka waktu penempatan DJP - TKI di Bank yang bersangkutan untuk semua negara tujuan penempatan TKI adalah sama yaitu selama 6 (enam) bulan.
c.
Pimpinan
d.
pimpinan / Pengurus Kelompok / B.O. PJTKI bertanggung jawab penulr unfuk menjamin tertib pelaksanaan Sistem / Program Komputer On Line secara transparan; sebagai standar yang berlaku sama di semua Kelompok / B.O. PJTKI untuk melakukan kontrol - pengawasan ketat dan verifikasi / validasi atas bukti pemenuhan kewajiban DJP - TKI oleh semua PJTKI anggota masing-masing sebagai dasar proses pelayanan
/
Pengurus Kelompok PJTKVB.O. PJTKI yang ada sesuai kenyataan, bertanggung jawab untuk mendisiplin semua PJTKI anggota masing-masing agar mentaati kewajibannya dalam pemenuhan DJP TKI sesuai ketentuan.
selanjutnya.
e.
4.
pelaksanaan sistim DJP-TKI akan dievaluasi efektivitasnya dalarr pengendalian / pengamanan tingkat harga Recruiting Fee; sejalan dengan periode evaluasi pelaksanaan kebijakan kendali alokasi TKI.
Upah minimum TKI.
4.1.
Setiap PJTKI berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin agar PJTKA / Agensi Mitra Usaha, melakukan seleksi kualitas Calon Pengguna TKI.
4.2.
Penempatan TKI untuk memenuhi Job Order Pengguna hanya dapat dilakukan apabila dalam Perjanjian Kerja disepakati adanya standar gaji / upah minimum TKI tidak kurang atau minimal setara dengan $ 160.00 (US Dollar) setiap bulan.
93
Upah minimum TKI adalah netto hak normatif TKI sebagai gaji / upah yang wajib dibayar Pengguna TKI setiap bulan trdak tenxasuk berrtuk penerimaan atau fasilitas lainnya yang menjadi hak TKI.
4.3.
5.
Pemotongan gaji
TKI.
/
Agensi Mitra Usaha pelaksana penempatan TKI, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara atau untuk alasan dan kepentingan apapun; dilarang melakukan pemotongan gaji / upah
PJTKI dan PJTKA
s.l.
TKI
(deduction salary).
PJTKI dan PJTKA / Agensi Mitra Usaha pelaksana penempatan TKI, berkewajiban untuk mencegah dan menindak agar tidak terjadi praktek pemotongan gaji oleh oknum-oknum di dalam organisasi (jaringan kerja
5.2.
PJTKr / PJTKA ). Pemenuhan kewajiban TKI untuk membayar kembali hutang / kredit, yang telah diakui dan disanggupi sejak awal sebelum terjadi penempatan
5.3,
/
pemberangkatan TKI, harus tercantum dalam Perjaniian Penempatan antara TKI dengan PJTKI dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
IX.
KETENTUAN LAIN. LAIN. A.
PJTKI yang telah merekrut Calon TKI yang termasuk kategori dalam Kendali Alokasi, telah memperoleh visa / calling visa sebelum diberlakukannya Keputusan ini, dan belum ditempatkan, harus menyelesaikan proses penempatannya paling lama dalam waktu satu bulan; terhitung sejak berlakunya Keputusan ini. Bagi calon PJTKI yang belum dapat ditempatkan dalam batas waktu tersebut harus diproses penempatannya sebagai bagian dari alokasi TKI yang diperoleh PJTKI yang bersangkutan.
B.
Daftar nominasi khusus untuk Calon TKI sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilaporkan tersendiri kepada Direktur Jenderal P2TKLN.
C.
Hal
-
hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam tahap perencanaan pelaksanaan penempatan TKI dalam kendali alokasi adalah :
l.
dan
Realita waktu kerja efektif PJTKI dalam I ( satu ) tahun kalender pada umumnya tidak penuh 12 (dua belas) bulan melainkan rata - rata l0 (sepuluh ) bulan.
2.
Pengaruh dari fluktuasi permintaan TKI Sektor Rumah Tangga pada br-rlan bulan tertenru setiap tahun sesuai dengan kebiasaan di negara / kavzasan tertentu. 94
3. 4.
Monitoring pelaksanaan rekrut Calon TKI sesuai ketentuan.
Monitoring keberadaan, perlindungan dan pembelaan
TKI
pada masa
penempatan di luar negeri.
5.
Monitoring dan pengurusan pemulangan TKI sesuai ketentuan yang berlaku.
Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal
14
Oktober 2002.
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI ttd SOERAMSIHONO NIP. 160008464
95
