BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.833, 2015
PERBER. Uji Kompetensi. Penyelenggaraan.
PERATURAN BERSAMA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN, DIPLOMA III KEPERAWATAN, DAN PROFESI NERS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :a. bahwa untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang sesuai standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja, sehingga dapat menjamin keselamatan pasien, perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Nersa;
www.peraturan.go.id
2015, No.833
Mengingat
2
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners;
: 1.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)7;
8.
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
9.
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
www.peraturan.go.id
3
2015, No.833
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN, PROGRAM DIPLOMA III KEPERAWATAN, DAN PROGRAM PROFESI NERS. Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.
Uji Kompetensi adalah proses pengukuran perilaku, pengetahuan, dan keterampilan sesuai standar kompetensi lulusan dan kompetensi kerja yang bersifat nasional bagi mahasiswa dan lulusan program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners.
2.
Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia untuk bidan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk perawat dan ners.
3.
Asosiasi Institusi Pendidikan adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia untuk pendidikan Diploma III Kebidanan, Asosiasi Institusi Pendidikan Diploma III Keperawatan Indonesia untuk pendidikan Diploma III Keperawatan, dan Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia untuk pendidikan Profesi Ners.
4.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.
5.
Menteri Kesehatan adalah menteri yang mempunyai menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
tugas
Pasal 2 (1) Uji Kompetensi diikuti oleh mahasiswa dan lulusan program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners sebagai prasyarat mendapatkan Sertifikat Kompetensi. (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya sebagai syarat memperoleh pekerjaan tertentu. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
www.peraturan.go.id
2015, No.833
4
a.
menjamin mutu lulusan program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners yang kompeten dan terstandar secara nasional;
b.
menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai dasar untuk melakukan praktik kebidanan, keperawatan, dan ners;
c.
memberikan umpan balik proses pendidikan pada program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners; dan
d.
memantau mutu program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners. Pasal 3
(1) Peserta Uji Kompetensi Pendidikan Tinggi.
harus
terdaftar
pada
Pangkalan
Data
(2) Peserta Uji Kompetensi berasal dari program studi Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners yang memiliki izin penyelenggaraan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang masih berlaku. (3) Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi oleh perguruan tinggi. Pasal 4 (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan Panitia Uji Kompetensi Nasional yang ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2) Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Asosiasi Institusi Pendidikan, Organisasi Profesi, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Kesehatan. (3) Panitia Uji Kompetensi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a.
menetapkan panduan pelaksanaan Uji Kompetensi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
b.
mengembangkan dan menetapkan perangkat Uji Kompetensi;
c.
melaksanakan dan mengolah hasil Uji Kompetensi;
d.
mengevaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi;
e.
melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Menteri Kesehatan; dan
www.peraturan.go.id
2015, No.833
5
mengirimkan hasil Uji Kompetensi kepada perguruan tinggi.f. (4) Perangkat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menggunakan standar uji dari Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan. (5) Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan badan hukum yang beranggotakan Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan. (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Uji Kompetensi Nasional membentuk panitia wilayah dan panitia lokal sesuai dengan kebutuhan. Pasal 5 (1) Uji Kompetensi dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional. (2) Pelaksanaan Uji Kompetensi dimulai dengan pengumuman pelaksanaan Uji Kompetensi kepada seluruh program studi Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi: a.
jadwal pendaftaran peserta Uji Kompetensi;
b.
waktu pelaksanaan Uji Kompetensi;
c.
tempat pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
d.
biaya Uji Kompetensi. Pasal 6
(1) Pendaftaran Uji Kompetensi bagi mahasiswa dan lulusan program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners dilakukan secara kolektif oleh perguruan tinggi. (2) Panitia Uji Kompetensi Nasional bekerja sama dengan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta untuk melakukan verifikasi dan validasi data peserta Uji Kompetensi yang berasal dari Perguruan Tinggi Swasta. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran peserta Uji Kompetensi diatur dalam panduan pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan Panitia Uji Kompetensi Nasional. Pasal 7 (1) Biaya pelaksanaan Uji Kompetensi dibebankan kepada peserta Uji Kompetensi. (2) Penerimaan dan pembelanjaan dana yang diperoleh melalui pendaftaran peserta Uji Kompetensi dilakukan berdasarkan prinsip
www.peraturan.go.id
2015, No.833
6
pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerimaan dana yang diperoleh dari pendaftaran peserta uji bagi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang penggunaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Satuan biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi diusulkan oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pasal 8 (1) Hasil Uji Kompetensi diumumkan secara terbuka oleh Panitia Uji Kompetensi Nasional. (2) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Perguruan Tinggi untuk penerbitan Sertifikat Kompetensi. (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen kelengkapan lainnya diserahkan secara kolektif oleh perguruan tinggi kepada Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia melalui Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi untuk proses penerbitan Surat Tanda Registrasi. Pasal 9 Peserta Uji Kompetensi yang tidak lulus dapat mengikuti Uji Kompetensi pada periode berikutnya.(1) (2) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan program pembimbingan yang menjadi tanggung jawab program studi asal. Pasal 10 Pengawasan penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 11 (1) Pada saat Peraturan Bersama Menteri ini berlaku lulusan program Diploma III Kebidanan Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners sesudah tanggal 1 Agustus 2013 yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi. (2) Pendaftaran Uji Kompetensi bagi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri melalui perguruan tinggi asal.
www.peraturan.go.id
7
2015, No.833
Pasal 12 Pada saat Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan No. 3/VII/PB/2014 dan No. 52/2014 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Diploma IIII Kebidanan, Diploma III Keperawatan, dan Profesi Ners, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Bersama Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2015
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD NASIR
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
