\ DICABUT DGN PERDA NO.11 TAHUN 2010
! i
Br{
DAER,A..H
LEMBARAhI
1TABUPATEN CIANJUR TAHUN
NOMOR : +T
: zco1
PERATURAN DAERAH KABUPATHN CIANJUR
NOMOR
OS TITHUN 2fiC1
TENTANG
RETRISU$I FHMHLIHARAAN JALAN NHNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA H$A BUPATI CIAI'IJUft
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diupayakan pemeliharaan jalan sebagai akibat dari penggunaan jalan oleh kendai'aan bei'motor yang mengangkut barang berupa barang tambang, hasil bumi dan hasil produksi lainnya;
b. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagainrana dimaksud huruf
a, dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu ditetapkan Retribusi Pemeliharaan Jalan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 19S0 tentang Pemerin-tahan
Daerah Kabupaten dalam Lingknngan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1gB0 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran frlegara Nomor 3186);
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
I
Undang-undang Nonror 14 Tahun 1992 tentatrg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tamhahan Lemharan lJegara I'Jomor 3a80); 5. Undang .. r.
-+'"
BT
5.
Undang-undang Nomor 1B 'Iahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembararr f.Jegara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
6.
atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Undang-undang Nonror 22 'f ahun 1999 tentang Pemerir,-tahan
Daerah (Lemhraran Negara Tahun 19gg Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3S39);
7.
Undang-undang I'lomor 25 Taliun 1gE)g tentang Perimbangan Keuangan antara Penrerintah Pusat dan Daerah (Lenrbaran Negara Tahun lgSg f.Jcmor 72,'Tarbahan Lembaran Negara Nomor 3848);
B. Peraturan 'Pemerintah Nomor 27 'fahun 1983 tentang Pelaksanaan l(itab Undang-undang Hukum A.cara Pidana (Lembaran Negara Tahr.rn 1$83 Nonror 3S, J'arnbahan Lembaran Negara I'Jornor 3258);
L
2[ Taliun 'l$E*t tentang Jalan "l^ahun (Lembaran Negara 1985 f'lornor 37 , Tambahan
Feraturan Pemerintalr lrjonior Lem ba ran Nega ti-r I'I,:rncr 3,2'i
*a)
;
10.
Peraiuran Penrerintah I'ilmrr ,4i T.ahun 1$9*1 teiitang Angkutan Jalan (Lembarari irlegirra Terhurr 1S$)3 hiornor 59, Tambahan l-emb'ara n l.iegar;i I'Joriii:r 352$) ;
i1.
Ilerair;ran Perli*rint;ih l.j.;mcr .43 T.slrun 1S9'3 teritang Prasarana dan Laiu Lirita:; Jaiarr (Leril:arari Neg;ara 'Iahun ig93 Nomor G3, Tambahan L-enr!:atan ltieflrre I''l'rm+r 3F;29);
'i?. 'i3,
Pereturan Petrterirta!'i i'.lotrror 2C Tahi-in 1S97 tentang Retribusi -lahrrn iggr' i'Jonr,rr 55, Tambahan Da.erah {Letr'haiari iriepar* Lenibai'an irlenu tt Noinc,r ;:S$?),
l(eputu*att Pt'r:sideri f'lliin*t' ,4,4 Tti'rLl11 1S99 tentang Teknik Penyusunari ireiaiuiari i:rerurr
14.
.
l(eputr"rsari Menteri Salanr i'leg*ri frk:nror 84 Tahun 1993 tentang Eentrtk. P*;'aturen [Jaei'alr rJan Peraturan Daerah Perubahan;
'15. Kepuiusari l',Ienteii Daian lJeg;ei'i Nornor 174 Tahun
1997
tentang Pedonan Tata Cara Femungutan Retribusi Daerah; 1$" KepLltu$an ....
s6
16.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Femeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daeralr Kabupaten Cianjur;
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur N'rrnor 02 Tahun 2001
tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah
dan
Penerbitan Lembaran Daerah;
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri $ipil. Dengan persetujuan
DEWAf'J FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CHT{JUR
MEMUTU$KAN
Menetapkan ,
::TIURAN
:
DAERAI"{ TENTANG '--l r! [* L,T'\LJ
I I
Ktl lE Nl- riHN Paseil
RrTItlBUsl Fi:MELIHARMN
L
JtulUlv'i
1
Dalam Peraturan Daeralr irri yang clirnaksud clengan
a.
:
Daerair Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyaraknt hukum yang mempunyai batas daerah terientu bennvenang mengaiur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi nrasyarakat dalam ikatan Negara Kesaruan Republik lndonesia;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
Daerah
Ctonom sebagai badan eksekutif;
c. Bupati adalah Bupati Cianjur; d, Dinas Daerah adalah Lril:iur peiaksana
Pemerintah Daerah
Kabupaten Cianjur;
e.
Kas Daerah adalatr Kas Pernerintalr Kabupaten Cianjur;
f.
Pejabai adalah rregalvai yang ciiberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah 56si"rei dcr:garr pei'aturan perundangundangan yang berlaku;
g
Kenciaraan berrnotor adaiaii kendaraan yang ciigerakkan oleh peralatan tektiik y3pg l:r:racl;; i:;:tla kendara;rrr itlt; h. Sadan ....
::ii,ffi
B}
h. Badan adalah suatu trentuk badan' usaha yang
meliputi perseroan terbatas, persieroan l
i. j
Jaian adaiah jalan yang diperurriri!"rl,;an tiagi lalu lintas urnum,
Perlengkapan jalan arlalalr suatu innda larrg berada di permukaan jalan yang rneliouti peralatan atau tanda yang membentuk garis rnemh,ujui'', garis nrelintang, gai'is sercng serta lambanE lainnya yang bedungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan memtratasi daerah lalir lirrtas,
k.
Sadan jalan adalah rneiiputi .!elu; lalu linhs dengan a.tau ianpa jalur pemisah dan baiiu jalan;
l.
Pemeliharaan
jalan adalalr lreralvatan terhadap jalan oleh Pemerintah Daerair nrelipt-rti pemeliharaanip:erbaikan peraiatan/perlengkaparr dan bacjaii jalan yang diperuntukan bagi kelancaran lalu lintas;
m. lv'iobil barang adalah kenqjaraan bernrct,rr seiain i;epeda motor, n:obil penunlparrg, nicbil bus dan kendaraan khusus; r"i.
Jumlali Berat yang iliperbclehkan (JFg) a<jalah
berat
maksirnunr kendaraan bermctor beriltut muatannya yang
diperbolehkan menurui r,sncengannya
a.
;
Retribusi Daerah, selanjutnya disebui lletribusi adalair pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau peniberian ijin teftentu yang khusus disediai;a.n dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
urai i{*tet,fi $x*lr i:trtti"il-;r:si ii*,*rnlt, $*l';injLttrrye disirigkat $KRD nejalah $urffit k*putit$ffitl yfif]:? inenf*ntukan besarnya jumlalr .$
retribu.ti yenS t*rh ittritl$ rJ. t
;
$urat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, selanjutnya disingkat $KRDKB adalah $urat l.reputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, junrlah kredit retribusi, jumtah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang ma$ih harus dibayar;
r.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat $KRDKBT adalah Surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang tetah
ditetapkan; s. $urat ...,
&sr
$. Surat Tagihan Retribusi
Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagil.:an retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atali denda.
BAil
iI
NAMA, OSYEK, SU$\'TK DP,N WAJIB RFTRIBUSI Pasal 2
Dengan narna Retribusi Penleliharaan Jalan, dipurrgut retribusi atas jasa pemeliharaan jalan . Pasa{ 3
Obyek retribusi adalah sei'iilra lasa peiayanan pemeliharaan jalan oleh Pemerintah {)aerah, i;ang nieliputi a. Pemeliharaan porl*ngkapnn jalan; :
b.
Femeliharaan badan jalan. Fasai
,1
Subyek retribusi adr:lair crang priheiii ;:tau baci;rn y'ang rylengendarai/menguasai mobil baranq \rang mengangkut barang. Fasal
g
r,IJajib rstribusi aCalah orens p;'ibadi Can atau badan hukum yang ntenurut peratu ra n psi'unda n g-r"i nde ngla n retrihusi d iwajibka n untu k n'r+!akltkan penrbayai"an i*tribitsi tri'ttrrrst"il: pemungutan atau uemotongan retribusi tert*ntu. B.a.R li!
GCIi-*l'iGAt i nrTnIll,us
F*sil ilr:tribU;i P*rnelilr:,,'aan ,j;.,liiti
I
S
1.,, :':is:':,
;r.' gOl+n;,:l'i Ft*ttihUSi JaSa
Umunr.
B,qii l!' C,':,RA li:
Il'.it i
KU
r
t T il.j.] i'.i. T i1 [ i i'JG U I if"A,l\i ..iA$A ii)asal
7
li-irrgi
sAffi v....
] i
8s 6
BAB V PRINSIP PENETAPAhI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI Pasal 8
Prinsip penetapan hrip Retribusi Pemeliharaan Jalan adalah untuk
mengganti biaya administrasi, biaya pengawasan
dan pengendalian, pemeliharaan perlengkapan falan dan pemeliha-raan badan jalan. Pasal 9
Sbuktur besarnya retribusi ditetapkan NO.
JENIS KENDARAAN
:
JBB (kg)
UMUM 1
Pick Up
2
BESARNYATARIF RETRIBUSI (Rp)
500 s.d 2.000
500,-
Truck Engkel
2.001 s.d 7.000
1.500,-
3
Truck Doubleffronton
7.001 s d 20.000
2.000
4
Truck Gandengan, Trailler dan sejenisnya
Lebih dari 2A.000
3.000
BAB VI SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 10
Rekibusi terhutang pada saat ditetapkan $KRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal
11
Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah daerah.
BABVlll ..,.
\ I
,${,
7
BAB
VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 12 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. Pasal 13
Pemungutan Retribusi Pemeliharaan Jalan dilakukan di pos-pos pungutan yang ditempatkan pada jalur-jalur jalan/ruas-ruas jalan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati. Pasal 14
(1) Retribusi
dipungut dengan menggunakan SKRD
atau
dokumen lain yang dipersamakan.
(2)
Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar-besarnya 1A cfr (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retrlbusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB
IX
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditsntukan
dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerinraan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat walctu yang ditentukan sebagaimana rJ;inaksuci pada ayat (i) Fasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 06 (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan denqarr menerbitkan STRD.
Fasal
1S
T Fasal 16
(1) Pembayaran reti'ibusi harus dilakirkan tZ)
secara tunai.
Bupati atau pejabat yang Citunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk nlengang$ur retribusi yang terhutang dalam kurun waictu tettentu dengan alasan yang dapat dipertarrg gungjawabkan.
(3) Tata cara pembayaran, pembayaran retribusi
cJie*tur
ternpat pembayaran, penundaan denqan Keputusan Bupati.
Fasal 1i"
(1) Fembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
(?) (3)
Setiap pembayaran di*atat clalarn buku penerimaan.
dan '
Bentuk, isi, kualitas ukuran buku tenda bukti pembayaran buku penerimaan retribusi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan (2i Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB
X
TATA CARA PFNAGIHAN Pasal 1$
(1)
Pengeluaran Sr-rrat Teguran/Peringatanlsurat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (turjuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari :}{:{slsfi tanggal Surat Teguran/Peringatanl$urat lain yatrg sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
(3)
$urat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.
Fasal 19
Sentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dinraksud pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Supati.
mAs xl.,.,
3?_
BAB
XI
KADALUWARSA Pasal 20
(1) Penagihan retribusi. kadaluwarsa
setelah melampaui jangka
3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melaku!
waktu
pidana di bidang retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana (1) Pasal initertangguh apabila
a.
dimaksud ayat
:
Diterbitkan Surat Teguran dan $urat Paksa;
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB
XII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 21
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
(2) Tata cara
pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
sAs xlll TATA CARA PINGI.{APUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG }fiDALUWARSA
Pasal22 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan suCah kadaluwar$a dapat dihapus.
(2) Bupati
menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini.
BAB XIV ....
r
i
(A>
UJ 18
BAB XIV INSTANSI PEMUNGUT Pasal 23 lnstansi pemungut ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV PE
TVI
BINAAN/PE
N
GAWASAN
Pasal 24
Pembinaan/pengawasan untuk pelaKsanaan Peraturan Daerah lnl dilakukan oleh Bupati atau pejabat.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
(2)
Tindak pidana sebagdimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 26
(1) Pejabat Pegawai Negeri Slpll tertentu dl
llngkungan Pemerintah Daerah diberi v/ewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.
(?)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
a. Menerima, mencari, m€ngumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan
keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi; c. Meminia ...
fi
!
3v 11
c. Meminta keterangan
dan bahan buKi dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan
dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
e. Melakukan
penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bulsi tersebut;
f.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam i'angka peiaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
g. Menyuruh berhenti, melarang $e$eo!'ang
meningga.lka.n
ruangan atau tempat pada saat pemeriktaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen sebagaimana climaksud hur.uf e ay*at ini;
h.
Memotret seseorang yang bei'kaitan dengan tindak pidana retribusi;
i.
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. k.
Menghentikan penyidikan;
Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Fasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan nrenyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP F fi
Pasal 27
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 28 ,...
