TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1969 TENTANG PERADILAN AGAMA DlHUBUNGKAN DENGAN MINAT MAHASISWA FAKULTA.'; SYARI'AH UNISBA MENJADI PENGACARA
SKRIPSI Diajukan untuk rnevnenuhi salah satu svarat
gUrld mernpercleh "elar
S~rjalla is:I)
pada Pakultas Syari'ahlurusan Peredilen /\gamJ
Oleh
AHMAD RAKSANEGARA Nornor Pokok : 9~1001003 NIMKO
"."Ct., ".'
J""'".,,,; r~;"'ll d'"-JI~~'''
~""~";'~A,' [UN
"'"OJ" fJ"~ "Ul"
ruwt;:;'.'J.KAAN
~<:l":': ------.,. ,I . I, N~. KLl,1;':'
UNISDA
Ub '
-r
z
FAKULTAS SYARIrA;H~~------ UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG 1418 H./1997 M.
PERSETUJUAN TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA 01HUBUNGKAN DENGAN
MINAT MAHASISWA FAKULTAS SYARI'AH UNISBA MENJADI PENGACARA
AHMAD RAKSANEGARA Nomor Pokol, : '-'.::' 1001 00,1,
NI;\lKO
'fUI74 All
DilE'"tujui oleh
tnuddtn, Drs. tc.
"A. Ridwan
uas, Drs.
Merq;et~hlli,
DC'kdr. Pakuhnv :->y,lri',1h Universitas Islam Bandung.
.
if· f
,if~
/
H.C. N if1lUddin HS, Drs.
PENGESAHAN
H.lndIlJlt:, :'(, ,"1IJhMJ,1In ll~ I II n i
',116 H 1 [)[)7 M.
PANITIA UJIAN MUNAQASVAH Ketua,
kretaris.
H.C. Naj uddin HS, Drs.
TEAMPENG1,
-=t=':;:z=~'t===~-
I, Prof. Or. H. E. Saefullah, SH., LLM
2. Drs. K. A.. Ridwau, UH5
-~
J. Drs. H.A. Rifa'i Hashi
"
11. AIW. 6""'' ' ""'" .,k,at ~ At-!2~ '_
d<w.. ja<(ita",fak At- !2f,f'l '<1.11 I'~~. ukuta tiM ,Itet««jt.dt iMJi 4wd
'""" ""-t, 1{4
Atfa4 ~ 6a.PJd
""?at UJaa.h 1f4>f9 (Qll«fu16a«
t:f4# pda,~ 6.4mi dedlta(.u 'fJU9 ~
~4
Ixtakd dMi<~. V4f1 ~.dak ~ (4e.M.m-ft«44) '1U,.,Kku4.<~ t~ matamata41'_ Jiaw/ t:au dC'1t4 jad~ i4 d~ ~jjai 4aHd wakac' M..1f(
7u1tM SdAAIia~~.
?::<¢Qt4(Jlft~
16---:4. A'f4iamu.
·~.:akW ~
k:jJa44 ..
Adik44 u'td
KATA PENGANTAR
rjj~jj,JJjI: C,! Deegan merigucapkan puja dan puji svukur kehadirat lllahi Rabbi yang telah melimpahkan rahrnat dan hidayah kepada rnakhluk ciptaanNya sehmgga pe'nulis dapat menyelesaikan rugae akhir ini
tepat pada
walctunya yang berjudu.l "Tinjauan Terhadap Undang-undang
NOmQT
7
Tahun 1989 Tentang Pcradilan Agame Dihubungkan Dengan Minat
Mahaaiswa Fakultas Syar-i'ah Untsba Menjadi Pcngacara". Adapvn maksud dart penulisar. skripsi ini adalah untuk mcmerruhi salah satu syarat guna mempercleh gelar Sarjena (S.l) Pada Pakultas
Syari'ah Jurusan Pcradilau Agarna Universitas Islam Bandung. Dalarn hal ini banyak hamba[an dan kendaja 'yang penults rasakan selama periulisan skripsi ini, tapi berlcat adanya mohvasi. dorongan, bantuen
serta
petunjuk-petunjuk
Alharndulillah
serrrua
nntangan
cersebur dapat pennlis atasi dengan baik. Oleh karena itu dalarn kescrnpatan lni perkenankanlah penults mengucapl.en terima kaslh kepada vnng terhorrnat : 1. Bapalc DJ"s. H.C. Najmuddin HS., selaku neken Pakultas Syari'ah Unisba .
2. Bapak Drs. H.M. Zainuddin t.c., selaku pernbimbing r yang tclah rnernbei-ikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini 3. Bapak Drs,
K..<\. Ridwan UHs., selaku
banvalc meluangkan
pembimbing
11 yang telah
wektunya urrtuk membetikan blmbingan kepada
pen ulis. 4, Bapak Drs Svamsul Bachri Day yang telah mernbenkan mctivast, semangat dan penukiran yang sisternatrs sehingga penulis dapat
menyetcsaikan tugas mi. 5. Bapak / Ihu Dosen Fakultas Syan'ah Unisba. 6. Seturuh staf akademika Fakultaa Syari'ah Uniaba. 7. Rekan-relcan Mahasiswa Angkatan, 90, 91. 92 dan 93 yang telah hanyak mcmbantu penulis. 8. Para aktivi.s Senat Mahastswa Pak ulta s Syari'ah eerta ssnatet-
sahabatku Nizar besertanva, Asep ucok, Q:wong , Ernie, Hnaldi dan lain-lain yang tidek dapat penults sebutkan satu-persacu 9, Scrta seseorang yang tirlak pemah penufis Iupakan. Disarnping iru ucapan tcrima kasih yang paling dalam, scmbah
bakti-ku kepada : Jbunda, Ayahanda, dan kakak serta adikku tercinta yang tejah banyak mcmberikan mouvaai, nasehat, petunjuk dan doa' sehingga penults dapat menvelesaihan srudi di Llnisba.
Akhirul kalam, penults hanya bisa memobon kehadirat Allah SWL semoga
arnal
baik
semua
pihak
yang
turut
membanru
dalam
menvelcsaikan tugas ini dibalas dcngan pahala yang bertipat ganda dan dijadikan amal shaleh disiai-Nya. Amien ....
Bandung, Juni 1997
penults,
DAFTAR 151 Persetujuen
,.
Pengesahan
.
Persembahan
.
, ii.
_ ,. _
1",1:.:1 t'engamar
'."
, ,.,
Daftar lsi ,
.
.
"."..'.,
,
".,.,.
iii
,
, __
IV
.
D
'" ••••••• ,
'
C-II'
Daftar Larnpiran
BAB 1: PENDAHUlUAN A. Latar Bclakang Masalah
. ,.. ,
B. Kerangka Pemtkiran ..,
_..................
_
C. ldentifikasi Ma5J.b~ . _
,
_................
D, Tlijuan dan Kegunaa» Penelinan
_
E.1\\etode dan Teknik Penelitian
,
_............
4
".........................
7
_
F. Langkah-iangkah Penelitian
7 _
8
_
10
..
G. Ststematjka Perelman
1
,.....
1~
. ,
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGACARA DIINDONESIA A. Pengertlan Peugacera dan [{uang Lingkupnya
..
B. Landasan Hukurn ,
1·\ 15
Co Tujuan Diadakannva
_._,...............
D. Orang-orangYang berhak Menjadi t'cngacara E. Kedudukan Pengacara
.
20
..
24
_
F. Aspek-aspek Penftlcara .,.........
2, Kewajibau dan Hak-hak Advokat
3. D"wan Kehormatan Advokat
"'
30
.
-I. Sumpah dan Kode Elik Advokat Indonesia. _
~\l
.
30 34
'
38
BAB 11\ : EKSISTENSI
PENGAO\RA
DALAM
UNDANG-UNDANG
NOMOR 71AHUN 1989 A.lslamddn Bantuan Hukurn
",
,
B. Hukurn Acara dl Pcugadilen Agam>l
,.,.
C. Asas Aktif Memberi Bantuan
,
,
,
,
,
44
as ,.,'. ,
.
52
D. Fungst dan Peranan Pengacara Dalarn Membertkan gantuan Hukom
,
,
55
56
1. Kebutuhan Akan Bantuar,
2. Fungst d,1I) Iujuan Bantuan Hukum
".
3. Peranen Bantuan Hukurn di Pengadllau xgama
59 61
BAD iv . PENGOLAHAN DATA · p ' A. Persrapan eoevnan
..
B. Petaksanaan Peneliunn
67 .................................... 67
BAB V: PENUTUP .\, Keslmpulan
B. Saran-saran
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN·lAMPIRAN
""
,
....,
" 87
es
DAFTAR lABEL
I.
Data Perolehan Responden 1(7)
II.
Ki~:,-kisi
Ill.
Mlnat Mauasrswa
IV.
Diadakan Praktek Pengadilan di Fakultas Svari'ah (71)
V.
Meningkalkan UpaYJ Mcmpelajari Hukum Acar" Pcradtlan Set"lah
Penehtlan (69)
Melakukan Praktek Pengadtlae (nYI
Paktek Pengadil.m VI.
Mel~,kljk
(72)
Keaktrfan Mengikuti Perkuhahan Hukurn ACJrd Peradtlan
173j
VII. Iumlah Rata-rata T,llap ,""luka Antare Dosen Yang Mengajark,lIl Hukurn ACdJ'l Peradilan Dengan Mahasiswa
(74)
VIII. Pemberian Tugas Olch Dosen Hukum Acara Peradilan (75)
IX.
Rata-rata
Nilai
Yang
Didapat
Dalam
Mau,
Kuliah Hukum Acara
Peradllan (761
X.
Upaya Mah
XI
lnisratlfMahasiswa Membaca Buku Hukum Acara (78)
XII.
jurnlah
Rata-rata
Buku
Hukum Acar~ Yang
ME.'ngenal Hukum Acara
(79\
XIII. Pengetahuan Mengenai
LIlH
PenyalurTenaga Kcrja Sarjana
atau
Dibaca
Selama Mengenal
,\dvukat Sebagal 5alah Satu Bidi.ng
Hukurn atau Sanana Syan'ah
XIV. Minat Mabasiswa Menjadi Pcugacara atnu Pcnasehat Hukum XV.
Pengetahuan Tentang r'ersyareten ,1.1erlj
(80)
(81)
(82)
XVI. Pendirian Lernbaga aantuan Hukum di Fakultas Sy
Penataran Khusus J'vlenJ,ldi
Pengacara Yang Dladekan
Fakultas Syari'ah (34) XVIII Membantu Orang Yang Berperkara Di PeflgJ.dilan XIX. Kesediaan C1ergabung D31.dm Organlsas LBH
(361
(fl))
(85)
DAFTAR LAMPI RAN
1. lslan ,\ntjket M
2. Data Peroleban lawaban Bcrdasarkan No. Item 3. Kodc Enl: Advokat Indonesta
4. Surat Keputusan Bersama Keto.l
Rcpubllk Indonesia Noruor : !\1\\A!005/Sr.II,.'V11/19S7 5. Daftar Mahasiswa Fakultas SY.lri'ah Angkatan 90, 91, 92, dan 93.
6. Kartu Bimbingan Skripsi !.
Sural Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah Unlsba Nornor. 03/9,/FS,:'11111997
8. Sural Keterdngan Bebas Pustaka Ncmor : G25/ExUPP/[jPN(13'l7
BAB I PENDAHUlUAN A. l-atar Belakang Masalab Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ternyata UU tersebut memuerikan kedudulcan yang sama antara Peradilan Agam a dengan peradilan-perauilan Iainnya, baik dilihat dari segt tungaional hakirnnva maupun dilihat dari segi kekuatan kcputuean hukn mnva. Hal tcrsebut tentnnya memberikan peluang besar kepada Peradilau Agama. karena sebelum ][("lual'nya tjndang-undang Nomor 7
'rabun 1989 temang Peradilan Agama keputusan Pengadilan Agama hams dikulcuhkan terlebih dahulu oleh Pengadilau Umurn. Dengan keluarnya undang-undang ter-sebnt maka keput.usan yang dikeluarkan Pengadilan Agama sudah mempunyar kekuatan hukum yang tetap. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 54 disebutkan
bahwa "hukum acara yang lwrlaku pada Pengadfian dalam lingkungan Peradilan Agama adalah
Hukum AC,"..i -a Perdata yaug ber'laku pada
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Uruurn, kecuali yang telah diatnr secara khusus dalam undang-undang ini'"!
Para pencan keadilan diber. kcsempatan oleh
undang-undang
unruk mermnta uautuan hukum kepada orang liang dipandang ahll
1 Roihan ;\. RJ,yid, Hukum AcarJ Pcradilan I\r;am.], RJjd Gral,~dQ Persada. J~kJrld 1994, hal. 261.
dalam
hidang
acara,
orang
terse but
biasanva disebut
pengacara,
penasehat buku m atau advokat. Mereka itulah yang uapat mendampingi secara formal hagi orang yang berpe.r],ara di pcngadilan. Orang yang dapat m.. njadi pengacara adalah sarjana hukum atau aarjana yang disamalcan dengan sarjana hukum dan telah lulus ujian tcepengacaraan. Para pengacara tersebu: dibcri kesemparan untuk beracara di Pengadilan
Umum dan di Pengadilan Agama. Namnn demildan, hahwa yang ki'ta arnati saat ini adalah pcngacara yang kurang pengetahuannya mengenai
agama Islam, terutama tentang hukum-huku m agama yang terkalt langsung dcngan perkara yang mcreka tangani, nntuk itu, seorang pengacara harus rnenclalami pengetabuan huknm acara dan pengetahuan
agama. Selama ini, hahwa yang menjadi pengar-ara di Pcngadilan Agama adalah mereka yang berpendidikan Sarjana Hukum Urrmm, padahal seharusnya yang menjadi pengacara di Pengadilan Agama adalah rnereka yang mengetabut hukum acara dan dalil-dalil agama yang memhicarakan ten tang objek perkare terse but, Jadi, ia ahli di bidang acara dan ahli pula di brdang hukum [slam, karen" antara keduanya mempuuyai kcterkaitan yang sangat erat dalam rnenyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Sehab,
seorang
pengacara yang
hanya
rn~ngctabui
proses
taupa
mengetahu! makna yang terkandung di dalam hukum tidaklah dipandang sempurna, karena pengacara adalah par-tner hakim dalam mencari dan menemukan
hukum.
S~harusnya,
yang
menjadi
pengacara adalah
sarjana hukum agarna (Sarjana Syari'ah] dan sarjana hukum yang tahu len tang dalil-dalil baik dart Al-Qur'an maupuri Al-Hadist scbagai landasan
keputusan hakim. Dengan pengetah uan agama yang memadaj akan
rnembantu para hakirn dan pengacara menemukan keputusan yang tepat dan adil, narrrun sebaliknya bagi mereka yang kurang pengetahuannya
tentang seluk heluk agama sujit mendapat.kan bantuan hukum yang
diharapkan oleh peucari keadilan. .Jadi. seorang
pengacara hams
memiliki keahllan di bidang acara dan keahlian di bidang ilmu agama secara umum. Antara acara dengan matcri hukurn mcrupakan euetu kesatuan
yang ridak boleh dipisahkan satu sama lainnya. Seorang pengacara yang hanya mengctan ui proses tanpa mengetab ui makna yang terkandung dalarn
proses
tersebut
tidak
akan
membantu
hakim
menemukan
kepu tusan yang baik dan tepat. suetu hal yang menarik urituk diteliti. kenapa para Sarjana
Fakultas Syari'ah tidak tarnpil rnenjadi pengacara seperti halnya Sarjana Falcultas Hukum, padahal sc harusnya justru mereka yang lebih wajar menjadi pengacara di Pengadllan Agama daripada sarjana umum lainnya.
Hal mi sanger rnenarik diteliti penycbab-penyebabnya, apakah mereka yang ewtah menjadi sarjana memang tidak berminat menjadi pengacara
atau ada penvebah-penyebab Jain yang mcnjadi penghalnng sehingga mereka udak rnenjadi pengacara eeporc balnya Se-taria Fakultas Hukum.
Maka dan itu penelitian ini diberi judul "Tinjauan Terhadap Undang-undang
Nomor
Dihubungkan Dengan
7
Tahun
Millat
1989 Tentang
Mahastswa
Fakultas
Peradilan
Agama
Syari'ah
Uriisha
Menjadi Pengacara".
B. KeTangka pemikiTan Variabcl yang akao ditclit( dan dibahas seeara teoriuk di kalangan
Mahasiswa Fakultas Svari'ah Uriisba adalah teon-tecri dalam Islam reutang perlunya menegakkan keadilan, scdangkan keadilan dicapai melalui proses rertentu diantaranya melalui beracara
al Pengadilan.
Allah
berfirman :
o~:~, ~ I~l:; ~r Zrll ': ,:, ~~ll..9;j...!> j _
~~
l<
~~
••
~
eo'
rS'yG-ilJ10~O o'
;:
#
I'; ,._. " u'IS' WI'I ~~ _ ce.' L::.;,'JW I J:WL..I '<", -I IlJI u~ _~I----;-:-: _~ u~~ ~ ~u c.f'
Artinya
Seeungguhnya Allah menyurujkamu menyarnpaikan ernanat kepada yang berhak menerirnanya, dan [menyuruh kamu) apahila menetapuan hukum di antara manusia eupaya karnu menetackan hukum dengan adil. Sesungguhnve Allah member! pcngajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat. (Q.S, An-Nisaa : 58).
Menegaklcan keadllan mevupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah dengan
memberikan
petunjuk
kepada
orang
yang
;
tldak
mengeta.hui
apa-apa yang sebar-uenya rnereka lakukan. Hal
ter sebut dinyatakan dalarn firman Allah yang berbunyi :
Artinya: Dan diantara orang-orang yang Kami ciptakan ada ummut yang
memberikan petunjuk dengan baik, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan _(Q.S. AJ -A'raal : 181). Demikian
pentingnya melaksanakan dan menegakkan keadilan
sehingga banyak ayat di dalam Al-Quran yang menerarigkan ten tang kewajiban menegakkan keadilan dimanapun mereka bevada sebagaimana
Artinva : Allah memouat pet-umpemaan dua orang laki-Iaki yang eeorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu pun dan dia menjadi beban atas pcnanggungannya iru. dia tidak dapat mendatangkan sesuaru kebajikan, dimana seja merelca dis'urub oteh penanggungnya. Samakah orang itu dengan orang yang rnenyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di atae jalan yang Jurus. (Q.S. An-Nahl: 76), Dari «yat-ayar tcr.sebut tampaklah bahwa di dalam ajuran Islam
rnenghendakl adanya pencgakkan keadilan. Pcnegakkan keadilan adatah wajib, salnh sutu diantaranya adalah melalui bantuan hu kum dengan
mernpcrgunakan pengacara utau pendamping secara formal di
<,
pengadilan.
Apalagi
orang
mengetahui
tidak
proses
umuk
mendapatkan keadilan. maka perlu dibantu oleh orang yang mengetahui pTD'Ses tersebut. Orang tersebur btasanva dinamai wakrl atau kuasa
hukum yang membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Dalam bidang perwekilan (kuasa hukum], agama memberikan peluang
kepada
srapa
saja
yang
akan
memhan tu
orang
untuk
menegnkkan kcbenaran dan keadilan. bahkan hantuan hulcum adalah salah sam bentuk aplikasi ajaran islam di bidang penegakkan keadilan. Keudaktarnpakkan semangat mahasiswa beracara mungkin disebahkan karena mcreka belum mempu nyai pengetahuan yang mcmadai ten tang ilrnu kepengaceraan, disamping tidak aoanva ear-ana prnktikum bagt mahasiswa, karena ia
mempunyai ilrnu khusus untu k beraoara di
pengadilan,
kemantapan
terutarna
di
bidang
hukum
aoara
dan
pengaplikasiarm-ePcmyataan tersebut perlu dikaji lebih mendalam tentang potensi
yang ada di kalangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Unisba untuk menjadi pengacara terutama hubungannya ctengan Undang-undang Nomoi- 7 'l'ahun 1989 tentang Peradilan Agarna dan aplikasinya melalui berbagai kegiatan termasuk kegiatan kepengaearaan bagi alumni Fakultas Syari'ah Unisba.
C, ldentifikasi Masalah Urituk mengetahui pckok per-masnlahan yang terkandung dalam
judul terseout, maka permaealahan yang akan diteliti diklaaifikasikan sebagai berikut :
1. i\palmh Undang-undang Nemer 7 Tahun 1989 'l'entang Peradilan Agama membcri peluang kepada Mahaaiswa Pakultas Syart'ah untuk menjadi pengacara di Pengadilan Agama ?
2. Fnktot- ape yang mempengar uhi alumni Fakultas gvavi'ah tidak menjadl
pengacara sebagai satu profeai ? 3, Bagaimana minat
Mahasiswa
Palcultas
Svart'ah
Urrisba
menjadi
pengacara ?
D. Tujuan.!2J!.!l Kegunaan f'enelitian a. Tuj uan Penelitian
Adapun tujuan yang
ingm diperoleh dart penelitian iru adalah
sebagai berilcut 1,
IJntuk
mengetahui
pcluang
Mahasiswa Fakultas Syari'ab
menjadi pengacat-a di Pengadilan Agama berdasarkan Undangunclang Nomor 71'ahun 1989 tentang Peradilan Agama. 2. Unt.ulc memperoleb data ten tang pengaruh hagi alumni Fakultas
Syari'ah udak menjadi pengacara sebagai satu profesi. 3. Untuk mengetahui mtnat Mahasiswe Fakultas Syari'ah Uriisba
menjadi pengacara.
b. Kegunaan Penelltian Penelitian ini dilakukan karrna menurut pengamatan penulia ada beberapa manfaat, diantaranva yaitu : 1. Hasil penelitian
mahaecswa,
ini diharapkan dapar bermanfaat bagi para
dengau
cara
adanya
evaluasi
tet-harlap
setiap
mahasiswa yang membaca hasil penelitian ini dan setelah itu dtharapkan tu mbuh inisiatifnya sehingga mereka dapat mengatasi
kekurangan tersebut. 2. Penelitian ini diharapker; dapar bcrmanjaat
bagi para pcndidik.
terutama yang membidangi hukum acara di Fakultas Syar-i'ah sehingga ia oapat mengembangkan ilmu tersebu t sampai kepada prakteu yang meyaldrikan keampuhannya umuk menghilangkan
image bahwa Mahasiswa Fakultas Syar-i'ah hanya mampu rnenjadi hakim sedangkan menjadi pengacara mereka tidak mampu.
3. Penelitian
im
diharapkan dapal berrnanfaat bag- para pengambil
lrebijakan urrtuk mengetahui Icemampuan yang sesunggutinva hagi
Mahasiswa
Fakuicas
Svari'ah
kh'ususnya
di
bidang
kepengaearaan.
E. Metode dan Tel,nik Penelitia.n Guna memperoleh bahan dan data-data dalam pen ulisan skripsi rm, metcde vang digunakan adalah Metode Deskriptif Analisis yaitu
"suatu
penelltian
yang
bertujuan
untuk
menggambarkan
dan
menganallsa sebagaimana adanve terhadap topik yang dibahas".? Adapun
ciri-cirinya adalah sebagai berikut : 1. Mcmuaatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang aktual.
2. Data yang dikurnpulkan mula-mula disusun, dijelaskan Jan kemudian
Sedangkan teknik penclitian yang digunakan adalah : I. Penelitian Pustaka (Library Rescarr-h]
Dalarn bidang k..pustakaan penulis mengumpulkan data dengan mdihat peraturan perundung-uridangan, buku-buku , dan lain-lain yang seSU81 dan meridukung dengan permasalnhan yang sedang diteuti.
2. Penelitian Lapangan (Field Reseurcb] Dalarn penelitian laparigan ini penulis mengadakan penehtian dengan
lara, yaitu : - Penggunaan Angket
a. Penggunaan Angket adalah alat peneliti berupa daltar pertanyaan yang t,,1a11
disiapkan
oleh
peneliti kernudiau juga dlsiapkan
jawabannya. Bagi respcnden hanya memilih dian tara jawaban yang tclah dtsiapkan.
'M"h, Naztr. M'Olode Pene/it/an, Gh"!,,l Indoncsi o, jakarta, 1991, hal 71, -' Win;nno SlJror'n"IJd, Pen!pnliir Penel,kJlJ, T~r';i t'l, Bandtmg 'I ~180, I1dl 140.
b. Ajasan penggunaari angket, karena : •
madah diisi karena responden tidalc perlu menuliskan buah pikirannya
•
tidak memei-lukan walctu banyak untuk rnengieinya
•
lebih besar harapan untuk dikcmbalikan
•
mudah diolah
F, Langkah-langkah PeneliUan
Dalam penelitian ini, Iangkah-Iangkah vang penulie lakukan adalah
ecbagai berilrut: 1, Menentukan objek dan pokclc permasalahan y
2, Membatasi objek permaaalahan agar terb.indai- dari kesimpan geiuran dalam pembauasan. J, Menentukan populasi dan sampel
Yang dimakaud dengan populasi adalah cbjek yang akan menjadi sasaran dalam pengumpulan sejumlah data, Akan tetapi dalam penelitian im uoaklah mungkin rnelibatkan sernua individu untuk
dijadikan su mber data,'; Sesnai dengan judul yang
menjadi
polcok permasatajian yaitu
"Tinjanan Terhadap Undang-undaug Nemer 7 'Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dihubungkan Dengan MinaI Mahasiswa Fakultas
I
tua;
hal. 156
" Syari'ah Unisba Menjadi Pengacara ", maka yang dijadikan populasi adalah seluruh mahasiswa Pakultaa Syari'ah Unisba yang tclah mengambil mata kuliah Hukum acara dari angkatan 90 sId 93 yang berjn mlah 206 orang dan alumni Fakultas Syari'ah Urrisba sebagai pelengkapnya bail; yang lama maupun yang beru, karena antara
mahasiswa dan alumni sangat lerkait. Keterkaitan tersebut yaitu bahwa yang dapat menjadi pengacara adaluh alumni, sedangkan mahasiswa belum dapat
menjadi pengacara, karena salah eatu
pereyaratan menjadi pengacara adalah sarjana. Jadi, pennlis akan melihat bagaimana minat para sanana, apaken minat tersebut juga ada pada sarjane sebagaimana minat itu ada pada mahasiswa.
Sedangkan
dalarn
penentuan
sampelnya
ditetapkan
dengan
menggunakan sampel acak sederhana (Simple Random Sampling).
Adapurt ukuran banyaknya aampel yang diambil tidak ada aturen tertentu karena eampel yang besar belu m tentu menjamin mutu hasil penelitian,
5
untuk ltu penulis merigainbil aampel sebesar 25
~'l'
rJari
total populasi yang ada yaitu sekitar 52 orang manaaiswa. 4. Pengolahan Data Setelah data terkumpul. malca diadakan pengolahan data des-gao
perhitungan akala prosentase. Adapun rumus pernecahannya yaitu :
J
S. Nasuticn, MelOdr:R.t·'e,lrdi, Penerbitjcrnmars, GJndurlg, 1991, hal. 142.
F --------- X 100 %
J umlah angka yang dicari
N ~
F
Frekwensi yang didapat dari haail angket
N
= Jumlab sampel penelidan
100 %
= Angka lconstan
Sctclah
diketahui
hasilnya,
maka
dilakukan
penafeiran
data.
Kcmudian basil tcrscbut diperjelas dengan data yang dikurnpullcan secara kualitatil. Hasil dari kcsehn-uhan itu merupakan keslmp ulan data.
G. Siste.matika Penelitian Dalarn penulisan skripsi ini, perrulis membagi sistematika penulisan sebagal berikut : Bab I : Pcndahulu an yang menguraikan tentang latar belakang
masalah, kerangka pemikiran, identifikasi rnasalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan teknik penelitian, langkah-Iangkah penelitian
serta eistcmatika penetitian. Bab II : Tinjauan Urnum 'I'entang Pengecare Di Indonesia yang
menguraikan tentang pengertian
pengacara dan ruang lingkupnva,
landasan hukum, tujuan diadakannya, orang-orang vang berhak menjadi pengacara, kedudukan pengacara, aspek-aapek pengacere yang terdiri
dan sumpah dan Kode Etlk Advokat. Indonesia, kewsjiban dan hak-hak
Advokat ecrta Dewan Kehormatan Acvokat. Bab III : Elcsisterrsi Pengacara Dalam Undang-uridang Nemer 7 Tahun 1989 yang berisikan tentang Islam dan bantuan hukum, hukum
acara di Pengadilan Agama, asa s ahtif memberi bantuan, fungsi dan
peranan pengacara dalarn memberiken bantuan hukum yang terdiri dari kebutuhan alcan hantuan lJukum, [ungsi dan tujuan baru.uan hukum dan
peranan bantuan hukum di Pcngad.lau Agama. Bah IV : Pengolahan Data
mengurailcan ten tang persrapan
pcnelitian dan pelaksanaan penelitian.
Bab V penults.
Pcrrutup berisikan kes'impulau dan saran-saran dill"]
BAD IL TINJAUAX lIMUM TENTALXG I'ENGACARA DI
LNDO~ESLA
A. Pengertian Pcrrgacar-a dan Ruang Lingkuprrya Porkataan pcngacara berasal dari kata acara yakni perkara dalam
pengadilan.
perkare
Pengacera
atau
advokat
berarti
yaitu
pokrol
[pengacara praktek}.
seeeoraug yang
profesinya
pembela
membela
[memberikan bantuen bukurr» kepada seacorang yang scdang berperkara
di Pengadilan.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang diter bitkan
oleh Departemen Pendidikan dan Kehudavaan Rl dinvatakan bahwa
"advokat
adalah
ami
hukum
yang
bcrwenang
bertindak
sebagai
penasehat atau pembela perkara di pengadilan". sedangkan "pcngacara
adalah pembela perkara". ' Kemudian menurut R. Soebekti seperti yang dikutip olch Soerjono
Seokanto menyebutkan definieinya, yaitu : "Seorang advocaat adalah seorang pembela perrasehat, sedangkan seorang procureur adalah seorang ahli dalarn hukum acara [perdata] yang rnembeifkan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara kepada Pengadilan dan rnewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan". 2 Dari pengertian tersebut di atas dapatlah diambil kesimpujan bahwa yang dimaksud dengsn pengacara adalah pembela perkara - - ----
----- ---
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim I'enyu,un Kamus I'u~at I'embinilan dan Pcngembangan Bahasa Depdikbud RI, Balal Pustaka. Jakarta, 19138, Cet-L hal. 8. , Socrjono Soekanto, Hanluan Hukllm Suafll T;nj1Uiln 50s;0 Yuridis, Chalia Indonesia, Jakarta,
1
I98J, hal. 73.
terbadap seeeorang yang sedang berperkara dl Pengadilan, atau seorang ahli hukum yang berwenang bcrtindalc sebagai penasehat hukum,
arau
pembela
yang
perlcara
di
pengadilan
yang
mewakili
orang-orang
berperkera di muka pengadilan dalarn pet-lcara menu ntut hak balk pidana maupun perdata" .Jasa bentuen hukum dibe tikan kepada klien scjek awal sampai
dipcrolehnya keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasu untuk semua permasalahan hukum di luar maupun di dalam pengadilan, dan untuk semua tingkat peradilan tanpa mernperharikan jenis perkaranya, berat nngannya ancaman h'ukuman , cesar kecilnya nilai gugatan maupun pihak-pihak yang berpekara.
B. Landasan Hukum Sebagaimana kita ketahui bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidal, berdasarkan atas kekuasaan semata, dan secara sosiologis banruan hukum itu diperlnkan, maka dalam Undang-undang Nomor 14 Tabun 1970 renteng Kerentuan-ketentuan Pokok Keuuaeaan
Kehakiman rnenyebutkan bahwa :
1. Dalam Undang-undang nu dieantumkan beberapa ketentuanketentuan pokok yang mernberi pcrhndungan hak-hak asaei manusia dalam bidang peradilan ses uai dcngan jiwa UUD 1945. Untuk menjarnin tertaksananya maksud cersebut eampai mendapat hasi! yang diharaplcan
perlu adanya peuegnk hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, yang
"
melakukan
tugaenya
seadil-adilnya
dan
tidak
memihak.
Beberapa
ketcntuan yang penting dalarn undang-u ndang ini adalah : a pemer-iksaan dilakukan dalam stdang terbuka untuk umum uleti sckurang-kurcngnya 3 orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain, b. hakim yang masih terrkat dalam hubungan kekeluargaan teru tama dengan rertuduh dalam suatu perkera tertenru untuk mengundurkan dirt dan pemeriksaan perkara itu. c. pemberian bantuan hukum kepada lersangka terutama semenjak seseorang dikeriakan penangkapan dan I atev penahanan. c kemungkinan untuk menggenf kerugian serta rehabi!itasi saaeorang yang ditahan, dituntut ataupun diadili t,.. npa alasan yang berdaearkan undang-u ndang atau karena kekeliruan rnengeuai orangnya atau hukum yang diterapkannya :!
Pada daaarnya pelaksanaan uu kuman h41US terbuka,
sesuai
dengan fir-man Allah SWT. yang berbu nyi :
Artinya
"Dan hendaklah [pelaksanaan] hukuman mereka disaxsikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang bcrimarr".
(Q.S. An-Nur : 2).
Dengan ayet terse-but dt atas dapadah dijndikan pedoman bagi peradilan yang rnelaksanakan pemer-ikeaan hendaklah dilaksanakan
dalam sidang terbuka untuk umum. Sukses atau gagalnya dalam menjalankan tugas sebagec bad an
penegak hukum dan keadtlan sangat tergantung daripada kualitas dan keadilan para pcnegak hukurr, khu suenya para hakim. Maka dan itu
J RelrlOwulan Sutantio., et ~I., Hukum Ac..:va P"rd:Jta D<Jldm reor! Daf! Prakte( Mandar M~ju, 8Jndllng, 19(J'), eel-VI. hal. 328.
syarat
ecorang
hakim
adalah
jujui-,
merdeka,
berani
mengambil
keputusan dan bebas dari pengaruh baik dati dalam maupun dari luar. 2. Bantuan hukum di luar maupun di dalam persidangan telah
diatui- pula di dalam Uridang-undang Nomor 14 Tahun 1970 teru tama dalam pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 ber bunyi :
Seriap orang yang tersangkut perkara berhak mempercleh bantuan hukum.
pasat 36 berburiyi : Dalam perkara pidana eeorang tersangka rerutarna scjak eaat dilakukan penangkapan dan I atau penahanan herhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.
Pasal 37 berbunyi : Dalarn memberi bantuan hukum tersebut pada pasal 36 di atas, pecasehat huJmm mernbantu tnelancarkan penyeleaaian perkara dengan menjunjung tinggi Paneasila, Hukurn dan Keadilan. 4 Demikian pula hak seorang tereangka acau terdakwa dibela dan didampingi seorang pengacara atau advokat, hal tersehut sesuat dengan ketentuan dalam KUHAP khu snanya dal
yang. berbunyi : Pasal54 bei-bunyi :
Guria kepentingan pr-mhejaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dati aeorang atau lebih penasehat hukum aelama dalam waktn dan pada seriap rtugkat pemeriksaan rnenurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang irri . , Z"i~~'1 Abidin AblJb~k~r, ~'uIIJ.I-'ulan PeralUran f>crundimg-undJnpn D"!drrl LilJglcwl§'ln PA, Al-Hlkmab, .l"~Jrla. 199J
Pasal55 berbunyi : Untuk mendapatkan penasehat hukum terse'out dalam pasaj 54, tersangka ntau terdakwa bcrhak memilih scndiri penasehat hukumnya. Pasal 56 berbunyi :
'11). Dalam hal tei-sangka eteu terdakwa diaangka atau didakvva melakukan tindak pidana yang diancarn dengan pidana mall eteu ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau begi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun eteu lcbih yang tidak mempunyai penaeehat hukum sendiri, pejabat yang bereangkutan pada eemua tingkat pemeriksaan daJam proses peradllan wejib rnenunjuk penasehat hukurn bagi mereka. (2). Setiap penasehat hukum yang ditunjulc untuk bertindak sebagaimane dimaksud dalam ayat (1), mernberikan hantuannya dengan cuma-cuma. Pasaj 57 berbunyi :
(1). Tersangka atau terdakwa yang dikcnakan penahanan berhak menghuhungi penasehat bukumnva sesuai dengan ketentuau undang-uridang ini. (2). Tersangka atau terdakwa yang hcrlcebangaaan asirrg yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam rnenghadapi proses perkaranva. Pasaj 114 berbunvi .
Dalam hal seseorang disangka melakukan suatu tindak pldana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik. penyidlk wajib rnembcritahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantu an b ulcurn atau bahwa ia. clalam perkaranya itu wajih didarupingi oleh penascb at b ukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56. 5
'Kitab UndJng--lJnd~ng Hukurn ACJra Pidana, Karya r\ndJ, Snrabaya, t.L, hA ,0.
Dan bunyi
pasal tersebut dl atas dapar
disimpulkan sebagai
berikut : 1. Suatu aaas yang sangat pcnfing bahwa sesecrang terkena perkara
mempunyai hak memper oleh balltuan hulcurn untuk mendapatkan pei-lindurigan hulcum.
2. Penerapan asas Pancasila yanu
seseorang
mertabetnva
tertud'uh
sebagai
kemanuaiaan yang adil dan beradab harus
manu sia
diperlakulcan dan
selarna
eesuai helum
dengan terbukti
kesalahannya harua dianggap tidak bersalah [praduga tak bersalah).
3. Dibenarkan
rertuduh
berhubu ngan
dengan
keluarga
atau
pcnasehat hukumnya semeujak ia diperiksa, ditangkap atau ditahan
dengan tklak meugurangi arau merugikan kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan dan pennntutan. Dan kemudian dengan munculnya keputusan Menteri Kehakiman
Rl, sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai bcrikut : Keputusan Menteri Kehakiman Rl Nomor M.02.UM.09.0S, tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantnan Hukum dan keputusan Menteri Kchakiman Rl Nornor M.Ol.UM.08.10 tahun
J981 tentang Perubahan dan Perbaikan Keputusan Mentert Kehakiman ill Nomor 1I,1,02.UM.0908 tahun 1980. Dasar dikeluarkannya keputuean tersebut adalah sehagai ber-ikut : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan, perlu adanya pemer ataan bantuan hukurn khuaus bagi mereka yang tldak / kurang mampu ; b. Bahwa penyelenggaraan pernerataan ban man hukum melalui Badan Peradilan Uruum dilaksanakan herdasarkan
pcraturan yang berlaku dan untulc itu dipertukan petunjuk pelaksanaan Mentcri Kehakirnan. 6 welaupun
demikian
para
pemberi
bantuan
hu kum
telah
ber-lcembang di kalangan masyarakat Indonesia, seperti diketah ui, pada
tahun 1969 dilaksariakannya Kongrcs Pet-satuan Advokat Indonesia (PERADlN) yang secara berani dan aklamasi mengambil keputusan
mengesehkan suatu gagasan Hukum
untuk mendirikan Lembaga Bantuan
bagi kaum rniskin di Indonesia dimana sebagai pilot project
Peradin lx-rtujuan, yaitu 1. membet-ikan bantuan hukum sec ara cuma-cuma kepada masyerakat luas yang tidak mempu dan a ta u buta bukum tanpa membedakan agama, ketur-unan , rae, keyakiuan politik maupun Jatar uelakang soeial dan budaya.
2. menumhuhkan, mengembanglcan dan memajukan pengertian dan penghonnatan akan nilai-rulat negara huknm dan hak-hak asasi manuaia pada umumnya dan khuauenya meninggikan kesadaran hulcum dalarn masyarakat baik kepada pejabat maupun warga negara biasa agar supava sadat- akan uak-hak dan lcewejiban sebagai subjek hukum. 3. membina dan memperbaharu i hukum dan peleksanaan hukum sesuai dengan tuntutan zaman. 7
C. TUJuan Diadakannva
Sudah
menjadi rahasia umum,
babwa
setiap derap langkah
rnanusaa udak sam-pun yang tidalc mempunyal tujuan. Begitu pula seorang ahli hukum vang aedang mondampingi kliennya di dalam
'i
Soriono Soekanto, toe: cit, hal 94.
Frans Hendra Winarta, I'1dvokallnd"nesiil H3rapan,Jakarta, Cet-L hal. 32.
(fl"~.
lrIe.1/r'me d1lJ Keprihatillafl, Pusraka Sinar
persidangan mempunyai rujuan. Tujuan ini kita bisa lib"t dari due segi, pertame dan SlCgl hukum dan kedua dari segi kepentingan pribadi J
individu. 1. Dar! Segi Hukum a, Menurut Hukum Positive 'rujuan dladakannva pembela dilihat dat-i segl h'ukum positive dapat kiLa temukan pada bcberapa tempat.
Pertama :
ayat (1) yang berhunyi sebagal
Dalem
ElR
herikut
"dalam persidangan tiap-tiap orang yang; diruduh
~54
pasal
eccrang
clch
dihantu
berhak
pembela
untuk
mempertahnnkan dirinya''. e Kalimat u ntuk mempertahankan dirinya secara tidak langaung
menyatakan banwa pembela itu bertujuan : mempertahankan ter-tuduh I terdakwa. Namun sayeng sekali tidak ada peojelasan mcmpertahankan
apa sebenarnya pemhcla itu 7. Menurut hemat penulis bahwa terdalrwa diberi
kesempatan
rncrnpertahankan
ruendatangkan
dit-inya dari
pembela
tuduhan
tiada
jaksa
Jain
urrtuk
agar termndar dan
hnkuman, minimal dapat rnengu rangi hukuman bukan dalam arti membenarkan perbuatan yang selah
Kcdua :
Dalam
Undang-undang
Nomor
J4
Tahun
1970 Tentang
Ketentuan-kctentuan Pckck Kckuasaan Kehakiman paeal 26 bab IV dinyat akan : , R. Trcsna, f(,7,orent.lr J-IIR, Pradnya PJfJmil,l, JJk~fld, 1 93~, hill. 24~.
ri
Pihak yang diadili mempunyai hale ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah hak seseorang yang diadili untuk mcngajukan keberatan-keberatan yang disertai dcngan alasan-alasan terhadap seorang hakim yang akan mengadili perkaranvn. Putusan rnengenrri hak tersebut
dilakukan oleh Pengadilan.
9
Kcteraugan di atas menyebutkan bahwa tertuduh mempunyai hak ingkar. Kalau kita hubungkan dengan pasaI 254 HIR ayat (1) tadi bisa dikatakan bahwa tujuan diadakannya pengacara atau
p~mbela
adalah
untuk membantu mempertahankan did tertuduh agar terhtndat- dari hukuman dengan cara mcngajukan penolakan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemyataan di atas dapat disimpulkan sebagai bcrikui :
diadakannya
1. bahwa
pengacara
atau
pembela
adalah
11lU!;:
menenangkan pikiran terdakwa yang tnasanya gelisah, kacau dan kadang-kadang putus asa ; 2. babwa dladakannya pengacara atau pembela adalah
untuk
menjaga
keseimhangan proses pemerikaaan dajam persidangan 3. bahwa
diadakannya
membantu
pengacara
atau
pembela
adaJah
untuk
tertuduh aga.r ia btaa menangkis tuduhan jaksa supaya
terhindar dari hukuman. minimal da.pat menguranginva. b. Memn-ut Syari'at Islam
Dalam Syari'at Islam yang hlsa dilakukan oleh setiap penganutnya (yang mempunyai ilrnu] adalah rnenyuruh I mengajak orang berbuat baik
"Z~inol Abiciin Abubalor. Op.ch, hill 11)7
dan melarang orang cerbuat jahat (O.S. Luqrnan
17). Juga uabwa ealing
tolong menolong dalarn bidang taqwa adalah perinrah-Nya,
sebaliknya
tolong menclong dalarn perbuatan jabar adalah lararigan-Nya. Dua hal tereebut meru pakan ketentuan yang harua dijalankan oleh setiep muslim. Dengan demikian menolong /
membantu
rnenghilangkan san,
kemadharatan atau kesn sahan dari diri orang lain adalah merupakan euatu kewajiban yang har-us dijalankan. Demikian pula dalam bidang peradilan menoJong seorang yang susab agar terlepas dari keeusahannya juga merupalcan suatu kewejiban bagi setiap inean yang mengerti dalam bidang peradilan. Narnun dalam Syari'at Islam ada norma tertentu yang harua ditempu h yaitu banwa tidak dlperkenankan membantu / menolong / rnernbertkan bantuan hukum
xcpada sesecrang yang melakukan kejahatan. Secara jelas uisa disebutkan bahwa tujuan pengacara atau pembela rnerrurut
Syari'at
Islam
adalah
untuk
membantu
/
rnenolong,
menghilangkan j menolak bahaya, memclihara hak sec rang tertudu h dan kezaliman jl[ehilafan majlis hakim yang scdang mengadillnya. 2. Dan Segi lndividu j Pribadi Tujuan diadakannya perigaeara LIm segi individu adalah satu usaha untulc menghindarkan atau sekurang-kurangnya meringankan hukuman yang akan diterimanya.
D, Orang-orang Yang Berhak Menjadi Pengacara Bukan su atu hal yang aneh bila penults dalam pembahasan ini
mengcmukakan
eyarat-syarat bagi
acseorang yang akan
bertindak
menjadi pengacara dalam suatu perkara, sebab tidak setiap orang mengerti teutang hulcum. Oleh karena uu bagi orang yang akan menjadi pengacara diperlukan syarat-syerat tertentu , 1. Menut-ut Hnkum Positive
Svarat-svarat bagi seorang pengacara merrurut hukum positive
dapat kita Jihat dari surnber .hukurn yang uerlaku yaitu : - aarjana hukum ; " ahli hukum. Kedua syarat teraebut perrulis ambil dari HIR pasal 250 ayat (5),
Tentu saja kedua syarat ini adalah yang eangat pokok sekali, eebab tidak munglcin seorang pengacare tidak mcngetahui ateu mengerti hulcurn. 2. Menurut Syari'at Islam Dalam Syat-i'ar [slam masalah syarat bagi pengacara tidak diatur secara detail dan terperinci. yang ada b anya syarat-eyarat bagi seorang
hakim saja, ltupun haail penelitian para ulama, sarjana dan fuqaha, yang berdasarkan dari keten tuan-keten tuar, Al-Quran dan Al-Hadist. Oleh karena tujuan dari adanya pengacara atau pembela adatah supaya tegaknya hukum / eyari'ar secara mUlTII, maka menurut hernat penulls syarat bagi pengacara atau pembela-pun biea diqiaskan dengan
syemt bagi qadli
I
hakirn. Adapurt syerat bagi seorang qadli atau hakim
berdaearkan pasal13 UUPA adalah sebagai berikut : I Warga negara indonesia;
" 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9.
Beragarna lslam ; Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mana Esa ; Setia kepada Pancaaila dan UUD 1945; Bukan bekas anggota organisasi terlarang : Pegawai negeri ; Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hulcum yang mcnguasai hukum Islam; Boru rnur sereudah-rendahnya 25 tahun ; Berwibawa, jujur, adil, dan herkelakuan tidak tcrcela. Disamping itu juga SuJaiman Rasjid mengemukakan svarat-syerat
seorang hakim, yaitu 1. 2.
3. 4. 5, 6. 7.
Islam, berarti yang menjadi hakim itu hendaknya orang Islam. BaJigh [sedikitnya berumor 15 tabunj Berakal [bukan orang bodoh). Merdeka [bukan hamba sahaya}. Adil Laki-lald Mengerti ayat Al-Qur'an dan AI -Hadist sedikitnya
yang huknm. Mengetahui ijma' ulama dan peraelisihau paham mereka. Mengetahui bahasa Arab sekedar dapat memahami ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist.
bersangkutan dengen
8. 9.
10. Pandai rne ojalankan qivas. It. Pendengaran dan penglihatan eukup. 12. Sadar {hukan orang lajail. 10 kcrcrangan di atas berdaearkan kcpada ayat Al-Qur'an dan Al-
Hadist Nabi, yaitu 1. Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 58 yang berbunvi :
'0 Sulaimall Rasjid, fiqh )j/am, Slnar Baru, Bandcng 1'194, Cet-zz, h"l. 4B7.
Artlnva
-Sesungguhnva i\lln\1 rnenyurub kamu menvarnpatkan arnanat
kepada yang berhak rnenerirnanya, dan (rnenyuruh karnu] apabila rnenetapkan hukum eli antara manusia supaya kamu rnenetapkan dengan adil. 2. Hadist Raxutullah SAW. Rswayat lmam yang empat dan diahahihkan oleh Imam Hakim yang herkenaan dengan najcim yang artinya :
Hakim-hakim itu terbagi tiga golongan ; yang dua golongan rnasuk ner.oca, dan aatu golongan masuk surga ; yang satu golongan berbuat adil di dalam kepurusan hutcunmye maka rnereka masuk surga. Yang satu golongan mengetahui keadilan itu tapi rnereka menyeleweng dengan sengaja ; maka mereka maauk neraka. Dan eatu golongan Iagi memutuskan perkara dengan tidak mcngerahut llmunya ; maka la masuk neraka. Muhammad Salam Marlkur mengeruukakan syarat-syarat qadhi sebagai berikut : Fuqaha berbeda pendapat ten tang syarat bagi qadhi. Di antara rnereka ada yang mengatakan bahwa aeorang qadhi harus memenu hi 15 syerat, dan di antara rnereka ada yang menentukan 7 sycrat, dan ada juga yang menentukan 3 syerat. Mereka, mc sldpun berseliaih tentang jumlah (syarat itu]. retapi beberapa syarat tercakup oleh yang lain dan juga sejumlah eyarat dapat dicakup oleh satu macam syarat. Dan secara globajnya syarat- syarat bagt qadhi itu dapat diringkaskan sebagai berikut . 1. Lakr-Iaki
2. Berakal 3. Islam 4. Adil 5. Berpengetahuan tentang polcok-pokok hukum agama. dan cabang-cabnngnya dan dapat membetlakan antara yang hak dart yang
bathil. 6. Sebat penoengaran, penghhatilll dan ucapan.t! "Muhammad Salam Madkur, P,,,-,,dilan Oillam 's,'ani, "lih bahasa Alj Imron, ntna llrr,u, Surabava, 1983, hal. 53.
lbnu Ru syd menerangkan bahwa eyerat-syarat bagi qadb l adalah :
"Merdeka, muslim, laki-laki, berpikiran sehat dan
8.d;I."T~
Deugau demikian dapat disimpulkan bahwa sifat
J ayat-ac-syarat
bagi seorang qadhi atau hakim adalah minimal:
L Orang Islam. 2. Memahami syari'at j hukum. 3. Adit.
4. Sehat pendcogaran, penguhatan dan ucapan. s. Taqwa. Selaiu syarat di eras
menur-ut
hemat peuulia,
bagi
seorang
pengacara atau advokat harus ditamhab eatu lagi yaitu mengetahui SCC8.1a pasti ddik atau jarimah apa yang dilakukan oleh si pelaku, sebab dcngan diketanuinya delik atau jarimah yang alcan dlbelanya ia akan terhmdar dari mengerjakan suatu pcketjaan yang rhlarang oleh syara' atau hukum. Jadi sveret bagi seorang pengacara atau advokat ada 6, yaitu :
1. Orang lslam
2. Mernahami svavi'at
J hukum [Sarjana Syari'ah]
3. Adil 4. Sehat pcndengaran , penglihatan dan ucapan 5. Taqwa. dan cc--~---1i I[;nu Ru,yd, [Ji"iJJdtU! Jt.1ujtalrid, MustiliJ ,\I·tlally r\l. HJIJby, Mcsir, 1960.
6, Mengetahui secara paeti deJik atau jurimah 'yang dilakukan oleh
Sl
pelaku.
Sebagalmana ditegaakan di atas bahwa
syarat bagi
scorang
pengacara arau pcmbela diqiyaskan uengan eyarat bagi seorang qadhi atau hakim, maka dengan diketahuinva syarat bagi qadhi atau hakim,
maka nulah syarat-syar-at bagi seorang pengacara atau pembela.
E. Kedudukan Pengacara Apabila kita rnelihat di pengadilan bahwa jaksa. pengaeara dan hajom adalah tiga sarjana penegak hukum. Maka poeisi bakim dengan pengacara dan jaksa, kalau kita bandingkan kedudukan hakim dengan pengacara dan jaksa maka hakim
mempunyai kedudukan yang objektit ditunjuk
untuk
memer-ikaa
dan
pcnilaiannyapuu objektif pula karen a ia
karena ia Iungaionaria yang rnengadili
perkara,
tetapt
harus berdiri di area kedua
belab pihak dan tidak boleh memihak. Malca dengan demikian pengacara kedudukannya adalah subjektif karena ia ditunjuk oleh salah satu pihak untuk mewakili di persidangan dan
penilaiannyapun
kepentingan
klien
juga
yang
subjektif diwakilinya.
karena
ra
Sedangkan
harus
membela
seorang
[akaa
kedutiukannya adalah obyektif karena Ia ditunjuk sebagai Iungsionarts untuk mengajukan tuduuen dan tunturan, tetupi penilaiannya adalah
subjektif karena ia dalam hal ini mewakili negaea dajam memelihara ketertiban umum. Maim protest pengacara kedudukannya dajam Undang-undang Nomor 1"," Tahuri 1970 eengat penting, karena adanya perlindungan hak
asaet manusia dalam bidang peradilan oleh aparatur penegak hukum yang melakukan tugasnya dengan seadil-adilnya dan tidak memihak, hal
ini sesuai dengan Sila Perikemanusiaan. Badan Pelaksana Penegak Hukurn eebagaimana kita kenai di
Indonesia
adalah : (1) Kepoliaian.
(2) Kejaksaan. (3) Kehakiman, dan (41 Pengacara atau Advokat. Maka sudan selayaknya pemerintah rnembei-ikan tempat di dalam ketentuan
perundang-undangan
sebagai
suatu
jabatan
profesional
kepada pengacara di dalam dnnia peradilan
Protest pengacara aebagai
pelayan
keadilan
hukum
berwenang
menegakkan
dan
membela
kebenaran dengan seadil-adilnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
vaitu menegakkan yang hal; dengen secara jujur menyatakan yang salah itu salah dalam upaya mencari penyeleeaian yang seadil-adilnya sesuai dengan harkat dan martahat manu sia dan dengan aecara jujur pula
berani menyatalcan yang benar itu llenar. Dalam rnencari kebenaran, make secara jeli seorang pengacara IlU mengurnpulkan bukti-bulcti yang dapat meringankan hukuman atau
membuktlkan
kefidaksalahari
kliennya
disamping
itu
juga
mengumpulkan segala keterangan dan bukti yang member-atkan khennya
terapi pengacara thlak bcrkewajiban untuk mengungkapkan acmua ttu. Kewenangan pengacara banyalah sebatae yang dibenarkan hukum datam membela kliennya. Pengacara tidak belen melanggar hukum.
DaJam
kehidupannye tidak dibenarkan melakukan tindakan-t.indakan yang tidak eeauai
dengan
norma-norma
kehormatan
dan
harus
mempunyar
kelakuan yang tidak carat sehingga apabila orang yang dibelanya meoawarkan untuk menggunakan keterangan [kesaksian] palsu dalam rangka pembelaan, rnaka pengacara wajib menolaknva.
F. Aspek-aspek Fengacara
Apabila kita ingin menelaah secara rnenyeluruh dan Iengkap maka aepek-aapek yang melingkupi pengacara atau advokat amatlah Juas. Bagian ini perrulis batast pada empat pokok bahasan yang dipandang sebagai aspelc penting dalam advokasi, yauu tentang sumpah dan kode etik advokat, hak dan kewajiban auvokat serta dewan kehormatan advokat Indonesia. 1. Sumpah dan Kode Etfk Advolcat Indonesia
Sebelum seorang pengauara atau advokat yang telah menerirna pengangkatan menjajankan tngaenya, ia ber-sumpah atau mengut-apkan janji mcnurut agama atau kepercayaannya masing-masing dalarn suatu sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah tempat tjnggalllya. Begitu pula pengacara praktek, namun sumpahnya diucapkan dalam eidang
terbuka di Pengadrlan Negeri.
Sumpah Advokat adalah sebagai berikur : a. Saya herjanji, bahwa eaya akan sctia kepada Ncgara dan Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia. b. Bahwa silva berkewajiban untuk menghormati pcjabat-pejabat kekuasaan kehakirnan. c. Bahwa saya tidak baik, secara langaung maupun tklak tengsung menggunakan nama atau dalih apapun juga untuk memperoleh jabatan saya, telah arau akan member. atau menjanjikan barang eceuatu kepada siapa pun juga. d. Babwa saya tidak akau menganjurkan seseoreng u utuk berperkara atau membela auatu perkara yang saya tidak yakin ada dasar
hukumnya.re Jadi,
seorarig pengacara atau
advokat dalam
menjalankan
tugasnya hat-us selalu memasukkau dalam pertimbangannya kewajiban tet-hadap
klien,
terhadap
lawan
bcrperkara,
terhadap
pengadiJan,
terhadap diri sendiri, dan rerhadap negara. Adaiah terlalu naif kalau eeorang
pengacara ateu
advokat dalam
memperhatikan kepen tingan klien
membela
kJiennya
hanya
tanpa memperdulikan Jcepentingan
Jain seperti terhadap tawan, negara, kunatitust dan pengadtlan. Di samping itu juga setiap pengacara atau advokat berkewajiban
mentaati Kode Etik Advukat Indonesia. Kode Erik Advokat Indonesia menganduug
kewajiban-kewajiban
rang
harus
dibebankan
kepada
pribarli-prtbadt advokat sebagai suatu aturan yang harus dilaksarrakan
demi tegaknya hukum. ta mengandung dalam falsafah hukum sebaged
norrnatieue etiek:
yang mempunyai kattan dengan h ukum. Sebagai
"rf<,~S I Iendra Win3rt.'.
Op.
ctt: hal. 70,
norrnatieve etiek dap,,-t dikatakan bahwa ia mengandung ketentuan sebagai berikut :
"a. Kewajiban pada did sendiri ; b. Kewajiban-kewajiban keparla umum c. Keternuan-lretentuan mengenai kerekanan ; d. Kewajiban terhndap orang ataupuu profesi yang dilayani"
14
Secara garis beaamva Kode Etik Advokat Indonesia meliputi enam
aturan pokok, yaitu : a
Keprfbadian Advokat {pasal 1 dengan 7 ayan
b. Hubungan dengan klien (pasal2 dengan 13 ayar} ;
c. Hubungan dengan ternan sejawat [pasal 3 dengan 8 ayat] d. Cara bertindak dalam manangani perkara tpasal 4 dengan 11 ayat)
e. Ketentuan-ketentuan lain [pasal S dengan 9 ayat) ; f. Pelaksanaan Kode Etik Advokat {pasal f, dengan 9 ayat]. Apabita ldta ringkaskan iei Kode Etik Advokar Indonesia pasal 1
rcnteng Kepriuadian Advokat dinyatakan bahwa : Advokat Indonesia har us hertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rnelakukan tugasnya menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-uridang Dasar 1945, sumpah jabatan, dan advokat barua bet-sedia member! bantuan dan nasehat hukum tanpa diskriminaei berdasarkan agama. suku , keturunan dan lainlainnya. Seotang advokat beketja dengan bebas dan mandiri eert.a tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan wajib memperjuangkan bakhale asasi manusia dalam Negara Hukum Indoneeia.»
"Ibid., hill. 61. ts O"m~r Sene AdJi, fli~d l-'mff"lion."II dan Hukum Pra(e" ;1dvokat, Edangga, Jakarta, , ",91, hal. 25.
Sedangkan pada pasal 2 ten rang kewajiban advokat berbubungan dengan klien diatur bahwa "advokat tidak dihenarkan mcnjamjn terhadap kliennya bahwa pcrkaranya akan dimenangkan dalarn judul dengan kliennya".
l~
Pasal 3 mengatru- ten tang hubungan antara advolcat dengan ternan
sejawat. Pasal ini antara lain rnemuat kerentuan bahwa "antara advokat
hat-us ada hubungan sejawat. saling m..m gbargai dan mempercayai bahwa
ia memuat etiek norrnatieve". t r Dalam penanganan perkara, advokat diwajibkan mentaat.i pasai 4
Kode IWk Advokat Indonesia dengan 11 ayat dl dalamnva. Pada intinya pasal 4 ini memuat car.a bertindak dalam menangani perkara, rrusalnya "advokar ridalc dibenarkan menghubungi sakai-saksi pihak lawan untuk mendengar mereka dalarn perkara yang bersangkutan". Sedangkan
pasal
5
mengenec
Ketentuan
18
Lain,
diantaranya
menghendaki bahwa "advokat harua menunggu pcrmintaan dari klien dan tidak boleh menawarkan jaaanya. baik langsung maupun tidak langsuug misalnya melalui perantara".
l~
Sedangkan dalarn avat lain mlsalnya disebutkan : Advokat tidak dibenarkan untuk melalui media masua mencari publisitas hagi clirinya atau menank perbatian masyarakat mengenai tindakanrindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang eedang atau telah
.,', Ihld., h31. 26, 10
'9
Ibid, Ibid.
ditanganinya (kecuali apabila keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinaip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.
2cJ
Dan akhirnya dalarn pasal 6 mengenai Pelaksanaan Kode Etik Advokat disebu tkan bahwa :
pengawasan atau pelaksanaan kode etik oleh advokat dilakukan oleh dewan kehormatan, dengan acara dan sankai yang ditentukan sendirt dan merupakan hak ekslcluaif dat-i dewan kehormatan untuk menghukum pelanggaran atas pasal dajam Kode Etik Advokat. Tidak ada badan lain yang dinyatakan berwenang rnengenai pentaatan atau pelanggaran erik tevsebut. ~l 2. Kewajiban dan Hak-hak Advokat Protest pengacara atau advokac mempunyai dua unaur pokok, artiova bahwa seorang yang berprolcsi advokat itu dalam menjalankan tugas
profesionalismenya
atau tugas khusuanya, perlu memiliki ski!
atau kemampuan tekrus yang memadai, dan dijunjung kode etik profesi sennggi-tingginya oleh para advokat. Kemarnpuan teknis di dapat dengan cara pengembangan diri etas dasar
pendidilcan hukum dajam praktek dnambah dengan perrnkiran
tecri-teori bukum yang berlaku dan yang baru. Di dalam rnenjalankan
profesi yang juga disamping itu berisikan eita-cita dan etrka profesi. Juga persoaten hukum pada hakekatnya pereoalan hati nurani, maka prtbadi masing-masing advokat amatlah berperan.
'" Ibid " Ibid.
Apabila kita rnelihat ketent uan-ke tenruan yang berkaitan dengan
tugas pihak pemberi bantuan hukum eli dalam Undang-undang Nemer 14 Tahun 1970 pada bab VII tentang Bantu an Hu kum maka terlihat bersedia
untuk membantu melancarkan penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, Hukum dan Keadilan. Selanjutnya di dalam sumpah pengangkatannya, para advokat wajib mengucapkan janji dalam tugas sebagai pernheri pelayanan hukum
akan bertindak jujur dengan berdasarkan hukum dan keadilan. 2.]
22
Kewajiban Advokat Pada dasamya tugas pokok peuasehat hukum [pengacara atau
advokat] adalah untuk rnemberikan legal opinion eerta naeihat hokum
dalam rangka menjaubkan klien dati kcnflik. sedangkan di Lembaga Peradilan [beracara di Pengadilan] penasebat hukum mengajukan atau mernbela kepentingan kliennya, sedangkan dalam beracara di depart
pengadilan tugae pokok penaaehat hukum adalah merigajukan Iakta dan
pertimbangan terhadap klien yang dibelanya daJam perkara tereebu t. sehingga dengan ito memungkinkan bagi hakim untuk membertkan
putusan yang seadil-adilnya. Kewajiban-kewajiban
pokok
yang
harus
mereka
patub.i
dan
jalankan, antara lain:
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ; b. Harua selalu berkenan untu k rnemberikan nesenat dan bantuan hUKum l:anpa ada diskrirninasl ;
c. Tujuan utama Cldalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan jujur eerte bertanggung jawab ; d. Memegang teguh rasa solidaritas antar seearna ternan seprofesi ; e. Bereikap sopan tet-hadap sesame peraegak hukum, namun demikian tetep mempertahankan hak dan rnartabat arlvokar ; f Mendahulukan kepentingan klien ; g. Memprioritaskan pemecahan konflik secara damai ; h. Tidak membataai kebebaaan klien : i. Mengut-us perkare prodeo sebagaimana perkara-perkara lainnya yang ia menerima jasa untuk itu; j. Memegang teguh rahasia jabatan ; k. Tidal, boleh mencari publisitas pdbadi melalui media maesa. n 2.2 Hak-hak Advokat
Sccara garis besarnya dapatlah ditarik pokuk-pokok ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak advokat yang bersumber dart Kode Etik Advokat
Indonesia,
Undang-undang
serta
pereturan-peraturan
pemerintah tenlang advokasi antara lain: a. Hak mandiri (independence) dalam arti b-oas, merdeka dan berdiri sendiri namu n bertanggung jawab. Seorang advokat bebas mengeluarkan pernyataan atau pendupatnva di muka pengadilan dalam rangka pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya, balk dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup. 24 b. Kedudukan sama dalam persidangan dengan Hakim, .Jaksa maupun Pejabat Peradilan latnnya untuk menemukan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum walaupun Iungsi tugasnya berlainan. c. Hak ingkar , adalah hak secrang yang diadili untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai alasan-alasan terhactap seoranf hakim yang akan atau sedang mengadili perkaranya. 2& d. Hak menerirna uang jasa. ~~ e. Minta kctcrangan yang diperlukan maupun data dart instansi pemerintah, orgarrieasi pcmerimah ataupun swaeta. 27
" '~ " '"
Suhra"'ardi K. Lubls, Fair" ['mfi','" Hukum, Sinal' Grafika, JakJrld, 1 g'l~, C~t-l, hal 30.
I(ode Elik Advokat Indonesia. pa>J11 ayat (4). WI·IAP., Op cit.. ?a;al 157 RUU Pelayanan HlIllJm, Opdt., pasal27.
" Loc. en, pasalze.
L Hak retensi, apabila honorarium belum terluriasi sesuai dengan perjanjian sebelumnya dengan pihak. klien. 'CS
Terlihat jefas bahwa ketentuan yang berhubungan dengan advokasi mengenai tugas, kewajiban serta hak-hak advokat, dapatfah dibagi dalam
aturan-aturan yang bersifat etik dan aturan yang bersifat hukum, meskipun keduanya bersifat norraaru', namun terlihat pula adanva distingsi antara etik dengan hukum, kb ueusnya etilc profesional dengan hukum, sanksi hukum iru berlakn hagi setiap orang dalam euatu
teritorial tertentu clan erik profesional berlaku bagi anggota golongan fungaional tertentu serta Iebih berorientasi kepada kesungguhan dan kesadaran did untuk mematuhinya. Dalam
lcaitan
iutlah
maka.
Dewan
Kehormatan
Advokat
herkewajiban secar-a internal untuk mengawasi pelaksanaan kode etik oleh para advokat dalam mengawast pelaksanaan kode etik oleh para
advokat dalam organisasi perwadahannya maslng-masrng sedangkan secara administratif baik yang berslfat preventif maupun refrensif untu k
menjaga agar rnengabaikan
para
advokat
keluruhan
dalam
martabat
rnenjalankan atau
tuges
profesinya
tidak
jabatannya,
tidak
melakukan pelanggaran terhadap pcr-aturan yang berlaku dan tidal,
metanggar sumpah jabatannya men\llut SICS Ketua Mahkamah Agung dan Mentcri Kehakiman Rl. No. KMAj005jSI{BjVll/l987 Nomor M. 03-
PR 08.05 renun 1987 hal demikian dilakukan oleh Ketna Mahkarnah Agung Rl dan Menreri Icehakiman, sebagaimana vang tercantum dalam bab II pasa12 cvet (I] tentaug Ruang Lingkup Pengawasan dmyatakan: "Pelaksanaan pengawaean eehari-hari dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan
Negeri
setempat dan
setanjutnva
secara
hirarkis
dilakukan oleh Ketua Pengedilan 'tinggt. Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakjmanv.as
3. Dewan Kehormatan Advokat lndollesia Di dalam bab VI pasal
r)
ayat (1) Kode Etik Advokat dinyatakan
bahwa "pengawaaan atas pclaksanaan Kode Etik Advokar ini oleb seuap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dengau acara dan eankst
etas pelanggaran yang ditentukan sendiri".
30
Selanjntriya pada ayat (2)
disebutkan bahwa "selain dari Dewan Kehormatan tidak ada badan lain
yang berhak menghukum pelanggaran atas pasal-paeal dalam Kode Etik Advokat ini oleh seorang advokat".
"l
Dan bunyi 2 ayat di atas ditentukan bah wa pengawaaan atae
pelakaunaan Kcrle Etik Advokat dilakukan secara eksplisit oleh dewan kehormatan apabila terdapat pelanggaran atasnya.
,. 5KO Ketua Mahkarnah Agung Ja" I;'~,al 2 eyer (1).
,"\ent~11
I(",hakim,w RI, Nornor: KMA/OOS!SKBNlI!l 987,
,,) Koue Etik Advokar tndonesla, p,ls~1 6 ~ydt (1), 11 16id., pasal 6 ayat (2).
Frans Hendra menyatakan bauwa : Sanksi dan navalmg terhadap keternuan etik dan peraturan hukum apabila dilanggar adalah berbeda dan dilakaariakan aleh badan-badan yang berbeda, oleh Dewan atau Majl'lis Kehormatan ataupu n oleu badanhadan pengadilan perdata ataupun pidana atau olen badan administratif. 3~ Di
dalam
Huknm
Acara
Dewan
Kehormatan
Ikadin
bahwa
pengaduan akan adanya kerugian pelanggaran Kodc Elik dinyatakan "pengaduan dapat dtajukan oleh plhak-pihak yang berkepentingan seperti
klien, ternan
sejawat [rekan seprolesi], pejabatjpengnsaha, enggota
masyarakat ataupun Dewan Pimpinan Pusat
I
Korda j Cabang".
:;~
Pemeriksaan pengaduan dilakuk.an me1alui dua tingkat, yaitu : "(1) Tingkat
Dewan
Kehcrmatan
Cabang
(untuk
pemeriksaan
tingkat
pertema], (2) Tmgkar. Dewan Kehormatan Pusat [urrtuk pemeriksaan
,4
tingkat banding dan ungkat rerakhlr]" ..
Hukurnan yang dilakukan dalam keputuaan Dewan Rehormatan Advckat
dapat
berupa
"peringatan
biasa,
peringatan
kcras,
atau
pemecatan sementara untuk wakru tertentu".·'"
Salman keputusan itu
selambat-lambatnva setelah
14
nan
disampaikan kepada "anggcta yang diadukan. pengadu, Dewan Pimpinan
n Frans Hendra wtnertc, Gp. cit, hal. 62. '.1 Hukum AGlra Dewan Kehcrrnatan lkadin, pasal 1. 3·' Ibid., pasal2. " Loc. cc. pasal 7 ayat lJ),
Cabang, Koordinator Daerah , Dewan Pirnpinan Pu sat. dan kepada Dewan Kehorrnatan Pueat".
36
Keputuaan Dewan
Kehormatan
tentang pemntusan pekeijaan
dinyatakan ApabiJa seorang advokat telah dipecat sementara tiga kali, maka Dewan Kebormatan Pusat meminta Dewan Pimpinan Pusat untnk memecat orang yang beraangkutan dan ke<JJlggutaan lkadin dan untuk rnengusulkan kepada yang berwenang [Ketua Pengadilan Negeri daerah bukum advckat ataupun kepada Menteri Kehaldman maupun Ketua Mahkameh Agung) agar mencabur. pcngangkatan j izi n ber-praktek sebagai advokat. :" Pengawasan ek.stcrnal yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap pengacara atau advokat yang bertempat tinggal di dalam daerah hukumnya bila melakukan pelanggaran, menurut SKB Ketuu MA dan Menter! Kehakiman RI Nomor KMAj005jSKB/V[]/1987 Nornor M.03-
PR.OS.OS 'I'ahun 1987 dapatlah dikenakan penindakan berupa penerapan sanksi administratif. Pelanggaran itu berupa : a, mengebefken atau menelantarkan kepentingan kliennya ; b. berbuat atau bertingkab laku yang tidak patut terbadap Iawannva atau kuasanya ; c. berbuat atau bertlngkah laku, ber-sikap, bertutur kate. atau mengeluarkan pemyataan yang rnenunjukkan sikap tidak hormat kepada hukum, undang-undang, kekuasaan bnkum, pengadilan atau pejabatnya ; d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau bertentangan dengan kehormatan dan martahat profesinya, dan e. melalcukan pelanggaran terhaclap peraturan yang berlalcn. 38 "'lid DI "
pJS3 18 .
-" fbid. r~,aI10 ayat (6).
-'" skn xetua MA dan MENKEH, Op. esc, pasal 3.
Adapun bentuk-bent.uk penindakannya herupa :
a. b. c. d. e.
teguran dengan lisan atau tertulis ; peringatan jceras dengan surat ; pemberhentian sementara dari jabatannya eelama 3 e/ct 6 bulan; pemberhentian sementara dari jabatannya lebih dari 6 bulan, atau pemberhentian darijabatannya sebflgai penasehat hukum. oJ
.19 Ibid., pasaie.
