1996 TENTANG

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: 19/1996 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Menimbang

Mengingt

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan di Instansi Pemerintah sangat diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas pengawasan secara profesional; b. bahwa untuk menjamin pembinaan profesi dan karier, kepangkatan dan jabatan, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21 ); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara NOmOi 3438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3545); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh Empat Kali Diubah Terakhir kali Dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1996; 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Menteri Negara Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara; 10. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman PelaksanaanPengawasan; Memperhatikan : 1. Surat Bersama Sekretaris Jenderal' Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan suratnya Nomor : S-96/K/1996 dan Nomor : 88/S/11/1996 tanggal 9 Pebruari 1996; 2. Pertimbangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor : K.26-25N3-46/18 tanggal 14 Maret 1996. MEMUTUSKAN: Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN ANGKA KREDITNYA. BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. 2. Auditor terdiri dari Auditor Trampil dan Auditor Ahli. 3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Auditor yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Auditor. 4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA) adalah Sekretaris Jenderal BEPEKA. 5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi pemerintah lainnya kecuali di lingkungan BEPEKA, adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 6. Audit (pemeriksaan) adalah pengujian atas kegiatan obyek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya. 7. Melakukan tugas secara mandiri adalah melakukan tugas dalam suatu tim pengawas mandiri yang merupakan kerja bersama, tetapi tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada masing-masing pejabat fungsional auditor tersebut. 8. Peran Auditor Trampil dan Auditor Ahli dalam tim adalah peran dalam tim mandiri sebagai Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu.

9. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. 10. Mempersiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya adalah kegiatan membantu menyiapkan dan atau memberikan masukan-masukan terutama berasal dari aparat pengawas yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan pengawasan dalam rangka menetapkan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya. 11. Menyiapkan Rencana Induk Pengawasan (RIP) adalah kegiatan membantu menyiapkan dan atau memberi masukan untuk penyusunan RIP guna menjamin tercapainya pengawasan yang optimal, menyeluruh, dan terpadu. 12. Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan adalah kegiatan membantu penyusunan dan perumusan kebijakan pengawasan tahunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT). 13. Menyiapkan RKPT adalah kegiatan membantu menyiapkan/memberikan masukan dalam rangka penyusunan RKPT. 14. Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah kegiatan membantu menyiapkan dan atau memberi masukan antara lain dalam bentuk rincian kegiatan dan anggaran pengawasan dalam rangka penyusunan PKPT. 15. Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan adalah kegiatan membantu mengumpulkan, mengolah data serta menyusun pedoman dan atau sistem dibidang pengawasan. 16. Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan adalah kegiatan membantu meneliti, mengevaluasi, dan merumuskan kembali pedoman dan atau sistem pengawasan dengan maksud agar tetap sesuai dengan kebutuhan. 17. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) adalah kegiatan membantu menjabarkan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan atau sistem untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan. 18. Memutakhirkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) adalah kegiatan membantu meneliti, mengevaluasi, dan merumuskan kembali juklak dan juknis dengan maksud agar tetap sesuai dengan kebutuhan. 19. Menyusun ukuran kinerja di bidang pengawasan adalah kegiatan membantu mengumpulkanJ mengolah data, serta merumuskan ukuran kinerja pengawasan yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur dalam melakukan pengujian dan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu. 20. Membina dan menggerakan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) adalah peran aktif untuk membantu mengarahkan, membimbing, dan mengkoordinasikan APF dengan tujuan uiituk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan. 21. Menelaah peraturan perundang-undangan adalah kegiatan membantu mempelajari, meneliti, memeriksa, menyelidikiJ dan menilik peraturan perundang-undangan. 22. Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan adalah kegiatan membantu penyebarluasan aspek dan arti penting pengawasan agar setiap pelaku dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat memahami pengawasan secara benar. 23. Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan adalah kegiatan perbantuan atau kerjasama antara sesama aparat fungsional atau dengan instansi lain dibidang pengawasan, dan di bidang lainnya untuk menunjang kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

24. Membuat laporan akuntabilitas adalah kegiatan membantu pembuatan laporan akuntabilitas dari unit kerja yang bersangkutan. 25. Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi keputusan-keputusan di bidang keuangan dan pembangunan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan. 26. Membuat laporan hasil pengawasan adalah kegiatan menyajikan informasi secara tertulis dan berkala atas hasil pengawasan oleh Aparat Pengawasan Fungsional (APF). 27. Membuat laporan audit akuntabilitas adalah kegiatan menyajikan informasi secara tertulis dan berkala mengenai temuan hasil audit laporan akuntabilitas yang dilaksanakan secara komprehensip. 28. Mengkaji laporan hasil pengawasan adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi temuan hasil pengawasan APF yang disampaikan secara tertulis untuk tujuan tertentu. 29. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan RKPT secara terus menerus untuk mendapatkan masukan guna mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pengawasan telah sesuai dengan RKPT. 30. Memantau pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah kegiatan mengawasi pelaksanaan PKPT secara terus menerus guna mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan telah berjalan sesuai dengan PKPT. 31. Mengkaji dan menyempurnakan RIP adalah kegiatan menganalisis, mengevaluasi, dan menyempurnakan RIP agar sesuai dengan kebutuhan. 32. Mengkaji aspek strategis adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi aspek strategis dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan dengan penekanan utama terhadap kegiatan yang mempunyai dampak luas dan menyeluruh. 33. Memaparkan hasil pengawasan adalah kegiatan memberikan presentasi hasil pengawasan baik untuk memberikan informasi maupun untuk menyempurnakan hasil pengawasan kepada pihakpihak pengambil kebijakan di bidang pengawasan. 34. Mengkaji hasil pendidikan dan latihan (Diklat) pengawasan adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi pemanfaatan pengetahuan dan atau ketrampilan yang diperoleh dari Diklat pengawasan guna meningkatkan mutu sumber daya pengawasan. 35. Gelar pengawasan adalah suatu kegiatan pemaparan hasil-hasil pengawasan pada forum terbuka dengan dihadiri oleh instansi pemerintah, lembaga tinggi negara. APFP dan obyek pengawasan untuk mendorong percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. 36. Melaksanakan audit adalah kegiatan menghimpun, meneliti, membandingkan, dan menilai bukti-bukti yang terukur dari suatu obyek audit dan atau kegiatan tertentu guna mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari bukti yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen. 37. Melaksanakan pemeriksaan akuntan adalah kegiatan audit atas laporan keuangan obyek audit untuk memberikan pernyataan pendapat auditor independen. 38. Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan adalah kegiatan audit yang ditujukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan atau ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku. 39. Melaksanakan audit operasional adalah kegiatan audit yang ditujukan untuk lenilai keekonomisan, daya guna dan hasil guna suatu obyek audit dan atau kegiatan tertentu. 40. Melaksanakan audit khusus adalah kegiatan audit yang tidak termasuk audit keuangan dan atau ketaatan dan audit operasional. Pengertian khusus disini mencakup antara lain audit dengan tujuan, prioritas, dan aspek tertentu.

41. Melaksanakan audit akuntabilitas adalah kegiatan audit untuk menilai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi obyek yang diperiksa. 42. Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril) adalah kegiatan memeriksa dokumen-dokumen yang diterima secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai keuangan dan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta mengenai kegiatan operasional agar dapat diketahui keekonomisan, daya guna dan hasil guna dari suatu obyek audit dan atau kegiatan tertentu. 43. Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan adalah kegiatan riset di bidang pengawasan untuk mengembangkan dan menyempurnakan metode, teknik, dan sistem pengawasan. 44. Mengkaji hasil pengawasan adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi hasil pengawasan yang merupakan masukan baik untuk keperluan pengawasan lebih lanjut maupun untuk kepentingan pelaporan kepada pemberi tugas dan atau pimpinan obyek yang diawasi. 45. Mengkompilasi laporan adalah kegiatan menggabungkan dan mengumpulkan laporan hasil pengawasan untuk kepentingan penyusunan suatu laporan pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap sekelompok obyek pengawasan dan atau kegiatan yang sejenis. 46. Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten adalah kegiatan menyusun pokokpokok masalah hasil pengawasan untuk kepentingan pihak yang berkompeten. 47. Mengkaji kinerja obyek pengawasan adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi keberhasilan obyek pengawasan dan atau kegiatan yang diawasi untuk memberi masukan kepada pihak yang berkepentingan. 48. Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi unsur-unsur pengendalian yang digunakan oleh obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu untuk mengukur kemampuan sistem pengendalian dari obyek yang bersangkutan. 49. Mengkaji hasil audit (peer review) adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi kegiatan hasil audit yang dilaksanakan pengawas lainnya guna mendapatkan hasil pengawasan yang optimal. 50. Memantau tindak lanjut hasil pengawasan adalah kegiatan pengecekan terhadap seluruh rekomendasi dari temuan-temuan yang dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan sebelumnya guna memastikan apakah rekomendasi tersebut telah mendapatkan tindak lanjut yang memadai atau belum. 51. Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu adalah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan pengawasan tertentu. 52. Mengumpulkan data dan atau memanfaatkan informasi intelijen adalah kegiatan yang bersifat rahasia untuk mengumpulkan dan mengolah data yang dilaksanakan untuk mengarahkan kegiatan pengawasan. 53. Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah kegiatan memproses tata cara perhitungan terhadap bendaharawan yang dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan, dan atau memproses tuntutan penggantian kepada pegawai negeri bukan bendaharawan yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian negara. 54. Memberikan kesaksian adalah kegiatan memberikan keterangan dalam suatu perkara peradilan yang berkaitan dengan bidang pengawasan. 55. Karya tulis ilmiah di bidang pengawasan adalah karya tulis yang disusun baik secara perorangan maupun kelompok yang membahas suatu pokok bahasan dalam bidang

pengawasan, dengan menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan diskripsi permasalahan, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya. 56. Penulis utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat outline, dan penyusun tulisan tersebut. 57. Penulis pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal pengumpulan data, dan atau pengolahan data, dan atau analisa data, dan atau tambahan bahan. 58. Menerjemahkan adalah kegiatan pengalihbahasaan suatu tulisan dari suatu bahasa ke bahasa lain. 59. Menyadur adalah menerjemahkan secara bebas dengan meringkas, menyederhanakan atau mengembangkan tulisan tanpa mengubah pokok pikiran asal. 60. Kongres adalah pertemuan yang dilaksanakan antar anggota organisasi profesi untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan profesinya. 61. Konprensi adalah suatu pertemuan yang dilaksanakan untuk merundingkan suatu hal. 62. Seminar adalah salah satu metode belajar dimana para peserta dilatih untuk saling bekerja sama dalam berfikir dan menyatakan pendapat, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama. 63. Karya adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu karya di bidang pengawasan maupun yang menunjang pengawasan. 64. Studi banding adalah suatu kegiatan penggunaan waktu dan pikiran dengan membandingkan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 65. Pelatihan adalah suatu proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan baik di bidang pengawasan maupun yang menunjang pengawasan di luar pendidikan umum yang berlaku, dengan lebih mengutamakan praktek dari pada teori. 66. Organisasi profesi adalah organisasi yang kegiatannya mengkhususkan pada keahlian tertentu yang tidak dapat dikerjakan oleh semua orang, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 67. Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara asing, atau organisasi nasional internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah. BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PASAL 2 (1) Auditor adalah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan pada instansi Pemerintah dan Sekretariat Jenderal BEPEKA baik di tingkat pusat maupun daerah. (2) Jabatan fungsional Auditor hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. PASAL 3 Tugas pokok Auditor adalah: a. Menggerakkan dan atau membina pengawasan. b. Melaksanakan pengawasan.

BAB III TANGGUNG JAWAB, WEWENANG PASAL 4 (1) Tanggung jawab Auditor adalah menyelesaikan tugas sesuai dengan norma atau standar Audit Pemerintahan yang berlaku. (2) Wewenang Auditor adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang , Instansi Pemerintah, badan usaha negara atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV BIDANG DAN UNSUR KEGIATAN PASAL 5 Bidang kegiatan Auditor terdiri dari : 1. Pendidikan, meliputi : a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah. b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan di bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) atau sertifikat. 2. Pengawasan, meliputi : a. Pembinaan dan penggerakan pengawasan, yaitu: 1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya. 2) Menyiapkan Rencana Induk Pengawasan (RIP). 3) Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan. 4) Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT). 5) Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 6) Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan. 7) Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan. 8) Menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan atau petunjuk teknis (Juknis) pengawasan. 9) Memutakhirkan juklak dan atau juknis pengawasan 10) Menyusun ukuran kinerja di bidang pengawasan. 11) Membina dan menggerakan Aparat Pengawasan Fungsional (APF). 12) Menelaah peraturan perundang-undangan. 13) Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan. 14) Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan. 15) Membuat laporan akuntabilitas. 16) Mengkaji laporan hasil audit akuntabilitas. 17) Membuat laporan hasil pengawasan. 18) Mengkaji laporan hasil pengawasan. 19) Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan 20) Memantau pelaksanaan RKPT. 21) Memantau pelaksanaan PKPT. 22) Mengkaji dan menyempurnakan RIP 23) Mengkaji aspek strategis.

24) Memaparkan hasil pengawasan. 25) Mengkaji hasil Diklat pengawasan. 26) Gelar pengawasan. b. Pelaksanaan Pengawasan, yaitu: 1) Melaksanakan pemeriksaan akuntan. 2) Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan. 3) Melaksanakan audit operasional. 4) Melaksanakan audit khusus. 5) Melaksanakan audit akuntabilitas. 6) Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril) 7) Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan. 8) Mengkaji hasil pengawasan. 9) Mengkompilasi laporan. 10) Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten. 11) Mengkaji kinerja obyek pengawasan. 12) Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan. 13) Mengkaji hasil audit (peer review). 14) Memantau tindak lanjut hasil pengawasan. 15) Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu. 16) Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen. 17) Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). 18) Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan. 3. Pengembangan Profesi Pengawasan, meliputi: a. Membuat karya ilmiah/karya tulis di bidang pengawasan. b. Menerjemahkan/menyadur karya tulis ilmiah di bidang pengawasan. c. Berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan di bidang pengawasan. d. Melakukan pelatihan di kantor sendiri. e. Berpartisipasi secara aktifdalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul fatwa di bidang pengawasan. f. Melakukan studi banding di bidang pengawasan. 4. Penunjang tugas pengawasan, meliputi : a. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai. b. Mengikuti seminar, lokakarya, konperensi atau kongres. c. Menjadi anggota organisasi profesi. d. Menjadi Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor. e. Memperoleh penghargaan atau tanda jasa. f. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. g. Duduk dalam kepanitiaan intra atau antar instansi.

BABV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT PASAL 6 (1) Jenjang jabatan Auditor terendah sampai dengan tertinggi, yaitu : a. Auditor Trampil, terdiri atas : 1. Auditor Trampil Pemula, 2. Auditor Trampil Pratama, 3. Auditor Trampil Muda. b. Auditor Ahli, terdiri atas : 1. Auditor Ahli Pratama, 2. Auditor Ahli Muda, 3. Auditor Ahli Madya, 4. Auditor Ahli Utama. (2) Jenjang pangkat, golongan ruang yang terendah sampai dengan tertinggi Auditor Trampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang IIb, Pengatur golongan ruang IIc, dan Pengatur Tingkat I golongan ruang IId, bagi Auditor Trampil Pemula; b. Penata Muda golongan ruang III/a dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIb, bagi Auditor Trampil Pratama; c. Penata golongan ruang IIIc, dan Penata Tingkat I golongan ruang IIId, bagi Auditor Trampil Muda. (3) Jenjang pangkat, golongan ruang yang terendah sampai dengan tertinggi Auditor Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Penata Muda golongan ruang III/a, dan Penata Muda Tingkat I golongan ruang IIIb, bagi Auditor Ahli Pratama; b. Penata golongan ruang IIIc, dan Penata Tingkat I golongan ruang IIId, bagi Auditor Ahli Muda; c. Pembina golongan ruang IV/a, Pembina Tingkat I golongan ruang IVlb dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, bagi Auditor Ahli Madya; d. Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e, bagi Auditor Ahli Utama. BAB VI RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT PASAL 7 (1) Rincian kegiatan Auditor Trampil, sebagai Anggota Tim : a. Auditor Trampil Pemula: 1) Melaksanakan pemeriksaan akuntan. 2) Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan. 3) Mengkompilasi laporan. 4) Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu.

b. Auditor Trampil Pratama: 1) Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril). 2) Melaksanakan audit operasional. 3) Mengkaji sistem pengendalian manajemen objek pengawasan. 4) Mengkaji hasil pengawasan. 5) Memantau tindak lanjut hasil pengawasan. 6) Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten. c. Auditor Trampil Muda: 1) Melaksanakan audit khusus; 2) Melaksanakan audit akuntabilitas; 3) Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen; 4) Mengkaji hasil audit (peer review); 5) Mengkaji kinerja objek pengawasan; 6) Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan; 7) Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR); 8) Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan. (2) Rincian kegiatan Auditor Ahli yaitu : a. Auditor Ahli Pratama : 1. Sebagai Anggota Tim adalah sebagai berikut : 1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya. 2) Menyiapkan Rencana Induk Pengawasan (RIP). 3) Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan. 4) Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT). 5) Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 6) Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan. 7) Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan. 8) Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) pengawasan. 9) Memutakhirkan juklak dan atau juknis pengawasan. 10) Menyusun ukuran kinerja di bidang pengawasan. 11) Membina dan menggerakkan Aparat Pengawasan Fungsional (APF). 12) Menelaah peraturanperundang-undangan. 13) Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan. 14) Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan. 15) Membuat laporan akuntabilitas. 16) Mengkaji laporan hasil audit akuntabilitas. 17) Membuat laporan hasil pengawasan. 18) Mengkaji laporan hasil pengawasan. 19) Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan. 20) Memantau pelaksanaan RKPT. 21) Memantau pelaksanaan PKPT. 22) Mengkaji dan menyempurnakan RIP. 23) Mengkaji aspek strategis. 24) Memaparkan hasil pengawasan.

25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43)

Mengkaji hasil Diklat pengawasan. Gelar pengawasan. Melaksanakan pemeriksaan akuntan. Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan. Melaksanakan audit operasional. Melaksanakan audit khusus. Melaksanakan audit akuntabilitas. Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril). Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan. Mengkaji hasil pengawasan. Mengkompilasi laporan. Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten. Mengkaji kinerja obyek pengawasan. Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan. Mengkaji hasil audit (peer review). Memantau tindak lanjut hasil pengawasan. Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu. Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen. Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan (TP/TGR). 44) Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan.

Ganti

Rugi

2. Sebagai Ketua Tim adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan pemeriksaan akuntan. 2) Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan. 3) Melaksanakan audit operasional. 4) Melaksanakan audit khusus. 5) Melaksanakan audit akuntabilitas. 6) Menguji dan rnenilai dokumen (melaksanakan audit buril). 7) Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan. 8) Mengkaji hasil pengawasan. 9) Mengkompilasi laporan. 10) Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten. 11) Mengkaji kinerja obyek pengawasan. 12) Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan. 13) Mengkaji hasil audit (peer review). 14) 14)Memantau tindak lanjut hasil pengawasan. 15) Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu. 16) Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen. 17) Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). 18) Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan.

b. Auditor Ahli Muda 1. Sebagai Ketua Tim adalah sebagai berikut: 1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya.. 2) Menyiapkan Rencana Induk Pengawasan (RIP) 3) Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan. 4) Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT) 5) Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 6) Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan. 7) Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan 8) Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) pengawasan. 9) Memutakhirkan juklak dan atau juknis pengawasan. 10) Menyusun ukuran kinerja di bidang pengawasan. 11) Membina dan menggerakan Aparat Pengawasan Fungsional (APF). 12) Menelaahperaturanperundang-undangan 13) Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan. 14) Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan. 15) Membuat laporan akuntabilitas. 16) Mengkaji laporan hasil audit akuntabilitas. 17) Membuat laporan hasil pengawasan. 18) Mengkaji laporan hasil pengawasan. 19) Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan. 20) Memantau pelaksanaan RKPT. 21) Memantau pelaksanaan PKPT. 22) Mengkaji dan menyempurnakan RIP. 23) Mengkaji aspek strategis. 24) Memaparkan hasil pengawasan. 25) Mengkaji hasil Diklat pengawasan. 26) Gelar pengawasan. 27) Melaksanakan pemeriksaan akuntan. 28) Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan. 29) Melaksanakan audit operasional. 30) Melaksanakan audit khusus. 31) Melaksanakan audit akuntabilitas. 32) Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril). 33) Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan. 34) Mengkaji hasil pengawasan. 35) Mengkompilasi hasil laporan. 36) Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten. 37) Mengkaji kinerja obyek pengawasan. 38) Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan. 39) Mengkaji hasil audit (peer review). 40) Memantau tindak lanjut hasil pengawasan. 41) Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu. 42) Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen. 43) Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

44) Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan. 2. Sebagai Pengendali Teknis adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan pemeriksaan akuntan. 2) Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan. 3) Melaksanakan audit operasional. 4) Melaksanakan audit khusus. 5) Melaksanakan audit akuntabilitas. 6) Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril). 7) Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan. 8) Mengkaji hasil pengawasan. 9) Mengkompilasi laporan. 10) Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten. 11) Mengkaji kinerja obyek pengawasan. 12) Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan. 13) Mengkaji hasil audit (peer review). 14) Memantau tindak lanjut hasil pengawasan. 15) Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu. 16) Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen. 17) Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). 18) Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan. c. Auditor Ahli Madya: 1. Sebagai Pengendali Teknis adalah sebagai berikut : 1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya. 2) Menyiapkan Rencana Induk Pengawasan (RIP) 3) Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan. 4) Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT). 5) Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 6) Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan. 7) Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan 8) Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) pengawasan. 9) Memutakhirkan juklak dan atau sistem pengawasan. 10) Menyusun ukuran kinerja di bidang pengawasan. 11) Membina dan menggerakan Aparat Pengawasan Fungsional (APF). 12) Menelaah peraturan perundang-undangan. 13) Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan. 14) Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan. 15) Membuat laporan akuntabilitas. 16) Mengkaji laporan hasil audit akuntabilitas. 17) Membuat laporan hasil pengawasan. 18) Mengkaji laporan hasil pengawasan. 19) Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan. 20) Memantau pelaksanaan RKPT. 21) Memantau pelaksanaan PKPT.

22) 23) 24) 25) 26)

Mengkaji dan menyempurnakan RIP. Mengkaji aspek strategis. Memaparkan hasil pengawasan. Mengkaji hasil Diklat pengawasan. Gelar Pengawasan.

2. Sebagai Pengendali Mutu adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan pemeriksaan akuntan. 2) Melaksanakan audit keuangan dan atau ketaatan. 3) Melaksanakan audit operasional. 4) Melaksanakan audit khusus. 5) Melaksanakan audit akuntabilitas. 6) Menguji dan menilai dokumen (melaksanakan audit buril). 7) Melaksanakan penelitian di bidang pengawasan. 8) Mengkaji hasil pengawasan. 9) Mengkompilasi laporan. 10) Meringkas hasil pengawasan untuk pihak yang berkompeten. 11) Mengkaji kinerja obyek pengawasan. 12) Mengkaji sistem pengendalian manajemen obyek pengawasan. 13) Mengkaji hasil audit (peer review). 14) Memantau tindak lanjut hasil pengawasan. 15) Mempersiapkan bahan untuk tujuan tertentu. 16) Mengumpulkan data dan atau informasi intelijen. 17) Memproses penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan (TP/TGR). 18) Memberikan kesaksian dalam peradilan kasus hasil pengawasan.

Ganti

Rugi

d. Auditor Ahli Utama: Sebagai Pengendali Mutu adalah sebagai berikut : 1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan dan kebijakan lainnya. 2) Menyiapkan Rencana Induk Pengawasan (RIP) 3) Menyiapkan kebijakan pengawasan tahunan. 4) Menyiapkan Rencana Kerja Pengawasan Tahunan (RKPT). 5) Menyiapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 6) Menyusun pedoman dan atau sistem pengawasan. 7) Memutakhirkan pedoman dan atau sistem pengawasan 8) Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) pengawasan. 9) Memutakhirkan juklak dan atau juknis pengawasan. 10) Menyusun ukuran kinerja di bidang pengawasan. 11) Membina dan menggerakan Aparat Pengawasan Fungsional (APF). 12) Menelaah peraturan perundang-undangan. 13) Melaksanakan penyuluhan di bidang pengawasan. 14) Melaksanakan asistensi dan konsultasi di bidang pengawasan. 15) Membuat laporan akuntabilitas. 16) Mengkaji laporan hasil audit akuntabilitas. 17) Membuat laporan hasil pengawasan.

18) Mengkaji laporan hasil pengawasan. 19) Mengkaji kebijakan keuangan dan pembangunan. 20) Memantau pelaksanaan RKPT. 21) Memantau pelaksanaan PKPT. 22) Mengkaji dan menyempurnakan RIP. 23) Mengkaji aspek strategis. 24) Memaparkan hasil pengawasan. 25) Mengkaji hasil Diklat pengawasan. 26) Gelar Pengawasan. PASAL 8 Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Auditor Trampil atau Auditor Ahli lain yang setingkat di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. PASAL 9 Pembagian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sebagai berikut: a. Setiap Auditor Ahli yang melaksanakan kegiatan Auditor Ahli dengan peran setingkat lebih tinggi dari yang seharusnya, angka kredit yang diperolehnya sebesar 110 % dari setiap angka kredit butir kegiatan untuk peran yang seharusnya. b. Setiap Auditor Ahli yang melaksanakan kegiatan Auditor Ahli dengan peran setingkat lebih rendah dari yang seharusnya, angka kredit yang diperolehnya sebesar 90 % dari setiap angka kredit butir kegiatan untuk peran yang seharusnya. c. Setiap Auditor Trampil yang melaksanakan kegiatan pada jenjang setingkat lebih rendah, angka kredit yang diperoleh sebesar angka kredit minimal dari butir kegiatan pada jenjang jabatan yang seharusnya, sedangkan jika setingkat lebih tinggi memperoleh angka kredit maksimal dari butir kegiatan pada jenjang yang seharusnya. PASAL 10 (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari : a. Unsur Utama. b. Unsur Penunjang. (2) Unsur Utama terdiri dari: a. Pendidikan. b. Pengawasan. c. Pengembangan Profesi Auditor. (3) Unsur Penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Auditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4. (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut; a. Angka kredit untuk kegiatan yang dilakukan oleh Auditor Trampil adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I A.

b. Angka kredit untuk kegiatan yang dilakukan oleh Auditor Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I B. PASAL 11 (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat, dinaikkan dalam jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli dan untuk kenaikkan pangkatnya, sebagai berikut : a. Untuk jabatan Auditor Trampil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II A dengan ketentuan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% ( dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. b. Untuk jabatan Auditor Ahli sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIB dengan ketentuan sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit dari unsur penunjang. (2) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kreditnya, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. (3) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur utama sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. PASAL 12 (1) Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. BAB VII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PASAL 13 Penilaian angka kredit Auditor dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap bulan Januari dan bulan Juli. PASAL 14 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit : a. Auditor di lingkungan BEPEKA: 1. Sekretaris Jenderal bagi Auditor Ahli Utama di lingkungan kantor pusat dan kantor perwakilan. 2. Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan kantor pusat.

3. Kepala Perwakilan bagi Auditor Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan kantor perwakilan. b. Auditor di lingkungan BPKP dan Instansi Pemerintah: 1. Kepala BPKP atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Madya sampai dengan Ahli Utama di lingkungan BPKP dan Instansi Pemerintah lainnya. 2. Deputi Bidang Pengawasan BPKP atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan BPKP pusat. 3. Inspektur Jenderal Departemen, Pimpinan Unit Kerja eselon I Bidang Pengawasan atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Auditor Ahli Pratama, Auditor Ahli Muda dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di Kantor Pusat. 4. Kepala Kantor Perwakilan BPKP, Pimpinan Inspektorat Wilayah Provinsi, Kepala Kantor Wilayah Instansi yang membawahi unit pengawasan, Pimpinan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya bagi Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan masing-masing. (2) Dalam menjalankan kewenangannya pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), dibantu oleh Tim Penilai sebagai berikut : a. Tim Penilai dilingkungan BEPEKA: 1. Tim Penilai Pusat bagi Sekretaris Jenderal BEPEKA. 2. Tim Penilai Kantor Perwakilan bagi Kepala Perwakilan. b. Tim Penilai BPKP dan Instansi Pemerintah : 1. Tim Penilai Pusat bagi Kepala BPKP. 2. Tim Penilai Deputi bagi Deputi Bidang Pengawasan BPKP. 3. Tim Penilai Unit Pengawasan Instansi bagi Irjen Departemen dan Pimpinan Unit Kerja Eselon I Bidang Pengawasan. 4. Tim Penilai Kantor Perwakilan BPKP, Tim Penilai Kepala Kantor Wilayah Instansi Pemerintah, Tim Penilai Inspektorat Wilayah Provinsi, Tim Penilai Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya, bagi Kepala Kantor Perwakilan BPKP, Kepala Kantor Wilayah Instansi Pemerintah, Pimpinan Inspektorat Wilayah Provinsi, atau Pimpinan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya. PASAL 15 (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, dengan susunan sebagai berikut: a. Seorang ketua merangkap anggota. b. Seorang wakil ketua merangkap anggota. c. Seorang sekretaris merangkap anggota. d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. (2) Pembentukan Tim Penilai, dilakukan sebagai berikut : a. Tim Penilai di lingkungan BEPEKA ditetapkan oleh : 1. Sekretaris Jenderal BEPEKA untuk Tim Penilai Pusat. 2. Kepala Kantor Perwakilan untuk Tim Penilai Kantor Perwakilan. b. Tim Penilai BPKP dan Instansi Pemerintah ditetapkan oleh :

1. Kepala BPKP untuk Tim Penilai Pusat. 2. Deputi Bidang Pengawasan BPKP untuk Tim Penilai Deputi. 3. Irjen Departemen, Pimpinan Unit Kerja Eselon I Instansi Bidang Pengawasan untuk Tim Penilai Unit Pengawasan Instansi. 4. Kepala Kantor Perwakilan BPKP, Kepala Kantor Wilayah Instansi Pemerintah, Pimpinan Inspektorat Wilayah Provinsi, Pimpinan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya untuk Tim Penilai Kantor Perwakilan BPKP, Tim Penilai Inspektorat Wilayah Provinsi, atau Tim Penilai Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya. (3) Anggota Tim penilai, adalah Auditor dan atau pejabat lain dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, 8adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) lainnya dengan ketentuan : a. Pangkat serendah-rendahnya sama dengan pangkat Auditor yang dinilai. b. Memiliki keahlian dan kemampuan di bidang pengawasan. c. Dapat aktif melakukan penilaian. (4) Masa jabatan Tim penilai adalah 5 (.lima) tahun. PASAL 16 (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim penilai yang turut dinilai, Ketua Tim penilai dapat mengangkat Anggota Tim penilai pengganti. PASAL 17 Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan sbb : a. Tim Penilai di lingkungan 8EPEKA ditetapkan oleh Sekjen 8EPEKA. b. Tim Penilai di lingkungan 8PKP ditetapkan oleh Kepala 8PKP. c. Tim Penilai di lingkungan Instansi Pemerintah ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah. PASAL 18 (1) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (1 ), tidak dapat diajukan keberatan. (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980. dan pengangkatan/kenaikan jabatan auditor. PASAL 19 Usul penetapan angka kredit dilakukan sebagai berikut : a. Bagi Auditor di lingkungan BEPEKA diajukan oleh : 1. Auditor Utama Keuangan Negara, Inspektur Utama dan Kepala Perwakilan kepada Sekretaris Jenderal sepanjang mengenai Auditor Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan. 2. Kepala Auditorat atau Kepala Perwakilan kepada Auditor Utama Keuangan Negara dan Inspektur kepada Inspektur Utama sepanjang mengenai Auditor Ahli Madya di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan.

3. Kepala Sub Auditorat kepada Kepala Auditorat atau Kepala Perwakilan sepanjang mengenai Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan Kantor Pusat dan Perwakilan. b. Bagi Auditor di lingkungan BPKP dan Instansi Pemerintah, diajukan oleh : 1. Pimpinan Instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk, Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi, kepada Kepala BPKP sepanjang mengenai Auditor Ahli Madya sampai dengan Auditor Ahli Utama di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan/Wilayah/Daerah. 2. Kepala Biro Kepegawaian BPKP kepada Deputi Bidang Pengawasan BPKP bagi Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Trampil Pratama sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan kantor pusat. 3. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Bidang Pengawasan kepada Inspektur Jenderal Departemen atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I Bidang pengawasan pada Instansi Pemerintah masingmasing sepanjang mengenai Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan Kantor Pusat. 4. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Perwakilan BPKP, Kepala Bidang Pengawasan pada Kantor Wilayah Instansi Pemerintah lainnya, Sekretaris Inspektorat Wilayah Provinsi, Sekretaris Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya kepada Kepala Kantor Perwakilan BPKP, Kepala Kantor Wilayah Instansi yang membawahi unit pengawasan, Pimpinan Inspektorat Wilayah Provinsi, Pimpinan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya sepanjang mengenai Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya dan Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Muda di lingkungan masing-masing. BAB VIII PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN PASAL 20 Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Auditor ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT PASAL 21 (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah bertugas di bidang pengawasan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli. (2) Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan SLTA/DI/DII/DIII/Sarjana Muda dan telah menduduki jabatan tertentu di bidang pengawasan dan telah berpangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan keputusan ini dapat diangkat melalui penyesuaian (inpassing) sebagai Auditor Ahli. (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang bertugas dibidang pengawasan setelah berlakunya keputusan ini, tidak dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli.

(4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut : a. Bagi Auditor Trampil, sebagaimana tersebut dalam lampiran IIIA; b. Bagi Auditor Ahli, sebagaimana tersebut dalam lampiran IIIB. PASAL 22 Penyesuaian dalam jabatan Auditor Trampil dan Auditor Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (4), tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pengawasan di lingkungan BPKP. BAB X SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN PASAL 23 Untuk dapat diangkat dalam jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan. PASAL 24 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Trampil harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Berijazah SLTA, D II, Dill dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi pembina, atau yang sederajat. b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b. c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk jabatan fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus. d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Auditor Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Berijazah serendah-rendahnya sarjana (S1 ), DIV dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi pembina, atau yang sederajat. b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan yang khusus diadakan untuk jabatan fungsional Auditor dan memperoleh sertifikat tanda lulus. c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir. (3) Untuk menentukan jenjang jabatan Auditor Trampil dan Auditor Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), digunakan angka kredit yang berasal dari pendidikan dan unsur utama lainnya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. PASAL 25 Auditor Trampil dapat dipindahkan menjadi Auditor Ahli, apabila Auditor Trampil yang bersangkutan mempunyai pendidikan S1, DIV yang sesuai kualifikasinya atau yang sederajat dan memperoleh sertifikat keahlian yang pengaturannya ditentukan oleh Instansi Pembina.

PASAL 26 (1) Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, bahwa di samping harus memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2), diharuskan pula memenuhi syarat sebagai berikut: a. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pengawasan sekurang-kurangnya 2 (dua)tahun. b. Sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. BAB XI PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PASAL 27 (1) Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Pratama dan Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Auditor Trampil Muda dan Auditor Ahli Utama dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) untuk Auditor Trampil Muda dan 50 (lima puluh) untuk Auditor Ahli Utama dari kegiatan unsur utama. PASAL 28 Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Auditor Trampil atau Auditor Ahli dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila : a. Ditugaskan di luar jabatan Auditor Trampil atau Auditor Ahli. b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat. d. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil. e. Cuti di luar tanggungan negara. PASAL 29 (1) Auditor Trampil Pemula sampai dengan Auditor Trampil Pratama dan Auditor Ahli Pratama sampai dengan Auditor Ahli Madya diberhentikan dari jabatannya apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan dibebaskan sementara menurut ketentuan Pasal 27 ayat ( 1 ), tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan.

(2) Auditor Trampil Muda dan Auditor Ahli Utama diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan Pasal 27 ayat (2). (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Auditor Trampil dan Auditor Ahli diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya. (4) Auditor Trampil dan Auditor Ahli yang telah diberhentikan dari jabatan fungsional dan pangkatnya masih dalam batas ketentuan pangkat tertinggi berdasarkan pendidikannya dan telah 4 tahun dalam pangkat/lebih, terhadap yang bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya secara reguler, bila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. BAB XII PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PASAL 30 Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor. PASAL 31 Auditor Trampil atau Auditor Ahli yang diangkat kembali dalam jabatan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN PASAL 32 (1) Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan/kenaikan pemberhentian sementara dalam dan dari jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya keputusan pejabat yang berwenang mengenai penyesuaian dengan menggunakan nama jabatan fungsional Auditor Trampil atau Auditor Ahli. (2) Keputusan pejabat yang berwenang tentang pengangkatan/kenaikanl pengangkatan kembali dalam dan dari jabatan fungsional setelah berlakunya keputusan ini, sudah menggunakan (menyesuaikan) nama jabatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, dengan ketentuan : a. Bagi Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menggunakan nama jabatan Auditor Trampil, harus memenuhi syarat serendah-rendahnya berijazah SL TA, DII atau Dill yang kualifikasinya sesuai dengan jabatannya dan pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b. b. Bagi Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menggunakan nama jabatan Auditor Ahli harus memenuhi syarat serendah-rendahnya berijazah Sarjana atau DIV yang kualifikasinya sesuai dengan jabatannya dan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN PASAL 33 BEPEKA dan BPKP melakukan koordinasi dalam penentuan standar pelaksanaan pengawasan dan jabatan fungsional Auditor. PASAL 34 Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier Auditor Trampil atau Auditor Ahli dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. BAB XV PENUTUP PASAL 35 (1) Ketentuan dalam keputusan ini ditinjau setiap 5 (lima) tahun sejak berlakunya keputusan ini. (2) Apabila ada perubahan mendasar, sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali sebelum masa 2 (dua) tahun. PASAL 36 Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/MENPAN/1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dinyatakan tidak berlaku lagi. PASAL 37 Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. PASAL 38 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 2 Mei 1996 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Ttd TB. SILALAHI