KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 153/KPTS/1992 TENTANG PERUNTUKAN AIR SUNGAI DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang
: a. Bahwa untuk menetapkan landasan dalam rangka upaya pengendalian pencemaran lingkungan khususnya terhadap pencemaran air sungai, maka perlu penetapan peruntukan air sungai di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu mengeluarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Peruntukan Air Sungai di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959; 3. Hinderordonnantie, Staatsblad tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad tahun 1940 Nomor 450; 4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan; 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian; 7. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan Yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 528/Menkes/Per/XII/1982 tentang kualitas air tanah yang berhubungan dengan kesehatan; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air; 16. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun
1979 dan Nomor KEP-002/MEN PPLH/2/1979 tentang Instansi Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah; 17. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 20/M/SK/1986 tentang Lingkup Tugas Departemen Perindustrian dan Pengendalian Pencemaran Industri terhadap Lingkungan Hidup beserta pembagian Tugas Pokok bagi Unit-Unitnya; 18. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor Kep-02/MENKLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan; 19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep51/MENLH/11/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi; 20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95/KPTS/1982 tentang Pelimpahan Tugas Pengendalian Dampak Lingkungan di Daerah kepada Biro B ina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUNTUKAN AIR SUNGAI DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan : 1. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air baik yang terdapat di atas maupun dibawah tanah, tidak termasuk air yang terdapat di laut; 2. Air Sungai adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sungai; 3. Sungai, adalah perpaduan antara alur sungai dengan aliran air di dalamnya; 4. Alur Sungai, adalah suatu alur yang ada di atas permukaan bumi tempat mengalirnya air; BAB II PENGGOLONGAN AIR Pasal 2 Air pada badan air/pada sumber air menurut peruntukannya digolongkan menjadi : a. Golongan A, yaitu air yang diperuntukan bagi air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu;
b. Golongan B, yaitu air yang diperuntukan bagi air baku untuk diolah menjadi air minum dan keperluan rumah tangga dan tidak memenuhi syarat golongan A; c. Golongan C, yaitu air yang diperuntukan bagi keperluan perikanan dan peternakan dan tidak memenuhi syarat Golongan A dan Golongan B; d. Golongan D, yaitu air yang dapat diperuntukan bagi pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, listrik tenaga air, dan tidak memenuhi syarat Golongan C, B dan Golongan A. Pasal 3 Kecuali ditetapkan lain, pembuangan limbah cair sebagaimana tersebut dalam keputusan Gubernur tentang Baku Mutu Limbah Cair untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Badan air diperuntukannya ditetapkan sebagai berikut : a. Baku Mutu Limbah Cair Golongan I untuk badan air Golongan A. b. Baku Mutu Limbah Cair Golongan II untuk badan air Golongan B. c. Baku Mutu Limbah Cair Golongan III untuk badan air Golongan C. d. Baku Mutu Limbah Cair Golongan IV untuk badan air Golongan D. BAB III PERUNTUKAN AIR SUNGAI Pasal 4 Peruntukan Air Sungai yang ditetapkan dalam Keputusan ini meliputi Sungai Serang, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gadjah Wong, Sungai Oyo dan Sungai Opak; termasuk anak-anak sungainya. Pasal 5 (1) Peruntukan air sungai dimaksud dalam pasal 4 adalah sebagai berikut : 1. Sungai Serang a. Sungai Serang mulai dari pertemuan dengan Sungai Nagung di Kecamatan Temon ke arah hulu, menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan B. b. Sungai Serang mulai dari pertemuan dengan Sungai Nagong di Kecamatan Temon ke arah hilir di Samodra Indonesia, menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan C. 2. Sungai Bedog a. Sungai Bedog mulai dari pertemuan dengan Sungai Bayem di Kecamatan Kasihan ke arah hulu, menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan B. b. Sungai Bedog mulai dari pertemuan dengan Sungai Bayem di Kecamatan Kasihan sampai dengan Sungai Progo di Kecamatan Sandakan menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan C.
3. Sungai Winongo a. Sungai Winongo mulai dari pertemuan dengan Sungai Kecil di Kecamatan Sewon ke arah hulu, menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan B. b. Sungai Winongo mulai dari pertemuan dengan Sungai Kecil di Kecamatan Temon ke arah hilir sampai dengan Sungai Opak di Kecamatan Kretek menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan C. 4. Sungai Code a. Sungai Code mulai dari jembatan Dokaran di Kecamatan Banguntapan ke arah hulu, menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan B. b. Sungai Code mulai dari Jembatan Dokaran di Kecamatan Banguntapan ke arah hilir sampai dengan Sungai Opak di Kecamatan Jetis, menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan C. 5. Sungai Gadjah Wong Menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan B. 6. Sungai Oyo Sungai Oyo mulai dari bagian hulu sampai pertemuan dengan Sungai Opak di Kecamatan Imogiri, menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan B. 7. Sungai Opak a. Sungai Opak mulai dari pertemuan dengan Sungai Code di Kecamatan Jetis ke arah hulu, menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan B. b. Sungai Opak mulai dari pertemuan dengan Sungai Code di Kecamatan Jetis ke arah hilir di Samodra Indonesia, menurut peruntukannya sebagai badan air sungai Golongan C. c. Pembatasan penggal sungai sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dijelaskan lebih lanjut dalam lampiran keputusan ini. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 6 Pembinaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh instansi yang ditugasi mengelola Lingkungan Hidup. Pasal 7 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta Pada Tanggal 25 Mei 1992
PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PAKU ALAM VIII
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta 2. Menteri KLH di Jakarta 3. Menteri Pertanian di Jakarta 4. Menteri Perindustrian di Jakarta 5. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta 6. Menteri Kesehatan di Jakarta 7. Bapak Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta 8. Ketua DPRD Tingkat I Propinsi DIY 9. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se DIY 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen se Propinsi DIY 11. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY 12. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY 13. Kepala PPLH UGM Yogyakarta 14. Kepala BTKL Yogyakarta 15. Kepala Biro di Lingkungan Setwilda Propinsi DIY. 16. Arsip. Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.
