KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 30 Juni 1992 Nomor
: MA/Kumdil/82/VI/K/1992
Kepada Yth. Sdr . 1. Ketua
Pengadilan
Tinggi . 2. Ketua
Pengadilan
Negeri . di – Seluruh Indonesia SURAT EDARAN Nomor : 2 Tahun 1992 Tentang PETUNJUK BINDALMIN KEPANITERAAN PENGADILAN LINGKUNGAN PERADIALAN UMUM MENGENAI KEWARGANEGARAAN DAN PEWARGANEGARAN RI. Mununjuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung – RI, tanggal 18 Maret 1988 Nomor : KMA/012/SK/III/1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan lingkungan Peradilan Umum, antara lain telah mengatur pula buku-buku register permohonan Kewarganegaraan Indonesia, register permohonan suratsurat bukti Kewarganegaraan RI., register permohonan mengikuti suami Kewarganegaraan Indonesia (ex pasal 7 ayat (1) Undangundang No. 62 Tahun 1958), maka setelah meneliti tentang penanganan
permohonan-permohonan
Pewarganegaraan
RI.
Serta
Kewarganrgaraan
pengelolahan
dan
dan
pemeliharaan
administrasi, maupun fungsi-fungsi pengawasan dan pelaporan yang
dilakukan baik oleh Pengadilan Negari maupun oleh Pengadilan Tinggi, ternyata belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mengingat semakin banyak dan kompleknya permasalahanpermasalahan yang timbul, khususnya yang berkenaan dengan penanganan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan sebagaimana tersebut diatas, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan, perlu diberikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut : I. Bagi Ketua Pengadilan Negeri : Ketua pengadilan Negeri yang akan melakukan pencatatan urusanurusan Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan Indonesia diwajibkan melaksanakan hal-hal tersebut di bawah ini : 1. Menyelenggarakan register administrasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/012/SK/III/1988, khususnya mengenai Pola Pencatatan Urusan-urusan tersebut pada angka 5, 6 dan 7. 2. Mempelajari dengan sungguh-sungguh Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1958 tentang “ Kewarganegaraan RI.” Beserta semua
peraturan
pelaksanaannya,
antara
lain Peraturan
Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958. 3. Mempelajari dengan sungguh-sungguh Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang “ Tatacara penyelesaian Permohonan
Kewarganegaran
Indonesia”dan
Instruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 1980. 4. Dalam
menyelesaikan
permohonan
Kewarganegaraan
Indonesia, Pengadilan Negeri harus benar-benar bepegang pada ketentuan Undang-undang, khususnya pasal 5 mengenai syarat-syarat
mengajukan
permohonan
Kewarganegaraan,
antara lain : a. Sudah berumur 21 tahun; b. Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu mengajukan
permohonan
bertempat
tinggal
dalam
daerah itu selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut
yang paling akhir atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut; c. Apabila ia seorang laki-laki yang kawin mendapat persetujuan isteri (isteri-isterinya); d. Cukup dapat berbahasa Indonesia dan memepunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan yang merugikan Republik Indonesia; e. Dalam keadan sehat rohani dan jasmani; f. Membayar pada kas Negara uang sejumlah antara Rp. 500,- sampai Rp. 1000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan
Pajak
pengahasilannya
tempat tiap
tinggalnya
bulan
yang
berdasarkan nyata
dengan
ketentuan tidak boleh melebihi penghasilan yang nyata sebulan; g. Mempunyai mata pencarian yang tetap; h. Tidak
mempunyai
dwi-kewarganegaraan,
atau
kehilangan kewarganegaraannya apabila ia memperoleh Kewarganegara Republik Indonesia atau menyertakan pernyataan menanggalan kewarganegaraan lain menurut ketentuan
hukum
perjanjian
penyelesaian
dwi-
kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Negara yang bersangkutan. Sebagai tolak ukur mengenai pengetahuan berbahasa Indonesia, hendaknya Pemohon mampu menulis sendiri permohonannya dalam bahasa Indonasia. Sebagai
tolak
ukur
mengenai
pengetahuannya
tentang sejarah, maka yang bersangkutan harus mengetahui sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sebagai merugikan
tolak
Republik
ukur
mengenai
Indonesia,
adalah
hukuman
yang
bahwa
yang
bersangkutan tidak pernah dihukum berdasarkan putusan
pengadilan
karena
melanggar
peraturan
Perundang-
undangan yang mengancam pelanggarnya dengan sanksi pidana lima tahun atau lebih. 5. Di dalam melakukan pengujian terhadap Pemohon, berkas pemohon beserta photo yang bersangkutan harus ada di atas meja penguji guna menyocokkan identitas pemohon. 6. Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan pengiriman surat kepada Bupati/Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri dan kepala Polisi Resort untuk minta Surat Keterangan tentang Kesetiaan Pemohon terhasap Nagara RI, sehingga ketiga instansi itu mempunyai cukup waktu untuk mengadakan penelitian. 7. Ketua Pengadilan Negeri setelah mengetahui kelengkapan surat permohonan tersebut, mengirimkan berkas permohonan itu kepada
Menteri
Kehakiman
–RI. Dengan
mengirimkan
tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. 8. Setelah permohonan dikabulkan dengan Keputusan President, maka Ketua Pengadilan Negeri melakukan penyumpahan terhadap pemohon tersebut dengan disaksikan oleh Ketua RT/RW di tempat pemohon bertempat tinggal. 9. Ketua Pengadilan Negeri juga melaporkan penyumpahan itu kepada Menteri Kehakiman RI, dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi, Bupat/Walikota, Kepala Kejasaan Negeri, Kapolres, Sekretaris Negara dan BAKIN. 10. Setiap Setiap putusan yang menyangkut imigran gelap, pemalsuan dokumen imigrasi dan putusan-putusan pidana yang menyangkut orang-orang asing supaya segera dilaporkan kepada
Pengadilan
Mahkamah Agung RI.
Tinggi
dengan
tembusan
kepada
II. Bagi Ketua Pengadilan Tinggi : Ketua Pengadilan Tinggi yang menerima laporan tentang adanya persoalan
tentang
Kewarganegaraan
dan
Pewarganegaraan
Indonesia, diwajibkan melaksanakan hal-hal tersebut di bawah : 1. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanan Surat Edaran ini. 2. Mengadakan bimbingan tentang Pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya serta pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1980. 3. Mengadakan analisa terhadp setiap laporan-laporan Ketua Pengadilan Negeri dan melaporkan hasil analisa tersebut dengan menyampaikan saran-saran tindak kepada Ketua Mahkamah Agung RI. 4. Melaporkan setiap putusan Pengadilan yang menyangkut imigra gelap, pemalsuan dokumen imigrasi dan putusan pidana yang menyangkut orang asing, dengan hanya menyebut secara singkat kasus posisi dan amar putusan, baik putusan termaksud sudah berkekuatan hukum tetap atau belum. 5. Ikut
serta
membantu
penyelenggaraan
Sistem
Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Kewarganegaraan RI yang segera dilakukan. III. Pelaporan dan Fungsi Pengawasan 1. Pemeliharaan Pewarganegaraan
administrasi ini
Kewarganegaraan
dilaksanakan
oleh
dan
sub/Urusan
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. 2. Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Tinggi menujuk salah seorang Hakim/Hakim Tinggi, disamping tugas sehari-hari sebagai Hakim/Hakim Tinggi, untuk melaksanakan fungsi pengawasan (Kimwas/Kimtiwas).
3. Pelaporan masalah Kewarganegaraan daan Pewarganegaraan ini dikirim ke Pengadilan Tinggi setiap 3 bulan dengan tembusan pada Mahkamah Agung RI. U.b. Direktur Hukum dan Peradilan Mahklamah Agung RI., setiap 6 bulan. IV. Lain-lain. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Edaran ini, akan diatur lebih lanjut. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketua Mahkamah Agung – RI., ttd. ALI SAID, SH.
