INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1983/1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan tempat-tempat berjualan bagi para pedagang, khususnya bagi para pedagang kecil golongan ekonomi lemah, dipandang perlu untuk meningkatkan pembangunan dan pemugaran pasar-pasar; b. bahwa agar sewa pasar dapat ditetapkan semurah mungkin diperlukan dana kredit dengan syarat-syarat ringan untuk pembangunan dan pemugaran pasar; c. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984; d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249); 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 5. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983; 6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980-1983/1984; 7. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 9. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan IV; MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Perdagangan; 4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Gubernur Bank Indonesia. Untuk : PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun Anggaran 1983/1984, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya. KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan agar melaksanakan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TANGGAL 7 Mei 1983 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KREDIT DAN PEMUGARAN PASAR TAHUN 1983/1984 BAB I UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dengan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar adalah bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I DKI Jakarta untuk keperluan pembangunan dan pemugaran Pasar.
Pasal 2 Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan ini diberikan dengan tujuan untuk membantu pembangunan dan pemugaran pasar di daerah-daerah yang sangat memerlukannya agar supaya sewa pasar dapat ditetapkan semurah mungkin, sehingga pasar-pasar tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan oleh para pedagang kecil golongan ekonomi lemah. Pasal 3 Bentuk dan konstruksi bangunan pasar yang dibangun serta tata letak dan penetuan jenis ruangan dalam pasar tersebut direncanakan sedemikian rupa sehingga jumlah sewa untuk masing masing jenis ruangan dapat ditetapkan semurah mungkin dan para pedagang kecil golongan ekonomi lemah dapat memperoleh tempat yang baik untuk usaha perdagangannya. Pasal 4 Pengaturan Penyewaan ruangan pasar ditetapkan sedemikian rupa sehingga tujuan membantu pedagang kecil golongan ekonomi lemah dapat benar-benar tercapai. BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN Pasal 5 Dalam Tahun Anggaran 1983/1984 disediakan 75.OOO.OOO.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).
bantuan
kredit
sebesar
Rp
Pasal 6 Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I DKI Jakarta dari Bank Rakyat Indonesia dengan syarat-syarat pinjaman sebagai berikut : a. Jangka waktu pinjaman 15 (lima belas) tahun, termasuk tenggang waktu 5 (lima) tahun; b. Bunga 0 % (nol persen) setahun. Pasal 7 Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh kesepakatan dari Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas dasar permohonan yang diajukan para Gubernur masing-masing, menentukan jumlah dana bantuan kredit untuk pembangunan dan pemugaran pasar bagi masing-masing Daerah Tingkat I.
Pasal 8 (1)
(2)
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan jumlah bantuan kredit untuk masingmasing Daerah Tingkat II yang sangat memerlukannya atas dasar : a. Jumlah dana bantuan kredit yang telah di tetapkan bagi Daerah Tingkat I yang bersangkutan; b. Pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Daerah Tingkat I; c. Permohonan yang diajukan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta menetapkan jumlah dana bantuan kredit untuk masing-masing pasar yang akan dibangun atau dipugar di Wilayah DKI Jakarta atas dasar: a. Jumlah dana bantuan kredit yang telah di tetapkan bagi Daerah Tingkat I DKI Jakarta; b. Pendapat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan DKI Jakarta. Pasal 9
(1)
(2)
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengajukan rencana untuk memperoleh pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia setelah : a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II bersangkutan; b. Rencana disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; c. Pengesahan Menteri Dalam Negeri. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta menyampaikan rencana untuk memperoleh pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia setelah : a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I DKI Jakarta; b. Pengesahan Menteri Dalam Negeri. BAB III PENYALURAN PINJAMAN Pasal 10
Penyaluran Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar dilakukan oleh : a. Bank Rakyat Indonesia; b. Bank Ekspor Impor Indonesia Daerah Tingkat I Irian Jaya. BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT Pasal 11 (1)
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Kredit Pembangunan dan
(2)
Pemugaran Pasar. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I DKI Jakarta bertanggung jawab atas. a. Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar; b. Penyewaan ruangan pasar kepada para pedagang kecil golongan lemah sesuai dengan maksud dan tujuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar; c. Pengelolaan pasar, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan asuransi bangunan pasar; d. Pembayaran kembali jumlah pinjaman Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan syarat-syarat pinjaman yang ditetapkan. Pasal 12
Para pedagang yang menempati ruangan pasar diwajibkan untuk : (1) Mentaati peraturan-peraturan mengenai penempatan ruangan pembayaran sewa; (2) Turut menjaga ketertiban dan kebersihan pasar yang ditempatinya.
pasar
dan
Pasal 13 Penyediaan biaya Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar tidak meniadakan atau mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membangun dan memugar pasarpasar yang belum dicakup dalam Bantuan ini dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri. BAB V LAIN-LAIN Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan ini diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-menteri yang bersangkutan dan oleh Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan bidang tugas serta tanggung jawab masingmasing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam koordinasi yang sebaik-baiknya. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO
