KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 11/TAP/BPM FMIPA UI/IV/17 Tentang ATURAN DASAR/ATURAN RUMAH TANGGA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITASINDONESIA PERIODE 2017 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Menimbang: a. bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa yang memiliki kekuasaan legislatif, yudikatif serta memegang fungsi pengendalian dan pengawasan lembaga kemahasiswaan, serta pengendalian pembinaan mahasiswa dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a maka perlu dibuat peraturan tentang Aturan Dasar/Aturan Rumah Tangga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Mengingat: a. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia 2015. b. Aturan Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia 2016. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ATURAN DASAR/ATURAN RUMAH TANGGA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian Umum Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
UI adalah Universitas Indonesia; FMIPA UI adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI; IKM FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI; AD IKM adalah Aturan Dasar IKM FMIPA UI; BPM adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UI; BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UI; HMD adalah Himpunan Mahasiswa Departemen FMIPA UI; Lembaga eksekutif adalah lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI yang memegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari BEM dan HMD; 9. BO adalah Badan Otonom; 10. BSO adalah Badan Semi Otonom; 11. Pemira adalah Pemilihan Umum Raya; 12. GBAK adalah Garis-Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan IKM FMIPA UI; 13. Musma IKM FMIPA UI adalah Musyawarah Mahasiswa IKM FMIPA UI; 14. PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif; 15. PPLK adalahPanitiaPemiraLembagaKemahasiswaan; 16. Sidang Pleno Tertutup adalah sidang yang dihadiri oleh anggota independen BPM FMIPA UI. Bagian kedua Fungsi dan Kekuasaan Pasal 2 (1) BPM adalah lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif. (2) BPM memegang fungsi pengendalian dan pengawasan lembaga kemahasiswaan, serta pengendalian pembinaan mahasiswa dalam IKM FMIPA UI.
BAB II TUGAS DAN WEWENANG Bagian Pertama Tugas Pasal 3 BPM memiliki tugas: 1. Menyusun GBAK untuk Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; 2. Menyerahkan GBAK saat pelantikan pengurus Lembaga Eksekutif dan BO; 3. Mengawasi dan menilai Kegiatan Lembaga Eksekutif dan BO serta menyampaikan hasil penilaian BPM kepada anggota IKM FMIPA UI; 4. Menilai laporan pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO; 5. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka Lembaga Eksekutif dan BO kepada anggota IKM FMIPA UI; 6. Menyampaikan hasil kerja BPM kepada anggota IKM FMIPA UI melalui forum laporan pertanggungjawaban terbuka; 7. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO; 8. Memberikan advokasi hak-hak anggota IKM FMIPA UI; 9. Membantu BEM melakukan advokasi fasilitas tingkat fakultas di FMIPA UI; 10. Memberikan advokasi keuangan lembaga kemahasiswaan; 11. Mengesahkan dan mengoordinasikan kepanitiaan PPAA dan PPLK; 12. Melantik dan memberikan mandat kepada ketua Lembaga Eksekutif dan BO terpilih; 13. Mencabut mandat ketua Lembaga Eksekutif dan BO, ketika masa jabatannya berakhir atau setelah surat penjatuhan ditetapkan; 14. Menerima, menimbang, dan/atau menetapkan rancangan program kerja Lembaga Eksekutif dan BO; 15. Membuat mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan rancangan program kerja dan anggaran keuangan Lembaga Eksekutif dan BO setiap periode kepengurusan; 16. Membuat peraturan dan mengawasi keuangan Lembaga Eksekutif dan BO; 17. Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FMIPA UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD IKM FMIPA UI yang berlaku atau peraturan BPM dan bila perlu dipertanggungjawabkan di Sidang Pleno Terbuka BPM; 18. Menyampaikan AD IKM FMIPA UI kepada Lembaga Kemahasiswaan, serta mengawal dan mengawasi pelaksanaannya; dan 19. Mengumpulkan, menyampaikan, serta menindaklanjuti aspirasi anggota IKM FMIPA UI.
Bagian Kedua Wewenang Pasal 4 BPM memiliki wewenang: 1. Membuat peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk Kegiatan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI; 2. Menetapkan pendirian, pembekuan, dan pembubaran Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; 3. Menetapkan perubahan status BSO menjadi BO atau sebaliknya; 4. Meminta pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO.
BAB III KEANGGOTAAN Bagian Pertama Umum Pasal 5 Anggota BPM terdiri atas: a. Anggota Independen; dan b. Badan Kelengkapan. Anggota Independen Pasal 6 (1) Anggota Independen merupakan perwakilan departemen di FMIPA UI yang dipilih melalui pemira atau musyawarah mahasiswa departemen; dan (2) Anggota Independen tidak boleh menjabat sebagai pengurus dalam kepengurusan Lembaga Eksekutif, BO, BSO dan/atau kepanitiaan di FMIPA UI. Pasal 7 Masa jabatan anggota BPM adalah satu periode kepengurusan dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya anggota BPM yang baru. Pasal 8 (1) Anggota BPM dapat berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Tidak terdaftar secara akademis sebagai mahasiswa FMIPA UI; c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua umum dan disetujui oleh sidang pleno tertutup;
d. Diketahui kemudian tidak memenuhi syarat menjadi anggota BPM sesuai dengan AD IKM FMIPA UI yang berlaku. (2) Anggota Independen dapat diberhentikan apabila terdapat pengajuan restrukturisasi perwakilan mahasiswa departemen melalui HMD. (3) Pemberhentian anggota BPM ditetapkan oleh sidang pleno tertutup dan diumumkan disetiap departemen di FMIPA UI. (4) Perlu atau tidaknya penggantian anggota BPM yang berhenti ditentukan oleh sidang pleno tertutup. Pasal 9 Anggota Independen yang telah kehilangan keanggotaan dapat digantikan oleh mahasiswa dari departemen yang bersangkutan melalui mekanisme yang dimandatkan oleh BPM kepada Lembaga Eksekutif di departemen tersebut. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 10 Setiap anggota BPM memiliki hak: a. Mengeluarkan pendapat; b. Mewakili BPM berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam sidang pleno tertutup. Pasal 11 Setiap Anggota Independen memiliki hak: a. Menggunakan hak suara; b. Menggunakan hak interpelasi, hak angket, serta hak menyampaikan usul dan menyatakan pendapat. Pasal 12 Setiap anggota BPM memiliki kewajiban: a. Mematuhi AD IKM dan ketetapan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh BPM; b. Melaksanakan tugas dan wewenang BPM; c. Melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
BAB IV ORGAN KELEMBAGAAN Bagian Pertama Susunan Organ Kelembagaan Pasal 13 Organ kelembagaan BPM disusun dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsi BPM. Pasal 14 (1) Organ kelembagaan BPM terdiri atas: a. b. c. d. e.
Ketua Umum; Wakil Ketua Umum dan Kepala Legislasi; Sekretaris Jenderal; Komisi dan Fraksi; Badan Internal.
(2) Struktur kelembagaan BPM adalah sebagai berikut: Ketua Umum
Sekretaris Jenderal
Wakil Ketua
Kepala Legislasi
Bendahara Internal
Komisi Pembinaan
Komisi Hukum
PSDM
Komisi Pengawasan
Komisi Keuangan
Humas & Media
Kesekretariatan
Koordinator Fraksi
Pasal 15 (1) Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Kepala Legislasi, Komisi, Fraksi Departemen, dan Badan Internal dipilih dan ditetapkan melalui sidang pleno tertutup. (2) Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Kepala Legislasi, Komisi, dan Fraksi Departemen adalah Anggota Independen. (3) Sekretaris Jenderal dan Badan Internal berasal dari Badan Kelengkapan. Bagian Kedua Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Kepala Legislasi Pasal 16 (1). Tugas dan wewenang Ketua Umum: a. Melakukan koordinasi dan mengawasi secara langsung bersamaWakil Ketua Umum, Kepala Legislasi, dan Sekretaris Jenderal sebagai Pimpinan BPM; b. Membawahkan dan mengawasi Komisi, Fraksi Departemen,dan Badan Kelengkapan BPM; c. Mengoordinasikan kerja BPM; d. Memfasilitasi pelaksanaan sidang pleno BPM; e. Mewakili BPM dalam urusan eksternal kelembagaan; f. Melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada sidang pleno minimal satu bulan sekali; dan g. Melegalisasi program kerja dan peminjaman tempat yang dibawahi oleh Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO serta kepanitiaan dalam lingkup FMIPA UI. (2). Tugas dan wewenang Wakil Ketua Umum: a. Melakukan koordinasi dan mengawasi secara langsung Komisi Pembinaan dan KomisiPengawasan; b. Membawahkan Komisi Pembinaan dan Komisi Pengawasan; c. Menggantikan dan/atau mewakilkan Ketua Umum dalam hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang Ketua Umum atas persetujuan Anggota Independen yang lain; dan d. Melakukan koordinasi dan melaporkan tugas dan progres yang berkaitan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan Komisi Pembinaan dan Komisi Pengawasan kepada Ketua Umum minimal dua minggu sekali. (3). Tugas dan wewenang Kepala Legislasi: a. Melakukan koordinasi dan mengawasi secara langsung Komisi Hukum dan Komisi Keuangan; b. Membawahkan Komisi Hukum dan Komisi Keuangan; dan c. Melakukan koordinasi dan melaporkan tugas dan progres yang berkaitan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan legislasi dan yang dibawahkannya kepada Ketua Umum
minimal dua minggu sekali. Bagian Ketiga Komisi dan Fraksi Departemen Pasal 17 (1) Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi BPM yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Fraksi Departemen adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi Anggota Independen dengan baik dan sesuai AD IKM FMIPA UI yang berlaku. Pasal 18 (1) Wewenang Komisi: a. Komisi berhak memanggil pengurus Lembaga Eksekutif dan/atau mahasiswa untuk mendapat penjelasan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi; b. Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan internal masingmasing komisi sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI yang berlaku dan AD/ART BPM FMIPA UI 2017; dan c. Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya kepada Ketua Umum melalui sidang pleno tertutup. (2) Wewenang Koordinator Fraksi: a. Koordinator Fraksi mengepalai Fraksi Departemen; b. Koordinator Fraksi bertugas mengoordinasikan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan fakultas dan perwakilan departemenmasing-masing fraksi selama tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI yang berlaku dan AD/ART BPM FMIPA UI 2017; c. Koordinator Fraksi berhak untuk menyusun sistem aspirasi untuk menjaring dan mengadvokasikan aspirasi mahasiswa baik tingkat departemen maupun fakultas bersama AnggotaIndependen; dan d. Koordinator Fraksi bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Umum. Pasal 19 (1) Struktur kepengurusan komisi sekurang-kurangnya terdiri dari kepala komisi dan anggota komisi. (2) Setiap pengurus suatu komisi tidak boleh merangkap tugas dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dan memiliki hak mengeluarkanpendapat tanpa hak suara. (3) Ketua Umum berhak mengikuti sidang komisi untuk melakukan koordinasi dan memiliki hak mengeluarkanpendapattanpahaksuara. (4) Kepala komisi bertanggung jawab atas komisi yang dipimpin dan berhak menyelenggarakan serta memimpin sidang komisi.
Pasal 20 Komisi dan Fraksi Departemen BPM terdiri atas: a. b. c. d. e. f. g. h.
Wakil Ketua Umum; KepalaLegislasi; Komisi Pembinaan Mahasiswa; Komisi Keuangan Lembaga; Komisi Pengawasan Lembaga; Komisi Hukum; KoordinatorFraksi; dan Kepala Fraksi Departemen. Tugas dan Wewenang Komisi Pasal 21
Tugas dan wewenang Komisi Pembinaan: 1. Menjadi penanggung jawab proses penerimaan mahasiswa baru sebagai Anggota Aktif IKM FMIPA UI; 2. Menjadi penanggung jawab perumusan konsep dan alur penyelenggaraan kegiatan pembinaan IKM FMIPA UI; 3. Membentuk suatu badan untuk merumuskan konsep dan alur penyelenggaraan kegiatan pembinaan IKM FMIPA UI; 4. Melakukan pencerdasan publik mengenai IKM terhadap seluruh mahasiswa FMIPA UI sebagai anggota IKM FMIPA UI; 5. Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan suksesi BPM, BEM, dan seluruh HMD tingkat departemen; dan 6. Bertanggung jawab secara langsung kepada Wakil Ketua Umum BPM. Pasal 22 Tugas dan wewenang Komisi Pengawasan Lembaga: 1. Membuat rancangan sistem pengawasan dan penilaian Lembaga Eksekutif dan BO; 2. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Lembaga Eksekutif dan BO; 3. Memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Eksekutif dan BO bersama Anggota Independen; 4. Meminta pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO sewaktu-waktu bila diperlukan; 5. Memberikan sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang pleno tertutup kepada Lembaga Eksekutif dan BO;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO; 7. Mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Eksekutif dan BO; 8. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka Lembaga Eksekutif (yang disertai laporan BSO) dan BO; dan 9. Bertanggung jawab secara langsung kepadaWakil Ketua Umum BPM.
Pasal 23 Tugas dan wewenang Komisi Keuangan Lembaga: 1. Mengatur dan mengawasi jalannya sistem keuangan lembaga kemahasiswaan di FMIPA UI; 2. Memfasilitasi forum keuangan antar lembaga yang berada dalam lingkup IKM FMIPA UI; 3. Menetapkan Standar Operasional Prosedur keuangan lembaga kemahasiswaan FMIPA UI; 4. Memberikan penilaian terhadap laporan keuangan lembaga kemahasiswaan FMIPA UI; dan 5. Bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Legislasi BPM.
Pasal 24 Tugas dan wewenang Komisi Hukum: 1. 2. 3. 4.
Membuat susunan program legislasi BPM; Membentuk rancangan produk hukum BPM bersama Anggota Independen; Merancang perbaikan produk hukum legislatif; Membentuk tim ad hoc yang bertugas merancang produk hukum sesuai dengan program legislasi BPM; dan 5. Bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Legislasi BPM. Pasal 25 Tugas dan wewenang Fraksi Departemen: 1. Menjaring aspirasi mahasiswa departemen yang diwakilkan; 2. Memberikan rekomendasi yang dipakai sebagai arahan kepada Lembaga Eksekutif berdasarkan hasil penjaringan aspirasi; 3. Memberikan laporan tertulis kepada setiap anggota BPM dan lembaga lainnya terkait hasil penjaringan aspirasi; 4. Bertanggung jawab secara langsung kepada Koordinator Fraksi; 5. Memberikan hasil kerja kepada departemen yang diwakilkan baik dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy; dan 6. Mengajukan kebutuhannya dalam rangka mewakilkan departemen sesuai AD IKM FMIPA UI yang berlaku dan AD/ART BPM FMIPA UI 2017. Bagian Kelima Badan Kelengkapan Pasal 26 Badan Kelengkapan adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja BPM dan dipilih oleh Anggota Independen melalui mekanisme yang telah ditentukan pada sidang pleno tertutup. Pasal 27 Badan Kelengkapan terdiri atas: a. b. c. d. e.
Sekretaris Jenderal; Bendahara Internal; Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa; Divisi Kesekretariatan; dan Divisi Hubungan Masyarakat dan Media. Pasal 28
Tugas dan wewenang Sekretaris Jenderal adalah: 1. Mengontrol serta mengawasi Bendahara Internal, Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, Divisi Hubungan Masyarakat dan Media, dan Divisi Kesekretariatan BPM; 2. Bersama Ketua Umum bertanggung jawab dalam penerapan visi, misi, dan nilai-nilai yang ditanamkan pada kegiatan keseharian BPM;dan 3. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum. Pasal 29 Tugas dan wewenang Bendahara Internal adalah: 1. Bertanggung jawab atas penyusunan alokasi dan pemanfaatan keuangan organisasi BPM; 2. Mengontrol kebijakan tata alur uang BPM; 3. Memantau dan menentukan pembagian keuangan di setiap kegiatan BPM; 4. Membuat laporan keuangan berkala setiap bulan kepada SekretarisJenderal; 5. Mengontrol alokasi anggaran setiap kegiatan BPM; 6. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Keuangan BPM;
7. Bersama KetuaUmum merencanakan, memutuskan, dan melaksanakan kebijakan keuangan BPM; dan 8. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal.
Pasal 30 Tugas dan wewenang Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa: 1. 2. 3. 4. 5.
Menyelenggarakan rapat pleno terbuka BPM; Membangun rasa kepemilikan pengurus BPM; Membuat program konsolidasi pengurus BPM; Membuat kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kompetensi pengurus BPM; dan Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal. Pasal 31
Tugas dan wewenang Divisi Kesekretariatan: 1. Bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan BPM; 2. Melakukan inventarisasi aset serta menciptakan ruangan sekretariat BPM yang nyaman dan kondusif; 3. Merancang Standar Operasional Prosedur kesekretariatan bersama Sekretaris Jenderal; dan 4. Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal. Pasal 32 Tugas dan wewenang Divisi Hubungan Masyarakat dan Media: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Membangun dan menjaga citra BPM; Merancang strategi komunikasi BPM; Membangun saluran komunikasi BPM; Mencari dan memublikasikan informasi internal maupun eksternal BPM; Memublikasikan setiap undang-undang, ketetapan, dan keputusan BPM; dan Bertanggung jawab terhadap Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal.
BAB V PERATURAN BPM Pasal 33 Peraturan BPM terdiri dari ketetapan BPM dan keputusan BPM.
Pasal 34 (1) Ketetapan dibuat atas usul rancangan ketetapan dari minimal satu orang Anggota Independen yang diajukan kepadaKomisiHukum yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup. (2) Rancangan ketetapan disahkan Anggota Independen menjadi ketetapan di sidang pleno tertutup. (3) Ketetapan BPM berlaku hingga ditetapkannya ketetapan yang baru sebagai pengganti ketetapan yang lama. Pasal 35 (1) Keputusan dibuat atas usul rancangan keputusan dari minimal satu orang Anggota Independen yang diajukan kepadaKomisiHukum yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup. (2) Rancangan keputusan disahkan oleh Anggota Independen setelah dibahas pada sidang pleno tertutup. (3) Keputusan BPM hanya berlaku hingga waktu yang ditetapkan pada keputusan tersebut.
BAB VI PENUTUP Pasal 36 Segala sesuatu yang belum diatur dalam AD/ART BPM FMIPA UI Periode 2017 akan diatur kemudian. Pasal 37 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Hari, tanggal Pukul
: Depok : Sabtu, 22 April 2017 : .14.39 WIB
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA
Presidium I
(Bimo Satrio)
Presidium II
(Indrianita Lionadi)
